Ambulans Bantuan PT SMI Siap Layani Masyarakat Yapen

SERUI -(deklarasinews.com)– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menerima satu unit mobil ambulans bantuan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) melalui Yayasan Peduli Titian Nusantara. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, M.Si, kepada media, Senin (10/11/2026), menyampaikan bahwa bantuan ambulans tersebut berawal dari komunikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan PT SMI pada tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, PT SMI merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman pembiayaan kepada pemerintah daerah. Dalam pertemuan sebelumnya, pihak PT SMI juga menyampaikan adanya program CSR yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah maupun masyarakat yang membutuhkan fasilitas pelayanan publik, seperti ambulans dan fasilitas lainnya.

“Ketika kami bertemu tahun lalu, ada CSR yang disediakan untuk kabupaten dan masyarakat yang membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti ambulans dan lain-lain. Karena itu, Pemerintah Daerah Yapen meminta agar apabila program CSR tersebut tersedia, dapat membantu kami dengan satu unit mobil ambulans,” ungkap Bupati.

Benyamin mengatakan, kendaraan ambulans yang diusulkan tersebut akhirnya tiba di Serui dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui perwakilan PT SMI bersama Yayasan Peduli Titian Nusantara yang dipercayakan untuk menyiapkan kendaraan tersebut.

“Hari ini mobil yang kita minta sudah tiba di sini. Kita sudah terima dari perwakilan PT SMI melalui Yayasan Peduli Titian Nusantara yang diberi tanggung jawab untuk menyiapkan mobil ini, dan akhirnya tiba di Serui,” ujarnya.

Penyerahan bantuan ambulans tersebut dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan disaksikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur RSUD Serui.

Bupati menegaskan, setelah diterima oleh pemerintah daerah, mobil ambulans tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Direktur RSUD Serui untuk dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional pelayanan kesehatan.

Dengan hadirnya bantuan tersebut, diharapkan dapat mendukung mobilitas pelayanan kesehatan, mempercepat penanganan kebutuhan transportasi pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT SMI dan Yayasan Peduli Titian Nusantara atas dukungan melalui program CSR yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(GM)

Reses Ketua DPRK Yapen, Jaringan Listrik Jadi Aspirasi Utama Warga Saweru

SERUI -(deklarasinews.com)– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, melaksanakan kegiatan reses masa sidang II di Kampung Saweru, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (3/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ebzon Sembai menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, mulai dari penyediaan jaringan listrik, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk turun langsung menemui masyarakat, mendengarkan aspirasi, sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan yang dihadapi warga.

Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangan DPRK. Ia juga mengakui bahwa kondisi efisiensi anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Ebzon menegaskan bahwa kebutuhan mendasar seperti penyediaan jaringan listrik di Kampung Saweru perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat dapat menikmati pelayanan dan fasilitas yang lebih baik.

Sementara itu, Kepala Kampung Saweru, Titus Karuri, menyampaikan bahwa jaringan listrik masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Selain itu, peningkatan fasilitas pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, juga sangat diharapkan oleh warga.

Ia berharap melalui kunjungan reses tersebut, aspirasi masyarakat Kampung Saweru dapat diteruskan kepada pemerintah daerah dan menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kegiatan reses tersebut disambut antusias oleh masyarakat Kampung Saweru dan warga dari sejumlah kampung lainnya di Distrik Nusawani.

Selain menyerap aspirasi, Ketua DPRK Kepulauan Yapen juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat serta turut berpartisipasi dalam kegiatan eksebisi balap motor 15 PK yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan reses.

Melalui reses masa sidang II ini, diharapkan berbagai aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan DPRK Kepulauan Yapen, demi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Distrik Nusawani.(GM)

Ketua DPRK dan Bupati Yapen Resmikan Speedboat Layani Rute Biak–Pantai Utara

KEPULAUAN YAPEN -(deklarasinews.com)— Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, bersama Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, beserta rombongan meresmikan sekaligus penggunaan perdana satu unit speedboat untuk mendukung akses transportasi laut rute Biak–Pantai Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin (19/10/2026).

Usai mengikuti Festival Budaya Biak Melanesia, speedboat yang baru diresmikan langsung digunakan untuk pelayaran perdana dari Biak menuju Pantai Utara Kepulauan Yapen, dengan Ketua DPRK, Bupati, dan rombongan sebagai penumpang pertama.

