Kategori: Nasional

JAMBI -(deklarasinews.com)— Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan kompetisi teknisi perangkat digital bukan sekadar ajang adu kemampuan, tetapi juga sarana memperluas kesempatan kerja di sektor perbaikan perangkat digital.

Menurut Afriansyah, kompetensi di bidang teknisi perangkat digital memiliki potensi besar untuk memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi berbasis keterampilan.

“Banyak teknisi yang kini bekerja secara mandiri maupun di berbagai sektor industri digital, sehingga turut membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi berbasis keterampilan atau skill-based economy,” ujar Afriansyah saat meninjau Kompetisi Asosiasi Teknisi Perangkat Jaringan (ATPJ) CPU iPhone 2026 di Jambi, Minggu (19/4/2026).

Afriansyah mengatakan, komunitas ATPJ memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau talenta-talenta teknisi yang belum tersentuh sistem pelatihan formal. Menurutnya, kegiatan seperti kompetisi ini relevan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, dan mendukung hilirisasi industri berbasis teknologi.

“Kegiatan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi bagian dari upaya bersama untuk menjawab tantangan strategis bangsa. Fokus pembangunan saat ini adalah memperkuat SDM, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi,” kata Afriansyah.

Ia menilai kompetisi ATPJ juga menjadi sarana penting untuk mendorong standarisasi keterampilan teknisi melalui praktik langsung, benchmarking kemampuan, dan penguatan profesionalisme di bidang teknisi perangkat digital.

Dalam kesempatan tersebut, Afriansyah menyampaikan apresiasi kepada ATPJ dan seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam pengembangan SDM Indonesia.

Ia juga mendorong agar kegiatan serupa terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem pelatihan nasional serta sertifikasi kompetensi agar kemampuan para teknisi diakui secara nasional maupun internasional.

Selain itu, Afriansyah mengingatkan pentingnya upskilling dan reskilling di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat.

“Kepada para peserta, ikuti kompetisi ini dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas. Jadikan momentum ini untuk membuktikan bahwa teknisi Indonesia mampu bersaing dan unggul,” pesannya.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Saat orang tua ingin menghibahkan rumah yang dimiliki kepada anaknya, proses administrasi pertanahan yang harus dilalui disebut dengan proses balik nama sertipikat. Langkah ini melibatkan tahapan hukum, administrasi, hingga kewajiban pajak yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah langkah dan terhindar dari biaya yang membengkak.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menjelaskan bahwa balik nama merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru. Termasuk dalam konteks keluarga, dari orang tua ke anak-anaknya.

“Jadi balik nama itu adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik lama ke pemilik baru yang sah secara hukum. Dalam konteks orang tua ke anak, balik nama tidak terjadi secara otomatis walaupun hubungan kekeluargaannya sudah jelas,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (20/04/2026).

Menurut Shamy Ardian, banyak masyarakat baru menyadari pentingnya balik nama saat tanah akan dijual, dijaminkan ke bank, atau dibutuhkan untuk keperluan hukum lainnya. Pada kondisi tersebut, proses dan biaya yang muncul sering kali terasa lebih berat karena tidak dipersiapkan sejak awal.

Ia menekankan, langkah pertama yang harus dipahami masyarakat adalah perbedaan antara hibah dan waris. Peralihan melalui hibah dilakukan saat orang tua masih hidup, sedangkan waris berlaku ketika orang tua telah meninggal dunia. Pemahaman ini penting karena akan menentukan jenis akta, dokumen pendukung, serta skema pajak dan biaya yang dikenakan. “Kalau salah menentukan sejak awal, bisa berakibat pengurusannya berulang lagi dari proses awal,” tegas Shamy Ardian.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya empat tahapan dalam proses balik nama, yaitu dasar hukum peralihan hak, pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pembayaran pajak dan bea, serta pencatatan resmi di Kantor Pertanahan. Masing-masing tahapan tersebut memiliki konsekuensi biaya yang perlu disiapkan masyarakat.

