Kategori: PemProv

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap rencana Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) Cabang Lampung untuk menjadikan Bumi Ruwa Jurai sebagai tuan rumah Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) Papdi pada tahun 2027 mendatang.

​Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima jajaran pengurus Papdi Cabang Lampung periode 2025-2028 di ruang kerja, Senin (09/02/2026). Wagub menilai, agenda berskala nasional tersebut tidak hanya penting bagi peningkatan kualitas medis, tetapi juga menjadi momentum emas bagi promosi pariwisata dan penguatan ekonomi daerah.

​”Kami sangat mendukung. Secara fasilitas, Lampung sudah sangat siap, mulai dari akomodasi hotel yang representatif hingga daya tarik wisata pantai yang ikonik”, ujar Jihan.

​Keputusan penunjukan tuan rumah PIN Papdi 2027 akan diambil dalam forum nasional di Lombok pada Oktober mendatang. Lampung diprediksi akan bersaing ketat dengan dua kandidat kuat lainnya, yakni Solo dan Semarang.

​dr. Juspeni Kartika selaku Perwakilan pengurus Papdi Lampung menjelaskan, bahwa ajang PIN Papdi diperkirakan akan menyedot kehadiran sekitar 2.000 hingga 3.000 dokter spesialis penyakit dalam dari seluruh penjuru tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk keluarga dan tenaga pendamping yang biasanya turut hadir.

​”Kehadiran ribuan dokter spesialis ini tentu akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi sektor perhotelan dan UMKM di Lampung. Kami sedang menyiapkan berkas syarat dan video profil kesiapan daerah untuk dipresentasikan di hadapan pengurus pusat,” ungkap salah satu pengurus Papdi.

​Selain membahas mengenai tuan rumah acara nasional, Wagub Jihan yang juga berlatar belakang profesi medis, menitipkan pesan penting terkait dunia pendidikan kedokteran di Lampung. Ia meminta Papdi untuk bersama-sama mengawal program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) agar berjalan lancar dan bebas dari praktik perundungan (bullying).

​”Kita harus membangun citra dunia kedokteran Lampung yang sehat dan harmonis. Jangan sampai ada isu negatif seperti perundungan yang dapat menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Mari kita bangun sistem yang suportif demi melahirkan dokter-dokter spesialis berkualitas di Lampung,” pungkasnya.

​Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan jajaran pengurus inti Papdi Lampung. Sebagai tindak lanjut, Pemprov Lampung akan segera menyiapkan surat rekomendasi resmi dan dukungan teknis lainnya untuk memenangkan proses penawaran (bidding) pada forum nasional mendatang.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, rumah sakit rujukan, serta komunitas guna memastikan anak-anak yang terdeteksi penyakit jantung bawaan (PJB) dapat segera memperoleh tindak lanjut dan akses layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua YJI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week atau Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan 2026 yang dilaksanakan di Klinik Pahlawan Medical Center (PMC), Bandar Lampung, Senin (9/2/2026).

Congenital Heart Disease (CHD) Awareness Week atau Pekan Kesadaran Penyakit Jantung Bawaan 2026 mengdilaksanakan serentak  di 27 Kota di Indonesia dan dalam peringatan ini juga dilakukan pemeriksaan ekokardiografi (USG jantung) gratis bagi anak-anak usia 0 hingga 18 tahun sebagai upaya deteksi dini penyakit jantung bawaan, disertai edukasi kesehatan bagi orang tua dan masyarakat awam.

Ketua YJI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa penyakit jantung bawaan masih menjadi tantangan serius karena kerap tidak terdeteksi sejak dini. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan edukasi, baik di kalangan orang tua maupun masyarakat awam.

“Penyakit jantung bawaan ini merupakan salah satu kelainan bawaan yang sering kali tidak terdeteksi. Bukan karena tidak ada, tetapi karena orang tua tidak memahami gejala-gejala yang muncul pada anak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kelainan jantung bawaan sejatinya sudah dapat dideteksi sejak bayi baru lahir, bahkan sejak usia nol bulan. Namun, keterlambatan deteksi membuat penanganan juga menjadi terlambat.

