Lapor Pak Bupati, Pilkades PAW Desa Kertosari Tanjungsari Diduga Terjadi Money Polytic

TANJUNGSARI -(deklarasinews.com)- Pemilihan kepala desa Antar Waktu (PAW) desa Kertosari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan menyisakan persoalan.

Pasalnya Pilkades PAW desa Kertosari yang diikuti oleh tiga calon yakni Koko Nugroho (1) Siswo Handoko (2) dan Sarwadi (3) diduga dikotori oleh praktek Money Polytic (politik uang) yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta.

Dalam Pilkades PAW Desa Kertosari yang digelar pada, Rabu (11/11/2026) diikuti oleh 151 suara / mata pilih  yang berasal dari unsur perwakilan warga desa setempat.

Dalam pelaksanaanya para calon Kades yakni Koko Nugroho (1) mendapatkan dukungan suara 68 suara, Siswo Handoko (2) mendapatkan dukungan 37 suara dan Sarwadi (3) mendapatkan dukungan 42 suara, serta Golput 2 suara dan suara rusak 2 suara.

Salah satu calon yang menyatakan tidak menerima hasil Pilkades PAW desa Kertosari tersebut yakni Siswo Handoko (2) yang memilik dukungan 37 suara.

Handoko menyebut bahwa sebelum pelaksanaan salah satu calon melakukan politik uang kepada calon pemilih dengan memberikan sejumlah uang

” Bener pak, sebelum pelaksanaan pemilihan salah satu calon kasi uang calon pemilih Rp. 200 ribu/suara/pemilih, ”

Saya memiliki bukti foto dan rekaman vidio saat praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu dan Tim nya kepada calon pemilih.

Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintag daerah Kabupaten Lampung Selatan (pak Bupati) untuk mendiskualifikasi kepada calon tersebut,  ” kata Siswo Handoko.

Menurutnya hal itu dilakukan agar proses demokrasi didesa Kertosari Kecamatan Tanjungsari berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga kedepan praktek kotor dalam setiap pemilihan tidak terjadi lagi didesa ini, ” tutup Siswo Handoko tegas.

Selanjutnya pihaknya juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades Antar Waktu (PAW) dievaluasi dan diberikan tindakan tegas, karena terkesan terjadi pembiaran praktek-praktek yang merusak sendi-sendi demokrasi didesa ini. Ketua Panitia Pilkades PAW desa Ketosari Hariyudi saat diminta komentarnya tentang dugaan praktik Politik Uang didesanya diem saja, ” maaf saya tidak bisa terangkan masalah ini, ” kata Eko singkat.  (Cak Ton)

Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertipikat tanah gratis dalam rangkaian kegiatan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sebanyak 10 sertipikat berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 lainnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan beserta jajaran.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa kolaborasi antarkementerian menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Pada tahun 2026, Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Saat ini masih terdapat sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten yang belum terdaftar. Karena itu, program sertipikasi gratis ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Harison.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan dengan menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan pelayanan pertanahan yang optimal, sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat dari program sertipikasi gratis tersebut.

“Ini merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP, masyarakat tidak hanya merasakan peningkatan kualitas hunian melalui program bedah rumah, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya melalui sertipikat,” ungkap Hermawan.

Melalui sinergi Kanwil BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta kementerian dan lembaga terkait, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang memberikan manfaat nyata dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Camat Idi Tunong Bersama Keuchik dan Bhabinkamtibmas Gotong Royong Bersihkan Saluran Parit

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag., bersama staf Kecamatan Idi Tunong, sejumlah Keuchik, serta Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan sampah yang tersangkut di aliran parit, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di sekitar pusat pemerintahan Kecamatan Idi Tunong, tepatnya di kawasan Gampong Seuneubok Jalan dan Gampong Buket Teukuh.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Idi Tunong bersama para peserta gotong royong turun langsung membersihkan sampah yang menghambat aliran air pada saluran parit. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelancaran saluran air.

Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag., menyampaikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Idi Tunong untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam saluran parit. Kebersihan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan gotong royong seperti ini, kita berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat,” ungkap Adnan.

Ia juga berharap kegiatan gotong royong dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dan saluran air dapat berfungsi dengan baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin tumbuh, sehingga tercipta lingkungan Kecamatan Idi Tunong yang bersih, sehat, dan nyaman. (Ami)

Proses Pembangun Tol Serpong – Balaraja, Kantah Kabupaten Tangerang Lakukan Pembayaran

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Proses pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A terus berjalan. Sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada masyarakat pemilik 31 bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut, pada Selasa, 17 November 2026.

