Kategori: Advertorial

PAGARALAM -(deklarasinews.com)– Kolaborasi Polres Pagar Alam bersama Pemerintah Kota Pagar Alam dan unsur Forkopimda mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional,  melalui kegiatan Penanaman Bawang Putih Serentak di 17 provinsi, Rabu (19/8/2026). Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di Kota Pagar Alam di kawasan kompleks perkantoran Gunung Gare, samping Kantor Satpol PP, dengan lahan tahap awal sekitar 2,6 hektare. Kolaborasi seperti ini tentunya patut diacungi jempol.

Kegiatan (penanaman serentak-red) di Kota Pagar Alam ini  dihadiri Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah, Wakil Wali Kota, Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., Wakapolres, para PJU Polres Pagar Alam, Ketua DPRD, unsur Kodim 0405/Lahat, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sekda, Ketua Bhayangkari, Ketua TP PKK, Dinas Pertanian, Lapas Kelas III, Kantor Pertanahan, Camat Dempo Utara, Darma Wanita, Lurah Pagar Wangi serta 28 kelompok tani dengan perwakilan sekitar 50 petani.

Usai mengikuti seremoni nasional melalui Zoom Meeting, kegiatan dilanjutkan penanaman secara simbolis oleh Wali Kota Pagar Alam bersama Kapolres Pagar Alam, para PJU dan unsur Forkopimda. Penanaman kemudian dilanjutkan oleh kelompok tani yang terlibat dalam pengembangan bawang putih. Peserta juga meninjau lahan penelitian Bakomsus Polres Pagar Alam serta mendapatkan pengenalan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sebagai bagian dari upaya mendorong pertanian yang lebih produktif dan modern.

Wali Kota Pagar Alam H. Ludi Oliansyah menyampaikan bahwa “Kami Pemerintah Kota Pagar Alam sangat mendukung program ini. Harapannya, bawang putih tidak hanya menjadi kegiatan penanaman serentak, tetapi dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kota Pagar Alam,” ujar Wali Kota.

Berbagai olahan dari bawang putih bisa dihasilkan (home industry ) yang tentunya  menambah dan meningkatkan income petani,”imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro menegaskan kesiapan Polri untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani dan seluruh stakeholder dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pertanian, pengembangan bawang putih di Kota Pagar Alam direncanakan mencapai sekitar 21 hektare. Untuk tahap awal telah tersedia lahan 2,6 hektare dengan dukungan 2 ton bibit varietas Lumbu Kuning, Lumbu Hijau dan Sangga Sembalu yang didatangkan dari Sembalun, NTB. Program tersebut melibatkan 28 kelompok tani dengan total 392 petani.”ada 3 jenis varietas bibit yang kita kembangkan.”jelasnya.

Dan agar tumbuh kembangnya baik kita lakukan pengawasan dan pemantauan,”ucapnya.

Dan dari ketiga varietas yang ditanam yang terbaik tentunya yang dikembangkan.

“Polres Pagar Alam siap mendukung program ketahanan pangan nasional melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berharap pengembangan bawang putih ini dapat meningkatkan produktivitas, memberikan manfaat ekonomi bagi petani serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bawang putih di masyarakat,” (ADV/Rep)

TUBA -(deklarasinews.com)— Semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan perayaan, tetapi juga melalui langkah nyata menjaga lingkungan. Bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang resmi meluncurkan Bank Sampah Induk Kabupaten Tulang Bawang “Bank Sampah Udang Manis” sekaligus meresmikan Sumur Kompos, Senin (17/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di halaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen daerah terhadap persoalan sampah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menempatkan pengurangan sampah sebagai gerakan bersama yang harus dimulai dari sumbernya, terutama dari lingkungan rumah tangga.

Bupati Tulang Bawang Drs. Qudrotul Ikhwan.,MM menegaskan, persoalan sampah menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan perubahan cara pandang dan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.

