Lampung Barat

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia (RI).

“Semoga dengan adanya evaluasi KLA ini  akan memotivasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi masyarakat serta seluruh pengelola, pelaksana, dan pembina program ini bahwa diperlukan suatu upaya dan usaha peningkatan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan,” kata Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin Dalam sambutannya di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 15 April 2025.

Seperti diketahui bahwa pemerintah melalui KemenPPPA telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten layak anak. Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehinga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Proses terpenting pengembangan KLA yaitu koordinasi diantara stakholders pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Saat ini Lampung Barat terus berupaya melaksanakan apa yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab mewujudkan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pemerintah daerah bersama DPRD telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait penyelenggaraan kabupaten layak anak, antara lain peraturan daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak, perda Nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, perda Nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan, perda Nomor 13 tahun 2021 tentang kabupaten literasi.

“Selain itu, beberapa kebijakan lainnya berupa peraturan bupati, surat keputusan bupati, surat edaran bupati serta surat keputusan kepala OPD. Dengan pemenuhan 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam lima klaster pemenuhan hak anak dalam konvensi hak anak antara lain pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak secara gratis, tersedianya informasi layak anak, partisipasi anak dalam pembangunan dengan mengikuti musrenbang dari tingkat pekon, kecamatan maupun tingkat kabupaten,” terang Mad Hasnurin.

“Lalu, adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pelayanan kesehatan ramah anak serta ambulan hebat, satuan pendidikan yang ramah anak, pemberian seragam gratis bagi siswa/siswi tingkat SD/MI dan SMP/MTS sederajat, beasiswa pendidikan kesenian dan kedokteran, akses air minum dan sanitasi yang layak, kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak serta infrastruktur (sarana prasarana) yang ramah anak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mad Hasnurin mengatakan tahun 2021 yang Kabupaten Lampung Barat memperoleh penghargaan kabupaten layak anak kategori pratama, tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Lampung Barat mendapat penghargaan kabupaten layak anak kategori Madya. Mad Hasnurin berharap di tahun 2025 ini prestasi tersebut dapat mempertahankan “Mempertahankan mungkin lebih sulit dari memperolehnya tapi kami sangat yakin dengan semangat dan kemauan yang keras semua itu akan terwujud,” harap Mad Hasnurin.

Menurutnya, mewujudkan kabupaten layak anak sangatlah penting karena dengan mewujudkan kabupaten layak anak, mampu melahirkan generasi cerdas, sehat dan hebat guna terwujudnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan visi Lampung Barat Hebat dan Setia serta Misi yaitu Sat Ananda Sakti yang berarti enam program sakti menuju kebahagian.(andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengambil langkah cepat untuk menangani dampak bencana longsor di Pekon Karang Agung Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong, Rabu 14 Mei 2025.

Longsor yang terjadi akibat tingginya curah hujan pada hari selasa (13/5/2025) sore mengakibatkan tergerusnya aliran air menuju pembuangan sehingga putusnya salah satu ruas jalan menuju Pasar Senin di Kelurahan Pajar Bulan.

Langkah konkret Parosil Mabasus itu membawa secercah harapan bagi masyarakat yang terdampak atas terjadinya longsor, pasalnya terdapat beberapa rumah yang berada di pinggir lokasi longsor sudah mengungsi untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan.

Dalam kunjungannya, Bupati yang biasa disapa Pak Cik itu minta pihak Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Camat maupun stacholder terkait agar segera melakukan kajian terhadap langkah nyata yang harus dilakukan.

“Jangan lama-lama, putuskan apa yang harus dilakukan dalam penanganan bersifat darurat, hitung kebutuhannya berapa, bila perlu besok siang sudah bisa dilakukan penanganan,” pinta Parosil Mabsus.

“Meskipun sifatnya penanganan darurat minimal tidak memperlebar longsornya, masalah nantinya bisa dilewati atau tidak oleh kendaraan, nanti pihak PUPR yang menghitungnya,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus menegaskan kepada jajaran dalam penanganan maksimal satu minggu ke depan harus sudah berjalan.

“Agak cepat, tidak bisa lagi lama-lama lagi.  Pokoknya saya kasih diangka maksimal 500 juta untuk penanganannya,” terang Parosil Mabsus.

Bupati dua periode itu menjelaskan bahwa terkait penanganan longsor yang tadinya tidak sampai membuat putusnya ruas jalan, sebelumnya sudah diajukan ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PNPB) namun masih dalam tahap peroses.

Salah satu masyarakat Kelurahan Pajar Bulan, Abdul Rasyit menyampaikan terimakasih kepada Parosil Mabsus yang  sudah menangani longsor dengan cepat.

