Kategori: Pemerintahan

Pemkab

Bupati Tangerang Tegaskan Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru Tingkatkan Pengelolaan Sekolah

KAB TANGERANG —(deklarasinews.com)- Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menghadiri acara lepas sambut Kepala Sekolah SMP dan SMK Satya Muda Gemilang Tigaraksa, Senin (5/10/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal menegaskan bahwa pergantian kepala sekolah merupakan proses yang wajar dalam sebuah organisasi dan sekaligus menjadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dan gagasan baru serta peningkatan kualitas pengelolaan sekolah.

“Pergantian kepala sekolah merupakan proses yang wajar, sekaligus harus jadi momentum untuk menghadirkan semangat baru dan gagasan baru serta inovasi untuknpeningkatan kualitas pengelolaan sekolah,” tandas Bupati Maesyal

Bupati pun menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Abdi Satya Negara dan seluruh keluarga besar SMP dan SMK Satya Muda Gemilang yang telah melaksanakan proses pergantian kepala sekolah dengan baik. Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada kepala sekolah sebelumnya atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusinya dalam memajukan sekolah.

“Setiap kepemimpinan meninggalkan jejak dan memberikan warna dalam perjalanan lembaga pendidikan. Karena itu, berbagai hal baik yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kemajuan sekolah ke depan,” ujarnya

Kepada kepala sekolah yang baru, Bupati Maesyal mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan. Ia menegaskan, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi, melainkan ada tanggung jawab besar untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik dan berkualitas

“Kepemimpinan yang baru harus dapat melanjutkan hal-hal baik yang sudah berjalan, sekaligus menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan, kedisiplinan, karakter, serta prestasi para peserta didik,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan.

“Semoga SMP dan SMK Satya Muda Gemilang dapat terus menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, berprestasi, dan mampu memberikan bekal yang kuat bagi peserta didik,” ungkapnya.

Lanjut dia, dengan mengusung tema “Melanjutkan Pengabdian, Memperkuat Kebersamaan, Menuju Sekolah yang Semakin Gemilang”, lepas sambut tersenut diharapkan bisa lebih mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat pengabdian seluruh keluarga besar sekolah.

“Lanjutkan pengabdian, eratkan kebersamaan, Satya Muda Gemilang semakin berjaya,” ujarnya

Mengakhiri sambutannya, Bupati Maesyal juga mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan untuk menjaga kekompakan serta membangun komunikasi yang baik serta memperkuat kolaborasi dengan kepala sekolah dalam rangka memajukan sekolah bersama-sama

“Kemajuan sekolah tidak mungkin dibangun oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi antara yayasan, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (Nan)

Lampung Selatan Pemkab

Final Indonesia vs Thailand Malam Ini, Pemkab Lampung Selatan Gelar Nobar Gratis di Pantai Sanggar dengan Doorprize Menarik

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Laga final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia dan Thailand menjadi momentum bagi masyarakat Lampung Selatan untuk berkumpul sekaligus memberikan dukungan bersama kepada skuad Garuda.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menyiapkan nonton bareng (nobar) gratis di Pantai Sanggar, Kalianda, yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

Nobar akan berlangsung pada Senin (5/10/2026) mulai pukul 19.30 WIB. Bagi masyarakat yang ingin ikut menyaksikan laga secara gratis, pintu masuk Pantai Sanggar dibuka mulai pukul 19.00 WIB.

Tak hanya menyaksikan pertandingan, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai doorprize menarik. Rangkaian kegiatan ini diharapkan semakin menyemarakkan suasana sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Yusup, mengatakan kegiatan tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.

“Open gate di Pantai Sanggar mulai pukul 19.00 WIB dan gratis. Nobar ini menjadi bagian dari dukungan masyarakat agar Timnas Indonesia bisa meraih juara,” kata Yusup.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama bersama jajaran Pemkab Lampung Selatan juga dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menjadi bagian dari dukungan terhadap antusiasme masyarakat yang ingin menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia dalam laga penentuan.

