Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan pesisir terpadu guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju”, yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).

​Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI 1 dan keindahan teluk yang menjadi modal besar pertumbuhan ekonomi. Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung mampu melaju di atas angka 8% guna menopang visi Indonesia Emas.

​”Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

​Gubernur memaparkan, sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Lampung. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan nusantara tercatat melonjak hingga 27 juta kunjungan dari 17 juta di tahun 2024, serta menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya masa tinggal wisatawan (length of stay).

​”Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.

​Terkait pengembangan pesisir Kota Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu namun kerap mengalami hambatan akibat ego sektoral serta kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.

​”Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.

​Guna mewujudkan kawasan pesisir yang modern dan berkelanjutan, Gubernur menitipkan arahan strategis kepada para insinyur dan pemangku kebijakan:

– ​Perencanaan kawasan terintegrasi yang bertumpu pada komitmen bersama seluruh pihak.

– ​Penjagaan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga dengan memprioritaskan mitigasi isu lingkungan serta sosial.

– ​Penetapan target awal yang realistis (quick wins) guna memberikan dampak langsung bagi daya tarik pariwisata dan masyarakat lokal.

– ​Kesiapan menyeluruh proyek investasi mulai dari tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan agar beralih dari sekadar gagasan (project idea) menjadi proyek siap tawar (project ready to offer).

​Gubernur berharap PII Wilayah Lampung dapat terus memberikan kontribusi kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif.

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dan mendukung penataan garis pantai kota. Eva menuturkan bahwa Bandar Lampung memiliki empat kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektar yang siap ditata secara profesional.

​”Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva Dwiana.

​Eva menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini terus menggenjot pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mencakup jaringan drainase, akses jalan, hingga penyediaan sarana air bersih warga, sembari terus menyiapkan ekosistem pendukung pariwisata kota seperti penguatan UMKM dan kesiapan hotel-hotel berbintang.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan budaya hidup sehat sejak usia dini melalui kegiatan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat Tahun 2026 yang diikuti ribuan anak Taman Kanak-Kanak (TK) se-Provinsi Lampung secara luring dan daring.

Kegiatan yang berlangsung meriah di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gubernur Lampung  dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar aktivitas olahraga dan hiburan, tetapi menjadi momentum membangun kebiasaan positif bagi anak sejak usia dini.

“Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam suasana yang menyenangkan. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua dan guru selain melihat anak-anak tumbuh sehat, ceria, serta memiliki semangat untuk belajar dan bermain,” ujarnya.

Menurutnya, tumbuh kembang anak merupakan investasi penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan anak.

“Indonesia Emas tidak dimulai nanti. Indonesia Emas dimulai dari anak-anak yang hari ini kita jaga, kita didik, dan kita beri kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi terbaik,” katanya.

Ia mengajak seluruh orang tua dan pendidik menjadikan kegiatan tersebut sebagai awal dari kebiasaan baik yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat kegiatan seremonial.

“Semoga anak-anak kita tetap senang bergerak, senang berolahraga, dan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia,” ujarnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengapresiasi antusiasme anak-anak, guru, orang tua, dan seluruh peserta yang turut menyukseskan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat.

Ia menyebut kegiatan tersebut diikuti lebih dari 40.000 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, baik secara langsung maupun daring.

“Anak hebat harus sehat. Anak hebat harus ceria, bahagia, aktif, mandiri, berkarakter, serta memiliki semangat untuk belajar dan berkembang,” kata Purnama Wulan Sari Mirza.

Menurutnya, masa usia dini merupakan periode yang sangat menentukan dalam tumbuh kembang anak. Karena itu, pembiasaan hidup sehat perlu dimulai sejak anak berada di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan PAUD maupun TK.

Purnama Wulan Sari Mirza mengajak para orang tua dan pendidik menjadi teladan dengan membiasakan anak aktif bergerak, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta memiliki pola tidur dan istirahat yang cukup.

“Jangan hanya hari ini kita senam bersama. Kebiasaan ini harus diteruskan di masing-masing TK. Anak-anak perlu diajak rutin berolahraga sesuai dengan kemampuan dan usia mereka,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pola pengasuhan yang penuh kasih sayang. Menurutnya, pendidikan anak usia dini harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut, positif, dan menyenangkan agar anak dapat berkembang secara optimal.

