Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan gerakan bersih-bersih lingkungan pesisir sebagai karakter dan kebiasaan sehari-hari. Upaya pembentukan kebiasaan ini dinilai lebih esensial daripada sekadar menjalankan instruksi formal pemerintah guna membangun fondasi daerah yang kuat.

“Yang paling penting bukan tentang instruksinya, tapi bagaimana kita mengubah kebiasaan. Ingin menjaga kebersihan itu adalah bagian dari sifat-sifat kita, orang Lampung,” ujar Gubernur Mirza.

Seruan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin langsung gotong royong massal dalam Puncak Acara Gerakan Radin Inten Asri pada Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini dipusatkan sejak pukul 05.30 WIB di Pantai Pasir Putih, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Merawat kawasan pesisir merupakan agenda prioritas dalam tata kelola wilayah Pemerintah Provinsi Lampung. Pantai bukan sekadar bentang alam, melainkan etalase utama yang menjadi denyut nadi pariwisata daerah di mata nasional.

“Ketika orang menyebut Lampung, selain gajah, tentu yang diingat adalah pantai. Seluruh orang datang berwisata ke Lampung alasannya adalah melihat pantai,” tambahnya.

Penataan kawasan ini terintegrasi langsung dengan visi besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Gubernur menitikberatkan bahwa kemajuan daerah kini diukur melalui ekosistem yang komprehensif, tidak hanya dari megahnya infrastruktur fisik.

“Lampung bukan hanya maju di bidang infrastruktur. Tapi Lampung harus bersih, pesisirnya terjaga dengan indah, lingkungannya harus aman,” papar Gubernur.

Ia juga menargetkan terbentuknya masyarakat yang kompak, sehat, serta memiliki budaya gotong royong yang kuat. Nilai-nilai tersebut terangkum dalam filosofi Raden Intan Asri, di mana “Asri” merupakan kependekan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Dalam mewujudkan visi strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersinergi erat dengan jajaran Kodam XXI/Raden Intan. Gubernur memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif TNI yang mempercepat penataan fasilitas publik yang sempat stagnan.

“Terima kasih kepada Pak Pangdam telah merevitalisasi Pasir Putih agar kembali menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Lampung seperti 20 hingga 30 tahun yang lalu,” ucap Gubernur.

Langkah revitalisasi ini dinilai sukses membangkitkan kembali memori kolektif warga akan masa kejayaan kawasan wisata pasir putih di Lampung.

Merespon kolaborasi tersebut, Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan kesiapan penuh TNI sebagai motor penggerak di lapangan. Pihaknya berkomitmen mendukung seluruh program peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dicanangkan pemerintah daerah.

Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyoroti bahwa kondisi lingkungan yang bersih memiliki kaitan yang sangat erat dengan derajat kesehatan warga. Lingkungan yang tertata diyakini mampu mendongkrak angka harapan hidup (life expectancy) masyarakat menjadi lebih panjang.

Pangdam juga menceritakan nilai historis Pantai Pasir Putih yang tidak bisa dilepaskan dari memori masa kecil mayoritas warga Lampung. Oleh karena itu, langkah perbaikan fisik menjadi keputusan mutlak agar fasilitas ini tidak tertinggal oleh zaman.

Harapannya, wajah baru kawasan yang kini juga disapa Raden Intan Beach tersebut dapat benar-benar hidup dan dimanfaatkan secara maksimal. Kawasan ini disiapkan menjadi pusat kegiatan sosial dan interaksi masyarakat Lampung secara berkelanjutan.

Giat gotong royong berbalut pakaian olahraga ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, dan Sekretaris Daerah Dr. Marindo Kurniawan. Berbagai elemen dari perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas lokal turun langsung membersihkan garis pantai pesisir.

Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan TNI dalam penataan pesisir ini diproyeksikan membawa dampak ganda yang terukur bagi Provinsi Lampung. Secara ekonomi, destinasi yang rapi dan bersih akan melonjakkan daya tarik wisata yang otomatis menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal.

Secara sosial budaya, gerakan kurve massal ini terbukti sukses memantik kembali tradisi gotong royong warga pesisir. Wajah baru pantai Lampung kini menjadi investasi berharga pemerintah daerah dalam menjamin kualitas hidup yang sehat dan nyaman bagi generasi mendatang. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Saptawa Provinsi Lampung Tahun Buku 2025 yang digelar di Gedung Pusiban, Kamis (9/7/2026).

