Kategori: Nasional

JAKARTA -(deklarasinews.com)-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker) Batch I untuk menuntaskan seluruh tahapan akhir program sesuai jadwal. Program ini akan berakhir pada 19 April 2026 untuk Batch 1A dan 23 April 2026 untuk Batch 1B, setelah berlangsung selama enam bulan di dunia industri.

Penyelesaian tahap akhir menjadi penting karena berkaitan langsung dengan proses administrasi, penilaian, penerbitan sertifikat, dan pencairan uang saku peserta. Lebih dari itu, fase penutup ini juga menjadi penanda bahwa pengalaman magang harus benar-benar diubah menjadi bekal nyata untuk memasuki dunia kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan pengalaman selama enam bulan di industri merupakan modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.

“Pengalaman selama enam bulan ini menjadi modal penting bagi peserta untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja. Peserta kini lebih siap kerja,” ujar Darmawansyah dalam Final Briefing Magang Nasional Batch I & 1B yang digelar secara virtual, Jumat (17/4/2026).

Ia mengapresiasi peserta, perusahaan mitra, mentor, dan pengelola program yang telah mendukung pelaksanaan program selama enam bulan terakhir. Menurutnya, program magang tidak hanya memberi pengalaman kerja langsung di lingkungan industri, tetapi juga memperkuat hard skills dan soft skills peserta, termasuk kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi di lingkungan kerja.

Karena itu, peserta diingatkan agar tidak melewatkan nilai penting dari pengalaman tersebut. Pengalaman magang perlu didokumentasikan dengan baik dalam CV atau portofolio, sehingga benar-benar menjadi nilai tambah saat peserta melamar pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa peserta Batch I wajib melakukan presensi terakhir, membuat laporan bulanan, dan mengisi kuesioner sebagai syarat pencairan uang saku. Ia menegaskan, kelengkapan tahapan akhir ini menentukan tertibnya proses penutupan program.

Penutupan Program Magang Nasional Batch I sendiri akan dilaksanakan pada 24 April 2026.

Selain peserta, operator perusahaan juga memiliki tanggung jawab penting pada periode 19–22 April 2026. Operator wajib menyiapkan sertifikat magang di menu maganghub.kemnaker.go.id, termasuk menginput logo perusahaan, nama peserta, dan tanda tangan elektronik direksi. Operator juga harus mengisi laporan sertifikasi kompetensi, laporan penempatan atau rekrutmen apabila ada, serta kuesioner wajib.

Pada periode yang sama, mentor wajib menyetujui presensi dan laporan harian peserta, menyetujui laporan bulanan, memberikan nilai bulanan dan nilai akhir peserta, mengisi kuesioner mentor, serta mengajukan uang saku peserta setelah seluruh kuesioner disampaikan.

Bagi peserta, penyelesaian tahapan akhir ini bukan sekadar urusan administratif. Proses tersebut menentukan kelengkapan hasil magang, pencairan hak peserta, dan pencatatan pengalaman kerja yang dapat menjadi bekal saat memasuki dunia kerja.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga tengah menyiapkan pelatihan online dan sertifikasi kompetensi bagi peserta magang. Pelatihan ini menjadi pembekalan sebelum peserta mengikuti uji kompetensi, sehingga mereka lebih siap dan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah pusat melalui Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian telah melaksanakan Program bantuan benih tebu dan program bongkar ratoon. Program ini hasil kerjasama Pemerintah pusat dengan CV. Lang Buana sebagai produsen dan penyalur benih unggul bersertifikat (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) yang berbasis Jawa Timur, khususnya di Blitar.

Program pemberian benih tebu gratis dan unggul bersertifikat melalui KBD sebagai wujud program pemerintah dalam meningkatkan swasembada gula nasional terutama para petani di Kabupaten Blitar khususnya wilayah Blitar Selatan.

Sementara itu, Direktur CV Lang Buana yakni, Wawan di hubungi awak media ini pada Jumat (17/04/2026) menyampaikan, Program bantuan benih tebu ini, dari hasil kerjasama pemerintah dengan CV Lang Buana sebagai produsen penyedia benih unggul yang memiliki ijin usaha perbenihan dari UPTD Surabaya.

“Kegiatan Program Kebun Benih Datar (KBD) ini dengan luas lahan kurang lebih 250 hektar dengan target bisa untuk memenuhi kebutuhan benih program Bongkar Ratoon sekitar 1.500 Hektar di Kabupaten Blitar termasuk Kecamatan Nglegok yang mayoritas di wilayah Blitar Selatan yakni, Kecamatan Panggungrejo, Wonotirto, dan Bakung,” jelasnya.

Lanjut Ia menambahkan, kami menyiapkan varietas tebu unggulan Bululawang (BL) yang dikenal memiliki sejumlah kelebihan. Varietas ini dinilai mampu menghasilkan produktivitas tinggi yang memiliki pertumbuhan Sunte’n (tunas baru) yang bagus dan terus berkembang sehingga menambah bobot tebu saat panen memiliki Brid A ( kadar gula rendemen tinggi ).