“Bagaimana mau ditanggulangi kalau memang tidak terdeteksi. Padahal semakin cepat terdeteksi, semakin besar peluang anak-anak kita untuk tumbuh normal, sehat, dan produktif,” lanjutnya.

Melalui kegiatan screening ini, YJI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Cabang Lampung berupaya meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya deteksi dini. Pemeriksaan dilakukan menggunakan ekokardiografi dan disertai edukasi langsung dari dokter spesialis jantung subspesialis anak.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami untuk mendeteksi sejak awal apakah ada gejala kelainan jantung bawaan pada anak. Pengobatannya bukan proses singkat, tetapi proses panjang yang membutuhkan komitmen bersama,” tegasnya.

Selain aspek medis, Purnama Wulan Sari Mirza juga menyoroti pentingnya dukungan psikososial bagi anak penyandang PJB. Menurutnya, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.

“Kami juga mendengar ada anak yang tidak mau sekolah karena mengalami perundungan. Artinya, persoalan ini tidak hanya soal medis, tetapi juga psikologis. Anak-anak ini harus dibantu agar tetap percaya diri dan mampu tumbuh dengan baik,” tegasnya.

Diakhir, Purnama Wulan Sari Mirza mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bahwa bergerak menyelamatkan masa depan anak Indonesia melalui jantung yang lebih sehat.

“Kegiatan ini kami harapkan tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan dan edukasi, tetapi juga langkah nyata membangun kepedulian bersama. Setiap anak berhak atas kehidupan yang sehat dan masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PERKI Cabang Lampung, dr. Terrance Ransun, Sp.JP(K), menyampaikan bahwa penyakit jantung bawaan masih menjadi masalah kesehatan anak yang membutuhkan perhatian serius.

“Diperkirakan dari setiap seribu kelahiran hidup, sekitar 9 hingga 10 bayi memiliki penyakit jantung bawaan. Secara global, ini berarti sekitar 1,3 hingga 1,4 juta bayi lahir dengan kelainan jantung setiap tahunnya,” jelasnya.

Menurut dr. Terrance, tantangan utama saat ini bukan hanya tingginya angka kejadian, tetapi juga keterbatasan deteksi dini dan akses layanan kesehatan yang belum merata, termasuk di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi serius hingga meningkatkan angka kematian pada anak dengan PJB berat.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan screening ini tercatat sekitar 70 peserta di Klinik PMC dengan rentang usia 3 bulan hingga 17 tahun. Sementara di RSUD Abdul Moeloek ditargetkan sekitar 50 pasien untuk menjalani pemeriksaan serupa.

“Program ini bertujuan mengidentifikasi dini kelainan jantung pada bayi dan anak, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan lokal dalam deteksi awal, serta membangun sistem rujukan yang efisien untuk perawatan lanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Terrance juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen antara PERKI Lampung, YJI dan mitra kesehatan lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, mengenai cara mendeteksi penyakit jantung bawaan sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, PERKI Lampung bersama YJI dan mitra kesehatan lainnya berkomitmen meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan masyarakat, khususnya orang tua, tentang cara mendeteksi dini penyakit jantung bawaan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi momentum peningkatan pelayanan kesehatan jantung bawaan di Provinsi Lampung,” pungkasnya.

Sebagai bentuk empati dan dukungan nyata, YJI Provinsi Lampung juga menyerahkan bantuan pendampingan kepada pasien penyandang penyakit jantung bawaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan menegaskan bahwa mereka tidak menghadapi perjuangan ini sendirian.

Kegiatan ini juga diisi dengan penyuluhan kesehatan terkait penyakit jantung bawaan yang disampaikan oleh dr. Dwi Krisnawati, Sp.JP., FIHA, Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menerima predikat kualitas tertinggi tanpa maladministrasi dalam Penilaian Opini Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan tersebut disampaikan dalam kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/2/2026).

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan capaian tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan standar minimum yang harus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan. “Penghargaan ini harus menjadi habit. Ini standar paling minimal dalam melayani masyarakat,” ujar Wagub Jihan Nurlela.

Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya di Lampung. Ia juga menegaskan kesiapan Pemprov Lampung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Ombudsman melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas lembaga.

