Pemkab Yapen Luncurkan 4 Dokter Spesialis, Targetkan Kenaikan Tipe RSUD dari D ke C

YAPEN -(deklarasinews.com)- Ratusan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen mengikuti Apel Gabungan ASN Jumat Pagi di halaman kantor Bupati Kepulauan Yapen. Jumat 16/05/2025. Apel ini juga dihadiri secara langsung oleh wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Erny Tania serta Para Pimpinan OPD, Jumat (16/5/2025.

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir. Edi N Mudumo, M.Si., selaku Pembina Apel  dalam amanatnya mengatakan atas nama pimpinan, dirinya diminta untuk memimpin apel, kepada pimpinan OPD diharapkan segera menyelesaikan setiap tugas tugas yang diberikan oleh pimpinan, selain itu hari ini akan di tandatangani dokumen Rencana pembangunan jangka menengah periode 2024 2029 di gedung DPRK, selain itu untuk menjadi pemberitahuan bahwa telah dilounching 4 spesial dokter kita sebagai prasyarat dasar untuk meningkatkan type rumah sakit dari Type D ke Type C sehingga dimohon dukungan semua pihak agar pelayanan rumah sakit menjadi pelayanan yang prima di Kabupaten Kepulauan Yapen.

4 Dokter yang di Launching adalah Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Kandungan, Dokter Spesialis Paru, dan Dokter Spesialis Radiologi.(GM)

Pantau Pelayanan Pengobatan Gratis, Sekda Tubaba Manfaatkan Program Tubaba Q Sehat

TUBABA –(deklarasinews.com)- Pentingnya Kesehatan Bagi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), melalui Dinas Kesehatan beserta Puskesmas se- Kecamatan Kembali Melaksanakan Program Tubaba Q Sehat Program ini merupakan Program Pemerintah guna memberikan Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan secara Gratis Kepada Masyarakat Tubaba.

Yang mana kegiatan ini sudah berjalan Tiga  bulan sejak tanggal 20/03/2025 lalu. Kegiatan ini dilakukan secara Mobile dan serentak di seluruh kecamatan,antara lain berlangsung di Tiyuh Bojong Dewa, Kecamatan Pagar Dewa. Kamis (15/05/2025).

Dikatakan Penjabat Sekretaris (Pj sekda) Tubaba Perana Putera, SH.,MH. Saat meninjau langsung Pelaksanaan Pelayanan dan Pengobatan secara Gratis, ini merupakan Program Bupati Tubaba dalam bentuk kepedulian pemerintah dan cinta terhadap masyrakat tubaba dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis,”Ujarnya

Pelayanan Pemeriksaan Ini mencakup berbagai aspek kesehatan, Program ini juga terbuka untuk seluruh warga Tubaba mulai dari bayi baru lahir hingga bagi masyrakat yang sakit ringgan,

“Masyrakat dapat melakukan periksa kesehatan dan pengobatan secara gratis cukup hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dapat memanfaatkan pelayanan pengobatan secara gratis yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Tubaba,”Ujarnya

Turut hadiri pada kegiatan tersebut, Pj. Sekda Tubaba, Kepala Dinas Kesehatan, UPTD Puskesemas Bujong Dewa Camat Pagar Dewa, dan seluruh tamu undangan terkait. (Mar)

Gubernur Lampung Tegaskan Partisipasi Warga Kunci Sukses Platform LampungIn

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Red).

Gubernur Herman Deru Serahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani Sawit di Sumsel

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan pekebun sawit Sumsel tahun 2025. Acara penyerahan berlangsung di Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (15/5/2025) sore.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya perlindungan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja. Ia menyebutkan, keberadaan jaminan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi pekerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Pemberian jaminan sosial ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah, khususnya kepala daerah, kepada masyarakat. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya layanan ini,” ujar Herman Deru.

Ia berharap layanan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pekerja.

“Mudah-mudahan layanan ini bisa membuat para pekerja lebih percaya diri karena tahu bahwa mereka dijamin,” tegasnya.

Agar jangkauan program semakin luas, Herman Deru mengimbau BPJS Ketenagakerjaan, terutama kantor cabang di kabupaten dan kota, untuk aktif menjalin komunikasi dengan bupati dan wali kota setempat. Ia menilai iuran program ini cukup terjangkau, hanya belasan ribu rupiah per bulan.

Gubernur juga mengingatkan agar santunan yang diterima digunakan secara bijak oleh para ahli waris.

