Kategori: Nasional

Nasional Pendidikan

Raynard Sabet Juara Harapan Satu Duta Genre Indonesia 2026

JAKARTA -(deklarasinews.com)– Raynard Almer Fabrizio, mahasiswa Universitas Lampung (Unila), berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional sebagai Juara Harapan 1 Duta Generasi Berencana (Genre) Indonesia 2026. Diselenggarakan di Jakarta, ajang bergengsi tingkat nasional ini berlangsung meriah pada 21 – 22 September 2026.

Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Nasional (ADUJAKNAS) 2026 diikuti oleh 68 finalis putra dan putri terbaik yang mewakili 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Sebelum melangkah ke babak final, para peserta terlebih dahulu melewati rangkaian online selama tiga bulan, mulai dari wawancara, tes tulis, asesmen psikologis, hingga akhirnya memuncak pada tahapan seleksi secara offline di Kantor Pusat Kemendukbangga, Jakarta.

Raynard menyampaikan bahwa baginya, gelar juara bukanlah bentuk apresiasi pribadi semata, tetapi sarana pengabdian sosial.

“Bagi saya, Duta Genre merupakan alat untuk memanusiakan manusia. Pendidikan dan hidup memang alat sosial, tetapi, tanpa empati di dalamnya, kita tidak bisa menyebarkan kebaikan,” ujar Raynard.

Ia menambahkan, keterlibatannya didasari pengalaman penjangkauan edukasi yang telah mencakup 13 kabupaten dan 2 kota di seluruh Provinsi Lampung.

Tanggapan positif turut disampaikan oleh mentor sekaligus Duta Genre Indonesia 2025, Fadilla Aulia Putri. Ia mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan Raynard selama masa persiapan hingga babak final.

“Kami sangat bersyukur dan bangga bisa membersamai perjuangan Raynard. Pesan saya untuk Raynard, semoga tetap amanah, membumi, dan terus memberikan dampak positif. Harapannya semangat ‘satu tahun menjabat, selamanya menginspirasi’ dapat benar-benar terlaksana,” kata Fadilla.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen Raynard dalam mengawal isu-isu krusial remaja di tingkat nasional. Melalui kolaborasi bersama para finalis dari 34 provinsi, langkah Raynard dalam program generasi berencana diharapkan menjadi bagian dari penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. (Zalfa)

Daerah

Open Turnamen Domino dan Mobile Legends PERMAGI Banten Sukses Digelar, 172 Tim Adu Strategi

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Perkumpulan Marga Gulo (PERMAGI) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten sukses menggelar Open Turnamen Domino dan Mobile Legends (ML). Kegiatan yang dipusatkan di Gereja BNKP Pewarta, Komplek Suniser Bizpark Blok C No.70, Kelurahan Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten ini berlangsung meriah sejak 27 September hingga 04 Oktober 2026.

Open turnamen ini tidak hanya menjadi ajang adu strategi dan kekompakan, namun juga menjadi momentum konsolidasi besar bagi masyarakat Nias di tanah rantau.

Tampak hadir sejumlah tokoh penting masyarakat Nias, di antaranya mantan Wakil Bupati Nias Barat periode 2019-2024 Dr. Era-Era Hia, S.IP., M.Si., Danramil05/ Balaraja Beriaman Halawa, Ketua Dewan A. Ima Gulo, Pdt. Bejisekhi Gea, S.Th, Pdt. Derlina Gea, S.Th, Pratu  Simson Hia.serta jajaran penasehat, pembina, dan pengurus PERMAGI Banten.

Ketua Panitia Anuar zai, mencatat antusiasme peserta sangat tinggi. Tercatat sebanyak 144 tim domino dan 28 tim Mobile Legends dari berbagai wilayah dan organisasi masyarakat Nias di Banten turut berpartisipasi.

Ketua PERMAGI DPW Banten, Fariawesa Gulo, dalam sambutannya menegaskan bahwa turnamen ini memiliki misi yang lebih besar dari sekedar kompetisi.

“PERMAGI hadir untuk menyatukan masyarakat Nias yang selama ini belum bergabung. Dengan adanya PERMAGI Banten, kami membuka diri seluas-luasnya untuk masyarakat kita bisa bergabung. Perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk Marga Gulo saja, melainkan untuk Amakhaita dan terbuka untuk masyarakat luas khususnya Ono Niha,” tegas Fariawesa.

Ia menambahkan, PERMAGI Banten saat ini telah memiliki legalitas resmi dan tercatat secara administrasi baik di Kesbangpol Provinsi Banten maupun Kesbangpol Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan PERMAGI bukan hanya sekadar open turnamen ini saja. Kami juga aktif dalam kegiatan sosial, ikut membantu masyarakat yang mengalami duka maupun suka. Kami bahkan sudah memberikan fasilitas antar jenazah melalui kerja sama dengan salah satu yayasan yang telah bermitra dengan PERMAGI,” tuturnya.