Ketua DPRK Ebzon Sembai menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen atas bantuan satu unit speedboat bagi masyarakat. Ia berharap armada tersebut dapat mempermudah akses transportasi laut serta mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Pantai Utara.

Selain itu, Ebzon Sembai menyampaikan bahwa kebutuhan rumah singgah perlu ditinjau lebih lanjut agar pelayanan transportasi laut dapat berjalan dengan baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Peresmian yang langsung dilanjutkan dengan penggunaan perdana ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konektivitas transportasi laut antara Biak dan Pantai Utara Kepulauan Yapen serta menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.(GM)

Ketua DPRK Yapen Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat

JAYAPURA -(deklarasinews.com)– Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, menegaskan bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Ebzon Sembai dalam sambutannya pada rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Jayapura, Rabu (14/10/2026).

Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa rapat evaluasi merupakan tahapan penting untuk memastikan dokumen Perubahan APBD disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta menjawab kebutuhan dan prioritas pembangunan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ebzon Sembai berharap seluruh masukan, koreksi, dan rekomendasi dari Tim Evaluasi Pemerintah Provinsi Papua dapat menjadi perhatian bersama untuk menyempurnakan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar setiap program yang direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen tersebut juga menekankan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan melalui Perubahan APBD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Prioritas pembangunan yang menjadi perhatian meliputi peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Ia berharap kebijakan anggaran daerah dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ebzon Sembai juga meminta Pemerintah Daerah agar menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi secara serius dan bertanggung jawab, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ebzon Sembai mengajak DPRK dan Pemerintah Daerah untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui rapat evaluasi ini, diharapkan dokumen Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026 dapat disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara terarah dan tepat sasaran.

Menutup sambutannya, Ebzon Sembai mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kebersamaan dan komitmen dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. (GM)

Bupati Yapen Minta RSUD Serui Segera Urus Perpanjangan Izin Operasional

SERUI -(deklarasinews.com)- Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, M.Si., meminta manajemen RSUD Serui segera mempersiapkan proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang akan segera berakhir.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan Bupati bersama manajemen RSUD Serui yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut sekaligus mengevaluasi pelayanan rumah sakit dan kesiapan menghadapi proses akreditasi.

Dewan Pengawas RSUD Serui, dr. Yosep Rinta, menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya izin operasional, pihak rumah sakit harus segera mengurus kembali perizinan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Karena kita ingin memperpanjang surat izin operasional RSUD, maka persyaratan harus dilengkapi, mulai dari surat izin yang lama dan persyaratan lainnya,” jelas dr. Yosep Rinta.

Menurutnya, proses tersebut juga berkaitan dengan kesiapan RSUD Serui menghadapi pendampingan dari tim Provinsi Papua. Tim dari provinsi akan memberikan pendampingan dalam proses persiapan, mengingat RSUD Serui masih berada pada kategori rumah sakit tipe C dan D sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, RSUD Serui juga tengah mempersiapkan proses akreditasi. Tim akreditasi direncanakan tiba pada Sabtu (3/10/2026), sedangkan proses akreditasi dijadwalkan mulai Senin (5/10/2026).

Karena itu, setiap bidang dan seksi diminta memastikan kelengkapan dokumen, kesiapan peralatan rumah sakit, serta berbagai persyaratan yang berkaitan dengan standar pelayanan.

  1. Yosep Rinta mengatakan, ke depan penilaian rumah sakit tidak hanya melihat kelas rumah sakit, tetapi lebih menitikberatkan pada kompetensi pelayanan yang diberikan.

“Penilaiannya bukan lagi rumah sakit, tetapi pelayanannya. Kompetensi yang dinilai dari SDM dan bagaimana pelayanan itu diberikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, RSUD Serui juga akan berupaya meningkatkan strata kompetensi pelayanan menuju tingkatan yang lebih tinggi, dengan memenuhi standar dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Dalam pertemuan tersebut, Komite Medik RSUD Serui turut menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk mendukung pelayanan, terutama penambahan tenaga dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Selain itu, diperlukan peningkatan sertifikasi bagi tenaga perawat yang bertugas di IGD maupun Intensive Care Unit (ICU), serta pemenuhan berbagai fasilitas pendukung pelayanan.

