Kategori: Advertorial

TANGGAMUS -(deklarasinews.com)- DPRD Kabupaten Tanggamus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Jumat, 18 September 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 34 anggota DPRD Tanggamus dan dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, didampingi Wakil Ketua I M. Rangga Putra Hakim dan Wakil Ketua II Irwandi Suralaga.

Dalam paripurna, Badan Anggaran DPRD Tanggamus melalui juru bicara Hilman, menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.641.283.902.746,90, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.742.593.011.838,95.

Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp101.309.109.092,05 yang ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Dalam laporannya, Banggar DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera memproses Peraturan Daerah setelah disahkan agar APBD Perubahan 2026 dapat segera digunakan sesuai perencanaan.

Banggar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan pendapatan daerah secara proporsional serta terus memperkuat efektivitas, efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., dalam pendapat akhirnya menyampaikan bahwa perubahan APBD tersebut merupakan bagian dari penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus untuk mengakomodasi kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati menjelaskan, pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sekitar Rp1,67 triliun menjadi Rp1,64 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari sekitar Rp1,72 triliun menjadi Rp1,74 triliun.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan berubah dari sekitar Rp94,19 miliar menjadi Rp130,2 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan turun dari sekitar Rp45,14 miliar menjadi Rp28,89 miliar.

Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto meningkat dari sekitar Rp49,05 miliar menjadi Rp101,3 miliar.

Bupati mengatakan, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, Rancangan Perubahan APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk dievaluasi.

“Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Ranperda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama DPRD paling lama tiga hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi serta mendapat persetujuan,” kata Saleh Asnawi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Tanggamus atas kerja sama, saran dan koreksi selama proses pembahasan.

Ia mengajak seluruh perangkat daerah bersama DPRD untuk mengawal pelaksanaan program yang telah ditetapkan agar berjalan secara akuntabel dan transparan.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan DPRD untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar akuntabel dan transparan,” ujarnya.

Menurut Bupati, APBD Perubahan 2026 yang telah disetujui tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus.

“Semoga APBD Perubahan yang kita setujui ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tanggamus yang kita cintai,” pungkasnya.(ADV)

MALANG -(deklarasinews.com)- Peningkatan kualitas infrastruktur jalan terus menjadi bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus membuka akses ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan Jalan Raya Sukoanyar, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis.

Kondisi jalan yang kini semakin baik mendapat apresiasi dari Pemerintah Desa Sukoanyar. Kepala Desa Sukoanyar, H. Usman, menilai peningkatan jalan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat hingga tingkat desa.senin(21/09/2026)

“Pembangunan jalan di Desa Sukoanyar ini adalah bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk membangun desa. Kami dari Pemerintah Desa sangat mengapresiasi kinerja Dinas PU Bina Marga yang terus memperhatikan infrastruktur di wilayah kami,” ujar H. Usman.

Menurut Usman, manfaat pembangunan jalan tidak hanya dirasakan dari sisi kenyamanan berkendara, tetapi juga memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi warga. Mayoritas masyarakat Sukoanyar bekerja sebagai petani dan pedagang yang sangat bergantung pada kelancaran akses untuk mengangkut hasil pertanian maupun menjalankan kegiatan perdagangan.

“Alhamdulillah warga sangat senang. Jalan sudah mulus, ekonomi jadi lancar. Para petani lebih mudah mengangkut hasil panen, pedagang juga lebih cepat sampai ke pasar,” katanya.

Peningkatan akses tersebut sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan dasar. Mobilitas pelajar menuju sekolah menjadi lebih aman, sementara akses masyarakat menuju Puskesmas, Posyandu hingga rumah sakit juga semakin mudah.

“Akses anak-anak ke sekolah jadi lebih aman dan cepat. Warga yang mau ke Puskesmas, Posyandu, atau dirujuk ke rumah sakit juga lebih mudah. Ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menempatkan peningkatan kualitas jaringan jalan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Malang.

Menurut Khairul, pembangunan infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis karena berkaitan langsung dengan pergerakan masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik. Karena itu, peningkatan kualitas jalan diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Infrastruktur jalan merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Ketika akses jalan semakin baik, mobilitas warga menjadi lebih lancar, distribusi hasil pertanian dan perdagangan semakin mudah, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat desa,” demikian statement yang dapat digunakan untuk memperkuat narasi pemberitaan.