Menurut Bupati, nama “Udang Manis” memiliki makna yang kuat. Udang merupakan salah satu identitas Tulang Bawang sebagai daerah penghasil udang, sementara kata “manis” menjadi simbol harapan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat nyata dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Komitmen nyata Kabupaten Tulang Bawang terlihat dari pelaksanaan Gerakan Total Pengurangan Sampah. Ini langkah konkret kita untuk menekan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Melalui Bank Sampah Induk “Udang Manis”, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mendorong perubahan paradigma bahwa sampah bukan semata-mata persoalan atau beban, melainkan sumber daya yang dapat dipilah, didaur ulang, dikelola, dan memiliki nilai ekonomis.

Masyarakat diharapkan mulai membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai guna dapat dikumpulkan dan dikelola melalui bank sampah, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan melalui pengomposan.

Untuk mendukung pengelolaan sampah organik tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang turut menghadirkan Sumur Kompos. Fasilitas ini menjadi salah satu upaya untuk mengolah sampah organik rumah tangga menjadi pupuk kompos, sehingga dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan sektor pertanian.

Grand launching dan peresmian tersebut turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta generasi muda dari SMA se-Menggala. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Bupati berharap gerakan pengurangan sampah tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan yang tumbuh dan dilakukan secara konsisten di tengah masyarakat.

“Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari persoalan lingkungan. Mari kita mulai dari memilah sampah dari rumah kita sendiri,” tegas Bupati.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi titik awal untuk membangun kesadaran baru di Kabupaten Tulang Bawang: sampah yang dikelola dengan baik bukan hanya membuat lingkungan lebih bersih, tetapi juga dapat menjadi sumber manfaat dan nilai ekonomi.

Melalui Bank Sampah Udang Manis dan Sumur Kompos, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong gerakan pengurangan sampah secara menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.( ADV)

TUBA -(deklarasinews.com)— Semangat kemerdekaan dan rasa cinta tanah air mewarnai pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Upacara dilaksanakan di Halaman Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Senin (17/08/2026), dengan Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudrotul Ikhwan., M.M., bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pengibaran Sang Merah Putih berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme. Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus meneguhkan kembali komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk terus mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

Upacara turut diikuti Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan, Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang, Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ketua GOW Kabupaten Tulang Bawang, Ketua DWP Kabupaten Tulang Bawang, para Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Rangkaian upacara kemudian diakhiri dengan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Penganugerahan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas loyalitas, pengabdian, serta dedikasi ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, serta membangun optimisme dalam melanjutkan pembangunan daerah.

Dengan semangat kemerdekaan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik, meningkatkan kualitas pembangunan, serta bekerja bersama masyarakat demi mewujudkan Tulang Bawang yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!(ADV)

MALANG -(deklarasinews.com)- Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa di era digital membutuhkan transformasi mendasar pada peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Muslimin, S.Pd, M.H., menegaskan bahwa pendekatan utama dalam penguatan SDM pemerintah desa sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembelian aplikasi atau perangkat komputer, melainkan pada peningkatan kompetensi aparatur sekaligus mengubah cara kerja pemerintahan desa secara menyeluruh, Rabu (12/08/26).

Menurut Muslimin, tantangan era digitalisasi menuntut strategi penguatan SDM yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut mencakup pelaksanaan pelatihan literasi teknologi secara berkala, optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), pemanfaatan Dana Desa untuk penguatan infrastruktur digital, serta pembentukan kolaborasi aktif antara pemerintah desa dengan pihak akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Sebagai langkah awal, Muslimin mendorong dilakukannya pemetaan kompetensi digital aparatur desa untuk mengidentifikasi kemampuan Kepala Desa, Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), hingga staf. Hasil pemetaan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori pemula, menengah, dan mahir agar kebutuhan pelatihan dapat disesuaikan dengan tugas masing-masing. Tahap ini diikuti dengan pelatihan literasi digital dasar yang meliputi pengoperasian komputer dan smartphone, penggunaan Microsoft Office atau Google Workspace, komunikasi digital, pengelolaan dokumen elektronik, pemanfaatan aplikasi desa, hingga keamanan akun dan data.

