Kategori: Nasional

TAIWAN -(deklarasinews.com)- Di tengah tantangan global berupa penuaan populasi dan keterbatasan tenaga kesehatan, transformasi digital di sektor kesehatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan. Taiwan telah memperkenalkan visi “Healthy Taiwan” dengan menjadikan pengembangan layanan kesehatan digital sebagai salah satu prioritas utama. Melalui integrasi big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi komputasi awan (cloud), sistem ini berupaya meningkatkan kualitas serta efisiensi layanan kesehatan sekaligus mendorong terciptanya model pelayanan baru yang berorientasi pada perawatan holistik dan manusia sebagai pusat pelayanan.

Taiwan didukung oleh kekuatan industri teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang maju serta fondasi Sistem Asuransi Kesehatan Nasional (NHI) yang selama bertahun-tahun telah menghimpun data kesehatan berkualitas tinggi. Fondasi tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan layanan kesehatan pintar. Berdasarkan hal itu, Taiwan meluncurkan platform kesehatan digital nasional yang dikenal sebagai “Kerangka 3-3-3”, yang mengintegrasikan tiga ruang kesehatan utama, tiga standar utama data kesehatan, serta tiga pusat tata kelola AI nasional guna membangun infrastruktur kesehatan digital yang komprehensif. Dalam kerangka tersebut, Taiwan mendorong integrasi rekam medis elektronik di lebih dari 400 rumah sakit di seluruh negeri serta mengadopsi standar internasional seperti Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) untuk memastikan interoperabilitas lintas institusi. Melalui penerapan kerangka keamanan siber Zero Trust, data kesehatan dapat dibagikan dan dimanfaatkan secara aman dan efektif.

Berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang nyata. Dalam pengelolaan penyakit kronis, “Platform Dokter Keluarga” memanfaatkan prediksi risiko berbasis AI guna membantu tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih personal, sehingga memungkinkan pergeseran dari pendekatan pengobatan reaktif menuju manajemen kesehatan yang bersifat preventif dan proaktif. Di bidang integrasi data kesehatan, sistem MediCloud menyediakan akses real-time terhadap rekam medis pasien dan informasi obat-obatan, sementara peningkatan visualisasi hasil pemeriksaan serta interpretasi pencitraan medis berbantuan AI turut meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pengelolaan kesehatan pribadi masyarakat juga terus diperkuat. Platform “My Health Bank” kini telah digunakan oleh lebih dari 50 persen populasi dan dapat diintegrasikan dengan data dari perangkat wearable, sehingga mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam menjaga kesehatannya. Dalam digitalisasi pengobatan kanker, Taiwan memanfaatkan standar FHIR untuk pertukaran data Next-Generation Sequencing (NGS), yang mempercepat proses peninjauan sertifikasi penyakit katastropik dan penggunaan medis terkait, sehingga memperluas akses terhadap pengobatan yang tepat waktu. Selain itu, penerapan kartu asuransi kesehatan virtual, resep elektronik, dan layanan telemedicine secara efektif mampu mengatasi hambatan geografis maupun waktu, sekaligus memperluas akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan dan layanan berbasis rumah.

Taiwan juga telah membangun kerangka tata kelola yang komprehensif guna mendorong pengembangan AI klinis. Sebanyak 19 pusat AI medis nasional telah dibentuk, mencakup tata kelola yang bertanggung jawab, validasi klinis, serta evaluasi dampak, guna memastikan bahwa penerapan AI berlangsung secara aman dan andal mulai dari tahap pengembangan hingga implementasi. Hingga saat ini, lebih dari 50 produk AI medis telah memperoleh persetujuan regulasi, termasuk untuk mendukung deteksi dini kanker, prediksi kejadian kardiovaskular, dan dukungan pengambilan keputusan klinis. Taiwan juga memiliki 13 rumah sakit yang masuk dalam daftar “World’s Best Smart Hospitals 2026” versi Newsweek, menempatkan Taiwan di posisi kedua di Asia dan menunjukkan daya saing internasional yang kuat. Selain itu, Taiwan tengah mengembangkan platform federated learning yang memungkinkan validasi model AI lintas institusi dan lintas negara tanpa perlu memindahkan data sensitif, serta telah memulai kerja sama dengan mitra di Asia Tenggara guna membangun model pertukaran data internasional yang terpercaya.

Penyakit tidak mengenal batas negara, dan tata kelola kesehatan global memerlukan kolaborasi yang menyeluruh. Taiwan telah membangun ekosistem layanan kesehatan pintar yang digerakkan oleh data, didukung AI, dan diperkuat melalui standar interoperabilitas, sehingga layanan kesehatan dapat diperluas dari rumah sakit ke komunitas dan kehidupan sehari-hari guna mewujudkan pelayanan kesehatan holistik. Pengalaman praktis Taiwan menunjukkan kapasitasnya untuk berkontribusi secara nyata kepada komunitas internasional.

Namun demikian, Taiwan hingga kini masih belum memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) beserta mekanisme terkaitnya. Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi World Health Assembly (WHA) 25.1 tidak menyebut Taiwan maupun melarang partisipasi Taiwan dalam WHO dan WHA.