Untuk menjaga kenyamanan bersama, masyarakat yang hadir diimbau tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Dengan begitu, dukungan terhadap Timnas Indonesia dapat hadir dalam suasana kebersamaan yang tertib dan menyenangkan bagi seluruh warga.

Pantai Sanggar pun diharapkan menjadi ruang bersama bagi masyarakat Lampung Selatan untuk menyaksikan laga puncak Indonesia kontra Thailand sekaligus merasakan atmosfer dukungan kepada skuad Garuda dalam semangat kebersamaan.

Pemkab

Pemkab Pesibar Minta Segera Gelar Acara Deklarasi Kondusif Untuk Calon Peratin

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., membuka Rapat Persiapan Deklarasi Damai Calon Peratin Peserta Pemilihan Peratin Serentak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Batu Gukhi, Senin (5/10/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Deklarasi Damai Calon Peratin sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2026 yang aman, tertib, lancar, demokratis, dan kondusif.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan bahwa Pemilihan Peratin Serentak merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus kehidupan demokrasi di pekon. Melalui pemilihan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Wakil Bupati menegaskan seluruh tahapan Pemilihan Peratin harus dilaksanakan secara demokratis dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas masyarakat.

Menurutnya, Deklarasi Damai tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama di antara seluruh calon peratin dan pihak terkait agar setiap tahapan pemilihan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika, sportivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Deklarasi damai bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun komitmen bersama agar seluruh peserta pemilihan dapat mengikuti setiap tahapan dengan mengedepankan etika, sportivitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Wakil Bupati Irawan Topani.

Wakil Bupati juga meminta panitia pemilihan peratin tingkat kabupaten, kecamatan, dan pekon, bersama seluruh perangkat daerah serta instansi terkait, terus memperkuat koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kepada seluruh calon peratin, Irawan berpesan agar menjadi teladan dalam menjaga suasana pemilihan yang aman, damai, dan kondusif. Para calon beserta pendukungnya diminta menghormati aturan, menjaga etika dalam berkampanye, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik, menimbulkan perpecahan, maupun mengganggu ketenteraman masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi semangat siap menang dan siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada. Perbedaan pilihan merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi dan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan serta persatuan masyarakat.

Apabila terdapat permasalahan atau keberatan dalam setiap tahapan pemilihan, Irawan meminta seluruh pihak menyelesaikannya melalui mekanisme dan saluran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bukan melalui tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.

“Mari kita jadikan Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2026 sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi di pekon, mempererat persaudaraan, serta menjaga kondusivitas Kabupaten Pesisir Barat,” ajaknya.

Irawan berharap, dengan kebersamaan, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak, pelaksanaan Pemilihan Peratin Serentak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib, lancar, demokratis, serta tetap menjunjung tinggi persaudaraan dan kepentingan masyarakat.

Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, Inspektur Kabupaten Pesisir Barat, Unzir, S.P., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat, Cahyadi Muis, S.IP., Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, Marnentinus, S.IP., Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Muhamad Ikhsan Haqiqi, S.I.P., M.I.P., perwakilan Bagian Hukum, perwakilan Polres Pesisir Barat, perwakilan Kodim 0422/Lampung Barat, perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Barat, serta para camat se-Kabupaten Pesisir Barat.

Melalui rapat persiapan ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Peratin Serentak Tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan sinergi, keamanan, ketertiban, serta terciptanya suasana demokrasi yang sehat di tengah masyarakat. (Arnandes,cmy)

PemProv

Lewat Seni Islami, Pemprov Lampung Dorong Generasi Muda Kreatif dan Berkarakter

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang berasal dari desa, melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz Quran. Kedua program tersebut diarahkan untuk membangun generasi Lampung yang memiliki kekuatan ilmu sekaligus kekuatan iman.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada pembukaan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Balai Keratun Lantai III, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (05/10/2026).

