Kategori: Daerah

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Perkumpulan Marga Gulo (PERMAGI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten sukses menggelar Open Turnamen Domino dan Mobile Legends (ML). Kegiatan yang dipusatkan di Gereja BNKP Pewarta, Komplek Suniser Bizpark Blok C No.70, Kelurahan Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini berlangsung meriah sejak 27 September hingga 04 Oktober 2026.

Open turnamen ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi dan kekompakan, namun juga menjadi momentum konsolidasi besar bagi masyarakat Nias di tanah rantau.

Tampak hadir sejumlah tokoh penting masyarakat Nias, di antaranya mantan Wakil Bupati Nias Barat periode 2019-2024 Dr. Era-Era Hia, S.IP., M.Si., Danramil05/ Balaraja Beriaman Halawa, Ketua Dewan A. Ima Gulo, Pdt. Bejisekhi Gea, S.Th, Pdt. Derlina Gea, S.Th, Pratu  Simson Hia.serta jajaran penasehat, pembina, dan pengurus PERMAGI Banten.

Ketua Panitia Anuar zai, mencatat antusiasme peserta sangat tinggi. Tercatat sebanyak 144 tim domino dan 28 tim Mobile Legends dari berbagai wilayah dan organisasi masyarakat Nias di Banten turut berpartisipasi.

Ketua PERMAGI DPW Banten, Fariawesa Gulo, dalam sambutannya menegaskan bahwa turnamen ini memiliki misi yang lebih besar dari sekedar kompetisi.

“PERMAGI hadir untuk menyatukan masyarakat Nias yang selama ini belum bergabung. Dengan adanya PERMAGI Banten, kami membuka diri seluas-luasnya untuk masyarakat kita bisa bergabung. Perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk Marga Gulo saja, melainkan untuk Amakhaita dan terbuka untuk masyarakat luas khususnya Ono Niha,” tegas Fariawesa.

Ia menambahkan, PERMAGI Banten saat ini telah memiliki legalitas resmi dan tercatat secara administrasi baik di Kesbangpol Provinsi Banten maupun Kesbangpol Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan PERMAGI bukan hanya sekadar open turnamen ini saja. Kami juga aktif dalam kegiatan sosial, ikut membantu masyarakat yang mengalami duka maupun suka. Kami bahkan sudah memberikan fasilitas antar jenazah melalui kerja sama dengan salah satu yayasan yang telah bermitra dengan PERMAGI,” tuturnya.

Senada dengan itu, Penasehat PERMAGI DPW Banten, A. Sesi Gulo, menjelaskan bahwa PERMAGI memiliki misi mulia untuk mempersatukan Ono Niha.

“PERMAGI Banten mempunyai misi untuk mempersatukan masyarakat Nias dengan mencari Amakhaita. Melalui kegiatan ini kami melihat potensi Ono Niha khususnya di Banten sangat besar. Ini adalah bagian dari misi kami memperkenalkan PERMAGI di tengah masyarakat Nias,” ungkapnya.

“Selain itu, bagaimana PERMAGI ikut berperan membantu masyarakat Nias yang membutuhkan uluran tangan, baik saat mengalami masalah, duka, maupun suka. Maka kami dari PERMAGI Banten akan melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kemanusiaan ataupun fasilitas lainnya,” sambungnya.

Dengan mengusung motto “Ualui Dalifusegu”, PERMAGI Banten berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai positif untuk mempererat tali persaudaraan Ono Niha serta meningkatkan kekompakan para pengurus dan panitia.

Ke depan, PERMAGI Banten berkomitmen akan terus melanjutkan kegiatan dengan program-program yang lebih meriah dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

 

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Usai menelan korban jiwa pekerjaan proyek pemeliharaa rutin Tambal-Sulam (Pacing) ruas jalan Sidomulyo – Way Panji akhirnya dilanjutkan,  Sabtu (03/10/2026).

Pengerukan ruas jalan yang dibiarkan hampir dua pekan hingga akhirnya merengut nyawa korban Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 23.00 wib lalu.

Saat kejadian dilokasi pengerukan jalan, tidak ada rambu-rambu/policeline untuk memberikan peringatan kepada para pengendara yang sedang melintas. Sehingga salah satu korban Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan mengalami kecelakaan yang akhirnya meninggal dunia beberapa jam usai mendapatkan pertolongan dari RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

Selain dinilai lambat dalam penyelesaian pekerjaanya usai dikeruk oleh para pekerja, juga tidak adanya rambu-rambu yang terpasang sepanjang ruas jalan ini. Baik rambu pertanda ada pengerukan jalan atau Policeline juga tidak ada papan proyek yang seharusnya terpasang.