Menurut Wagub, pelayanan publik yang baik harus dekat dengan masyarakat, cepat, transparan, dan manusiawi. Ia mengingatkan bahwa di era keterbukaan informasi, kualitas pelayanan menjadi sorotan publik dan tidak bisa lagi dikerjakan secara seadanya.

“Dulu mengurus administrasi bisa berhari-hari dan menyebalkan. Hari ini kita berada di posisi yang bisa mengubah itu. Maka lakukan sebaik-baiknya,” ucap Wagub, seraya menegaskan pentingnya empati dalam setiap pelayanan.

Ia mengibaratkan pembangunan daerah seperti membangun rumah yang membutuhkan pondasi kuat berupa integritas. Tanpa integritas, menurut Wagub, program sebaik apa pun tidak akan bertahan lama dan kehilangan kepercayaan publik.

Untuk itu, Pemprov Lampung menjadikan perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Upaya yang didorong meliputi percepatan layanan, digitalisasi, inovasi berkelanjutan, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan kapasitas aparatur.

“Semua warga, dari petani, pelajar hingga profesional, berhak mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan adil,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI, Pemprov Lampung menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang masuk kategori kualitas tertinggi tanpa maladministrasi. Wagub menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi vertikal di Lampung.

Sementara itu, Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menyampaikan apresiasi atas kemajuan signifikan pelayanan publik di Lampung dalam lima tahun terakhir. Ia menilai kepemimpinan daerah dan kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas tersebut.

Dadan menjelaskan, penilaian opini Ombudsman tidak hanya mengukur kinerja pelayanan, tetapi juga kepatuhan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Predikat “tanpa maladministrasi” diberikan kepada instansi yang mampu menyelesaikan dan memperbaiki temuan secara tuntas.

“Opini ini bukan sekadar penghargaan, tetapi instrumen untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Tujuannya agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dadan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf menambahkan, hampir seluruh kabupaten/kota dan instansi vertikal di Lampung telah masuk kategori penilaian tinggi. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah terlena.

“Nilai ini adalah rapor bersama. Jangan sampai hanya bergantung pada OPD yang sudah tinggi, sementara yang lain tertinggal,” ucap Nur Rakhman.

Ia berharap penilaian opini Ombudsman dapat mendorong pelayanan publik menjadi budaya kerja, bukan hanya respons saat dinilai. Dengan demikian, peningkatan kualitas layanan dapat terus terjaga dan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung.

Pada kegiatan tersebut ombudsman RI memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung sebagai satu-satunya provinsi yang menerima predikat tertinggi tanpa maladministrasi. Penghargaan juga diberikan kepada OPD Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Badul Moeloek yang menjadi lokus utama penilaian pada Provinsi Lampung.

BANTEN -(deklarasinews.com)- Presiden RI menekankan pentingnya peran pers sebagai suluh peradaban di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, saat membacakan sambutan Presiden RI pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026).

​Hadir dalam acara tersebut para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, tokoh pers nasional, serta para Gubernur, termasuk Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang hadir secara langsung memberikan dukungan terhadap eksistensi pers tanah air.

​Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa meski saat ini algoritma seolah menjadi “raja dunia”, kualitas demokrasi tetap sangat bergantung pada kualitas pers.

“Arah bangsa, baik buruknya demokrasi, tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan,” ujar Presiden.

​Ia juga menyoroti risiko penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang tanpa verifikasi dapat melahirkan “berita halusinasi”. Menurutnya, pers harus tetap mempertahankan sentuhan manusia agar tidak kehilangan empati.

“Jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa,” tegasnya.

​Sebagai bentuk dukungan nyata, Presiden menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan keberlanjutan ekonomi media massa melalui implementasi kebijakan publisher rights. Hal ini penting agar media massa mendapatkan keadilan ekonomi di tengah fragmentasi audiens yang semakin kompleks.

Presiden menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen pers untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Informasi yang berkualitas akan melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas akan memperkuat ekonomi yang berdaulat,” pungkasnya.

​Lampung Resmi Tuan Rumah HPN 2027

​Momen HPN 2026 ini juga menjadi kabar baik bagi Provinsi Lampung. Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ahmad Munir, secara resmi menetapkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2027.