Mengusung tema ‘Melalui Musik Islami Kita Perkuat Syiar Islam, Lestarikan Budaya dan Bangun Generasi Lampung yang Berakhlak’, festival tersebut menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur mengatakan pembangunan masa depan Lampung membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pendidikan dan keterampilan, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat.

Karena itu, Pemprov Lampung menghadirkan program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Desa Satu Hafiz Quran sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda, khususnya yang berasal dari desa.

“Melalui Satu Desa Satu Sarjana, kita ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak Lampung, khususnya yang berasal dari desa, untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan memiliki ilmu serta keterampilan yang dapat menjadi bekal untuk membangun masa depan,” ujar Gubernur.

Sementara melalui program Satu Desa Satu Hafiz Quran, Pemprov Lampung ingin membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kekuatan spiritual, akhlak yang baik, serta kedekatan dengan Al-Qur’an.

“Kita ingin membangun dua kekuatan sekaligus, kekuatan ilmu dan kekuatan iman,” katanya.

Menurut Gubernur, pendidikan tinggi dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, generasi muda Lampung diharapkan mampu berkembang secara akademik dan profesional tanpa kehilangan akar nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

“Kita ingin anak-anak Lampung memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi tetap memiliki akhlak yang kuat, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan,” lanjutnya.

Lebih dari itu, pembangunan SDM melalui kedua program tersebut diarahkan agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh generasi muda dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama desa dan kampung halaman mereka.

“Setelah mendapatkan ilmu dan pengalaman, kita ingin mereka kembali memberikan manfaat bagi desa dan kampung halamannya,” ujar Gubernur.

Dalam konteks tersebut, Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami turut menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui pendekatan seni dan budaya. Seni Islami dinilai dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, memperkuat karakter, serta menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri generasi muda.

Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian terhadap ruang-ruang kreativitas yang dapat membentuk generasi muda menjadi pribadi yang cerdas, kreatif dan berprestasi, namun tetap memiliki akhlak serta nilai-nilai agama.

Sementara itu, Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo mengatakan festival tersebut tidak semata-mata menjadi ajang mencari juara, tetapi juga menjadi ruang untuk menghidupkan, mengembangkan, dan mewariskan seni Islami kepada generasi penerus.

Ia berharap seni Islami dapat menjadi bagian dari pembentukan karakter sekaligus mendorong generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dan kreativitasnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Yuri Agustina Primasari dalam laporannya menyampaikan, Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dan Pop Islami Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 berlangsung pada 5–6 Oktober 2026 dan diikuti DPD Lasqi Nusantara Jaya kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Adapun Lomba Seni Qasidah diikuti enam grup dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pesawaran.

Sementara Lomba Bintang Vokalis diikuti 44 peserta dan Lomba Pop Islami diikuti 27 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Melalui berbagai ruang pendidikan, pembinaan keagamaan, seni, dan kreativitas tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kapasitas intelektual, keterampilan, kreativitas, serta karakter dan nilai-nilai agama yang kuat.

PemProv

Wagub Jihan Dorong Sinergi Lintas Sektor Perluas Perlindungan Jamsostek di Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-Wakil Gubernur Jihan Nurlela menghadiri acara Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Senin (5/10/2026).

​Dalam sambutannya, Wagub Jihan menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral guna memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan dan sektor informal di Provinsi Lampung.

​Wagub Jihan menyampaikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sejalan dengan amanat RPJPN 2025–2045 dan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, utamanya dalam melindungi pekerja rentan guna menghapus kemiskinan ekstrem.

​”Kita tahu bahwa arahan pembangunan RPJPN di 2025 sampai 2045 itu tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran, khususnya di poin keenam yaitu melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus memperkuat ekonomi nasional,” ujar Wagub Jihan.

​Wagub memaparkan, capaian kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Lampung hingga Agustus 2026 telah menyentuh angka 21 persen atau mengalami peningkatan sekitar 114 ribu pekerja dari capaian tahun sebelumnya. Kendati sektor formal telah mencapai cakupan yang relatif baik hingga mendekati 60 persen, kesenjangan (gap) pada sektor informal dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bersama karena menyisakan sekitar 79 persen pekerja yang belum terdaftar.