RAT secara resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah, yang hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

Membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung, Yanyan Ruchyansyah menyampaikan apresiasi atas kinerja KPRI Saptawa yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan anggota, khususnya ASN Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya, koperasi telah berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan kebutuhan rumah tangga, program penyediaan tanah perumahan pegawai, serta berbagai program sosial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan anggota.

Berdasarkan hasil audit akuntan publik, lanjutnya, KPRI Saptawa dinilai sebagai koperasi yang sehat dan mandiri karena sebagian besar kegiatan usahanya dibiayai menggunakan modal sendiri.

“Pemerintah Provinsi Lampung berharap kinerja KPRI Saptawa terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan sektor perkoperasian di Provinsi Lampung,” ujar Yanyan membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya disiplin anggota dalam memenuhi kewajiban kepada koperasi guna menjaga keberlangsungan usaha. Kepala organisasi perangkat daerah diminta terus membina ASN di lingkungan masing-masing agar aktif mendukung kemajuan koperasi.

Selain itu, pengurus periode 2026–2028 diharapkan mampu mengelola koperasi secara profesional dan transparan, mengembangkan unit usaha baru yang prospektif, meningkatkan daya saing koperasi, serta mendukung terwujudnya visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, khususnya melalui penguatan sektor koperasi dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPRI Saptawa yang juga Kepala  Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Lampung, Syamsurizal, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan RAT merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Melalui forum tertinggi koperasi tersebut, pengurus dan badan pengawas mempertanggungjawabkan kinerja selama satu tahun buku sekaligus menetapkan program kerja dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya.

Ia menjelaskan, RAT Tahun Buku 2025 dihadiri 78 peserta yang merupakan perwakilan anggota dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Syamsurizal mengungkapkan, jumlah anggota KPRI Saptawa terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 jumlah anggota tercatat sebanyak 3.286 orang, meningkat dari 3.142 anggota pada tahun sebelumnya. Penambahan tersebut didorong oleh bergabungnya pegawai baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai anggota koperasi.

Dari sisi tata kelola keuangan, KPRI Saptawa juga memperoleh pendampingan dari kantor jasa akuntan publik dalam penyusunan laporan keuangan sehingga pengelolaan koperasi semakin profesional dan akuntabel.

Ia menambahkan, koperasi terus mengoptimalkan modal sendiri dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada anggota. Selain itu, berbagai program sosial juga terus dijalankan, seperti bantuan bagi anggota yang sakit, bantuan duka, beasiswa bagi putra-putri anggota berprestasi, sunatan massal, hingga program pemberangkatan umrah.

“Secara keseluruhan KPRI Saptawa telah memberangkatkan 197 anggota ke Tanah Suci, terdiri atas 57 anggota yang menunaikan ibadah haji dan 150 anggota yang melaksanakan ibadah umrah,” ujarnya.

Di bidang penyediaan perumahan, KPRI Saptawa juga terus melanjutkan program pengembangan kavling bagi anggota. Sementara itu, koperasi tetap menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta berhasil membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang meningkat pada Tahun Buku 2025.

Dalam RAT tersebut, selain mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas, anggota juga membahas pengesahan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pengelolaan koperasi yang lebih profesional. RAT juga menjadi momentum pemilihan pengurus KPRI Saptawa untuk masa bakti 2026–2028.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengundian 10 pemenang program umrah bagi anggota KPRI Saptawa, yakni :

1. Heru Eltano (Disnaker),
2. Yefi Yuslian (Dinas Kelautan dan Perikanan),
3. Sukma Syafitri (Biro Umum),
4. Hendro Sulistyono (Dinas ESDM),
5. Subhan Sjafari (Dinas Perkebunan),
6. Ricko Pahlevi (Biro Umum),
7. Yulia, S.Kom. (Dinas Kominfotik),
8. M. Husni Thamrin (Bapenda),
9. Yopandi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), serta
10. Toni Candra (Badan Penghubung).

Selain itu, pengundian hadiah simpanan anggota menetapkan Detri Yuni dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pemenang hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.