Menurutnya, dengan hadirnya pak Bupati menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap warga yang terdampak.

Abdul Rasyit mengapresiasi niat Bupati dalam menangani longsor yang memberikan perlindungan dan dukungan kepada warga.(nsr)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menghadiahi paket umrah kepada ibu Juhaiti salah satu gurunya sewaktu masih belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kecamatan Kebun.

Pertemuan Pak Cik, sapaan akrab bupati Lampung Barat itu dengan Juhaiti yang juga sempat menjadi rekan Parosil Mabsus saat menjadi guru honerer terjadi secara tidak disengaja di acara perpisahan siswa SMAN 1 Kecamatan Sumber Jaya yang berlangsung sangat meriah, Kamis 08 Mei 2025.

Sebelum mengakhiri sambutannya Parosil Mabsus tiba-tiba memanggil seorang ibu pensiunan guru berpakaian setelan kebaya dan kerudung warna kuning “saya ingin berikan hadiah Umrah kepada ibu Juhaiti,” kata Parosil Mabsus sembari merangkulnya.

Sebelumnya, saat memulai sambutan Bupati yang mengawali karirnya dari guru honerer itu Parosil Mabsus dengan lantang mengenalkan Juhaiti merupakan gurunya semasa SMP.

“Ibu Juhaiti ini pernah ngajar saya waktu masih SMP, dan pernah sama-sama menjadi guru sewaktu saya masih jadi guru honorer dulu,” jelas Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus pun menceritakan dirinya sempat berpikir ketika dirinya memasuki pelataran SMAN 1 Sumber Jaya ia melihat ibu Juhaiti hadir dengan kondisi yang masih terlihat muda.

“Pas saya melihat ibu Juhaiti tadi, kaget, masih tampak gagah dan terlihat muda dan saya mendapat informasi baru saja pensiun. Berarti saya masih di bangku SMP dulu ibu Juhaiti masih muda sekali ya,” ucap Parosil Mabsus.

Juhaiti wanita berusia 60 tahun itu sangat terharu saat menerima hadiah dari muridnya yang kini sudah menjadi bupati.

Juhaiti mengenal sosok Parosil Mabsus sejak kecil sebagai anak yang ulet dan memiliki pendirian keras.

“Saya sangat terharu dan terhormat menerima hadiah umrah ini dari murid sendiri,” tuturnya.

“Semoga terus diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas,” pungkasnya.(andri)

LAMBAR -(deklarasinews.com)– Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang tengah digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Ajakan ini disampaikannya dalam audiensi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, UPTD Samsat Lampung Barat, Satlantas Polres Lampung Barat, dan pihak Jasa Raharja di rumah dinasnya, Komplek Kebun Raya Liwa, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, pada Rabu sore (7/5/2025).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas upaya koordinasi dan sosialisasi menyeluruh agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan program strategis ini dengan baik.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung Barat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak dengan baik,” ujar Bupati Parosil.

“Ini penting untuk mendongkrak pendapatan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dalam mendukung program-program pembangunan,” tambahnya.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan agar seluruh pihak terlibat dapat memberikan pemahaman yang seragam kepada masyarakat terkait pemutihan pajak.

“Kita sama-sama saling koordinasi untuk pemutihan pajak,” ucapnya.

Dalam program ini, wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan.

Namun, seperti dijelaskan Kasatlantas Polres Lampung Barat IPTU Deni Saputra, pembayaran pajak lima tahunan atau ganti plat tetap dibebankan biaya PNBP cetak STNK dan plat kendaraan. Begitu pula untuk mutasi atau balik nama, masih dikenakan biaya PNBP BPKB.

Sementara itu, pihak Jasa Raharja menegaskan bahwa pokok tunggakan iuran tetap harus dibayarkan maksimal untuk lima tahun terakhir.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mengoptimalkan capaian penerimaan daerah sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat untuk tertib administrasi kendaraan.(Andr)

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Rabu (7/5/2025).

Musrenbang ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

Musrenbang ini mengusung tema “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian ESDM RI, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta para kepala daerah dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Musrenbang yang menjadi momentum strategis untuk menyamakan visi dan arah pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Wabup Mad Hasnurin berharap melalui Musrenbang itu, kebutuhan pembangunan di daerah khususnya di wilayah Lampung Barat dapat lebih diperhatikan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.

“Semoga dengan sinergi yang terbangun, pembangunan ke depan semakin merata dan berkelanjutan menuju Lampung yang lebih maju,” ujar Wabup Mad Hasnurin.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menyusun program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Karena dengan kolaborasi yang baik, tentu dampaknya akan mempercepat proses pembangunan,” pungkasnya.(andri)