“Dengan memilih varietas unggulan jenis BL ini juga memiliki daya adaptasi yang luas di berbagai jenis tanah dengan fisik batang yang kuat dan berkualitas. Program ini akan disalurkan dibulan mei dan juni jelasnya.

Sementara itu, kondisi tanaman di lapangan yang secara umum menunjukkan hasil yang baik. Saat ini, usia tanaman bervariasi mulai dari 4 hingga 6 bulan dan sebagian besar telah diajukan untuk proses pra verifikasi dan kondisi tanaman dilaporkan dalam kategori baik dan unggul serta satu dua bulan lagi siap tebang.

“Kami bersama pemerintah dan petani juga telah merencanakan proses tahap pengelolaan lanjutan, mungkin akan dimulai pada bulan Mei hingga Juni 2026 dengan kegiatan penebangan sekaligus penanaman tebu kembali,” paparnya.

Di sisi lain, salah satu petani penerima bantuan program dari pemerintah pusat ditemui awak media ini yakni, pak Lamiyo warga Blitar selatan menyampaikan, program KDB dan Bongkar Ratoon ini menambah semangat dalam mengelola lahannya, sejak Program ini berjalan, memberikan dampak nyata kepada kawan kawan petani tebu, khususnya di Blitar Selatan.

“Kami berharap, bukan hanya program ini saja yang menjadi perhatian pemerintah, tapi kami juga berharap kepada pemerintah menjaga kestabilan harga tebu pada saat Panin raya, agar melalui program ini petani tebu benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraannya,” ungkapnya.

Terakhir, sekedar di ketahui para Petani tebu di Blitar ini berharap, dengan berbagai program bantuan ini mampu mendorong peningkatan produksi tebu sekaligus memperkuat sektor pertanian di wilayah Blitar Selatan secara berkelanjutan, program terus berjalan dan kestabilan harga tebu saat Panin Raya tetap terjaga. (Red)

KARAWANG -(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, melainkan mitra strategis dalam menjaga hak-hak pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVI antara manajemen PT Bridgestone Tire Indonesia dan Serikat Pekerja PT Bridgestone, Kamis (16/4).

Menurut Menaker, keberadaan serikat pekerja merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja yang dijamin negara dapat terpenuhi melalui hubungan industrial yang sehat dan dialog yang konstruktif.

“Kehadiran serikat pekerja bukan untuk mengganggu perusahaan, melainkan untuk memastikan hak-hak fundamental pekerja yang sudah dijamin negara terpenuhi melalui dialog yang kondusif,” ujar Menaker.

Menaker menambahkan, hubungan industrial yang baik tidak cukup hanya harmonis, tetapi harus berkembang menjadi kolaboratif dan transformatif. Artinya, pekerja dan perusahaan perlu memiliki visi bersama untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing.

“Kita ingin hubungan industrial naik kelas, tidak hanya harmonis, tetapi juga proaktif dan transformatif, di mana pekerja dan perusahaan memiliki visi bersama untuk meningkatkan daya saing,” tegasnya.

Menurut Menaker, selama ini banyak hubungan industrial berhenti pada level harmonis, yakni tercapainya kesepakatan antara pekerja dan manajemen. Padahal, kondisi tersebut belum cukup untuk mendorong produktivitas dan inovasi secara optimal.

Oleh karena itu, penandatanganan PKB dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan dan pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)– Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait insiden pada Kejuaraan FORKI Sumatera Selatan baru-baru ini, M. Annas Efendi,S.M salah satu pelatih karate di Sumatera Selatan, memberikan tanggapan atas sejumlah pernyataan tersebut 16 April 2026.

Annas menyampaikan rasa prihatin dan sangat menyayangkan adanya berita yang menyebut terjadi tindakan tidak fair play dalam pertandingan tersebut. Menurutnya, pernyataan seperti itu seharusnya disampaikan berdasarkan bukti yang jelas dan pemahaman langsung terhadap jalannya pertandingan.

“Saya melihat langsung pertandingan itu, dan kejadian yang terjadi murni unsur ketidaksengajaan, bukan tindakan curang atau sengaja mencederai lawan,” ujar M. Annas Efendi kepada awak media.

Ia juga menanggapi pernyataan yang menyebut dalam kategori junior atlet tidak boleh menyerang dari arah depan dan harus dari samping. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu dibuktikan dasar aturannya secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Harus dijelaskan aturan yang dimaksud itu yang mana, sehingga pernyataan tersebut memiliki dasar yang kuat. Jangan sampai publik menerima informasi yang keliru,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam pertandingan kumite karate, teknik tertentu yang sah dan sesuai aturan tetap dapat menghasilkan poin. Misalnya, atlet yang terjatuh akibat teknik ashibarai masih bisa menghasilkan nilai apabila disertai serangan lanjutan sesuai regulasi pertandingan.

