Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berasal dari desa, melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz Quran. Kedua program tersebut diarahkan untuk membangun generasi Lampung yang memiliki kekuatan ilmu sekaligus kekuatan iman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada pembukaan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (05/10/2026).

Mengusung tema ‘Melalui Musik Islami Kita Perkuat Syiar Islam, Lestarikan Budaya dan Bangun Generasi Lampung yang Berakhlak’, festival tersebut menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan pembangunan masa depan Lampung membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pendidikan dan keterampilan, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat.

Karena itu, Pemprov Lampung menghadirkan program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz Quran sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda, khususnya yang berasal dari desa.

“Melalui Satu Desa Satu Sarjana, kita ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak Lampung, khususnya yang berasal dari desa, untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan memiliki ilmu serta keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk membangun masa depan,” ujar Gubernur.

Sementara melalui program Satu Desa Satu Hafiz Quran, Pemprov Lampung ingin membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual, akhlak yang baik, serta kedekatan dengan Al-Qur’an.

“Kita ingin membangun dua kekuatan sekaligus, kekuatan ilmu dan kekuatan iman,” katanya.

Menurut Gubernur, pendidikan tinggi dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, generasi muda Lampung diharapkan mampu berkembang secara akademik dan profesional tanpa kehilangan akar nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

“Kita ingin anak-anak Lampung memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi tetap memiliki akhlak yang kuat, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan,” lanjutnya.

Lebih dari itu, pembangunan SDM melalui kedua program tersebut diarahkan agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh generasi muda dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama desa dan kampung halaman mereka.

“Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman, kita ingin mereka kembali memberikan manfaat bagi desa dan kampung halamannya,” ujar Gubernur.

Dalam konteks tersebut, Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami turut menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui pendekatan seni dan budaya. Seni Islami dinilai dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, memperkuat karakter, serta menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri generasi muda.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian terhadap ruang-ruang kreativitas yang dapat membentuk generasi muda menjadi pribadi yang cerdas, kreatif dan berprestasi, namun tetap memiliki akhlak serta nilai-nilai agama.

Sementara itu, Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo mengatakan festival tersebut tidak semata-mata menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan, mengembangkan, dan mewariskan seni Islami kepada generasi penerus.

Ia berharap seni Islami dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dan kreativitasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Yuri Agustina Primasari dalam laporannya menyampaikan, Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 berlangsung pada 5–6 Oktober 2026 dan diikuti DPD Lasqi Nusantara Jaya kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Adapun Lomba Seni Qasidah diikuti enam grup dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran.

Sementara Lomba Bintang Vokalis diikuti 44 peserta dan Lomba Pop Islami diikuti 27 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Melalui berbagai ruang pendidikan, pembinaan keagamaan, seni, dan kreativitas tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, kreativitas, serta karakter dan nilai-nilai agama yang kuat.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri acara Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Senin (5/10/2026).

​Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral guna memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan dan sektor informal di Provinsi Lampung.

​Wagub Jihan menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan amanat RPJPN 2025–2045 dan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, utamanya dalam melindungi pekerja rentan guna menghapus kemiskinan ekstrem.

​”Kita tahu bahwa arahan pembangunan RPJPN di 2025 sampai 2045 itu tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran, khususnya di poin keenam yaitu melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” ujar Wagub Jihan.

​Wagub memaparkan, capaian kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 telah menyentuh angka 21 persen atau mengalami peningkatan sekitar 114 ribu pekerja dari capaian tahun sebelumnya. Kendati sektor formal telah mencapai cakupan yang relatif baik hingga mendekati 60 persen, kesenjangan (gap) pada sektor informal dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena menyisakan sekitar 79 persen pekerja yang belum terdaftar.

​Mengatasi kesenjangan tersebut, Wagub menegaskan keterbatasan fiskal daerah menuntut intervensi pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBD semata, melainkan membutuhkan peran aktif dari dunia usaha dan program kemitraan.

​”Tentu saja saya mengatakan bahwa di sini pasti APBD tidak akan bisa mencukupi jika itu semua dibebankan oleh daerah. Harus ada tangan-tangan dari sektor lain, swasta, dari perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa membantu kami menguraikan masalah pekerjaan ini,” tegasnya.

