Ajang Belanja Produk Lokal, Lestarikan Budaya: Kriya Jemari 2026 Siap Hadir di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya media, influencer, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif, untuk bersama-sama menyukseskan Pameran Kriya Jemari 2026 yang akan berlangsung pada 26–29 November 2026 di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung.

Ajakan tersebut disampaikan Batin Wulan, sapaan akrab Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dalam konferensi pers Kriya Jemari 2026 yang digelar di Mahan Agung, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema ‘Menjalin Rasa Kriya Nusantara’, Kriya Jemari 2026 menjadi wadah untuk mempertemukan kekayaan kriya dan wastra Nusantara dalam ruang kreativitas, budaya, dan kolaborasi. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan hasil kerajinan, tetapi juga memperkenalkan cerita, nilai sejarah, serta identitas budaya yang melekat pada setiap karya.

Batin Wulan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Jemari merupakan salah satu upaya Dekranasda Provinsi Lampung dalam mendukung perajin lokal dan pelaku UMKM agar semakin berkembang serta memiliki kesempatan memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas.

Menurutnya, warisan budaya tidak cukup hanya dijaga dan disimpan, tetapi perlu terus dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi sehingga memiliki nilai tambah, baik dari sisi seni maupun ekonomi.

“Bagaimana warisan budaya yang kita miliki ini tidak hanya menjadi legacy, tetapi juga menjadi karya yang terus dikreasikan, diberdayakan, dan diberikan sentuhan-sentuhan baru sehingga memiliki nilai tambah bagi para perajin kita,” ujarnya.

Ia berharap produk kriya dan wastra dari Lampung dapat semakin dikenal, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga mampu menembus pasar mancanegara.

Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai ikon Kriya Jemari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada potensi kerajinan, kekayaan tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Tanggamus, termasuk produk tenun, sulam, dan berbagai kerajinan yang memiliki nilai estetika serta filosofi budaya.

Selain menampilkan produk unggulan dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Kriya Jemari 2026 juga akan menghadirkan lima peserta dari luar daerah. Kehadiran peserta dari berbagai daerah tersebut diharapkan semakin memperkaya ragam karya sekaligus membuka peluang kolaborasi antardaerah.

Berbagai kegiatan turut disiapkan untuk memeriahkan pameran, di antaranya pameran kriya dan wastra Nusantara, peragaan busana (fashion show), talkshow kreatif, literasi keuangan, pertunjukan seni dan budaya, serta zona kuliner yang akan menghadirkan produk kuliner khas Lampung.

Batin Wulan juga menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini tetap mengedepankan kenyamanan pengunjung. Karena itu, jumlah stan yang disediakan disesuaikan dengan kapasitas tempat agar pengunjung dapat menikmati pameran sekaligus mengenal lebih dekat produk-produk yang ditampilkan para perajin.

Ia juga menyampaikan bahwa  saat ini persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 90 persen. Meski demikian, koordinasi dan pematangan berbagai aspek teknis akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan secara khusus mengajak media partner, influencer, selebgram, duta pariwisata dan ekonomi kreatif, serta para pelaku UMKM untuk turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media sosial.

Menurutnya, publikasi melalui media sosial memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi pameran.

“Kami memohon dukungan dan kerja sama rekan-rekan media partner, influencer, para duta, serta pelaku UMKM untuk bersama-sama mempublikasikan Kriya Jemari 2026. Sebuah kegiatan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bergerak bersama agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Kriya Jemari 2026 merupakan bentuk kolaborasi antara Dekranasda Provinsi Lampung, perangkat daerah terkait, sponsor, panitia, dan berbagai komunitas kreatif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang promosi dan kesempatan lebih luas bagi perajin serta pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Melalui Kriya Jemari 2026, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dekranasda berharap pelestarian warisan budaya dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kreatif, sekaligus mendorong produk kriya dan wastra lokal agar semakin berdaya saing.

