PALEMBANG- (deklrasinews.com)– Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) kualifikasi operator, yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kamis (15/5/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Alex Ferdinandus. Ia didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Palembang, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng, serta Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, ST., M.E.
Dalam sambutannya, Alex menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas PUPR Kota Palembang dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II. Menurutnya, inisiatif ini sangat penting dalam rangka menciptakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara resmi melalui sertifikasi.
Mendukung Program “Palembang Cerdas”
“Program ini sejalan dengan visi Palembang Cerdas yang tengah digalakkan pemerintah kota. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini, karena akan melahirkan tenaga ahli yang tersertifikasi dan berkualitas,” ujar Alex.
Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini tercatat sebanyak 300 peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat hingga 1.000 peserta dalam setahun. Target besar ini diyakini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu proyek-proyek pembangunan di kota Palembang, terutama dalam aspek kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan estetika tata kota.
“Kenapa kita targetkan jumlah peserta yang besar? Karena kualitas SDM adalah kunci dari mutu pembangunan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten, kita bisa menjaga kualitas proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat, serta keindahan Kota Palembang,” jelasnya.
Sinergi Antar Lembaga dan Pusat
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengusung agenda peningkatan SDM sebagai bagian dari investasi infrastruktur.
Menurut Martalia, selama tujuh tahun terakhir pihaknya telah menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR dalam melakukan sertifikasi tenaga konstruksi. Tahun 2025 ini, meskipun target disesuaikan karena adanya efisiensi, sebanyak 120 tenaga kerja telah berhasil disertifikasi hingga bulan Mei.
“Kita memang menyesuaikan target karena faktor efisiensi, tapi kolaborasi lima pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga donor, serta masyarakat jasa konstruksi—terus kita perkuat. Kita ingin seluruh tenaga konstruksi, terutama tenaga terampil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mendapatkan sertifikasi resmi,” jelasnya.
Martalia juga menjelaskan bahwa untuk level tenaga ahli, proses sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara kota dan kabupaten seperti Palembang lebih fokus pada tenaga terampil, mulai dari jenjang 1 hingga 6.
Fokus pada Keselamatan dan Jaminan Sosial
Tak hanya meningkatkan kompetensi, aspek perlindungan dan keamanan para tenaga kerja juga menjadi perhatian penting. Martalia menekankan bahwa semua tenaga kerja konstruksi wajib diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi lebih lanjut terkait kewajiban dan manfaat asuransi ini akan terus dilakukan.
“Kita tidak bisa menghindari risiko di lapangan, meskipun sudah mengikuti prosedur keselamatan. Karena itu, perlindungan melalui asuransi BPJS menjadi sangat penting. Kami akan bekerja sama dengan BPJS untuk mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja konstruksi, terutama yang berada di wilayah Palembang,” ujar Martalia.
Dengan adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, pemerintah berharap tenaga kerja lokal tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu bersaing secara profesional dengan tenaga kerja dari luar. Selain itu, diharapkan pula tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.(Ning)