“Anak-anak tidak bisa lagi kita didik dengan keras. Mereka harus kita dampingi dengan kelembutan, kasih sayang, dan keteladanan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru TK, orang tua, Bunda PAUD kabupaten/kota, organisasi mitra, serta seluruh pihak yang berkomitmen menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anak di Provinsi Lampung.

“Terima kasih kepada seluruh guru TK di Provinsi Lampung yang telah mendidik, menjaga, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Mari kita titipkan masa depan bangsa kepada mereka dengan terus menjaga kesehatan, memberikan makanan bergizi, dan membangun kebiasaan hidup aktif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IGTKI Provinsi Lampung yang diwakili Suminah M.Pg mengatakan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat memiliki makna lebih luas daripada sekadar kegiatan olahraga.

Menurutnya, melalui senam bersama, anak-anak belajar bergerak, bergembira, menjaga kesehatan, membangun keberanian, melatih kekompakan, sekaligus belajar bersosialisasi dengan teman-teman dari sekolah lain.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap tumbuh kembang anak. Kita ingin membangun anak TK Provinsi Lampung yang sehat, cerdas, aktif, dan percaya diri,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anak-anak bukan sekadar generasi penerus bangsa, melainkan pemilik masa depan bangsa. Karena itu, investasi terhadap kesehatan, pendidikan, karakter, dan kebahagiaan anak harus dimulai sejak usia dini.

Kemeriahan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat semakin terasa dengan antusiasme peserta yang mengikuti gerakan senam bersama. Anak-anak tampak bersemangat didampingi guru dan orang tua.

Dalam kesempatan tersebut Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza turut memeriahkan acara dengan membagikan doorprice berupa sepeda kepada anak-anak PAUD dan TK yang berhasil menjawab pertayaan dengan benar. Selain sepeda, panitia menyediakan doorprice berupa handphone/ tablet, bahkan hadiah umroh.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Bunda PAUD, IGTKI-PGRI, satuan pendidikan, orang tua, dan berbagai mitra dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang sehat dan berkualitas.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan menempatkan anak sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Lampung di masa depan.

Dengan membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini, Pemprov Lampung berharap anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter kuat, percaya diri, mandiri, bahagia, dan siap menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan guna memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara efektif, adaptif, terukur, serta sesuai dengan regulasi.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait Tata Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (19/08/2026).

Rapat tersebut diikuti Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Marzuqi Sayuti beserta jajaran.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan pentingnya peran Biro Organisasi dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan pada jalur yang tepat. Menurutnya, sebagai organisasi besar, Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan pengelolaan organisasi yang baik agar seluruh perangkat daerah mampu mencapai tujuan pemerintahan secara optimal.

“Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah secara rumah besarnya, lalu dinas-dinas itu namanya OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Lalu siapa yang mengurusi organisasi itu? Ya Biro Organisasi,” ujar Marindo.

Ia menyebut Biro Organisasi sebagai ‘jantung organisasi’ di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Karena itu, Biro Organisasi diharapkan mampu bergerak lebih modern, cepat, adaptif, dan agile dalam menjalankan tugasnya.

“Saya ingin Biro Organisasi berjalan di atas rel dengan teknologi yang modern, sehingga cepat, adaptif, agile. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita semua mencapai tujuan bersama yang akan diraih oleh Biro Organisasi,” katanya.

Salah satu fokus utama yang disoroti Marindo adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia mengapresiasi peningkatan predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung dari B menjadi BB pada penilaian sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, capaian BB tidak boleh menjadi titik akhir. Marindo menetapkan target yang lebih tinggi, yakni meraih predikat A.

“Targetnya tetap A. Kalau targetnya tetap mempertahankan BB, rasanya bukan target namanya. Tapi itu semua adalah buah dari proses yang benar. Seperti ketika kita naik menjadi BB, kita menjalani proses itu dengan benar,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Menurutnya, peningkatan SAKIP tidak dapat dilakukan oleh Biro Organisasi seorang diri karena keberhasilannya merupakan hasil dari seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menekankan bahwa perencanaan menjadi fondasi utama dalam membangun kinerja pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pohon kinerja harus disusun secara jelas dan selaras dengan RPJMD maupun RPJMN.

“Semua diawali dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah benar sesuai dengan syarat-syarat LAKIP, sekarang kita fokus ke penilaian. Yang diminta oleh penilaian itu apa? Kita to the point saja,” ujarnya.