Hadiah lainnya berupa televisi LED diraih Mulyati (Biro Otonomi Daerah), kulkas diraih Aboeng Priady Santoso (Biro Organisasi), mesin cuci diraih Ellya Muchsin (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), serta dispenser diraih Khobid Dahriansyah dari Satuan Polisi Pamong Praja.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menilai pers yang kuat, profesional, dan berintegritas merupakan infrastruktur strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendukung peningkatan kompetensi wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Pers yang kuat akan melahirkan mekanisme check and balances yang sehat. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang membungkam kritik, melainkan pemerintah yang mampu merespons kritik dengan solusi untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo saat membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan ke-38 PWI Lampung di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Bandar Lampung, Kamis (9/7/2026).

UKW Angkatan ke-38 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung berlangsung pada 9–10 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo.

Dalam sambutan tertulis Gubernur, Ganjar Jationo mengatakan dunia pers memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, sekaligus menumbuhkan optimisme terhadap pembangunan. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal utama yang harus terus dijaga oleh insan pers.

Ia menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara signifikan. Di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh algoritma media digital, kredibilitas menjadi nilai utama yang membedakan media profesional dengan berbagai sumber informasi lainnya.

“Yang paling berkepentingan menjaga marwah profesi adalah wartawan itu sendiri. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan hanya berperan sebagai pendukung dalam menciptakan ekosistem pers yang sehat,” katanya.

Ganjar juga mengingatkan bahwa disrupsi digital menghadirkan tantangan baru bagi dunia jurnalistik. Pers tidak hanya dituntut menghasilkan berita yang cepat, tetapi juga akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya penyebaran informasi melalui berbagai platform digital.

Menurutnya, kompetensi tidak cukup dibuktikan melalui sertifikat kelulusan UKW semata. Kompetensi sejati tercermin dari konsistensi wartawan dalam menjalankan profesinya secara profesional, berintegritas, dan berpegang teguh pada etika jurnalistik.

Ia menambahkan, integritas merupakan akumulasi dari nilai, moralitas, profesionalisme, dan adab yang harus terus dijaga dalam setiap karya jurnalistik. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap media.

Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah mengatakan pelaksanaan UKW menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme wartawan. Menurutnya, profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar kepada publik sehingga harus dijalankan berdasarkan kompetensi dan kode etik jurnalistik.

Ia menjelaskan bahwa jurnalisme berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis dalam menulis berita, tetapi juga oleh etika dan adab dalam menjalankan profesi. Karena itu, UKW menjadi sarana untuk mengukur sekaligus memperkuat kemampuan dan integritas wartawan.

Wirahadikusumah juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap penyelenggaraan UKW di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dukungan tersebut memungkinkan pelaksanaan UKW Angkatan ke-38 berlangsung tanpa membebani peserta.

Sementara itu, Direktur Sekolah Jurnalistik Indonesia sekaligus Penguji Lembaga UKW PWI Pusat, Marah Sakti Siregar, menegaskan bahwa UKW bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, uji kompetensi bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran wartawan terhadap etika dan hukum pers.

Ia menjelaskan bahwa wartawan bekerja untuk kepentingan publik sehingga setiap produk jurnalistik harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi kebutuhan penting agar kualitas informasi yang diterima publik tetap terjaga.

Marah Sakti juga mengapresiasi konsistensi PWI Lampung dalam menyelenggarakan pendidikan dan uji kompetensi wartawan. Menurutnya, Lampung menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Melalui dukungan terhadap penyelenggaraan UKW, Pemerintah Provinsi Lampung berharap lahir semakin banyak wartawan yang profesional, berintegritas, dan mampu menghasilkan informasi yang akurat serta terpercaya. Kehadiran pers yang berkualitas diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang semakin partisipatif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Lampung.

Oleh: Dr. Lukmanul Hakim, S.E., M.Si.

Dosen Magister Manajemen IIB Darmajaya

Keberhasilan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 tidak lagi ditentukan oleh melimpahnya sumber daya alam, melainkan oleh kualitas sumber daya manusianya. Di tengah pesatnya transformasi digital, kecerdasan buatan (AI), dan perubahan dunia kerja, investasi paling strategis adalah membangun human capital yang unggul, adaptif, dan inovatif.

Namun, pembangunan manusia tidak cukup diukur dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM harus dibangun dari fondasi yang paling mendasar, yaitu keluarga. Keluarga berperan membentuk karakter, etos kerja, literasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Karena itu, penguatan ketahanan keluarga, literasi keuangan, kompetensi digital, dan pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.

