Lapor Pak Bupati, Pilkades PAW Desa Kertosari Tanjungsari Diduga Terjadi Money Polytic

TANJUNGSARI -(deklarasinews.com)- Pemilihan kepala desa Antar Waktu (PAW) desa Kertosari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan menyisakan persoalan.

Pasalnya Pilkades PAW desa Kertosari yang diikuti oleh tiga calon yakni Koko Nugroho (1) Siswo Handoko (2) dan Sarwadi (3) diduga dikotori oleh praktek Money Polytic (politik uang) yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta.

Dalam Pilkades PAW Desa Kertosari yang digelar pada, Rabu (11/11/2026) diikuti oleh 151 suara / mata pilih  yang berasal dari unsur perwakilan warga desa setempat.

Dalam pelaksanaanya para calon Kades yakni Koko Nugroho (1) mendapatkan dukungan suara 68 suara, Siswo Handoko (2) mendapatkan dukungan 37 suara dan Sarwadi (3) mendapatkan dukungan 42 suara, serta Golput 2 suara dan suara rusak 2 suara.

Salah satu calon yang menyatakan tidak menerima hasil Pilkades PAW desa Kertosari tersebut yakni Siswo Handoko (2) yang memilik dukungan 37 suara.

Handoko menyebut bahwa sebelum pelaksanaan salah satu calon melakukan politik uang kepada calon pemilih dengan memberikan sejumlah uang

” Bener pak, sebelum pelaksanaan pemilihan salah satu calon kasi uang calon pemilih Rp. 200 ribu/suara/pemilih, ”

Saya memiliki bukti foto dan rekaman vidio saat praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu dan Tim nya kepada calon pemilih.

Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintag daerah Kabupaten Lampung Selatan (pak Bupati) untuk mendiskualifikasi kepada calon tersebut,  ” kata Siswo Handoko.

Menurutnya hal itu dilakukan agar proses demokrasi didesa Kertosari Kecamatan Tanjungsari berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga kedepan praktek kotor dalam setiap pemilihan tidak terjadi lagi didesa ini, ” tutup Siswo Handoko tegas.

Selanjutnya pihaknya juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades Antar Waktu (PAW) dievaluasi dan diberikan tindakan tegas, karena terkesan terjadi pembiaran praktek-praktek yang merusak sendi-sendi demokrasi didesa ini. Ketua Panitia Pilkades PAW desa Ketosari Hariyudi saat diminta komentarnya tentang dugaan praktik Politik Uang didesanya diem saja, ” maaf saya tidak bisa terangkan masalah ini, ” kata Eko singkat.  (Cak Ton)

Sertipikasi Tanah Gratis, Wujud Sinergi Pemerintah dalam Melindungi Hak Masyarakat

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus memperkuat dukungan terhadap program pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan sertipikat tanah gratis dalam rangkaian kegiatan peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sebanyak 10 sertipikat berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 lainnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan beserta jajaran.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa kolaborasi antarkementerian menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Pada tahun 2026, Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Saat ini masih terdapat sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten yang belum terdaftar. Karena itu, program sertipikasi gratis ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Harison.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan dengan menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen dasar penguasaan tanah.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dan pelayanan pertanahan yang optimal, sehingga masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat dari program sertipikasi gratis tersebut.

“Ini merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP, masyarakat tidak hanya merasakan peningkatan kualitas hunian melalui program bedah rumah, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya melalui sertipikat,” ungkap Hermawan.

Melalui sinergi Kanwil BPN Provinsi Banten, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, serta kementerian dan lembaga terkait, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang memberikan manfaat nyata dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketika Api Terus Berulang: Mengapa Penanganan Karhutla Di Kalimantan Barat Belum Menyentuh Akar Masalah?

Penulis :
KBP. Andi Baso Rahman, S.H., S.I.K., M.Si.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan lagi persoalan yang dapat dipahami hanya sebagai kejadian kebakaran pada musim kemarau. Setiap kali titik panas meningkat, negara mengerahkan personel, melakukan patroli, pemadaman darat, pemadaman udara, modifikasi cuaca, sosialisasi, hingga penegakan hukum. Namun, ketika pola yang sama kembali terjadi pada tahun berikutnya, muncul persoalan yang lebih mendasar: apakah kita benar-benar sedang menyelesaikan masalah, atau hanya berhasil memadamkan akibat dari masalah tersebut? Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pemadaman tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pencegahan. BNPB mencatat bahwa hingga 25 Agustus 2026, posko Kalimantan Barat mencatat lebih dari 2.610 hotspot pada 25 Agustus, dengan 64 titik api aktif, sementara luas lahan terbakar pada periode Januari–Juni 2026 tercatat mencapai 38.310,89 hektare. Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Melawi, dan Kayong Utara termasuk wilayah yang menjadi prioritas tinggi penanganan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa karhutla telah berkembang menjadi risiko berulang yang membutuhkan perubahan cara berpikir, bukan sekadar penambahan kemampuan pemadaman.

