Bukan Sekadar Dokumen, RPKD Yapen Ditargetkan Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang mampu menghadirkan solusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen RPKD yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tim ahli dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Adi S. Subandrio, S.AP., MPA dan Amirudin, S.IP., Master of Economics of Development. FGD ini menjadi tahapan penting untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi dokumen sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan serius, terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025 dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat mencapai 28 persen. Angka tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh sebab itu, keberadaan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 sangatlah penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujar Roi Palunga.

Menurutnya, dokumen RPKD harus mampu mengintegrasikan berbagai upaya penanganan kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Wabup Roi juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Lebih dari itu, setiap strategi dan program yang dirumuskan harus dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Kepulauan Yapen, Justly Tanawani, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut diarahkan melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Strategi ini juga diharapkan selaras dengan pelaksanaan program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Justly menjelaskan, proses penyusunan dokumen telah melalui tahapan observasi dan wawancara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada 15–18 September 2026.

Penyampaian laporan akhir melalui FGD ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan dokumen, menghimpun masukan dan rekomendasi dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

Setelah tahapan penyempurnaan laporan akhir, proses selanjutnya adalah penetapan dokumen melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan ditindaklanjuti setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Melalui penyusunan RPKD ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dan terintegrasi, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yapen.

Jelang Penilaian Adipura, Lurah Plaju Ulu Pimpin Aksi Gotong Royong Bersama RT/RW

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Palembang sekaligus menyambut Penilaian Adipura Kota Palembang, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, menggelar kegiatan gotong royong bersama pada Jumat (20/11/2026).

Kegiatan gotong royong tersebut dipimpin langsung oleh Lurah Plaju Ulu, didampingi Sekretaris Lurah, Babinsa Plaju Ulu dan staf kelurahan, serta melibatkan para Ketua RW dan RT se-Kelurahan Plaju Ulu.

Adapun kegiatan diawali dari Jalan D.I. Panjaitan, dengan titik lokasi sepanjang kawasan Simpang Kayu Agung hingga Simpang Sentosa, Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang.

Aksi gotong royong ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan terhadap program unggulan Wali Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belagak.

Selain sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dalam menghadapi penilaian Adipura, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kekompakan antara pihak kelurahan dengan para Ketua RT dan RW.

Dalam keterangannya, Lurah Plaju Ulu menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong tidak semata-mata dilakukan untuk menyambut penilaian Adipura Kota Palembang, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan dan sinergi antara pemerintah kelurahan dengan seluruh perangkat RT/RW.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan harus terus ditumbuhkan dan dijadikan budaya bersama di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat Kelurahan Plaju Ulu semakin peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan, sehingga tercipta kawasan permukiman yang sehat, bersih, asri, dan tertata.

Gotong royong bukan sekadar membersihkan lingkungan, tetapi juga mempererat persaudaraan dan membangun kebersamaan demi mewujudkan Plaju Ulu yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. (Ags)

“Kalau Beregu Kompak, Kalau Perorangan Percaya Diri”: Pak CIK Parosil Bakar Semangat Atlet Porprov

LAMBAR -(deklarasinews.com)-  Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus yangvakrab disapa Pak Cik, menyambangi kontingen Lampung Barat yang berlaga di Porprov Lampung X 2026.

Silaturahmi dikemas lewat Ngupi Debingi di Agam Medam, Kemiling, Bandar Lampung, Kamis malam (19/11/2026).

Parosil didampingi Kepala Disporapar Bernaria, Kepala Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan Muhammad Henry Faisal, serta Kepala BKAD Sumadi. Rombongan disambut Ketua Umum KONI Lampung Barat M. Irfan Fadhilah Mabsus.

Di hadapan atlet, pelatih dan official, Parosil menegaskan target Lampung Barat adalah menembus lima besar. Ia meminta seluruh kontingen meyakini target tersebut dengan optimisme.

“Kuncinya satu, kompak saja. Kalau beregu, kompak. Kalau perorangan, percaya diri,” ujar Parosil.

Ia menyebut lawan belum tentu selalu dalam kondisi terbaik. Rasa percaya diri akan menjadi pembeda dalam pertandingan. Atlet yang bahagia, menurutnya, akan lebih mudah tampil optimal.