​Wagub Jihan selanjutnya  menggarisbawahi bahwa strategi perluasan kepesertaan kedepan wajib beralih dari mekanisme administratif biasa menuju ketepatan sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

​”Saya ingin ke depan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung makin menggunakan pendekatan by name, by address, by need, and by intervention. Artinya kita harus semakin jelas siapa orangnya, di mana orangnya berada, bagaimana kondisi sosial ekonominya, apa kerentanannya, dan intervensi apa yang harus diberikan,” jelas Wagub.

​Menurutnya, integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Ketenagakerjaan serta pemerintah kabupaten/kota akan memetakan kelompok paling rentan (extremely vulnerable) agar memperoleh intervensi jaminan sosial secara optimal. Hal ini penting agar pekerja tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat menghadapi risiko sosial dan kerja.

​Sebagai wujud nyata keberpihakan, Pemerintah Provinsi Lampung tercatat telah mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH Sawit, serta 35.000 pekerja rentan yang mencakup petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program ini turut diamplifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sehingga total pekerja rentan yang terakomodasi mencapai 92.000 jiwa.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh kepala daerah, badan usaha, fasilitas kesehatan, dan pelaku UMKM penerima Jamsostek Award 2025. Ia berharap penghargaan ini kian memacu dedikasi bersama dalam mewujudkan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Kuncoro Budi Winarno menjelaskan bahwa Jamsostek Award merupakan instrumen strategis negara untuk mengevaluasi sekaligus mengapresiasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian bagi pemerintah daerah menitikberatkan pada aspek regulasi, alokasi anggaran daerah, inovasi program, hingga komitmen kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk sektor badan usaha, penilaian dititikberatkan pada kepatuhan administrasi serta peran kepedulian sosial melalui alokasi program CSR.

​”Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Provinsi Lampung serta seluruh jajarannya yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga per tanggal 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi,” tuturnya.

​Dari angka tersebut, Kuncoro secara khusus menggarisbawahi andil kebijakan fiskal kepala daerah di Provinsi Lampung yang telah menanggung kepesertaan ratusan ribu tenaga kerja non-formal dan pelayan publik.

​”Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Provinsi Lampung dan Pemda kabupaten/kota atas komitmennya dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana di tahun 2026 ini telah tercatat total pekerja yang terlindungi berdasarkan sumber fiskal se-Provinsi Lampung sebanyak 203.468 tenaga kerja yang terdiri dari non-ASN, unsur perangkat desa, dan pekerja rentan,” imbuh Kuncoro.

​Terkait manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Lampung, Kuncoro memaparkan bahwa per 30 September 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim hak pekerja sebanyak 87.713 klaim dengan nilai nominal mencapai Rp743 miliar. Selain itu, program jaminan sosial juga telah menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp6,92 miliar bagi 1.664 anak pekerja.

​Menutup sambutannya, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menyasar kelompok rentan dan pekerja miskin yang masih membutuhkan intervensi perlindungan.

​A. Daftar Peraih Jamsostek Award Lampung 2025:

​Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota:

​Juara 1: Pemerintah Kota Metro

​Juara 2: Pemerintah Kota Bandar Lampung

​Juara 3: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

​Kategori Pemerintah Desa / Kelurahan / Pekon:

​Juara 1: Kampung/Desa Tanjung Anom (Kab. Lampung Tengah)

​Juara 2: Kelurahan Way Halim Permai (Kota Bandar Lampung)

​Juara 3: Pekon Pardasuka Timur (Kab. Pringsewu)

​Kategori Perusahaan Besar – Menengah:

​Juara 1: Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung)

​Juara 2: Rumah Sakit Urip Sumoharjo

​Juara 3: Universitas Malahayati

​Kategori Usaha Kecil – Mikro:

​Juara 1: Kalianda Farm

​Juara 2: Ecayo Musik

​Juara 3: Liwa Sehat Madani

​B. Penghargaan Khusus:

​Kontribusi Terbaik Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ)

– Pemerintah Kota Bandar Lampung.

​Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Perlindungan Pekerja Rentan:

– ​Rumah Sakit Immanuel

– ​Rumah Sakit Airan Raya

– ​Sungai Budi Indah Perkasa

– ​Aditya Karya Anugerah (Unit Katibung)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela  menghadiri Bakti Sosial bertema ‘Deteksi Dini Kanker Payudara’ yang diselenggarakan Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) di Auditorium Cinema RS Abdul Moeloek Provinsi Lampung, Kamis (01/10/2026).

Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PERABOI ke-29 yang tahun ini dilaksanakan di Provinsi Lampung. Bakti sosial diisi dengan edukasi dan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara bagi masyarakat.

Wagub Jihan menyampaikan apresiasi kepada PERABOI yang telah memilih Provinsi Lampung sebagai tuan rumah PIT PERABOI ke-29 sekaligus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung tentu saja saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang luar biasa kepada Perhimpunan Dokter Bedah Onkologi Indonesia,” ujar Jihan.

Menurutnya, penanganan kanker membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dan tidak hanya menjadi tanggung jawab dokter spesialis bedah onkologi. Upaya tersebut harus dimulai dari hulu melalui pencegahan dan deteksi dini.

“Kita harus mengurainya sejak dari hulunya. Dari hulunya itu adalah deteksi dini,” katanya.

Jihan juga menyoroti pentingnya penguatan layanan kesehatan primer melalui Posyandu Dewasa dalam skema Integrasi Layanan Primer (ILP). Menurutnya, layanan tersebut perlu terus disosialisasikan dan dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara lebih dekat.

Ia mengakui implementasi ILP di lapangan masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi sosialisasi maupun pelaksanaan pelayanan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong optimalisasi layanan primer sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi berbagai penyakit, termasuk kanker.

Selain itu, Jihan menekankan pentingnya penguatan sarana dan sumber daya manusia untuk mendukung deteksi dini di puskesmas. Keberadaan alat ultrasonografi (USG), menurutnya, perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat layanan kanker di RS Abdul Moeloek. Layanan kemoterapi telah tersedia, sementara pengembangan layanan radioterapi dan pemanfaatan teknologi nuklir terus dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kanker di Lampung.

“Kita hampir lengkap sebetulnya pelayanan di Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk pelayanan kanker. Kemoterapinya tentunya sudah ada dan nanti kita segera menyusul radiasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia PIT PERABOI ke-29, dr. Bintang Abadi Siregar, Sp.B (K) Onk, mengatakan pemilihan kanker payudara sebagai tema bakti sosial didasarkan pada tingginya angka kejadian kanker payudara di Indonesia maupun dunia.

Menurutnya, kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan insiden tertinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus, terutama melalui penguatan deteksi dini.

“Kenapa diambil tema kanker payudara? Karena sampai saat ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kanker paling tinggi insidennya adalah kanker payudara,” ujar dr. Bintang.

Ia menjelaskan, tema besar PIT PERABOI ke-29, yaitu ‘Replicating the Escalation Strategies in Surgical Cancer and Novel Treatment’, tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi dan penanganan kanker di ruang operasi. Semangat tersebut juga berkaitan dengan pentingnya menemukan penyakit sedini mungkin agar pasien dapat memperoleh penanganan pada waktu yang tepat.

Dalam penanganan kanker payudara, lanjutnya, semakin dini suatu kelainan ditemukan dan semakin cepat dilakukan evaluasi, semakin banyak pilihan penatalaksanaan yang dapat dipertimbangkan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali kondisi payudara melalui pemeriksaan mandiri atau SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) serta pemeriksaan klinis atau SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis).

Ia bahkan memperkenalkan pentingnya keterlibatan pasangan melalui pemeriksaan yang ia sebut SADAMI (Periksa Payudara oleh Suami).

“Deteksi dini ini juga merupakan suatu kepedulian terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap orang-orang yang kita cintai,” katanya.

Menurut dr. Bintang, masih banyak masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan ketika kondisi kanker sudah memasuki tahap lanjut. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa tidak adanya keluhan berarti tidak ada penyakit.

Padahal, menurutnya, kanker pada tahap awal kerap tidak menimbulkan gejala yang dirasakan pasien. Kondisi tersebut dapat membuat seseorang menunda pemeriksaan hingga penyakit berkembang lebih jauh.

“Jangan menunggu sampai timbul keluhan berat untuk memeriksakan diri,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan layanan kesehatan primer melalui Posyandu Dewasa. Menurutnya, layanan tersebut dapat menjadi sarana untuk melakukan deteksi dini secara lebih aktif sehingga masyarakat tidak hanya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah mengalami keluhan.

“Alangkah baiknya kalau di puskesmas, PPK 1 itu mengadakan Posyandu Dewasa. Kalau itu dilakukan, deteksi dini lebih cepat dilakukan,” ujarnya.

