Pantau Pelayanan Pengobatan Gratis, Sekda Tubaba Manfaatkan Program Tubaba Q Sehat

oleh

TUBABA –(deklarasinews.com)- Pentingnya Kesehatan Bagi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), melalui Dinas Kesehatan beserta Puskesmas se- Kecamatan Kembali Melaksanakan Program Tubaba Q Sehat Program ini merupakan Program Pemerintah guna memberikan Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan secara Gratis Kepada Masyarakat Tubaba.

Yang mana kegiatan ini sudah berjalan Tiga  bulan sejak tanggal 20/03/2025 lalu. Kegiatan ini dilakukan secara Mobile dan serentak di seluruh kecamatan,antara lain berlangsung di Tiyuh Bojong Dewa, Kecamatan Pagar Dewa. Kamis (15/05/2025).

Dikatakan Penjabat Sekretaris (Pj sekda) Tubaba Perana Putera, SH.,MH. Saat meninjau langsung Pelaksanaan Pelayanan dan Pengobatan secara Gratis, ini merupakan Program Bupati Tubaba dalam bentuk kepedulian pemerintah dan cinta terhadap masyrakat tubaba dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis,”Ujarnya

Pelayanan Pemeriksaan Ini mencakup berbagai aspek kesehatan, Program ini juga terbuka untuk seluruh warga Tubaba mulai dari bayi baru lahir hingga bagi masyrakat yang sakit ringgan,

“Masyrakat dapat melakukan periksa kesehatan dan pengobatan secara gratis cukup hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga dapat memanfaatkan pelayanan pengobatan secara gratis yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Tubaba,”Ujarnya

Turut hadiri pada kegiatan tersebut, Pj. Sekda Tubaba, Kepala Dinas Kesehatan, UPTD Puskesemas Bujong Dewa Camat Pagar Dewa, dan seluruh tamu undangan terkait. (Mar)

Post Views: 0

Gubernur Lampung Tegaskan Partisipasi Warga Kunci Sukses Platform LampungIn

oleh

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Tim Jakarta Smart City (JSC) kembali menggelar rapat teknis pengembangan platform LampungIn, aplikasi layanan publik terintegrasi yang mengadopsi sistem dari aplikasi JAKI milik Pemprov Jakarta, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/05/2025).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihani, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, Inspektur Provinsi Lampung Bayana, dan Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City (Diskominfo Jakarta) Wardahnia beserta tim JSC

Melalui pengembangan aplikasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung melangkah lebih jauh dalam transformasi layanan publik digital. Melalui platform LampungIn, warga kini tak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga penggerak utama dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Adapun rapat teknis pengembangan LampungIn bertujuan untuk mematangkan integrasi fitur-fitur aplikasi yang secara khusus membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat.

“Kerja sama ini menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas, baik dalam bidang digitalisasi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi rakyat,” ungkap Gubernur.

“Tujuannya agar seluruh masyarakat di Provinsi Lampung dapat menyampaikan laporan dan keluhan terkait pelayanan publik secara real time,” tambahnya.

Fitur pelaporan publik menjadi salah satu sorotan utama. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan atau laporan disertai foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan masyarakat dapat memantau prosesnya secara real time.

Fitur ini telah melalui uji coba awal pada 29 April lalu, dan akan diuji kembali untuk memastikan efektivitas sistem pelaporan yang benar-benar partisipatif.

“Bukan sekadar aplikasi, LampungIn adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami ingin menciptakan kultur layanan yang mendengarkan dan cepat merespons,” ungkap Wardahnia, Kepala Satuan Pelaksana Komunikasi dan Pemasaran Jakarta Smart City.

Selain kanal pengaduan, LampungIn mengintegrasikan berbagai layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, dan Lampung Berita, serta aplikasi seperti e-samsat dan Lampung Sehat. Dalam jangka panjang, aplikasi ini akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Lampung dengan tambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, hingga informasi wisata dan perpustakaan keliling.

Langkah ini juga sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga menyiapkan penguatan SDM dan regulasi agar partisipasi warga benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan yang modern. (Red).

