Kategori: Lampung Utara

​BUKIT KEMUNING -(deklarasinews.com)- Dalam upaya memperkuat koordinasi pemerintahan dan menjalin kedekatan emosional dengan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menyelenggarakan agenda Kunjungan Kerja dan Silaturahmi yang dipusatkan di Kelurahan Bukit Kemuning pada Rabu, 4 Februari 2026.

​Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah tertinggi, yakni Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H. Kehadiran duet pemimpin ini juga diikuti oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lampung Utara, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan jemput bola aspirasi di tingkat akar rumput.

​Fokus Utama Kunjungan

​Kunjungan kerja ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi realisasi program pembangunan dan menyerap kebutuhan mendesak masyarakat. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan meliputi:

​Evaluasi Infrastruktur Lokal: Meninjau langsung kondisi fasilitas umum di wilayah Bukit Kemuning guna memastikan program perbaikan jalan dan drainase berjalan sesuai target.

​Peningkatan Pelayanan Publik: Bupati menekankan agar setiap OPD memastikan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

​Penguatan Sinergitas Desa-Kabupaten: Membangun komunikasi dua arah antara Pemerintah Kelurahan/Desa dengan jajaran dinas terkait untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan tahun 2026.

​Pesan Kepemimpinan

​Dalam sambutannya di atas podium, Bupati Hamartoni Ahadis menyampaikan apresiasinya atas dukungan masyarakat Bukit Kemuning terhadap program-program pemerintah. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Lampung Utara sangat bergantung pada silaturahmi yang terjaga dan partisipasi aktif warga dalam menjaga hasil-hasil pembangunan.

​”Kehadiran kami bersama seluruh jajaran OPD di sini bertujuan untuk mendengar, melihat, dan merasakan langsung apa yang menjadi harapan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan yang kami ambil benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan warga di Bukit Kemuning,” ujar Bupati.

​Daftar Kehadiran dan Partisipan

​Acara yang berlangsung khidmat di bawah tenda besar ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, di antaranya:

​Unsur Pimpinan Daerah: Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara.

​Pejabat OPD: Kepala Dinas, Kepala Badan, dan jajaran sekretariat kabupaten.

​Tokoh Masyarakat: Para tokoh adat, tokoh agama, serta pemuda setempat yang menjadi pilar kerukunan di Bukit Kemuning.

​Aparat Kecamatan & Kelurahan: Camat Bukit Kemuning beserta jajaran Lurah dan Kepala Desa se-kecamatan.

​Kesimpulan

​Kegiatan ini ditutup dengan sesi dialog interaktif dan ramah tamah. Melalui kunjungan kerja ini, Pemkab Lampung Utara berharap dapat memangkas jarak komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat, sehingga visi mewujudkan Lampung Utara yang lebih maju dan sejahtera dapat tercapai secara inklusif. (zainal)

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Akses jalan utama AK Gani atau yang lebih terkenal dengan jalan Pabrik Ateng menghubungkan Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara menuju perbatasan Kabupaten Way Kanan ( Desa Bongkay kecamatan Banjit) kini menjadi keluhan utama warga. Pasalnya, jalan strategis tersebut diduga telah terlupakan dari program perbaikan pemerintah selama puluhan tahun, Selasa 13 Januari 2026.

​Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi aspal sudah hampir tidak terlihat, menyisakan lubang-lubang dalam dan tumpukan batu yang membahayakan pengendara. Kondisi ini diperparah saat musim hujan, di mana jalanan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sehingga menjadikan ​Akses Ekonomi Terhambat: Jalan ini merupakan urat nadi bagi petani dan pedagang yang mendistribusikan hasil bumi antar kabupaten.

​Risiko Keselamatan: Sering terjadi kecelakaan tunggal akibat pengendara yang mencoba menghindari lubang atau tergelincir di jalan yang rusak berat.

​Warga setempat merasa wilayah mereka dianaktirikan karena pembangunan infrastruktur di daerah lain terus berjalan, sementara Jalan AK Gani seolah luput dari pantauan dinas terkait.