Selanjutnya, pelatihan administrasi pemerintahan berbasis digital diarahkan untuk mengubah sistem manual menjadi elektronik. Pelatihan ini mencakup tata kelola surat-menyurat, arsip digital, pelayanan administrasi masyarakat, pengelolaan data penduduk, perencanaan dan penganggaran, hingga pelaporan kegiatan. Langkah digitalisasi arsip tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan kompetensi aparatur yang saat ini tengah gencar didorong oleh BPSDM Kemendagri.

Guna menjamin kelancaran operasional teknologi di tingkat desa, pembentukan “Tim Transformasi Digital Desa” menjadi hal yang sangat krusial. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Desa sebagai koordinator, didampingi perangkat desa selaku admin atau operator digital, unsur BPD, serta pendamping desa atau tenaga teknis sebagai mitra. Tim tersebut bertanggung jawab penuh dalam memastikan keandalan aplikasi, keakuratan data, keamanan informasi, serta keberlangsungan pelayanan digital kepada masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan “Satu Data Desa” yang akurat, terbarui secara berkala, dan bebas dari duplikasi data menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan. Data mutakhir mengenai kependudukan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, UMKM, hingga potensi desa akan terhubung langsung dengan penerapan pelayanan digital masyarakat, seperti pengajuan surat online, pengaduan, dan publikasi APBDes. Penerapan ini sejalan dengan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Muslimin juga menekankan pentingnya menumbuhkan budaya kerja berbasis data dalam setiap alur program desa, mulai dari analisis data, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Agar penguatan kemampuan ini berjalan permanen, pelatihan aparatur tidak boleh berhenti pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) seremonial sekali jalan, melainkan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dapat memanfaatkan platform Learning Management System (LMS) Pamong Desa dari Kemendagri yang menyediakan fasilitas pelatihan terjadwal maupun mandiri lengkap dengan sertifikat digital.

Melalui langkah-langkah terstruktur dan berkesinambungan ini, pemerintah desa diharapkan tidak hanya siap mengadopsi teknologi modern, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Penguatan SDM secara berkelanjutan dipandang sebagai investasi jangka panjang demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan desa di tengah pesatnya perkembangan arus digitalisasi.tutupnya.(ADV)

KOTA TANGERANG  -(deklarasinews.com)- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perkampungan dan permukiman yang masih minim sentuhan pembangunan. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang memadai serta pendampingan agar kebutuhan pembangunan di lingkungannya dapat disampaikan dan dikawal sesuai skala prioritas.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Pembangunan Kota Tangerang bersama tokoh masyarakat, kader, dan kalangan anak muda di RW 003, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Minggu (2/8/2026) malam.

Anggota Komisi IV tersebut mengatakan, sejumlah wilayah masih menghadapi kendala pembangunan, termasuk keterbatasan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan secara berimbang oleh masyarakat di kawasan perumahan maupun perkampungan.

“Target kita memang wilayah-wilayah yang kondisi sentuhan pembangunannya agak bermasalah seperti ini. Masalahnya karena persoalan PSU yang tidak ada, fasos-fasum yang tidak ada, maka kita akan turun ke daerah-daerah yang terkesan masih tertinggal ini,” ujar Saiful.

Ia menegaskan, sosialisasi pembangunan juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar memahami mekanisme penyampaian aspirasi, mulai dari pengusulan melalui surat, Musrenbang, reses anggota DPRD, hingga perawatan fasilitas pembangunan. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menyampaikan kebutuhan secara terukur dan sesuai aturan.

“Selaku anggota Dewan, hari ini kita bukan sosialisasi untuk mencari suara atau mencari massa. Kita ingin memberikan kesadaran politik dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pembangunan itu harus dinikmati,” katanya.