“Kriya Jemari 2026 bukan hanya tentang karya yang dihasilkan oleh tangan, tetapi tentang rasa, cerita, identitas, dan kebanggaan yang dirajut menjadi satu dalam keberagaman Nusantara,” pungkasnya. (Red)

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan nasional.

“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Mirza mengatakan, Linmas memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat karena menjadi unsur yang bersentuhan langsung dengan warga. Selama ini, anggota Linmas turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban, menyosialisasikan berbagai program pemerintah, hingga menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Meski memiliki kontribusi besar, Gubernur Mirza menilai keberadaan Linmas selama ini belum sepenuhnya ditopang organisasi yang mampu menghimpun aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kapasitas anggotanya. Karena itu, pembentukan Aslinmas diharapkan menjadi wadah koordinasi sekaligus memperkuat profesionalitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota Linmas di seluruh Indonesia.

Menurut Gubernur Mirza, penguatan Aslinmas juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan keadilan hukum. Melalui Masdarkum, anggota Linmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Ia menilai program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa dinilai penting agar kehadiran negara dan aparat penegak hukum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung telah mencapai sekitar 88.000 orang berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat. Ia meminta para bupati dan wali kota mengonsolidasikan dukungan agar potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat ketertiban, perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat.

Lampung dipilih sebagai lokasi percontohan Masdarkum sebelum program tersebut diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia pada 2027. Gubernur Mirza meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh karena keberhasilan pelaksanaan percontohan di Lampung akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program di tingkat nasional.

Gubernur Mirza juga turut mendorong kader Masdarkum menjadi penggerak berbagai program pembangunan berbasis desa, seperti gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan demikian, keberadaan Linmas tidak hanya berorientasi pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan. Melalui program ini, sebanyak 2.651 kader yang berasal dari anggota Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung.

Para kader tersebut akan mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi informasi. Mereka nantinya mencatat berbagai perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi yang telah disiapkan Kejaksaan.

Danang menegaskan, kader Masdarkum tidak dibentuk sebagai aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka bertugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat agar dapat dianalisis oleh jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas. Peserta akan mengikuti seleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain batas usia maksimal 45 tahun, kemampuan menggunakan teknologi informasi, serta kepemilikan perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.

Kejaksaan juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus pelatihan. Mereka akan memperoleh sertifikat, sementara kualitas informasi yang dihimpun akan diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan, dengan supervisi pada 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.

Evaluasi awal program direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember mendatang, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk mengevaluasi informasi yang terkumpul, sekaligus merumuskan perbaikan pelaksanaan program.

Selain memperkuat kesadaran hukum, Pemprov Lampung juga mendorong agar Aslinmas dan Masdarkum memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya. Gubernur Mirza menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta mitra strategis lainnya.

Melalui kerja sama tersebut, anggota Linmas berpeluang mendapatkan akses pemberdayaan usaha, termasuk program KUR dari Bank Lampung, dukungan pembiayaan dari BSI, serta program Mekaar dari PNM. Kolaborasi dengan Bulog juga diarahkan untuk mendorong anggota menjadi bagian dari jaringan usaha RPK sehingga penguatan tugas sosial berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Kegiatan penguatan Aslinmas tersebut juga dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung, Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo. Dalam kesempatan yang sama, Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang praktis, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui penguatan Aslinmas dan pelaksanaan Masdarkum, Pemprov Lampung berharap jangkauan pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dan penanganan persoalan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota Linmas untuk mewujudkan Lampung yang aman, tertib, dan sejahtera.(Red)

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026 cabang olahraga (cabor) e-sport yang berlangsung di Chandra Mall, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).

Porprov E-Sport Lampung 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2026 dengan nomor pertandingan yang diperlombakan, yakni Mobile Legends, Free Fire, Honor of Kings (HOK), PUBG, dan eFootball, dengan melibatkan sekitar 202 atlet dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data, Mobile Legends diikuti 14 kontingen dengan 70 peserta, Honor of Kings diikuti enam kabupaten/kota dengan 30 peserta, Free Fire diikuti 12 kabupaten/kota dengan 48 peserta, PUBG diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 36 peserta, serta eFootball diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 18 peserta.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia olahraga. E-sport menjadi salah satu cabang olahraga yang berkembang pesat dan membutuhkan kemampuan berpikir cepat, konsentrasi, ketelitian, strategi, serta kemampuan mengambil keputusan.