Selain aspek perencanaan, sisi pengawasan juga menjadi perhatian. Marindo meminta agar tindak lanjut atas temuan, kesalahan, maupun rekomendasi pengawasan dilakukan secara nyata dan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, capaian SAKIP pada dasarnya bukan semata-mata persoalan menyusun laporan yang baik. Laporan akuntabilitas harus menggambarkan kinerja nyata yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

“Yang namanya laporan itu adalah laporan yang ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Jadi, yang harus dilakukan adalah OPD-OPD benar dulu kerjanya, sesuai dengan aktivitasnya,” jelasnya.

Marindo juga mengaitkan penguatan SAKIP dengan reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, ketiganya merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya tercermin dalam capaian administratif, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“SAKIP dan RB itu menjadi modal bagi kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah layak dipercayai oleh masyarakat,” katanya.

Kepercayaan tersebut, lanjutnya, akan mendorong masyarakat untuk semakin yakin bahwa pajak dan berbagai kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah dikelola secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ketika mereka melihat pemerintah daerah ini SAKIP-nya sudah A, sudah berintegritas, mereka yakin uang yang mereka serahkan kepada pemerintah ini dikelola dengan baik oleh pemerintah,” jelas Marindo.

Selain SAKIP, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penguatan Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang masuk tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman. Namun, capaian tersebut diharapkan tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Menurut Marindo, tujuan utama bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas sesuai regulasi dan memberikan pelayanan yang bebas dari maladministrasi.

Untuk itu, ia meminta Biro Organisasi bersama perangkat daerah terkait mendorong budaya pelayanan yang cepat, transparan, mudah, responsif, dan sesuai standar pelayanan.

Marindo juga mendorong pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in sebagai media pelaporan dan pengaduan masyarakat yang perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar ditandai dengan penggunaan aplikasi, tetapi harus dibangun sebagai pola pikir dalam bekerja dengan memanfaatkan data yang terintegrasi.

“Yang namanya digitalisasi itu adalah pola pikir bagaimana bekerja menggunakan database yang terintegrasi sehingga data itu menjadi sebuah instrumen pengambilan keputusan dan kebijakan,” jelasnya.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Marindo mengibaratkan jajaran Biro Organisasi sebagai dokter yang bertugas mendiagnosis berbagai persoalan organisasi pemerintahan, kemudian mencari solusi agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja sesuai dengan ketentuan.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada hasil akhir berupa nilai atau penghargaan, tetapi pada proses kerja yang dilakukan secara benar dan konsisten.

Marindo berharap penguatan tata organisasi dapat membangun pola pikir baru di kalangan aparatur sipil negara (ASN), bahwa menjadi ASN bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui penguatan tata organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi berbasis data, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun pemerintahan yang semakin efektif, berintegritas, adaptif, dan dipercaya masyarakat.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah, khususnya sampah organik dari pasar yang berpotensi diolah menjadi pupuk organik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menerima audiensi Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (18/08/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung, Adyanta Karo Karo, menyampaikan aspirasi sekaligus memaparkan program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik.

Adyanta menjelaskan, yayasan yang dipimpinnya fokus pada pengelolaan sampah, terutama sampah organik yang berasal dari pasar untuk diolah menjadi produk yang kembali bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 61 persen sampah merupakan sampah organik, seperti sisa sayur dan buah, makanan, daun, kayu, serta bahan organik lainnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi pupuk organik sekaligus mendukung ketahanan pangan.

“Program yang kami buat ini berkaitan dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Dengan adanya pupuk organik ini, mungkin bisa menunjang hasil pertanian yang ada di Lampung,” ujar Adyanta.

Saat ini, yayasan telah melakukan uji coba pengolahan sampah pasar di Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Sampah pasar dari Jatimulyo dikumpulkan, dicacah, kemudian diproses melalui fermentasi dengan tambahan bahan organik lainnya, seperti kotoran hewan dan limbah kelapa muda.

Menurut Adyanta, salah satu persoalan yang dihadapi adalah sampah pasar masih banyak yang langsung dibawa ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan. Selain itu, pemilahan secara manual membutuhkan waktu cukup lama sehingga sebagian sampah organik telah mengalami proses pembusukan sebelum diolah.

Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan pemerintah, khususnya dalam penyediaan pasokan sampah pasar, distribusi produk pupuk organik, serta pengembangan produk tersebut agar dapat menjadi salah satu produk unggulan.

“Kami berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu menyuplai sampah dari pasar ke tempat kami. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membantu dalam distribusi produk pupuk organik, serta Dinas Pertanian dapat mendorong agar pupuk organik ini menjadi salah satu produk unggulan,” jelasnya.

Adyanta juga mengusulkan penguatan edukasi dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, pasar dapat menyediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan anorganik sehingga sampah organik dapat langsung dikelola dan sampah anorganik dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi inisiatif yayasan dan berbagai komunitas yang turut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sampah di Provinsi Lampung.

“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman, baik dari organisasi, yayasan, aktivis lingkungan dan lain sebagainya yang membantu mengelola sampah Lampung yang memang menjadi persoalan yang luar biasa,” ujar Jihan.

Namun, Wagub menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di pasar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat secara langsung mengarahkan seluruh pasokan sampah pasar kepada satu yayasan atau perusahaan.

Menurutnya, Pemprov Lampung dapat mengambil peran melalui koordinasi dan fasilitasi agar yayasan dapat berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan atas pengelolaan sampah di wilayahnya.

“Kami bisa mengorkestrasi, merekomendasikan, atau memediasi. Kami tidak bisa serta-merta secara penuh mengarahkan suplai harus kepada satu yayasan atau perusahaan karena secara aturan kewenangannya berada di bawah kabupaten/kota,” jelasnya.

Wagub juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung akan mendorong pemerintah kabupaten/kota, untuk melihat peluang kerja sama dengan yayasan dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah pasar.

Ia menilai pengolahan sampah organik dari pasar menjadi pupuk memiliki nilai strategis karena tidak hanya membantu mengurangi beban sampah, tetapi juga berpotensi mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Terkait distribusi pupuk organik yang dihasilkan yayasan, Wagub menyebut Pemprov Lampung akan mengomunikasikannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurutnya, pemerintah dapat membantu mengakomodasi produk untuk masuk ke pasar, sementara penerimaan produk oleh masyarakat tetap bergantung pada kualitas dan minat konsumen.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyampaikan adanya program Pupuk Hayati Cair (PHC) yang saat ini diintegrasikan dalam Program Desa KIMUJA dan telah menjangkau sekitar 1.300 titik desa.

Ia membuka peluang untuk mendiskusikan kemungkinan pengembangan dan adopsi bahan maupun inovasi yang dikembangkan yayasan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik serta ketersediaan bahan baku di masing-masing daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Riski Sofyan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pengembangan pengolahan sampah yang dilakukan yayasan.

Riski mengatakan, DLH Provinsi Lampung dapat memfasilitasi sosialisasi program tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota sehingga masing-masing daerah dapat mengetahui potensi kerja sama yang dapat dikembangkan.

“Kami bisa melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota melalui Zoom mengenai program dari yayasan ini. Kalau bisa, ketika sosialisasi sudah ada salah satu contoh pilot yang sudah dijalankan di Lampung Selatan,” kata Riski.

Ia juga mengundang yayasan untuk melakukan tinjauan lapangan bersama DLH Provinsi Lampung guna melihat secara langsung proses pengolahan dan peralatan yang digunakan. Hasil tinjauan tersebut nantinya dapat menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Riski menambahkan, masih terdapat peluang besar untuk mengembangkan pengelolaan sampah di sejumlah daerah yang belum tersentuh secara optimal, mengingat volume sampah dari pasar di berbagai kabupaten/kota masih cukup tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan, pupuk organik yang dihasilkan dari pengolahan sampah pasar memiliki peluang untuk dikembangkan, namun diperlukan uji efektivitas untuk mengetahui dampaknya terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman.

“Uji efektivitas ini seperti demplot, untuk melihat sejauh mana efektivitas produk terhadap kebutuhan pertanaman. Kalau tidak dijual, mungkin polanya bisa melalui pemberdayaan,” ujar Elvira.

Ia menyarankan agar pilot project di Desa Fajar Baru dapat melibatkan kelompok tani atau kelompok wanita tani (KWT). Dengan demikian, pupuk organik tersebut dapat langsung diuji pada tanaman sekaligus diketahui dampaknya terhadap kualitas dan hasil produksi pertanian.

