Bukan Sekadar Dokumen, RPKD Yapen Ditargetkan Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang mampu menghadirkan solusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen RPKD yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tim ahli dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Adi S. Subandrio, S.AP., MPA dan Amirudin, S.IP., Master of Economics of Development. FGD ini menjadi tahapan penting untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi dokumen sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan serius, terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025 dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat mencapai 28 persen. Angka tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh sebab itu, keberadaan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 sangatlah penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujar Roi Palunga.

Menurutnya, dokumen RPKD harus mampu mengintegrasikan berbagai upaya penanganan kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Wabup Roi juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Lebih dari itu, setiap strategi dan program yang dirumuskan harus dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Kepulauan Yapen, Justly Tanawani, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut diarahkan melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Strategi ini juga diharapkan selaras dengan pelaksanaan program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Justly menjelaskan, proses penyusunan dokumen telah melalui tahapan observasi dan wawancara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada 15–18 September 2026.

Penyampaian laporan akhir melalui FGD ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan dokumen, menghimpun masukan dan rekomendasi dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

Setelah tahapan penyempurnaan laporan akhir, proses selanjutnya adalah penetapan dokumen melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan ditindaklanjuti setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Melalui penyusunan RPKD ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dan terintegrasi, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yapen.

“Kalau Beregu Kompak, Kalau Perorangan Percaya Diri”: Pak CIK Parosil Bakar Semangat Atlet Porprov

LAMBAR -(deklarasinews.com)-  Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus yangvakrab disapa Pak Cik, menyambangi kontingen Lampung Barat yang berlaga di Porprov Lampung X 2026.

Silaturahmi dikemas lewat Ngupi Debingi di Agam Medam, Kemiling, Bandar Lampung, Kamis malam (19/11/2026).

Parosil didampingi Kepala Disporapar Bernaria, Kepala Satpol-PP, Damkar dan Penyelamatan Muhammad Henry Faisal, serta Kepala BKAD Sumadi. Rombongan disambut Ketua Umum KONI Lampung Barat M. Irfan Fadhilah Mabsus.

Di hadapan atlet, pelatih dan official, Parosil menegaskan target Lampung Barat adalah menembus lima besar. Ia meminta seluruh kontingen meyakini target tersebut dengan optimisme.

“Kuncinya satu, kompak saja. Kalau beregu, kompak. Kalau perorangan, percaya diri,” ujar Parosil.

Ia menyebut lawan belum tentu selalu dalam kondisi terbaik. Rasa percaya diri akan menjadi pembeda dalam pertandingan. Atlet yang bahagia, menurutnya, akan lebih mudah tampil optimal.

Parosil meminta atlet maupun pelatih untuk menyiapkan strategi terbaik, sementara official dan panitia menjaga soliditas dan pelayanan kontingen.

Menurut Parosil, olahraga bukan hanya soal medali. Olahraga juga menjadi sarana silaturahmi, ajang menunjukkan prestasi, sekaligus mengharumkan nama daerah.

Lampung Barat mengirim 311 orang pada Porprov X 2026, terdiri dari 239 atlet, 44 pelatih dan 28 panitia yang mengikuti 22 cabang olahraga.

Dari pertandingan yang sudah dilakukan, atlit Lampung Barat saat ini sudah meraih dua medali  perunggu.

Dua medali perunggu itu dari juara 3 Cabang Olahraga panjat tebing, perunggu pertama dari kategori tim bulder campuran dan perunggu kedua dari kategori Boulder tim putra.

Porprov Lampung X 2026 berlangsung pada 18-28 November 2026 di Bandar Lampung. Pembukaan digelar di Stadion Mini Kalpataru, Kemiling, Rabu malam (18/11/2026).