Senada dengan itu, Penasehat PERMAGI DPW Banten, A. Sesi Gulo, menjelaskan bahwa PERMAGI memiliki misi mulia untuk mempersatukan Ono Niha.

“PERMAGI Banten mempunyai misi untuk mempersatukan masyarakat Nias dengan mencari Amakhaita. Melalui kegiatan ini kami melihat potensi Ono Niha khususnya di Banten sangat besar. Ini adalah bagian dari misi kami memperkenalkan PERMAGI di tengah masyarakat Nias,” ungkapnya.

“Selain itu, bagaimana PERMAGI ikut berperan membantu masyarakat Nias yang membutuhkan uluran tangan, baik saat mengalami masalah, duka, maupun suka. Maka kami dari PERMAGI Banten akan melakukan semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kemanusiaan ataupun fasilitas lainnya,” sambungnya.

Dengan mengusung motto “Ualui Dalifusegu”, PERMAGI Banten berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai positif untuk mempererat tali persaudaraan Ono Niha serta meningkatkan kekompakan para pengurus dan panitia.

Ke depan, PERMAGI Banten berkomitmen akan terus melanjutkan kegiatan dengan program-program yang lebih meriah dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

 

Daerah Hukum & Kriminal

BADAR Tubaba Apresiasi Respons Cepat Polisi Selidiki Kebakaran Kebun Sawit Eka Putra Jaya

TUBABA -(deklarasinews.com)- Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Pemuda Bersayap (BADAR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Erwin Erwanto, mengapresiasi langkah cepat jajaran Polres Tubaba, Polda Lampung, dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait peristiwa kebakaran perkebunan sawit milik Eka Putra Jaya warga Panaragan Jaya Utama (PJU), Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubaba.

Menurut Erwin, respons cepat aparat kepolisian dalam melakukan pengumpulan data, pemeriksaan lokasi, serta menggali keterangan dari pihak-pihak terkait merupakan langkah penting untuk mengungkap penyebab sebenarnya dari kebakaran tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Polres Tubaba yang langsung menyikapi laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran ini. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan,” kata Erwin, Minggu (4/10/2026).

Ia menilai, penyelidikan secara menyeluruh diperlukan mengingat dampak kebakaran tidak hanya menyangkut kerugian pemilik kebun sawit, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan lain apabila api menjalar ke area perkebunan di sekitarnya.

Erwin juga mengapresiasi langkah kepolisian yang selama ini aktif memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurutnya, edukasi tersebut harus terus diperkuat, terutama menjelang maupun saat musim kemarau, karena kelalaian kecil dalam penggunaan api dapat berkembang menjadi persoalan besar dan merugikan masyarakat luas.

“Masyarakat harus benar-benar berhati-hati. Jangan sembarangan membakar sampah rumah tangga, sampah perkebunan, maupun membuka lahan dengan cara membakar. Api yang awalnya dianggap kecil bisa dengan cepat menjalar dan sulit dikendalikan, apalagi ketika kondisi lahan kering,” ujarnya.

Lebih lanjut, Erwin meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan terhadap lokasi kebun sawit yang terbakar. Polisi, kata dia, perlu menelusuri titik awal munculnya api, arah penjalaran api, kondisi lahan di sekitar lokasi, serta aktivitas yang berlangsung sebelum kebakaran terjadi.

Hal tersebut dinilai penting karena berdasarkan informasi yang berkembang, lokasi kebun sawit yang terbakar berada tidak jauh dari area perkebunan tebu yang juga terdapat material daun tebu kering.

“Kalau dalam penyelidikan nantinya ditemukan fakta bahwa api berasal dari area lain dan kemudian menjalar hingga masuk ke perkebunan warga, tentu harus ditelusuri bagaimana api tersebut bisa muncul dan apakah ada faktor kelalaian atau tindakan lain yang menyebabkan kebakaran meluas. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti, bukan berdasarkan asumsi,” tegas Erwin.

Ia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mendahului hasil penyelidikan kepolisian. Namun, dugaan maupun informasi yang muncul di tengah masyarakat, menurutnya, harus menjadi bahan bagi aparat untuk mengungkap perkara secara objektif.

Erwin juga meminta polisi memastikan apakah kebakaran tersebut hanya berdampak terhadap perkebunan sawit milik Eka Putra Jaya atau terdapat lahan milik warga lainnya yang ikut terdampak.

“Tidak menutup kemungkinan ada warga lain yang mengalami kerugian akibat kebakaran di lokasi yang sama. Karena itu, kami berharap polisi juga mendata dan memeriksa apakah ada perkebunan atau lahan masyarakat lainnya yang ikut terdampak,” katanya.

Menurut Erwin, pendataan terhadap korban dan luasan lahan yang terdampak akan menjadi bagian penting dalam menggambarkan secara utuh dampak peristiwa tersebut.

Selain kepolisian, BADAR Tubaba juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Erwin meminta dinas terkait meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada para pelaku usaha perkebunan, baik perkebunan tebu yang dikelola secara mandiri maupun yang bermitra dengan perusahaan.