Ia berharap seluruh pihak dapat lebih bijak dalam memberikan pernyataan, khususnya mengenai cabang olahraga karate yang memiliki aturan teknis tersendiri.

“Kami berpikir positif, mungkin yang menyampaikan hal itu belum memahami aturan pertandingan karate secara menyeluruh. Namun hal seperti ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak memiliki pandangan buruk terhadap olahraga karate,” tutupnya. (Ags)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam meningkatkan tata kelola sumber daya manusia (SDM) aparatur peradilan, Ketua MA, Prof. Sunarto, menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar kesepakatan administratif, melainkan fondasi strategis untuk melahirkan aparatur peradilan yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman karena menurutnya kualitas peradilan sangat ditentukan dengan kualitas SDM yang menggerakkannya.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah strategis dan visioner dalam rangka memperkuat kolaborasi antar lembaga negara, khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada kedua Lembaga. Kolaborasi BKN-MA ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi yang tentunya mencakup informasi, perumusan kebijakan teknis manajemen SDM, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur. Bagi MA, kerja sama ini memiliki arti penting karena kualitas peradilan ditentukan oleh kualitas SDM,” ujarnya dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama Kepala BKN, Prof. Zudan pada Rabu (15/04/2026) di Gedung MA, Jakarta.

Menurutnya, kebutuhan akan sinergi ini menjadi krusial karena tantangan yang dihadapi aparatur peradilan saat ini tidak hanya soal teknis persidangan. Hakim dan aparatur peradilan lainnya dituntut memiliki integritas tinggi sekaligus kemampuan beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan hukum masyarakat. “Hakim dan aparatur peradilan tidak hanya dituntut untuk memiliki kecakapan teknis, tetapi juga integritas, profesionalisme, dan kemampuan yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang terjadi saat ini,” jelasnya.

Di samping itu, Kepala BKN, Prof. Zudan menyambut baik komitmen tersebut. Dalam sambutannya, Ia meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran MA untuk program strategis BKN saat ini, yaitu penguatan manajemen talenta serta remapping dan redistribusi ASN. “Jadi Yang Mulia, upaya dari BKN mohon dukungan dari seluruh jajaran di Mahkamah Agung. Saat ini kita terus memperkuat manajemen talenta, sekaligus melakukan remapping dan redistribusi ASN. Semoga sinergitas yang kita bangun hari ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam bidang peradilan, serta menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan kelembagaan,” ujar Kepala BKN.(Red)

BOGOR -(deklarasinews.com)- Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya perubahan pendekatan pengawasan internal di Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih preventif dan strategis. Ia menyebut, Inspektorat Jenderal (Itjen) tidak boleh lagi hanya dikenal sebagai lembaga yang hadir ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus menjadi mitra strategis yang mampu mendeteksi risiko sejak dini, membantu unit kerja tetap akuntabel, dan mengatasi persoalan administratif.

Pesan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026) malam.

“Perubahan ini penting agar pengawasan internal tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Yassierli.

Perubahan pendekatan pengawasan ini diharapkan membuat pelaksanaan program ketenagakerjaan berjalan lebih lancar dan penggunaan anggaran negara lebih akuntabel. Dengan deteksi risiko sejak dini, potensi masalah dapat dicegah sebelum mengganggu layanan publik.

“Saya ingin pengawasan tak dianggap sebagai beban. Pengawasan harus bertransformasi dari sekadar memeriksa dokumen masa lalu menjadi upaya deteksi risiko sebelum penyimpangan terjadi,” tegas Yassierli di hadapan seluruh jajaran Itjen Kemnaker.

Ia menegaskan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen harus memberi nilai tambah bagi kementerian. Fokus pengawasan, kata dia, bukan lagi semata mencari kesalahan, tetapi memastikan proses kerja di setiap unit berjalan tertib, akuntabel, dan tidak terhambat persoalan administratif karena menyangkut penggunaan APBN dan pelayanan publik.

Yassierli juga menekankan perlunya perubahan cara pandang terhadap Itjen. Menurut dia, keberhasilan pengawasan internal tidak seharusnya diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari sejauh mana potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

“Peran APIP harus berubah dari jargon ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’. Keberhasilan Itjen bukan diukur dari banyaknya temuan, melainkan ketika tidak ada kasus karena kita mampu melakukan antisipasi sejak dini,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal itu, Menaker meminta Itjen Kemnaker memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dini yang lebih akurat, termasuk membaca pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, dan mengidentifikasi hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan program.

Yassierli juga meminta auditor Itjen mampu membantu memecahkan hambatan regulasi yang mengganggu pelaksanaan program prioritas di sektor ketenagakerjaan. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya berfungsi menjaga kepatuhan, tetapi juga ikut memastikan agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan berjalan lebih lancar.