“Dana santunan sebesar Rp42 juta dari Jaminan Kematian bisa ditabung atau dijadikan modal usaha oleh ahli waris,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, mengungkapkan bahwa luas area perkebunan sawit di Sumsel mencapai 1,25 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat sekitar 240 ribu kepala keluarga pekebun yang bergantung hidup dari sektor sawit dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

“Pada tahun 2024, sebanyak 19.023 pekebun di daerah seperti OKI, Muba, OKU, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Rawas, dan Muratara telah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.

Ia menyebutkan, sejauh ini terdapat 63 kasus kematian dan 25 di antaranya telah menerima santunan. Santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta untuk JKM, dan hingga Rp72 juta untuk JKK jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat tetap.

“Masih banyak pekebun yang belum terakomodasi dalam program ini, sehingga pendataan terus dilakukan agar manfaatnya semakin meluas,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menyatakan pihaknya bertugas memastikan para pekerja informal dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Herman Deru dalam melindungi pekerja sektor perkebunan.

“Dari sekitar 2,9 juta pekerja informal di Sumsel, baru sekitar 1,1 juta atau 36,39 persen yang terlindungi. Kami menargetkan jumlah itu terus meningkat pada tahun 2025,” kata Muhyidin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, dan Ketua Komisi II DPRD Sumsel Ayu Nur Suri, secara simbolis menyerahkan santunan kepada para ahli waris. (Ning)

QRIS Sriwijaya Badminton Cup Resmi Dibuka, Wagub Sumsel Cik Ujang Tekankan Semangat Sportivitas

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang, membuka secara resmi QRIS Sriwijaya Badminton Cup yang berlangsung di Lapangan Badminton PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumsel dalam rangka Road to Digital Kito Galo 6th Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa turnamen yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini merupakan salah satu wujud nyata sinergi dalam memajukan dunia olahraga.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga, mulai dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga mendorong terselenggaranya berbagai ajang kompetisi seperti turnamen hari ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

Cik Ujang juga mengajak seluruh peserta turnamen untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia menekankan bahwa ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga menjadi wadah berharga untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar instansi.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan ajang ini bukan hanya sebagai sarana mengasah kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarinstansi,” imbuhnya.

Kepada para atlet dan ofisial yang berpartisipasi, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat bertanding. Ia berpesan agar seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik dengan dilandasi semangat juang yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama.

“Kepada para atlet dan ofisial, saya ucapkan selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik dengan semangat juang yang tinggi serta tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama. Ingatlah bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor di papan pertandingan, tetapi juga dari sikap, ketulusan, dan semangat yang ditunjukkan sepanjang pertandingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali, dalam laporannya menyampaikan bahwa QRIS Sriwijaya Badminton Cup mempertandingkan dua kategori menarik. Kategori pertama adalah undangan khusus yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan dari sektor perbankan, serta berbagai lembaga vertikal.

Ricky menuturkan bahwa dibukanya Open Tournament QRIS Sriwijaya Badminton Cup disambut antusias oleh para pemain bulutangkis profesional di Palembang.

“Alhamdulillah, tercatat 40 pemain profesional di Palembang yang akan berpartisipasi dalam turnamen ini. Saya melihat sendiri betapa luar biasanya talenta-talenta bulutangkis yang dimiliki Palembang,” ujarnya antusias saat memberikan sambutan.

Ricky juga menyampaikan rasa syukur karena para pemain profesional ini akan bertanding selama tiga hari ke depan, menjanjikan pertandingan yang menarik dan berkualitas tinggi bagi para penonton.

Pada kesempatan tersebut, Ricky menekankan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan QRIS Sriwijaya Badminton Cup adalah menumbuhkan semangat sinergi dan sportivitas.

“Kegiatan ini bukan sekadar unjuk kebolehan fisik dan strategi di lapangan, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas. Berkompetisi secara sehat kami rasa penting, tidak hanya di lapangan pertandingan, tetapi juga dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Sofyan Antonius, Kepala BPS Provinsi Sumsel M. Wahyu Yulianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.(Ning)

Pemkot Palembang Dorong Sertifikasi Tenaga Konstruksi: Upaya Tingkatkan Mutu dan Keamanan Pekerja

PALEMBANG- (deklrasinews.com)– Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) kualifikasi operator, yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Alex Ferdinandus. Ia didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Palembang, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng, serta Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, ST., M.E.