Khairul juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi jaringan jalan di berbagai wilayah. Pemeliharaan serta peningkatan kualitas jalan menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Bagi Pemerintah Desa Sukoanyar, perbaikan Jalan Raya Sukoanyar diharapkan menjadi pijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah ruas jalan dusun dan jalan usaha tani yang dinilai membutuhkan perhatian.

“Harapan kami pembangunan ini berkelanjutan. Jalan utama sudah bagus, tetapi masih ada beberapa ruas jalan dusun dan jalan usaha tani yang perlu pembenahan. Kami berharap dukungan Pemkab Malang melalui PU Bina Marga terus berlanjut,” harap Usman.

Dengan jumlah penduduk sekitar 4.300 jiwa, keberadaan Jalan Raya Sukoanyar yang semakin baik menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Jalan tersebut tidak hanya menjadi jalur mobilitas, tetapi juga menjadi penghubung antara sentra produksi, kawasan permukiman, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan hingga pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Peningkatan infrastruktur di Sukoanyar sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan jalan memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar perbaikan fisik. Jalan yang layak dapat memperpendek jarak, memperlancar distribusi, menekan hambatan mobilitas dan pada akhirnya memperbesar peluang masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Melalui penguatan jaringan jalan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mampu semakin memperkokoh konektivitas antarwilayah sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok desa.(ADV)

PAGARALAM -(deklarasinews.com)– Kolaborasi Polres Pagar Alam bersama Pemerintah Kota Pagar Alam dan unsur Forkopimda mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional,  melalui kegiatan Penanaman Bawang Putih Serentak di 17 provinsi, Rabu (19/8/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di Kota Pagar Alam di kawasan kompleks perkantoran Gunung Gare, samping Kantor Satpol PP, dengan lahan tahap awal sekitar 2,6 hektare. Kolaborasi seperti ini tentunya patut diacungi jempol.

Kegiatan (penanaman serentak-red) di Kota Pagar Alam ini  dihadiri Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, Wakil Wali Kota, Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., Wakapolres, para PJU Polres Pagar Alam, Ketua DPRD, unsur Kodim 0405/Lahat, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sekda, Ketua Bhayangkari, Ketua TP PKK, Dinas Pertanian, Lapas Kelas III, Kantor Pertanahan, Camat Dempo Utara, Darma Wanita, Lurah Pagar Wangi serta 28 kelompok tani dengan perwakilan sekitar 50 petani.

Usai mengikuti seremoni nasional melalui Zoom Meeting, kegiatan dilanjutkan penanaman secara simbolis oleh Wali Kota Pagar Alam bersama Kapolres Pagar Alam, para PJU dan unsur Forkopimda. Penanaman kemudian dilanjutkan oleh kelompok tani yang terlibat dalam pengembangan bawang putih. Peserta juga meninjau lahan penelitian Bakomsus Polres Pagar Alam serta mendapatkan pengenalan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih produktif dan modern.

Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah menyampaikan bahwa “Kami Pemerintah Kota Pagar Alam sangat mendukung program ini. Harapannya, bawang putih tidak hanya menjadi kegiatan penanaman serentak, tetapi dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kota Pagar Alam,” ujar Wali Kota.

Berbagai olahan dari bawang putih bisa dihasilkan (home industry ) yang tentunya  menambah dan meningkatkan income petani,”imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro menegaskan kesiapan Polri untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani dan seluruh stakeholder dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pertanian, pengembangan bawang putih di Kota Pagar Alam direncanakan mencapai sekitar 21 hektare. Untuk tahap awal telah tersedia lahan 2,6 hektare dengan dukungan 2 ton bibit varietas Lumbu Kuning, Lumbu Hijau dan Sangga Sembalu yang didatangkan dari Sembalun, NTB. Program tersebut melibatkan 28 kelompok tani dengan total 392 petani.”ada 3 jenis varietas bibit yang kita kembangkan.”jelasnya.

Dan agar tumbuh kembangnya baik kita lakukan pengawasan dan pemantauan,”ucapnya.

Dan dari ketiga varietas yang ditanam yang terbaik tentunya yang dikembangkan.

“Polres Pagar Alam siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berharap pengembangan bawang putih ini dapat meningkatkan produktivitas, memberikan manfaat ekonomi bagi petani serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bawang putih di masyarakat,” (ADV/Rep)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja dengan agenda membahas laporan BUMD, terkait pengembangan PT BPR Penataran dan Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar, Selasa (18/08/2026).

Dalam Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Blitar dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Suwito. Dalam pembahasan turut melibatkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar, Direktur PT BPR Penataran, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Penataran.