Elvira menilai pemanfaatan sampah pasar menjadi pupuk organik merupakan keunggulan yang dapat menarik minat pemerintah kabupaten/kota untuk mengembangkan pola serupa.

“Kabupaten/kota pasti sangat tertarik karena memang kita masih memiliki masalah sampah di pasar-pasar yang belum tertangani, termasuk pemilahan sampah yang belum berjalan,” ujarnya.

Diakhir audiensi, Wagub menegaskan Pemprov Lampung akan terus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, yayasan, komunitas, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan.

“Kami bisa memediasi teman-teman di kabupaten/kota untuk bisa bertemu dengan yayasan atau organisasi lain yang memiliki concern terhadap isu sampah. Sudah ada langkah-langkah baik dari luar pemerintah yang ingin bekerja sama, dan tentu harus kita dorong agar bisa diterima oleh pihak yang memang memiliki kewenangan,” pungkasnya.

 

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI dan beberapa Kementerian serta lembaga vertikal lainnya secara daring dari ruang command center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (18/08/2026).

Selain Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik, Yanyan Ruchyansyah, Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung.

Pada rakor tersebut Pemerintah Provinsi Lampung diminta memperkuat pengawasan harga dan ketersediaan bahan pangan menyusul kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah pada minggu kedua Agustus 2026. Langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menghadapi potensi El Nino dan kekeringan yang diperkirakan terjadi pada periode September hingga Desember 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan pemerintah daerah perlu bersama-sama menjaga harga bahan pokok agar tetap terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang berlebihan. Menurut dia, stabilitas harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

Dalam rakor itu, BPS memaparkan perkembangan inflasi nasional sekaligus kondisi harga pangan terkini. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut inflasi year to date hingga Juli 2026 mencapai 1,65 persen, sedangkan inflasi year on year berada di angka 2,88 persen.

BPS juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai dampak El Nino dan potensi kekeringan yang diperkirakan terjadi hingga awal kuartal serta fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) pada September-Desember 2026. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan pengalaman sebelumnya ketika curah hujan rendah berdampak terhadap produksi pangan dan mendorong kenaikan harga.

Kewaspadaan tersebut relevan bagi Lampung karena pada minggu kedua Agustus 2026 provinsi ini termasuk daerah yang mengalami kenaikan IPH antara 1 hingga 2 persen. Selain Lampung, kenaikan dalam rentang tersebut juga terjadi di Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo.

Pada tingkat kabupaten/kota, Lampung Tengah menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena perubahan IPH-nya berada di atas 3 persen. Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu kedua Agustus mencapai 207 daerah, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang berjumlah 193 daerah.

Kenaikan harga pangan terutama dipengaruhi oleh komoditas daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan beras. BPS mencatat harga daging ayam ras naik 4,92 persen dari Rp38.164 menjadi Rp40.041 per kilogram, atau berada sedikit di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp40.000.

Untuk beras, kenaikannya memang relatif tipis secara nasional, tetapi tetap perlu diantisipasi karena komoditas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Harga beras medium pada minggu kedua Agustus meningkat 0,23 persen, sementara beras premium naik 0,20 persen dibandingkan Juli 2026.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, turut hadir dalam rakor sebagai perwakilan Kepala Bapanas. Dalam bahan rapat yang disampaikan, pemerintah juga menempatkan pengendalian ketersediaan dan harga pangan sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas inflasi daerah.

Dari sisi cadangan pangan, Perum Bulog menyampaikan bahwa stok beras nasional berada pada level yang sangat besar. Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto menyebut stok beras yang dikuasai Bulog mencapai sekitar 5,2 juta ton.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menggunakan penguasaan cadangan beras sebagai instrumen intervensi apabila terjadi kenaikan harga di daerah. Sekjen Kemendagri meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi, melainkan aktif memantau pasar dan segera berkoordinasi dengan Bulog ketika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar.

Tomsi juga meminta TPID bersama Forkopimda turun langsung ke pasar untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan pangan. Menurut dia, pemantauan lapangan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lebih cepat apabila terdapat persoalan distribusi, stok, maupun pembentukan harga yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Bagi Lampung, langkah pengawasan tersebut menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga di tengah potensi tekanan dari faktor cuaca dan perkembangan harga komoditas pangan. Dengan pemantauan pasar yang lebih aktif, koordinasi TPID, serta dukungan intervensi cadangan pangan melalui Bulog, pemerintah diharapkan dapat mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat Lampung tetap terjaga.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengikuti Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Senin (17/08/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan sebagai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, S.I.K., M.H.