Pembayaran UGR tersebut mencakup 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah senantiasa mengedepankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta perhatian terhadap hak masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Kegiatan ini turut melibatkan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, unsur Kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung proses pengadaan tanah yang tertib, lancar, dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.

Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dan wilayah sekitarnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mengawal pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat, sejalan dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Bersama mengawal pembangunan, memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.

Tahapan Musyawarah Cabang BPC HIPMI Mesuji Resmi Dibuka, Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Dimulai

MESUJI -(deklarasinews.com)- Tahapan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Mesuji resmi dibuka pada Selasa, 17 November 2026. Pembukaan tahapan ini ditandai dengan dimulainya proses pendaftaran bakal calon Ketua Umum BPC HIPMI Mesuji.

Dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua Umum menjadi langkah awal dalam rangkaian proses Musyawarah Cabang BPC HIPMI Mesuji, sebagai bagian dari mekanisme organisasi untuk menentukan kepemimpinan baru yang akan membawa arah dan kemajuan HIPMI Mesuji ke depan.

Momentum Muscab ini diharapkan menjadi ruang regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat soliditas dan kebersamaan seluruh kader HIPMI di Kabupaten Mesuji.

Melalui proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, Muscab BPC HIPMI Mesuji diharapkan dapat melahirkan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas memimpin bpc hipmi mesuji

Suryadi Resmi Jabat Kadisbunnak Tanggamus, Kabiro Pesibar Deklarasi.news.com Sampaikan Ucapan Selamat

TANGGAMUS -(deklarasinews.com)- Kepala Biro Pers Deklarasi.news.com, Arnandes Cuda Musambay, bersama masyarakat Kabupaten Tanggamus menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Suryadi, S.IP., M.M., sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Suryadi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Arnandes bersama masyarakat berharap, dengan jabatan baru yang diemban, Suryadi dapat menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta membuka peluang pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, kepemimpinan Suryadi diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui program kerja yang inovatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan para petani, peternak, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, amanah yang diberikan diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen demi mendukung pembangunan Kabupaten Tanggamus yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga Bapak Suryadi senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Arnandes.

Kepala Biro Pers Deklarasi.news.com, Arnandes Cuda Musambay, kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Suryadi, S.IP., M.M. atas jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal dari pengabdian terbaik Suryadi dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus, khususnya di bidang perkebunan dan peternakan. (Arnandes/Cmy)

 

RUU Penyadapan Mendesak Disahkan Jika Mengikuti Aturan Dan Memahami Prosedurnya

PENYADAPAN merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan negara. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, apalagi menjadi alat untuk mengawasi, menekan, atau membungkam pihak lain di luar ketentuan hukum.

Karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan sudah sangat mendesak. Negara membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur lembaga yang berwenang, prosedur pelaksanaan, mekanisme pengawasan, serta sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Urgensi ini semakin menguat setelah mencuatnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara tersebut harus diusut secara transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui siapa yang diduga melakukan penyadapan. Lebih jauh, harus diungkap siapa yang memerintahkan, apa dasar kewenangannya, siapa saja yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa operasi tersebut dilakukan.

Persoalan ini bukan hanya menyangkut individu atau institusi, melainkan menyangkut kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa batas. Penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional memang dapat dibenarkan, tetapi harus melalui prosedur yang sah dan pengawasan yang ketat.

Bayangkan jika penyadapan dapat dilakukan tanpa aturan yang jelas. Pejabat negara, politisi, wartawan, aktivis, pengusaha, bahkan masyarakat biasa bisa menjadi sasaran. Kondisi demikian berpotensi menciptakan ketakutan dan mengancam kebebasan berpendapat serta hak privasi masyarakat.

Karena itu, RUU Penyadapan harus mengatur secara tegas batas kewenangan lembaga, persyaratan izin penyadapan, pengawasan independen, audit perangkat, perlindungan data pribadi, serta sanksi pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangannya.

DPR RI tidak boleh terus menunda pembahasan regulasi ini. Masuknya RUU Penyadapan dalam Prolegnas Prioritas 2026 harus segera ditindaklanjuti melalui pembahasan yang terbuka, serius, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Pengesahan RUU ini bukan untuk melemahkan lembaga intelijen maupun aparat penegak hukum. Sebaliknya, aturan yang jelas akan memperkuat profesionalitas, legitimasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kita membutuhkan negara yang kuat dalam menjaga keamanan, tetapi juga tegas membatasi kekuasaan berdasarkan hukum. Jangan sampai alasan keamanan justru menjadi pembenaran untuk melanggar hak-hak rakyat.

Demi kehormatan institusi negara, tegaknya demokrasi, dan perlindungan seluruh warga negara, sudah sepatutnya semua elemen masyarakat mendukung percepatan pengesahan RUU Penyadapan.

Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Negara harus kuat, aparat harus profesional, dan hak rakyat wajib dilindungi..(Arnandes,cmy)

Dimana Kualitas dan Profesionalisme Seorang Jurnalis dan Polisi.Ketika Tidak Memahami Batas Hak Antara Pers dan Kepolisian

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Ketika Identitas Pers Lebih Ditonjolkan daripada Kualitas Pemberitaan, Publik Patut Bertanya tentang Profesionalisme dan Etika Jurnalistik.

Menyampaikan dugaan penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH) merupakan hak setiap warga negara. Tidak ada larangan bagi seseorang, termasuk wartawan, untuk melaporkan dugaan tindak pidana apabila memiliki alasan dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ada satu hal yang perlu dipahami bersama: laporan polisi bukanlah bukti bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Laporan polisi merupakan pintu awal bagi proses penegakan hukum, bukan kesimpulan atas suatu perkara.

Persoalan menjadi menarik ketika identitas wartawan, status media, atau profesi jurnalistik justru lebih sering ditonjolkan melalui ancaman laporan polisi daripada melalui produk jurnalistik yang dapat diuji kualitasnya.

Pers Bukan Sekadar Identitas, Melainkan Tanggung Jawab Profesional

Wartawan bukan sekadar seseorang yang memiliki kartu pers, tercantum dalam struktur redaksi, atau membawa nama sebuah perusahaan media.

Profesi wartawan mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan tersebut juga disertai kewajiban untuk menghormati norma-norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta prinsip profesionalitas.

Pasal 7 ayat (2) UU Pers secara tegas menyebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Artinya, identitas kewartawanan bukanlah alat untuk memperoleh kekebalan hukum, melainkan amanah untuk menjalankan fungsi pers secara bertanggung jawab.

Laporan Polisi Bukan Produk Jurnalistik

Ada perbedaan mendasar antara menjalankan fungsi jurnalistik dan menggunakan hak sebagai warga negara untuk melaporkan suatu persoalan kepada aparat penegak hukum.

Keduanya sah, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Ketika wartawan menemukan dugaan penyimpangan, terdapat sejumlah langkah jurnalistik yang semestinya dilakukan, antara lain:

Mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung.

Melakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi.

Mengonfirmasi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Menguji informasi melalui sumber yang relevan dan kompeten.

Menyajikan fakta secara berimbang.

Menyampaikan informasi kepada publik dengan memperhatikan kepentingan umum.

Jika ditemukan dugaan tindak pidana, wartawan tetap memiliki hak untuk melaporkannya kepada APH.

Namun, laporan tersebut tidak otomatis menggantikan kewajiban jurnalistik. Sebaliknya, wartawan juga tidak boleh menganggap bahwa setiap informasi yang diterimanya sudah merupakan fakta hanya karena telah dituangkan dalam laporan polisi.

Laporan polisi adalah instrumen hukum, sedangkan karya jurnalistik adalah hasil kerja profesional yang harus dapat diuji berdasarkan fakta dan etika.

Jangan Gunakan Identitas Pers untuk Menimbulkan Tekanan

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan identitas pers untuk menciptakan ketakutan atau tekanan psikologis terhadap pihak tertentu.

Misalnya, seseorang datang dengan memperkenalkan diri sebagai wartawan, kemudian menunjukkan kartu pers, menyebut nama medianya, atau mengancam akan melaporkan seseorang kepada polisi apabila keinginannya tidak dipenuhi.

Perilaku semacam ini patut dikritisi apabila benar terjadi.

Sebab, kewenangan jurnalistik bukanlah kewenangan untuk mengintimidasi. Wartawan tidak memiliki otoritas untuk memutuskan seseorang bersalah, memaksakan kehendak, atau menjadikan pemberitaan sebagai alat tawar-menawar.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan profesi, persoalannya harus diuji berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar berdasarkan pengakuan ataupun tuduhan sepihak.

Kritik terhadap perilaku oknum juga tidak boleh digeneralisasi sebagai serangan terhadap seluruh profesi wartawan..(Arnandes,cm

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional telah mencapai 87,98%. Saat mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87% dalam Lahan Baku Sawah (LBS), di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan pada Rabu (11/11/2026), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan angka tersebut sudah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah.

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Menteri Nusron.

Angka tersebut bisa tercapai berkat dukungan pemerintah daerah. Saat ini, ada 110 kabupaten/kota yang telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B; 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang; 47 kabupaten/kota sudah proses berita acara kesepakatan dengan 4 Direktorat Jenderal; 2 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan dengan 3 Direktorat Jenderal; dan 11 kabupaten/kota tengah memproses berita acara kesepakatan di daerah.

