Kategori: Nasional

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎‎Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Kongres X Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) yang akan digelar di Kota Palembang, berbagai persiapan mulai dimatangkan. Salah satunya melalui kegiatan Liaison Officer Training bertajuk “Youth Legal Liaison: Merawat Semangat Pemuda dan Representasi Menuju Kongres X Permahi” yang digelar di kantor PTPN 7 Palembang, Jumat (7/11/2025).

‎‎Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi DPC Permahi Kota Palembang untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah ajang nasional bergengsi tersebut. Kongres Permahi X rencananya akan berlangsung selama enam hari, mulai 3 hingga 9 Desember 2025, bertempat di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, yang dikenal sebagai kompleks olahraga bertaraf internasional kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan.

‎‎Salah satu pendiri dan Penasihat Permahi Kota Palembang, Dedeng Zawawi, S.H., M.H., menuturkan bahwa Permahi merupakan organisasi mahasiswa hukum yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk kader-kader hukum berkualitas di Indonesia. Organisasi ini berdiri pertama kali di Jakarta pada tahun 1983, sempat mengalami kevakuman selama beberapa tahun, lalu aktif kembali pada tahun 2006 dimana Dedeng turut hadir mewakili Kota Palembang pada masa kebangkitan tersebut.

‎‎“Setiap mahasiswa yang bergabung di Permahi dibekali dengan berbagai materi keilmuan hukum, teknik persidangan, dan pelatihan praktis lain yang menunjang kompetensi mereka. Harapannya, para anggota dan alumni Permahi ke depan dapat menjadi calon-calon profesional hukum seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, dosen, maupun akademisi,” jelas Dedeng.

‎‎Lebih lanjut, Dedeng mengungkapkan bahwa jumlah anggota aktif Permahi Kota Palembang kini mencapai lebih dari 1.000 orang. Mereka berasal dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Sumatera Selatan, antara lain Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), STIHPADA Palembang, Universitas Terbuka, Universitas Tamansiswa, dan sejumlah kampus lainnya. Keberagaman latar belakang tersebut menjadi bukti nyata bahwa Permahi terus menjadi wadah yang solid dalam membina mahasiswa hukum di wilayah ini.

‎‎Sementara itu, Ketua Pelaksana Liaison Officer Training, Nathan Praevel, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan para panitia lokal menghadapi Kongres X mendatang.

‎‎“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pembekalan dan penyamaan persepsi bagi seluruh panitia agar ketika kongres berlangsung nanti, mereka sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Semua harus bekerja dengan arah yang jelas, terkoordinasi, dan profesional,” ujar Nathan.

‎‎Menurut Nathan, kongres tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari 37 provinsi di Indonesia dan 58 DPC Permahi masing-masing DPC akan mengirim empat perwakilan, terdiri dari dua peserta forum dan dua peserta peninjau.

‎‎Besarnya skala kegiatan tersebut tentu menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi panitia lokal. Selain membutuhkan koordinasi yang baik, kongres ini juga diharapkan mampu memperkenalkan Palembang sebagai kota yang siap menyelenggarakan event nasional berskala besar.

‎‎Ketua Umum DPC Permahi Kota Palembang, RM Taufiq, menegaskan bahwa pelaksanaan Kongres X Permahi tidak hanya menjadi ajang intelektual mahasiswa hukum, tetapi juga berpotensi memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat Palembang.

‎‎“Dengan ribuan peserta dari seluruh Indonesia yang akan datang, tentu ini akan meningkatkan perputaran roda ekonomi di Palembang. Hotel, transportasi, kuliner, hingga sektor UMKM lokal akan ikut merasakan dampaknya. Kegiatan ini bahkan bisa berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutur Taufiq optimis.

‎‎Ia juga menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Dinas Pariwisata, serta seluruh stakeholder terkait dapat memberikan dukungan penuh, baik dari segi fasilitas, logistik, maupun promosi kegiatan.

‎‎“Kongres X ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di Palembang. Kami berharap pemerintah daerah melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Palembang layak menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang strategis,” tambahnya.

‎‎Lebih lanjut, Taufiq mengungkapkan bahwa pihak panitia telah melakukan koordinasi intensif dengan panitia pusat terkait tamu-tamu penting yang akan hadir dalam Kongres X nanti.

‎‎“InsyaAllah, dalam acara pembukaan Kongres X Permahi nanti, kami akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kementerian Hukum dan HAM, Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta sejumlah tokoh nasional di bidang hukum yang akan menjadi narasumber,” jelasnya.

‎‎Selain itu, pihak DPC Permahi Kota Palembang juga tengah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak keamanan dan aparat daerah, termasuk Kapolda Sumsel, Kapolrestabes Palembang, dan Pangdam II/Sriwijaya untuk memastikan keamanan, kelancaran, serta dukungan moril dan material selama pelaksanaan kongres berlangsung.