Parosil meminta atlet maupun pelatih untuk menyiapkan strategi terbaik, sementara official dan panitia menjaga soliditas dan pelayanan kontingen.

Menurut Parosil, olahraga bukan hanya soal medali. Olahraga juga menjadi sarana silaturahmi, ajang menunjukkan prestasi, sekaligus mengharumkan nama daerah.

Lampung Barat mengirim 311 orang pada Porprov X 2026, terdiri dari 239 atlet, 44 pelatih dan 28 panitia yang mengikuti 22 cabang olahraga.

Dari pertandingan yang sudah dilakukan, atlit Lampung Barat saat ini sudah meraih dua medali  perunggu.

Dua medali perunggu itu dari juara 3 Cabang Olahraga panjat tebing, perunggu pertama dari kategori tim bulder campuran dan perunggu kedua dari kategori Boulder tim putra.

Porprov Lampung X 2026 berlangsung pada 18-28 November 2026 di Bandar Lampung. Pembukaan digelar di Stadion Mini Kalpataru, Kemiling, Rabu malam (18/11/2026).

Ajang ini diikuti lebih dari 5.300 atlet dari 15 kabupaten/kota, mempertandingkan 32 cabang olahraga dan 652 nomor pertandingan di 27 venue.(andri)

Pemda Yapen Siapkan Skema Bisnis Rumput Laut, Hasil Panen Petani Ditargetkan Terserap Pasar

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan skema pengembangan usaha rumput laut dengan melibatkan kelompok pembudidaya, BUMD, perbankan, dan mitra usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil panen petani terserap pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi bersama perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jumat (20/11/2026), yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kepulauan Yapen, Januaris Lermatan.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Pj Sekretaris Daerah Cyfrianus Y. Mambay, Pimpinan Perusda Yamama, Plt. Kepala Dinas Perikanan, Asisten I Setda, serta Kabag Perekonomian Daerah Setda.

Dalam pertemuan itu, Januaris Lermatan menyampaikan bahwa rumput laut merupakan salah satu potensi unggulan Kepulauan Yapen yang perlu dikelola secara serius. Karena itu, diperlukan masukan terkait kebijakan dan pola pengelolaan agar pengembangan komoditas tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pembudidaya.

Perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Irwanto, menjelaskan bahwa rumput laut jenis Cottonii yang dikembangkan di Kepulauan Yapen memiliki prospek pasar yang strategis karena menjadi bahan baku industri dan memiliki permintaan yang tinggi.

Ia menyebutkan, promosi rumput laut Yapen telah dilakukan sejak 2025. Namun, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi, melainkan harus diikuti kepastian pasar dan penyerapan hasil panen secara berkelanjutan.

Menurut Irwanto, persoalan utama yang perlu diselesaikan saat ini adalah produksi petani yang belum terhubung secara optimal dengan pasar. Untuk itu, diperlukan kepastian pembelian, konsolidasi kelompok pembudidaya, serta sistem pemasaran yang konsisten.

Berdasarkan hasil asesmen sementara, terdapat 13 kelompok pembudidaya rumput laut, masing-masing enam kelompok di Sarwandori dan tujuh kelompok di Ampimoi, dengan total produksi tercatat sekitar 3,9 ton rumput laut basah. Angka tersebut masih memerlukan validasi lebih lanjut.

Untuk pengembangan tahun 2027, peningkatan volume produksi akan disesuaikan dengan hasil uji budidaya dan kebutuhan pasar. Irwanto juga mendorong adanya kesepakatan antarpihak, termasuk pengelola usaha dan dukungan pembiayaan perbankan, sehingga sistem produksi hingga transaksi dapat berjalan secara terintegrasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyatakan bahwa potensi rumput laut di daerah ini dapat berkembang luar biasa apabila seluruh pihak memiliki keseriusan dan komitmen untuk membangun kerja sama.

“Saya lihat kalau kita betul-betul serius memperhatikan ini, maka petani rumput laut kita akan berkembang dengan luar biasa,” ujar Roi.