​Penetapan ini menyusul penyerahan surat dukungan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diserahkan langsung oleh Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah kepada Ahmad Munir saat Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Hotel Aston, Banten, Sabtu (7/2/2026) lalu.

​Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyatakan kesiapan penuh Provinsi Lampung untuk menyambut para jurnalis se-Indonesia pada tahun mendatang. Lampung dinilai memiliki sarana olahraga yang memadai, akses transportasi strategis, serta dukungan akomodasi yang cukup.

​Dalam surat dukungannya, Gubernur Lampung meyakini agenda besar tersebut akan berdampak luas bagi kemajuan daerah.

“Pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 di Lampung diyakini tidak hanya berjalan lancar dan sukses, tetapi juga memberikan dampak positif bagi promosi daerah, pariwisata, ekonomi lokal, serta memperkuat solidaritas wartawan se-Indonesia,” ungkap Gubernur dalam kutipan suratnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung pada Januari 2026 yang tercatat 1,9 persen, terendah di Sumatera dan termasuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional.

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara daring oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, dari Ruang Command Center Lantai 2, Senin (9/2/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam paparannya, Mendagri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,11 persen (year on year), sementara inflasi nasional berada di angka 3,55 persen, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,92 persen (yoy).

Tito menegaskan bahwa menjaga keseimbangan inflasi menjadi kunci agar kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan beriringan.

Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi tertinggi Januari 2026 dibandingkan Januari 2025 berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,22 persen, terutama emas perhiasan, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 11,93 persen.

Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada Januari–Februari 2025 pemerintah masih memberikan subsidi 50 persen bagi pelanggan listrik 2.200 VA ke bawah, sementara pada tahun 2026 subsidi tersebut tidak lagi diberikan.

Meski demikian, Tito menekankan bahwa jika dilihat dari inflasi month to month, kondisi nasional justru menunjukkan deflasi dari 0,64 persen pada Desember menjadi -0,15 persen pada Januari, yang merupakan kabar baik karena menunjukkan harga barang dan jasa relatif terkendali. Penyumbang deflasi berasal dari kelompok makanan dan minuman (-1,03 persen) serta transportasi (-0,46 persen).

Sejalan dengan kondisi nasional, Provinsi Lampung mencatatkan kinerja pengendalian harga yang sangat baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Lampung turun sebesar -0,08 persen pada Minggu I Februari 2026, menandakan stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis di daerah tetap terjaga.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi Januari 2026 yang relatif tinggi secara nasional disebabkan oleh fenomena Low Base Effect, khususnya akibat penyesuaian tarif listrik pada Januari dan Februari. Ia memproyeksikan kondisi tersebut akan kembali normal pada Maret dan April 2026.

Lebih lanjut disampaikan, pada Minggu pertama Februari 2026, sebanyak 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 18 provinsi mengalami peningkatan. Lampung kembali mencatat penurunan IPH sebesar 0,08 persen, yang disumbang oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Capaian ini menegaskan komitmen dan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Dengan inflasi yang rendah dan stabil, Lampung semakin memperkuat posisinya sebagai provinsi dengan iklim ekonomi yang kondusif, ramah bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Bank Lampung yang dikemas dalam acara Bank Lampung RUN 2026 di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Minggu (08/02/2026).

Acara yang diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat ini menjadi simbol semangat kebersamaan dan gaya hidup sehat di Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Lampung atas dedikasi selama enam dekade dalam melayani masyarakat. Menurutnya, usia 60 tahun merupakan perjalanan panjang yang membuktikan ketangguhan Bank Lampung dalam beradaptasi dan bertumbuh.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bank Lampung. Ini bukan sekedar angka di kalender, melainkan perjalanan panjang penuh dedikasi. Jika pembangunan ibarat membangun rumah, maka fondasinya adalah kepercayaan masyarakat. Bank Lampung telah berhasil menjaga fondasi itu hingga menjadi bank daerah yang besar dan membanggakan,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti peran strategis Bank Lampung dalam menjangkau pelosok daerah. Dengan populasi Lampung yang mencapai 9,5 juta jiwa, kehadiran Bank Lampung hingga ke desa-desa telah menjadi penggerak roda ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM.