Menurutnya, e-sport bukan sekadar aktivitas bermain gim, tetapi juga membutuhkan kerja sama tim, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan diri.

“Kehadiran e-sport dalam ajang Porprov X Lampung Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk adaptasi dunia olahraga terhadap perkembangan zaman sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, kreativitas, dan potensi diri secara positif dan produktif,” ujarnya.

Ia berharap perkembangan e-sport di Lampung dapat diimbangi dengan pembinaan karakter dan penguatan literasi digital. Dengan demikian, para atlet tidak hanya memiliki kemampuan bermain yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi etika, disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas.

Batin Wulan juga mengingatkan para atlet agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi serta tidak mengesampingkan pendidikan.

Menurutnya, prestasi di bidang e-sport dapat menjadi bekal bagi generasi muda, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Saya berharap seluruh atlet dari kabupaten/kota dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menerapkan strategi yang matang, menjaga kekompakan tim, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung,” katanya.

Ia juga berpesan agar para atlet menjadikan Porprov sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, membangun solidaritas, dan membawa nama baik daerah masing-masing.

“Prestasi tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses dan konsistensi. Karena itu, saya berharap adik-adik terus berlatih dan mengembangkan kemampuan agar ke depannya dapat meraih prestasi yang lebih tinggi, bahkan bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Provinsi Esports Indonesia (ESI) Lampung Rakha Harasta menyampaikan bahwa atlet e-sport Lampung telah menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menyebutkan, atlet binaan ESI Kota Bandar Lampung dari SMA Xaverius Pahoman berhasil meraih juara pertama Liga Esports Nasional tingkat pelajar. Prestasi tersebut juga membuka kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh beasiswa dari 12 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI).

Selain itu, atlet Universitas Lampung juga berhasil meraih juara pertama Liga Mahasiswa pada nomor pertandingan Honor of Kings.

Menurut Rakha, capaian tersebut menunjukkan bahwa e-sport dapat berjalan beriringan dengan dunia pendidikan dan menjadi salah satu jalur pengembangan prestasi generasi muda.

Ia berharap pembinaan atlet e-sport dapat diperluas melalui kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, sehingga semakin banyak bibit atlet potensial yang dapat dikembangkan.

Rakha juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga sikap dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ESI Lampung tidak menghendaki adanya perilaku saling mencemooh maupun penggunaan kata-kata tidak pantas dalam pertandingan.

Melalui penyelenggaraan Porprov X Lampung 2026 cabang e-sport ini, diharapkan semakin terbuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga elektronik sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional dan internasional.

 

Sepuluh Provinsi Perkuat Kerja Sama, Lampung Dorong Aksi Nyata Pembangunan Berkelanjutan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-  Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).

​Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.

​Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.

​”Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Sekdaprov Marindo.

​Terkait penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.

​”Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

​Untuk merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit. Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan dan stabilitas harga. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.

​”Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

​Di sektor pariwisata, Sekdaprov Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang memiliki kekayaan destinasi alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ia menawarkan konsep promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi (bundling) yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU.

​”Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Sekdaprov.

​Selain sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU untuk mempererat kolaborasi pada tiga bidang strategis lainnya, yaitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama seperti kebakaran hutan dan lahan.

​”Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.

Dalam rangkaian Rapat Monitoring dan Evaluasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2026 juga dilakukan peluncuran platform digital bernama Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN). Peluncuran ini merupakan wujud aksi nyata Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKDMPU untuk mengintegrasikan data serta memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertanian RI Tin Latifah dengan topik paparan Strategi Optimalisasi Produksi Pangan Nasional pada Provinsi Anggota FKD-MPU dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan.

Narasumber kedua diisi oleh Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata RI Rickayatul Muslimah yang menyampaikan topik paparan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peluang Sinergi Konektivitas Pola Perjalanan Pariwisata (Travel Pattern) pada Provinsi Anggota FKD-MPU.