​Mengatasi kesenjangan tersebut, Wagub menegaskan keterbatasan fiskal daerah menuntut intervensi pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada APBD semata, melainkan membutuhkan peran aktif dari dunia usaha dan program kemitraan.

​”Tentu saja saya mengatakan bahwa di sini pasti APBD tidak akan bisa mencukupi jika itu semua dibebankan oleh daerah. Harus ada tangan-tangan dari sektor lain, swasta, dari perusahaan, dan lain sebagainya untuk bisa membantu kami menguraikan masalah pekerjaan ini,” tegasnya.

​Wagub Jihan selanjutnya  menggarisbawahi bahwa strategi perluasan kepesertaan kedepan wajib beralih dari mekanisme administratif biasa menuju ketepatan sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

​”Saya ingin ke depan perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung makin menggunakan pendekatan by name, by address, by need, and by intervention. Artinya kita harus semakin jelas siapa orangnya, di mana orangnya berada, bagaimana kondisi sosial ekonominya, apa kerentanannya, dan intervensi apa yang harus diberikan,” jelas Wagub.

​Menurutnya, integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Ketenagakerjaan serta pemerintah kabupaten/kota akan memetakan kelompok paling rentan (extremely vulnerable) agar memperoleh intervensi jaminan sosial secara optimal. Hal ini penting agar pekerja tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat menghadapi risiko sosial dan kerja.

​Sebagai wujud nyata keberpihakan, Pemerintah Provinsi Lampung tercatat telah mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH Sawit, serta 35.000 pekerja rentan yang mencakup petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program ini turut diamplifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sehingga total pekerja rentan yang terakomodasi mencapai 92.000 jiwa.

Di akhir sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh kepala daerah, badan usaha, fasilitas kesehatan, dan pelaku UMKM penerima Jamsostek Award 2025. Ia berharap penghargaan ini kian memacu dedikasi bersama dalam mewujudkan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan di Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Kuncoro Budi Winarno menjelaskan bahwa Jamsostek Award merupakan instrumen strategis negara untuk mengevaluasi sekaligus mengapresiasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian bagi pemerintah daerah menitikberatkan pada aspek regulasi, alokasi anggaran daerah, inovasi program, hingga komitmen kepemimpinan kepala daerah. Sedangkan untuk sektor badan usaha, penilaian dititikberatkan pada kepatuhan administrasi serta peran kepedulian sosial melalui alokasi program CSR.

​”Kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Provinsi Lampung serta seluruh jajarannya yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga per tanggal 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi,” tuturnya.

​Dari angka tersebut, Kuncoro secara khusus menggarisbawahi andil kebijakan fiskal kepala daerah di Provinsi Lampung yang telah menanggung kepesertaan ratusan ribu tenaga kerja non-formal dan pelayan publik.

​”Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Provinsi Lampung dan Pemda kabupaten/kota atas komitmennya dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana di tahun 2026 ini telah tercatat total pekerja yang terlindungi berdasarkan sumber fiskal se-Provinsi Lampung sebanyak 203.468 tenaga kerja yang terdiri dari non-ASN, unsur perangkat desa, dan pekerja rentan,” imbuh Kuncoro.

​Terkait manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Lampung, Kuncoro memaparkan bahwa per 30 September 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim hak pekerja sebanyak 87.713 klaim dengan nilai nominal mencapai Rp743 miliar. Selain itu, program jaminan sosial juga telah menyalurkan beasiswa pendidikan senilai Rp6,92 miliar bagi 1.664 anak pekerja.

​Menutup sambutannya, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk menyasar kelompok rentan dan pekerja miskin yang masih membutuhkan intervensi perlindungan.