Provinsi Lampung memiliki peluang besar menjadi contoh implementasi paradigma tersebut. Sebagai gerbang Pulau Sumatera dengan potensi pertanian, industri, logistik, dan UMKM yang terus berkembang, Lampung menunjukkan tren peningkatan kualitas pembangunan manusia. Tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kualitas SDM tersebut mampu mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bandar Lampung sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan inovasi daerah memiliki peran penting dalam mencetak talenta yang siap menghadapi era digital. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, inovasi, serta kompetensi masa depan.

Pemberdayaan perempuan juga menjadi faktor kunci. Banyak UMKM di Lampung tumbuh dari usaha keluarga yang dikelola perempuan. Ketika perempuan memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, dan pembiayaan, dampaknya tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah. Sebagai akademisi, saya meyakini bahwa hasil penelitian harus menjadi dasar penyusunan kebijakan (evidence-based policy). Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga solusi nyata yang mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan keluarga, dan daya saing daerah.

Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika pembangunan manusia dimulai dari keluarga yang kuat, perempuan yang berdaya, UMKM yang adaptif terhadap teknologi, serta kebijakan yang berbasis riset. Lampung memiliki peluang besar menjadi model transformasi human capital yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, daya saing suatu daerah tidak hanya dibangun melalui infrastruktur fisik, tetapi terutama oleh kualitas manusianya. Ketika human capital, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan transformasi digital berjalan beriringan, Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (**)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Massa Forum Pemuda Garuda Sumsel (FPG SS) datangi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan unjuk rasa, memprotes keras Carut marutnya SPMB 2026.

Ketua Umum FPG SS Iqbal Tawakal mengatakan, SPMB 2026 terindikasi dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan (Abuse Of Power) serta dugaan modus-modus manipulasi data pada semua jalur penerimaan SPMB di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

Selain itu Igbal Tawakal juga secara tegas meminta, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan segera bertanggung jawab dan merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan agar mencopot Kepala Bidang (Kabid) SMA.

Alasannya, karena rekam jejak Kabid SMA diduga sebagai mantan narapidana yang dinilai tidak layak untuk menjabat sebagai seorang Kabid di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

“Kami minta Bapak Gubernur agar segera mencopot Kabid SMA. Karena, dengan statusnya yang diduga sebagai mantan narapidana dinilai sudah menciderai dunia pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang,” ujar Iqbal kepada wartawan, Rabu (08/07/2026).

Dalam menyampaikan aspirasinya selaku Ketua Umum FPGSS Igbal Tawakai menyampaikan pernyataan sikap diantaranya:

— Pendidikan merupakan hak dasar warga negara sesuai amanah UUD 1945. Pemerintah Pusat atau Daerah harus hadir dalam mencerdaskan anak bangsa.

— UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang sama.

— Segera lakukan Monev pada SPMB 2026 untuk SMAN, SMKN karena diduga banyaknya kecurangan di setiap jalur penerimaan pada SPMB 2026 yang diduga dikendalikan oleh Operator aplikasi pihak sekolah.

– Pendidikan WAJIB bagi seluruh rakyat Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Diduga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel telah menghambat atau mempersulit calon siswa dengan mengeluarkan Surat Edaran No : 067/7673/SMA.2/DISDIK.SS/2026 yang berbunyi:

Penetapan batas nilai minimum rata-rata raport Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi pada SMA Negeri berbasis keunggulan, yaitu SMA Negeri 1 Palembang, SMA Negeri 3 Palembang, SMA Negeri 5 Palembang, SMA Negeri 6 Palembang dan SMA Negeri 10 Palembang.

Gubernur harus mengetahui Kalau di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang notabenya sebagai Kepala Dinas adalah adik kandung dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan.

“Dengan menerbitkan Surat Edaran No: 067/7673/SMA.2/DISDIK.SS/2026, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel diduga telah merenggut dan merampas hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945,” pungkasnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Basuni, S. Pd.,MM.,M.Pd menjelaskan, semua tuntutan dari FPG SS akan disampaikan kepada pimpinan (Kadisdik Provinsi Sumsel).

Selain itu Basuni juga mempersilahkan rekanrekan dari FPG SS jika mau melakukan rangkaian kegiatan untuk mencari dan menginvestigasi seluruh tahapan SPMB, karena itu adalah hak bagi setiap warga negara dan hak publik.