Persoalan utama karhutla sesungguhnya bukan hanya api, karena api merupakan tahap akhir dari rangkaian risiko yang terbentuk jauh sebelumnya. Sebelum kebakaran terjadi terdapat kondisi lahan yang kering, tata air yang tidak optimal, cuaca, aktivitas pembukaan lahan, kebiasaan masyarakat, kepentingan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan adanya aktivitas yang sengaja menggunakan api. Pada lahan gambut, persoalan menjadi lebih kompleks karena karakter gambut yang mudah mengalami kekeringan dan dapat menyebabkan api bertahan di bawah permukaan. BNPB juga menempatkan karakteristik lahan gambut sebagai salah satu tantangan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, memadamkan api tanpa mengurangi kondisi yang membuat api mudah muncul sama dengan menyelesaikan gejala tanpa menyentuh sumber risikonya. Dalam perspektif manajemen risiko, pendekatan semacam ini harus digeser menjadi tindakan yang mampu mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko sebelum berubah menjadi bencana.

Di sinilah cara melihat masyarakat perlu diperbaiki. Pertanyaan “siapa yang membakar?” memang penting bagi penegakan hukum, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa pembakaran terus terjadi. Pertanyaan yang lebih strategis adalah “mengapa membakar masih dianggap sebagai pilihan yang paling mudah, murah, atau rasional bagi sebagian masyarakat?” Jawabannya dapat berkaitan dengan biaya pembukaan lahan, keterbatasan tenaga, kebiasaan yang diwariskan, kondisi geografis, kurangnya pengetahuan teknis, atau tidak tersedianya alternatif yang mudah diterapkan. Karena itu, kebijakan yang hanya berisi larangan memiliki keterbatasan apabila tidak disertai solusi. Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu bahwa membakar berbahaya atau dilarang, tetapi harus diberikan jawaban yang konkret terhadap pertanyaan sederhana: “Jika tidak membakar, bagaimana saya membuka dan mengelola lahan?” Pertanyaan tersebut justru harus menjadi inti edukasi pemerintah dan aparat karena perubahan perilaku hanya mungkin terjadi ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan, serta pilihan alternatif yang realistis.

Pendekatan tersebut menuntut perubahan dari sosialisasi menjadi pemberdayaan. Edukasi tidak boleh berhenti pada kegiatan penyuluhan yang selesai setelah masyarakat mendengarkan materi, tetapi harus diikuti dengan pendampingan, pelatihan, penyediaan sarana, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan demikian, masyarakat tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai aktor utama pencegahan. Perubahan perilaku pada dasarnya tidak terjadi hanya karena seseorang mengetahui aturan. Seseorang dapat mengetahui larangan tetapi tetap melanggar karena tidak memiliki alternatif. Karena itu, keberhasilan program seharusnya tidak diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi atau jumlah masyarakat yang hadir, melainkan dari perubahan nyata seperti berkurangnya praktik pembakaran, meningkatnya kemampuan masyarakat melakukan PLTB, meningkatnya pelaporan dini, dan menurunnya kejadian kebakaran berulang di wilayah yang sama.

Perubahan paradigma juga diperlukan dalam tubuh kepolisian. Polri tidak seharusnya hanya hadir ketika kebakaran sudah terjadi atau ketika proses penegakan hukum diperlukan, tetapi perlu bergerak lebih awal melalui pendekatan evidence-based policing. Data hotspot, sejarah kebakaran, kondisi cuaca, karakteristik lahan, laporan masyarakat, pola aktivitas, dan lokasi kejadian sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang memiliki risiko tinggi. Dengan cara tersebut, patroli tidak dilakukan sekadar karena rutinitas, tetapi karena terdapat alasan berbasis data bahwa suatu wilayah membutuhkan perhatian lebih besar. Polisi dapat hadir sebelum api muncul melalui pemetaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, pengawasan wilayah rawan, verifikasi informasi awal, dan penguatan sistem pelaporan. Penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting terhadap pelanggaran, tetapi ditempatkan dalam satu rangkaian yang lebih luas bersama pencegahan, edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan.