​A. Daftar Peraih Jamsostek Award Lampung 2025:

​Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota:

​Juara 1: Pemerintah Kota Metro

​Juara 2: Pemerintah Kota Bandar Lampung

​Juara 3: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

​Kategori Pemerintah Desa / Kelurahan / Pekon:

​Juara 1: Kampung/Desa Tanjung Anom (Kab. Lampung Tengah)

​Juara 2: Kelurahan Way Halim Permai (Kota Bandar Lampung)

​Juara 3: Pekon Pardasuka Timur (Kab. Pringsewu)

​Kategori Perusahaan Besar – Menengah:

​Juara 1: Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung)

​Juara 2: Rumah Sakit Urip Sumoharjo

​Juara 3: Universitas Malahayati

​Kategori Usaha Kecil – Mikro:

​Juara 1: Kalianda Farm

​Juara 2: Ecayo Musik

​Juara 3: Liwa Sehat Madani

​B. Penghargaan Khusus:

​Kontribusi Terbaik Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ)

– Pemerintah Kota Bandar Lampung.

​Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Perlindungan Pekerja Rentan:

– ​Rumah Sakit Immanuel

– ​Rumah Sakit Airan Raya

– ​Sungai Budi Indah Perkasa

– ​Aditya Karya Anugerah (Unit Katibung)

Komando PemProv

Pemprov Lampung Tegaskan Sinergi dengan TNI dalam Menjaga Stabilitas dan Mendukung Pembangunan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menghadiri Upacara Parade Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI Tahun 2026, yang digelar di Lapangan Saburai, Senin (5/10/2026).

Kehadiran jajaran Pemprov Lampung dalam peringatan HUT TNI tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap peran TNI, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan di Lampung.

Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan. Sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga menyentuh berbagai kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam berbagai agenda pembangunan, TNI menjadi salah satu unsur yang turut mendukung pemerintah melalui penguatan ketahanan wilayah, penanganan bencana, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Parade HUT ke-81 TNI Tahun 2026 berlangsung dalam suasana khidmat. Upacara mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, yang menekankan kedekatan TNI dengan masyarakat sekaligus tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Inspektur Upacara Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarno Marjuki, disampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas pengabdian yang telah diberikan di berbagai wilayah.

Menurut amanat tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang dilakukan secara tulus oleh para prajurit dan ASN TNI di mana pun mereka bertugas.

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa tantangan tugas ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, TNI diminta terus meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

Pesan tersebut menjadi bagian penting dalam momentum HUT ke-81 TNI, termasuk bagi penguatan peran TNI di daerah. Di Lampung, hubungan yang terbangun antara pemerintah daerah dan jajaran TNI menjadi salah satu modal penting dalam menjaga kondusivitas sekaligus mendukung percepatan pembangunan.

Upacara diawali dengan susunan pasukan yang menunjukkan keterlibatan unsur TNI dari berbagai matra serta komponen pendukung lainnya. Di bagian awal barisan terdapat kelompok pembawa lambang TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Setelah itu, terdapat kelompok korsik Agenda 21 Raden Intan, satu SSK gabungan Perwira Menengah dan Perwira Pertama TNI, serta satu SST gabungan Polisi Militer TNI.

Pasukan kemudian dilanjutkan dengan Batalyon Parade 1 yang terdiri atas Kompi 1 gabungan Yonif PP 848 dan Yonif PP 892, Kompi 2 gabungan Yonif PP 943 dan Yonif PP 944, serta Kompi 3 gabungan Yonif PP 945 dan Yonif PP 944.

Batalyon Parade 2 terdiri atas Kompi 1 dari Lanal Lampung, Kompi 2 dari Brigif 4 Marinir/BS, serta Kompi 3 gabungan Lanud Pangeran M Bun Yamin dan Yon Paskhas 464 Kopasgat.

Sementara itu, Batalyon Parade 3 terdiri atas Kompi 1 gabungan Makorem 043/Garuda Hitam dan Yonif 143, Kompi 2 gabungan Kodim 0410 dan Kodim 0411, serta Kompi 3 dari Kodim 0421.