Usai rapat, Suwito menyampaikan, dalam rapat tadi, kami Komisi II membahas perkembangan kedua Badan Usaha Milik Daerah, termasuk arah pengembangan dan upaya peningkatan kinerja masing-masing Perusahaan Milik Daerah (PERUMDA).

” Kami dari Komisi II menilai pengembangan Badan Usaha Milik Daerah, perlu terus dilakukan peningkatan kinerja secara terarah, agar mampu memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat kabupaten Blitar.” ungkap Suwito.

Lanjutnya, selain peningkatan kinerja, aspek pelayanan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Khususnya agar keberadaan PT BPR Penataran dan Perumda Air Minum Tirta Penataran semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya Kabupaten Blitar.

“Melalui rapat kerja, PERUMDA sebagai mitra Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, kami mendorong kedua badan usaha daerah tersebut, untuk terus meningkatkan profesionalitas dan kualitas pengelolaan Perumda tersebut.” pungkasnya. (Laila)

TUBA -(deklarasinews.com)— Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan perayaan, tetapi juga melalui langkah nyata menjaga lingkungan. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang resmi meluncurkan Bank Sampah Induk Kabupaten Tulang Bawang “Bank Sampah Udang Manis” sekaligus meresmikan Sumur Kompos, Senin (17/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen daerah terhadap persoalan sampah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menempatkan pengurangan sampah sebagai gerakan bersama yang harus dimulai dari sumbernya, terutama dari lingkungan rumah tangga.

Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan.,MM menegaskan, persoalan sampah menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.

Menurut Bupati, nama “Udang Manis” memiliki makna yang kuat. Udang merupakan salah satu identitas Tulang Bawang sebagai daerah penghasil udang, sementara kata “manis” menjadi simbol harapan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat nyata dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Komitmen nyata Kabupaten Tulang Bawang terlihat dari pelaksanaan Gerakan Total Pengurangan Sampah. Ini langkah konkret kita untuk menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Melalui Bank Sampah Induk “Udang Manis”, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendorong perubahan paradigma bahwa sampah bukan semata-mata persoalan atau beban, melainkan sumber daya yang dapat dipilah, didaur ulang, dikelola, dan memiliki nilai ekonomis.

Masyarakat diharapkan mulai membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna dapat dikumpulkan dan dikelola melalui bank sampah, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan melalui pengomposan.

Untuk mendukung pengelolaan sampah organik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang turut menghadirkan Sumur Kompos. Fasilitas ini menjadi salah satu upaya untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan sektor pertanian.

Grand launching dan peresmian tersebut turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta generasi muda dari SMA se-Menggala. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Bupati berharap gerakan pengurangan sampah tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan yang tumbuh dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat.

“Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari persoalan lingkungan. Mari kita mulai dari memilah sampah dari rumah kita sendiri,” tegas Bupati.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi titik awal untuk membangun kesadaran baru di Kabupaten Tulang Bawang: sampah yang dikelola dengan baik bukan hanya membuat lingkungan lebih bersih, tetapi juga dapat menjadi sumber manfaat dan nilai ekonomi.

Melalui Bank Sampah Udang Manis dan Sumur Kompos, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong gerakan pengurangan sampah secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.( ADV)

TUBA -(deklarasinews.com)— Semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air mewarnai pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Upacara dilaksanakan di Halaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Senin (17/08/2026), dengan Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan., M.M., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pengibaran Sang Merah Putih berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

Upacara turut diikuti Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan, Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ketua GOW Kabupaten Tulang Bawang, Ketua DWP Kabupaten Tulang Bawang, para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Rangkaian upacara kemudian diakhiri dengan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas loyalitas, pengabdian, serta dedikasi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta membangun optimisme dalam melanjutkan pembangunan daerah.

Dengan semangat kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas pembangunan, serta bekerja bersama masyarakat demi mewujudkan Tulang Bawang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!(ADV)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dengan semangat Kemerdekaan DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna pada Jum’at (14/08/2026) dalam agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,

Usai mendengarkan Pidato Kenegaraan, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menyampaikan, dalam pidatonya, Presiden mengatakan sejumlah kebijakan, terkait perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan, pelayanan publik dan  penguatan pertahanan negara serta arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta.

“Ada beberapa sektor program yang menjadi sorotan Presiden di antaranya, ketahanan pangan, sumber energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, reformasi BUMN, hingga pengelolaan sumber daya alam,” jelasnya.Pemerintah Pusat & Daerah,” ungkapnya.