Post Views: 14

Gubernur Herman Deru Serahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada Petani Sawit di Sumsel

oleh

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara simbolis menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada petani dan pekebun sawit Sumsel tahun 2025. Acara penyerahan berlangsung di Auditorium Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (15/5/2025) sore.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya perlindungan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi para pekerja. Ia menyebutkan, keberadaan jaminan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi pekerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Pemberian jaminan sosial ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah, khususnya kepala daerah, kepada masyarakat. Masih banyak yang belum menyadari pentingnya layanan ini,” ujar Herman Deru.

Ia berharap layanan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri para pekerja.

“Mudah-mudahan layanan ini bisa membuat para pekerja lebih percaya diri karena tahu bahwa mereka dijamin,” tegasnya.

Agar jangkauan program semakin luas, Herman Deru mengimbau BPJS Ketenagakerjaan, terutama kantor cabang di kabupaten dan kota, untuk aktif menjalin komunikasi dengan bupati dan wali kota setempat. Ia menilai iuran program ini cukup terjangkau, hanya belasan ribu rupiah per bulan.

Gubernur juga mengingatkan agar santunan yang diterima digunakan secara bijak oleh para ahli waris.

“Dana santunan sebesar Rp42 juta dari Jaminan Kematian bisa ditabung atau dijadikan modal usaha oleh ahli waris,” jelasnya.

Kepala Dinas Perkebunan Sumsel, Agus Darwa, mengungkapkan bahwa luas area perkebunan sawit di Sumsel mencapai 1,25 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat sekitar 240 ribu kepala keluarga pekebun yang bergantung hidup dari sektor sawit dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Karena itu, sejak periode pertama kepemimpinan Gubernur Herman Deru, Pemprov Sumsel bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun melalui program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

“Pada tahun 2024, sebanyak 19.023 pekebun di daerah seperti OKI, Muba, OKU, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Rawas, dan Muratara telah menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Agus.

Ia menyebutkan, sejauh ini terdapat 63 kasus kematian dan 25 di antaranya telah menerima santunan. Santunan yang diberikan mencapai Rp42 juta untuk JKM, dan hingga Rp72 juta untuk JKK jika terjadi kecelakaan kerja yang berakibat kematian atau cacat tetap.

“Masih banyak pekebun yang belum terakomodasi dalam program ini, sehingga pendataan terus dilakukan agar manfaatnya semakin meluas,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menyatakan pihaknya bertugas memastikan para pekerja informal dapat masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur Herman Deru dalam melindungi pekerja sektor perkebunan.

“Dari sekitar 2,9 juta pekerja informal di Sumsel, baru sekitar 1,1 juta atau 36,39 persen yang terlindungi. Kami menargetkan jumlah itu terus meningkat pada tahun 2025,” kata Muhyidin.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Muhyidin, dan Ketua Komisi II DPRD Sumsel Ayu Nur Suri, secara simbolis menyerahkan santunan kepada para ahli waris. (Ning)

Post Views: 8

QRIS Sriwijaya Badminton Cup Resmi Dibuka, Wagub Sumsel Cik Ujang Tekankan Semangat Sportivitas

oleh

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Cik Ujang, membuka secara resmi QRIS Sriwijaya Badminton Cup yang berlangsung di Lapangan Badminton PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh  Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sumsel dalam rangka Road to Digital Kito Galo 6th Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan bahwa turnamen yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini merupakan salah satu wujud nyata sinergi dalam memajukan dunia olahraga.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan senantiasa berkomitmen untuk mendukung perkembangan olahraga, mulai dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga mendorong terselenggaranya berbagai ajang kompetisi seperti turnamen hari ini yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

Cik Ujang juga mengajak seluruh peserta turnamen untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Ia menekankan bahwa ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi untuk menguji kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga menjadi wadah berharga untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar instansi.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan ajang ini bukan hanya sebagai sarana mengasah kemampuan dan menambah pengalaman, tetapi juga sebagai ruang untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan antarinstansi,” imbuhnya.

Kepada para atlet dan ofisial yang berpartisipasi, Cik Ujang menyampaikan ucapan selamat bertanding. Ia berpesan agar seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik dengan dilandasi semangat juang yang tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama.