Bintang berharap bakti sosial tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan pemeriksaan dalam satu hari, tetapi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengenali perubahan pada payudara dan segera berkonsultasi apabila menemukan kondisi yang tidak biasa.

Sementara itu, dr. Rian Febian Sofyan, SpB, Subso, Onk(K), yang mewakili Ketua PERABOI, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan, RS Abdul Moeloek, PERABOI Lampung, panitia, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya menemukan kanker sedini mungkin karena semakin awal kanker terdeteksi, semakin besar peluang pasien memperoleh penanganan yang optimal.

“Semakin dini kita temukan kankernya, angka survival-nya makin baik, angka kesembuhannya makin baik, angka kekambuhannya makin kecil, dan kualitas hidupnya makin baik,” ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan apabila menemukan tanda-tanda yang tidak biasa, seperti benjolan, luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu dua minggu, maupun perubahan pada payudara atau bagian tubuh lainnya.

Menurutnya, deteksi dini tidak hanya dilakukan terhadap kanker payudara, tetapi juga berbagai jenis kanker lainnya, termasuk kanker kepala dan leher, tiroid, kulit, serta jaringan lunak.

“Memang tidak semua keluhan-keluhan tersebut adalah kanker, namun pemeriksaan sejak dini akan memberikan kepastian sekaligus memungkinkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan optimal,” katanya.

Rian menambahkan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran sekaligus memperluas akses layanan kanker di Provinsi Lampung.

Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga upaya penanggulangan kanker tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini.

“Kegiatan ini bukan semata-mata mengobati kanker, melainkan menemukan penyakit sedini mungkin, memberikan terapi terbaik, meningkatkan kualitas hidup, dan menyelamatkan lebih banyak pasien,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur, Kamis (1/10/2026).

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan membacakan amanat tertulis Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

​Mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, peringatan tahun ini menjadi pengingat strategis bahwa persatuan bangsa adalah fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.

​Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Marindo Kurniawan menekankan bahwa tantangan kebangsaan saat ini kian kompleks seiring masifnya arus digitalisasi.

​”Namun tantangan zaman ini memang berbeda. Ancaman terhadap persatuan kita ini datang lewat layar gawai, lewat hoaks, ujaran kebencian, dan pesan yang memecah belah. Di situlah Pancasila harus hadir, bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam sikap sehari-hari,” ujar Sekdaprov membacakan sambutan Gubernur.

​Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, nilai-nilai luhur Pancasila wajib menjadi kompas moral dan pedoman operasional di setiap lini pembangunan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada target pertumbuhan statistik semata, melainkan wajib menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan hasil bagi seluruh elemen masyarakat.

​”Inilah pembangunan yang berlandaskan Pancasila. Pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama dan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasinya. Karena itu, jalan yang kita bangun harus membuka akses dan kesempatan ekonomi,” pesan Gubernur.

“Pendidikan yang kita bangun harus membuka masa depan generasi muda. Pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh masyarakat. Pembangunan pertanian harus meningkatkan kesejahteraan petani, serta pemberdayaan UMKM harus membuka kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan mandiri,” lanjutnya lagi.

​Menutup sambutannya, Sekdaprov mengajak jajaran aparatur pemerintah dan segenap elemen masyarakat Lampung untuk menjadikan peringatan ini sebagai momentum merawat persatuan melalui aksi nyata sehari-hari.

​”Pancasila tidak akan kuat hanya karena kita peringati setiap tahun. Pancasila kuat karena kita rawat setiap hari lewat sikap jujur, adil, dan saling menghargai. Tugas kita adalah memastikan nilai-nilai itu diwariskan utuh kepada generasi berikutnya, dan kita menjaganya dengan bekerja, bergotong royong, dan merawat persaudaraan,” pungkasnya.

​Upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh perwakilan pimpinan DPRD Provinsi Lampung, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, instansi vertikal, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, personel TNI/Polri, serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung.

Di akhir upacara, juga dilakukan penyerahan tali asih oleh Sekdaprov bagi tiga ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memasuki masa purna bakti.

 

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)— Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung keterbukaan informasi publik dengan mempercepat pembenahan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengoptimalkan media sosial pemerintah sebagai kanal informasi yang cepat, faktual, dan mudah diakses masyarakat.

Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Evaluasi Kinerja PPID dan Percepatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (30/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, berbagai dokumen dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan wajib dibuka kepada publik harus dikelola dan disampaikan secara transparan sesuai regulasi.

“Pemerintah memiliki kepercayaan dari masyarakat untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi. Karena itu, kita tidak perlu khawatir untuk membuka informasi yang memang menjadi hak masyarakat sesuai ketentuan,” ujar Marindo.

Ia mencontohkan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk APBD, sebagai informasi yang perlu diketahui masyarakat. Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Marindo juga meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya mengandalkan PPID utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), tetapi aktif menjalankan fungsi PPID di lingkungan masing-masing.

“PPID adalah pejuang informasi. Tugas utamanya memastikan informasi pemerintahan yang menjadi hak masyarakat dapat disampaikan dengan baik,” katanya.

Marindo mengatakan, keterbukaan informasi tidak hanya berlangsung melalui media massa dan kanal resmi pemerintah, tetapi juga melalui media sosial yang kini menjadi ruang utama masyarakat memperoleh informasi.

Karena itu, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung diharapkan memahami etika bermedia sosial sekaligus ikut menyampaikan informasi positif mengenai pelayanan dan program pemerintah secara proporsional.

Menurut Marindo, publikasi tersebut harus berbasis fakta dan tidak sekadar menampilkan kegiatan seremonial. Informasi yang disampaikan harus memperlihatkan manfaat program bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan, penguatan PPID diarahkan pada pembenahan kelembagaan dan tata kelola pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

Ganjar menegaskan, sebagai badan publik yang menggunakan anggaran negara atau daerah, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, informasi publik memiliki klasifikasi yang berbeda. Informasi yang wajib tersedia setiap saat perlu disiapkan oleh badan publik, sementara informasi yang sifatnya serta-merta harus disampaikan segera kepada masyarakat, terutama ketika menyangkut kepentingan publik.

“Informasi seperti bencana atau kejadian yang berdampak kepada masyarakat tidak perlu menunggu permohonan. Informasi tersebut harus kita siapkan dan sampaikan kepada publik,” jelasnya.

Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Dinas Kominfotik akan mendorong setiap perangkat daerah menyusun dan memperbarui daftar informasi publik di lingkungan masing-masing.

Sementara informasi yang dikecualikan tetap harus melalui mekanisme sesuai ketentuan, termasuk pengujian konsekuensi apabila diperlukan.

Media Sosial Jadi Kanal Informasi Publik

Selain penguatan PPID, Pemprov Lampung mendorong transformasi pengelolaan media sosial pemerintah agar lebih aktif dalam menyampaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ganjar mengajak perangkat daerah mulai mengubah pola komunikasi digital dari sekadar dokumentasi kegiatan menjadi penyampaian informasi yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.

“Yang ditonjolkan bukan hanya siapa yang hadir dalam rapat, tetapi apa hasilnya dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ganjar.

Ganjar menyebutkan, kekuatan komunikasi Pemprov Lampung tidak hanya berada pada Dinas Kominfotik. Setiap ASN memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai pekerjaan dan pelayanan pemerintah melalui akun media sosial masing-masing secara bijak dan bertanggung jawab.

Karena itu, pengelolaan media sosial perlu dilakukan secara konsisten, faktual, dan tidak berlebihan.

“Yang penting konsisten, berbasis fakta, dan memberikan informasi yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Lampung juga mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan media sosial melalui PPID dan sekretariat perangkat daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan informasi mengenai program, pelayanan, pembangunan, serta capaian pemerintah tersampaikan secara lebih cepat dan seragam.

Ganjar juga mengingatkan, apabila terdapat pemberitaan yang tidak sesuai fakta, perangkat daerah dapat memanfaatkan mekanisme hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau ada informasi yang perlu diluruskan, kita punya mekanisme untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Yang terpenting, kita menjawab dengan data dan bukti,” katanya.

Penguatan komunikasi publik tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Roswandi menambahkan, penguatan komunikasi publik juga perlu dibangun melalui koordinasi yang lebih aktif antarpengelola informasi di perangkat daerah.

Ia mendorong sekretariat perangkat daerah berperan aktif dalam memastikan informasi program dan kegiatan dapat dihimpun serta disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

“Yang kita bangun adalah kekompakan untuk menyampaikan informasi publik yang bermanfaat dan sesuai dengan pekerjaan yang memang dilakukan,” ujar Rendi.