Ia juga menanggapi target produksi yang dipaparkan pihak Kemendes. Menurutnya, target 14 ton pada Januari 2027 dapat dicapai apabila seluruh pihak berkolaborasi dan menjalankan peran masing-masing.

Roi turut mendorong pembentukan rantai pasok yang jelas, mulai dari hasil panen petani yang ditampung melalui BUMKAM, kemudian disalurkan kepada Perusda Yamama, hingga diteruskan kepada Bahari Agro sebagai mitra usaha.

Ia berharap pihak-pihak terkait dapat segera membangun kesepakatan kerja sama melalui nota kesepahaman atau MoU agar terdapat kepastian dan komitmen dalam pelaksanaan pengembangan usaha rumput laut tersebut.

“Kita berharap ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dibuat antara teman-teman dari Perusda dan teman-teman dari Agro. Mungkin ada MoU yang dibuat sehingga bisa mengikat kedua belah pihak,” ungkapnya.

Menurut Roi, adanya dukungan dan kepastian penyerapan hasil panen akan membuat masyarakat pembudidaya semakin bersemangat mengembangkan usaha rumput laut.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, menekankan pentingnya pembinaan dan penguatan peran BUMD dalam mengonsolidasikan hasil produksi masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa hasil panen petani perlu dihimpun melalui BUMD agar rantai pasokan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian penampungan maupun pemasaran.

Cyfrianus juga menegaskan bahwa mekanisme kerja sama tersebut perlu dituangkan dalam MoU sehingga prosedur pelaksanaan, mulai dari pembinaan hingga penyaluran hasil produksi, dapat berjalan secara jelas dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi ini, Pemkab Kepulauan Yapen berharap pengembangan rumput laut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga didukung sistem bisnis yang terarah, kepastian pasar, serta pembiayaan yang memadai.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, Kemendes, BUMD, perbankan, mitra usaha, dan kelompok pembudidaya, rumput laut diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mulai 2027, Pemkab Yapen Beralih ke SP2D Online, OPD Diminta Siapkan SDM

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mempersiapkan penerapan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada Tahun Anggaran 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur yang menangani administrasi keuangan dan pencairan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Pj Sekda menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online akan menjadi perubahan dalam sistem administrasi pencairan dana pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, penggunaan SP2D secara manual atau offline tidak lagi diterapkan.

Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan pelatihan SP2D Online pada pekan depan. Ia meminta seluruh kepala OPD mengoordinasikan keikutsertaan kepala subbagian program, kepala subbagian keuangan, serta bendahara untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, pelatihan ini penting agar seluruh aparatur yang terlibat memahami mekanisme dan teknis penggunaan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh pada 2027.

“Ini kelihatannya mudah, tetapi saya pikir harus perlu dilatih lagi karena membutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam mengunggah setiap dokumen. Kalau jaringan terganggu dan lain sebagainya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini akan dilatih bersama pada minggu depan,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan penerapan SP2D Online tidak hanya bergantung pada penggunaan sistem, tetapi juga kesiapan dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Karena itu, partisipasi kepala OPD, bagian program, bagian keuangan, dan bendahara menjadi perhatian penting.

Pj Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti pelatihan dengan serius sehingga proses peralihan dari sistem manual menuju sistem online pada Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Ajang Belanja Produk Lokal, Lestarikan Budaya: Kriya Jemari 2026 Siap Hadir di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya media, influencer, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif, untuk bersama-sama menyukseskan Pameran Kriya Jemari 2026 yang akan berlangsung pada 26–29 November 2026 di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung.

Ajakan tersebut disampaikan Batin Wulan, sapaan akrab Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza dalam konferensi pers Kriya Jemari 2026 yang digelar di Mahan Agung, Kamis (19/11/2026).

Mengusung tema ‘Menjalin Rasa Kriya Nusantara’, Kriya Jemari 2026 menjadi wadah untuk mempertemukan kekayaan kriya dan wastra Nusantara dalam ruang kreativitas, budaya, dan kolaborasi. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan hasil kerajinan, tetapi juga memperkenalkan cerita, nilai sejarah, serta identitas budaya yang melekat pada setiap karya.