Lanjut, Pada pidatonya Presiden Prabowo menjelaskan,  Pemerintah telah menerapkan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menangani berbagai persoalan struktural sekaligus memperkuat kemandirian nasional.

“Dalam sektor pangan,  pemerintah mencatat capaian berupa swasembada delapan komoditas. Pemerintah juga mengklaim telah menghentikan impor solar melalui implementasi B50, menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen, serta memperkuat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tuturnya.

Presiden juga menyiroti berbagai isu, diantaranya ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hilirisasi, reformasi BUMN, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, Supriadi dengan panggilan akrabnya pak Kuwat menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya menghadirkan program dan kebijakan pembangunan melalui APBD yang mengedepankan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

“Berbagai kebijakan progaram telah diarahkan, selain untuk meningkatkan pelayanan publik juga memperkuat pembangunan daerah dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” paparnya.

Lanjutnya, Program presiden tersebut merupakan ikhtiar nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Kedepan pemerintah harus mampu menjawab dengan tata kelola  pemerintahan yang bersih, tepat sasaran dan akuntabel.

“Pidato Presiden kali ini menjadi momen penegasan kepada rakyat Indonesia mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir di kepemimpinan Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, dalam mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto hadir juga di Aula Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), forkopimcam, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta tamu undangan.(Laila)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja dengan agenda, menerima audiensi antara PT. PLN dengan keluarga korban anak yang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik. Audiensi tersebut digelar pada Kamis (13/08/2026) siang bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai upaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi antara pihak PT. PLN dan keluarga korban anak tersengat listrik hingga berakibat meninggal dunia dalam kejadian yang berlangsung pada tahun 2025 lalu.

Usai menggelar audensi, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, saat ditemui awak media ini menyampaikan, pihaknya menerima audiensi tersebut sebagai bentuk perhatian DPRD dalam membantu menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak.

“Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara PT. PLN dan keluarga korban anak tersengat listrik yang terjadi tahun 2025 kemarin, hari ini kami menerima audiensi antara PT. PLN dan keluarga korban,” paparnya.

Lanjutnya, DPRD Kabupaten Blitar memberikan masukan agar segera dilakukan mediasi antara pihak PT. PLN dengan keluarga korban. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan dapat segera menemukan titik penyelesaian dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Kami dari DPRD memberikan masukan agar segera dilaksanakan mediasi kedua belah pihak, supaya permasalahan ini cepat terselesaikan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Semoga kedua belah pihak bisa sepakat dan masalah ini cepat selesai,” jelasnya.

Terakhir, sekedar diketahui, dalam Audiensi tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yang didampingi Wakil Ketua, Sekretaris serta anggota Komisi III. Selain itu, hadir pula perwakilan PT. PLN dari cabang Wlingi, Kediri dan Surabaya, kuasa hukum korban meninggal dan keluarga korban serta perwakilan Satreskrim Polres Blitar.(Laila)

MALANG -(deklarasinews.com)- Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa di era digital membutuhkan transformasi mendasar pada peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, S.Pd, M.H., menegaskan bahwa pendekatan utama dalam penguatan SDM pemerintah desa sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembelian aplikasi atau perangkat komputer, melainkan pada peningkatan kompetensi aparatur sekaligus mengubah cara kerja pemerintahan desa secara menyeluruh, Rabu (12/08/26).

Menurut Muslimin, tantangan era digitalisasi menuntut strategi penguatan SDM yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan pelatihan literasi teknologi secara berkala, optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), pemanfaatan Dana Desa untuk penguatan infrastruktur digital, serta pembentukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa dengan pihak akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Sebagai langkah awal, Muslimin mendorong dilakukannya pemetaan kompetensi digital aparatur desa untuk mengidentifikasi kemampuan Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga staf. Hasil pemetaan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori pemula, menengah, dan mahir agar kebutuhan pelatihan dapat disesuaikan dengan tugas masing-masing. Tahap ini diikuti dengan pelatihan literasi digital dasar yang meliputi pengoperasian komputer dan smartphone, penggunaan Microsoft Office atau Google Workspace, komunikasi digital, pengelolaan dokumen elektronik, pemanfaatan aplikasi desa, hingga keamanan akun dan data.

Selanjutnya, pelatihan administrasi pemerintahan berbasis digital diarahkan untuk mengubah sistem manual menjadi elektronik. Pelatihan ini mencakup tata kelola surat-menyurat, arsip digital, pelayanan administrasi masyarakat, pengelolaan data penduduk, perencanaan dan penganggaran, hingga pelaporan kegiatan. Langkah digitalisasi arsip tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan kompetensi aparatur yang saat ini tengah gencar didorong oleh BPSDM Kemendagri.

