Kategori: Advertorial

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)– DPRD Kota Tangerang melalui Komisi IV memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan kali, di tengah masih terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Ciledug dan Periuk.

Upaya yang dilakukan adalah memastikan langkah kesiapsiagaan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berjalan optimal dalam mengantisipasi risiko banjir dan bencana hidrometeorologi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Mochamad Pandu menyampaikan, bahwa respons cepat BPBD bersama petugas gabungan dalam menangani genangan di beberapa kecamatan perlu diimbangi dengan langkah pencegahan yang berkelanjutan, terutama di kawasan bantaran sungai.

“Kami memastikan warga yang tinggal di sisi bantaran sungai dan kali menjadi prioritas perlindungan. Penanganan darurat sudah berjalan baik, namun pencegahan harus terus diperkuat agar risiko banjir tidak berulang,” ujarnya saat dihubungi Selasa (13/01/2026).

Ia menekankan pentingnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir agar tetap optimal.

Menurutnya, pemeliharaan drainase, normalisasi sungai, serta pengecekan turap dan tanggul harus dilakukan secara rutin, khususnya di wilayah rawan genangan.

“Kami menekankan kepada Dinas PUPR agar memastikan saluran drainase dan aliran sungai dalam kondisi bersih dan berfungsi maksimal, termasuk mengantisipasi sedimentasi dan penyempitan alur air yang dapat memicu luapan,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kota Tangerang juga mendorong penguatan koordinasi antara BPBD, Dinas PUPR, dan perangkat wilayah untuk melakukan pemantauan intensif terhadap tinggi muka air sungai, seiring masih adanya tren peningkatan debit air.

“Pengawasan akan terus kami lakukan agar seluruh OPD terkait sigap, terkoordinasi, dan responsif. Tujuannya satu, memastikan masyarakat, khususnya di bantaran sungai dan kali, tetap aman dan aktivitas warga tidak terganggu akibat banjir,” pungkas Pandu. (ADV)

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Sukseskan Program Gampang Sembako Murah (GSM) On The Road, Kecamatan Cibodas Gelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Untuk Masyarakat sekitar. Program ini bagian dari program pemerintah Kota Tangerang sebagai upaya kepedulian terhadap warga Tangerang. Jumat (12/12/2025).

Dengan adanya acara GSM dan GPM dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Cibodas  tersebut, bisa membeli bahan pokok kebutuhan dengan harga murah dan terjangkau. Dari pantauan di lapangan pun sangat antusias warga menyambut baik mengikuti acara tebus murah Gerakan Pangan Murah dari berbagai kalangan di tengah-tengah masyarakat Se Kecamatan Cibodas.

Ahmad Suhendar, Camat Cibodas, Kota Tangerang mengatakan. Bahwa Program Pemerintah Kota Tangerang ini bagian dari Gampang Sembako Murah (GSM) On The Road, Kecamatan Cibodas Gelar Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan menyediakan komoditas pangan pokok lengkap dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Katanya.

“Di kecamatan Cibodas memastikan kebutuhan pokok warga tetap mudah diakses, tanpa harus menguras kantong,” tuturnya.

Ia pun menambahkan. Dengan adanya program Gerakan Pangan Murah ini, agar masyarakat mendapatkan harga sembako yang terjangkau untuk kebutuhan dasar warga. Disini kita menyediakan seperti  Beras, Minyak Goreng, Gula, Cabai Rawit, Cabai Merah, Bawang Putih dan Merah, telur dan lainnya. Dan ada paket frozen  dari prima vers mart dari PT Berkah Mandiri, tambah A Suhendar.

“Selain menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Untuk Masyarakat. Kita Kecamatan Cibodas gelar Jumat Berkah seperti Pengajian dan Santunan Yatim Piatu dalam rangka tasyakuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh waktu,” pungkasnya.