Bertindak sebagai Perwira Upacara  AKBP William Sinaga, S.H., Komandan Upacara AKBP Ferdo Elfianto. Komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Ipda Ferdian Sastra.

Prosesi penurunan Bendera Merah Putih dilakukan putra-putri terbaik Lampung yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Bertugas sebagai Pembawa Baki adalah Jasmine Alya Nur Syarafana dari SMA Negeri 1 Metro. Sementara itu, Komandan Kelompok 17 dijabat Muhammad Agil Maulana dari SMAN 1 Talang Padang dan Komandan Kelompok 8 dijabat M. Neezar Azka Darielle Shefa dari SMAN 10 Bandar Lampung.

Pada prosesi penurunan bendera, Fauzan Syarif Sahast dari SMAN 1 Tumijajar bertugas sebagai Pengerek Bendera. Sedangkan Rama Maftuh Fadillah dari SMAN 1 Banjar Agung bertugas sebagai Pembentang Bendera.

Pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan penuh penghormatan. Momentum penurunan Sang Merah Putih tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus mengingatkan seluruh elemen bangsa akan nilai perjuangan, persatuan, dan pengabdian yang diwariskan para pahlawan.

Sebelum digelar upacara, turut memeriahkan acara berupa  penampilan Marching Band Gita Praja Saburai di bawah binaan Pemerintah Provinsi Lampung. Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung terus mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan melalui karya dan pengabdian terbaik bagi daerah dan bangsa (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Provinsi Lampung di Lapangan KORPRI, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur, Jihan Nurlela melanjutkan agenda dengan menyaksikan siaran langsung Detik-Detik Proklamasi dari Istana Merdeka secara virtual di Balai Keratun, Lantai 3, Senin (17/8/2026).

Dalam kesempatan itu, turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, serta para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringatan HUT RI tahun ini mengusung tema besar “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, menjadi pengingat penting akan semangat persatuan dan cita-cita bangsa menuju kemajuan.

Di Istana Merdeka, Presiden RI Prabowo Subianto bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan naskah proklamasi. Sementara itu, Kolonel Inf. Priyo Handoyo, Komandan Distrik Militer 0733/Kota Semarang, dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang tergabung dalam tim bernama “Indonesia Berdaulat” tampil dengan penuh semangat. Pembawa baki bendera Merah Putih adalah Celina Olivia Apriani Theo (SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat), didampingi cadangan Eighteen Jeanette Hekboy (SMA Negeri 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur).

Komandan Kelompok 8 adalah Achmad Fachri Mubarok (SMK Negeri 1 Kota Jambi), dengan pengerek bendera I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti (SMA Negeri 7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan), serta pembentang bendera M. Aryo Wira Zandhyka Y. (SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, Bengkulu).

Momen sakral ini diikuti dengan penuh khidmat oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung sebagai wujud rasa syukur sekaligus bukti kesungguhan untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa menuju Indonesia yang semakin maju.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Senin (17/8/2026). Upacara yang mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” ini dipimpin langsung oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal selaku Inspektur Upacara.

​Peringatan detik-detik proklamasi berjalan tertib dan khidmat, diikuti oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran TNI/Polri, ASN di lingkungan Pemprov Lampung, legiun veteran, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pelajar.

​Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut yaitu Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) II/3 Lampung, Letkol CPM Anjan Pama Setiawan, dengan Perwira Upacara Mayor Infanteri Muhammad Rafli.

​Jalannya prosesi upacara ini turut didukung oleh para pejabat instansi vertikal Provinsi Lampung. Teks Proklamasi dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, serta doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

​Momen sakral pengibaran Duplikat Bendera Pusaka Merah Putih ditunaikan dengan sempurna oleh putra-putri terbaik perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung di bawah komando Letda Infanteri M. Nur Abi Hanzalah.

