Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan pesisir terpadu guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju”, yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).

​Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI 1 dan keindahan teluk yang menjadi modal besar pertumbuhan ekonomi. Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung mampu melaju di atas angka 8% guna menopang visi Indonesia Emas.

​”Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

​Gubernur memaparkan, sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Lampung. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan nusantara tercatat melonjak hingga 27 juta kunjungan dari 17 juta di tahun 2024, serta menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya masa tinggal wisatawan (length of stay).

​”Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.

​Terkait pengembangan pesisir Kota Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu namun kerap mengalami hambatan akibat ego sektoral serta kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.

​”Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.

​Guna mewujudkan kawasan pesisir yang modern dan berkelanjutan, Gubernur menitipkan arahan strategis kepada para insinyur dan pemangku kebijakan:

– ​Perencanaan kawasan terintegrasi yang bertumpu pada komitmen bersama seluruh pihak.

– ​Penjagaan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga dengan memprioritaskan mitigasi isu lingkungan serta sosial.

– ​Penetapan target awal yang realistis (quick wins) guna memberikan dampak langsung bagi daya tarik pariwisata dan masyarakat lokal.

– ​Kesiapan menyeluruh proyek investasi mulai dari tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan agar beralih dari sekadar gagasan (project idea) menjadi proyek siap tawar (project ready to offer).

​Gubernur berharap PII Wilayah Lampung dapat terus memberikan kontribusi kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif.

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dan mendukung penataan garis pantai kota. Eva menuturkan bahwa Bandar Lampung memiliki empat kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektar yang siap ditata secara profesional.

​”Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva Dwiana.

​Eva menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini terus menggenjot pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mencakup jaringan drainase, akses jalan, hingga penyediaan sarana air bersih warga, sembari terus menyiapkan ekosistem pendukung pariwisata kota seperti penguatan UMKM dan kesiapan hotel-hotel berbintang.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan budaya hidup sehat sejak usia dini melalui kegiatan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat Tahun 2026 yang diikuti ribuan anak Taman Kanak-Kanak (TK) se-Provinsi Lampung secara luring dan daring.

Kegiatan yang berlangsung meriah di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Gubernur Lampung  dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar aktivitas olahraga dan hiburan, tetapi menjadi momentum membangun kebiasaan positif bagi anak sejak usia dini.

“Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul dalam suasana yang menyenangkan. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua dan guru selain melihat anak-anak tumbuh sehat, ceria, serta memiliki semangat untuk belajar dan bermain,” ujarnya.

Menurutnya, tumbuh kembang anak merupakan investasi penting bagi masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, orang tua, guru, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan anak.

“Indonesia Emas tidak dimulai nanti. Indonesia Emas dimulai dari anak-anak yang hari ini kita jaga, kita didik, dan kita beri kesempatan untuk tumbuh menjadi generasi terbaik,” katanya.

Ia mengajak seluruh orang tua dan pendidik menjadikan kegiatan tersebut sebagai awal dari kebiasaan baik yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat kegiatan seremonial.

“Semoga anak-anak kita tetap senang bergerak, senang berolahraga, dan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia,” ujarnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengapresiasi antusiasme anak-anak, guru, orang tua, dan seluruh peserta yang turut menyukseskan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat.

Ia menyebut kegiatan tersebut diikuti lebih dari 40.000 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, baik secara langsung maupun daring.

“Anak hebat harus sehat. Anak hebat harus ceria, bahagia, aktif, mandiri, berkarakter, serta memiliki semangat untuk belajar dan berkembang,” kata Purnama Wulan Sari Mirza.

Menurutnya, masa usia dini merupakan periode yang sangat menentukan dalam tumbuh kembang anak. Karena itu, pembiasaan hidup sehat perlu dimulai sejak anak berada di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan PAUD maupun TK.

Purnama Wulan Sari Mirza mengajak para orang tua dan pendidik menjadi teladan dengan membiasakan anak aktif bergerak, berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, serta memiliki pola tidur dan istirahat yang cukup.