Meski secara nasional penetapan LP2B telah melampaui target, Menteri Nusron tak menampik jika masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87%. Ketiganya adalah Provinsi Riau dengan capaian 76,24%, Provinsi Banten 84,73%, dan Provinsi Papua 78,02%.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Menteri Nusron.

Dari segi aturan dalam penataan ruang, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan. Termasuk, jika dibutuhkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Menteri Nusron.

Menko Pangan, M. Zulkifli Hasan, sebagai pimpinan rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B di angka 87,98%. “Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Dalam Rakortas ini, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar, beserta jajaran dari kementerian/lembaga terkait. Pada pertemuan ini, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana serta Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Budi Martono.

Tiga Kali Anak 8 Tahun Masuk Tol Bakter, PWL Desak Evaluasi Manajemen Pengelola

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Umum Poros Wartawan Lampung (PWL), Junaidi Ismail, S.H., menyesalkan terulangnya peristiwa seorang anak berjalan kaki sendirian di ruas Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter), Lampung. Ia meminta pengelola jalan tol tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan biasa, mengingat insiden serupa sudah terjadi berulang kali.

Menurut Junaidi, kejadian ini harus menjadi peringatan serius bagi manajemen PT Bakauheni–Terbanggi Besar Toll (BTB), khususnya dalam memperketat sistem pengawasan, patroli, serta pengamanan akses jalan tol.

“Ini bukan kejadian pertama. Kalau seorang anak sampai tiga kali ditemukan berjalan sendirian di jalan tol, tentu ada persoalan yang harus dievaluasi secara serius. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah ada laporan atau video viral dari masyarakat,” tegas Junaidi.

Ia menilai, persoalan keselamatan pengguna jalan tol seharusnya menjadi prioritas utama pengelola. Terlebih, pengelolaan Tol Bakter sebelumnya juga mendapat sorotan publik terkait persoalan ketimpangan antara tarif dan pelayanan, kasus pelemparan batu, serta berbagai persoalan keamanan lainnya.

“Belum selesai persoalan pelayanan dan keamanan yang menjadi keluhan masyarakat, kini kembali muncul kejadian anak berjalan kaki di jalan tol. Jangan sampai keselamatan masyarakat justru menjadi persoalan yang terus berulang tanpa pembenahan nyata,” ujarnya.

Junaidi meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen pengelola Tol Bakter. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas patroli, pengawasan pagar pembatas, pengamanan akses masuk, hingga kecepatan petugas dalam merespons situasi darurat.

Ia juga mengingatkan bahwa jalan tol merupakan jalur bebas hambatan dengan kendaraan yang melaju dalam kecepatan tinggi. Keberadaan pejalan kaki, terlebih anak-anak, dapat memicu kecelakaan fatal yang membahayakan keselamatan jiwa.

Diketahui, seorang anak laki-laki berusia delapan tahun bernama Andra, warga Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, dilaporkan sudah tiga kali ditemukan berjalan sendirian di ruas Tol Bakter.

Berdasarkan keterangan kepolisian dan keluarga, Andra merupakan anak berkebutuhan khusus yang menyandang tunarungu dan tunawicara.

Peristiwa terbarunya kembali viral pada November 2026 setelah seorang pengendara merekam anak tersebut berjalan di sekitar kawasan Kota Baru menuju Tanjung Bintang.

Sebelumnya, pada 9 Oktober 2026, Andra juga pernah ditemukan petugas berjalan kaki tanpa busana di sekitar KM 79 Jalur B.

Dalam kejadian terbaru, petugas patroli Bravo 210 mengevakuasi Andra ketika berjalan di bahu jalan KM 77+600 Jalur B, Senin (9/11/2026). Sebelumnya, anak tersebut juga sempat terekam pengendara berada di sekitar KM 76+800.

Setiap kali ditemukan, petugas patroli membawa Andra ke Kantor Gerbang Tol Kota Baru untuk didata sebelum diserahkan kembali kepada keluarganya.

Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol. M. Reza Chairul Akbar Sidiq bersama Manager Operasi PT BTB, Agustinus Leonardo, turut mengingatkan keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anak tersebut karena jalan tol sangat berbahaya bagi pejalan kaki.

Junaidi menegaskan, pengawasan keluarga memang penting, terlebih mengingat kondisi khusus yang dialami Andra. Namun, aspek keselamatan di jalan tol juga merupakan tanggung jawab pengelola sesuai kewenangan dan kewajibannya.

“Jangan berhenti pada imbauan kepada keluarga. Pengelola harus melakukan evaluasi konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah juga harus memastikan pengawasan dan standar keselamatan jalan tol benar-benar dijalankan,” tandasnya. (*)