Puncak Hargunas PGM, Kakanwil Kamenag Tekankan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Guru Madrasah

CILEGON -(deklarasinews.com)- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Amrullah, menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (Hargunas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Banten di Alun-Alun Kota Cilegon, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tingkat provinsi ini dihadiri langsung oleh ribuan guru madrasah se-Banten bersama sejumlah pejabat penting. Di antaranya perwakilan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto), Wakil Gubernur Banten (Ahmad Dimyati Natakusumah), Ketua Umum Pimpinan Pusat PGM Indonesia (Syamsuddin), Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebak, serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang.

Dalam arahannya di hadapan para guru madrasah, Amrullah memberikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban sebagai pendidik. Menanggapi berbagai aspirasi peningkatan kesejahteraan yang sebelumnya disuarakan oleh jajaran pengurus PGM, ia menggunakan analogi rel kereta api untuk menggambarkan hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban

​”Jika sebelumnya banyak ditegaskan tentang hak-hak guru, maka kita juga harus menyeimbangkannya dengan kewajiban guru. Keduanya ibarat rel kereta api yang harus berjalan dan bergerak bersama-sama—antara apa yang kita inginkan dengan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Amrullah.

​Selain itu, ia juga mengapresiasi tema peringatan Hargunas tahun ini yang mengusung semangat guru menginspirasi. Menurutnya, esensi seorang guru yang menginspirasi adalah sosok yang mampu menularkan semangat serta memberikan ilham kebaikan bagi peserta didik maupun lingkungan sekitarnya.

​Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah PGM Indonesia Provinsi Banten, Masyhudi, menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kehadiran Amrullah di setiap agenda perjuangan guru madrasah.

​”Kami sampaikan kepada pimpinan pusat bahwa Kakanwil selalu hadir membersamai ketika PGM menyelenggarakan kegiatan di Provinsi Banten,” ungkap Masyhudi disambut tepuk tangan meriah peserta.

​Dalam kesempatan tersebut, Masyhudi juga menyuarakan aspirasi krusial terkait nasib dan status kepegawaian guru madrasah. Pihaknya mendorong Pimpinan Pusat PGM Indonesia—di bawah kepemimpinan Syamsuddin—untuk terus mengawal regulasi hingga ke tingkat pusat, mulai dari DPR RI, Presiden Prabowo Subianto, hingga Mahkamah Konstitusi, agar guru madrasah dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tetap ditempatkan di madrasah asalnya.

Perjuangan ini bukan berarti guru madrasah tidak ikhlas dalam mengabdi. Pengabdian dan dedikasi guru madrasah tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun. Namun, melalui organisasi profesi ini, kita ingin memastikan guru madrasah berada pada titik terhormat sesuai amanat undang-undang,” tegas Masyhudi.

​Rangkaian puncak peringatan Hargunas 2026 tingkat Provinsi Banten ini sebelumnya diawali dengan kegiatan Pekan Semarak Hargunas yang mempertandingkan berbagai cabang lomba antar-pendidik. Ke depan, PGM Banten juga merencanakan gelaran Seminar Nasional dengan menghadirkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

​Acara ditutup dengan gelora semangat melalui yel-yel “PGM Berdaya, Guru Madrasah Hebat, Madrasah Bermutu dan Mendunia” yang dipimpin bersama oleh seluruh pengurus dan anggota yang hadir.(Nan)

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-  Transformasi wastra tradisional menjadi produk fesyen modern bernilai ekonomi tinggi terus didorong guna membawa kekayaan budaya Lampung menembus pasar nasional hingga mancanegara.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam perhelatan 4th Lampung Fashion Tendance 2026 bertema “Pelampahan: From Heritage to Future” di Hotel Radisson Lampung, Rabu (18/11/2026).

Purnama Wulan Sari menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekadar peragaan busana, melainkan gerakan strategis untuk mengolaborasikan warisan budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi daerah menuju masa depan.