Oleh karena itu, Taiwan dengan tulus menyerukan kepada WHO dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung inklusi Taiwan dalam sistem kesehatan global demi memperkuat kelengkapan dan ketahanan tata kelola kesehatan dunia. Taiwan akan terus memajukan layanan kesehatan pintar melalui inovasi digital serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan visi kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental sebagaimana tercantum dalam Konstitusi WHO, sekaligus memenuhi komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak meninggalkan siapa pun.(Red)

SUMEDANG -(deklarasinews.com)— Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) menjalin kerja sama dalam pengembangan SDM dan bidang ketenagakerjaan melalui Penandatanganan Kesepahaman Bersama pada kegiatan Employer Meeting Unpad Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/5/2026).

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di tengah perubahan pasar kerja yang dipengaruhi perkembangan teknologi dan transformasi digital. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ketenagakerjaan nasional melalui penguatan riset, inovasi, serta pengembangan talenta yang adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri menjadi kunci dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja masa depan,” ujar Cris.

Dalam kerja sama tersebut, Kemnaker dan Unpad akan mengembangkan berbagai program mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, penguatan kajian ketenagakerjaan, hingga penyusunan pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri.

Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya link and match antara kurikulum pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja sehingga kesenjangan kompetensi lulusan dapat dikurangi secara bertahap.

“Kerja sama ini diharapkan mampu mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan dunia kerja sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan serta daya saing yang lebih kuat,” katanya.

Sinergi Kemnaker dan Unpad juga mencakup penguatan pelatihan vokasi dengan mengintegrasikan program pelatihan Kemnaker bersama kapasitas akademik, pusat kajian, serta riset dan inovasi yang dimiliki Unpad.

Pada kesempatan tersebut, Cris menegaskan komitmen Kemnaker dalam memperluas akses peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui transformasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital SIAPKerja serta penguatan balai pelatihan vokasi yang responsif terhadap perkembangan industri.

Menurutnya, upaya tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

“Kami ingin memastikan generasi muda dan lulusan perguruan tinggi memiliki akses terhadap pelatihan yang relevan, sertifikasi kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas,” pungkasnya.(Red)

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Memiliki rumah bukan hanya soal kenyamanan, tetapi tentang memastikan aset yang dimiliki punya landasan hukum yang kuat sehingga bisa tinggal dengan aman. Bagi masyarakat yang saat ini memegang Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk rumah tinggal, ada langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah, yakni dengan mengubah status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status dari HGB ke SHM ini menjadi bentuk penguatan legalitas kepemilikan tanah sekaligus memberi rasa aman bagi pemilik rumah dalam jangka panjang. Dengan status SHM, pemilik tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak, sebagaimana yang berlaku pada HGB.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status HGB untuk memanfaatkan layanan perubahan hak ini.

“Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian.

Menurutnya, proses perubahan hak dirancang mudah dan terjangkau agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. “Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir, yakni formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelas Shamy Ardian.

Selain prosesnya mudah, biaya yang dikenakan juga relatif terjangkau. “Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol.

Di tengah bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas aset, peningkatan status HGB menjadi HM menjadi langkah strategis yang patut dipertimbangkan. Bukan hanya memperkuat kepastian hukum atas tanah, tetapi juga memastikan aset keluarga memiliki nilai perlindungan yang lebih tinggi untuk masa depan.

Saat prosesnya mudah, biayanya ringan, dan manfaatnya besar, mengubah HGB menjadi SHM adalah keputusan yang layak segera diwujudkan. “Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” terang Shamy Ardian.(Nan)

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 perlu dibaca secara lebih hati-hati karena ditopang oleh stimulus fiskal jangka pendek dan menghadapi tekanan struktural yang semakin besar 17 Mei 2026.

Menanggapi tulisan Anggito Abimanyu yang sebelumnya mempertanyakan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2026, Ariyo menyebut sejumlah kritik dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijawab hanya melalui pembelaan metodologi data statistik, melainkan perlu dilihat dari sisi kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Ia menyoroti bahwa perbandingan perubahan inventori yang digunakan dalam argumentasi sebelumnya tidak tepat. Menurutnya, lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, bukan tahunan sebagaimana disebutkan. Secara tahunan, perubahan inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen.

Ariyo menjelaskan bahwa kenaikan inventori belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik. Kenaikan tersebut bisa dipengaruhi persiapan stok menjelang Ramadan dan Idulfitri, ekspektasi peningkatan konsumsi, maupun impor antisipatif.

Selain itu, ia menilai kontraksi sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Menurutnya, data penjualan listrik industri justru menunjukkan ekspansi.

“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.

Ia menjelaskan bahwa basis perbandingan Triwulan I-2025 dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik 50 persen yang meningkatkan konsumsi rumah tangga secara temporer. Ketika diskon dicabut pada 2026, konsumsi kembali normal sehingga menciptakan efek statistik terhadap pertumbuhan sektor listrik.

Lebih jauh, Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dibanding angka headline 5,61 persen. Konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81 persen secara tahunan disebut menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia memperkirakan bahwa tanpa dorongan belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen.