​”Kami merasa jalan ini seperti jalan tak bertuan. Sudah puluhan tahun kondisinya begini-begini saja. Padahal ini jalan utama penghubung antar kabupaten,” ujar salah satu warga setempat yang rutin melintasi jalur tersebut.

​​Masyarakat Kelurahan Bukit Kemuning mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara maupun Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan peninjauan lokasi. Mereka berharap perbaikan jalan ini masuk dalam skala prioritas anggaran tahun 2026 agar mobilitas warga kembali normal dan ekonomi daerah meningkat.(zainal)

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni, M.Si, memimpin langsung Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan kunjungan kerja Gubernur Lampung serta pembahasan sejumlah isu strategis daerah, yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lampung Utara, Jumat (23/5)

Rapat ini merupakan langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam menyambut kedatangan Gubernur Lampung yang dijadwalkan pada 2 Juni 2025, sekaligus sebagai forum penting untuk membahas dua persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kerusakan infrastruktur jalan dan sengketa pertanahan.

Fokus Bahasan: Jalan Rusak dan Sengketa Lahan

Dalam arahannya, Bupati Hamartoni menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Forkopimda dan seluruh perangkat daerah guna menyukseskan kunjungan Gubernur sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan.

“Kunjungan Bapak Gubernur merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga, serta menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat secara langsung,” ujar Bupati.

Isu pertama yang disorot adalah kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan batu bara yang melebihi kapasitas muatan (over tonase). Bupati menyatakan bahwa hal ini bukan hanya berdampak pada kondisi infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat serta menghambat aktivitas ekonomi.

“Kita harus mencari solusi menyeluruh, mulai dari pengaturan lalu lintas, penegakan hukum terhadap pelanggaran tonase, hingga mendorong kontribusi perusahaan tambang dalam perbaikan jalan,” tegasnya.

Isu kedua adalah sengketa lahan, terutama di kawasan Kimal, Kecamatan Kotabumi Utara, serta beberapa Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlaku namun belum ada kepastian hukum. Menurut Bupati, persoalan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya minta agar semua pihak, termasuk BPN dan aparat penegak hukum, segera melakukan koordinasi intensif agar penyelesaian berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.

Arahan Strategis Bupati:

1. Seluruh OPD diminta menyiapkan data dan laporan capaian pembangunan untuk disampaikan kepada Gubernur.
2. Dinas Perhubungan bersama Satlantas diminta mengkaji ulang jalur angkutan berat, termasuk pembatasan waktu operasional atau penggunaan jalur alternatif.
3. Dinas PUPR diminta menyusun daftar prioritas perbaikan jalan dan mengusulkan program padat karya untuk melibatkan masyarakat.
4. Badan Kesbangpol dan Satpol PP diminta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan.
5. Seluruh camat diminta mengawal isu-isu strategis di wilayahnya dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda, antara lain:

Kapolres Lampung Utara, AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si.

Dandim 0412/Lampung Utara, Letkol Inf Hery Eko Prabowo (atau perwakilan)

Kakimal Lampung, Letkol Marinir Herman Sobli

Kajari Lampung Utara, Hendra Syarbaini, S.H., M.H.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Muhammad Yusrizal, S.T.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, M.M.

Kepala Badan Kesbangpol, Drs. Matsoleh, M.M.

Kepala Dinas Kominfo, Gunaido Uthama, S.IP., M.H.

Kepala BPKAD, Michael Saragih

Kasat Pol PP, Hairul Anwar

Para kepala OPD terkait lainnya

Para peserta rapat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan. Dengan kerja sama lintas sektor yang solid, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis bahwa persoalan infrastruktur dan pertanahan dapat segera diatasi, serta kunjungan Gubernur dapat membawa dampak positif bagi daerah.

“Kita ingin Gubernur melihat secara langsung keseriusan kita dalam membangun daerah serta mendengar aspirasi masyarakat. Ini adalah momentum sinergi yang tidak boleh disia-siakan,” pungkas Bupati.

Seluruh hasil rapat akan dirangkum dalam laporan teknis sebagai bahan koordinasi resmi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.