Adapun biaya yang harus dipenuhi antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), biaya pembuatan akta hibah atau waris, biaya layanan di Kantor Pertanahan, termasuk juga biaya PNBP, serta pajak lainnya sesuai kondisi objek tanah. Besaran biaya tersebut dapat berbeda di setiap daerah. Adapun besaran biaya layanan di Kantor Pertanahan dapat dihitung berdasarkan nilai tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus nilai tanah per meter persegi dikalikan luas tanah, kemudian dibagi 1.000. Untuk melihat estimasi biaya, masyarakat dapat langsung menghitungnya di aplikasi Sentuh Tanahku.

Dalam proses pengurusan peralihan hak karena waris, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Pemohon diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir permohonan di atas materai, serta melampirkan surat kuasa apabila pengurusan dikuasakan. Selain itu, perlu disertakan fotokopi identitas para ahli waris atau kuasa berupa KTP dan KK yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, sertifikat tanah asli, akta kematian, serta Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen lain yang turut dibutuhkan meliputi akta wasiat notariil (jika ada), fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Untuk perolehan tanah dengan nilai lebih dari Rp60 juta, juga wajib melampirkan bukti SSP/PPH.

Sementara itu, dalam pengurusan hibah, pemohon juga harus memenuhi persyaratan administratif yang tidak jauh berbeda. Formulir permohonan harus diisi dan ditandatangani di atas materai, disertai surat kuasa apabila diwakilkan. Pemohon wajib melampirkan fotokopi identitas pemberi dan penerima hibah (KTP dan KK) yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta menyerahkan sertifikat tanah asli. Dokumen penting lainnya adalah akta hibah yang dibuat oleh PPAT, serta izin pemindahan hak apabila pada sertifikat tercantum ketentuan tersebut. Selain itu, pemohon perlu menyertakan fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah diverifikasi, serta bukti pembayaran SSB (BPHTB) dan uang pemasukan. Untuk nilai tanah di atas Rp60 juta, juga diwajibkan melampirkan bukti SSP/PPH.

Shamy Ardian mengingatkan, biaya pengurusan bisa terasa mahal karena dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang meningkat, adanya denda keterlambatan, serta dokumen lama yang belum diperbarui. “Nah ini kalau semakin ditunda, biasanya biaya makin meningkat dan terasa mahal,” pungkasnya.(Nan)

KOTABUMI -(deklarasinews.com)- Keselamatan di jalan raya berawal dari sistem pengereman yang mumpuni. Honda BeAT CBS hadir dengan teknologi Combi Brake System yang membantu menyeimbangkan pengereman roda depan dan belakang secara optimal. Fitur ini menjadikannya pilihan paling aman bagi warga Kotabumi yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.

Selain aman, Honda BeAT CBS juga dikenal sebagai rajanya irit. Dukungan tangki bahan bakar yang kedap dan kuat memastikan bensin tetap bersih dari kontaminasi, sehingga mesin eSP 110cc tetap awet dan responsif.

Memahami pentingnya kendaraan yang aman dan ekonomis, menghadirkan promo “Mudah Punya BeAT”:

• DP Paling Terjangkau:Bawa pulang unit BeAT CBS hanya dengan uang muka mulai dari Rp[Isi Angka] jutaan.
• Cicilan Super Ringan:Skema kredit fleksibel yang tidak mengganggu anggaran belanja bulanan Anda.
• Bonus Perlengkapan:Gratis helm SNI dan jaket eksklusif untuk setiap pembelian di bulan ini.

“Kami ingin warga Kotabumi tidak perlu ragu lagi soal keamanan. BeAT CBS adalah motor paket lengkap: pengereman pakem, mesin irit, dan harga yang sangat bersahabat melalui promo ini,” ungkap perwakilan dealer Honda setempat.