Warga saya sebelumnya mengalami kecelakaan dilokasi pengerukan jalan ruas jalan Sidomulyo – Way Panji dan meninggal dunia, ” kata kepala desa H. Haroni, Sabtu (3/10/2026) kepada media ini.

Kenapa baru sekarang dilanjutkan pekerjaan ini, kenapa tidak dari dulu sebelum merengut korban jiwa. Atau paling tidak kalau memang tidak langsung dikerjaan pekerjaan tambal sulan itu apa tidak sebaiknya dipasang rambu/Policeline. Sehingga para pengendara mengetahui bahwa ruas jalan ini sedang dalam perbaikan.

Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali oleh para pekerja proyek yang sangat mengancam keselamatan jiwa para pengendara yang sedang melintas pada ruas jalan ini, ” ungkap H.Haroni.

Dijelaskan Haroni, bahwa korban  Sendi Nur Iman (22) terjatuh dilokasi pekerjaan pengerukan jalan usai kerumah rekanya di Way Panji. Dalam kejadian tersebut korban mengalami luka yang cukup serius. Warga bersama aparatur desa membawa ke RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung, namun nyawanya tidak terselamatkan.

Abdul Selamet (46) salah satu warga yang sedang melintas saat diminta tanggapannya atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tambal sulan ruas jalan Sidomulyo-Way Panji mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah ruas jalan berlubang itu mulai dilakukan perbaikan .

Namun sayangnya keterlambatan penyelesaian pekerjaannya cukup mengancam keselamatan para pengendara yang sedang melintas.

Faktanya atas keteledoran tersebut perbaikan tambal sulan pada ruas jalan itu menelan korban jiwa.

“Kecelakaan hingga menewaskan korban itu karena keteledoran pekerja yang tidak segera dilanjutkan, atau paling tidak dipasang rambu-rambu”.

Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak mencelakai orang lain, ” tukas pak Slamet ini

Sekedar untuk diketahui bahwa dari pantauan media ini sebelumnya, bahwa pengerukan jalan (pacing) proyek tambal sulan pada ruas jalan Sidomulyo-Way Panji sudah hampir dua pekan dibiarkan oleh pekerja/pemborong/Dinas terkait. Selain itu juga tidak dipasang rambu-rambu/Policeline dilokasi,b apalagi papan penunjuk proyek ini. Kepada pemerintah dan instansi terkait ini menjadi perhatian khusus, agar kasus seperti ini tidak terulang. Jangan menunggu hingga terjadi kecelakaan apalagi sampai menelan korban jiwa. (Cak Ton)

PURWAKARTA -(deklarasinews.com)- Bagi masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, langkah pengukuran bidang tanah adalah salah satu langkah awal yang harus dilalui. Dahulu, masyarakat atau pemohon setelah melakukan penyetoran berkas, biasanya belum tahu kapan bisa diukur bidang tanahnya. Kini, sejak layanan Pengukuran Terjadwal dijalankan, masyarakat dapat langsung mengetahui waktu ukur dengan pasti.

“Sekarang lebih cepat (dalam proses pengukuran). Dahulu kita yang aktif minta petugas ukur datang ke lokasi tanah kita. Kalau sekarang cepat langsung ditentukan jadwalnya,” ujar Warjito, salah satu pemohon yang ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Jika dahulu jadwal pengukuran belum diketahui dari awal mengajukan berkas, kini dengan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari, dengan waktu tunggu 7 hari dan waktu penyelesaian Peta Bidang Tanah selama 5 hari, kepastian waktu pengukuran menjadi jelas, sehingga memudahkan masyarakat atau para pemohon dalam proses pengurusan pendaftaran tanah.

“Saya mengajukan berkas 26 Agustus, lalu diukurnya tanggal 28 Agustus 2026. Berarti dua hari langsung diukur. Senang banget dengan pelayanan lebih cepat ini, senang banget, Pak. Mendukung sekali dengan program ini, lebih cepat, lebih senang bagi kami para pemohon,” terang Warjito.

Setelah pengukuran dilakukan, Warjito kembali merasakan kemudahan karena proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) dapat diketahui waktunya. Ia menyebut hasil pengukuran tersebut sudah selesai pada awal September 2026.