“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat, hanya basis tahun sebelumnya luar biasa lemah,” tulisnya.

Ariyo juga menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di level 49,1 pada April 2026 atau memasuki zona kontraksi.

“Jika Pak Anggito serius dengan pertanyaan keberlanjutan, argumen ini paling kuat untuk mendukung tesisnya, dan beliau melewatkannya,” ujarnya.

Dalam analisisnya, Ariyo menyebut biaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi defisit Rp95,8 triliun pada Triwulan I-2026. Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp144,3 triliun.

Selain tekanan fiskal, ia juga menyoroti lonjakan subsidi dan kompensasi energi, pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.

Menurut Ariyo, depresiasi rupiah turut menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS dan menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52, setara setahun pertumbuhan riil per kapita,” tulisnya.

Ia juga menilai struktur ekspor Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan justru menyusut ketika rupiah melemah, yang menurutnya menunjukkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.

“Indonesia bertumpu pada hilirisasi nikel, sambil kehilangan volume di batubara, pertanian, dan migas,” ujarnya.

Dalam sektor domestik, Ariyo mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) kredit pemilikan properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026, sementara pertumbuhan sektor real estat hanya mencapai 3,54 persen.

“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tulisnya.

Sebagai alternatif kebijakan, Ariyo mendorong pemerintah mempercepat belanja modal produktif dan mereformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran melalui bantuan langsung kepada kelompok berpendapatan rendah.

Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding mengandalkan instrumen stabilisasi pasar obligasi atau stimulus jangka pendek untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi.

“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” tulis Ariyo.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa perdebatan utama seharusnya bukan sekadar mengenai validitas angka pertumbuhan ekonomi, melainkan siapa yang menanggung biaya dari pertumbuhan tersebut.

“Substansinya adalah ongkos yang sedang dibayar berbagai kelompok masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan di tingkat ini,” tutupnya.(Red)

NGANJUK -(deklarasinews.com)— Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan pekerja Indonesia sekaligus pengingat pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. Peresmian dilakukan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan museum tersebut didedikasikan untuk mengenang perjuangan kaum buruh di Indonesia. Menurutnya, keberadaan museum buruh merupakan peristiwa yang langka dan memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

“Museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang, pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh,” ucap Presiden Prabowo.

Presiden lebih lanjut mengatakan, perjuangan Marsinah merupakan simbol perjuangan masyarakat kecil dan mereka yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi maupun kekuasaan.

Presiden mengatakan, peristiwa yang menimpa Marsinah seharusnya tidak perlu terjadi karena Indonesia dibangun di atas falsafah Pancasila yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyinggung nilai kekeluargaan dalam Pancasila yang mengajarkan bahwa pihak yang kuat harus membantu yang lemah, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kedudukan yang sama sebagai anak bangsa.

“Buruh adalah anak-anak bangsa, petani adalah anak-anak bangsa, nelayan adalah anak-anak bangsa. Semuanya,” katanya.

Presiden pun berharap peristiwa yang dialami Marsinah tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan bahwa gagasan pendirian Museum Marsinah berawal dari aspirasi kalangan buruh yang mengusulkan agar Marsinah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

Menurut Presiden, para pimpinan serikat pekerja sepakat mengusulkan nama Marsinah sebagai tokoh perjuangan buruh yang layak mendapatkan penghormatan dari negara.

Usai peresmian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa Museum Marsinah berfungsi sebagai ruang edukasi yang mendokumentasikan arsip sejarah ketenagakerjaan, termasuk perjuangan penetapan upah minimum, hak cuti hamil, serta hak berserikat. Museum ini juga diharapkan menjadi pusat studi hukum ketenagakerjaan bagi generasi pekerja baru.

Ia menambahkan, keberadaan museum tersebut juga menjadi pengingat penting mengenai perlindungan hak asasi pekerja, baik bagi penegak hukum maupun dunia usaha agar tragedi kekerasan terhadap pekerja yang sedang memperjuangkan hak-haknya tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta pimpinan Konfederasi/Federasi Serikat Pekerja (SP), International Labour Organization (ILO), ATUC, dan ITUC.(Red)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi lampung mengikuti Diklat Nasional Tani Merdeka Indonesia Angkatan I yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada 14–17 Mei 2026 itu diikuti seluruh pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia dari berbagai provinsi di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi dan konsolidasi nasional.

Dalam diklat tersebut,dan pelatihan peserta mendapatkan materi terkait berbagai program strategis nasional, mulai dari swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, hingga penguatan sektor pertanian berbasis kemandirian pangan.

Wakil Ketua Organisasi dan Kaderisasi DPW Tani Merdeka Indonesia propinsi lampung ,aliunsyah mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat peran organisasi dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian, dan kegiatan ini akan terus berlanjut ketingakatan DPD (kabupaten) dan semua itu sudah terjadwal di dpn tani merdeka Indonesia, dan allhamdulilah DPW tani mederka. Propinsi lampung bisa ikut walau pun tidak semua pengurus DPW ujarnya.(Arnandes)