Persoalan karhutla juga menunjukkan bahwa batas administratif tidak sama dengan batas dampak. Kebakaran dapat terjadi di satu kabupaten, tetapi asapnya bergerak menuju wilayah lain dan memengaruhi masyarakat yang sama sekali tidak berada di lokasi sumber api. Pontianak merupakan contoh penting dalam melihat persoalan tersebut. Pada Agustus 2026, BNPB melaporkan kualitas udara Pontianak sempat mencapai indeks 193 pada 9 Agustus, sementara asap juga terpantau bergerak hingga Malaysia. Artinya, karhutla harus dipahami sebagai rantai risiko yang menghubungkan wilayah sumber kebakaran dengan wilayah penerima dampak. Masyarakat perkotaan dapat mengalami gangguan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi meskipun tidak pernah menyalakan api. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya menghitung berapa hektare lahan yang terbakar atau berapa titik api yang dipadamkan, tetapi harus melihat sejauh mana masyarakat berhasil dilindungi dari dampaknya.

Perspektif tersebut membawa karhutla ke dalam kerangka human security, yaitu keamanan yang menempatkan keselamatan dan keberlangsungan kehidupan manusia sebagai pusat perhatian. Dalam konteks ini, melindungi masyarakat dari karhutla berarti bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi kualitas udara yang cepat dan mudah dipahami, kelompok rentan mendapatkan perlindungan, fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan gangguan akibat asap, kegiatan pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi udara, dan masyarakat memiliki informasi yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada perlindungan lingkungan, tetapi berkembang menjadi perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kelemahan lain yang perlu diperbaiki adalah kecenderungan melihat karhutla secara sektoral. Pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu, kepolisian memiliki fungsi penegakan hukum dan keamanan, BPBD memiliki fungsi penanggulangan bencana, instansi teknis menangani lingkungan dan kehutanan, dunia usaha memiliki tanggung jawab terhadap wilayah konsesinya, sementara masyarakat berada di garis terdepan dalam menghadapi risiko. Apabila seluruh aktor tersebut bekerja sendiri-sendiri, maka informasi menjadi terpecah dan respons menjadi tidak optimal. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar koordinasi dalam bentuk rapat, tetapi integrasi kerja berdasarkan satu peta risiko dan satu mekanisme respons. Data harus dapat digunakan bersama, wilayah prioritas harus disepakati bersama, peran masing-masing harus jelas, dan hasil penanganan harus dievaluasi secara bersama. Dengan model tersebut, batas kewenangan tidak menjadi alasan untuk membiarkan risiko berkembang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan karhutla juga harus diubah. Selama keberhasilan hanya dihitung dari jumlah patroli, jumlah personel yang dikerahkan, jumlah operasi pemadaman, atau jumlah titik api yang berhasil ditangani, maka sistem akan cenderung terus berorientasi pada respons. Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar risiko berhasil dikurangi. Apakah jumlah kebakaran berulang menurun? Apakah waktu dari munculnya informasi hingga verifikasi semakin cepat? Apakah masyarakat semakin mampu membuka lahan tanpa bakar? Apakah wilayah rawan memiliki sistem peringatan dini? Apakah paparan asap terhadap masyarakat menurun? Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih mampu menunjukkan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan atau hanya menghasilkan aktivitas.

Karena itu, penanganan karhutla Kalimantan Barat perlu dibangun sebagai sebuah siklus yang berlangsung sepanjang tahun. Pada saat musim hujan, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan telah selesai, tetapi harus menggunakan periode tersebut untuk mengevaluasi kebakaran sebelumnya, memperbaiki tata air, memetakan wilayah rawan, memperkuat masyarakat, menyiapkan sarana, dan membangun sistem deteksi dini. Ketika memasuki musim kering, seluruh sistem tersebut harus bergerak melalui peningkatan patroli berbasis risiko, pemantauan hotspot, verifikasi cepat, pengawasan wilayah rawan, dan respons segera. Setelah kebakaran terjadi, proses tidak berhenti ketika api padam, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi penyebab, pemulihan, penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran, dan pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Dengan demikian, karhutla tidak lagi ditangani sebagai kejadian musiman, tetapi sebagai risiko yang dikelola secara terus-menerus.

