LampungIn, Langkah Maju Lampung Menuju Layanan Publik Digital Terpadu

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern.

Gubernur Lampung Tegaskan Partisipasi Warga Kunci Sukses Platform LampungIn

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Red).

Gubernur Herman Deru Serahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani Sawit di Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan pekebun sawit Sumsel tahun 2025. Acara penyerahan berlangsung di Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (15/5/2025) sore.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya perlindungan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja. Ia menyebutkan, keberadaan jaminan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi pekerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Pemberian jaminan sosial ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah, khususnya kepala daerah, kepada masyarakat. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya layanan ini,” ujar Herman Deru.

Ia berharap layanan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pekerja.

“Mudah-mudahan layanan ini bisa membuat para pekerja lebih percaya diri karena tahu bahwa mereka dijamin,” tegasnya.

Agar jangkauan program semakin luas, Herman Deru mengimbau BPJS Ketenagakerjaan, terutama kantor cabang di kabupaten dan kota, untuk aktif menjalin komunikasi dengan bupati dan wali kota setempat. Ia menilai iuran program ini cukup terjangkau, hanya belasan ribu rupiah per bulan.

Gubernur juga mengingatkan agar santunan yang diterima digunakan secara bijak oleh para ahli waris.

“Dana santunan sebesar Rp42 juta dari Jaminan Kematian bisa ditabung atau dijadikan modal usaha oleh ahli waris,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, mengungkapkan bahwa luas area perkebunan sawit di Sumsel mencapai 1,25 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat sekitar 240 ribu kepala keluarga pekebun yang bergantung hidup dari sektor sawit dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

“Pada tahun 2024, sebanyak 19.023 pekebun di daerah seperti OKI, Muba, OKU, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Rawas, dan Muratara telah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.

Ia menyebutkan, sejauh ini terdapat 63 kasus kematian dan 25 di antaranya telah menerima santunan. Santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta untuk JKM, dan hingga Rp72 juta untuk JKK jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat tetap.

“Masih banyak pekebun yang belum terakomodasi dalam program ini, sehingga pendataan terus dilakukan agar manfaatnya semakin meluas,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menyatakan pihaknya bertugas memastikan para pekerja informal dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Herman Deru dalam melindungi pekerja sektor perkebunan.

“Dari sekitar 2,9 juta pekerja informal di Sumsel, baru sekitar 1,1 juta atau 36,39 persen yang terlindungi. Kami menargetkan jumlah itu terus meningkat pada tahun 2025,” kata Muhyidin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, dan Ketua Komisi II DPRD Sumsel Ayu Nur Suri, secara simbolis menyerahkan santunan kepada para ahli waris. (Ning)

QRIS Sriwijaya Badminton Cup Resmi Dibuka, Wagub Sumsel Cik Ujang Tekankan Semangat Sportivitas

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang, membuka secara resmi QRIS Sriwijaya Badminton Cup yang berlangsung di Lapangan Badminton PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumsel dalam rangka Road to Digital Kito Galo 6th Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa turnamen yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini merupakan salah satu wujud nyata sinergi dalam memajukan dunia olahraga.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga, mulai dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga mendorong terselenggaranya berbagai ajang kompetisi seperti turnamen hari ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

Cik Ujang juga mengajak seluruh peserta turnamen untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia menekankan bahwa ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga menjadi wadah berharga untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar instansi.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan ajang ini bukan hanya sebagai sarana mengasah kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarinstansi,” imbuhnya.

Kepada para atlet dan ofisial yang berpartisipasi, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat bertanding. Ia berpesan agar seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik dengan dilandasi semangat juang yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama.

“Kepada para atlet dan ofisial, saya ucapkan selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik dengan semangat juang yang tinggi serta tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama. Ingatlah bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor di papan pertandingan, tetapi juga dari sikap, ketulusan, dan semangat yang ditunjukkan sepanjang pertandingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali, dalam laporannya menyampaikan bahwa QRIS Sriwijaya Badminton Cup mempertandingkan dua kategori menarik. Kategori pertama adalah undangan khusus yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan dari sektor perbankan, serta berbagai lembaga vertikal.