“Jangan hanya hari ini kita senam bersama. Kebiasaan ini harus diteruskan di masing-masing TK. Anak-anak perlu diajak rutin berolahraga sesuai dengan kemampuan dan usia mereka,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pola pengasuhan yang penuh kasih sayang. Menurutnya, pendidikan anak usia dini harus dilakukan dengan pendekatan yang lembut, positif, dan menyenangkan agar anak dapat berkembang secara optimal.

“Anak-anak tidak bisa lagi kita didik dengan keras. Mereka harus kita dampingi dengan kelembutan, kasih sayang, dan keteladanan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para guru TK, orang tua, Bunda PAUD kabupaten/kota, organisasi mitra, serta seluruh pihak yang berkomitmen menjaga kesehatan dan pendidikan anak-anak di Provinsi Lampung.

“Terima kasih kepada seluruh guru TK di Provinsi Lampung yang telah mendidik, menjaga, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Mari kita titipkan masa depan bangsa kepada mereka dengan terus menjaga kesehatan, memberikan makanan bergizi, dan membangun kebiasaan hidup aktif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IGTKI Provinsi Lampung yang diwakili Suminah M.Pg mengatakan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat memiliki makna lebih luas daripada sekadar kegiatan olahraga.

Menurutnya, melalui senam bersama, anak-anak belajar bergerak, bergembira, menjaga kesehatan, membangun keberanian, melatih kekompakan, sekaligus belajar bersosialisasi dengan teman-teman dari sekolah lain.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap tumbuh kembang anak. Kita ingin membangun anak TK Provinsi Lampung yang sehat, cerdas, aktif, dan percaya diri,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anak-anak bukan sekadar generasi penerus bangsa, melainkan pemilik masa depan bangsa. Karena itu, investasi terhadap kesehatan, pendidikan, karakter, dan kebahagiaan anak harus dimulai sejak usia dini.

Kemeriahan Gebyar Senam Massal Anak Indonesia Hebat semakin terasa dengan antusiasme peserta yang mengikuti gerakan senam bersama. Anak-anak tampak bersemangat didampingi guru dan orang tua.

Dalam kesempatan tersebut Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza turut memeriahkan acara dengan membagikan doorprice berupa sepeda kepada anak-anak PAUD dan TK yang berhasil menjawab pertayaan dengan benar. Selain sepeda, panitia menyediakan doorprice berupa handphone/ tablet, bahkan hadiah umroh.

Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Bunda PAUD, IGTKI-PGRI, satuan pendidikan, orang tua, dan berbagai mitra dalam membangun ekosistem pendidikan anak usia dini yang sehat dan berkualitas.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan menempatkan anak sebagai fondasi penting pembangunan sumber daya manusia Lampung di masa depan.

Dengan membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini, Pemprov Lampung berharap anak-anak tidak hanya tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga memiliki karakter kuat, percaya diri, mandiri, bahagia, dan siap menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan guna memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara efektif, adaptif, terukur, serta sesuai dengan regulasi.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait Tata Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan di Ruang Kerja Sekda, Rabu (19/08/2026).

Rapat tersebut diikuti Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Marzuqi Sayuti beserta jajaran.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan pentingnya peran Biro Organisasi dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan pada jalur yang tepat. Menurutnya, sebagai organisasi besar, Pemerintah Provinsi Lampung membutuhkan pengelolaan organisasi yang baik agar seluruh perangkat daerah mampu mencapai tujuan pemerintahan secara optimal.

“Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi. Pemerintah daerah secara rumah besarnya, lalu dinas-dinas itu namanya OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Lalu siapa yang mengurusi organisasi itu? Ya Biro Organisasi,” ujar Marindo.

Ia menyebut Biro Organisasi sebagai ‘jantung organisasi’ di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Karena itu, Biro Organisasi diharapkan mampu bergerak lebih modern, cepat, adaptif, dan agile dalam menjalankan tugasnya.

“Saya ingin Biro Organisasi berjalan di atas rel dengan teknologi yang modern, sehingga cepat, adaptif, agile. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita semua mencapai tujuan bersama yang akan diraih oleh Biro Organisasi,” katanya.

Salah satu fokus utama yang disoroti Marindo adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia mengapresiasi peningkatan predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Lampung dari B menjadi BB pada penilaian sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari proses dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah. Namun, capaian BB tidak boleh menjadi titik akhir. Marindo menetapkan target yang lebih tinggi, yakni meraih predikat A.