Pada akhirnya, persoalan terbesar karhutla di Kalimantan Barat bukan karena negara tidak memiliki kemampuan untuk memadamkan api. Negara telah memiliki personel, teknologi, kelembagaan, regulasi, dan sumber daya untuk melakukan respons. Tantangan yang lebih besar adalah mengubah seluruh kemampuan tersebut menjadi sistem pencegahan yang mampu bekerja sebelum api muncul. Karhutla harus dipahami sebagai persoalan ekologis, sosial, ekonomi, hukum, keamanan, dan tata kelola yang saling berhubungan. Jika hanya api yang ditangani, maka api akan kembali. Jika hanya pelaku yang dicari, maka pola penyebabnya belum tentu berubah. Jika hanya masyarakat yang diberi larangan, tetapi tidak diberikan alternatif, maka perubahan perilaku sulit terjadi. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menggabungkan pengelolaan ekosistem, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, penggunaan data, kepolisian berbasis risiko, kolaborasi antarwilayah, dan perlindungan keamanan manusia dalam satu sistem.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya dibanggakan ketika negara berhasil memadamkan kebakaran terbesar, tetapi ketika kebakaran besar tersebut semakin jarang terjadi. Negara yang efektif bukan hanya negara yang mampu datang paling cepat ketika api membesar, tetapi negara yang mampu membaca risiko sebelum api muncul, memahami mengapa masyarakat melakukan pembakaran, menyediakan pilihan yang lebih baik, mengarahkan aparat berdasarkan bukti, serta melindungi masyarakat dari dampak yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Karhutla tidak akan selesai hanya dengan memadamkan api; ia baru mulai terselesaikan ketika kita mampu menghilangkan alasan, kondisi, dan kelemahan tata kelola yang membuat api terus berulang.

 

Camat Idi Tunong Bersama Keuchik dan Bhabinkamtibmas Gotong Royong Bersihkan Saluran Parit

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag., bersama staf Kecamatan Idi Tunong, sejumlah Keuchik, serta Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan sampah yang tersangkut di aliran parit, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di sekitar pusat pemerintahan Kecamatan Idi Tunong, tepatnya di kawasan Gampong Seuneubok Jalan dan Gampong Buket Teukuh.

Dalam kegiatan tersebut, Camat Idi Tunong bersama para peserta gotong royong turun langsung membersihkan sampah yang menghambat aliran air pada saluran parit. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan sekaligus upaya menjaga kelancaran saluran air.

Camat Idi Tunong, Adnan, S.Ag., menyampaikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Idi Tunong untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam saluran parit. Kebersihan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan gotong royong seperti ini, kita berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat,” ungkap Adnan.

Ia juga berharap kegiatan gotong royong dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga dan saluran air dapat berfungsi dengan baik.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin tumbuh, sehingga tercipta lingkungan Kecamatan Idi Tunong yang bersih, sehat, dan nyaman. (Ami)

Proses Pembangun Tol Serpong – Balaraja, Kantah Kabupaten Tangerang Lakukan Pembayaran

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Proses pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja Seksi 2A terus berjalan. Sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) kepada masyarakat pemilik 31 bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan tol tersebut, pada Selasa, 17 November 2026.

Pembayaran UGR tersebut mencakup 6 bidang tanah di Desa Palasari dan 25 bidang tanah di Desa Mekarjaya. Pelaksanaan pembayaran dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah senantiasa mengedepankan tertib administrasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta perhatian terhadap hak masyarakat yang terdampak.

“Kami memastikan setiap tahapan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak masyarakat yang terdampak pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Kegiatan ini turut melibatkan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Serpong–Balaraja, PT Trans Bumi Serbaraja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, unsur Kepolisian dari Polresta Tangerang dan Polres Tangerang Selatan, pemerintah kecamatan dan desa, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas instansi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung proses pengadaan tanah yang tertib, lancar, dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat yang terdampak.

Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja diharapkan dapat semakin memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dan wilayah sekitarnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terus berkomitmen mengawal pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat, sejalan dengan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Bersama mengawal pembangunan, memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.

Tahapan Musyawarah Cabang BPC HIPMI Mesuji Resmi Dibuka, Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Dimulai

MESUJI -(deklarasinews.com)- Tahapan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Mesuji resmi dibuka pada Selasa, 17 November 2026. Pembukaan tahapan ini ditandai dengan dimulainya proses pendaftaran bakal calon Ketua Umum BPC HIPMI Mesuji.