Dalam sambutannya, Alex menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas PUPR Kota Palembang dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II. Menurutnya, inisiatif ini sangat penting dalam rangka menciptakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara resmi melalui sertifikasi.

Mendukung Program “Palembang Cerdas”

“Program ini sejalan dengan visi Palembang Cerdas yang tengah digalakkan pemerintah kota. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini, karena akan melahirkan tenaga ahli yang tersertifikasi dan berkualitas,” ujar Alex.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini tercatat sebanyak 300 peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat hingga 1.000 peserta dalam setahun. Target besar ini diyakini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu proyek-proyek pembangunan di kota Palembang, terutama dalam aspek kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan estetika tata kota.

“Kenapa kita targetkan jumlah peserta yang besar? Karena kualitas SDM adalah kunci dari mutu pembangunan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten, kita bisa menjaga kualitas proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat, serta keindahan Kota Palembang,” jelasnya.

Sinergi Antar Lembaga dan Pusat

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengusung agenda peningkatan SDM sebagai bagian dari investasi infrastruktur.

Menurut Martalia, selama tujuh tahun terakhir pihaknya telah menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR dalam melakukan sertifikasi tenaga konstruksi. Tahun 2025 ini, meskipun target disesuaikan karena adanya efisiensi, sebanyak 120 tenaga kerja telah berhasil disertifikasi hingga bulan Mei.

“Kita memang menyesuaikan target karena faktor efisiensi, tapi kolaborasi lima pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga donor, serta masyarakat jasa konstruksi—terus kita perkuat. Kita ingin seluruh tenaga konstruksi, terutama tenaga terampil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mendapatkan sertifikasi resmi,” jelasnya.

Martalia juga menjelaskan bahwa untuk level tenaga ahli, proses sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara kota dan kabupaten seperti Palembang lebih fokus pada tenaga terampil, mulai dari jenjang 1 hingga 6.

Fokus pada Keselamatan dan Jaminan Sosial

Tak hanya meningkatkan kompetensi, aspek perlindungan dan keamanan para tenaga kerja juga menjadi perhatian penting. Martalia menekankan bahwa semua tenaga kerja konstruksi wajib diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi lebih lanjut terkait kewajiban dan manfaat asuransi ini akan terus dilakukan.

“Kita tidak bisa menghindari risiko di lapangan, meskipun sudah mengikuti prosedur keselamatan. Karena itu, perlindungan melalui asuransi BPJS menjadi sangat penting. Kami akan bekerja sama dengan BPJS untuk mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja konstruksi, terutama yang berada di wilayah Palembang,” ujar Martalia.

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, pemerintah berharap tenaga kerja lokal tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu bersaing secara profesional dengan tenaga kerja dari luar. Selain itu, diharapkan pula tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.(Ning)

Plt. Bupati Ayu Asalasiyah: Kampung KB Wujud Nyata Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

BLAMBANGAN UMPU -(deklarasinews.com)- Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked didampingi Penjabat (Pj.) Ketua Dharma Wanita Persatuan, Medias Imroni Arie Anthony menghadiri Acara Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kecamatan Negeri Besar Tahun 2025 di Balai Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar, Kamis,15/05/25.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa penetapan Kampung KB merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan kualits hidup masyarakat dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Strategis pengelolaan Kampung KB adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan Masyarakat melalui Mendeekatkan pelayanan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan pelayanan dasar, Penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga, Partisipasi aktif masyarakat dan Pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

“Program Kampung KB adalah program yang sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Way Kanan Mandiri dan Sejahtera, serta dalam misi ketiga dan keempat. Melalui Kampung KB ini, Kita dapat mengintegrasikan berbagai program pembangunan, termasuk program KB dan pembangunan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan”, ujar Plt. Bupati Ayu Asalasiyah.

Selain itu, capaian keberhasilan kampung berkualitas akan menentukan Capaian Pembangunan Nasional dan Akumulasi Kinerja Pembangunan. Untuk itu, koordinassi dan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan stakeholder harus terus diperkuat dan dikembangkan bersama. Sebab, penetapan Kampung KB ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Way Kanan, khususnya Dinas P3APPKB selain itu juga ada dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, DinasTPHP, Dinas PMK, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo, Dinas Porapar, Dinas Ketahanan Pangan, dan seluruh pihak yang terkait. Semoga dengan kolaborasi yang baik, bersinergi membangun Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”, lanjutnya.