Batalyon Parade 4 memperlihatkan keterlibatan unsur yang lebih luas. Barisan ini terdiri atas Kompi 1 gabungan PNS TNI, Satpol PP, dan Bela Negara; Kompi 2 gabungan pasukan tradisional, Hipakad, dan Pemuda Panca Marga; serta Kompi 3 yang melibatkan SMA Kebangsaan, Pramuka SMA Negeri 1 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 6 Bandar Lampung.

Jalannya upacara dipimpin oleh sejumlah perangkat upacara. Mayor Infanteri Seno Prasetio, S.T.Han., bertindak sebagai perwira upacara, sedangkan Komandan Upacara dijabat Letkol Infanteri Dewa Gede Mahendra, S.E., M.M., M.I.P., M.Han. Cadangan komandan upacara adalah Letkol Marinir Muhammad Rizky Umbul Biantoro, M.Tr.Opsla.

Adapun yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Komandan Korem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarno Marjuki, S.E., M.H. Ia membacakan amanat Panglima TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran TNI diharapkan terus menjaga komunikasi serta koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah. Sinergi lintas sektor menjadi penting agar pembangunan tidak hanya berjalan dari sisi infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga didukung situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Bagi Lampung, kekuatan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun daerah yang aman, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Semangat kebersamaan yang diangkat dalam HUT ke-81 TNI juga sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa.

Pemkab

Bupati Pringsewu Ajukan Rancangan APBD 2027

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengajukan Rancangan APBD 2027 melalui Rapat Paripurna DPRD setempat, pada Senin, 5 Oktober 2026. Penyampaian APBD ini merupakan amanat UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun UU lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Bupati Pringsewu, pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Suherman serta dihadiri Wabup Pringsewu Umi Laila beserta jajaran pemkab dan forkopimda, untuk menyusun Rancangan APBD 2027, sebagai langkah awal telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027, berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat Pekon, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, serta mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar RKPD tersebut, Pemkab Pringsewu menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, yang telah disepakati bersama pada 13 Agustus 2026 lalu.

“Dalam penyusunannya, R-APBD 2027 disesuaikan dengan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu yang selaras dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Lampung, serta Visi, Misi dan Sasaran Pokok serta arah kebijakan RPJPD Pringsewu 2025-2045, dan prioritas lainnya yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD 2027. Prioritas pembangunan Kabupaten Pringsewu pada 2027 yaitu peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, penguatan kemandirian ekonomi lokal dan UMKM, pemerataan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih,” jelasnya.

Adapun rencana pendapatan daerah pada 2027 adalah sebesar Rp 1.138.539.392.162,00, terdiri dari rencana PAD Rp 187.908.520.162,00 dan pendapatan transfer Rp 950.630.872.000,00. Untuk belanja daerah, secara keseluruhan direncanakan sebesar Rp 1.147.539.392.162,00. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya diproyeksikan Rp 10 miliar, disamping rencana penyertaan modal Bank Lampung sebesar Rp 1 miliar. Dengan membandingkan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, terdapat pembiayaan netto Rp 9 miliar yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan adalah nol rupiah. (KW-RI)

Lampung Barat Pemkab

Seragam Gratis Tak Sekadar Ringankan Beban, Pemkab Lampung Barat Pacu Semangat Belajar Siswa

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Program seragam gratis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tak sekadar menjadi kebijakan untuk meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Lebih dari itu, program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah menumbuhkan motivasi, kepercayaan diri, dan semangat siswa untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

Pemerintah Lampung Barat kembali menyalurkan 2.006 seragam gratis kepada siswa di Kecamatan Way Tenong dan Sumber Jaya, Senin (10/10/2026). Penyaluran tersebut sekaligus menjadi rangkaian terakhir dari program pembagian seragam gratis yang dilaksanakan di 15 kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

Pembagian seragam dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin.

Turut dihadiri Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta para Dewan Guru.

Parosil mengatakan, bantuan tiga setel seragam sekolah lengkap dengan buku tulis merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung Barat.