Dari hasil pantauan dan informasi di lapangan Pemerintah Kota Tangerang mengelar Gampang Sembako On The Road Kota Tangerang di 13 Kecamatan Diantaranya :

Selasa 9 Desember 2025

Halaman GOR Neglasari

Rabu 10 Desember 2025

Halaman Kantor Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang

Kamis 11 Desember 2025

Halaman Kantor Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung

Senin 15 Desember 2025

Halaman Kantor Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper

Selasa 16 Desember 2025

Halaman Kantor Kelurahan Pajang, Kecamatan Benda

Rabu 17 Desember 2025

Halaman Kantor Kecamatan Periuk. (ADV)

SERANG -(deklarasinews.com)- Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Bapak Rd. Berly Rizki Natakusumah, bersama pejabat Eselon III, Eselon IV, serta staf Bapenda Provinsi Banten, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Bapak Ari James Faraddy. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pajak daerah dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di wilayah Provinsi Banten.

Melalui sinergi antara Bapenda dan ESDM, Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk memperkuat kerja sama lintas perangkat daerah, khususnya dalam hal pengumpulan data potensi pajak, pengawasan kegiatan usaha pertambangan, serta penertiban izin dan kepatuhan wajib pajak di sektor ESDM.

Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata untuk menggali potensi pendapatan baru di luar sektor pajak konvensional. Ia menekankan pentingnya peran serta seluruh jajaran Bapenda, mulai dari pejabat Eselon III, Eselon IV, hingga staf teknis, dalam mendukung proses integrasi data dan koordinasi lintas sektor agar setiap aktivitas ekonomi di bidang energi dan mineral dapat memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menyambut baik langkah ini dan menegaskan pentingnya sinkronisasi data dan kebijakan antar-OPD agar potensi sumber daya alam di Provinsi Banten dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara kedua instansi, sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan dari sektor strategis.(ADV)

SERANG -(deklarasinews.com)- Dalam rangka memperkuat kinerja pelayanan pajak daerah dan memastikan kesiapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Bapak Rd. Berly Rizki Natakusumah, melakukan kunjungan kerja ke UPTD PPD Samsat Ciputat dan UPTD PPD Samsat Kelapa Dua.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pelayanan, mengevaluasi kelayakan fasilitas, serta melakukan koordinasi dengan jajaran petugas Samsat guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan efektif, efisien, dan ramah bagi wajib pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Rd. Berly Rizki Natakusumah menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak di Provinsi Banten, merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beliau juga menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi lintas instansi, dan semangat pelayanan publik yang humanis agar setiap masyarakat Banten dapat merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

“Bapenda hadir bukan sekadar memungut pajak, tetapi menjadi bagian dari solusi untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan kualitas Samsat, kita ingin menghadirkan wajah baru pelayanan pajak di Banten yang lebih profesional dan terpercaya,” ujar Kepala Bapenda Provinsi Banten.

Lebih lanjut, kunjungan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bapenda Provinsi Banten dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana pelayanan publik menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Dengan semangat sinergi dan pembenahan berkelanjutan, Bapenda Provinsi Banten terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman serta mendukung transformasi digital di sektor perpajakan daerah. Kunjungan ke UPTD PPD Samsat Ciputat dan Kelapa Dua ini menjadi langkah konkret dalam memastikan bahwa pelayanan publik di seluruh wilayah Banten dapat berjalan optimal, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Aerotropolis Sebagai Kawasan Bisnis, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Dorong Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi. Baru di Tangerang.

Pengembangan Kawasan Bisnis Aerotropolis dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Tangerang, khususnya di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Senin (08/12/2025)

Pemerintah Kota Tangerang dalam rencana pembangunan jangka panjang akan mengembangkan zona ekonomi khusus segitiga emas (economic triagle) yang menghubungkan Central Business Distric (CBD) Primer di Benda-Neglasari-Batuceper, CBD Sekunder di Modernland-TangCity, dan CBD Metropolitan di Alam Sutera dengan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang diproyeksikan sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja menuturkan, pengembangan Kawasan Bisnis Aerotropolis dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan investasi di Kota Tangerang, khususnya di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

“Kami akan terus mengawal rencana pengembangan kawasan aeropolis ini bisa berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Saat ini, kami sedang mendorong perencanaan pembangunan akses parameter utara dan Frontage Alam Sutera menjadi dua titik akselerasi penunjang kawasan bisnis Aerotropolis di Kota Tangerang,” ujar Sugihharto, Jumat lalu (21/11/2025)

Ia melanjutkan, Pemkot Tangerang akan mengambil langkah cepat melakukan sinkronisasi regulasi tata ruang dan percepatan penetapan area pengembangan untuk mendukung pengembangan Kawasan bisnis baru ini dapat segera direalisasikan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat iklim investasi di berbagai sektor seperti pusat logistik dan aerotech, hunian vertikal, perhotelan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition), sampai perdagangan dan jasa.