Menurutnya, kain tapis maupun batik khas dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak boleh berhenti sebagai romantisme masa lalu, tetapi harus terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi bagaimana kita semua bekerja sama membuat wastra kita tetap hidup, berkembang, dan relevan. Melalui sentuhan inovasi para desainer, wastra Lampung kini hadir dalam interpretasi modern seperti busana ready to wear yang dapat dikenakan pada berbagai occasion maupun keseharian dengan penuh kebanggaan,” ujar Purnama Wulan Sari.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan rantai nilai antara perajin sebagai penjaga tradisi dan desainer sebagai jembatan yang menerjemahkan kekayaan budaya menjadi karya bernilai jual tinggi. Selain itu, ia mendorong keterlibatan aktif generasi muda melalui pembinaan ke sekolah-sekolah kejuruan agar regenerasi perajin dan kreator muda terus berjalan berkelanjutan.

Purnama juga berharap Lampung Fashion Tendance tidak sekadar menjadi seremoni sesaat, melainkan berkembang menjadi ekosistem fesyen dan kerajinan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya untuk meningkatkan daya saing pelaku industri kreatif lokal.

Sementara itu, Ketua BPD Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Lampung, Ida Giriz, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Lampung Fashion Tendance keempat yang memproyeksikan tren fesyen tahun 2027 ini mengusung semangat “Peradaban Tapis”. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang apresiasi, kolaborasi, dan aktualisasi bagi para pelaku mode.

“Warisan budaya tidak hanya untuk dikenang, tetapi harus dihidupkan melalui karya yang relevan dengan zamannya. Pembangunan ekosistem fesyen yang kuat tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung, Dekranasda, kementerian terkait, Bank Indonesia, perbankan, komunitas, UMKM, hingga mitra industri tekstil,” kata Ida Giriz.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana 4th Lampung Fashion Tendance, Linda Sudibyo, melaporkan bahwa perhelatan tahun ini diikuti oleh 40 desainer yang berasal dari Provinsi Lampung maupun berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini menjadi ruang pertemuan kreatif antara desainer senior dan desainer muda untuk saling bertukar inspirasi serta memperluas jejaring industri.

“Melalui tema Pelampahan: From Heritage to Future, kami ingin menghadirkan perjalanan kreatif yang mempertemukan kekayaan wastra tapis Lampung dengan dinamika industri fesyen modern. Kami berharap panggung ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas, melahirkan talenta baru, sekaligus mengangkat nilai ekonomi wastra Lampung ke panggung yang lebih luas,” tutur Linda.(Red)

SMK Berdampak, Pemprov Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan pendidikan vokasi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni meluncurkan Program SMK Berdampak untuk Lampung yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan terampil, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Program tersebut secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Gedung Indoor Stadium Universitas Teknokrat Indonesia, Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza bersama Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menandatangani Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan dan kesepakatan untuk melaksanakan Program SMK Berdampak di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza mengatakan, penguatan pendidikan vokasi menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda Lampung agar mampu mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah. Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan komoditas pertanian yang beragam serta jumlah penduduk usia produktif yang besar.

Ia menyebutkan, sekitar 71 persen penduduk Lampung atau kurang lebih tujuh juta jiwa berada dalam kelompok usia angkatan kerja. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan keterampilan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Selama ini, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Lampung. Namun, pengelolaan komoditas pertanian masih perlu didukung lebih banyak tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor tersebut.

“Bayangkan seandainya yang mengelola kekayaan-kekayaan kita ini adalah lulusan SMK yang memiliki keterampilan. Saya berani bertaruh, kekayaan kita bisa dua sampai tiga kali lipat daripada hari ini,” ujar Gubernur.

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu syarat utama untuk membawa Lampung semakin maju. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, potensi sumber daya alam yang melimpah justru berpeluang dikelola oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Gubernur juga mengingatkan bahwa persaingan dunia kerja ke depan akan semakin ketat. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum sebanding dengan jumlah angkatan kerja, lulusan SMK harus memiliki keterampilan yang relevan dan mampu bersaing.