Ajang ini diikuti lebih dari 5.300 atlet dari 15 kabupaten/kota, mempertandingkan 32 cabang olahraga dan 652 nomor pertandingan di 27 venue.(andri)

Pemda Yapen Siapkan Skema Bisnis Rumput Laut, Hasil Panen Petani Ditargetkan Terserap Pasar

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan skema pengembangan usaha rumput laut dengan melibatkan kelompok pembudidaya, BUMD, perbankan, dan mitra usaha. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil panen petani terserap pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi bersama perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jumat (20/11/2026), yang dipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Kepulauan Yapen, Januaris Lermatan.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Pj Sekretaris Daerah Cyfrianus Y. Mambay, Pimpinan Perusda Yamama, Plt. Kepala Dinas Perikanan, Asisten I Setda, serta Kabag Perekonomian Daerah Setda.

Dalam pertemuan itu, Januaris Lermatan menyampaikan bahwa rumput laut merupakan salah satu potensi unggulan Kepulauan Yapen yang perlu dikelola secara serius. Karena itu, diperlukan masukan terkait kebijakan dan pola pengelolaan agar pengembangan komoditas tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pembudidaya.

Perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Irwanto, menjelaskan bahwa rumput laut jenis Cottonii yang dikembangkan di Kepulauan Yapen memiliki prospek pasar yang strategis karena menjadi bahan baku industri dan memiliki permintaan yang tinggi.

Ia menyebutkan, promosi rumput laut Yapen telah dilakukan sejak 2025. Namun, pengembangan sektor ini tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah produksi, melainkan harus diikuti kepastian pasar dan penyerapan hasil panen secara berkelanjutan.

Menurut Irwanto, persoalan utama yang perlu diselesaikan saat ini adalah produksi petani yang belum terhubung secara optimal dengan pasar. Untuk itu, diperlukan kepastian pembelian, konsolidasi kelompok pembudidaya, serta sistem pemasaran yang konsisten.

Berdasarkan hasil asesmen sementara, terdapat 13 kelompok pembudidaya rumput laut, masing-masing enam kelompok di Sarwandori dan tujuh kelompok di Ampimoi, dengan total produksi tercatat sekitar 3,9 ton rumput laut basah. Angka tersebut masih memerlukan validasi lebih lanjut.

Untuk pengembangan tahun 2027, peningkatan volume produksi akan disesuaikan dengan hasil uji budidaya dan kebutuhan pasar. Irwanto juga mendorong adanya kesepakatan antarpihak, termasuk pengelola usaha dan dukungan pembiayaan perbankan, sehingga sistem produksi hingga transaksi dapat berjalan secara terintegrasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menyatakan bahwa potensi rumput laut di daerah ini dapat berkembang luar biasa apabila seluruh pihak memiliki keseriusan dan komitmen untuk membangun kerja sama.

“Saya lihat kalau kita betul-betul serius memperhatikan ini, maka petani rumput laut kita akan berkembang dengan luar biasa,” ujar Roi.

Ia juga menanggapi target produksi yang dipaparkan pihak Kemendes. Menurutnya, target 14 ton pada Januari 2027 dapat dicapai apabila seluruh pihak berkolaborasi dan menjalankan peran masing-masing.

Roi turut mendorong pembentukan rantai pasok yang jelas, mulai dari hasil panen petani yang ditampung melalui BUMKAM, kemudian disalurkan kepada Perusda Yamama, hingga diteruskan kepada Bahari Agro sebagai mitra usaha.

Ia berharap pihak-pihak terkait dapat segera membangun kesepakatan kerja sama melalui nota kesepahaman atau MoU agar terdapat kepastian dan komitmen dalam pelaksanaan pengembangan usaha rumput laut tersebut.

“Kita berharap ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dibuat antara teman-teman dari Perusda dan teman-teman dari Agro. Mungkin ada MoU yang dibuat sehingga bisa mengikat kedua belah pihak,” ungkapnya.

Menurut Roi, adanya dukungan dan kepastian penyerapan hasil panen akan membuat masyarakat pembudidaya semakin bersemangat mengembangkan usaha rumput laut.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, menekankan pentingnya pembinaan dan penguatan peran BUMD dalam mengonsolidasikan hasil produksi masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa hasil panen petani perlu dihimpun melalui BUMD agar rantai pasokan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian penampungan maupun pemasaran.