Dibukanya pendaftaran bakal calon Ketua Umum menjadi langkah awal dalam rangkaian proses Musyawarah Cabang BPC HIPMI Mesuji, sebagai bagian dari mekanisme organisasi untuk menentukan kepemimpinan baru yang akan membawa arah dan kemajuan HIPMI Mesuji ke depan.

Momentum Muscab ini diharapkan menjadi ruang regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat soliditas dan kebersamaan seluruh kader HIPMI di Kabupaten Mesuji.

Melalui proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, Muscab BPC HIPMI Mesuji diharapkan dapat melahirkan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas memimpin bpc hipmi mesuji

Suryadi Resmi Jabat Kadisbunnak Tanggamus, Kabiro Pesibar Deklarasi.news.com Sampaikan Ucapan Selamat

TANGGAMUS -(deklarasinews.com)- Kepala Biro Pers Deklarasi.news.com, Arnandes Cuda Musambay, bersama masyarakat Kabupaten Tanggamus menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Suryadi, S.IP., M.M., sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanggamus.

Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus dukungan atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada Suryadi untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Arnandes bersama masyarakat berharap, dengan jabatan baru yang diemban, Suryadi dapat menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, sektor perkebunan dan peternakan memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak, serta membuka peluang pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, kepemimpinan Suryadi diharapkan mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi sektor perkebunan dan peternakan di Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui program kerja yang inovatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan para petani, peternak, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, amanah yang diberikan diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen demi mendukung pembangunan Kabupaten Tanggamus yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga Bapak Suryadi senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkap Arnandes.

Kepala Biro Pers Deklarasi.news.com, Arnandes Cuda Musambay, kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Suryadi, S.IP., M.M. atas jabatan yang dipercayakan kepadanya.

Ia berharap pelantikan tersebut menjadi awal dari pengabdian terbaik Suryadi dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus, khususnya di bidang perkebunan dan peternakan. (Arnandes/Cmy)

 

HABIS MANIS GIBRAN DIBUANG

(Ketika Pergantian Wakil Presiden Mengubah Arah Panggung Politik)

Oleh: Lukman Hakim, S.P., M.M.

(Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya, Jurnalis, dan Pengamat Sosial)

Ada ironi yang menarik untuk dicermati dalam perjalanan politik nasional ketika Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026. Keputusan itu datang di tengah meningkatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan proses pemakzulan. Bahkan, rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan tersebut telah dijadwalkan. Namun, sebelum agenda itu berlangsung, Gibran justru menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Sebuah keputusan yang seketika mengubah arah pembicaraan politik nasional.

Peristiwa tersebut menyisakan pertanyaan yang tidak sederhana. Mengapa pengunduran diri itu berlangsung ketika tekanan parlemen semakin menguat? Mengapa partai-partai politik yang sebelumnya berada dalam pusaran perdebatan mengenai kelayakan Gibran justru tidak memperlihatkan persaingan terbuka untuk memperebutkan posisi penggantinya? Bahkan, sejumlah pimpinan partai mulai mengarahkan pembicaraan pada dukungan terhadap figur dari Partai Gerindra. Apakah ini semata-mata bentuk kedewasaan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, atau ada perhitungan kekuasaan yang bekerja lebih jauh di balik perubahan situasi tersebut?

Tentu, pertanyaan semacam ini tidak boleh dijawab dengan prasangka. Tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan hasil kesepakatan tersembunyi atau bahwa dirinya sengaja disingkirkan oleh kekuatan tertentu. Namun, dalam politik, sebuah peristiwa tidak cukup dibaca dari apa yang tampak di permukaan. Ada kepentingan, kalkulasi, dan relasi antarkekuatan yang patut dicermati. Di sinilah ungkapan habis manis, Gibran dibuang menjadi metafora politik yang layak direnungkan, bukan sebagai kesimpulan tentang siapa yang membuang, melainkan sebagai pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan memperlakukan figur ketika kepentingan politik mulai berubah.

Yang lebih penting, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak semestinya membuat seluruh persoalan yang mendahuluinya lenyap begitu saja. Sebab, yang diperdebatkan publik bukan hanya keberadaan seseorang di kursi wakil presiden, melainkan juga persyaratan pencalonan, legitimasi proses, serta tanggung jawab konstitusional yang menyertainya. Pergantian orang mungkin mengubah susunan kekuasaan, tetapi belum tentu menjawab pertanyaan yang telah berkembang di tengah masyarakat.