Karena itu, ia meminta para kepala sekolah dan tenaga pendidik SMA/SMK menjadi garda terdepan dalam menyiapkan generasi muda Lampung yang unggul dan produktif.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik, tanpa membebani orang tua dengan berbagai biaya tambahan. Menurutnya, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik, membimbing, dan menjaga anak-anak yang telah dipercayakan oleh orang tua.

“Rawat, didik, jaga, dan urus anak-anak di SMA dan SMK seperti mengurus anak sendiri. Ada harapan orang tua yang dititipkan kepada kita agar anak-anak mereka bisa meningkatkan derajat keluarganya,” pesannya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Program SMK Berdampak harus diarahkan pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ia mendorong sekolah untuk tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran, tetapi juga memastikan keterampilan yang diajarkan dapat dimanfaatkan untuk bekerja maupun berwirausaha.

Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut, yakni penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar, peningkatan produktivitas, serta penguatan kolaborasi antarsekolah dan berbagai pemangku kepentingan.

Ia mencontohkan, kolaborasi dapat dibangun melalui keterhubungan produk dan hasil karya antarsatuan pendidikan. Misalnya, SMK yang memproduksi tepung mocaf dapat bekerja sama dengan SMK lain yang mengolah bahan tersebut menjadi produk makanan sehingga tercipta rantai produksi dan pemasaran yang saling mendukung.

Selain itu, Gubernur juga mendorong penguatan pendidikan vokasi yang berorientasi pada peluang kerja luar negeri. Menurutnya, kemampuan bahasa asing masih menjadi salah satu tantangan bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar internasional.

Ia berharap SMK, khususnya sekolah swasta, turut memperkuat pembelajaran bahasa asing dan mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja internasional.

Pengalaman bekerja di luar negeri, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan, dan memperoleh pengalaman kerja sebelum kembali berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah.

“Titip kepada anak-anak SMK supaya terampil, karakter mereka dibangun, tingkatkan kemampuan bahasa, dan jangan takut berusaha,” ujarnya.

Gubernur berharap Program SMK Berdampak dapat memperkuat sinergi antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, serta seluruh pemangku kepentingan sehingga lulusan SMK Lampung tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza juga meninjau secara langsung Pameran Produk Kreatif SMK yang menampilkan berbagai hasil karya siswa-siswi SMK dari sejumlah bidang keahlian.

Beragam produk dipamerkan, mulai dari kerajinan tangan, makanan olahan, pakaian, produk pertanian, pupuk, hingga berbagai hasil kreativitas dan inovasi lainnya.

Pameran tersebut menjadi salah satu bentuk nyata penerapan pembelajaran berbasis keterampilan sekaligus menunjukkan potensi peserta didik SMK dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

 

Kakanwil Kemenag Banten Dorong Konsolidasi Zakat yang Efektif dan Berdampak

SERANG -(deklarasinews.com)- Kepala Kanwil Kemenag Banten, Amrullah, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Provinsi Banten dengan tema Konsolidasi Zakat Efektif dan Berdampak di Hotel Le Dian, Kota Serang, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Baznas RI Sodik Mujahid, Ketua Baznas Provinsi Banten Wawan Wahyudin, pimpinan Baznas RI, serta para ketua Baznas kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyoroti pentingnya konsolidasi dan penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Menurutnya, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen keagamaan sekaligus instrumen sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Rakorda Baznas se-Provinsi Banten ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah,” kata Kakanwil.

Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya diukur dari besarnya penghimpunan dana, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan kolaborasi, potensi zakat di Provinsi Banten bisa dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan Rakorda ini, diharapkan seluruh jajaran Baznas kabupaten/kota se-Provinsi Banten semakin memperkuat komitmen dan konsolidasi dalam membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Wawan Wahyudin, Ketua Baznas Banten mengucapkan terima kasih kepada Kakanwil dan seluruh tamuserta peserta yang hadir dalam agenda tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh instrumen pemerintahan yang hadir, kepada Pak Gubernur, Pak Kakanwil dan Pimpinan Pusat Baznas serta pimpinan daerah Baznas Kab/Kota yang sudah hadir serta mendukung kegiatan ini, terima kasih,” kata Wawan.(Nan)

Pemprov Lampung Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, khususnya melalui pengembangan riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan hilirisasi komoditas unggulan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Dukungan Perguruan Tinggi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung yang digelar di Mahan Agung, Selasa (17/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta dihadiri oleh pimpinan dan rektor perguruan tinggi se-Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan suatu bangsa.