“Jadinya setelah diukur, dua hari itu tujuh hari kerja, sudah selesai. Di awal September  2026 sudah jadi. Senang sekali, terima kasih kepada BPN Purwakarta yang telah memberikan pelayanan lebih baik. Sekarang lebih cepat itu,” tuturnya.

Hal serupa dirasakan Firda Amary, pemohon pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Ternate. Ia mengaku terbantu karena dapat mengetahui jadwal petugas ukur dan mendapat informasi langsung terkait waktu pelaksanaan pengukuran di lokasi.

“Tentu saya sebagai pemohon sangat merasa senang karena sekarang kami sebagai pemohon telah dapat langsung mengetahui jadwal petugas ukur dan langsung dihubungi oleh petugas ukur untuk menjadwalkan kapan petugas ukur datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran,” ujar Firda.

Firda pun menyambut baik adanya layanan Pengukuran Terjadwal yang menurutnya membuat proses pengukuran tanah menjadi lebih terarah. “Saya sangat mendukung program terbaru dari pertanahan ini, yaitu Pengukuran Terjadwal, karena sertifikat kami, tanah kami sekarang ini diukur dengan lebih tepat, terjadwal, dan juga tepat waktu. Terima kasih,” pungkasnya.

Kini layanan pengukuran terjadwal masih dilakukan bagi pemohon yang ingin mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Layanan ini sudah berjalan di 462 Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) tak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan. Dampaknya mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama dari sisi kesehatan.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel mencatat sebanyak 29.969 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam kurun waktu tiga pekan, terhitung sejak 30 Agustus hingga 19 September 2026.

Rinciannya, pada periode 30 Agustus hingga 5 September 2026 tercatat 9.823 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat menjadi 10.126 kasus pada 6-12 September, kemudian berada di angka 10.020 kasus pada 13-19 September.

Data tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat bersama sejumlah elemen masyarakat di Palembang, Jumat (2/10/2026).

Massa mendesak pemerintah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap, investigasi penyebab kebakaran, transparansi informasi hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar juga dinilai harus menjadi perhatian.

Aksi tersebut dikoordinatori Rudi Pangaribuan alias Capung, dengan koordinator lapangan Sukma Hidayat, Dodi Hari Utama dan Eko Wahyudi.

Koordinator aksi GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, mengatakan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api ketika masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak harus menghadapi paparan asap dan risiko gangguan kesehatan.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya melihat karhutla sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” kata Charma.

Ia menilai tingginya kasus ISPA dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu indikator bahwa memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla telah memberikan dampak terhadap masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan warga terdampak mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, obat-obatan serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

“Pelayanan pemeriksaan, pengobatan, penyediaan obat-obatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian dari respons pemerintah,” ujarnya.

Dinkes Sumsel mencatat, selain 29.969 kasus ISPA pada periode 30 Agustus-19 September 2026, jumlah kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 348.708 kasus.

Besarnya dampak kesehatan tersebut terjadi di tengah tingginya kejadian karhutla di Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel hingga 10 September 2026, tercatat sebanyak 2.676 kejadian karhutla.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yakni 459 kejadian. Disusul Musi Banyuasin sebanyak 333 kejadian, Ogan Ilir 294 kejadian, Banyuasin 273 kejadian, dan Muara Enim sebanyak 244 kejadian.

Data tersebut menjadi salah satu dasar massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan, pengawasan dan penanganan karhutla di Sumsel.

Koordinator Lapangan, Sukma Hidayat, mengatakan pihaknya mempertanyakan pola penanganan karhutla yang selama ini dinilai lebih banyak berorientasi pada pemadaman.

Menurutnya, investigasi terhadap penyebab kebakaran harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya sebatas menemukan titik api, tetapi juga mencakup kondisi lahan, tata kelola kawasan serta pihak yang memiliki kewenangan atau penguasaan terhadap wilayah yang terbakar.

“Kami belum bisa memastikan apakah unsur kesengajaan ada atau tidak. Tapi kami melakukan investigasi,” kata Sukma.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kejadian karhutla yang terus berulang setiap tahun.

Upaya pencegahan, menurutnya, harus diperkuat sehingga penanganan tidak selalu dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Sukma juga menyoroti penggunaan anggaran penanganan karhutla. Ia meminta pemerintah memastikan anggaran yang tersedia tidak hanya digunakan untuk pemadaman api, tetapi juga untuk menangani dampak yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah bukan sekadar mematikan api. Kesehatan masyarakat lebih penting,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta sebagian dana bantuan pemerintah untuk penanganan karhutla dapat diarahkan membantu masyarakat yang terdampak asap.