“Targetnya tetap A. Kalau targetnya tetap mempertahankan BB, rasanya bukan target namanya. Tapi itu semua adalah buah dari proses yang benar. Seperti ketika kita naik menjadi BB, kita menjalani proses itu dengan benar,” tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Menurutnya, peningkatan SAKIP tidak dapat dilakukan oleh Biro Organisasi seorang diri karena keberhasilannya merupakan hasil dari seluruh siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menekankan bahwa perencanaan menjadi fondasi utama dalam membangun kinerja pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pohon kinerja harus disusun secara jelas dan selaras dengan RPJMD maupun RPJMN.

“Semua diawali dari perencanaan. Kalau perencanaannya sudah benar sesuai dengan syarat-syarat LAKIP, sekarang kita fokus ke penilaian. Yang diminta oleh penilaian itu apa? Kita to the point saja,” ujarnya.

Selain aspek perencanaan, sisi pengawasan juga menjadi perhatian. Marindo meminta agar tindak lanjut atas temuan, kesalahan, maupun rekomendasi pengawasan dilakukan secara nyata dan sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan, capaian SAKIP pada dasarnya bukan semata-mata persoalan menyusun laporan yang baik. Laporan akuntabilitas harus menggambarkan kinerja nyata yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

“Yang namanya laporan itu adalah laporan yang ditulis berdasarkan kisah nyata yang terjadi. Jadi, yang harus dilakukan adalah OPD-OPD benar dulu kerjanya, sesuai dengan aktivitasnya,” jelasnya.

Marindo juga mengaitkan penguatan SAKIP dengan reformasi birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Menurutnya, ketiganya merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Ia menilai, keberhasilan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya tercermin dalam capaian administratif, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“SAKIP dan RB itu menjadi modal bagi kita untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah layak dipercayai oleh masyarakat,” katanya.

Kepercayaan tersebut, lanjutnya, akan mendorong masyarakat untuk semakin yakin bahwa pajak dan berbagai kewajiban yang dibayarkan kepada pemerintah dikelola secara baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ketika mereka melihat pemerintah daerah ini SAKIP-nya sudah A, sudah berintegritas, mereka yakin uang yang mereka serahkan kepada pemerintah ini dikelola dengan baik oleh pemerintah,” jelas Marindo.

Selain SAKIP, Marindo meminta Biro Organisasi memperkuat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk melalui penguatan Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Ia juga menyoroti capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang masuk tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman. Namun, capaian tersebut diharapkan tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri.

Menurut Marindo, tujuan utama bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas sesuai regulasi dan memberikan pelayanan yang bebas dari maladministrasi.

Untuk itu, ia meminta Biro Organisasi bersama perangkat daerah terkait mendorong budaya pelayanan yang cepat, transparan, mudah, responsif, dan sesuai standar pelayanan.

Marindo juga mendorong pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in sebagai media pelaporan dan pengaduan masyarakat yang perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada perangkat daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Marindo juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi tidak sekadar ditandai dengan penggunaan aplikasi, tetapi harus dibangun sebagai pola pikir dalam bekerja dengan memanfaatkan data yang terintegrasi.

“Yang namanya digitalisasi itu adalah pola pikir bagaimana bekerja menggunakan database yang terintegrasi sehingga data itu menjadi sebuah instrumen pengambilan keputusan dan kebijakan,” jelasnya.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Marindo mengibaratkan jajaran Biro Organisasi sebagai dokter yang bertugas mendiagnosis berbagai persoalan organisasi pemerintahan, kemudian mencari solusi agar seluruh perangkat daerah mampu bekerja sesuai dengan ketentuan.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan bukan hanya terletak pada hasil akhir berupa nilai atau penghargaan, tetapi pada proses kerja yang dilakukan secara benar dan konsisten.

Marindo berharap penguatan tata organisasi dapat membangun pola pikir baru di kalangan aparatur sipil negara (ASN), bahwa menjadi ASN bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui penguatan tata organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta digitalisasi berbasis data, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun pemerintahan yang semakin efektif, berintegritas, adaptif, dan dipercaya masyarakat.(Red)