Melalui evaluasi kinerja PPID tersebut, Pemprov Lampung menargetkan pengelolaan informasi publik semakin terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan komunikasi digital.

Keterbukaan informasi pun diarahkan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen pelayanan publik untuk memastikan masyarakat mengetahui program pemerintah, memahami manfaat pembangunan, serta memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.*Red)

METRO -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya penerapan teknologi dan modernisasi dalam memajukan sektor pertanian daerah guna meningkatkan pendapatan petani.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan saat melaksanakan Gerakan Tanam Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) serentak seluruh Indonesia, di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Rabu (30/9/2026).

​Wagub Jihan memaparkan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Lampung. Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang menembus lebih dari Rp500 triliun, hampir 28 persen disokong oleh sektor pertanian, dengan serapan tenaga kerja mencapai 44 persen populasi.

​”44 persen masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura. Maka kalau ini jadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan juga semakin sejahtera pula,” ujar Wagub Jihan.

​Wagub selanjutnya menjelaskan bahwa adopsi sistem modern PM-AAS tidak boleh hanya dimaknai sebatas pemanfaatan alat mekanisasi baru. Esensi utamanya adalah menciptakan efisiensi beban produksi sekaligus memperbesar keuntungan para petani.

​”Pentingnya Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS ini menjadi salah satu instrumen modernisasi pertanian yang tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi lebih dari itu bagaimana efisiensi cost pertanian, produktivitasnya meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar lagi untuk dapat diuntungkan oleh petani para petani kita,” jelasnya.

​Wagub juga membeberkan keberhasilan percontohan PM-AAS di Kabupaten Lampung Tengah seluas 100 hektare yang dikelola 77 petani dan berhasil mencatatkan hasil panen mencapai 11,2 ton per hektare. Selain itu, secara agregat pada tahun sebelumnya Lampung memproduksi 3,2 juta ton padi yang menempatkan provinsi ini dalam posisi surplus beras secara nasional.

​Guna menjaga stabilitas ekosistem pangan dari hulu ke hilir, Pemerintah Provinsi Lampung terus menyalurkan intervensi program, mulai dari pemberian pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, penyediaan mesin pengering gabah (bed dryer), hingga penguatan peran BUMDes dan koperasi desa dalam memangkas rantai tata niaga panen.

​”Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan ke depannya dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung,” pungkas Wagub Jihan.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi  Tin Latifah mengungkapkan bahwa akselerasi swasembada pangan yang telah berhasil diraih harus terus dijaga keberlanjutannya secara konsisten.

​”Bapak Presiden kan maunya kita swasembada pangan. Waktu itu swasembada pangannya 4 tahun, ternyata dipersingkat menjadi 3 tahun, terus dipersingkat lagi menjadi 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai,” ujar Tin Latifah.

​Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi nyata di lapangan antara petani, penyuluh, dan jajaran pemerintah daerah. Namun, memasuki tahun 2026, tantangan iklim ekstrem menuntut adanya lompatan inovasi agar produktivitas gabah tidak mengalami kemandekan.

​”Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ya, 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar yang kebiasaannya. Nah, ini PM-AAS sudah dicoba di beberapa provinsi, memang rata-ratanya semua di atas 10 ton. Kemarin di Lampung Tengah ada yang 12 ton, ada yang 11 ton, ada yang 10 ton ya, rata-ratanya 11 koma sekian. Jadi ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi,” jelasnya.

​Terkait dengan target internasional, Tin Latifah memaparkan bahwa Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia pada 2026 berpotensi mencapai 38,6 juta ton dan masuk jajaran empat besar dunia. Melalui implementasi PM-AAS seluas 1 juta hektare secara nasional di tahun 2026 dan 3 juta hektare pada 2027, rata-rata produktivitas nasional diharapkan mampu terdongkrak secara signifikan.

​Khusus di Provinsi Lampung, program PM-AAS dialokasikan seluas 35.100 hektare, dengan target awal pertanaman bulan September sebesar 2.500 hektare yang terus dikejar hingga akhir tahun.

Tin Latifah kemudian  mengungkapkan bahwa kondisi cadangan beras nasional saat ini sangat kokoh.

“Selama 10 bulan ke depan insya Allah stok beras masih aman. Ketika stok kita aman, Indonesia tidak melakukan impor beras dan dampaknya harga beras nasional langsung turun. Artinya apa, kita tuh pasar terbesar. Makanya Pak Presiden melalui Bapak Menteri, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan harus bisa kita penuhi secara mandiri,” paparnya.