Terutama warga yang mengalami gangguan pernapasan dan ISPA serta kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain bantuan, massa meminta pemerintah membuka informasi terkait penanganan karhutla kepada publik. Informasi yang diminta antara lain lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan, sanksi administratif hingga perkembangan proses hukum, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menyampaikan tujuh tuntutan utama.

Pertama, meminta korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla dan pelanggaran lingkungan diproses sesuai hukum.

Kedua, meminta dilakukan investigasi terhadap seluruh kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi maupun wilayah usaha yang memiliki indikasi pelanggaran.

Ketiga, meminta dilakukan audit terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh pemegang izin.

Keempat, meminta pemerintah membuka data lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan, sanksi serta perkembangan proses hukum kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, meminta 20 persen dana bantuan Presiden untuk penanganan karhutla diberikan kepada masyarakat terdampak asap, khususnya warga yang mengalami ISPA dan gangguan pernapasan.

Keenam, meminta biaya pemulihan lingkungan dibebankan kepada pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketujuh, meminta pemerintah melakukan pemulihan terhadap kawasan gambut dan wilayah yang mengalami kerusakan akibat karhutla.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi.

Menurutnya, seluruh tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Sekda sedang di Jakarta. Nanti tuntutan para aksi akan kami sampaikan,” kata Basyaruddin.

Ia mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi Pemprov Sumsel untuk menindaklanjuti persoalan karhutla sekaligus dampak asap yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dr. Farida Aryani, M.Kes., M.M, memastikan masyarakat yang mengalami ISPA dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Farida, warga yang menderita ISPA dapat memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit secara gratis.

Dengan tingginya jumlah kejadian karhutla dan kasus ISPA tersebut, penanganan karhutla di Sumsel diharapkan tidak berhenti pada upaya pemadaman.

Pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, transparansi informasi, pemulihan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar menjadi sejumlah aspek yang turut disorot dalam penanganan karhutla ke depan. (Ning)

BUKITKEMUNING -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kelurahan Bukitkemuning, di bawah kepemimpinan Lurah Ema Fitriana SE MM,menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Bantuan Pangan Nasional berupa beras disalurkan secara langsung (door to door) rabu 30 September 2026 kepada warga yang sedang sakit di Lingkungan 02, Kelurahan Bukitkemuning.

Penyaluran bantuan tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Kelurahan (Seklur) Bukitkemuning, Ardiansyah A Md, dengan didampingi Kepala Lingkungan 02, Ahmad Muslim, serta personel piket Polsek Bukitkemuning, Bhabinkamtibmas Ameriansah.  Rabu

Adapun warga penerima manfaat yang dikunjungi langsung adalah Ibu Neti Kusnina dan Bapak Sudarman. Keduanya merupakan warga Lingkungan 02 Kelurahan Bukitkemuning yang saat ini tengah terbaring sakit akibat mengidap penyakit stroke.

Sekretaris Kelurahan Bukitkemuning, Ardiansyah, mewakili Lurah Ema Fitriana menyampaikan bahwa langkah turun langsung ke rumah warga ini dilakukan agar bantuan pangan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

“Penyaluran langsung ini kami lakukan untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah ini tepat sasaran, khususnya bagi warga yang kesulitan mengambilnya karena kondisi kesehatan. Selain menyerahkan bantuan, kami aparat kelurahan juga berkesempatan memberikan dukungan moral serta turut mendoakan agar penderita segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Aamiin,” ujar Seklur Ardiansyah. Zainal

OKU TIMUR -(deklarasinews.com)- Terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan pungutan liar sebesar Rp10.000 kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat penyaluran bantuan sosial beras di Desa Margo Tani, Kecamatan Madang Suku 2, Pemerintah Desa margo tani memberikan klarifikasi resmi, 1 Oktober 2026

Dalam pernyataannya Pemerintah Desa Margo Tani tidak pernah mengeluarkan aturan, perintah, maupun persetujuan apa pun yang mewajibkan atau mengizinkan pemungutan uang berapapun termasuk sebesar Rp10.000 dari warga penerima bantuan sosial beras. Bantuan dari negara harus diterima utuh, gratis sepeser pun tidak boleh dipungut.