“Saya tidak akan membela diri, saya akan menerima beban apapun yang diberikan oleh pimpinan ke pundak saya,” pungkas Basuni. (dkd)

LAMBAR -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Gubernur Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS), Kabupaten Lampung Barat, Rabu (8/7/2026), dengan membawa berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan petani dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur meninjau produksi pupuk hayati cair, gudang gabah, menyerahkan bantuan bagi petani, membuka pasar murah, hingga berdialog langsung dengan masyarakat.

Kunjungan diawali di Pekon Bandar Agung dengan meninjau produksi pupuk hayati cair milik Gapoktan Berkah Tani. Di lokasi tersebut, Gubernur melihat langsung efektivitas penggunaan pupuk hayati yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman padi dibandingkan metode konvensional.

Selanjutnya, rombongan menuju Pekon Trimekar Jaya untuk meninjau gudang gabah milik warga. Gubernur membandingkan kualitas beras hasil gabah yang dikeringkan menggunakan teknologi dryer dengan gabah hasil penjemuran biasa sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu hasil panen petani.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pengembangan pupuk hayati cair merupakan salah satu inovasi yang akan terus didorong Pemerintah Provinsi Lampung guna meningkatkan produktivitas pertanian dengan biaya produksi yang lebih efisien.

Menurutnya, sektor pertanian harus mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani, Gubernur menyerahkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan rehabilitasi tanaman lada, peremajaan kopi, serta perluasan areal kakao bagi kelompok tani di Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

Tak hanya berfokus pada sektor pertanian, Gubernur juga menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia. Dalam dialog bersama masyarakat, ia mengajak para orang tua untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

“Harapan saya anak-anak di Suoh dan BNS ini semuanya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Jika orang tuanya petani anaknya tidak boleh menjadi petani juga,” tegas Gubernur.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Suoh dan Bandar Negeri Suoh harus mampu dinikmati oleh masyarakat setempat melalui peningkatan kualitas pendidikan sehingga lahir generasi yang mampu mengelola potensi daerah secara lebih maju.

“Kekayaan Suoh dan BNS harus dinikmati oleh masyarakat setempat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengungkapkan bahwa penggunaan pupuk hayati cair telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

“Hasilnya tidak hanya lebih bagus, tapi panennya juga lebih cepat sekitar 10 hari bagi petani yang menggunakan pupuk hayati cair,” kata Parosil.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Lampung Barat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Lampung yang berkenan hadir dan bersilaturahmi langsung di Kecamatan BNS,” ujarnya.

Menurut Parosil, kehadiran Gubernur menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Ia pun mengajak masyarakat memanfaatkan seluruh program pemerintah, mulai dari pupuk hayati, fasilitas KUR, hingga pasar murah.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan pembukaan pasar murah hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, di antaranya tepung terigu Rp9.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per liter, serta beras Rp58.000 untuk kemasan lima kilogram.

Program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Salah seorang warga BNS, Rohaya, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran pasar murah.

“Kegiatan seperti ini maunya sering-sering dilakukan Pak Gubernur, Pak Bupati. Kalau bisa satu bulan sekali, kami selaku masyarakat sangat terbantu,” ungkapnya.

Melalui kunjungan kerja ini,  Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan pertanian yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memastikan kesejahteraan petani meningkat seiring dengan lahirnya generasi muda yang berpendidikan dan mampu menjadi pelaku pembangunan di daerahnya sendiri. (Red)

LAMBAR -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah sentra pertanian Lampung Barat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar pada tahun 2026 untuk Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS).

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu langsung dengan masyarakat di halaman Kantor Kecamatan BNS, Rabu (8/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka akses ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Suoh dan BNS sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza menjelaskan, pembangunan jalan di Lampung Barat mencakup lima ruas, terdiri atas empat ruas di Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan satu ruas yang menghubungkan perbatasan Lampung Barat dengan Sumatera Selatan.

Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 20 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Empat ruas di Kecamatan BNS dan satu ruas perbatasan Lampung Barat menuju Sumatra Selatan,” jelasnya.