​Ia juga menekankan bahwa percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) pada September menjadi momentum krusial penentu kebijakan pangan kedepan. Padi yang ditanam pada akhir musim tanam ini diproyeksikan panen pada Desember hingga Januari, sehingga ketersediaan stok dalam negeri tercukupi secara mandiri tanpa memerlukan opsi impor di tahun 2027.

​Guna menjamin kelancaran program PM-AAS, Kementan bersama Pemprov Lampung turut menginstruksikan pengawalan ketat terhadap ketersediaan air irigasi bersama BBWS, keandalan listrik bagi modernisasi pertanian melalui PLN, serta kepastian distribusi pupuk bersubsidi bersama PT Pupuk Indonesia agar tidak terjadi keterlambatan di tingkat petani.

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Pengajian Akbar dalam rangka Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat bersama penceramah kondang Ustadz Das’ad Latif, di Masjid Bintang Emas Islamic Center Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, Senin (29/9/2026).

​Gubernur menyampaikan apresiasi mendalam atas perjalanan 35 tahun Kabupaten Lampung Barat yang diwarnai capaian kemajuan signifikan, kerja keras, dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai harmoni dan kerukunan lintas suku serta agama di Lampung Barat patut menjadi teladan bagi kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.

​”Yang berbeda di sini masyarakatnya kompak. Ulamanya, tokoh adat, dunia usaha, anak-anak muda, semua yang di Lampung Barat ini merasa ini adalah daerah mereka, mereka cinta dengan Lampung Barat, mereka semangat untuk menjaga Lampung Barat, mereka akan memajukan Lampung Barat,” ujar Gubernur.

​Gubernur juga menepis anggapan bahwa ketenteraman dan minimnya angka kriminalitas di Lampung Barat semata-mata karena faktor geografis atau hawa dingin pegunungan, melainkan wujud keberkahan dari Allah SWT atas persatuan warganya serta kepemimpinan daerah yang konsisten mengayomi masyarakat.

​Mengutip hadis Rasulullah SAW, Gubernur mengibaratkan masyarakat Lampung Barat layaknya satu tubuh yang saling menjaga.

“Semua suku, semua agama merasa mereka satu. Satu sakit, semua Lampung Barat ikut sakit. Semua satu susah, semua orang ikut susah. Ini yang harus dicontoh dari Kabupaten Lampung Barat untuk semua kabupaten yang ada di Provinsi Lampung,” tegasnya.

​Komitmen Pembangunan dari Desa

Gubernur menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung saat ini difokuskan pada pemerataan pembangunan yang berakar dari desa. Berbagai potensi unggulan Lampung Barat, mulai dari sektor perkebunan kopi, hortikultura, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, terus didorong melalui payung program “Desaku Maju”.

​”Pemerintah Provinsi Lampung ingin bagaimana pembangunan lebih merata, pembangunan itu harus dimulai dari desa. Karena semangat itulah kita buat program namanya Desaku Maju. Bukan sekadar membuat desa lebih maju secara fisik, tapi bagaimana desa itu lebih maju secara sumber daya manusia,” jelasnya.

​Sebagai wujud konkret peningkatan kapasitas SDM desa, Pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan program beasiswa pendidikan dan keagamaan berskala masif.

“Kami buat program setiap tahun kami mencetak satu desa satu sarjana dan satu desa satu hafiz Qur’an. Jadi ada 2.500 anak muda di desa kita kuliahkan, kemudian ketika lulus kita pulangkan ke desanya. Ada satu anak muda dari desa kita pondokkan, setelah jadi hafiz Qur’an kita akan pulangkan ke desanya,” terangnya.

​Melalui program tersebut, diproyeksikan dalam lima tahun ke depan akan lahir 10.000 penghafal Al-Qur’an baru di seluruh pelosok Provinsi Lampung.

​Penguatan Karakter dan Akar Budaya

Disamping penguatan ekonomi dan pendidikan, Gubernur menekankan pentingnya mempertahankan identitas kedaerahan melalui pengembangan Desa Budaya dan Desa Wisata. Menurutnya, kebudayaan Lampung merupakan perekat utama persatuan di tengah keanekaragaman masyarakat.