“Kami berharap dinas terkait tidak hanya bergerak setelah terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal. Para pekebun perlu diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan, baik sebelum maupun setelah masa panen, memiliki risiko besar apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan dapat menimbulkan dampak terhadap lahan milik masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap aktivitas perkebunan juga penting untuk memastikan tidak terjadi praktik yang berpotensi membahayakan lingkungan maupun masyarakat.

BADAR Dorong Pengungkapan Secara Terbuka dan Profesional

Erwin kembali menegaskan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan Polres Tubaba dan berharap penyelidikan berjalan secara objektif tanpa tekanan dari pihak mana pun.

“Kami percaya polisi memiliki mekanisme dan kemampuan untuk mengungkap perkara ini. Harapan kami, penyelidikan dilakukan secara cermat dan profesional sehingga penyebab kebakaran benar-benar dapat diketahui. Apakah murni akibat kelalaian, faktor alam, aktivitas manusia, atau ada unsur kesengajaan, semuanya harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum,” pungkasnya.

BADAR Tubaba, lanjut Erwin, akan terus mengawal persoalan tersebut dalam koridor pengawasan masyarakat dan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian mengenai penyebab kebakaran dan warga yang mengalami kerugian mendapatkan kejelasan. Jangan sampai persoalan seperti ini berhenti tanpa kejelasan mengenai dari mana api berasal dan siapa yang bertanggung jawab apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran hukum.” Tutup Erwin.

(Mar)

Nasional

SDN 98 Krui Klarifikasi Pembongkaran Keramik, Tegaskan Perbaikan Dilakukan karena Ketidaksesuaian Elevasi

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Kepala SDN 98 Krui, Kecamatan Pesisir Utara, Meiyana, S.Pd., memberikan klarifikasi terkait pekerjaan bongkar pasang keramik di Gedung B SDN 98 Krui yang sebelumnya diduga mengalami ketidaksesuaian elevasi dalam pemasangan.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui penerbitan Berita Acara Pembongkaran Keramik yang menjelaskan kronologis serta alasan dilakukannya pembongkaran dan pemasangan kembali keramik.

Dalam berita acara bernomor 422.2/556/10803429/2026 tersebut, pihak sekolah bersama pekerja melakukan pemeriksaan lapangan di area Gedung B SDN 98 Krui. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian elevasi pada pemasangan keramik yang disebut terjadi akibat kesalahan teknis pada pekerjaan sebelumnya.

Kepala SDN 98 Krui, Meiyana, S.Pd., menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan agar pemasangan keramik dapat disesuaikan kembali dengan peil lantai serta gambar perbaikan atau revisi pekerjaan.

“Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan di lapangan pada area Gedung B SDN 98 Krui dan sepakat untuk melakukan pembongkaran keramik lantai yang telah terpasang,” demikian salah satu poin dalam berita acara tersebut.

Dalam berita acara itu, pekerja atau pelaksana lapangan, Dodi Hartia, menyatakan bersedia melaksanakan pembongkaran keramik lantai sekaligus membersihkan puing-puing sisa pembongkaran.

Selanjutnya, pemasangan keramik baru dilakukan sesuai dengan gambar perbaikan atau revisi pekerjaan. Pihak sekolah juga menyatakan bahwa bahan keramik pengganti telah tersedia di lokasi.

Berdasarkan berita acara, pekerjaan pembongkaran sekaligus pemasangan kembali keramik baru telah dilaksanakan pada 4 Oktober 2026.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh Dodi Hartia selaku pekerja/kepala tukang atau pelaksana lapangan dan Meiyana, S.Pd., selaku Kepala SDN 98 Krui.

Pihak Sekolah Sampaikan Permohonan Maaf

Dengan diterbitkannya berita acara tersebut, Meiyana, S.Pd., bersama seluruh staf dan jajaran pihak sekolah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat maupun pihak-pihak terkait apabila dalam proses pekerjaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kelalaian.

“Dengan segala kerendahan hati dan dengan segala kekurangan serta kelalaian yang telah terjadi, seluruh pihak sekolah mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan seikhlas-ikhlasnya,” ujar Meiyana.

Ia berharap diterbitkannya berita acara tersebut dapat menjadi bahan pemahaman bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait mengenai persoalan pembongkaran dan pemasangan kembali keramik di SDN 98 Krui.

“Dengan harapan, semoga dengan terbitnya berita acara ini cukup menjadi bahan pemahaman untuk kita dan semua pihak terkait,” pungkasnya.

(Arnandes/CMY)

 

Nasional

Kemendagri Perkuat Kapasitas Provinsi untuk Akselerasi Konvergensi Gizi dan Turunkan Stunting di Daerah

PADANG -(deklarasinews.com)— Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Tim Provinsi dalam Konvergensi Intervensi Gizi Kabupaten/Kota di Hotel Truntum Padang yang berlangsung mulai tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2026.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (4/10/2026), kegiatan ini diikuti oleh pemerintah pusat serta perwakilan 17 Provinsi dari unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Poltekkes Kemenkes dan Tim Bank dunia.

Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat serta mempercepat penurunan stunting.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui Kegiatan Penguatan Kapasitas (Training of Trainers) Tim Provinsi dalam Pendampingan Konvergensi Gizi Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman, memperkuat kapasitas pemerintah provinsi, serta memastikan pelaksanaan aksi konvergensi di daerah berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah provinsi diharapkan mampu memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam memastikan intervensi pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara terpadu.

Pada pembukaan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan, menyampaikan bahwa penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Butuh kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi.

“Aksi konvergensi harus memastikan bahwa seluruh intervensi yang dibutuhkan oleh sasaran, khususnya ibu hamil, bayi, balita, dan kelompok rentan, benar-benar hadir secara terpadu dan tepat sasaran,” jelas Fauzan.

Fauzan menekankan bahwa pemerintah provinsi memiliki posisi strategis untuk memastikan konvergensi tersebut berjalan di kabupaten/kota, sehingga target RPJMN tahun 2029 sebesar 14,2 persen dapat tercapai.

Berdasarkan hasil pemantauan semester 1 tahun 2026, dari 514 kabupaten/kota yang dinilai, baru 5 kabupaten/kota yang masuk kategori berkinerja baik, 52 berkategori sedang dan 457 kabupaten/kota masuk kategori kurang.

Fauzan menjelaskan terdapat 5 tantangan utama yang harus segera diatasi. Pertama, kualitas perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Kedua, esensi aksi konvergensi yang dipandang sebagai kewajiban administratif.

Ketiga, pemanfaatan hasil analisis situasi yang belum optimal.

Keempat, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

Kelima, peran strategis provinsi sebagai koordinator, fasilitator, pembina dan pengawas kabupaten/kota yang belum berjalan optimal.

Kegiatan TOT juga diarahkan untuk membentuk dan memperkuat trainer/fasilitator di tingkat provinsi yang mampu memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota.

Materi pelatihan mencakup penguatan pemahaman aksi konvergensi, pemenuhan gizi, penguatan perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan data, koordinasi lintas sektor, pemantauan indikator, serta evaluasi kinerja penurunan stunting.

Dengan adanya TOT, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan secara berjenjang, sehingga kapasitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan stunting dapat meningkat.

Selain itu, forum koordinasi ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi daerah, termasuk kualitas data, keterpaduan program dan kegiatan, efektivitas penganggaran, cakupan intervensi, serta koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Pemerintah menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis data, sasaran, wilayah, dan kebutuhan masyarakat. Setiap daerah perlu memastikan bahwa sumber daya yang tersedia diarahkan pada intervensi yang memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi dan penurunan stunting.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain: meningkatnya pemahaman pemerintah provinsi mengenai aksi konvergensi pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting; terbentuknya trainer/fasilitator provinsi yang mampu melakukan penguatan kapasitas kabupaten/kota; meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan provinsi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten/kota; menguatnya integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program penurunan stunting; meningkatnya pemanfaatan data sebagai dasar penetapan sasaran dan intervensi; serta menguatnya kolaborasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan dalam pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting.

Melalui penguatan koordinasi dan kapasitas tersebut, Kementerian Dalam Negeri berharap setiap provinsi dapat menjadi penggerak utama dalam memastikan aksi konvergensi berjalan sampai ke tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

TOT Provinsi bukan hanya menjadi forum peningkatan kapasitas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun gerakan bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas gizi yang cukup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari risiko stunting.(Red)

Ekonomi Nasional

13 Tahun Hilirisasi di Bahodopi: Dari Kampung Kecil Menjadi Pusat Industri Nikel

MOROWALI -(deklarasinews.com)– Peta Bahodopi di kantor kecamatan belum diperbarui sejak 2009. Di lembaran kanvas yang sedikit kusam itu, daerah ini masih berupa ilalang dan pepohonan. Beberapa titik kampung kecil ditandai dengan lingkaran, dihubungkan oleh garis putus-putus yang mewakili jalan. Tidak ada yang menandai kawasan industri di sana. Tidak ada simbol untuk pelabuhan, bandara, apalagi smelter.

Dari jendela kantor yang sama, pemandangan sudah jauh meninggalkan petanya. Pabrik peleburan berdiri hampir sejajar di kejauhan. Memperdengarkan gemuruh mesin-mesin pabrik peleburan yang tak pernah benar-benar berhenti siang maupun malam. Jalan yang di peta hanya garis putus-putus kini beraspal mulus. Dilintasi truk-truk pengangkut material dan motor-motor pekerja berganti sif. Petugas kecamatan yang menunjuk ke arah peta itu, lalu ke arah jendela, tahu betul bahwa dokumen di dinding kantornya sudah menjadi catatan sejarah, bukan lagi gambaran hari ini, Sabtu (3/10/2026).