Plt. Bupati Way Kanan juga berharap dengan penetapan Kampung KB ini dapat menjadi awal yang baik bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3PPKB, Andi Oktoviandi, S.KM., M.M dalam laporannya menyampaikan bahwa Kampung Keluarga Berencana (KB) diluncurkan pada tahun 2016 sebagai strategi pembangunan berbasis keluarga di tingkat kampung/kelurahan, dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2020, program ini berganti nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, dengan cakupan yang diperluas ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Fokus utama kini adalah pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan ini memperkuat integrasi lintas sektor, terutama setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 sebagai landasan hukum untuk optimalisasi pelaksanaan program secara sinergis.

“Saya berharap melalui Pencanangan Kampung KB ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam Meningkatkan pemahaman keluarga, tentang Perenanaan Keluarga, Mencapai keluarga sehat dan sejahtera, Meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta Meningkatkan ketahanan keluarga”, ujar Andi Oktoviandi

Pencanangan Kampung KB ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Negeri Besar Dinas P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil dan Dinas Perpustakaan dengan melakukan pelayanan KB melalui Metode MKJP, Pelaksanaan Bkb Hi (Bina Keluarga Balita Holistik Integratif), Pelayanan Administrasi Kependudukan, Mobil Baca dan Bazar UPPKA.

Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan program ini secara optimal. Semoga dengan adanya Kampung KB, kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga yang ada di Kecamatan Negeri Besar ini dapat meningkat pesat, tuturnya. (FJR).

Lampung dan P2MI Sepakat Bangun Tata Kelola Terintegrasi untuk Pekerja Migran

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025).

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindungan PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran.

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khusus SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir.

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

“Misalnya negara tujuan jepang, kurikulumnya yang sesuai jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa kita sesuaikan,” ujarnya.

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI.

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara,” jelasnya. (Red).

Optimalkan Layanan Informasi, Diskominfo Gelar Pelatihan Website OPD

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, membuka Pelatihan Pengelola Website resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagar Alam, bertempat di ruang rapat Besemah I Setdako Pagar Alam, Kamis (15/05/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pagar Alam tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) di lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam.

Dalam arahannya, Pj Sekda Dahnial Nasution mengatakan, website dan media sosial dapat berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan, promosi dan pemasaran bagi Pemkot Pagar Alam, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas.

Sesuai dengan undang–undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, website Pemerintah Daerah dan OPD dapat digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu.

Menurut Pj Sekda Dahnial Nasution, website dan media sosial mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, dengan menggunakan teknologi informatika guna mendukung pemerintahan yang baik (good governance).

Pj Sekda Dahnial Nasution berpesan kepada seluruh pengelola website dan media sosial OPD, agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pengelolaan website dan media sosial di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.(Rep)

Paripurna HUT ke-79 Provinsi Sumsel, Gubernur Herman Deru Paparkan Capaian Kinerja dan 12 Program Strategis Menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru  bersama dengan Wakil GUbernur (Wagub) H Cik Ujang menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Sumsel dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel  Jalan Kapten A. Rivai No.1, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Kamis (15/5/2025).

Dalam paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie tersebut, Gubernur Herman Deru memaparkan sejumlah  capaian pembangunan yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. Bahkan dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Provinsi Sumsel   mampu menunjukkan kinerja yang positif  di berbagai sektor. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator makro pembangunan yang memperlihatkan tren yang kian membaik.

“Setelah melewati ujian besar berupa pandemi Covid-19, Sumatera Selatan kembali mampu menggeliat, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dapat bergerak stabil di kisaran 5 persen per tahun,” ucap Gubernur Herman Deru pada  sambutan di hadapan anggota  DPRD Sumsel, tamu dan undangan yang hadir.

Dijelaskan Herman Deru pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,03 persen dan menjadi yang tertinggi se-Sumatera. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada Triwulan I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,22 persen. Kondisi tersebut lanjut dia, secara tidak langsung turut memicu turunnya persentase kemiskinan di Sumsel, hingga mencapai angka 10,51 persen pada tahun 2024, meskipun masih di atas capaian nasional sebesar 8,57 persen.

“Namun, jika dilihat dari kemiskinan ekstrem, pada tahun 2024, Sumatera Selatan berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi 0,59 persen dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,83 persen,” terangnya.