​Formasi inti Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 diisi oleh Danang Rian Pranata (SMAN 1 Tanjung Raya, Mesuji) sebagai Danpok 17, dan Muhammad Siddiqi Afwa (SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung) sebagai Danpok 8. Tugas pembawa baki dipercayakan kepada Ni Kadek Amelia Putri (SMAN 1 Seputih Banyak, Lampung Tengah) didampingi Bilqis Salma Andianti (SMAN 1 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat). Sementara itu, Muhammad Faizullah Annur (SMKN 3 Kotabumi, Lampung Utara) bertugas sebagai pengerek bendera, dan Muhyi Dermawan Agung (SMAN 3 Metro, Kota Metro) sebagai pembentang bendera.

​Rangkaian upacara dimeriahkan oleh alunan Korps Musik (Korsik) Pemda Provinsi Lampung serta paduan suara dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Barisan peserta upacara terbagi ke dalam empat Batalyon Parade yang terdiri dari unsur gabungan TNI Tiga Matra, Polri, Satpol PP, ASN, Basarnas, BPN, Bea Cukai, PMI, Tagana, organisasi kepemudaan, mahasiswa Unila dan Itera, Menwa, serta barisan pelajar.

​Upacara peringatan hari bersejarah ini berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh rasa nasionalisme hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Taman Makam Pahlawan(TMP) Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin (17/8/2026) dini hari.

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendiri bangsa yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan pembacaan teks kehormatan oleh inspektur upacara dan mengheningkan cipta.

Dalam kesempatannya, Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas keikhlasan dan pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian serta perjuangan bagi kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, personel TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Seluruh rangkaian Apel Kehormatan dan Renungan Suci berlangsung dengan khidmat, tertib, dan lancar sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) adalah amanah besar untuk menjaga kehormatan bangsa, bukan sekadar tugas mengibarkan bendera.

Pesan ini disampaikannya saat mengukuhkan Paskibraka Provinsi Lampung Tahun 2026 yang dirangkai dengan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka, di Balai Keratun Lt. III Kantor Gubernur, Sabtu (15/08/2026).

​Dalam arahannya, Wagub mengingatkan bahwa di balik bendera Merah Putih terdapat sejarah panjang perjuangan, pengorbanan, dan tetesan air mata para pahlawan yang rela memberikan segalanya demi bangsa yang merdeka.

​”Ketika nanti kalian berdiri di lapangan, lakukan dengan penuh rasa hormat. Yang sedang kalian jaga bukan hanya sekedar bendera, tetapi kalian semua menjaga kehormatan bangsa,” tegas Wagub.

​Kepada para anggota Paskibraka, Wagub menitipkan tiga pesan utama yang harus dipegang teguh. Pertama, memberikan yang terbaik dan bersungguh-sungguh dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, tidak gentar menghadapi tekanan latihan yang berat, karena proses tersebut bertujuan untuk membentuk mental baja. Ketiga, senantiasa menjaga kebersamaan dan kekompakan tim, mengingat satu langkah yang tidak seirama dapat mengganggu seluruh barisan.

​”Kalian membawa nama orang tua, daerah, dan sekolah masing-masing, serta membawa nama Provinsi Lampung di pundak kalian. Lakukan dengan tenang, bangga, dan percayalah pada diri kalian, pada tim, serta pada Lampung. Indonesia menaruh harapan besar di pundak adik-adik sekalian dari tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini,” ujarnya memotivasi.

​Lebih lanjut, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pembina, pelatih, pamong, serta panitia. Wagub menyadari bahwa proses pembinaan tidak sekadar mengajarkan baris-berbaris, melainkan investasi terbesar bangsa dalam membentuk karakter, kedisiplinan, integritas, serta kecintaan generasi muda terhadap Tanah Air.

​Mengingat momentum Hari Kemerdekaan, Wagub juga mengajak seluruh pihak untuk menaruh rasa hormat dan empati kepada masyarakat luas yang hingga hari ini masih terus berjuang menghadapi berbagai dinamika dan tantangan sosial ekonomi.

Semangat kemerdekaan harus dimaknai dengan kepedulian terhadap sesama agar Indonesia tetap tegak berdiri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

​Prosesi pengukuhan ini berlangsung khidmat, ditandai dengan pernyataan pengukuhan secara resmi oleh Wakil Gubernur selaku pembina upacara. Rangkaian kemudian dilanjutkan dengan pemasangan lencana secara simbolis kepada pemimpin upacara, serta penyerahan pedang perwira sebagai tanda pengawal pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih.(Red)