Uang yang di pungut RT menurut kepala desa Margo Tani sudah di kembalikan dan sudah selesai di karenakan terjadi kesalahpahaman di karnakan kepala desa tidak ada di kantor saat pembagian beras

Saya sendiri baru mengetahui hal ini dari warga dan saya tidak pernah memerintahkan perangkat desa mau pun RT untuk mengambil uang, Saya harap tidak ada kejadian seperti ini lagi ucap kepala desa Margo Tani

Sesuai ketentuan pusat bantuan pangan beras BPNT seberat 30 kg/KPM adalah hak mutlak warga, disalurkan tanpa biaya apa pun. Alasan “ongkos antar”, “biaya administrasi”, “sumbangan”, atau “kesepakatan warga” tidak sah dan tidak boleh dijadikan dasar pemungutan. (Alexx)

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)- Tidak butuh waktu lama setelah Konferensi Cabang (Konfercab) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pagar Alam Masa Khidmat 2026-2031 langsung tancap gas.

Tiga lembaga strategis dilantik sebagai ujung tombak dan mesin perjuangan NU di akar rumput, diantaranya yakni Lembaga Ta’lif Wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU), Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LPM NU) dan Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdaltul Ulama (LPBH NU).

Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Tanfidziya PCNU Kota Pagar Alam Dr KH Deni Priansyah yang dihadiri oleh Rais Syuriyah KH Masrur Aminullah serta Ketua Tanfidzniya PWNU Provinsi Sumatera Selatan KH Hendra Zainudin Alqodiri serta Wakil Walikota dan Forkopimda se Kota Pagar Alam yang bertempat di Balai Pertemuan Pemkot Pagar Alam, Kamis (1/10/26).

Ketua Tanfidzniyah PCNU Pagar Alam Dr KH Deni Priansyah dalam arahannya mengatakan, jika tiga lembaga yang dilantik merupakan bukti nyata NU Pagar Alam khususnya serius menjaga nama besar NU tidak hanya sebagai Organisasi tetapi mempunyai visi dan misi yang jelas dan nyata terutama sinergi dengan pemerintah untuk  mewujudkan pembangunan di Kota Pagar Alam.

“Tidak hanya tiga lembaga ini saja, kedepan semua lembaga yang ada di NU akan kita aktifkan kembali sebagai mesin utama untuk menjawab tantangan zaman,”ungkapnya.

Sementara itu, Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sumsel KH Hendra Zainudin Alqodiri yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi. Menurut PWNU, apa yang dilakukan PCNU Pagar Alam adalah contoh ideal peremajaan organisasi pasca Konfercab.

“Kami dari PWNU Sumsel sangat bangga. Pagar Alam bergerak sangat cepat. Baru selesai Konfercab 2 Juli lalu, hari ini langsung melantik 3 lembaga sekaligus. Ini menandakan PCNU Pagar Alam tidak mau berlama-lama dalam euforia, tapi langsung kerja nyata. Ini sesuai dengan arahan PBNU, bahwa NU harus hadir memberikan manfaat nyata, bukan hanya struktur di atas kertas,”imbuhnya.

Ia menambahkan, Pelantikan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa PCNU Pagar Alam di bawah komando Deni Priansyah – Masrur Aminullah ingin keluar dari stigma organisasi papan nama.

“Mereka ingin kerja nyata, bukan hanya rapat dan seremonial,”tukasnya.

Sementara Wawako Pagar Alam Hj Bertha  menyambut baik kebangkitan NU Pagar Alam. Ia menegaskan Pemkot  sangat membutuhkan peran NU.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh mitra strategis seperti NU. Dengan dilantiknya lembaga ini kami berharap sinergi Pagar Alam Terang Benderang bisa terwujud,” tegas Wawako Bertha.(*)

 

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Pekerjaan proyek pemeliharaa rutin Tambal-Sulam (Pacing) ruas jalan Sidomulyo – Way Panji menelan korban jiwa, Rabu (30/9/2026).

Pengerukan ruas jalan yang berjalan hampir dua pekan ini sejak lama sudah menjadi pembicaraan para pengendara yang melintas diruas jalan yang cukup padat diwilayah ini.

Selain dinilai lambat dalam penyelesaian usai dikeruk oleh para pekerja, juga tidak adanya rambu-rambu yang terpasang sepanjang ruas jalan ini. Baik rambu pertanda ada pengerukan jalan atau Policeline juga tidak ada papan proyek yang seharusnya terpasang.