Ricky menuturkan bahwa dibukanya Open Tournament QRIS Sriwijaya Badminton Cup disambut antusias oleh para pemain bulutangkis profesional di Palembang.

“Alhamdulillah, tercatat 40 pemain profesional di Palembang yang akan berpartisipasi dalam turnamen ini. Saya melihat sendiri betapa luar biasanya talenta-talenta bulutangkis yang dimiliki Palembang,” ujarnya antusias saat memberikan sambutan.

Ricky juga menyampaikan rasa syukur karena para pemain profesional ini akan bertanding selama tiga hari ke depan, menjanjikan pertandingan yang menarik dan berkualitas tinggi bagi para penonton.

Pada kesempatan tersebut, Ricky menekankan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan QRIS Sriwijaya Badminton Cup adalah menumbuhkan semangat sinergi dan sportivitas.

“Kegiatan ini bukan sekadar unjuk kebolehan fisik dan strategi di lapangan, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas. Berkompetisi secara sehat kami rasa penting, tidak hanya di lapangan pertandingan, tetapi juga dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Sofyan Antonius, Kepala BPS Provinsi Sumsel M. Wahyu Yulianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.(Ning)

Lampung dan P2MI Sepakat Bangun Tata Kelola Terintegrasi untuk Pekerja Migran

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025).

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindungan PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran.

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khusus SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir.

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

“Misalnya negara tujuan jepang, kurikulumnya yang sesuai jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa kita sesuaikan,” ujarnya.

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI.

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara,” jelasnya. (Red).

Paripurna HUT ke-79 Provinsi Sumsel, Gubernur Herman Deru Paparkan Capaian Kinerja dan 12 Program Strategis Menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru  bersama dengan Wakil GUbernur (Wagub) H Cik Ujang menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Sumsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel  Jalan Kapten A. Rivai No.1, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Kamis (15/5/2025).

Dalam paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie tersebut, Gubernur Herman Deru memaparkan sejumlah  capaian pembangunan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Bahkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Provinsi Sumsel   mampu menunjukkan kinerja yang positif  di berbagai sektor. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan yang memperlihatkan tren yang kian membaik.

“Setelah melewati ujian besar berupa pandemi Covid-19, Sumatera Selatan kembali mampu menggeliat, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dapat bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun,” ucap Gubernur Herman Deru pada  sambutan di hadapan anggota  DPRD Sumsel, tamu dan undangan yang hadir.

Dijelaskan Herman Deru pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,03 persen dan menjadi yang tertinggi se-Sumatera. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada Triwulan I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,22 persen. Kondisi tersebut lanjut dia, secara tidak langsung turut memicu turunnya persentase kemiskinan di Sumsel, hingga mencapai angka 10,51 persen pada tahun 2024, meskipun masih di atas capaian nasional sebesar 8,57 persen.

“Namun, jika dilihat dari kemiskinan ekstrem, pada tahun 2024, Sumatera Selatan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59 persen dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,83 persen,” terangnya.

Dikatakan Herman Deru  di tengah berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri, Sumatera Selatan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 berada di angka 3,86 persen, di mana angka ini lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 4,91 persen.

“Di sisi lain, Indek pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Provinsi Sumatera Selatan. Indikasinya terlihat dari semakin membaiknya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana pada tahun 2024 sudah mencapai 73,84 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, meskipun angkanya masih berada di bawah nasional,” ucapnya.

Dibidang  kesehatan di Sumsel,  terus dioptimalkan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sumatera Selatan berhasil turun menjadi 15,9 persen dan menjadi penurunan terbesar ketiga se-Indonesia.

“Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui Gini Ratio juga menunjukkan capaian yang semakin membaik. Pada tahun 2024, Gini Ratio Sumatera Selatan menurun menjadi 0,331 poin dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,381 poin,” ujarnya.