Ketika Kekuasaan Mengubah Arah Permainan

Ada satu perubahan penting yang terjadi setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya. Agenda Hak Menyatakan Pendapat yang sebelumnya telah didorong oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi tidak lagi dilanjutkan. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan pada 12 November 2026 dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR.

Perubahan tersebut bukan perkara kecil. Sebelum pengunduran diri terjadi, perhatian publik tertuju pada proses politik yang berpotensi membawa persoalan Gibran ke tahapan konstitusional berikutnya. Namun, setelah surat pengunduran diri disampaikan, arah pembahasan segera beralih kepada mekanisme pengisian jabatan yang kosong. Isu mengenai pertanggungjawaban seorang pejabat bergeser menjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan menggantikannya.

Perlu ditegaskan bahwa usulan HMP tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR untuk memakzulkan Gibran. Usulan itu masih harus melewati mekanisme kelembagaan dan tahapan konstitusional yang berlaku. Karena itu, pembatalan rapat paripurna tidak boleh disederhanakan sebagai kegagalan suatu proses pemakzulan yang telah selesai. Yang terjadi adalah perubahan situasi politik setelah pejabat yang menjadi objek usulan menyatakan berhenti dari jabatannya.

Di sinilah kita perlu membedakan dua hal yang sering kali tercampur dalam percakapan publik: berakhirnya kedudukan seseorang dalam jabatan dan penyelesaian persoalan yang melatarbelakangi kedudukan tersebut. Keduanya tidak selalu memiliki konsekuensi yang sama. Pengunduran diri dapat mengakhiri jabatan, tetapi tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai proses, persyaratan, maupun persoalan hukum yang sebelumnya diperdebatkan. Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah memberikan pedoman yang jelas. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dengan demikian, partai politik dan fraksi DPR tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung menetapkan atau mengajukan calon pengganti melalui mekanisme tersebut. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan MPR memilih salah satunya. Artinya, pusat gravitasi politik dalam proses pergantian ini memang berada pada Presiden dan MPR. Namun, mekanisme konstitusional yang telah tersedia tidak berarti ruang kritik publik harus ditutup. Justru ketika kewenangan Presiden menjadi sangat menentukan, masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai pertimbangan yang mendasari pemilihan dua calon tersebut. Jangan sampai proses yang secara formal berjalan sesuai aturan justru kehilangan makna substantif karena terlalu kuat dipengaruhi kompromi politik.

Perkembangan setelah pengunduran diri Gibran memperlihatkan bagaimana relasi antarkekuatan politik mulai membentuk arah baru. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, menyampaikan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kader sendiri dan menyebut adanya kesepakatan untuk mendukung figur dari Gerindra. Sejumlah nama pun mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti. Fenomena ini menarik karena memperlihatkan bahwa perebutan jabatan tidak selalu berlangsung melalui kompetisi terbuka. Dalam sistem politik koalisi, kesepakatan antarpimpinan partai kerap menjadi bagian penting dalam menentukan arah keputusan. Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya partai membangun kesepakatan, melainkan pada sejauh mana kesepakatan tersebut tetap memberikan ruang bagi pertimbangan kepentingan negara.

Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional yang besar. Pada 16 November 2026, MPR menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026. Presiden diberi batas waktu hingga 25 November untuk mengajukan dua nama calon. Perubahan jadwal tersebut memperlihatkan bahwa proses pengisian jabatan telah memasuki tahapan kelembagaan. Namun, publik tidak seharusnya hanya menjadi penonton yang menunggu pengumuman nama. Masyarakat berhak mengetahui alasan di balik pilihan Presiden, kualitas calon yang diajukan, serta bagaimana proses pemilihan tersebut mencerminkan kepentingan nasional.