​”Budaya ini bukan seni, bukan hanya seremonial, tapi lebih dari itu budaya ini adalah cara kita menghormati orang tua, cara kita bertetangga, cara kita bergotong royong, dan cara kita jaga alam, termasuk cara kita ikut mendidik anak. Inilah menurut saya makna Maju Jejama. Kita maju bersama tanpa meninggalkan siapa pun, kita bangun bersama tanpa meninggalkan akar budaya,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Bupati ​Lampung Barat Parosil Mabsus menekankan bahwa di momentum usia ke-35 tahun ini, Pemkab Lampung Barat bertekad membawa daerah menuju kemajuan yang berkeadilan. Di sektor pendidikan, Pemkab mempertahankan program bantuan seragam sekolah gratis sebanyak tiga setel per siswa lengkap dengan perlengkapan buku bagi jenjang SD, SMP, MI, dan MTs.

​Terkait upaya menekan angka anak putus sekolah, Bupati mengingatkan orang tua untuk mendukung penuh pendidikan anak, terlebih dengan adanya sinergi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung yang menghapus pungutan komite tingkat SMA, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

​Terkait pemerataan konektivitas, Bupati Parosil memaparkan progres infrastruktur di Lampung Barat yang terus terealisasi berkat sinergi antara Pemkab, Pemprov Lampung, dan Pemerintah Pusat. Di antaranya penanganan ruas Liwa-Way Mengaku–Batas Sumsel, kelanjutan ruas Sukabumi–Suoh, serta alokasi Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Tugu Soekarno – Ulu Belu senilai lebih dari Rp49 miliar dan rencana penanganan ruas jalan di Pekon Way Petai, Sumber Jaya.(Red)

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres penanganan dan perbaikan jalan  provinsi pada ruas Ketapang Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Senin (28/9/2026).

Peninjauan rekonstruksi jalan yang menelan anggaran Rp6,8 Miliar ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan konektivitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota berjalan optimal dan merata.

​Gubernur menjelaskan bahwa pembenahan infrastruktur transportasi darat merupakan fokus utama pemerintah daerah guna mendorong mobilitas masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan.

​”Hari ini kita sedang melihat progres pembangunan jalan di daerah di Ketapang ya, tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaiki jalan-jalan terutama di jalan wewenang Provinsi Lampung di seluruh Lampung,” ujar Gubernur di sela peninjauan.

​Terkait sebaran jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Lampung Utara, Gubernur memaparkan bahwa saat ini mayoritas kondisi jalan telah berada dalam status mantap dan siap mendukung mobilitas masyarakat serta logistik barang.

​”Yang dalam wewenang provinsi, di Lampung Utara itu ada 156 km. Dan 93 persen ini dalam keadaan mantap. Yang 7 persen ini masih belum keadaan mantap. Ini yang akan kita dorong terus tahun-tahun ke depan supaya bisa diperbaiki,” jelasnya.

​Ia menambahkan, perbaikan jalan tidak bisa ditawar karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung di berbagai sektor strategis.

​”Ya tentu, jalan (adalah) urat nadi utama ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain itu, semua butuh jalan,” tegas Gubernur.

​Gubernur selanjutnya menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar pembangunan ruas jalan tidak berjalan terpisah, melainkan saling tersambung satu sama lain.

Berkat sinergi bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk perbaikan ruas jalan penghubung tingkat kabupaten.

​”Intinya atas dorongan Pak Bupati, Pak Presiden memberikan Inpres Jalan Daerah untuk jalan kabupaten, jalan kabupaten di Ketapang sampai Gunung Betuah dan pernah ke Kalicinta. Tujuannya apa? Kami sudah bangun jalan provinsinya, kabupaten membangun jalan kabupatennya, sehingga jalurnya itu terintegrasi,” papar Gubernur.

​”Total-total jalan kabupaten yang dibangun 76 miliar. Dimulai bulan Oktober akhir ini. Dan warga Lampung Utara, alhamdulillah dorongan Pak Bupati, perjuangan kita sama-sama. Pak Presiden juga membantu lewat Inpres Jalan Daerah sebanyak 76 miliar rupiah untuk jalan kabupaten,” tutupnya mengakhiri peninjauan.

​Melalui integrasi jalan provinsi dan Inpres Jalan Daerah ini, akses antar kecamatan di Lampung Utara diharapkan semakin terbuka lebar, menekan biaya logistik, serta memacu kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.9Red)