‎“Kami berharap dukungan penuh dari semua pihak, baik berupa bantuan dana, moral, maupun fasilitas, agar kegiatan ini dapat berjalan sukses dan nama Palembang semakin dikenal di tingkat nasional,” pungkas Taufiq.(Ning)

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, diduga kuat tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pendamping tersebut disebut-sebut melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat (KPM) secara sepihak tanpa melibatkan pihak desa maupun kecamatan, bahkan diduga memilih penerima berdasarkan kedekatan pribadi.

Dugaan ini mencuat dalam rapat pembahasan dan diskusi yang digelar di ruang kantor Camat Bangkunat pada Rabu (5/11/2025). Rapat tersebut membahas pro dan kontra masyarakat terhadap perubahan data penerima bantuan PKH, yang dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga mengeluhkan tidak lagi terdaftar sebagai penerima, sementara ada penerima baru yang dinilai tidak layak karena tergolong mampu.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat Bangkunat, Redi Susanto, S.IP, didampingi Maria Susanti, Kasi Kesra Kecamatan Bangkunat, mewakili Camat Bangkunat Maulazi, S.HI., M.M. Turut hadir pula unsur pemerintah desa, pendamping PKH, penerima manfaat (KPM), serta perwakilan LSM Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN).

Desa atau Pekon Kota Jawa diwakili oleh Sekdes dan operator yang ditunjuk langsung oleh Peratin Hendra, S.Pd. Dalam rapat tersebut, masing-masing pihak memberikan pandangan dan masukan terkait keabsahan serta kelayakan data KPM penerima PKH di wilayahnya.

Ketua LSM LIPAN, Mayasir, yang turut hadir dalam rapat itu, secara tegas menyoroti adanya dugaan manipulasi data oleh oknum pendamping PKH.

“Pendamping PKH diduga bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah desa maupun kecamatan. Padahal, sesuai aturan, data penerima manfaat harus melalui proses verifikasi dan validasi bersama pemerintah setempat. Jika data dibuat sepihak, tentu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Mayasir.

Ia menambahkan, ketidaktepatan data penerima PKH sudah menjadi masalah lama. Di lapangan, masih banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara warga yang tergolong mampu justru masih terdaftar sebagai penerima.

“Sebagai contoh, ada warga sangat miskin yang setiap hari berjuang untuk makan, rumahnya tidak layak huni, tetapi tidak pernah menerima bantuan. Di sisi lain, warga yang sudah mapan justru masih mendapatkan bantuan PKH. Ini kan tidak adil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mayasir menilai ketidakterbukaan pendamping PKH menjadi sumber masalah utama. “Selama pendamping tidak mau berkoordinasi dan terus membuat data berdasarkan rekayasa, maka sampai kapan pun data itu tidak akan benar. Bahkan ada indikasi permainan atau kongkalikong dengan pihak tertentu,” tambahnya.

Ia juga menyoroti sikap Sekcam Bangkunat, Redi Susanto, yang dinilai cenderung membela pendamping PKH tersebut. “Hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi. Jika benar ada permainan dalam pendataan, maka harus diselidiki dan diproses hukum,” tegasnya.

Mayasir menutup pernyataannya dengan mendesak penegak hukum untuk turun tangan. “Kalau ingin data cepat bersih dan tepat sasaran sesuai harapan Kementerian Sosial, maka oknum pendamping PKH yang bermain harus diperiksa bersama pihak-pihak yang terkait sejak awal proses pendataan hingga penyaluran bantuan,” pungkasnya.(Arnandes)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Kegiatan pelaksanaan pelebaran jalan Pekon Bandung Baru Barat yang berada di Dusun1 RT 02 di mulai selasa 4 /11/2025.

Di temui rekan media di lokasi pekerjaan  pelebaran jalan,Kepala Pekon Bandung Baru Barat Rohidin menyampaikan.

Hari ini kami  memulai pekerjaan pelebaran jalan di Dusun 1 Rt 02 yang menghubungkan Dusun 1 dengan Pekon SinarWaya, Dengan adanya pelebaran jalan ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga pekon, Serta meningkatkan perekonomian lokal ujarnya

Pelebaran jalan ini merupakan salah satu program prioritas pekon kami untuk meningkatkan infrastruktur Pekon. Dengan pelebaran jalan ini juga di harapkan warga Pekon dapat lebih mudah mengakses fasilitas umum seperti sekolah, pasar juga fasilitas kesehatan dan mengangkut hasil pertanian mereka.

Dengan Volume 410 x 4 m dan nilai anggaran Rp, 23.655.000,-Pelebaran jalan Ini bersumber dari Dana Desa tahun Anggaran 2025.