Saiful menambahkan, pendampingan diperlukan untuk memastikan usulan masyarakat, khususnya dari wilayah yang masih tertinggal, dapat menjadi bagian dari skala prioritas pembangunan. Ia menilai DPRD memiliki peran dalam mengawal kebutuhan prioritas tersebut agar dapat direalisasikan.

“Walaupun di pemerintah ada namanya KUA-PPAS, kebijakan umum anggaran prioritas, tetapi untuk kebutuhan yang menjadi prioritas di lingkungan, Dewan harus bisa ikut mendampingi dan memastikan kebutuhan tersebut segera terealisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua RW 003 Kelurahan Periuk, Abdul Basit, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap kehadiran anggota DPRD secara langsung dapat membantu mengawal kebutuhan pembangunan di wilayahnya, salah satunya fasilitas Posyandu yang hingga kini masih menggunakan tempat sewaan.

“Alhamdulillah dengan kedatangan Pak Saiful Milah sebagai pendamping, khususnya di masyarakat RW 003. Yang terdekat yang saya usulkan adalah Posyandu. Itu urgent banget, berhubung di sini tidak ada. Posyandu dari dulu masih mengontrak,” ungkap Abdul. (ADV)

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syamsuri meminta Dinas Sosial mengevaluasi penyaluran bantuas sosial (Bansos) pangan triwulan ke 2. Hal itu dilakukan akibat adanya kualitas beras yang berwarna kuning sehingga dinilai kurang layak saat penyaluran bantuan berlangsung.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang Syamsuri menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi proses penyaluran beras bansos pangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang.

“Ya nanti kita akan evaluasi. Ini kan kebetulan saat ini lagi hearing LPJ ya. Nanti kebetulan kami ketemu Dinas Sosial Kita akan evaluasi.

Bahwa apa yang hari ini sudah diterima di tirulan pertama kondisi bansos dalam hal ini beras tidak layak konsumsi,” ucapnya, Rabu 8 Juli 2026.

Syamsuri menjelaskan, pihaknya meminta Dinas Sosial Kota Tangerang untuk mengganti beras yang kualitasnya tidak layak agar layak konsumsi.

“Itu menjadi evaluasi dari Dinas Sosial Kota Tangerang untuk direkomendasikan ke Kementerian Sosial untuk dievaluasi dan diberikan apa itu pengganti atau bentuk yang lainnya. Paling tidak diperbaikilah, itu seperti itu,” tambahnya.

Menurutnya, sinergi antara Dinsos Kota Tangerang dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional juga harus lebih ditingkatkan. Hal itu dilakukan guna mamastukan kualitas beras bulog layak konsumsi oleh masyarakat.

“Nah itu justru nanti dievaluasi itu kita minta Dinsos Kota Tangerang merekomendasikan beras yang layak kepada Bulog dan Badan Pangan Nasional. Jangan Bulog dan Badan Pangan Nasional kemudian mengeluarkan beras tidak sesuai dengan instruksi dari Dinsos yang ada.

Kalau berasnya kuning paling buat pakan ayam.Nah ini menjadi evaluasi dan catatan kita ke depan,” pungkasnya.(ADV)

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Sejalan dengan pergeseran waktu kota Pagaralam saat ini berusia 25 tahun yang identik dengan sebutan usia perak.

Setiap tahun tepatnya tanggal 21 Juni ulang tahun kota Pagaralam digelar dan pada tanggal 23 Juni digelar sidang paripurna istimewa HUT kota yang dipusatkan di gedung DPRD setempat.

Sejalan dengan peringatan HUT Kota diramaikan dan dimeriahkan dengan berbagai event yang menambah pernak pernik HUT ke 25 tahun kota Pagaralam. Sarana promosi pun disediakan dengan tenda tenda (stand ) instansi selain juga stand umum yang menyediakan berbagai produk kebutuhan rumah tangga,makanan dan minuman bagi pengunjung yang sekedar ingin bersantai dan ngasoh serta mengurangi dahaga setelah berkeliling lokasi Besemah Ekspo.