“Kepada para atlet dan ofisial, saya ucapkan selamat bertanding. Tunjukkan kemampuan terbaik dengan semangat juang yang tinggi serta tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas dan rasa hormat kepada sesama. Ingatlah bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari skor di papan pertandingan, tetapi juga dari sikap, ketulusan, dan semangat yang ditunjukkan sepanjang pertandingan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Ricky P. Gozali, dalam laporannya menyampaikan bahwa QRIS Sriwijaya Badminton Cup mempertandingkan dua kategori menarik. Kategori pertama adalah undangan khusus yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan dari sektor perbankan, serta berbagai lembaga vertikal.

Ricky menuturkan bahwa dibukanya Open Tournament QRIS Sriwijaya Badminton Cup disambut antusias oleh para pemain bulutangkis profesional di Palembang.

“Alhamdulillah, tercatat 40 pemain profesional di Palembang yang akan berpartisipasi dalam turnamen ini. Saya melihat sendiri betapa luar biasanya talenta-talenta bulutangkis yang dimiliki Palembang,” ujarnya antusias saat memberikan sambutan.

Ricky juga menyampaikan rasa syukur karena para pemain profesional ini akan bertanding selama tiga hari ke depan, menjanjikan pertandingan yang menarik dan berkualitas tinggi bagi para penonton.

Pada kesempatan tersebut, Ricky menekankan bahwa tujuan utama dari penyelenggaraan QRIS Sriwijaya Badminton Cup adalah menumbuhkan semangat sinergi dan sportivitas.

“Kegiatan ini bukan sekadar unjuk kebolehan fisik dan strategi di lapangan, tetapi juga menjadi wadah penting untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas. Berkompetisi secara sehat kami rasa penting, tidak hanya di lapangan pertandingan, tetapi juga dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala OJK Provinsi Sumsel Arifin Susanto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel Sofyan Antonius, Kepala BPS Provinsi Sumsel M. Wahyu Yulianto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.(Ning)

Post Views: 8

Pemkot Palembang Dorong Sertifikasi Tenaga Konstruksi: Upaya Tingkatkan Mutu dan Keamanan Pekerja

oleh

PALEMBANG- (deklrasinews.com)– Pemerintah Kota Palembang menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Hal ini ditandai dengan dibukanya secara resmi kegiatan pelatihan dan sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) kualifikasi operator, yang berlangsung di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Alex Ferdinandus. Ia didampingi langsung oleh Kepala Dinas PUPR Palembang, Ir. H. Akhmad Bastari, ST., MT., IPM., ASEAN Eng, serta Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, ST., M.E.

Dalam sambutannya, Alex menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas PUPR Kota Palembang dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II. Menurutnya, inisiatif ini sangat penting dalam rangka menciptakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diakui secara resmi melalui sertifikasi.

Mendukung Program “Palembang Cerdas”

“Program ini sejalan dengan visi Palembang Cerdas yang tengah digalakkan pemerintah kota. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini, karena akan melahirkan tenaga ahli yang tersertifikasi dan berkualitas,” ujar Alex.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini tercatat sebanyak 300 peserta yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat meningkat hingga 1.000 peserta dalam setahun. Target besar ini diyakini dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu proyek-proyek pembangunan di kota Palembang, terutama dalam aspek kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan estetika tata kota.

“Kenapa kita targetkan jumlah peserta yang besar? Karena kualitas SDM adalah kunci dari mutu pembangunan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang kompeten, kita bisa menjaga kualitas proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat, serta keindahan Kota Palembang,” jelasnya.

Sinergi Antar Lembaga dan Pusat

Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Martalia Isneini, juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengusung agenda peningkatan SDM sebagai bagian dari investasi infrastruktur.

Menurut Martalia, selama tujuh tahun terakhir pihaknya telah menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR dalam melakukan sertifikasi tenaga konstruksi. Tahun 2025 ini, meskipun target disesuaikan karena adanya efisiensi, sebanyak 120 tenaga kerja telah berhasil disertifikasi hingga bulan Mei.