Bupati Benyamin Arisoy meminta seluruh kebutuhan tersebut segera diinventarisasi dan disampaikan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Bupati juga meminta manajemen RSUD Serui melakukan pembenahan internal, terutama dalam tata kelola dan koordinasi antarbidang, sehingga tidak ada persoalan manajemen yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

“Kita diukur bukan dari bangun jalan, tetapi bagaimana pelayanan dasar baik, kesehatan masyarakat baik, pendidikan baik. Karena itu saya minta dukungan bapak ibu,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan, RSUD Serui sebagai salah satu fasilitas pelayanan dasar memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Karena itu, pembenahan manajemen, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, fasilitas, serta kelengkapan perizinan harus menjadi perhatian bersama.

Menutup pertemuan, Bupati menginstruksikan Direktur RSUD Serui agar segera melengkapi seluruh persyaratan perpanjangan izin operasional, mempersiapkan dokumen akreditasi, serta mengajukan kebutuhan rumah sakit kepada pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberlangsungan operasional RSUD Serui sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.(GM)

Bupati Yapen Temui Pemilik Hak Ulayat Raimbawi, Pembangunan Jalan Soromasen-Woda Di Dukungan Masyarakat

WODA -(deklarasinews.com)– Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, M.Si., bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pertemuan dengan para pemilik hak ulayat di wilayah Ampimoi hingga Raimbawi, Rabu (30/9/2026), di Kampung Woda, Distrik Raimbawi. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dan dukungan masyarakat terhadap rencana pembukaan akses jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Pertemuan yang dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, turut dihadiri Anggota DPRK Mika Runaweri, sejumlah pimpinan OPD, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua dan Papua Pegunungan, Kepala Distrik Raimbawi, para kepala kampung se-Distrik Raimbawi, serta pemilik hak ulayat dan masyarakat setempat.

Pj. Sekda Cyfrianus Y. Mambay mengatakan, kehadiran langsung Bupati dalam pertemuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengar aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari kebutuhan dan kesepakatan bersama masyarakat.

Ia menjelaskan, pada Jumat sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan pemilik hak ulayat di Soromasen, Distrik Yapen UtaraDalam pertemuan itu, masyarakat menyatakan dukungan terhadap pembangunan jalan lingkar dari Soromasen hingga Woda.

“Hari ini kita ingin mendengar langsung aspirasi para pemilik hak ulayat di wilayah Raimbawi terkait rencana pembangunan jalan. Pemerintah daerah terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat agar pembangunan akses jalan ini dapat kembali dilanjutkan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Benyamin Arisoy mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Yapen melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua dan Papua Pegunungan.

Ia mengatakan, pada Juli 2026, dirinya telah mempresentasikan kebutuhan pembangunan akses jalan di Kepulauan Yapen kepada Kementerian PU, kemudian melanjutkan koordinasi dengan pihak balai untuk mendorong percepatan pembangunan.

Benyamin menjelaskan, pihak balai telah memberikan dukungan terhadap pembangunan jalan dari titik nol hingga Saubeba, kemudian menuju Sambrawai, Yobi, Soromasen, Sawendui, Aisau, Woda, hingga terhubung ke wilayah Yapen Timur.

Namun, percepatan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam pengurusan izin pembukaan jalan yang melintasi kawasan konservasi.

“Balai meminta pemerintah daerah membantu mengurus perizinan pembangunan jalan dari Soromasen hingga Woda dan tembus ke Yapen Timur. Karena itu, kami melakukan pertemuan dengan masyarakat dan pemilik hak ulayat untuk mendengar aspirasi serta mendapatkan persetujuan bersama,” kata Benyamin.

Ia menambahkan, hasil kesepakatan dengan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui surat resmi kepada kementerian terkait, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi, serta berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) untuk memenuhi persyaratan pembukaan akses jalan yang melintasi kawasan Cagar Alam Yapen Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, para pemilik hak ulayat menyampaikan bahwa keterbatasan akses transportasi selama ini telah menyulitkan masyarakat. Bahkan, perjalanan melalui jalur laut untuk menjangkau wilayah tersebut telah menimbulkan berbagai risiko dan memakan korban.

Atas kondisi tersebut, masyarakat dan para pemilik hak ulayat yang hadir menyatakan persetujuan terhadap rencana pembukaan akses jalan di wilayah Raimbawi.

Bupati Benyamin Arisoy menyambut baik dukungan tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan respons positif terhadap rencana pembangunan.