“Ke depan, tantangan perbankan semakin besar dengan perubahan teknologi yang cepat. Saya berharap Bank Lampung terus adaptif, inovatif, dan transparan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat agar kita bisa maju bersama,” tambah Gubernur.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bank Lampung, Indra Merviana, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bank Lampung RUN tahun ini merupakan tahun kedua. Ia menegaskan bahwa kehadiran ribuan peserta menjadi bukti bahwa Bank Lampung adalah milik seluruh masyarakat Lampung.

“Kehadiran lebih dari 5.000 peserta hari ini adalah energi positif bagi kami untuk terus bergerak maju. Sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah, pada hari ini kami juga melaksanakan pengundian hadiah utama Tabungan Lokal dengan total hadiah sebesar Rp1 miliar,” jelas Indra.

Indra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Provinsi Lampung selaku pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan. Ia berkomitmen bahwa Bank Lampung akan terus bertransformasi memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas layanan demi menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

“Kami bertekad untuk terus bertransformasi menjadi bank daerah yang sehat, kuat, dan kompetitif, serta konsisten melayani dengan hati untuk kesejahteraan Bumi Lampung,” tutupnya.

Acara diakhiri dengan pelepasan peserta lari oleh Gubernur Lampung dan pengundian grand prize tabungan yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan direksi Bank Lampung. (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (Ika Unpad) dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara Pelantikan Pengurus Ika Unpad Provinsi Lampung masa bakti 2025-2029, yang digelar di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (7/2/2026).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Padjajaran Nomor 142/SK/PP-IKAUNPAD/III/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Padjajaran Provinsi Lampung. Pelantikan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Ika Unpad, Yhodhisman Soratha.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Pusat Ika Unpad atas terselenggaranya pelantikan kepengurusan yang baru. Ia juga mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik dan berharap kepengurusan baru ini dapat memperkuat solidaritas alumni serta menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

“Organisasi alumni memiliki kekuatan besar berupa jejaring, kompetensi lintas profesi, pengalaman, serta semangat pengabdian. “Jika dikelola secara optimal, potensi tersebut dapat menjadi kekuatan strategis yang mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan melalui program pendampingan dan aksi yang terukur,” ujarnya.

Gubernur Mirza juga memaparkan visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2025–2030, yakni Lampung Maju menuju Indonesia Emas, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas SDM, serta terwujudnya kehidupan yang berkeadilan, beradab, dan reformasi birokrasi yang maksimal.

Ia menekankan pentingnya peran alumni perguruan tinggi, termasuk Ika Unpad, dalam mengangkat daya saing daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Lampung. “Lampung memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi yang paling menentukan masa depan daerah ini adalah kualitas manusianya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Ika Unpad Provinsi Lampung Andi Desfiandi menegaskan bahwa pelantikan pengurus bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

“Pelantikan pengurus hari ini merupakan penanda dimulainya amanah bersama. Ini harus dimaknai sebagai komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjunjung nilai-nilai almamater, serta menghadirkan manfaat nyata bagi alumni dan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan Ika Unpad untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan daerah.

“Alumni Ika Unpad di Provinsi Lampung sangat beragam, baik dari sisi profesi maupun kepakaran. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, bukan hanya bagi alumni, tetapi terutama bagi masyarakat Lampung,” tuturnya.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan PT Damai Fajar Sentosa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kemaritiman sekaligus memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekosistem industri maritim di Provinsi Lampung.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Pembahasan Kerja Sama Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Kemaritiman di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat (6/2/2026).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai kehadiran PT DFS berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor kemaritiman, khususnya pada industri perikanan, pembangunan dan perbaikan kapal, serta transportasi laut yang mendukung sektor pariwisata.

“Lampung memiliki potensi kemaritiman yang sangat besar. Kehadiran PT DFS kami harapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekosistem industri maritim di daerah,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga menyoroti capaian sektor pariwisata Lampung yang terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 24,7 juta kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung.