“In Shaa Allah Pelebaran jalan  ini dapat memberikan manfaat yang besar untuk warga dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Mohon Doanya dari semua warga pekon saya berharap pelebaran jalan  ini dapat selesai tepat waktu” Pungkasnya (Mulia Mega)

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Akses jalan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam beraktifitas. Karena jalan yang mulus akan mempercepat dan mempermudah aktifitas sehari-hari..pun sebaliknya.

Mengatasi keluhan warga terkait jalan rusak, berlubang dan sejenisnya,dinas PUTR kota Pagaralam bidang bina marga (BM)  saat ini gencar melakukan tambal sulam atau Patching. Total sepanjang 8 kilometer jalan yang membentang di wilayah kota Pagaralam secata bertahap sudah mulai dilakukan Patching.

Adapun jalan dimaksud dari Simpang Manna ke Perandonan 4 kilometer,  belakang PU hingga Mesjid Darussalam n3 kilometer dan sisanya dari Mesjid Agung sampai kawasan bioskop lama.

Plt.kepala dinas PUTR kota Pagaralam Deny Novi Herly dan dikonfirmasi melalui Plt.Kqbid Bina marga,Herwan Kanidi didampingi Arif Munandar Rabu (5/11) di ruang kerjanya menjelaskan, jalan jalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat karena berakibat fatal semisal kecelakaan selain menghambat aktifitas sudah ditangani.”kita utamakan yang berat berat tetapi yang ringan bukan berati dibiarkan.”jalan yang parah kerusakannya kita dahulukan,”terangnya.

Masih kata Herwan Kanidi,untuk yang belum dipatching akan ada pe ngaspalan jalan.”insyaallah jalan jalan yang rusak akan semua ditangani, yang urgent kita dahulukan selebihnya akan juga dikerjakan.”urainya.

Lanjut Herwan, langkah yang dilakukan ini selaras dengan visi misi Walikota Pagaralam Ludi Oliasyah.

“Selaras dan searah dengan keinginan pak Walikota.”pungkasnya. (Rep)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Trotoar di sepanjang Jalan  Deli Rorong 27 koja  kelurah koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, kembali dikuasai pedagang kaki lima (PKL). Hal ini mengganggu pejalan kaki yang mestinya menikmati fasilitas yang baru diperbaiki dengan menggunakan APDB tersebut.

Yunita (26), pejalan kaki, mengaku hampir sepanjang hari, terutama sore, pedagang menggelar lapak atau gerobak dagangannya di trotoar dan badan jalan akibatnya, banyak pejalan kaki terpaksa melintas di badan jalan, bersaing dengan kendaraan bermotor.

“Bagaimana mau lewat kalau lapak dagangannya ditaruh di trotoar, kadang kalau kita lewat juga malah galakan dia (pedagang),” keluhnya, Selasa (4/11/2025).

Ia berharap petugas Kelurahan atau Satpol PP segera menertibkan kawasan itu agar fungsi trotoar kembali berfungsi, menanggapi hal itu,

Sementara sutarno tokoh masyarakat mengatakan pada Media Meminta walikota utara Hendra Hidayat administrasi Jakarta Utara untuk Mengevaluasi kinerja Satpol pp Lurah  telah melakukan pembiaran terhadap PKL tidak melakukan penataan program unggulan Gubernur DKI jakarta Pramono Anung padahal lokasi tersebut sebagai tempat wisata Religius Jakarta,”tegasnya.

Padahal pemerintah Kota administrasi Jakarta Utara telah mengitruksikan kepada para Camat, Lurah Satpol pp untuk melakukan penataan wilayah. Hal tersebut di katakan Mantan pj gubnur dki Heru budi.Dasar Hukumnya kan ada Perda 8 Tahun 2007.tentang ketertiban umum.Sementara ketika hal tersebut dikonfirmasikan ke Camat Koja blm ada jawaban. (SW)

IDI TUNONG  -(deklarasinews.com)- Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Ke-3 Kecamatan Idi Tunong resmi berlangsung dengan meriah dan penuh antusias. Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, mulai 1 hingga 3 November 2025, di halaman Kantor Camat Idi Tunong.

Suasana haru dan bangga tampak menghiasi acara penutupan. Para wali peserta dan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak yang tampil dalam berbagai cabang perlombaan.

Ketua Pelaksana FASI Ke-3 sekaligus Ketua BKPRMI Idi Tunong, Nurdin Jalil, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan tahun ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun ini jumlah peserta mencapai lebih dari 250 peserta dari 25 gampong, meningkat dari tahun lalu yang hanya sekitar 140 peserta. Ini menunjukkan semangat masyarakat Idi Tunong dalam membina generasi Qurani semakin besar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek Idi Tunong Ipda Saiful Bahri, S.E, yang baru saja menjabat pada hari yang sama, turut memberikan apresiasi pada seluruh panitia dan masyarakat atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Malam ini merupakan malam pertama saya bertugas di Idi Tunong setelah serah terima jabatan pagi tadi. Saya salut atas kekompakan dan semangat masyarakat yang luar biasa dalam mendukung kegiatan keagamaan seperti FASI ini,” ujarnya dalam sambutannya.