Senin pagi (22/06/2026) dilaksanakan apel  dalam rangka peringatan HUT kota Pagaralam ke 25 dengan inspektur upacara Walikota Pagaralam Ludi Oliansyah.

Pada kesempatan ini Ludi Oliansyah dalam pidatonya menyatakan, tanggal 21 Juni kita peringati sebagai hari jadi kota Pagaralam setiap tahunnya.

Pada tahun 2026 ini menginjak usia ke-25 tahun, usia dengan semangat membangun serta harapan yang tinggi untuk menjadi kota lebih maju lagi sesuai dengan tema HUT Kota Pagaralam tahun ini “Sinergitas Untuk Kemajuan”.

Hendaknya moment peringatan HUT kota ini dimaknai sebagai upaya untuk dapat melihat kembali masa lalu sebagai rantai sejarah dan pondasi yang dapat bernilai sebagai referensi dalam menapaki masa kini dan masa depan.

Upacara yang dipusatkan di halaman Villa Tks MTQ gunung Gare diikuti oleh Wakil Walikota Pagaralam Hj.Bertha, Unsur Forkompimda, Ketua TP. PKK Hj.Hera Parianti Ludi, Sekda, Asisten, dan Staf Ahli Walikota, Ketua DWP, Pimpinan Instansi Vertikal, Seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah dan ASN kota Pagaralam.

Dilanjutkan dengan pembukaan Besemah Ekspo oleh Walikota Pagaralam serta kunjungan ke sejumlah stand.

Dan  hari ini, Selasa (23/06) dirangkai dengan rapat Paripurna Istimewa HUT kota Pagaralam ke – 25 yang dipusatkan di gedung DPRD kota Pagaralam. Rapat Paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung oleh ketua DPRD kota Pagaralam Jenny Shandiyah didampingi oleh Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 dengan dihadiri seluruh anggota.

Dalam sambutannya, ketua DPRD kota Pagaralam menyatakan, usia ke 25 usia yang cukup tua, namun kota Pagaralam kan terus melakukan dan membangun daerah sehingga bisa setara dengan daerah lainnya.

“Pagaralam akan terus berupaya mengisi dan melakukan pembangunan didukung oleh Gubernur Sumatra Selatan, anggota DPR RI, DPR Propinsi, serta anggota DPRD kota Pagaralam dan pihak-pihak lainnya selama ini,”jelasnya.

Sementara Walikota Pagaralam Ludi Oliansyah dalam sambutannya, Pagaralam adalah anak kandung Propinsi Sumatera Selatan yang tentunya tidak lepas dari bapaknya. Kota Pagaralam genap berusia 25 tahun. “Usia seperempat abad ini merupakan sebuah momentum perak, waktu yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang yang telah kita lalui bersama, mengevaluasi capaian, serta memantapkan langkah menuju masa depan Pagaralam yang lebih gemilang.”ujar Wako.

Sementara Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi yang tinggi atas capaian pembangunan dan kemajuan pesat yang diraih kota Pagaralam dalam usia yang ke 25  tahun.

“Sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus terus dijaga demi mewujudkan Pagaralam yang semakin maju dan sejahtera. Kedepan, kita harus siap menghadapi perubahan nyata di depan mata. “saya yakin, melalui legislatif dan eksekutif yang solid ini akan menjadi suplemen tersendiri bagi percepatan pembangunan di kota Pagaralam,”pungkas Herman Deru.

Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Pagaralam ke 25 ditutup dengan fose bersama.

Nampak hadir sejumlah  Bupati, Wakil Bupati Walikota, Wakil Walikota, kabupaten dan kota tetangga, tokoh masyarakat serta tamu  undangan penting lainnya.(ADV/REP)