Batin Wulan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Jemari merupakan salah satu upaya Dekranasda Provinsi Lampung dalam mendukung perajin lokal dan pelaku UMKM agar semakin berkembang serta memiliki kesempatan memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat luas.

Menurutnya, warisan budaya tidak cukup hanya dijaga dan disimpan, tetapi perlu terus dikembangkan melalui kreativitas dan inovasi sehingga memiliki nilai tambah, baik dari sisi seni maupun ekonomi.

“Bagaimana warisan budaya yang kita miliki ini tidak hanya menjadi legacy, tetapi juga menjadi karya yang terus dikreasikan, diberdayakan, dan diberikan sentuhan-sentuhan baru sehingga memiliki nilai tambah bagi para perajin kita,” ujarnya.

Ia berharap produk kriya dan wastra dari Lampung dapat semakin dikenal, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga mampu menembus pasar mancanegara.

Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebagai ikon Kriya Jemari 2026. Penetapan tersebut didasarkan pada potensi kerajinan, kekayaan tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Tanggamus, termasuk produk tenun, sulam, dan berbagai kerajinan yang memiliki nilai estetika serta filosofi budaya.

Selain menampilkan produk unggulan dari kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Kriya Jemari 2026 juga akan menghadirkan lima peserta dari luar daerah. Kehadiran peserta dari berbagai daerah tersebut diharapkan semakin memperkaya ragam karya sekaligus membuka peluang kolaborasi antardaerah.

Berbagai kegiatan turut disiapkan untuk memeriahkan pameran, di antaranya pameran kriya dan wastra Nusantara, peragaan busana (fashion show), talkshow kreatif, literasi keuangan, pertunjukan seni dan budaya, serta zona kuliner yang akan menghadirkan produk kuliner khas Lampung.

Batin Wulan juga menjelaskan, penyelenggaraan tahun ini tetap mengedepankan kenyamanan pengunjung. Karena itu, jumlah stan yang disediakan disesuaikan dengan kapasitas tempat agar pengunjung dapat menikmati pameran sekaligus mengenal lebih dekat produk-produk yang ditampilkan para perajin.

Ia juga menyampaikan bahwa  saat ini persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 90 persen. Meski demikian, koordinasi dan pematangan berbagai aspek teknis akan terus dilakukan hingga hari pelaksanaan.

Dalam kesempatan tersebut, Batin Wulan secara khusus mengajak media partner, influencer, selebgram, duta pariwisata dan ekonomi kreatif, serta para pelaku UMKM untuk turut mempromosikan kegiatan melalui berbagai platform media sosial.

Menurutnya, publikasi melalui media sosial memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk mengunjungi pameran.

“Kami memohon dukungan dan kerja sama rekan-rekan media partner, influencer, para duta, serta pelaku UMKM untuk bersama-sama mempublikasikan Kriya Jemari 2026. Sebuah kegiatan tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus bergerak bersama agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Kriya Jemari 2026 merupakan bentuk kolaborasi antara Dekranasda Provinsi Lampung, perangkat daerah terkait, sponsor, panitia, dan berbagai komunitas kreatif. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan ruang promosi dan kesempatan lebih luas bagi perajin serta pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Melalui Kriya Jemari 2026, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dekranasda berharap pelestarian warisan budaya dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kreatif, sekaligus mendorong produk kriya dan wastra lokal agar semakin berdaya saing.

“Kriya Jemari 2026 bukan hanya tentang karya yang dihasilkan oleh tangan, tetapi tentang rasa, cerita, identitas, dan kebanggaan yang dirajut menjadi satu dalam keberagaman Nusantara,” pungkasnya. (Red)

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) agar tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) dan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan nasional.

“Melalui penguatan Aslinmas dan program Masdarkum, kita ingin Linmas bekerja lebih efektif, terkoordinasi, profesional, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Kehadiran program ini juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke desa-desa,” kata Gubernur Mirza saat menghadiri kegiatan Penguatan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka Masyarakat Sadar Hukum di Gedung Pusiban, Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Mirza mengatakan, Linmas memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat karena menjadi unsur yang bersentuhan langsung dengan warga. Selama ini, anggota Linmas turut membantu menjaga keamanan dan ketertiban, menyosialisasikan berbagai program pemerintah, hingga menjadi pihak pertama yang hadir ketika terjadi kebakaran, bencana, maupun gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Meski memiliki kontribusi besar, Gubernur Mirza menilai keberadaan Linmas selama ini belum sepenuhnya ditopang organisasi yang mampu menghimpun aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kapasitas anggotanya. Karena itu, pembentukan Aslinmas diharapkan menjadi wadah koordinasi sekaligus memperkuat profesionalitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota Linmas di seluruh Indonesia.