Menurutnya, program tersebut tidak boleh dipandang sebatas bantuan barang. Seragam gratis merupakan upaya pemerintah memastikan seluruh anak memperoleh kesemaan yang setara untuk mendapatkan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi keluarga.

“Semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, baik sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Lampung Barat maupun di bawah naungan Kementerian Agama. Negeri maupun swasta, semuanya mendapatkan seragam dan alat tulis dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” ujar Parosil.

la berharap kebijakan tersebut mampu menghapus rasa minder di kalangan siswa sekaligus mendorong mereka semakin giat belajar.

Parosil optimistis keseragaman perlengkapan sekolah akan memberikan rasa percaya diri bagi siswa, terutama mereka yang berasai keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

“Saya optimis anak-anak kita akan lebih giat belajar dan tidak merasa minder karena memiliki seragam yang sama dengan seluruh siswa di tahun ajaran baru,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Parosil juga memberikan penegasan kepada seluruh dewan guru di Lampung Barat agar tidak lagi membebankan biaya pembelian seragam olahraga kepada orang tua atau wali murid.

la menyebut Pemerintah Lampung Barat telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk bantuan seragam olahraga pada 2027.

“Untuk tahun depan, Pak Bupati tambah satu setel kaos olahraga agar tidak ada lagi beban orang tua terkait seragam. Bagi dewan guru, jangan ada lagi biaya yang dibebankan kepada orang tua wali murid,” tegasnya.

Parosil bahkan meminta agar tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan iuran dengan alasan pembelian seragam olahraga.

“Saya tidak mau dengar lagi ada sekolah yang melakukan pungutan iuran untuk biaya seragam olahraga,” tegas Parosil

Program tersebut mendapat apresiasi dari para wali murid. Perwakilan wali murid Kecamatan Way Tenong, Adelia, menilai bantuan tiga setel seragam dan alat tulis merupakan bentuk nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap dunia pendidikan.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya memberikan manfaat secara ekonomi bagi keluarga, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi anak-anak untuk terus melanjutkan pendidikan.

“Kami selaku wali murid sangat mengapresiasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati di bidang pendidikan, khususnya bantuan seragam dan buku tulis gratis,” tuturnya.

la berharap perhatian merintah terhadap pendidikan terus berlaniut sehingga anak-anak di daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Hal senada disampaikan wali murid asal Kecamatan Sumber Jaya, Joko. la mengapresiasi konsistensi Pemerintah Lampung Barat yang tidak berhenti pada program seragam gratis, tetapi juga melanjutkannya dengan berbagai program beasiswa untuk jenjang perguruan tinggi.

Menurut Joko, keberlanjutan program tersebut menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Tidak mudah di tengah efisiensi anggaran, namun pemerintah tetap berkomitmen mengadakan bantuan seragam gratis. Sebelumnya hanya satu setel, tetapi pada 26 ini menjadi tiga setel berikut alat tulis,” terangnya.

Program seragam gratis dan beasiswa Pemerintah Lampung Barat memperlihatkan arah kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga berupaya membangun kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh siswa.(andri)

 

Pemkab

Pemkab Malang Bangun TPT di Desa Sidodadi Gedangan untuk Antisipasi Tanah Longsor

MALANG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) membangun tembok penahan tanah (TPT) di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Pembangunan TPT tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat struktur tanah sekaligus mengantisipasi potensi longsor yang kerap mengancam sejumlah wilayah, terutama saat memasuki musim hujan.

Kepala Desa Sidodadi, Soelan, menyambut baik pembangunan infrastruktur tersebut. Ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemkab Malang, khususnya Dinas PUBM, yang telah merealisasikan pembangunan TPT di wilayah desanya.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Dinas PUBM, yang telah membangun tembok penahan tanah di wilayah Desa Sidodadi,” kata Soelan saat ditemui awak media, senin (05/10/2026).