“Hari ini kita sudah sepakat karena penderitaan masyarakat sudah terlalu lama. Apa yang menjadi keinginan pemerintah mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat. Ini menjadi ukuran bagi kami bahwa pembangunan ini merupakan keinginan bersama,” ungkapnya.

Bupati juga berharap pembangunan jalan dapat diperluas ke sejumlah wilayah lainnya. Salah satunya ruas Woda menuju Aisau melalui Mansiru sepanjang kurang lebih 18 kilometer. Ia juga mendorong kelanjutan pembangunan jalan dari Natabui menuju Munggui dan Ansus, kemudian melalui wilayah pesisir Waisani, Makiroan, Worioi, dan Rorisi hingga Poom I.

Benyamin turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah program pembangunan jalan sejak 2025, termasuk ruas Pasir Panjang, Woda, dan Barawai. Pada 2026, pemerintah kembali mengusulkan pembangunan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah agar pelaksanaannya dapat ditangani oleh balai terkait.

“Usulan ini sudah disetujui untuk dapat dilaksanakan oleh balai. Tugas kita bersama adalah menjaga dan mendukung pembangunan tersebut, mulai dari Sumberbaba, Pasir Panjang, Woda hingga Waindu,” jelasnya.

Dengan adanya dukungan dan kesepakatan para pemilik hak ulayat, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses pengurusan perizinan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan akses jalan di wilayah Ampimoi hingga Raimbawi dapat segera ditindaklanjuti untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.(GM)

Rapat Paripurna III DPRK Yapen Setujui Empat Raperda

SERUI -(deklarasinews.com)— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen memimpin penutupan Rapat Paripurna III DPRK Kepulauan Yapen, Selasa, 29 September 2026. Rapat tersebut menghasilkan persetujuan terhadap satu Raperda APBD dan tiga Raperda non-APBD.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan Rapat Paripurna III dapat diselesaikan berkat kesungguhan dan kerja sama antara pimpinan serta anggota DPRK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dan seluruh perangkat daerah terkait.

Empat Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026, Raperda perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri, Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Perseroda Yapen Maju Mandiri, serta Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Ketua DPRK menegaskan bahwa anggaran memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah karena menjadi instrumen dalam menentukan program dan kegiatan pemerintah daerah. Karena itu, penyusunan dan penyesuaian anggaran perlu memperhatikan kondisi, kemampuan serta keterbatasan keuangan daerah.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, DPRK mencermati tiga kelompok utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Meskipun memahami kondisi dan keterbatasan fiskal daerah, DPRK berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mendorong kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penyesuaian anggaran yang efisien dan efektif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRK juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pj. Sekda selaku Ketua TAPD, Badan Anggaran, Bapemperda, fraksi-fraksi, kelompok khusus DPRK, seluruh anggota DPRK serta Sekretariat DPRK yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga seluruh agenda Rapat Paripurna III dapat diselesaikan.

Ketua DPRK juga menekankan fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran daerah, khususnya setelah Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(GM)

Bupati Yapen Tegaskan Perubahan APBD 2026 Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

SERUI -(deklarasinews.com)— Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, SE., M.Si., menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar perubahan angka dalam struktur anggaran, tetapi merupakan instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Benyamin saat menghadiri Rapat Paripurna III DPRK Kepulauan Yapen Tahun 2026 dalam rangka pembahasan dan persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta tiga Raperda non-APBD.

Bupati mengatakan, Perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan, perubahan kebijakan Transfer ke Daerah, penyesuaian penerimaan daerah, kebutuhan pembiayaan serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

“Perubahan ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dengan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan publik, memenuhi kewajiban pembiayaan, mempertahankan keberlanjutan pembangunan dan mengarahkan sumber daya kepada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak,” ujar Benyamin.

Ia menjelaskan, perubahan APBD merupakan perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karena itu, substansi perubahan APBD menggambarkan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan.

Benyamin menegaskan, arah dan kebijakan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026 diarahkan untuk menyesuaikan target pendapatan dengan potensi riil dan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.

Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan tambahan Transfer ke Daerah secara efektif tanpa menciptakan belanja yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM), dengan mempertahankan keberpihakan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial dan kebencanaan.

“Kita juga memastikan penggunaan Dana Otsus dan DTI sesuai peruntukan serta dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua,” katanya.

Menurut Benyamin, pemerintah daerah juga akan memperkuat belanja yang memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas belanja modal agar menghasilkan aset dan infrastruktur yang fungsional.