Menurut Gubernur Mirza, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya daya saing pariwisata Lampung sekaligus hasil kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Angka kunjungan wisatawan yang tinggi ini harus kita dukung dengan infrastruktur dan layanan kemaritiman yang memadai, termasuk transportasi laut dan industri pendukungnya,” katanya.

PT Damai Fajar Sentosa sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan perbaikan kapal, yang dinilai sejalan dengan kebutuhan pengembangan sektor maritim Lampung.

Sementara itu, Direktur Utama PT DFS Achmad Widjaja menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi maritim yang sangat strategis, baik dari sisi geografis maupun peluang ekonomi.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman di Lampung.

“Kami berharap kehadiran PT DFS dapat diterima dan didukung, sehingga kami bisa berkontribusi langsung dalam memajukan sektor maritim dan pariwisata di Lampung,” ujarnya

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, melakukan Groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Tahun 2026 di Kebun Kedaton Trikora PTPN I Regional 7, Jati Agung, Jumat (6/2/2026).

​Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang berkualitas dan terjangkau. Lampung terpilih menjadi salah satu dari enam provinsi tahap pertama (Fase I) di Indonesia yang melaksanakan proyek hilirisasi terintegrasi ini.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov Marindo Kurniawan, ​Gubernur menegaskan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan pangan dan gizi sebagai prioritas nasional.

“Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia. Salah satu program utamanya adalah program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, santri, balita, dan ibu hamil,” ujar Gubernur.

​Gubernur menjelaskan bahwa proyek di Lampung mencakup empat infrastruktur kunci, yakni pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) berkapasitas 2.000 ekor, fasilitas parent stock dan hatchery, pabrik pakan ternak tahap kedua, serta pabrik tepung telur tahap kedua.

​Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan transformasi pengiriman komoditas unggas agar tidak lagi bergantung pada penjualan ayam hidup.

“Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agar ayam yang keluar dari Lampung tidak lagi dalam bentuk ayam hidup, tetapi sudah dipotong atau diolah. Dengan cara ini, maka nilai tambahnya akan semakin lebih besar dan manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat,” tegasnya.

​Data tahun 2025 mencatat potensi unggas Lampung yang sangat besar, dengan pengiriman daging mencapai 19 juta kilogram dan 16 juta ekor ayam hidup. Melalui pembangunan RPHU dan fasilitas cold storage, potensi ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Guna memastikan kelancaran distribusi, Pemprov Lampung juga telah menggandeng BUMD Dharma Jaya milik Pemprov DKI Jakarta sebagai mitra pemasaran.

​Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan agar program yang dibiayai dana pusat ini dijalankan dengan penuh integritas dan transparansi. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peternak hingga akademisi, untuk bersinergi menjadikan Lampung sebagai contoh sukses hilirisasi peternakan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I, Teddy Yunirman Danas, menegaskan bahwa proyek ini merupakan langkah bersejarah bagi industri peternakan di Lampung. Pembangunan ini mencakup tiga infrastruktur utama yang akan membentuk ekosistem peternakan modern yang efisien dan kompetitif.

​”Di lokasi ini (Kedaton) akan dibangun Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan Cold Storage di atas lahan seluas 5 hektar. Selain itu, kami juga menyiapkan lahan di Kebun Bergen untuk fasilitas Parent Stock dengan kapasitas 10 juta DOC per tahun, serta pembangunan pabrik pakan. Ini adalah ekosistem lengkap dari hulu ke hilir,” ujar Teddy.

​Teddy kemudian menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini memiliki nilai strategis dalam mendukung program prioritas nasional, yaitu penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan adanya fasilitas pengolahan dan penyimpanan yang memadai, distribusi protein hewani bagi masyarakat dapat lebih terjamin kualitas dan ketersediaannya.

Danantara Indonesia, melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, secara resmi memulai groundbreaking hilirisasi pengembangan industri ayam terintegrasi di enam provinsi di Indonesia.

Keenam provinsi tersebut adalah Jawa Timur (Kabupaten Malang), Gorontalo (Kabupaten Gorontalo Utara), Lampung (Kabupaten Lampung Selatan), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bone), Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser), dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa).

​Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pakan Ditjen PKH Kementerian Pertanian, Regional Head PTPN I Regional 7, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan. (Red).