Ketua DPD BKPRMI Aceh Timur, Muhammad Ishak, S.Pd.I., M.A, turut menyampaikan rasa bangganya terhadap pelaksanaan FASI kali ini.

“FASI merupakan wadah pembinaan generasi Islami. Semua anak-anak kita adalah juara, baik di hati orang tua maupun di hadapan Allah. Kami berharap anak-anak yang berprestasi di tingkat kecamatan ini dapat membawa nama baik Idi Tunong di ajang FASI Kabupaten Aceh Timur,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Idi Tunong, Baihaqi, S.Ag, juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kesuksesan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada para keuchik, panitia, masyarakat, dan semua pihak yang telah berpartisipasi. Kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa kerja sama kita semua. Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga,” ujarnya sebelum secara resmi menutup kegiatan FASI Ke-3 Kecamatan Idi Tunong.

Penutupan FASI Ke-3 Idi Tunong ditandai dengan pengumuman pemenang lomba di berbagai cabang. Gampong Keude Keumuneng berhasil keluar sebagai Juara Umum untuk tahun kedua berturut-turut.

Pj. Keuchik Gampong Keude Keumuneng dalam keterangannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas prestasi tersebut.

“Juara ini bukan untuk saya, tetapi untuk anak-anak kita semua. Inilah hasil kerja keras dan semangat mereka. Semoga prestasi ini menjadi motivasi agar anak-anak kita terus berkembang dan berprestasi di masa depan,” ujarnya.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, FASI Ke-3 Kecamatan Idi Tunong tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat generasi Qurani di wilayah Idi Tunong. (Ami)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Welly Ardiwantra selaku pembina Advokat Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) mengintruksikan kepada pengurus yang baru dilantik agar segera bergerak cepat untuk membantu mendampingi dan menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat maupun petani yang ada di Lampung Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Seketaris Daerah Lampung Tengah, Welly Ardiwanta usai mengikuti pelantikan pengurus ARUN yang berlangsung di Gedung Nuwo Balak,Gunung Sugih.

Welly menjelaskan hadirnya  Arun  dapat memberikan solusi dan wadah bagi masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan sosial dan hukum

Sebagai organisasi non-pemerintah yang berdedikasi untuk advokasi dan pembelaan kepentingan masyarakat. Organisasi ini berperan aktif dalam mengadvokasi berbagai isu, memperjuangkan keadilan sosial, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

“ARUN harus gerak cepat mengadvokasi untuk memoerjuangkan keadilan sosial dan turut berpatisipasi dalam pembagunan di Lampung Tengah,”kata  welly.Selasa (4/10/25)

Menurut dia , ARUN juga telah menyatakan dukungannya untuk program-program pemerintah  baik di pusat maupun daerah  dan terlibat langsung dalam  kegiatan advokasi hukum, seperti mendampingi masyarakat,baik  petani ,nelayan ,pedagang serta semua lapisan masyarakat lainya.

Selaian itu ARUN juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat,Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan proses demokrasi.

Arun juga  mendukung dan mengawal program-program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, seperti program makan bergizi gratis,ketahan pangan dan program perioritas yang dicanangkan oleh presiden.

“Kita siap mendukung dan mengawal program pemerintah dan juga yang tak kalah penting yakni menjadikan  suara yang kuat bagi masyarakat yang rentan dan kurang terwakili untuk diperjuangankan,’tutupnya.

Pelantikan  Dewan pimpinan Cabang Advokasi Rakyat untuk Nusantara(ARUN)  dihadiri Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, didampingi Wakil Bupati I Komang Koheri,dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP ARUN, Bob Hasan.

Dalam sambutannya,Bob Hasan   menegaskan bahwa ARUN hadir untuk memastikan rakyat mendapatkan pendampingan hukum, edukasi, dan keadilan secara merata tanpa memandang status sosial.

“ARUN tidak hanya mengadvokasi, tetapi mengedukasi masyarakat agar melek hukum dan berani memperjuangkan haknya,” ujar Bob Hasan.

Bupati Ardito Wijaya menyatakan apresiasi atas hadirnya ARUN di Lampung Tengah. Menurutnya, keberadaan organisasi advokasi akan memperkuat pelayanan publik dan mendorong keadilan sosial di daerah.

“Kami berharap ARUN menjadi mitra pemerintah yang konstruktif, memberikan edukasi hukum, serta membantu rakyat yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan,” ujar Bupati.