Menurut Gubernur Mirza, penguatan Aslinmas juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan keadilan hukum. Melalui Masdarkum, anggota Linmas diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.

Ia menilai program tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya agenda ketujuh mengenai penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Penguatan kesadaran hukum dari tingkat desa dinilai penting agar kehadiran negara dan aparat penegak hukum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza juga mengungkapkan bahwa jumlah anggota Satlinmas dan unsur pendukung di Lampung telah mencapai sekitar 88.000 orang berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat. Ia meminta para bupati dan wali kota mengonsolidasikan dukungan agar potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat ketertiban, perlindungan, dan kesadaran hukum masyarakat.

Lampung dipilih sebagai lokasi percontohan Masdarkum sebelum program tersebut diterapkan secara lebih luas di seluruh Indonesia pada 2027. Gubernur Mirza meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberikan dukungan penuh karena keberhasilan pelaksanaan percontohan di Lampung akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan program di tingkat nasional.

Gubernur Mirza juga turut mendorong kader Masdarkum menjadi penggerak berbagai program pembangunan berbasis desa, seperti gerakan memilah sampah, budi daya ikan tematik, usaha ayam petelur, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dengan demikian, keberadaan Linmas tidak hanya berorientasi pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, menjelaskan bahwa Masdarkum merupakan sistem kewaspadaan dini berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari program Jaga Desa Kejaksaan. Melalui program ini, sebanyak 2.651 kader yang berasal dari anggota Linmas akan disiapkan untuk mewakili desa dan kelurahan di seluruh Lampung.

Para kader tersebut akan mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman hukum, pengamatan kondisi sosial, serta kemampuan teknologi informasi. Mereka nantinya mencatat berbagai perkembangan dan persoalan di lingkungan masing-masing setiap hari melalui aplikasi yang telah disiapkan Kejaksaan.

Danang menegaskan, kader Masdarkum tidak dibentuk sebagai aparat penegak hukum, penyelidik, ataupun penyidik. Mereka bertugas secara sukarela untuk mengamati, mengumpulkan, dan menyampaikan informasi mengenai kondisi masyarakat agar dapat dianalisis oleh jajaran kejaksaan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

Pelatihan kader dijadwalkan berlangsung pada 24–26 November 2026 secara serentak di 15 kabupaten/kota dengan lebih dari 90 kelas. Peserta akan mengikuti seleksi berdasarkan sejumlah persyaratan, antara lain batas usia maksimal 45 tahun, kemampuan menggunakan teknologi informasi, serta kepemilikan perangkat komunikasi sesuai standar yang ditentukan.

Kejaksaan juga akan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kader yang dinyatakan lulus pelatihan. Mereka akan memperoleh sertifikat, sementara kualitas informasi yang dihimpun akan diuji melalui wawancara terhadap dua responden di setiap desa atau kelurahan, dengan supervisi pada 10 persen desa atau kelurahan setiap bulan.

Evaluasi awal program direncanakan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Pada 28 Desember mendatang, Kejaksaan bersama para pemangku kepentingan akan menggelar forum diskusi kelompok (FGD) untuk mengevaluasi informasi yang terkumpul, sekaligus merumuskan perbaikan pelaksanaan program.

Selain memperkuat kesadaran hukum, Pemprov Lampung juga mendorong agar Aslinmas dan Masdarkum memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya. Gubernur Mirza menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan kolaborasi dengan Perum Bulog melalui program Rumah Pangan Kita (RPK), Bank Lampung, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta mitra strategis lainnya.