“Kita memang menyesuaikan target karena faktor efisiensi, tapi kolaborasi lima pihak—pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, lembaga donor, serta masyarakat jasa konstruksi—terus kita perkuat. Kita ingin seluruh tenaga konstruksi, terutama tenaga terampil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mendapatkan sertifikasi resmi,” jelasnya.

Martalia juga menjelaskan bahwa untuk level tenaga ahli, proses sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara kota dan kabupaten seperti Palembang lebih fokus pada tenaga terampil, mulai dari jenjang 1 hingga 6.

Fokus pada Keselamatan dan Jaminan Sosial

Tak hanya meningkatkan kompetensi, aspek perlindungan dan keamanan para tenaga kerja juga menjadi perhatian penting. Martalia menekankan bahwa semua tenaga kerja konstruksi wajib diasuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi lebih lanjut terkait kewajiban dan manfaat asuransi ini akan terus dilakukan.

“Kita tidak bisa menghindari risiko di lapangan, meskipun sudah mengikuti prosedur keselamatan. Karena itu, perlindungan melalui asuransi BPJS menjadi sangat penting. Kami akan bekerja sama dengan BPJS untuk mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja konstruksi, terutama yang berada di wilayah Palembang,” ujar Martalia.

Dengan adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini, pemerintah berharap tenaga kerja lokal tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu bersaing secara profesional dengan tenaga kerja dari luar. Selain itu, diharapkan pula tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif.(Ning)

Post Views: 116

Plt. Bupati Ayu Asalasiyah: Kampung KB Wujud Nyata Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

oleh

BLAMBANGAN UMPU -(deklarasinews.com)- Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked didampingi Penjabat (Pj.) Ketua Dharma Wanita Persatuan, Medias Imroni Arie Anthony menghadiri Acara Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kecamatan Negeri Besar Tahun 2025 di Balai Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar, Kamis,15/05/25.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa penetapan Kampung KB merupakan momentum penting dalam upaya meningkatkan kualits hidup masyarakat dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Strategis pengelolaan Kampung KB adalah Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga dan Masyarakat melalui Mendeekatkan pelayanan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) dan pelayanan dasar, Penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga, Partisipasi aktif masyarakat dan Pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

“Program Kampung KB adalah program yang sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Way Kanan Mandiri dan Sejahtera, serta dalam misi ketiga dan keempat. Melalui Kampung KB ini, Kita dapat mengintegrasikan berbagai program pembangunan, termasuk program KB dan pembangunan masyarakat, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan”, ujar Plt. Bupati Ayu Asalasiyah.

Selain itu, capaian keberhasilan kampung berkualitas akan menentukan Capaian Pembangunan Nasional dan Akumulasi Kinerja Pembangunan. Untuk itu, koordinassi dan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan stakeholder harus terus diperkuat dan dikembangkan bersama. Sebab, penetapan Kampung KB ini tidak hanya sekadar seremoni, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kabupaten Way Kanan, khususnya Dinas P3APPKB selain itu juga ada dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Dukcapil, DinasTPHP, Dinas PMK, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo, Dinas Porapar, Dinas Ketahanan Pangan, dan seluruh pihak yang terkait. Semoga dengan kolaborasi yang baik, bersinergi membangun Way Kanan Mandiri dan Sejahtera”, lanjutnya.

Plt. Bupati Way Kanan juga berharap dengan penetapan Kampung KB ini dapat menjadi awal yang baik bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3PPKB, Andi Oktoviandi, S.KM., M.M dalam laporannya menyampaikan bahwa Kampung Keluarga Berencana (KB) diluncurkan pada tahun 2016 sebagai strategi pembangunan berbasis keluarga di tingkat kampung/kelurahan, dengan pendekatan multisektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2020, program ini berganti nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, dengan cakupan yang diperluas ke seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Fokus utama kini adalah pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan ini memperkuat integrasi lintas sektor, terutama setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 sebagai landasan hukum untuk optimalisasi pelaksanaan program secara sinergis.