Di sisi lain, pengendalian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026, termasuk menjaga konsistensi antara dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, pemerintah daerah tetap menjaga konsistensi terhadap pemenuhan pelayanan dasar. Untuk urusan pendidikan dialokasikan sebesar Rp260,925 miliar, kesehatan Rp239,388 miliar, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp57,403 miliar.

Selanjutnya, urusan perumahan dan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp19,730 miliar, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp12,139 miliar, serta urusan sosial sebesar Rp6,034 miliar.

Selain itu, terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp10,924 miliar dan belanja hibah sebesar Rp40,447 miliar.

Benyamin menyebutkan, alokasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga terselenggaranya pelayanan dasar dan akan menjadi dasar evaluasi lebih lanjut terhadap pemenuhan SPM serta mandatory spending sesuai ketentuan.

“Tambahan belanja harus menghasilkan output dan manfaat terukur, bukan semata-mata peningkatan pagu dan serapan anggaran,” tegasnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah daerah juga menyampaikan dua Raperda terkait penyertaan modal, yakni penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroda Yapen Maju Mandiri dan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Serui.

Bupati menilai kedua Raperda tersebut memiliki urgensi strategis dalam meningkatkan struktur permodalan perusahaan, memperluas cakupan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi salah satu upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Raperda perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri menjadi bagian dari penataan kelembagaan BUMD agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan regulasi sekaligus mendukung penguatan dan revitalisasi perusahaan.

Benyamin menegaskan, seluruh kebijakan dalam perubahan APBD maupun Raperda non-APBD diarahkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.(GM)

Ebzon Sembai Pimpin Paripurna III DPRK Kepulauan Yapen, Bahas Empat Raperda

SERUI -(deklarasinews.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menggelar Rapat Paripurna III, Senin (28/9/2026), di Ruang Sidang DPRK Kepulauan Yapen. Rapat tersebut membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri dari satu Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan tiga Raperda Non-APBD.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., menyampaikan bahwa agenda paripurna ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan daerah, khususnya terkait penyesuaian APBD Perubahan 2026 dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Empat Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Yapen Maju Mandiri, serta penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, Ebzon menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, seluruh tahapan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyusunan RKA oleh OPD melalui SIPD, penyerahan materi, pembahasan antara Badan Anggaran DPRK dan TAPD, hingga penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan.

DPRK juga mendorong agar pelaksanaan APBD Perubahan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, penyesuaian alokasi berdasarkan prioritas, serta penyelesaian kewajiban daerah sesuai ketentuan.

Sementara itu, tiga Raperda Non-APBD berkaitan dengan penataan dan penguatan BUMD. Perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri menjadi salah satu langkah penataan kelembagaan yang turut dibahas dalam paripurna.

Ebzon berharap proses pembahasan dan persetujuan Raperda dapat menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat bagi daerah serta memperkuat peran BUMD dalam mendukung perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat Paripurna III turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Pj. Sekda, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD, jajaran DPRK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta insan pers.(GM)

Hadiri Maulid Nabi PCNU, Ketua DPRK Yapen Ajak Perkuat Ukhuwah dan Bangun Daerah yang Damai

SERUI -(deklarasinews.com)— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kepulauan Yapen, Minggu (27/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen, Jalan Frans Kaisiepo, Serui, pada pukul 12.30 WIT. Kehadiran Ketua DPRK menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan keagamaan sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, memperkuat Ukhuwah, menebarkan rahmat untuk membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang Damai dan Bermartabat.”

Bagi Ebzon Sembai, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali menghayati nilai-nilai keteladanan beliau, khususnya dalam membangun kehidupan yang penuh persaudaraan, kasih sayang, kedamaian, dan saling menghormati.

Sebagai Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon juga menempatkan kegiatan keagamaan seperti ini sebagai bagian penting dalam memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai ukhuwah dan toleransi diharapkan terus terpelihara sehingga kehidupan masyarakat Kepulauan Yapen tetap berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis.

Rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H meliputi pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, prakata Ketua Panitia, sambutan-sambutan, hikmah Maulid Nabi dan doa, istirahat, serta penutup.

Melalui momentum tersebut, Ketua DPRK Kepulauan Yapen mengajak agar semangat keteladanan Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, serta bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang damai dan bermartabat.(GM)