Di sisi lain, Herman Deru juga memaparkan pelayanan publik yang baik dan transparan, menguatnya budaya kerja untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme, diiringi dengan pelayanan berbasis elektronik (digitalisasi) yang diharapkan mampu  melahirkan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Selain tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus melakukan terobosan (inovasi) sebagai katalis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Inovasi juga akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing di segala bidang,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur Herman Deru memaparkan 12 program strategis dan prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel meliputi: (1). Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, (2). Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), (3). Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), (4). Pendidikan yang Berkeadilan, (5). Infrastruktur Tuntas Merata, (6). Sumsel Interkoneksi, (7). 100.000 Sultan Muda Sumsel, (8). Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, (9). Sumsel Wonderful 2030, (10). Sumsel Berintegritas dan Melayani, (11). Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak dan yang terakhir (12). Revitalisasi Pasar Tradisional.

“Ke 12  program ini akan tetap berkesinambungan dan mendapat dukungan dari berbagai sektor. Seiring dengan itu, peran dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitasnya juga menjadi faktor penting untuk mencapai kemajuan daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, SE., MM., atas nama seluruh anggota DPRD Sumsel, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumatera Selatan kepada segenap masyarakat Sumsel.

“Saya berharap momentum ini dapat memantapkan tekad dan semangat juang seluruh komponen masyarakat dalam membangun dan mengantarkan Sumsel menjadi provinsi terbaik,” ujarnya.

Andie memaparkan berbagai kegiatan digelar dalam rangka  memeriahkan HUT Sumsel ke 79, antara lain kunjungan panti sosial, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, pasar murah, jalan santai, senam bersama, lomba kebersihan kantor, dan penanaman pohon serentak.

“Rapat paripurna ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur dan wahana refleksi kinerja pembangunan pemerintah. Keberhasilan yang telah dicapai harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara program daerah yang belum tercapai menjadi tanggung jawab bersama untuk diwujudkan,” ujar Andie Dinialdie.

Ia menekankan bahwa pembangunan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu  tugas pemerintah daerah sebagai pemangku amanah adalah bersinergi dan bergotong-royong menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar, dan bersungguh-sungguh dalam mencapai target pembangunan menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

“Momentum ini juga menjadi apresiasi bagi para pelaku sejarah dan pembangunan di Sumsel yang telah memberikan kontribusi nyata, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan,” tandasnya.

Usai paripurna dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Badan Gizi Nasional Dengan 17 Bupati/Walikota Se Sumsel  tentang Sinergi dan Kerjasama dalam kegiatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain dihadiri para Forkopimda Sumsel, Paripurna HUT Sumsel kali ini juga dihadiri oleh  Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Anggota DPR RI asal Sumsel diantaranya Kartika Sandra Desi, H. Giri Ramanda Kiemas, Ir Sri Meliyana, Anggota DPD RI dr Ratu Tenny Leriva HD,Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, para bupati/walikota se-Sumsel, dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumsel.(ning/ril)

Desy Kasnayati Edward Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua DWP Sumsel Periode 2024-2029 Oleh Ketua DWP Pusat

PALEMBANG -(deklarasinews.com) Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masa bakti 2024-2029 resmi dikukuhkan secara virtual oleh Ketua Umum DWP Pusat Ida Budi Gunadi Sadikin serentak di seluruh Indonesia. Adapun pengukuhan DWP Sumsel berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Ketua Umum DWP Pusat Ida Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses menjalankan program kerja di masing-masing bidang kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan, menjaga kekompakan dan mampu mengembangkan organisasi.

“Mudah-mudahan organisasi ini dapat menjadi ladang pengabdian. Semoga di waktu mendatang kita bisa berjumpa secara langsung dan saya bisa berkunjung ke 38 provinsi,” katanya.

Dikatakannya sesuai dengan rencana yang telah disusun  DWP kini memiliki tagline baru “DWP Sehat Berdaya”, yakni sehat dalam menjalankan visi dan misi, serta menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Seorang ibu yang sehat adalah madrasah bagi anak-anaknya. Dalam pengukuhan ini ada 513 Ketua dan Pengurus DWP kabupaten/kota yang saya harapkan dapat tetap menjaga kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya,”  imbuhnya.