“Saya berharap melalui Pencanangan Kampung KB ini, masyarakat dapat lebih aktif dalam Meningkatkan pemahaman keluarga, tentang Perenanaan Keluarga, Mencapai keluarga sehat dan sejahtera, Meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta Meningkatkan ketahanan keluarga”, ujar Andi Oktoviandi

Pencanangan Kampung KB ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Negeri Besar Dinas P3APPKB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil dan Dinas Perpustakaan dengan melakukan pelayanan KB melalui Metode MKJP, Pelaksanaan Bkb Hi (Bina Keluarga Balita Holistik Integratif), Pelayanan Administrasi Kependudukan, Mobil Baca dan Bazar UPPKA.

Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan program ini secara optimal. Semoga dengan adanya Kampung KB, kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga yang ada di Kecamatan Negeri Besar ini dapat meningkat pesat, tuturnya. (FJR).

Post Views: 89

Pgs. Dandim 0427/Way Kanan Sambut Kedatangan Tim Pusterad, Tinjau Lahan Ketahanan Pangan di Kampung Panca Negeri

oleh

WAY KANAN -(deklarasinews.com)- Dalam rangka mendukung upaya penguatan sistem ketahanan pangan Nasional, Pgs. Komandan Kodim 0427/Way Kanan, Letkol Inf M. Sofrianes Salam, S.Ag., M.Han., menyambut kunjungan Tim dari Pusterad (Pusat Teritorial Angkatan Darat) di Makodim 0427/Way Kanan. Kamis, 15/05/25.

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pusterad, Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Informasi Teritorial Angkatan Darat (Dirpusinterad), didampingi oleh Letkol Inf Markuwat, S.E., M.B.A.

Selama kunjungan, Tim Pusterad meninjau secara langsung lahan ketahanan pangan Kodim 0427/Way Kanan yang berada di Kampung Panca Negeri, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan. Lokasi tersebut merupakan bagian dari wilayah binaan Kodim 0427/Way Kanan dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan produktif.

Dalam sambutannya, Letkol Inf M. Sofrianes Salam menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Pusterad terhadap program ketahanan pangan di wilayahnya. “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo atas kunjungannya ke Kodim kami, yang letaknya cukup jauh dari pusat. Kunjungan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus berkontribusi dalam mendukung program pemerintah,” ujar Sofrianes.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa Kodim 0427/Way Kanan siap melaksanakan setiap kebijakan dan arahan komando atas dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan.

Sementara itu, Brigjen TNI Heri Dwi Subagyo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional. Ia juga mengapresiasi semangat dan kerja keras jajaran Kodim 0427/Way Kanan dalam mengelola lahan pertanian sebagai bagian dari kontribusi nyata TNI bagi masyarakat.

Katim juga meninjau langsung lahan jagung seluas 5 ha, kolam ikan yang berisi +- 5000 ekor serta melihat juga peternakan Sapi yg berada di kampung panca negeri.

Kegiatan peninjauan ini diakhiri dengan dialog singkat bersama para petani binaan serta peninjauan langsung kondisi tanaman dan sarana pendukung lainnya.

Kunjungan Tim Pusterad ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi satuan kewilayahan untuk terus mengembangkan potensi wilayah, khususnya dalam mendukung program ketahanan pangan Nasional. (FJR)

Post Views: 95

Lampung dan P2MI Sepakat Bangun Tata Kelola Terintegrasi untuk Pekerja Migran

oleh

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sepakat menciptakan tata kelola pekerja migran yang terintegrasi di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Menteri P2MI setelah menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Lampung, Kamis (15/5/2025).

Lampung merupakan penyumbang pekerja migran terbesar ke-5 di Indonesia, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Daerah seperti Lampung Timur, Pringsewu, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah menjadi kantong utama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Menteri Abdul Kadir menegaskan, potensi pekerja migran harus dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran sekaligus memperkuat ekonomi daerah dengan membangun ekosistem pelindungan PMI di Lampung. Termasuk memaksimalkan peran SMK dan SMA melalui kelas migran.

“Di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama bahwa di Provinsi Lampung, khusus SMK dan SMA, akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya akan kita bahas,” ujar Menteri Abdul Kadir.

Kurikulum kelas migran, kata Menteri Abdul Kadir, akan dirancang sesuai kebutuhan negara tujuan, seperti Jepang, Taiwan, atau Malaysia, mencakup pelatihan keterampilan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, dan bahasa.