Guna menjamin kelancaran operasional teknologi di tingkat desa, pembentukan “Tim Transformasi Digital Desa” menjadi hal yang sangat krusial. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Desa sebagai koordinator, didampingi perangkat desa selaku admin atau operator digital, unsur BPD, serta pendamping desa atau tenaga teknis sebagai mitra. Tim tersebut bertanggung jawab penuh dalam memastikan keandalan aplikasi, keakuratan data, keamanan informasi, serta keberlangsungan pelayanan digital kepada masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan “Satu Data Desa” yang akurat, terbarui secara berkala, dan bebas dari duplikasi data menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan. Data mutakhir mengenai kependudukan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga potensi desa akan terhubung langsung dengan penerapan pelayanan digital masyarakat, seperti pengajuan surat online, pengaduan, dan publikasi APBDes. Penerapan ini sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Muslimin juga menekankan pentingnya menumbuhkan budaya kerja berbasis data dalam setiap alur program desa, mulai dari analisis data, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Agar penguatan kemampuan ini berjalan permanen, pelatihan aparatur tidak boleh berhenti pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seremonial sekali jalan, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan platform Learning Management System (LMS) Pamong Desa dari Kemendagri yang menyediakan fasilitas pelatihan terjadwal maupun mandiri lengkap dengan sertifikat digital.

Melalui langkah-langkah terstruktur dan berkesinambungan ini, pemerintah desa diharapkan tidak hanya siap mengadopsi teknologi modern, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Penguatan SDM secara berkelanjutan dipandang sebagai investasi jangka panjang demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan desa di tengah pesatnya perkembangan arus digitalisasi.tutupnya.(ADV)

KOTA TANGERANG  -(deklarasinews.com)- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perkampungan dan permukiman yang masih minim sentuhan pembangunan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang memadai serta pendampingan agar kebutuhan pembangunan di lingkungannya dapat disampaikan dan dikawal sesuai skala prioritas.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Pembangunan Kota Tangerang bersama tokoh masyarakat, kader, dan kalangan anak muda di RW 003, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Minggu (2/8/2026) malam.

Anggota Komisi IV tersebut mengatakan, sejumlah wilayah masih menghadapi kendala pembangunan, termasuk keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan secara berimbang oleh masyarakat di kawasan perumahan maupun perkampungan.

“Target kita memang wilayah-wilayah yang kondisi sentuhan pembangunannya agak bermasalah seperti ini. Masalahnya karena persoalan PSU yang tidak ada, fasos-fasum yang tidak ada, maka kita akan turun ke daerah-daerah yang terkesan masih tertinggal ini,” ujar Saiful.

Ia menegaskan, sosialisasi pembangunan juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar memahami mekanisme penyampaian aspirasi, mulai dari pengusulan melalui surat, Musrenbang, reses anggota DPRD, hingga perawatan fasilitas pembangunan. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menyampaikan kebutuhan secara terukur dan sesuai aturan.

“Selaku anggota Dewan, hari ini kita bukan sosialisasi untuk mencari suara atau mencari massa. Kita ingin memberikan kesadaran politik dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pembangunan itu harus dinikmati,” katanya.

Saiful menambahkan, pendampingan diperlukan untuk memastikan usulan masyarakat, khususnya dari wilayah yang masih tertinggal, dapat menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan. Ia menilai DPRD memiliki peran dalam mengawal kebutuhan prioritas tersebut agar dapat direalisasikan.

“Walaupun di pemerintah ada namanya KUA-PPAS, kebijakan umum anggaran prioritas, tetapi untuk kebutuhan yang menjadi prioritas di lingkungan, Dewan harus bisa ikut mendampingi dan memastikan kebutuhan tersebut segera terealisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 003 Kelurahan Periuk, Abdul Basit, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kehadiran anggota DPRD secara langsung dapat membantu mengawal kebutuhan pembangunan di wilayahnya, salah satunya fasilitas Posyandu yang hingga kini masih menggunakan tempat sewaan.

“Alhamdulillah dengan kedatangan Pak Saiful Milah sebagai pendamping, khususnya di masyarakat RW 003. Yang terdekat yang saya usulkan adalah Posyandu. Itu urgent banget, berhubung di sini tidak ada. Posyandu dari dulu masih mengontrak,” ungkap Abdul. (ADV)