Cyfrianus juga menegaskan bahwa mekanisme kerja sama tersebut perlu dituangkan dalam MoU sehingga prosedur pelaksanaan, mulai dari pembinaan hingga penyaluran hasil produksi, dapat berjalan secara jelas dan berkelanjutan.

Melalui koordinasi ini, Pemkab Kepulauan Yapen berharap pengembangan rumput laut tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga didukung sistem bisnis yang terarah, kepastian pasar, serta pembiayaan yang memadai.

Dengan kolaborasi pemerintah daerah, Kemendes, BUMD, perbankan, mitra usaha, dan kelompok pembudidaya, rumput laut diharapkan mampu menjadi komoditas unggulan yang memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mulai 2027, Pemkab Yapen Beralih ke SP2D Online, OPD Diminta Siapkan SDM

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mempersiapkan penerapan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online pada Tahun Anggaran 2027. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempersiapkan sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur yang menangani administrasi keuangan dan pencairan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H., saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat (20/11/2026).

Dalam arahannya, Pj Sekda menjelaskan bahwa penerapan SP2D Online akan menjadi perubahan dalam sistem administrasi pencairan dana pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, penggunaan SP2D secara manual atau offline tidak lagi diterapkan.

Sebagai langkah persiapan, pemerintah daerah merencanakan pelaksanaan pelatihan SP2D Online pada pekan depan. Ia meminta seluruh kepala OPD mengoordinasikan keikutsertaan kepala subbagian program, kepala subbagian keuangan, serta bendahara untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Menurutnya, pelatihan ini penting agar seluruh aparatur yang terlibat memahami mekanisme dan teknis penggunaan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh pada 2027.

“Ini kelihatannya mudah, tetapi saya pikir harus perlu dilatih lagi karena membutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam mengunggah setiap dokumen. Kalau jaringan terganggu dan lain sebagainya, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini akan dilatih bersama pada minggu depan,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan penerapan SP2D Online tidak hanya bergantung pada penggunaan sistem, tetapi juga kesiapan dan kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Karena itu, partisipasi kepala OPD, bagian program, bagian keuangan, dan bendahara menjadi perhatian penting.

Pj Sekda berharap seluruh perangkat daerah dapat mengikuti pelatihan dengan serius sehingga proses peralihan dari sistem manual menuju sistem online pada Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul

JATI AGUNG -(deklarasinews.com)- Pengembangan benih unggul menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat pendapatan petani.

Upaya tersebut mulai diperkuat melalui kehadiran Green Innovation Laboratory Kebun Perbenihan yang diresmikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di lahan PTPN VII Trikora, Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kamis (19/11/2026).

Peresmian tersebut dilakukan bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, melalui prosesi pengguntingan pita. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan benih secara simbolis oleh Menko Pangan kepada perwakilan petani setempat.

Berdiri di atas lahan seluas 5 hektare milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN), laboratorium yang dikelola Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) ini disiapkan sebagai pusat riset, pengembangan, dan inovasi teknologi perbenihan.

Keberadaannya diharapkan dapat menghasilkan benih berkualitas yang mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat kemandirian sektor pertanian.

Tidak sekadar menjadi tempat pembibitan, fasilitas ini juga diarahkan sebagai pusat penelitian dan pengujian untuk memastikan mutu benih sebelum dikembangkan secara lebih luas. Pengujian tersebut mencakup daya kecambah, kemurnian, kualitas, hingga kemampuan benih beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan karakteristik lahan pertanian.

Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, laboratorium tersebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan bibit unggul berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa, kopi, kakao, cengkih, lada, hingga aren.

Pengembangan varietas unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, khususnya petani.

Ia mencontohkan komoditas kakao yang produktivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dengan dukungan penelitian dan pengembangan varietas unggul, hasil panen yang sebelumnya sekitar 2 ton per hektare diharapkan dapat ditingkatkan hingga 5-6 ton per hektare.