Patut dicatat. Ketika Gibran masih berada di kursi wakil presiden, dukungan politik terhadap dirinya tidak sepenuhnya mampu meredam persoalan yang berkembang. Ketika tekanan parlemen mencapai titik penting, ia memilih meninggalkan jabatan. Sementara itu, kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya terlibat dalam dinamika tersebut mulai bergerak menata konfigurasi baru. Apakah ini sekadar konsekuensi perubahan keadaan atau gambaran bahwa loyalitas politik selalu memiliki batas kepentingan? Pertanyaan tersebut penting karena dalam demokrasi, hubungan antara tokoh, partai, dan kekuasaan tidak boleh hanya diukur dari seberapa lama seseorang berada dalam lingkaran pemerintahan. Ukurannya haruslah konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Jangan Biarkan Persoalan Kehilangan Penanggung Jawab

Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian setelah pengunduran diri Gibran. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam keberlangsungan roda pemerintahan sampai 2029. Pertama, pengisian jabatan wakil presiden harus menempatkan kapasitas dan integritas di atas kepentingan pembagian kekuasaan. Presiden memang memiliki kewenangan mengusulkan dua nama, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

MPR pun tidak boleh sekadar menjadi tempat mengesahkan kesepakatan politik yang telah dibangun sebelumnya. Rekam jejak, kemampuan kepemimpinan, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan kebangsaan harus menjadi ukuran utama. Wakil presiden bukan hadiah bagi partai yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan amanah negara yang menuntut kecakapan, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat.

Kedua, persoalan yang sebelumnya mengiringi jabatan Gibran perlu memperoleh kejelasan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Perdebatan mengenai dokumen pendidikan, persyaratan pencalonan, dan legitimasi proses politik tidak boleh dicampuradukkan, apalagi diselesaikan hanya melalui opini atau tekanan politik. Setiap persoalan harus ditempatkan pada ranah kewenangan lembaga yang berhak menanganinya. Apabila terdapat konsekuensi hukum yang masih perlu dijelaskan, lembaga terkait harus memberikan kepastian secara terbuka dan proporsional. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap negara tidak dibangun dengan menghindari pertanyaan, melainkan dengan keberanian memberikan jawaban yang dapat diuji.

Ketiga, partai politik dan pers harus tetap menjalankan fungsi pengawasan. Partai tidak boleh hanya tampil ketika ada peluang memperoleh posisi strategis, kemudian kehilangan suara ketika persoalan menyangkut kepentingan publik. Begitu pula pers, yang tidak seharusnya berhenti pada pemberitaan mengenai nama-nama kandidat pengganti. Media harus terus mengawal proses, menguji argumentasi para pengambil keputusan, dan mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Masyarakat juga perlu menjaga sikap kritis tanpa terjebak dalam penghakiman. Demokrasi membutuhkan warga yang tidak mudah menerima setiap keputusan politik sebagai sesuatu yang otomatis benar, tetapi juga tidak terburu-buru menganggap setiap perubahan sebagai hasil konspirasi. Sikap kritis harus berjalan bersama kecermatan membaca fakta.

Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran mungkin menjadi akhir dari satu babak perjalanan politik. Namun, peristiwa tersebut sekaligus membuka babak baru yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana partai membangun kesepakatan, dan bagaimana konstitusi diuji dalam situasi yang tidak biasa. Ungkapan habis manis, Gibran dibuang boleh menjadi sindiran politik yang menggugah. Namun, persoalan sesungguhnya jauh lebih besar daripada nasib seorang tokoh. Yang sedang diuji adalah konsistensi demokrasi dalam memperlakukan kekuasaan, keteguhan hukum dalam menghadapi kepentingan politik, serta keberanian lembaga negara untuk memberikan penjelasan kepada rakyat.

Sebab, demokrasi bukan panggung tempat seseorang dipuja ketika dibutuhkan lalu dilupakan ketika keadaan berubah. Demokrasi adalah sistem yang menuntut tanggung jawab, bahkan ketika seseorang telah meninggalkan jabatannya. Gibran boleh pergi, kekuasaan boleh berganti, dan koalisi boleh menyusun ulang barisannya. Tetapi, jangan biarkan persoalan kehilangan penanggung jawab. Sebab, dalam negara hukum, yang harus bertahan bukanlah kepentingan seorang tokoh, melainkan tegaknya konstitusi dan keadilan bagi seluruh rakyat. (**)

 

Usung Tema Story of Love from Dewata, MB Cakrawala Spensa Tampil Memukau dan Raih Juara Umum.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Marching Band (MB) Cakrawala Spensa SMP Negeri 1 Palembang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara Umum Soundsport Divisi Senior (SMP) dalam ajang Musi Soundsport Competition (MSC) IV Tahun 2026.

Kompetisi yang berlangsung pada 14–15 November 2026 tersebut resmi ditutup dengan pengumuman para pemenang sekaligus penyerahan piala dan trofi di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Kota Palembang, Minggu (15/11/2026).