Sementara, Ketua DWP Sumsel Desy Kasnayati Edward mengungkapkan dengan pengukuhan ini, ia berkomitmen untuk menjalankan tugas sebaik mungkin.

“Saya akan berusaha menjalankan amanah ini dengan baik dan bertanggung jawab, juga akan melaksanakan program kerja lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga bisa memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tandasnya.(Ril/ning)

 

Langkah Nyata Dekranasda dan Pos Indonesia, UMKM Lampung Menuju Kelas Dunia

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung bersama PT Pos Indonesia resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Strategis dalam rangka mendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara langsung oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dan Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy dan Direktur CV. Indonesian Commodity Mahessa Raditya, UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan langkah konkret yang sangat strategis dalam memperkuat posisi UMKM, khususnya para perajin binaan Dekranasda, dalam rantai distribusi dan pemasaran nasional hingga global.

“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat dalam mendorong kemajuan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dan pelestari kearifan lokal, termasuk di dalamnya produk-produk kerajinan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi,” ucapnya.

Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza juga menyampaikan apresiasinya terhadap PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Pos Indonesia atas sinergi dan dukungan yang diberikan, khususnya dalam hal penyediaan layanan logistik dengan tarif khusus bagi UMKM binaan Dekranasda Provinsi Lampung. Hal ini tentu sangat membantu menurunkan biaya distribusi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam memperluas jangkauan pasar, baik domestik maupun internasional,” lanjutnya.

Melalui kerja sama ini diharapkan  akan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan daerah Lampung untuk dikenal dan diterima oleh masyarakat Indonesia bahkan pasar global.

“Lebih jauh lagi, kolaborasi ini merupakan bentuk nyata dari semangat gotong royong antara lembaga daerah dan BUMN dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan nasional,” ucapnya.

Wulan juga berharap sinergi ini dapat menjadi motor percepatan transformasi UMKM di Provinsi Lampung menjadi pelaku usaha yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

“Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai contoh nyata bahwa sinergi antara Pemerintah, BUMN, dan pelaku UMKM adalah kunci untuk membangun Lampung yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ajaknya.

Sementara itu, Executive General Manager Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, PT Pos Indonesia, Richwan Boy menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah lebih dulu ditandatangani bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

“Kegiatan hari ini adalah sebuah tindak lanjut dari suatu kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Pos Indonesia, kami di PT Pos Indonesia siap mensupport pelaku-pelaku UMKM yang ada di Provinsi Lampung ini,” ucapnya.

Richwan juga menegaskan komitmen PT Pos Indonesia untuk memberikan support kepada UMKM di Provinsi Lampung.

“Niatan kita adalah bagaimana kita bisa mensupport UMKM dan hari ini mungkin juga akan ditandatangani perjanjian kerja sama, dari kerja sama tersebut seluruh UMKM, setiap pengiriman melalui PT Pos Indonesia juga nanti akan kita kasih spesial rate atau atau diskon 15% dan juga ini agak berbangga karena kita juga akan PKS juga dengan CV. Indonesia Commodity Cabang Bandar Lampung itu pelaku UMKM Lampung yang akan ekspor ke Senegal Afrika yang mungkin nanti di akhir bulan ini akan bisa kita launching kita laksanakan,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan talk show  bertema peningkatan daya saing UMKM untuk ekspansi pasar.

Ibu Purnama Wulan Sari Mirza Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum Persani Lampung Periode 2025-2029

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ibu Purnama Wulan Sari Mirza terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Persani Lampung periode 2025-2029 dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Senam Indonesia (Persani) Tahun 2025 di Rumah Makan Kayu, Bandar Lampung, Rabu (14/5/2025).

Acara Musprov sendiri dibuka Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada, mewakili Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Pada kesempatan itu, Firsada mengajak pengurus Persani mempererat sinergi dengan pemangku kepentingan demi kemajuan olahraga senam di Lampung.

Firsada juga mengapresiasi atas dedikasi Persani dalam mengembangkan olahraga senam di Lampung.