Menurutnya, Suoh dan BNS memiliki potensi besar sebagai kawasan penghasil padi, kopi, kakao, pisang, dan kelapa yang harus didukung dengan infrastruktur yang memadai agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Wilayah ini potensinya tinggi untuk padi, coklat, kopi, pisang dan kelapa. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian khusus pada peningkatan infrastruktur agar distribusi hasil pertanian berjalan lancar,” ujarnya.

Selain pembangunan jalan, Gubernur juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor pertanian melalui berbagai program pendukung.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan menyalurkan bantuan pupuk hayati cair kepada masyarakat serta memberikan fasilitas pembuatan pupuk agen hayati di setiap pekon.

“Satu pekon saya kasih satu fasilitas pembuat pupuk agen hayati. Selain itu, 10 unit Driyer juga akan diserahkan untuk masyarakat Kecamatan Suoh dan BNS,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di wilayahnya.

Ia mengatakan Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Suoh merupakan kawasan strategis penghasil berbagai komoditas pertanian yang berperan penting dalam mendukung Program Swasembada Pangan Nasional.

Menurut Parosil, perbaikan infrastruktur jalan telah lama menjadi harapan masyarakat karena selama ini distribusi hasil pertanian masih terkendala kondisi jalan yang belum memadai.

“Perbaikan jalan ini sangat dinanti masyarakat, karena selama ini pendistribusian hasil pertanian terkendala akses yang belum maksimal,” ucapnya.

Parosil juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menjaga proses pembangunan agar dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Pertemuan antara Gubernur Lampung, Bupati Lampung Barat, dan masyarakat tersebut menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Lampung Barat.(Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka memperkuat kerja sama serta berbagi pengalaman mengenai pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, proyek strategis, dan sinergi pembangunan antardaerah. Kunjungan yang dipimpin Bupati Malang Sanusi beserta jajaran tersebut diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (8/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai langkah mempererat sinergi antardaerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Jihan menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatera dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta bonus demografi yang besar. Keunggulan tersebut didukung konektivitas infrastruktur, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Bakauheni, Bandara Radin Inten II, dan jaringan kereta api yang menjadi modal penting dalam menarik investasi.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kawasan peruntukan industri seluas sekitar 22 ribu hektare yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai upaya mendorong hilirisasi komoditas unggulan sekaligus meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

“Kami berharap diskusi hari ini tidak berhenti pada pertukaran informasi saja, tetapi juga dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dalam pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, serta penguatan hilirisasi komoditas unggulan,” ujar Jihan.

Selain itu, Jihan berharap kedua daerah dapat saling belajar dalam mengembangkan potensi masing-masing, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu keunggulan Kabupaten Malang.

“Kami juga ingin belajar dari keberhasilan Kabupaten Malang dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Malang Sanusi menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, Lampung merupakan salah satu daerah yang berhasil membangun fondasi pengembangan kawasan industri secara komprehensif dengan dukungan infrastruktur dan konektivitas logistik yang memadai.

“Pemerintah Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang kami pandang berhasil membangun fondasi pengembangan kawasan industri secara komprehensif,” kata Sanusi.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan mempelajari berbagai strategi dalam membangun ekosistem investasi, mulai dari penyiapan tata ruang, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga penguatan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

“Fokus utama yang ingin kami pelajari adalah bagaimana membangun ekosistem investasi yang tidak hanya menyediakan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan tata ruang, utilitas, konektivitas logistik, dan kepastian investasi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, kedua pemerintah daerah juga bertukar pengalaman mengenai strategi menarik investor, pengembangan kawasan industri, hilirisasi komoditas unggulan, skema pembiayaan pembangunan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan pada masa mendatang.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara Provinsi Lampung dan Kabupaten Malang semakin kuat sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. (Red)

BANDAR LAMPUNG –(deklarasinews.com)- Semangat ribuan perempuan Lampung untuk melakukan deteksi dini kanker serviks mengantarkan Provinsi Lampung mencatatkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Di balik capaian tersebut, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa menjaga kesehatan perempuan merupakan investasi besar dalam membangun keluarga yang kuat dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) yang dirangkaikan dengan pencapaian Rekor MURI melalui pelaksanaan pemeriksaan Pap smear massal di Hotel Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Selasa (7/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pengurus IBI Provinsi Lampung dan seluruh bidan yang dinilainya berhasil menggerakkan belasan ribu perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi melalui pemeriksaan Pap smear.

Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan hanya tentang pencapaian sebuah rekor, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan semangat pengabdian tenaga kesehatan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker serviks.

“Kesehatan perempuan adalah fondasi kesehatan keluarga. Ketika seorang perempuan sehat, ia dapat hadir lebih kuat untuk keluarganya, anak-anaknya, dan lingkungannya. Karena perempuan adalah perekat keluarga,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Ia menilai perempuan yang sehat akan melahirkan keluarga yang sehat, sehingga menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Provinsi Lampung.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan perempuan, mulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan hingga edukasi kesehatan reproduksi.

“Menjadi bidan bukan sekadar pekerjaan. Menjadi bidan adalah tentang menemani perempuan di setiap fase kehidupannya. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa bidan adalah sahabat perempuan,” katanya.

Ketua IBI Provinsi Lampung, Mery Destiaty, mengatakan Gerakan Pemeriksaan Pap smear Massal berhasil menjangkau 14.762 perempuan yang tersebar di lebih dari 200 titik pelayanan di 15 kabupaten/kota. Jumlah tersebut melampaui target awal sebanyak 13.740 peserta dan diajukan sebagai Rekor MURI.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh bidan di Lampung yang terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

IBI juga berharap pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan dapat semakin melibatkan organisasi profesi bidan dalam penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan praktik mandiri bidan.

Sementara itu, Direktur Operasional Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI), Awan Rahargo, menyampaikan bahwa capaian Lampung masuk kategori Rekor Superlatif karena memberikan dampak besar terhadap upaya peningkatan kesehatan perempuan di Indonesia.

Berdasarkan hasil verifikasi MURI, sebanyak 14.762 perempuan mengikuti skrining Pap smear yang dilaksanakan secara serentak di 204 titik pelayanan yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Atas capaian tersebut, MURI menyerahkan 17 duplikat piagam penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi menyukseskan kegiatan.

Momentum HUT ke-75 IBI diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian para bidan dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang semakin berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam Malam Anugerah Adinata Syariah 2026 dan Apresiasi Mitra Pendukung Ekonomi Syariah 2026 yang digelar di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.

Pada ajang yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut, Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan pada tiga kategori, yakni Peringkat Kelima Kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal, serta Kategori Khusus The New Emerging Sharia Economic Region.

Penghargaan untuk kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sementara penghargaan Kategori Nilai Ekspor Halal diserahkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Adapun penghargaan kategori khusus The New Emerging Sharia Economic Region diserahkan oleh Direktur Eksekutif KNEKS, Salahudin Al Ayyubi.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, peningkatan jumlah pelaku usaha bersertifikasi halal, serta penguatan daya saing produk daerah di pasar nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI ke-13 KH. Ma’ruf Amin yang juga sebagai Bapak Ekonomi Syariah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan keuangan syariah bukan sekadar memperbesar aset atau lembaga keuangan syariah, melainkan menghadirkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan ekonomi syariah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan industri halal, serta terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan.

“Jangan hanya mengejar pertumbuhan yang memperbesar angka statistik, tetapi juga memperbesar manfaat yang dirasakan masyarakat. Itulah hakikat pembangunan ekonomi syariah,” ujar Ma’ruf Amin.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerintah daerah terus berinovasi dan berlomba menghadirkan kemaslahatan melalui pengembangan ekonomi syariah.

Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah dunia saat ini berada di peringkat keempat. Menurutnya, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

“Saya berharap Anugerah Adinata Syariah menjadi gerakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga Indonesia tidak hanya kembali ke peringkat tiga, tetapi mampu menjadi nomor satu dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS Salahudin Al Ayyubi menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah kini telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, peran pemerintah daerah dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing.

Menurutnya, Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan daerah dalam membangun ekonomi syariah.

“Penghargaan ini tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap penguatan industri halal, keuangan syariah, literasi, inklusi, kelembagaan, serta inovasi kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Penilaian Anugerah Adinata Syariah 2026 dilakukan secara objektif, komprehensif, dan akuntabel berdasarkan aspek kepemimpinan, inovasi, serta karya nyata pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Prestasi yang diraih Provinsi Lampung diharapkan semakin memperkuat langkah pemerintah daerah dalam memperluas pengembangan ekonomi syariah, meningkatkan daya saing produk halal, mendorong pertumbuhan UMKM, serta memperkuat kontribusi sektor halal terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. (Red)