Dalam kompetisi tersebut, MB Cakrawala Spensa tampil memukau dengan mengusung tema “Story of Love From Dewata”, sebuah pertunjukan yang mengangkat kisah cinta bernuansa budaya Bali.

Penampilan semakin menarik dengan Field Commander Regan Nugraha Khalfani yang memerankan tokoh Rama, sementara tokoh Shinta diperankan oleh Aela Zaafarani Putri Rievhy. Keduanya berhasil membawakan karakter dalam konsep pertunjukan yang dipadukan dengan kreativitas musik dan gerakan marching band.

Tidak hanya berhasil meraih predikat juara umum, anggota MB Cakrawala Spensa juga mencatatkan prestasi individu. Nyimas Aulia Syafiqa berhasil meraih Juara IV, sedangkan Regan Nugraha Khalfani meraih Juara V pada kategori Field Commander Soundsport Senior Class (SMP) MSC IV Tahun 2026.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Palembang, sekaligus membuktikan hasil kerja keras, kedisiplinan, kekompakan, dan semangat seluruh anggota tim dalam mempersiapkan penampilan terbaik.

Secara pribadi, perwakilan MB Cakrawala Spensa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta kontribusi sehingga prestasi membanggakan tersebut dapat diraih.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala SMP Negeri 1 Palembang beserta seluruh dewan guru, para pelatih yang telah dengan sabar membimbing dan melatih anggota, serta seluruh wali murid yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota tim MB Cakrawala Spensa yang telah menunjukkan kerja sama, semangat, dan dedikasi luar biasa selama proses latihan hingga pelaksanaan kompetisi.

Menurut mereka, keberhasilan ini bukan semata-mata hasil perjuangan individu, melainkan buah dari kebersamaan dan kerja sama seluruh elemen yang terlibat, mulai dari pihak sekolah, pelatih, orang tua, hingga seluruh anggota marching band.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja sama tim dan dukungan dari semua pihak. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala Sekolah, guru, para pelatih, wali murid, serta seluruh anggota MB Cakrawala Spensa yang telah berjuang bersama hingga bisa meraih Juara Umum Soundsport Senior (SMP) MSC IV Tahun 2026.”

Meski telah berhasil meraih prestasi gemilang, perjuangan MB Cakrawala Spensa belum berakhir. Dalam waktu dekat, mereka akan kembali mengikuti ajang Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (FORPROV) II Sumatera Selatan, yang dijadwalkan berlangsung pada 20–24 November 2026 di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim.

Untuk itu, keluarga besar MB Cakrawala Spensa memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar dapat kembali menampilkan kemampuan terbaik serta mengharumkan nama SMP Negeri 1 Palembang dan Kota Palembang di ajang berikutnya.

Prestasi di MSC IV 2026 menjadi bukti bahwa kerja keras, kedisiplinan, kreativitas, dan kekompakan merupakan kunci untuk meraih keberhasilan. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh anggota MB Cakrawala Spensa untuk terus berkarya, berprestasi, dan mengukir kebanggaan di masa mendatang. (Ags).

Tutup Rakor Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan, Dirjen PSKP: Keberhasilan Pemberantasan Mafia Tanah Perkuat Sistem Pertanahan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan serupa terulang. Hal tersebut menjadi pesan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh, Dirjen PSKP mengusulkan tiga langkah penting yang harus dilakukan setelah Rakor ini. Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Dengan begitu, setiap perkara yang berhasil diungkap dapat menjadi pembelajaran untuk mengidentifikasi modus kejahatan dan kelemahan sistem.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Hal itu mencakup pengembangan data pertanahan yang akurat, sistem yang transparan dan akuntabel, serta digitalisasi yang mampu meningkatkan keamanan data, memperkuat jejak audit, sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” jelas Dirjen PSKP.

Upaya ketiga bisa dilakukan dengan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dengan tetap mengedepankan ketepatan dan kehati-hatian dalam setiap penanganan perkara. “Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tutur Iljas Tedjo Prijono.

Berdasarkan laporan Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, diketahui total target operasi (TO) tahun 2026 ada 120 kasus. Dengan adanya Satgas Anti-Mafia Tanah, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka. Dari penanganan tersebut, tanah seluas 110.046.567 meter persegi telah diselamatkan, dengan nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ucap Hendra Gunawan.

Adapun Rakor yang dihadiri oleh 414 peserta gabungan dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi ini berlangsung selama dua hari, yakni sejak 12-13 November 2026. Dalam penutupan Rakor, hadir pula Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.(Nan)