“Berdasarkan rencana jangka panjang yang akan dibuat, proses pengembangan ini akan melewati beberapa tahapan mulai dari tahapan pertama (2025-2030), tahap kedua (2030-2040), dan tahapan ketiga yang ditargetkan bisa beroperasi bahkan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Tangerang (2040-2050).” tambahnya.

Lanjut dirinya akan melakukan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Aerotropolis yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daeah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2025-2029, Pemkot Tangerang juga berkolaborasi dengan PT. Angkasa Pura Indonesia dalam menyusun pengembangan Kawasan Bisnis Aerotropolis sebagai salah satu stakeholder Utama. (ADV)

SERANG -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah hingga 30 November 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, menjelaskan bahwa laporan resmi belum dapat dirilis sebelum proses cut off bulanan selesai. Namun, prediksi realisasi tetap disampaikan sebagai gambaran awal kepada publik.

Berly menegaskan bahwa setiap laporan pendapatan wajib disampaikan setelah akhir bulan meskipun belum memiliki angka realisasi. “Idealnya cut off dilakukan di akhir tanggal. Walaupun realisasinya nol, tetap harus disampaikan keesokan hari,” ujarnya.

Dari target pendapatan pada perubahan APBD 2025 sebesar Rp10,5 triliun, realisasi hingga 30 November telah mencapai Rp8,79 triliun atau 83,74 persen. Rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target Rp6,934 triliun dan realisasi Rp5,686 triliun (82 persen). Pajak daerah mencapai Rp5,136 triliun dari target Rp6,253 triliun atau 82,14 persen. Retribusi daerah sudah terealisasi Rp267,5 miliar atau 92,92 persen dari target Rp287,9 miliar.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target Rp49,4 miliar dengan realisasi Rp51,5 miliar atau 104,36 persen. Lain-lain PAD yang sah baru terealisasi 67,03 persen, yaitu Rp230,5 miliar dari target Rp343,9 miliar. Untuk pendapatan transfer, realisasi telah mencapai Rp3,104 triliun atau 87,12 persen dari target Rp3,563 triliun.

Berly mengungkapkan bahwa upaya optimalisasi pendapatan terus dilakukan, terutama karena sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih mengalami penurunan signifikan. Hal ini dipicu kebijakan pajak 0 persen untuk kendaraan listrik serta pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, terdapat sekitar 2,3 juta objek kendaraan yang masih menunggak pajak.

Untuk mengejar sisa target pendapatan, Bapenda menjalankan sejumlah langkah strategis seperti penagihan pajak secara berjenjang, pengusulan revisi kebijakan pajak nol persen kendaraan listrik kepada Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan program reward dan paket pajak kendaraan bermotor mulai 24 November hingga 20 Desember 2025. Program ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat serta undian elektronik bagi masyarakat yang membayar pajak melalui Samsat, Samling, maupun aplikasi daring.

Pemprov Banten juga memperkuat optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan meminta data ke BPH Migas dan berkoordinasi dengan Pertamina. Upaya lainnya ialah pendataan pajak alat berat bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, Pemprov mendorong percepatan penerbitan keputusan gubernur terkait harga dasar mineral bukan logam dan batuan yang masih menggunakan data lama sejak 2011.

Berly menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak bersama seperti PKB, BBNKB, dan opsen MBLB. Langkah ini meliputi penyelesaian tunggakan kendaraan dinas plat merah, pendataan wajib pajak, hingga peningkatan layanan Samsat.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar potensi pendapatan Provinsi Banten dapat terealisasi dengan optimal hingga akhir tahun,” pungkas Berly. (Adv)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Melalui dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Disnaker Kabupaten Blitar terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional.