Jangan Sampai Kehabisan! Promo ini berlaku terbatas. Segera kunjungi dealer resmi Honda terdekat di Kotabumi untuk konsultasi cicilan atau cek unit langsung.

INDRAMAYU -(deklarasinews.com)- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau lokasi permohonan penggunaan lahan sawah yang direncanakan untuk kawasan industri di Kabupaten Indramayu. Peninjauan ini ia lakukan disela-sela kegiatanya saat melaksanakan kunjungan kerja di Indramayu.

“Kita ingin memastikan apakah lahan tersebut masuk wilayah KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, red) atau tidak,” ujar Menteri Nusron di Indramayu, Minggu (19/04/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, lahan yang ia tinjau tersebut akan digunakan untuk menopang program hilirisasi industri. Namun demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip keseimbangan antara pembangunan industri dan perlindungan lahan pertanian produktif.

“Untuk memastikan kesesuaian tata ruangnya, kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas PU yang membidangi tata ruang atau dinas provinsi terkait,” kata Menteri Nusron.

Terkait rencana ini, Menteri Nusron menegaskan bahwa pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang utama program ketahanan pangan nasional.

“Kami ingin lahan sawah agar tidak banyak beralih fungsi dan untuk menjaga serta menopang program ketahanan pangan,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

BANDUNG –(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta siap memasuki dunia kerja.

“Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/4/2026).

Ia menjelaskan, program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Khusus di BBPVP Bandung, pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 diikuti oleh 512 peserta yang mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Berbagai pelatihan yang diikuti peserta di BBPVP Bandung meliputi pengoperasian forklift, barista, pembuatan roti dan pastry, serta desain tiga dimensi berbasis computer-aided design (CAD). Pelatihan juga dilaksanakan melalui skema project-based learning pada program pemasangan sistem integrasi bangunan cerdas (smart building).

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, BBPVP Bandung telah menyiapkan seluruh fasilitas, sarana prasarana, dan instruktur secara optimal guna menunjang pelatihan berbasis industri.

Selain itu, peserta juga memperoleh berbagai manfaat, mulai dari pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hingga sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk skema tertentu, peserta juga mendapatkan fasilitas asrama.

Yassierli menambahkan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Kemnaker menargetkan 70.000 peserta mengikuti pelatihan vokasi yang dibiayai melalui APBN dan diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK sederajat tanpa dipungut biaya.

“Harapannya, peserta tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga siap berkontribusi di dunia industri,” ujarnya.(Red)

BANTUL -(deklarasinews.com)- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kewirausahaan. Langkah ini dilakukan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi sekaligus menjadi pencipta lapangan kerja.

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Sukro Muhab, saat membuka Kegiatan Layanan Kewirausahaan 2026 bertema “Wirausaha Inklusif, Tumbuh Bersama”, di Bantul, Jumat (17/4/2026).

Ia mengatakan, peluang kerja harus terus diperluas untuk mengoptimalkan potensi nasional yang ada. Menurutnya, pekerjaan tidak terbatas pada sektor formal seperti pegawai negeri atau karyawan perusahaan. Peluang kerja juga terbuka melalui usaha mandiri, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital.

“Lowongan kerja itu ada di mana-mana. Tidak hanya di perusahaan, tetapi juga bisa diciptakan sendiri. Yang perlu kita dorong adalah bagaimana masyarakat beralih dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja,” katanya.

Melalui kegiatan ini, Sukro mengatakan bahwa Kemnaker menghadirkan dua fokus utama, yakni pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas serta penguatan usaha bagi pelaku UMKM rintisan. Ia menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan untuk berkarya.

“Keterbatasan fisik bukan penghalang. Yang terpenting adalah kreativitas dan kemampuan berpikir. Kami ingin memastikan teman-teman disabilitas memiliki akses yang sama untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi,” tegasnya.

Selain pelatihan, Kemnaker juga membuka peluang pengembangan usaha lanjutan melalui program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Program ini ditujukan bagi peserta yang telah merintis usaha agar dapat naik kelas dan memperluas skala usahanya.