Dikatakan Herman Deru  di tengah berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri, Sumatera Selatan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2024 berada di angka 3,86 persen, di mana angka ini lebih baik dibandingkan nasional yang sebesar 4,91 persen.

“Di sisi lain, Indek pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Provinsi Sumatera Selatan. Indikasinya terlihat dari semakin membaiknya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana pada tahun 2024 sudah mencapai 73,84 dan merupakan tahun ketujuh status IPM kategori tinggi, meskipun angkanya masih berada di bawah nasional,” ucapnya.

Dibidang  kesehatan di Sumsel,  terus dioptimalkan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi stunting. Pada tahun 2024, prevalensi stunting di Sumatera Selatan berhasil turun menjadi 15,9 persen dan menjadi penurunan terbesar ketiga se-Indonesia.

“Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan melalui Gini Ratio juga menunjukkan capaian yang semakin membaik. Pada tahun 2024, Gini Ratio Sumatera Selatan menurun menjadi 0,331 poin dan lebih baik dari nasional yang sebesar 0,381 poin,” ujarnya.

Di sisi lain, Herman Deru juga memaparkan pelayanan publik yang baik dan transparan, menguatnya budaya kerja untuk mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme, diiringi dengan pelayanan berbasis elektronik (digitalisasi) yang diharapkan mampu  melahirkan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

“Selain tata kelola pemerintahan yang baik, kita juga harus melakukan terobosan (inovasi) sebagai katalis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Inovasi juga akan meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing di segala bidang,” terangnya.

Lebih lanjut Gubernur Herman Deru memaparkan 12 program strategis dan prioritas yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel meliputi: (1). Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat, (2). Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP), (3). Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), (4). Pendidikan yang Berkeadilan, (5). Infrastruktur Tuntas Merata, (6). Sumsel Interkoneksi, (7). 100.000 Sultan Muda Sumsel, (8). Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya, (9). Sumsel Wonderful 2030, (10). Sumsel Berintegritas dan Melayani, (11). Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak dan yang terakhir (12). Revitalisasi Pasar Tradisional.

“Ke 12  program ini akan tetap berkesinambungan dan mendapat dukungan dari berbagai sektor. Seiring dengan itu, peran dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat sesuai kapasitas dan kapabilitasnya juga menjadi faktor penting untuk mencapai kemajuan daerah ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, SE., MM., atas nama seluruh anggota DPRD Sumsel, menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumatera Selatan kepada segenap masyarakat Sumsel.

“Saya berharap momentum ini dapat memantapkan tekad dan semangat juang seluruh komponen masyarakat dalam membangun dan mengantarkan Sumsel menjadi provinsi terbaik,” ujarnya.

Andie memaparkan berbagai kegiatan digelar dalam rangka  memeriahkan HUT Sumsel ke 79, antara lain kunjungan panti sosial, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan, pasar murah, jalan santai, senam bersama, lomba kebersihan kantor, dan penanaman pohon serentak.

“Rapat paripurna ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur dan wahana refleksi kinerja pembangunan pemerintah. Keberhasilan yang telah dicapai harus dipertahankan dan ditingkatkan, sementara program daerah yang belum tercapai menjadi tanggung jawab bersama untuk diwujudkan,” ujar Andie Dinialdie.

Ia menekankan bahwa pembangunan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu  tugas pemerintah daerah sebagai pemangku amanah adalah bersinergi dan bergotong-royong menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar, dan bersungguh-sungguh dalam mencapai target pembangunan menuju Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

“Momentum ini juga menjadi apresiasi bagi para pelaku sejarah dan pembangunan di Sumsel yang telah memberikan kontribusi nyata, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan introspeksi terhadap keberhasilan dan upaya pembangunan yang telah dilakukan,” tandasnya.

Usai paripurna dilakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Badan Gizi Nasional Dengan 17 Bupati/Walikota Se Sumsel  tentang Sinergi dan Kerjasama dalam kegiatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain dihadiri para Forkopimda Sumsel, Paripurna HUT Sumsel kali ini juga dihadiri oleh  Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Anggota DPR RI asal Sumsel diantaranya Kartika Sandra Desi, H. Giri Ramanda Kiemas, Ir Sri Meliyana, Anggota DPD RI dr Ratu Tenny Leriva HD,Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Herman Deru, Staf Ahli TP PKK Sumsel Lidyawati Cik Ujang, para bupati/walikota se-Sumsel, dan para Kepala OPD di lingkup Pemprov Sumsel.(ning/ril)