Kategori: PemKot

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Warga di wilayah Cipondoh Makmur disebut menuntut kejelasan terkait status ketua RW terpilih, khususnya dalam polemik pemilihan Ketua RW 11 Taman Jaya. Permasalahan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kota Tangerang.

Menurut hasil RDP, persoalan muncul karena panitia dinilai tidak menjalankan tata tertib pemilihan dengan benar. Dalam aturan disebutkan bahwa apabila hanya ada satu calon Ketua RW, maka penetapan dapat dilakukan secara aklamasi tanpa pemungutan suara.

Kasus ini menjadi perhatian warga karena posisi Ketua RW dianggap penting sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pihak kelurahan dan pemerintah daerah.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cipondoh Nur Alamsyah, S.Sos, M.Si, memberikan penjelasan terkait polemik pemilihan Ketua RW yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam keterangannya, pihak kecamatan menegaskan bahwa proses pemilihan harus berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap mengedepankan kondusivitas lingkungan.

Sekcam menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan telah menerima berbagai masukan serta aspirasi dari warga terkait dinamika pemilihan Ketua RW. Oleh karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak agar persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Perbedaan pendapat dalam proses pemilihan merupakan hal yang wajar, namun kami berharap seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan ketertiban lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, pihak kecamatan juga memastikan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pemilihan apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sekcam menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan mengutamakan kepentingan masyarakat dan stabilitas lingkungan.

Pemerintah Kecamatan Cipondoh mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya serta tetap menjaga suasana aman dan harmonis di lingkungan masing-masing.

Lurah Cipondoh Makmur H. Asad Nasrulloh, S.E.. menambahkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan bersama warga dan tokoh masyarakat, telah dicapai kesepakatan secara aklamasi. Dalam forum tersebut, warga sepakat memilih Pak Chandra sebagai Ketua RW.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil melalui musyawarah bersama demi menjaga kekompakan dan keharmonisan warga di lingkungan setempat. Pihak kelurahan berharap seluruh masyarakat dapat menerima hasil keputusan tersebut dan kembali fokus menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan.

“Dalam waktu dekat saya akan membuat SK kepada Ketua RW 11 Taman Jaya yang terpilih secara aklamasi, untuk menetapkan keputusan secara administrasi,” tutupnya.(Nan)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Lampung pada Selasa, 12 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung menyampaikan sikap serta langkah konkret dalam merespons kasus TPPO yang menimpa anak-anak.

Walikota Bandar Lampung Hj.Eva Dwiana menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keberlanjutan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah kota akan segera melakukan peninjauan lanjutan terkait penanganan korban TPPO.

Salah satu fokus utama ialah memastikan masa depan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Pemerintah Kota Bandar Lampung siap memfasilitasi pendidikan korban di sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK di Kota Bandar Lampung apabila tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Insyaallah besok kami akan melakukan peninjauan. Setelah itu, walaupun mereka tidak disarankan masuk sekolah negeri, kami di Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA yang ada di Bandar Lampung.

Menurut beliau hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terputus hanya karena menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Ia juga menegaskan bahwa penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan Gubernur Lampung, Kapolda Lampung, serta Kapolresta Bandar Lampung guna memastikan penanganan berjalan maksimal dan kasus serupa tidak kembali terulang.

Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung dengan fokus pengawasan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.

“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati dalam menggunakan HP, apalagi jika tidak perlu. Pengawasan orang tua dan guru sangat penting.

Menurut beliau pengawasan bersama antara sekolah dan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak dari kejahatan berbasis digital, termasuk modus penipuan lowongan kerja yang berujung pada tindak pidana perdagangan orang (red).

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pernikahan dini  kebanyakan tidak bertahan lama, pemicu utamanya antara lain Maslah ekonomi,emosi yang tidak stabil dan lain nya. Berkenaan dengan hal diatas,  Wali Kota Ludi Oliansyah bersama Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Hera Parianti Ludi, menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini tingkat SMP dan SMA se-Kota Pagar Alam, bertempat di SMP Negeri 4 Kota Pagar Alam, Jum’at (08/05/2025).

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelajar mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun masa depan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi kepada siswa agar lebih fokus dalam menempuh pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ludi Oliansyah menyampaikan bahwa pernikahan dini dapat berdampak terhadap tumbuh kembang anak, serta berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini. (Rep)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka Kunjungi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Dalam kunjungan, Wapres didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Kunjungan rombongan Wapres dan Gubernur Lampung ke RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, disambut Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana beserta jajaran Kepala OPD dan Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati.