“Kami tidak hanya melatih, tetapi juga mendampingi dan membuka akses pembiayaan. Harapannya, usaha yang dirintis dapat berkembang dan bahkan menyerap tenaga kerja baru,” ujarnya.(red)

TULUNGAGUNG -(deklarasinews.com)- Adik Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yakni Jatmiko Dwijo Saputro S.H, memberikan klarifikasi kepada awak media di sebuah Caffe pada Sabtu (18/04/2026) terkait dirinya tidak terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Tulungagung beberapa waktu lalu.

Ia menegaskan, dirinya tidak terlibat sama sekali dalam perkara OTT Bupati Tulungagung yang sedang ditangani KPK dan hanya berstatus sebagai saksi.

Sementara itu, Jatmiko juga menjelaskan, saat OTT berlangsung dirinya tidak berada di pendopo Kabupaten Tulungagung maupun lokasi yang menjadi sasaran utama tim penindakan petugas KPK. Ia mengaku sedang berada di Desa Gandong Kecamatan Bandung untuk menghadiri kegiatan yasinan di rumah keluarganya.

“Setelah kegiatan yasinan, saat saya pulang, kebetulan berpapasan dengan petugas KPK di jalan, saya gak tau kalau itu petugas KPK. Kemudian saya diminta berhenti ditanya dan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil saya, namun saat di periksa tidak ditemukan apa pun,” jelasnya kepada awak media.

Lanjut, kemudian Jatmiko diminta menunggu dan selanjutnya dibawa untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Proses pemeriksaan berlanjut di Mapolres Tulungagung usai dan lanjut ke Bandara Juanda Surabaya menuju ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Selama pemeriksaan di Mapolres Tulungagung maupun di gedung KPK, Jatmiko mengaku mendapat sejumlah pertanyaan terkait dugaan praktik jual beli jabatan oleh Bupati Tulungagung, kepemilikan perusahaan (CV), keterlibatan sebagai vendor, hingga dugaan pelaksanaan pengerjaan proyek pemerintah.

“Saya sudah sampaikan secara tegas bahwa saya tidak pernah terlibat dalam dugaan jual beli jabatan, saya juga tidak memiliki CV, tidak menjadi vendor, apa lagi, mengerjakan proyek pemerintah, sama sekali tidak pernah,” paparnya.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak ada barang bukti berupa uang yang disita. Hanya menyampaikan telepon genggam miliknya yang sempat diamankan oleh penyidik KPK.

Menurutnya, keterlibatan Jatmiko dalam pemeriksaan, lebih disebabkan oleh kedekatan hubungan keluarga dengan pihak yang sedang diselidiki oleh oleh petugas Anti Rasuah. Namun, setelah dirinya memberikan keterangan yang cukup kepada petugas KPK, dirinya diperbolehkan pulang karena tidak ditemukan keterlibatan dalam perkara tersebut.

“Belajar dari kasus kasus di daerah lain, di mana keluarga pejabat ikut terseret, karena itu saya memilih jaga jarak dan tidak memanfaatkan posisi keluarga, maka dari itu saya memilih tidak terlibat,” jelasnya.

Jatmiko dalam kasus OTO di Kabupaten Tulungagung, menambahkan dirinya diperiksa bersama sekitar 12 orang lainnya. Ia pun menegaskan statusnya dirinya sampai saat ini tetap sebagai saksi.

Hingga saat ini, proses hukum yang ditangani oleh KPK terkait OTT Bupati Gatut Sunu Wibowo masih berjalan. Namun dari sisi Jatmiko menegaskan, bahwa dirinya tidak terbukti terlibat dan telah memberikan seluruh keterangan yang perlukan oleh penyidik KPK.

“Yang jelas saya sudah kooperatif dan menyampaikan apa adanya sesuai fakta yang saya ketahui, selebihnya menjadi kewenangan KPK,” pungkasnya.(Red)