Dia menekankan bahwa Musprov ini bukan sekadar pemilihan kepengurusan baru, melainkan juga momentum penting untuk mengevaluasi program kerja sebelumnya, menyusun rencana strategis ke depan.

“Olahraga senam memiliki potensi besar di Lampung. Kita memiliki bibit-bibit muda berbakat, fasilitas yang mulai berkembang dan semangat komunitas senam yang terus tumbuh. Prestasi atlet senam Lampung di tingkat nasional juga menunjukkan tren positif,” ujar Firsada.

Kendati demikian, Firsada mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pengembangan senam di Lampung, seperti keterbatasan sarana dan prasarana standar, minimnya pelatih bersertifikat nasional, kurangnya kompetisi berjenjang di tingkat lokal, serta belum optimalnya pembinaan usia dini.

Namun, ia optimistis bahwa tantangan tersebut dapat diatasi melalui kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan program strategis lainnya, berkomitmen untuk membangkitkan kejayaan olahraga Lampung. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan anggaran pembinaan, revitalisasi fasilitas olahraga dan kerja sama lintas sektor.

“Kami membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara Pemprov, KONI, cabang olahraga, dunia usaha dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin senam Lampung dapat melahirkan atlet-atlet nasional bahkan internasional dan Lampung dapat kembali menjadi lumbung prestasi olahraga di Indonesia,” tegasnya.

Firsada berharap kepengurusan Persani Lampung ke depan dapat menjadi organisasi yang solid, profesional dan inklusif serta menjadikan senam sebagai gerakan bersama untuk membina karakter, meningkatkan kesehatan dan mengharumkan nama Lampung melalui prestasi.

Sementara itu, usai terpilih, Ibu Wulan Sari yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya,” ujarnya.

Ia menyatakan akan segera menyusun kepengurusan Persani periode mendatang melalui musyawarah dan segera merancang program-program pembinaan atlet.

“Insya Allah kami akan segera membuat pengesahan kepengurusan Persani Lampung, dan akan segera membuat program pembinaan atlet. Atlet yang sudah ada akan kami tingkatkan lagi, dan juga akan ada pembinaan untuk melahirkan atlet-atlet baru,” ungkapnya.

Ke depan, Ibu Wulan Mirza mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dinas Pemuda dan Olahraga serta KONI Lampung dalam memajukan Persani Provinsi Lampung. Ia optimistis kepengurusan baru dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program-program pembinaan yang efektif untuk mencetak calon-calon atlet senam berprestasi.

Target utama Persani Lampung saat ini adalah mempersiapkan atlet-atlet baru dan terus membina atlet yang sudah berprestasi, dengan fokus pada persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2028.

“Insya Allah masih banyak waktu, kami semua optimistis untuk meraih prestasi terbaik bagi Provinsi Lampung dari cabang olahraga senam ini,” pungkasnya. (Red)

Ketua TP PKK Feby Deru Tinjau Layanan Kesehatan Gratis Meriahkan HUT Ke-79 Pemprov Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Masih dalam rangkaian menyambut Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumsel, Ketua Tim Penggerak (TP)  Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumsel Hj Febrita Lustia HD meninjau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah, Rabu (14/5/2025).

Dalam kunjungan ini Faby berkesempatan meninjau pelayanan kesehatan gratis yang telah disediakan pihak RSUD Siti Fatimah berupa  skrining stunting dalam kehamilan, skrining payudara, skrining jantung sehat dan Osteoporosis.

Feby mengharapkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD Siti Fatimah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Hari ini kita melihat ibu-ibu atau masyarakat yang check up untuk mengecek kesehatan di RSUD Siti Fatimah,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Siti Fatimah, dr. Syamsuddin Isaac mengatakan dalam menyambut hari jadi Pemprov Sumsel, RSUD Siti Fatimah melakukan kegiatan skrining gratis.

“Skrining untuk mendeteksi menggunakan alat kesehatan, kalau skrining ini program menyambut HUT ke-79 dan ini gratis,” ucapnya.

Usai meninjau pelayan kesehatan di RSUD Siti Fatimah, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru melanjutkan peninjauan di Rumah Sakit Khusus Mata dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut.(Ril/ning)