Ia menyebutkan, pembangunan Provinsi Lampung harus berorientasi pada tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Gubernur menjelaskan bahwa Lampung memiliki dua modal utama pembangunan, yakni sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Sebagai daerah dengan potensi agribisnis yang besar, kekuatan ekonomi Lampung bertumpu pada berbagai komoditas pertanian.

Namun, menurutnya, pengelolaan komoditas yang selama ini masih didominasi penjualan bahan mentah menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di luar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kesejahteraan masyarakat, terutama petani di wilayah sentra produksi.

“Bagaimana caranya supaya masyarakat makmur? Komoditas kita harus memiliki nilai tambah dan proses pengolahannya dilakukan di desa,” ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong perubahan pola pembangunan ekonomi melalui hilirisasi komoditas berbasis desa. Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan teknologi pengolahan skala mikro dan kecil agar masyarakat dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi tanpa harus mengirimkan seluruh hasil produksinya dalam bentuk bahan mentah.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Desaku Maju. Program ini mengembangkan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari pengeringan hasil pertanian, penggilingan padi, pengolahan pakan ternak, produksi pupuk organik, hingga pengembangan produk turunan komoditas seperti mocaf dan kopi.

Melalui pengembangan ekosistem tersebut, komoditas seperti padi, jagung, dan singkong diharapkan dapat memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat desa. Hasil pengolahan juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, peternakan, serta memperkuat keterhubungan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gubernur memaparkan, pengembangan 500 unit mesin pengering atau dryer ditargetkan selesai pada 2028, dengan pembangunan dilakukan secara bertahap. Setiap unit dryer diperkirakan dapat menyerap empat tenaga kerja. Selain itu, pengembangan rice milling unit (RMU) dan mesin pakan ternak juga diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan aktivitas ekonomi di desa.

Menurutnya, berbagai program tersebut masih membutuhkan pengembangan teknologi, peningkatan kualitas, serta dukungan riset agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh perguruan tinggi di Lampung untuk terlibat aktif dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Ia menekankan sedikitnya empat kebutuhan utama yang memerlukan dukungan akademisi, yaitu percepatan peningkatan produktivitas lahan pertanian, pengembangan riset dan teknologi pengolahan komoditas, peningkatan kualitas SDM masyarakat desa, serta penguatan kelembagaan dan kualitas produk UMKM.

Selain itu, penguatan ekosistem digital di berbagai sektor juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Gubernur juga mendorong agar program beasiswa diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan diarahkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, pendidikan tinggi tidak hanya menjadi sarana peningkatan kualitas SDM, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Saya percaya tidak akan ada perbaikan peradaban dan kesejahteraan di Provinsi Lampung tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kepada siapa SDM kita akan kami serahkan? Tentunya kami berharap kepada perguruan tinggi dan universitas. Saya titipkan masa depan Provinsi Lampung,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan pentingnya pengembangan program 1 Desa 1 Sarjana yang diarahkan untuk menyiapkan lulusan perguruan tinggi agar dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan di wilayah asalnya.

Program tersebut menyasar putra-putri dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4, yang memiliki semangat melanjutkan pendidikan dan bersedia kembali ke desa setelah menyelesaikan studi.

Gubernur menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik di desa sekaligus memastikan hasil-hasil riset perguruan tinggi dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bidang keilmuan yang menjadi perhatian terutama meliputi sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Lebih lanjut, ia meminta perguruan tinggi untuk memprioritaskan penelitian yang berangkat dari potensi dan kebutuhan komoditas unggulan Lampung, sehingga hasilnya dapat diterapkan oleh petani, UMKM, pelaku usaha, serta masyarakat di pedesaan.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan industri link and match, serta pengembangan pusat-pusat unggulan di lingkungan perguruan tinggi sebagai wadah inovasi dan pengembangan teknologi.