Tiga belas tahun lalu, jarak antara peta dan kenyataan ini belum ada. PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) baru saja berdiri. Satu dari sekian proyek yang lahir dari kebijakan hilirisasi nikel nasional. Sebuah taruhan besar bahwa Indonesia tidak akan lagi sekadar mengekspor bijih mentah, melainkan mengolahnya sendiri, dari tambang hingga produk jadi. Bahodopi, kecamatan kecil yang namanya jarang terdengar sebelum itu, menjadi salah satu titik di mana taruhan itu dibuktikan.

Langkah besar yang telah dimulai IMIP itu membawa sebuah visi yang besar. Tak hanya membangun hilirisasi mineral yang kokoh untuk bangsa, tapi juga memastikan denyut ekonominya mengalir deras ke masyarakat dan pelaku usaha lokal di sekitar kawasan. Bagi IMIP, angka 13 bukanlah sekadar penanda waktu, melainkan simbol ketangguhan sinergi antara industri hulu-hilir dengan para pengusaha mandiri yang terus bertumbuh bersama.

Dalam kawasan ini, ada tiga klaster yang menggerakkan Bahodopi. Klaster pertama adalah klaster stainless steel yang fokus mengolah bijih nikel menjadi NPI hingga produk akhir stainless steel (seperti slab, HRC, dan CRC). Klaster ini merupakan salah satu basis produksi nikel dan baja nirkarat terbesar di satu kawasan. Klaster kedua yakni klaster carbon steel dibangun untuk memproduksi baja karbon guna memenuhi kebutuhan sektor konstruksi dan perkakas nasional maupun global. Klaster ketiga adalah komponen bahan baku baterai yang mengolah bahan baku pendukung ekosistem kendaraan listrik, termasuk elemen katoda dan anoda untuk baterai litium-ion.

Selain tiga klaster utama tadi, kawasan IMIP juga didukung oleh industri penunjang seperti PLTU dan PLTS, pabrik bahan kimia pendukung (silikon, mangan, kapur, kokas), serta fasilitas pelabuhan dan bandara khusus.

Sekarang IMIP bukan lagi sekadar proyek industri. Ia telah mengubah lanskap Bahodopi dan menghidupkan ekonomi di sekitarnya.

Data HR Department PT IMIP mencatat, pertumbuhan tenaga kerja di Kawasan IMIP begitu sangat masif. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja sebanyak 35.592 orang, 2021 naik menjadi 51.542 orang. Tahun 2022 sebanyak 68.466 orang, 2023 ada 74.350 orang, dan 2024 sekitar 83.000 orang. Tahun 2025 naik lagi menjadi 86.804, dan hingga September 2026, jumlah karyawan di kawasan ini telah mencapai 100.310 orang, dengan rincian 91.904 karyawan laki-laki dan 8.406 karyawan perempuan.

Dengan total populasi pekerja seperti itu, perputaran uang juga tentunya tidak sedikit. Misalnya di tahun 2025 saja dengan populasi pekerja mencapai 86.804 orang, estimasi perputaran uang di Bahodopi diperkirakan mencapai Rp499,1 miliar tiap bulan, atau setara Rp5,9 triliun per tahun. Angka sebesar itu bukan hanya nominal statistik. Ia menciptakan kebutuhan harian yang tidak bisa dipenuhi kawasan industri sendirian.

“Pertumbuhan kawasan yang begitu masif, turut mendorong sektor usaha di Bahodopi ikut berkembang. Riset mencatat lima jenis UMKM terbanyak di Bahodopi, antara lain Kios Pertamini (981 unit), Stan Minuman (735), Stan Makanan non-bangunan (670), Kios Umum (648), dan Warung Makan (591). Sebagian besar UMKM berada pada kategori usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta per tahun, namun tren pertumbuhannya menunjukkan potensi naik kelas,” ucap Head of Media Department PT IMIP, Dedy Kurniawan, Jumat (02/09/2026).

Impact dari itu menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah naik kelas dan tampil menonjol, berada di atas Kepulauan Riau dan sebagian besar provinsi lain. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Muhamad Irfan Sukarna, dalam laporan keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Februari 2026), menyebut, ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,43% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,79% (yoy). “Kinerja pertumbuhan ekonomi Sulteng ditopang oleh dominannya peran industri pengolahan berbasis nikel, pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi daerah,” tulis Muhamad Irfan Sukarna dalam laporannya.

Sejak awal IMIP menyadari, membangun ekosistem nikel yang terintegrasi, dari pengolahan bijih, smelter, hingga rantai pasok energi, tidak akan lengkap tanpa adanya inklusi sosial-ekonomi. Selama tiga belas tahun terakhir, Kawasan IMIP mendedikasikan diri menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha yang ada di sekitar kawasan industri. Membuka pintu lebar-lebar bagi para kontraktor daerah, penyedia logistik, perajin, hingga ratusan pelaku UMKM kuliner dan hunian yang menjadi penopang kehidupan puluhan ribu pekerja di kawasan ini.(Rpdm)

Daerah

Usai Telan Korban Jiwa, Proyek Tambal Sulam Sidomulyo-Way Panji Akhirnya Dilanjutkan

SIDOMULYO -(deklarasinews.com)- Usai menelan korban jiwa pekerjaan proyek pemeliharaa rutin Tambal-Sulam (Pacing) ruas jalan Sidomulyo – Way Panji akhirnya dilanjutkan,  Sabtu (03/10/2026).