Menurut Soelan, keberadaan TPT tersebut sangat penting bagi masyarakat. Pasalnya, lokasi pembangunan berada di kawasan yang memiliki kondisi tanah cukup rawan mengalami longsor ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

Ia berharap pembangunan TPT ini dapat memberikan perlindungan sekaligus rasa aman bagi masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar lokasi.

“Wilayah ini memang rawan longsor ketika musim hujan. Alhamdulillah, sekarang sudah dibangun tembok penahan tanah. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini bisa memberikan manfaat dan keamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan TPT, Soelan juga berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Sidodadi dapat terus berlanjut. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur yang perlu mendapatkan penanganan secara bertahap.

“Kami berharap ke depan ada pembangunan infrastruktur lainnya yang bisa dilanjutkan di wilayah Desa Sidodadi, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tutur Soelan.

Sementara itu, warga setempat, Mahmudi, turut menyambut positif pembangunan TPT tersebut. Ia menilai pembangunan infrastruktur itu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman longsor saat musim hujan.

Mahmudi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Malang atas perhatian yang diberikan terhadap kebutuhan infrastruktur di wilayah Desa Sidodadi.

“Kami sangat senang dengan adanya pembangunan ini. Matur suwon kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Semoga ke depan pembangunan di Kabupaten Malang, terutama pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, semakin baik,” kata Mahmudi.

Ia berharap pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan TPT, tetapi dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah.

Dengan dibangunnya TPT tersebut, masyarakat berharap kawasan yang sebelumnya rawan longsor dapat menjadi lebih aman, terutama ketika memasuki musim penghujan.

Pembangunan infrastruktur itu juga diharapkan dapat mendukung aktivitas warga serta menjaga akses masyarakat tetap aman dan nyaman.

Lampung Selatan Pemkab

Harga Pangan Naik, Lampung Selatan Perkuat Pengendalian untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan seiring meningkatnya Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah. Di Lampung Selatan, IPH komoditas beras tercatat naik 5,70 persen pada minggu pertama September 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pemerintah pusat pun meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di masing-masing wilayah.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (5/9/2026).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan mengikuti rakor dari Ruang Kepala Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono menyebut Lampung Selatan sebagai salah satu daerah dengan kenaikan IPH tertinggi kedua secara nasional pada periode tersebut.

Menurut Ateng, pergerakan harga pangan menjadi salah satu faktor utama yang perlu dicermati pemerintah daerah. Komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang terbesar, disusul daging ayam ras dan beras.

“Faktor terbesar cabai, cabai merah dan cabai rawit, kemudian andil terbesarnya daging ayam ras, kemudian baru beras,” ungkap Ateng.

Kenaikan harga daging ayam ras, lanjut Ateng, antara lain berkaitan dengan meningkatnya permintaan, termasuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kebutuhan pakan ternak. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi agar tekanan harga tidak berlanjut.

Selain komoditas pangan, pemerintah pusat juga mencermati pengaruh sektor transportasi dan energi terhadap inflasi. Penyesuaian harga BBM nonsubsidi serta perkembangan harga angkutan udara turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Secara nasional, inflasi September tercatat sebesar 0,30 persen secara month to month (mtm) dan 3,28 persen secara year on year (yoy).

Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi salah satu penyumbang terbesar, dengan inflasi sebesar 4,37 persen dan andil 1,28 persen.

Karena itu, pemerintah daerah diarahkan untuk tidak hanya melihat pergerakan angka inflasi secara umum, tetapi juga mengidentifikasi komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di masing-masing wilayah.

Pemantauan harga secara berkala, penguatan ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi menjadi bagian penting dalam mengantisipasi kenaikan harga.

Jika ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan signifikan, pemerintah daerah juga diminta segera berkoordinasi dan mengambil langkah intervensi sesuai kondisi di lapangan.

Arahan tersebut menjadi perhatian TPID Kabupaten Lampung Selatan untuk terus memantau perkembangan harga dan pasokan komoditas strategis, terutama cabai, daging ayam ras, telur, dan beras.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan daya beli tetap terjaga di tengah dinamika harga komoditas.