Dalam diskusi tersebut juga disampaikan sejumlah poin tindak lanjut, antara lain pembentukan forum riset bersama yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk menyelaraskan agenda penelitian dengan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, diperlukan pemetaan kebutuhan sarjana di desa, penguatan keterhubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri, serta pengembangan pusat-pusat unggulan di masing-masing perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut, pada awal Desember 2026 direncanakan musyawarah awal pembentukan Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Pertemuan tersebut juga akan melibatkan pemerintah daerah serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam menghasilkan riset dan inovasi yang aplikatif, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung.

HKN ke-62, Pemprov Lampung Tekankan Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan bertindak sebagai Pembina Upacara pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Selasa (17/11/2026).

​Dalam upacara yang diikuti oleh jajaran Forkopimda serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan membacakan sambutan tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

​Melalui sambutannya, Menteri Kesehatan menegaskan kembali prinsip paling mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional tahun ini, yakni “Sehat untuk Semua”, yang menempatkan kesehatan sebagai hak fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​”Tahun ini kita kembali menegaskan prinsip paling mendasar, Sehat untuk Semua. Artinya kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal di mana pun mereka tinggal,” ujar Sekdaprov Marindo saat membacakan amanat Menkes.

​Pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi kesehatan secara mendasar dengan menggeser paradigma dari mengobati orang sakit menjadi gerakan aktif menjaga masyarakat tetap sehat. Hal ini diwujudkan melalui tiga pijakan utama, yakni mencegah sebelum sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

​”Saat ini kita sedang melakukan transformasi secara mendasar, bergeser dari pola lama yang hanya menunggu orang jatuh sakit menjadi gerakan aktif menjaga orang sehat tetap sehat. Inilah semangat utama di balik Cek Kesehatan Gratis atau CKG,” lanjutnya.

​Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 1 November 2026, program CKG telah menjangkau lebih dari 114 juta penduduk di seluruh kabupaten/kota. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan lebih dari 8 juta warga mengidap hipertensi maupun diabetes tanpa gejala, serta lebih dari 700.000 kasus tuberkulosis (TB) berhasil terdeteksi secara aktif dengan tingkat kepatuhan pengobatan mencapai 90 persen guna mengejar target Indonesia Bebas TB pada tahun 2030.

​Selain deteksi dini, edukasi pencegahan penyakit kronis juga didorong melalui inovasi pelabelan gizi Nutri-Level untuk mengendalikan konsumsi gula berlebih, serta penyediaan kalkulator Nutri-Level gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

​Guna menopang upaya preventif tersebut, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan. Langkah ini mencakup rencana pembangunan hampir 2.000 Puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 Puskesmas, peningkatan kelas 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari kelas D menjadi kelas C di wilayah akses sulit, hingga percepatan pemenuhan dokter spesialis melalui program Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) yang memprioritaskan putra-putri daerah. Dari sisi perlindungan finansial, cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga terus diperkuat dengan menjangkau 284 juta jiwa atau setara 98 persen penduduk Indonesia.

​Menutup sambutan Menteri Kesehatan, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa keberhasilan transformasi sistem kesehatan tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari dampak nyata terhadap produktivitas masyarakat.

​”Pada akhirnya, keberhasilan transformasi sistem kesehatan bukan hanya diukur dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disiapkan, atau masyarakat yang diperiksa kesehatannya, tetapi diukur dari semakin banyaknya rakyat Indonesia yang dapat hidup sehat, produktif, dan berkualitas,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekdaprov didampingi jajaran Forkopimda menyerahkan penghargaan di bidang kesehatan, diantaranya penghargaan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penghargaan bidang surveilans dan imunisasi, penghargaan bidang penyakit menular dan penghargaan bidang pelayanan kesehatan.