Pengerukan ruas jalan yang dibiarkan hampir dua pekan hingga akhirnya merengut nyawa korban Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (29/9/2026) sekitar pukul 23.00 wib lalu.

Saat kejadian dilokasi pengerukan jalan, tidak ada rambu-rambu/policeline untuk memberikan peringatan kepada para pengendara yang sedang melintas. Sehingga salah satu korban Sendi Nur Iman (22) warga desa Sidowaluyo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan mengalami kecelakaan yang akhirnya meninggal dunia beberapa jam usai mendapatkan pertolongan dari RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung.

Selain dinilai lambat dalam penyelesaian pekerjaanya usai dikeruk oleh para pekerja, juga tidak adanya rambu-rambu yang terpasang sepanjang ruas jalan ini. Baik rambu pertanda ada pengerukan jalan atau Policeline juga tidak ada papan proyek yang seharusnya terpasang.

Warga saya sebelumnya mengalami kecelakaan dilokasi pengerukan jalan ruas jalan Sidomulyo – Way Panji dan meninggal dunia, ” kata kepala desa H. Haroni, Sabtu (3/10/2026) kepada media ini.

Kenapa baru sekarang dilanjutkan pekerjaan ini, kenapa tidak dari dulu sebelum merengut korban jiwa. Atau paling tidak kalau memang tidak langsung dikerjaan pekerjaan tambal sulan itu apa tidak sebaiknya dipasang rambu/Policeline. Sehingga para pengendara mengetahui bahwa ruas jalan ini sedang dalam perbaikan.

Semoga hal seperti ini tidak terulang kembali oleh para pekerja proyek yang sangat mengancam keselamatan jiwa para pengendara yang sedang melintas pada ruas jalan ini, ” ungkap H.Haroni.

Dijelaskan Haroni, bahwa korban  Sendi Nur Iman (22) terjatuh dilokasi pekerjaan pengerukan jalan usai kerumah rekanya di Way Panji. Dalam kejadian tersebut korban mengalami luka yang cukup serius. Warga bersama aparatur desa membawa ke RS Abdoel Moeloek Bandar Lampung, namun nyawanya tidak terselamatkan.

Abdul Selamet (46) salah satu warga yang sedang melintas saat diminta tanggapannya atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan tambal sulan ruas jalan Sidomulyo-Way Panji mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah ruas jalan berlubang itu mulai dilakukan perbaikan .

Namun sayangnya keterlambatan penyelesaian pekerjaannya cukup mengancam keselamatan para pengendara yang sedang melintas.

Faktanya atas keteledoran tersebut perbaikan tambal sulan pada ruas jalan itu menelan korban jiwa.

“Kecelakaan hingga menewaskan korban itu karena keteledoran pekerja yang tidak segera dilanjutkan, atau paling tidak dipasang rambu-rambu”.

Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih baik dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak mencelakai orang lain, ” tukas pak Slamet ini

Sekedar untuk diketahui bahwa dari pantauan media ini sebelumnya, bahwa pengerukan jalan (pacing) proyek tambal sulan pada ruas jalan Sidomulyo-Way Panji sudah hampir dua pekan dibiarkan oleh pekerja/pemborong/Dinas terkait. Selain itu juga tidak dipasang rambu-rambu/Policeline dilokasi,b apalagi papan penunjuk proyek ini. Kepada pemerintah dan instansi terkait ini menjadi perhatian khusus, agar kasus seperti ini tidak terulang. Jangan menunggu hingga terjadi kecelakaan apalagi sampai menelan korban jiwa. (Cak Ton)

Daerah

Dulu Pemohon yang Cari Petugas Ukur, Sejak Ada Pengukuran Terjadwal Kini Tanah Diukur Lebih Pasti dan Cepat

PURWAKARTA -(deklarasinews.com)- Bagi masyarakat yang mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kali, langkah pengukuran bidang tanah adalah salah satu langkah awal yang harus dilalui. Dahulu, masyarakat atau pemohon setelah melakukan penyetoran berkas, biasanya belum tahu kapan bisa diukur bidang tanahnya. Kini, sejak layanan Pengukuran Terjadwal dijalankan, masyarakat dapat langsung mengetahui waktu ukur dengan pasti.

“Sekarang lebih cepat (dalam proses pengukuran). Dahulu kita yang aktif minta petugas ukur datang ke lokasi tanah kita. Kalau sekarang cepat langsung ditentukan jadwalnya,” ujar Warjito, salah satu pemohon yang ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Jika dahulu jadwal pengukuran belum diketahui dari awal mengajukan berkas, kini dengan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari, dengan waktu tunggu 7 hari dan waktu penyelesaian Peta Bidang Tanah selama 5 hari, kepastian waktu pengukuran menjadi jelas, sehingga memudahkan masyarakat atau para pemohon dalam proses pengurusan pendaftaran tanah.