Korban akibat jatuh dilokasi pengerukan ruas jalan Sidomulyo-Way Panji adalah Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala desa Sidowaluyo H. Haroni, Rabu (30/9/2026) saat ditemui dikantornya membenarkan bahwa salah satu warganya Sendi Nur Iman (22)  mengalami kecelakaan disekitar pengerukan jalan ruas jalan Sidomulyo – Way Panji, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 23.00 wib tadi malam.

Atas kejadian tersebut kerabat korban langsung membawa ke RS Abdoel Moeloek di Bandar Lampung karena mengalami luka yang cukup parah. Namun setelah mendapatkan perawatan dari Tim Medis, korban dinyatakan meninggal duni sekitar pukul 08.00 wib tadi pagi, ” kata Kades Sidowaluyo ini.

Atas kejadian tersebut pihaknya sangat menyesalkan kepada pekerja/instansi terkait atas keteledoran saat mengerjakan proyek tersebut.

Seperti diketahui dilokasi pekerjaan tersebut pihaknya tidak melihat adanya rambu-rambu atau Policeline yang terpasang. Sehingga potensi terjadinya kecelakaan sangat tinggi, buktinya salah satu warganya menjadi korban dari pekerjaan yang ceroboh ini, ” ungkapnya.

Mas Eko (43) salah satu warga yang mengaku sering melintas diruas jalan ini sangat menyesalkan atas kejadian kecelakaan yang terjadi disekitar pengerukan jalan ini.

Menurutnya seharusnya pekerja/pemborong/Dinas terkait memasang rambu-rambu/Policeline agar para pengendara berhati-hati saat melintas pada ruas ini.

Karena kecerobohan para pekerja/pemborong/Dinas terkait akhirnya menelan korban jiwa, ” pungkasnya.

Dari pantauan media ini bahwa pengerukan (pacing) proyek tambal sulan pada ruas jalan Sidomulyo-Way Panji sudah hampir dua pekan dibiarkan oleh pekerja/pemborong/Dinas terkait. Selain itu rambu-rambu/Policeline juga tidak terlihat dilokasi, apalagi papan penunuk proyek ini. Dari informasi yang diterima media ini pekerjaan pemeliharaan rutin seperti ini biasanya dikerjakan oleh orang dalam, sehingga kesan lamban dan seenak udelnya dalam melaksanaan pekerjaanya yang akhirnya menelan korban jiwa. (Cak Ton)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Palembang resmi meluncurkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Jalan Perguruan Dalam, RT 34/RW 12, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, pada Rabu, 30 September 2026. Fasilitas publik baru ini diresmikan langsung oleh Walikota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., yang ditandai dengan prosesi pemukulan gong.

Acara peresmian ini disambut antusias oleh warga sekitar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Kota Palembang, Camat Plaju, Kapolsek Plaju, Lurah Plaju Ulu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, jajaran Ketua RT/RW, serta Tim Penggerak PKK Kelurahan Plaju Ulu. Selain itu, hadir pula para Kepala Dinas di lingkungan Pemkot Palembang, Camat se-Kota Palembang, serta para Lurah yang wilayahnya ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) RBI.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa memberikan penekanan khusus mengenai esensi dari didirikannya Ruang Bersama Indonesia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini bukan sekadar membangun fasilitas fisik yang megah, melainkan bagaimana menggerakkan dan menghidupkan fungsi sosial di dalamnya.

“Program ini tidak hanya sebatas kita punya rumah bagus atau ruang bagus. Harapan saya dalam kesempatan ini, RBI jangan sampai kita kaya ide dan kaya konsep, tetapi miskin tindakan,” tegas Ratu Dewa.

Lebih lanjut, Walikota menekankan pentingnya peran aktif Camat dan Lurah dalam merangkul serta mengajak warga untuk memanfaatkan ruang bersama ini secara produktif.

Ia berharap RBI dapat menjadi pusat forum diskusi warga yang mampu melahirkan berbagai inovasi positif bagi kemajuan lingkungan setempat. Salah satu sektor konkret yang menjadi sasaran adalah pemanfaatan ruang publik ini untuk mendukung optimalisasi program ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Melalui keterlibatan aktif dari jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga seluruh lapisan masyarakat, Ruang Bersama Indonesia di Kelurahan Plaju Ulu ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan dan ruang kreativitas yang berkelanjutan bagi warga Palembang. (Ags).