Melalui kerja sama tersebut, anggota Linmas berpeluang mendapatkan akses pemberdayaan usaha, termasuk program KUR dari Bank Lampung, dukungan pembiayaan dari BSI, serta program Mekaar dari PNM. Kolaborasi dengan Bulog juga diarahkan untuk mendorong anggota menjadi bagian dari jaringan usaha RPK sehingga penguatan tugas sosial berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan.

Kegiatan penguatan Aslinmas tersebut juga dihadiri Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra, Ketua DPD Aslinmas Provinsi Lampung Muhammad Firsada, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, jajaran Kejaksaan Negeri se-Lampung, serta perwakilan Bank Lampung, Bulog, PNM, BSI, PLN, Bukit Asam, dan Pelindo. Dalam kesempatan yang sama, Plh. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Cakra Suyana Eka Putra menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, materi pelatihan yang praktis, pendekatan humanis, serta kesiapan teknis agar pelaksanaan Masdarkum berjalan efektif dan tepat sasaran.

Melalui penguatan Aslinmas dan pelaksanaan Masdarkum, Pemprov Lampung berharap jangkauan pelayanan hukum semakin dekat dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dan penanganan persoalan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota Linmas untuk mewujudkan Lampung yang aman, tertib, dan sejahtera.(Red)

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul

JATI AGUNG -(deklarasinews.com)- Pengembangan benih unggul menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pendapatan petani.

Upaya tersebut mulai diperkuat melalui kehadiran Green Innovation Laboratory Kebun Perbenihan yang diresmikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lahan PTPN VII Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kamis (19/11/2026).

Peresmian tersebut dilakukan bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melalui prosesi pengguntingan pita. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan benih secara simbolis oleh Menko Pangan kepada perwakilan petani setempat.

Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), laboratorium yang dikelola Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) ini disiapkan sebagai pusat riset, pengembangan, dan inovasi teknologi perbenihan.

Keberadaannya diharapkan dapat menghasilkan benih berkualitas yang mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertanian.

Tidak sekadar menjadi tempat pembibitan, fasilitas ini juga diarahkan sebagai pusat penelitian dan pengujian untuk memastikan mutu benih sebelum dikembangkan secara lebih luas. Pengujian tersebut mencakup daya kecambah, kemurnian, kualitas, hingga kemampuan benih beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan karakteristik lahan pertanian.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, laboratorium tersebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan bibit unggul berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa, kopi, kakao, cengkih, lada, hingga aren.

Pengembangan varietas unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, khususnya petani.

Ia mencontohkan komoditas kakao yang produktivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dengan dukungan penelitian dan pengembangan varietas unggul, hasil panen yang sebelumnya sekitar 2 ton per hektare diharapkan dapat ditingkatkan hingga 5-6 ton per hektare.

“Bagaimana kita bisa mengembangkan bibit unggul sehingga dalam tiga tahun sudah berbuah. Cokelat misalnya, kalau hanya 2 ton satu hektare, itu berat, petaninya tidak ada untung. Bagaimana satu hektare bisa menghasilkan 5-6 ton? Di Thailand dan Vietnam itu diteliti, ada varietas unggul,” ujar Zulhas saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan riset yang berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan menghasilkan benih unggul sendiri agar tidak terus bergantung pada produk impor.

“Mari kita buat suatu tempat yang lebih bagus. Saya berharap bibit-bibit yang dihasilkan ke depan merupakan produk kita sendiri, bukan dari impor,” tegasnya.

Selain pengembangan teknologi perbenihan, dukungan terhadap kegiatan penelitian juga diperkuat melalui penyerahan bantuan 2 ton pupuk non-subsidi (non-SPK) dari PT Pupuk Indonesia kepada UIMandiri. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan penelitian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Lebih jauh, pengembangan benih berkualitas diharapkan memberikan dampak terhadap ketersediaan komoditas pangan lokal, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga berbagai hasil pertanian lainnya. Peningkatan produksi dari sektor hulu menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian laboratorium ini juga berpeluang dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu bahan baku pangan, termasuk aspek keamanan dan kualitas produk yang dibutuhkan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Sejalan denggan itu, keberadaan Green Innovation Laboratory tidak hanya diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem ketahanan pangan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan benih hingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.(Red)

Hari Kakao Indonesia ke-14 Digelar di Pesawaran, Perkuat Sinergi Pengembangan Kakao Nasional

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” ini berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan. Kamis, (19/11/2026).

Kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Kabupaten Pesawaran untuk memperkenalkan potensi kakao daerah sekaligus mengambil bagian dalam upaya mengembalikan kejayaan komoditas kakao Indonesia. Terlebih, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Pesawaran.

Peringatan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.

Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.

Ia juga menjelaskan, pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.

Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola, dan penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.

Ia juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Menurutnya, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terlebih ketika panen berlangsung pada musim hujan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak pada harga jual di tingkat petani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan untuk menjaga harga komoditas di tingkat petani.

Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pembibitan. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan peneliti dalam menghadirkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.

“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026 cabang olahraga (cabor) e-sport yang berlangsung di Chandra Mall, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).

Porprov E-Sport Lampung 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2026 dengan nomor pertandingan yang diperlombakan, yakni Mobile Legends, Free Fire, Honor of Kings (HOK), PUBG, dan eFootball, dengan melibatkan sekitar 202 atlet dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data, Mobile Legends diikuti 14 kontingen dengan 70 peserta, Honor of Kings diikuti enam kabupaten/kota dengan 30 peserta, Free Fire diikuti 12 kabupaten/kota dengan 48 peserta, PUBG diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 36 peserta, serta eFootball diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 18 peserta.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia olahraga. E-sport menjadi salah satu cabang olahraga yang berkembang pesat dan membutuhkan kemampuan berpikir cepat, konsentrasi, ketelitian, strategi, serta kemampuan mengambil keputusan.

Menurutnya, e-sport bukan sekadar aktivitas bermain gim, tetapi juga membutuhkan kerja sama tim, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan diri.

“Kehadiran e-sport dalam ajang Porprov X Lampung Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk adaptasi dunia olahraga terhadap perkembangan zaman sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, kreativitas, dan potensi diri secara positif dan produktif,” ujarnya.

Ia berharap perkembangan e-sport di Lampung dapat diimbangi dengan pembinaan karakter dan penguatan literasi digital. Dengan demikian, para atlet tidak hanya memiliki kemampuan bermain yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi etika, disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas.

Batin Wulan juga mengingatkan para atlet agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi serta tidak mengesampingkan pendidikan.

Menurutnya, prestasi di bidang e-sport dapat menjadi bekal bagi generasi muda, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Saya berharap seluruh atlet dari kabupaten/kota dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menerapkan strategi yang matang, menjaga kekompakan tim, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung,” katanya.

Ia juga berpesan agar para atlet menjadikan Porprov sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, membangun solidaritas, dan membawa nama baik daerah masing-masing.

“Prestasi tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses dan konsistensi. Karena itu, saya berharap adik-adik terus berlatih dan mengembangkan kemampuan agar ke depannya dapat meraih prestasi yang lebih tinggi, bahkan bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Provinsi Esports Indonesia (ESI) Lampung Rakha Harasta menyampaikan bahwa atlet e-sport Lampung telah menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menyebutkan, atlet binaan ESI Kota Bandar Lampung dari SMA Xaverius Pahoman berhasil meraih juara pertama Liga Esports Nasional tingkat pelajar. Prestasi tersebut juga membuka kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh beasiswa dari 12 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI).

Selain itu, atlet Universitas Lampung juga berhasil meraih juara pertama Liga Mahasiswa pada nomor pertandingan Honor of Kings.

Menurut Rakha, capaian tersebut menunjukkan bahwa e-sport dapat berjalan beriringan dengan dunia pendidikan dan menjadi salah satu jalur pengembangan prestasi generasi muda.

Ia berharap pembinaan atlet e-sport dapat diperluas melalui kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, sehingga semakin banyak bibit atlet potensial yang dapat dikembangkan.

Rakha juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga sikap dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ESI Lampung tidak menghendaki adanya perilaku saling mencemooh maupun penggunaan kata-kata tidak pantas dalam pertandingan.

Melalui penyelenggaraan Porprov X Lampung 2026 cabang e-sport ini, diharapkan semakin terbuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga elektronik sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional dan internasional.