“Saya mengajukan berkas 26 Agustus, lalu diukurnya tanggal 28 Agustus 2026. Berarti dua hari langsung diukur. Senang banget dengan pelayanan lebih cepat ini, senang banget, Pak. Mendukung sekali dengan program ini, lebih cepat, lebih senang bagi kami para pemohon,” terang Warjito.

Setelah pengukuran dilakukan, Warjito kembali merasakan kemudahan karena proses penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) dapat diketahui waktunya. Ia menyebut hasil pengukuran tersebut sudah selesai pada awal September 2026.

“Jadinya setelah diukur, dua hari itu tujuh hari kerja, sudah selesai. Di awal September  2026 sudah jadi. Senang sekali, terima kasih kepada BPN Purwakarta yang telah memberikan pelayanan lebih baik. Sekarang lebih cepat itu,” tuturnya.

Hal serupa dirasakan Firda Amary, pemohon pendaftaran tanah pertama kali di Kantor Pertanahan Kota Ternate. Ia mengaku terbantu karena dapat mengetahui jadwal petugas ukur dan mendapat informasi langsung terkait waktu pelaksanaan pengukuran di lokasi.

“Tentu saya sebagai pemohon sangat merasa senang karena sekarang kami sebagai pemohon telah dapat langsung mengetahui jadwal petugas ukur dan langsung dihubungi oleh petugas ukur untuk menjadwalkan kapan petugas ukur datang ke lokasi untuk melakukan pengukuran,” ujar Firda.

Firda pun menyambut baik adanya layanan Pengukuran Terjadwal yang menurutnya membuat proses pengukuran tanah menjadi lebih terarah. “Saya sangat mendukung program terbaru dari pertanahan ini, yaitu Pengukuran Terjadwal, karena sertifikat kami, tanah kami sekarang ini diukur dengan lebih tepat, terjadwal, dan juga tepat waktu. Terima kasih,” pungkasnya.

Kini layanan pengukuran terjadwal masih dilakukan bagi pemohon yang ingin mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Layanan ini sudah berjalan di 462 Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Daerah

Karhutla Sumsel Capai 2.676 Kejadian, Ribuan Warga Terserang ISPA, Ini Tuntutan Massa

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) tak lagi sekadar menjadi persoalan lingkungan. Dampaknya mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama dari sisi kesehatan.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel mencatat sebanyak 29.969 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dalam kurun waktu tiga pekan, terhitung sejak 30 Agustus hingga 19 September 2026.

Rinciannya, pada periode 30 Agustus hingga 5 September 2026 tercatat 9.823 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat menjadi 10.126 kasus pada 6-12 September, kemudian berada di angka 10.020 kasus pada 13-19 September.

Data tersebut menjadi salah satu sorotan dalam aksi Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat bersama sejumlah elemen masyarakat di Palembang, Jumat (2/10/2026).

Massa mendesak pemerintah agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap, investigasi penyebab kebakaran, transparansi informasi hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar juga dinilai harus menjadi perhatian.

Aksi tersebut dikoordinatori Rudi Pangaribuan alias Capung, dengan koordinator lapangan Sukma Hidayat, Dodi Hari Utama dan Eko Wahyudi.

Koordinator aksi GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, mengatakan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman api ketika masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak harus menghadapi paparan asap dan risiko gangguan kesehatan.

“Kami meminta pemerintah tidak hanya melihat karhutla sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum,” kata Charma.

Ia menilai tingginya kasus ISPA dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu indikator bahwa memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla telah memberikan dampak terhadap masyarakat.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan warga terdampak mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, obat-obatan serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

“Pelayanan pemeriksaan, pengobatan, penyediaan obat-obatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian dari respons pemerintah,” ujarnya.

Dinkes Sumsel mencatat, selain 29.969 kasus ISPA pada periode 30 Agustus-19 September 2026, jumlah kasus ISPA sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 348.708 kasus.

Besarnya dampak kesehatan tersebut terjadi di tengah tingginya kejadian karhutla di Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel hingga 10 September 2026, tercatat sebanyak 2.676 kejadian karhutla.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi wilayah dengan jumlah kejadian karhutla terbanyak, yakni 459 kejadian. Disusul Musi Banyuasin sebanyak 333 kejadian, Ogan Ilir 294 kejadian, Banyuasin 273 kejadian, dan Muara Enim sebanyak 244 kejadian.

Data tersebut menjadi salah satu dasar massa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan, pengawasan dan penanganan karhutla di Sumsel.

Koordinator Lapangan, Sukma Hidayat, mengatakan pihaknya mempertanyakan pola penanganan karhutla yang selama ini dinilai lebih banyak berorientasi pada pemadaman.

Menurutnya, investigasi terhadap penyebab kebakaran harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya sebatas menemukan titik api, tetapi juga mencakup kondisi lahan, tata kelola kawasan serta pihak yang memiliki kewenangan atau penguasaan terhadap wilayah yang terbakar.