Dan hari ini Jumat (21/11/2025 ),166 peserta yang telah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi di berikan sertifikat kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) oleh Disnaker Kabupaten Blitar, bertempat di Local Education Center (LEC).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di era global.

Pelatihan dan uji kompetensi yang diikuti peserta tersebut merupakan bagian dari program yang dibiayai DBHCHT tahun anggaran 2025.

Melalui dukungan DBHCHT, Disnaker Blitar terus mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi berstandar nasional.

Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, melalui Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Latprotrans), Latip Usman menyampaikan, bahwa ratusan peserta yang menerima sertifikat adalah calon tenaga kerja unggul yang telah menyiapkan diri secara profesional.

“166 orang alumni peserta pelatihan kompetensi yang ada di hadapan saya ini adalah calon-calon orang sukses. Penyerahan sertifikat hari ini merupakan sebuah eskalator dalam perjalanan profesional panjenengan,” ujarnya.

Latif menegaskan bahwa sertifikat kompetensi BNSP bukan hanya bukti kelulusan, tetapi merupakan pengakuan resmi yang menandakan peserta telah memiliki kemampuan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Dengan sertifikat tersebut, peserta memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kompetensi peserta tidak lagi sebatas kata, namun telah dibuktikan secara konkret melalui sertifikat berlisensi BNSP yang diakui secara nasional. Sertifikasi ini membuka pintu bagi panjenengan untuk menghadapi persaingan global,” terangnya.

Menurutnya, peningkatan kompetensi harus menjadi budaya yang terus dijaga. Ia menekankan bahwa SDM berkualitas menjadi kunci percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing Kabupaten Blitar.

Penyerahan sertifikat dilakukan berdasarkan klaster kompetensi yang diikuti peserta. Seluruh peserta merupakan lulusan pelatihan dari berbagai skema yang dibiayai DBHCHT 2025.

Latip menyebutkan dua tujuan utama penyerahan sertifikat tersebut, yaitu: Memberikan sertifikat pelatihan kepada peserta sesuai klaster kompetensi yang diikuti dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan tahun 2025.

Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan keterampilan yang telah diperoleh dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap kerja di Kabupaten Blitar.

“Kami berharap semua peserta benar-benar mempraktikkan ilmu yang didapat dan siap memasuki dunia kerja,” pungkasnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengalokasikan DBHCHT untuk rehabilitasi di Pustu Kaulon Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Hal ini wujud nyata pemerintah guna untuk mensejahterakan masyarakat melalui anggaran DBHCHT tahun 2025.

Hingga pertengahan November 2025, pengerjaan di beberapa lokasi telah mencapai 60 hingga 90 persen dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Pembenahan yang dilakukan mencakup perbaikan ruang pelayanan, penguatan struktur bangunan, hingga peningkatan berbagai fasilitas penunjang untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

Tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp15,2 miliar.

Dari total tersebut, Rp1,68 miliar difokuskan untuk rehabilitasi gedung layanan kesehatan, sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dasar.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto menegaskan, bahwa seluruh pengerjaan berjalan sesuai jadwal.

“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung akhir tahun 2025,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Ia menambahkan, pembenahan gedung sangat penting untuk menunjang layanan promotif, preventif, maupun kuratif kepada masyarakat. Kondisi fasilitas yang semakin representatif juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Tak hanya perbaikan fisik, katanya, DBHCHT 2025 juga dialokasikan untuk dua program penting lainnya, yakni peningkatan mutu layanan dan dukungan pembiayaan operasional.

“Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Muhdianto mengungkapkan, bahwa alokasi DBHCHT tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap ke depan alokasinya bisa terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi,” tutupnya.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar resmi menyerahkan 166 sertifikat kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada para peserta pelatihan berbasis Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025.

