Advertorial

BLITAR -(deklarasinews.com)-  Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blitar mengoptimalkan penggunaan anggaran sebesar Rp 300 juta yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025. Alokasi anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk mendukung pengelolaan DBHCHT melalui kegiatan kesekretariatan.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkab Blitar, Mohammad Badrodin pada Rabu (07/05/2025) menjelaskan bahwa anggaran itu dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan rapat-rapat di berbagai tingkatan, baik di Jakarta, tingkat provinsi, maupun di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Blitar.

“Intinya, di sini kan sekretariat, jadi anggaran itu diperuntukkan untuk kesekretariatan, termasuk rapat-rapat di Jakarta, provinsi, atau OPD di kabupaten,” papar Badrodin.

Ia merinci, kegiatan asistensi juga termasuk di dalamnya, seperti koordinasi antara OPD dengan kementerian terkait. Contohnya, Disperindag berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, sedangkan Dinkes dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, pemerintah provinsi kerap menggelar rapat bersama kementerian terkait, Bea Cukai, hingga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Untuk monitoring dan evaluasi (monev) penggunaan DBHCHT, biasanya dilakukan pemerintah provinsi ke kabupaten. Sedangkan di tingkat kabupaten, dilakukan rapat internal untuk membahas serapan anggaran dan kendala yang dihadapi.

Badrodin juga mengungkapkan, sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan DBHCHT, Bagian Perekonomian masih dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi. Namun, dengan aturan baru tersebut, kegiatan yang diperbolehkan hanya sebatas kesekretariatan.

Pihaknya berharap ke depan ada kelonggaran aturan agar dana cukai bisa dialokasikan sesuai prioritas kebutuhan daerah, seperti yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.

“Karena aturannya tidak bisa (digunakan seperti dulu), harapannya nanti ada aturan yang membolehkan sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.(Laila)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp36.285.765.000. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, dengan fokus utama pada sektor bidang kesehatan yang mendapat alokasi terbesar.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemkab Blitar, Mohammad Badrodin pada Selasa (06/05/2025) siang menyampaikan bahwa penggunaan DBHCHT 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024.

Peraturan ini menggantikan PMK 215/2021 dan mengatur pembagian dana untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, penegakan hukum 10 persen, dan kesehatan 40 persen.

Rincian alokasi DBHCHT Kabupaten Blitar tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut: bidang kesejahteraan masyarakat non-BLT sebesar Rp7.940.016.000, bidang kesejahteraan masyarakat BLT sebesar Rp9.800.000.000, bidang penegakan hukum Rp2.695.198.000, bidang kesehatan Rp15.550.551.000, serta pendukung pengelolaan DBHCHT Rp300.000.000.

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan DBHCHT ini meliputi DKPP, Disperindag, Bagian Perekonomian, Diskominfotiksan, Satpol PP, Disnaker, Dinkes, dan Dinsos.

“Karena di sektor kesehatan mendapat alokasi terbesar, Dinas Kesehatan (Dinkes) menjadi OPD dengan porsi anggaran paling besar dibandingkan OPD lainnya,” paparnya..

Badrodin juga menegaskan bahwa alokasi anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat aspek penegakan hukum, serta mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Pemanfaatan dana juga diharapkan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Blitar berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT agar sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah.

“Kami akan pastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimaksimalkan juga bermanfaat untuk kesejahteraan warga,” jelasnya. (Laila)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar secara resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berbasis Klaster Kompetensi Skema Digital Marketing.

Kegiatan tersebut dengan tujuan menekan pengangguran yang berlangsung pada Selasa (06/05/2025) siang di Rest Area Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Jl. Raya Togogan, Srengat, Kabupaten Blitar.

Pelatihan ini didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Blitar. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Disnaker melalui Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Latprotrans), Latip Usman.

Dalam sambutannya, Latip Usman menyampaikan bahwa pelatihan akan berlangsung selama 10 hari, hingga 19 Mei 2025. Setelah pelatihan selesai, para peserta akan mengikuti program sertifikasi dan magang selama lima hari. Penambahan program magang ini merupakan salah satu terobosan baru di tahun ini untuk memperkuat keterampilan praktis peserta.

“Kami berharap peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Dengan begitu, mereka lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja saat ini,” ujar Latip.

Latip juga berharap peserta pelatihan dapat membangun jejaring dan bergabung dalam komunitas digital marketing. Menurutnya, hal ini penting agar para peserta bisa saling mendukung dan mengembangkan kemampuan setelah pelatihan selesai.

Proses rekrutmen peserta sudah diumumkan secara terbuka kepada publik. Dari total 383 pendaftar, hanya 20 orang dari umum dan 5 dari APTI yang terpilih setelah melalui proses seleksi. Para peserta ini diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan pelatihan dengan maksimal.

Pelatihan ini juga menjadi bukti nyata pemanfaatan DBHCHT untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya fokus pada teori, pelatihan juga diarahkan pada praktik langsung, sehingga peserta memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di bidang digital marketing.

Terakhir, Disnaker Kabupaten Blitar melalui Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi berkomitmen untuk terus menggelar pelatihan serupa, guna mencetak lebih banyak tenaga kerja professional dan terampil serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Blitar. (Laila)