“Kami belum bisa memastikan apakah unsur kesengajaan ada atau tidak. Tapi kami melakukan investigasi,” kata Sukma.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil pelajaran dari kejadian karhutla yang terus berulang setiap tahun.

Upaya pencegahan, menurutnya, harus diperkuat sehingga penanganan tidak selalu dilakukan setelah kebakaran terjadi.

Sukma juga menyoroti penggunaan anggaran penanganan karhutla. Ia meminta pemerintah memastikan anggaran yang tersedia tidak hanya digunakan untuk pemadaman api, tetapi juga untuk menangani dampak yang dirasakan masyarakat.

“Pemerintah bukan sekadar mematikan api. Kesehatan masyarakat lebih penting,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta sebagian dana bantuan pemerintah untuk penanganan karhutla dapat diarahkan membantu masyarakat yang terdampak asap.

Terutama warga yang mengalami gangguan pernapasan dan ISPA serta kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

Selain bantuan, massa meminta pemerintah membuka informasi terkait penanganan karhutla kepada publik. Informasi yang diminta antara lain lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan, sanksi administratif hingga perkembangan proses hukum, sepanjang informasi tersebut dapat dibuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Sumsel Menggugat menyampaikan tujuh tuntutan utama.

Pertama, meminta korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana karhutla dan pelanggaran lingkungan diproses sesuai hukum.

Kedua, meminta dilakukan investigasi terhadap seluruh kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi maupun wilayah usaha yang memiliki indikasi pelanggaran.

Ketiga, meminta dilakukan audit terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla oleh pemegang izin.

Keempat, meminta pemerintah membuka data lokasi kebakaran, status kawasan, hasil pemeriksaan, sanksi serta perkembangan proses hukum kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima, meminta 20 persen dana bantuan Presiden untuk penanganan karhutla diberikan kepada masyarakat terdampak asap, khususnya warga yang mengalami ISPA dan gangguan pernapasan.

Keenam, meminta biaya pemulihan lingkungan dibebankan kepada pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketujuh, meminta pemerintah melakukan pemulihan terhadap kawasan gambut dan wilayah yang mengalami kerusakan akibat karhutla.

Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad, mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima aspirasi yang disampaikan massa aksi.

Menurutnya, seluruh tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

“Sekda sedang di Jakarta. Nanti tuntutan para aksi akan kami sampaikan,” kata Basyaruddin.

Ia mengatakan aspirasi tersebut akan menjadi bahan bagi Pemprov Sumsel untuk menindaklanjuti persoalan karhutla sekaligus dampak asap yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dr. Farida Aryani, M.Kes., M.M, memastikan masyarakat yang mengalami ISPA dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

Menurut Farida, warga yang menderita ISPA dapat memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit secara gratis.

Dengan tingginya jumlah kejadian karhutla dan kasus ISPA tersebut, penanganan karhutla di Sumsel diharapkan tidak berhenti pada upaya pemadaman.

Pencegahan, perlindungan kesehatan masyarakat, transparansi informasi, pemulihan lingkungan serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar menjadi sejumlah aspek yang turut disorot dalam penanganan karhutla ke depan. (Ning)

Daerah

Wujud Kepedulian, Pihak Kelurahan Bukitkemuning Salurkan Bantuan Beras Pangan Nasional Langsung ke Rumah Warga Sakit

BUKITKEMUNING -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kelurahan Bukitkemuning, di bawah kepemimpinan Lurah Ema Fitriana SE MM,menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Bantuan Pangan Nasional berupa beras disalurkan secara langsung (door to door) rabu 30 September 2026 kepada warga yang sedang sakit di Lingkungan 02, Kelurahan Bukitkemuning.

Penyaluran bantuan tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Kelurahan (Seklur) Bukitkemuning, Ardiansyah A Md, dengan didampingi Kepala Lingkungan 02, Ahmad Muslim, serta personel piket Polsek Bukitkemuning, Bhabinkamtibmas Ameriansah.  Rabu

Adapun warga penerima manfaat yang dikunjungi langsung adalah Ibu Neti Kusnina dan Bapak Sudarman. Keduanya merupakan warga Lingkungan 02 Kelurahan Bukitkemuning yang saat ini tengah terbaring sakit akibat mengidap penyakit stroke.

Sekretaris Kelurahan Bukitkemuning, Ardiansyah, mewakili Lurah Ema Fitriana menyampaikan bahwa langkah turun langsung ke rumah warga ini dilakukan agar bantuan pangan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

“Penyaluran langsung ini kami lakukan untuk memastikan bantuan pangan dari pemerintah ini tepat sasaran, khususnya bagi warga yang kesulitan mengambilnya karena kondisi kesehatan. Selain menyerahkan bantuan, kami aparat kelurahan juga berkesempatan memberikan dukungan moral serta turut mendoakan agar penderita segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Aamiin,” ujar Seklur Ardiansyah. Zainal