Kegiatan yang digelar di Local Education Center ini menjadi puncak rangkaian program peningkatan kualitas SDM yang dirancang dalam skema 3 in 1, yakni pelatihan, sertifikasi, dan magang.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto dalam sambutannya menegaskan, bahwa program pelatihan ini bertujuan menyiapkan generasi muda Kabupaten Blitar agar mampu bersaing di dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.

“Pelatihan kompetensi ini untuk menyiapkan SDM adik-adik kita. Mereka harus siap berwirausaha dan siap masuk dunia kerja. Program kami ini 3 in 1 pelatihan, sertifikasi, dan magang. Hari ini puncaknya, penyerahan sertifikat BNSP,” ujar Ivong usai acara pada awak media.

Menurut data Disnakertrans, sebanyak 166 peserta dinyatakan lulus dari delapan klaster pelatihan, mulai dari hair styling, make up artist, digital marketing, barista, hingga pemeliharaan dan perbaikan elektronika.

Meski anggaran DBHCHT tahun 2026 dipastikan turun hingga 50 persen, Ivong menegaskan bahwa program peningkatan kompetensi tidak akan berhenti. Bahkan, pihaknya menyiapkan skema baru yang lebih komprehensif.

“Tahun 2026 anggaran DBHCHT turun 50 persen. Namun kegiatan tetap berjalan. Saya tugaskan agar tahun depan program kita menjadi 4 in 1 pelatihan, sertifikasi, magang, dan penempatan,” tegasnya.

Dengan penambahan tahap penempatan kerja, Disnakertrans menargetkan peserta tidak hanya terlatih dan tersertifikasi, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia kerja.

Ivong juga menekankan bahwa sertifikat BNSP memiliki nilai strategis karena menjadi bukti kompetensi yang diakui secara nasional berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Sertifikasi ini adalah eskalator profesional panjenengan. Kompetensi panjenengan sekarang terbukti secara konkret dan diakui secara nasional,” tukasnya.

Pihaknya juga berharap keberadaan tenaga kerja tersertifikasi dapat memperkuat daya saing Kabupaten Blitar.

Ivong menilai, peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi.

“Dengan SDM berkualitas, kita bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan mewujudkan Kabupaten Blitar yang maju dan sejahtera,” tandasnya.

Adapun daftar peserta terdiri dari delapan klaster pelatihan:

Hair Styling Cutting 40 peserta

Masakan Komersial 20 peserta

Elektronika 18 peserta

Make Up Artist 20 peserta

Pembudidaya Bunga 23 peserta

Digital Marketing 25 peserta

Barista 20 peserta

Melalui penyerahan sertifikat ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan keahlian yang diperoleh serta siap memasuki dunia kerja.

Disnakertrans memastikan program peningkatan kompetensi akan terus ditingkatkan, meski dengan keterbatasan anggaran.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Hingga pertengahan November, pengerjaan di beberapa lokasi telah mencapai 60 hingga 90 persen dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2025.

Fasilitas kesehatan yang tengah direvitalisasi salah satunya Pustu Midodaren di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.

Pembenahan yang dilakukan mencakup perbaikan ruang pelayanan, penguatan struktur bangunan, hingga peningkatan berbagai fasilitas penunjang untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

Tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp15,2 miliar.

Dari total tersebut, Rp1,68 miliar difokuskan untuk rehabilitasi gedung layanan kesehatan, sejalan dengan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dasar.

Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Muhdianto, menegaskan, bahwa seluruh pengerjaan berjalan sesuai jadwal.

“InsyaAllah proses pembangunan dan perbaikan dipastikan rampung akhir tahun 2025,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, pembenahan gedung sangat penting untuk menunjang layanan promotif, preventif, maupun kuratif kepada masyarakat.

Kondisi fasilitas yang semakin representatif juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah.

Tak hanya perbaikan fisik, DBHCHT 2025 juga dialokasikan untuk dua program penting lainnya, yakni peningkatan mutu layanan dan dukungan pembiayaan operasional. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Muhdianto mengungkapkan, bahwa alokasi DBHCHT tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Kami berharap ke depan alokasinya bisa terus ditingkatkan, sehingga semakin banyak Pustu dan Puskesmas yang bisa dibenahi,” tutupnya.