Direktur RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo, dr. Teti Herawati mengatakan, kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat pelayanan di gedung IGD serta perkembangan pembangunan masjid kecil yang berada di area rumah sakit.

“Kami ingin memperlihatkan pelayanan dari IGD. Selain itu juga meninjau bangunan di samping IGD untuk melihat proses pembangunan masjid kecil,” ujar Teti.

Menurutnya, respons Wakil Presiden terhadap pengembangan rumah sakit cukup positif. Bahkan, pihaknya mendapat sinyal dukungan untuk membantu pengembangan fasilitas kesehatan di rumah sakit tersebut.

“Alhamdulillah sambutan dari Pak Wapres sangat baik dan beliau akan membantu proses pembangunan rumah sakit ini sehingga bisa mengurangi rujukan pasien,” katanya.

Teti mengungkapkan, salah satu bantuan yang diharapkan berasal dari pemerintah pusat ialah alat kesehatan berupa MRI.

Ia menjelaskan, MRI merupakan alat penting untuk mendeteksi gangguan saraf hingga pembuluh arteri sehingga sangat dibutuhkan guna meningkatkan layanan kesehatan di Bandar Lampung.

Dalam kunjungan itu, Wakil Presiden juga sempat berkeliling melihat pelayanan perawatan pasien. Selain itu, Wapres turut memberikan bingkisan kepada anak-anak pasien dan bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut.

“Ada tiga bayi yang tadi diberikan bingkisan,” ujarnya.

Terkait pesan khusus dari Wakil Presiden, Teti menyebut area rumah sakit dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi fasilitas kesehatan yang lebih maju di masa mendatang.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwian mengapresiasi kunjungan Wapres RI tersebut.

“Alhamdulillah, kami sangat menyambut baik dan merasa bangga atas kunjungan Bapak Wakil Presiden ke RSUD dr A. Dadi Tjokrodipo. Kehadiran beliau menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.

Pihaknya berupaya melakukan pembenahan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan terbaik (red).

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) resmi menuntaskan tahapan konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk komoditas kertas HVS. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam proses pengadaan pemerintah.

Rapat konsolidasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidin dan diikuti 7 perusahaan penyedia yang  berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige, Rabu (6/5/2026).

Kepala Bagian ULP, Huge Ichsan, dalam laporannya menjelaskan bahwa pelaksanaan konsolidasi ini merujuk pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 121 serta Keputusan Deputi Bidang Transformasi Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman tata cara pelaksanaan konsolidasi.

Dijelaskan Huge dalam proses lelang, awalnya terdapat delapan perusahaan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang pada 28 April 2026. Namun, satu perusahaan mengundurkan diri sehingga jumlah penyedia berkurang menjadi tujuh, yakni HSS Media Infotama, Toko Maju Jaya BD, CV Facri, Toko Purnama, CV Besemah Sinergi Berdikari, Toko Eris, dan CV Pangestu Abadi.

Huge menjelaskan, kesepakatan konsolidasi hanya tercapai untuk kertas HVS 80 gram. Sementara itu, untuk kertas HVS 70 gram tidak ditemukan keseragaman harga di antara para penyedia.

“Berdasarkan arahan LKPP, konsolidasi untuk HVS 70 gram dibatalkan karena tidak adanya keseragaman harga. Sehingga kontrak payung yang disepakati hanya untuk HVS 80 gram,” ujarnya.

Pada tahap lanjutan, kegiatan dilakukan penandatanganan kontrak payung antara Pemerintah Kota Pagar Alam dengan tujuh penyedia yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses pengadaan sekaligus menjamin keterbukaan dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Sekda Zaily Oktosab Fitri Abidin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota Pagar Alam.

“Ini merupakan langkah strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota, khususnya dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien dan transparan,” pungkasnya.(Rep)

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, melantik dan mengambil sumpah/janji 11 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Kepala Sekolah, serta Jabatan Fungsional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Besemah Due, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (6/5/2026).

Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh pejabat yang dilantik agar bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Sekda juga menekankan pentingnya menunjukkan kinerja terbaik, dedikasi, dan loyalitas guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Sekda menjelaskan bahwa proses pelantikan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Sekda juga menyebutkan pelantikan ini memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Para pejabat diharapkan mampu menjalin kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai motor penggerak organisasi, serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Di akhir sambutannya, Sekda mengingatkan bahwa jabatan yang diraih merupakan amanah dan tidak semua aparatur memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, para pejabat diminta menjaga kehormatan jabatan dan menjadi teladan bagi Aparatur Sipil Negara lainnya. (Rep)