“Misalnya negara tujuan jepang, kurikulumnya yang sesuai jepang bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan disana. Jadi, demandnya apa kita sesuaikan,” ujarnya.

Kedepan, Menteri P2MI menargetkan minimal 20.000–30.000 pekerja migran dari Lampung setiap tahun. Langkah ini diharapkan berdampak signifikan pada penguatan ekonomi keluarga dan desa. Ia mencontohkan, Desa Bumi Daya di Lampung Selatan menerima remitansi Rp500 juta per bulan dari 250 PMI.

“Orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia. Karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus positif untuk kampungnya untuk masyarakatnya,” ucapnya.

Untuk meminimalisasi PMI ilegal, ujar Menteri Abdul Kadir, Pemerintah Provinsi Lampung akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) atau Perda, diikuti Perdes di kabupaten kantong PMI. Satuan Tugas (Satgas) di tingkat desa akan dibentuk untuk mencegah praktik calo dengan menggandeng pihak kepolisian, penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam kampanye pencegahan.

“95% PMI yang mengalami kekerasan di luar negeri adalah yang berangkat non-prosedural karena mereka tidak terdata di negara,” jelasnya. (Red).

Post Views: 104

Peringati HUT Ke-9, PUSLATPURMAR 8 Gelar Bakti Sosial Donor Darah

oleh

PESAWARAAN -(deklarasinews.com)– Dalam rangka memperingati hari jadi Pusat Latihan Tempur  Marinir (Puslatpurmar) 8 Teluk Ratai yang ke 9 pada tanggal, 03 Juni 2025, jajaran Puslatpurmar-8 Teluk Ratai melaksanakan bakti sosial berupa donor darah yang bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Lampung.

Kegiatan donor darah ini  diselenggarakan di Markas Komando (Mako) Krakatau Puslatpurmar 8 Teluk Ratai Kabupaten Pesawaran, pada Kamis (15/05/2025).

Komandan Puslatpurmar 8 Tekuk Ratai, Letkol Mar Hardi Muhendi M. Tr. Opsla mengatakan kegiatan ini bertujuan  untuk membantu memenuhi kebutuhan darah baik dari praujurit marinir, keluarga, maupun masyarakat umum.

Ia menyebut donor darah ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh jajaran Puslatpurmar-8, baik dalam rangka HUT Korps Marinir maupun dalam kegiatan sosial lainnya.

“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari Korps Marinir untuk sesama anak bangsa terutama yang membutuhkan bantuan berupa darah melalui PMI Lampung,” ujarnya.

Adapun kegiatan donor darah kali ini diikuti sebanyak 86 peserta. Sementara hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 80 kantor darah yang seluruhnya diserahkan kepada PMI Lampung untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Pada kesempatan itu juga Letkol Mar Hardi Muhendi menyampaikan bahwa selain dari pada bakti sosial akan dilaksanakan berbagai perlombaan seperti pertandingan Voli Putra dan Putri dan pertandingan Mini Soccer yang akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2025 hingga selesai di Mako Krakatau Puslatpurmar 8 Teluk Ratai, Pungkasnya. (Red).

Post Views: 128

Optimalkan Layanan Informasi, Diskominfo Gelar Pelatihan Website OPD

oleh

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, membuka Pelatihan Pengelola Website resmi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagar Alam, bertempat di ruang rapat Besemah I Setdako Pagar Alam, Kamis (15/05/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pagar Alam tersebut, dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) di lingkungan Pemerintahan Kota Pagar Alam.

Dalam arahannya, Pj Sekda Dahnial Nasution mengatakan, website dan media sosial dapat berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, pendidikan, promosi dan pemasaran bagi Pemkot Pagar Alam, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas.

Sesuai dengan undang–undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, website Pemerintah Daerah dan OPD dapat digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan informasi publik secara berkala serta dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu.

Menurut Pj Sekda Dahnial Nasution, website dan media sosial mampu menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik, dengan menggunakan teknologi informatika guna mendukung pemerintahan yang baik (good governance).

Pj Sekda Dahnial Nasution berpesan kepada seluruh pengelola website dan media sosial OPD, agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pengelolaan website dan media sosial di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.(Rep)

Post Views: 102