“Bagaimana kita bisa mengembangkan bibit unggul sehingga dalam tiga tahun sudah berbuah. Cokelat misalnya, kalau hanya 2 ton satu hektare, itu berat, petaninya tidak ada untung. Bagaimana satu hektare bisa menghasilkan 5-6 ton? Di Thailand dan Vietnam itu diteliti, ada varietas unggul,” ujar Zulhas saat diwawancarai awak media.

Menurutnya, peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan riset yang berkelanjutan serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan menghasilkan benih unggul sendiri agar tidak terus bergantung pada produk impor.

“Mari kita buat suatu tempat yang lebih bagus. Saya berharap bibit-bibit yang dihasilkan ke depan merupakan produk kita sendiri, bukan dari impor,” tegasnya.

Selain pengembangan teknologi perbenihan, dukungan terhadap kegiatan penelitian juga diperkuat melalui penyerahan bantuan 2 ton pupuk non-subsidi (non-SPK) dari PT Pupuk Indonesia kepada UIMandiri. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan penelitian sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

Lebih jauh, pengembangan benih berkualitas diharapkan memberikan dampak terhadap ketersediaan komoditas pangan lokal, mulai dari sayuran, buah-buahan, hingga berbagai hasil pertanian lainnya. Peningkatan produksi dari sektor hulu menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian laboratorium ini juga berpeluang dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu bahan baku pangan, termasuk aspek keamanan dan kualitas produk yang dibutuhkan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Sejalan denggan itu, keberadaan Green Innovation Laboratory tidak hanya diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan pertanian, tetapi juga berpotensi memperkuat ekosistem ketahanan pangan secara terintegrasi, mulai dari penyediaan benih hingga pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.(Red)

Hari Kakao Indonesia ke-14 Digelar di Pesawaran, Perkuat Sinergi Pengembangan Kakao Nasional

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Kabupaten Pesawaran dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Kakao Indonesia (HKI) ke-14 Tahun 2026. Kegiatan bertemakan “Mengembalikan Kejayaan Kakao Nasional” dengan topik “Provinsi Lampung sebagai Pusat Kebangkitan Kakao Multiklonal Nasional” ini berlangsung di Kebun Benih Way Berulu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 7, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan. Kamis, (19/11/2026).

Kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Kabupaten Pesawaran untuk memperkenalkan potensi kakao daerah sekaligus mengambil bagian dalam upaya mengembalikan kejayaan komoditas kakao Indonesia. Terlebih, kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang telah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Pesawaran.

Peringatan HKI ke-14 ini menjadi forum nasional untuk mengonsolidasikan kebijakan, memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan, serta mendorong percepatan revitalisasi perkakaoan nasional. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 undangan, termasuk 200 petani kakao dari sejumlah kabupaten di Lampung, di antaranya Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus, serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri, akademisi, peneliti, dan mitra pembangunan.

Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Pesawaran sebagai tuan rumah penyelenggaraan agenda nasional tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan potensi dan karakteristik daerah, mengingat kakao telah menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, kami merasa bangga dan terhormat karena dipercaya menjadi tuan rumah momentum nasional yang sangat penting ini. Kami berharap melalui penyelenggaraan Hari Kakao Indonesia ke-14, potensi dan kualitas kakao asal Pesawaran semakin dikenal luas, bahkan mampu menembus pasar global,” ujar Bupati Nanda.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen mendukung pengembangan kakao melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi sarana dan prasarana perkebunan, serta membuka ruang kolaborasi dengan peneliti dan investor guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing kakao daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian, Widiastuti, menjelaskan bahwa Provinsi Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki potensi perkakaoan yang kuat. Terdapat delapan kabupaten di Lampung yang mengembangkan komoditas kakao, didukung keberadaan industri dan pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut.

Ia juga menjelaskan, pemilihan Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada potensi pengembangan kakao di Kebun Benih Way Berulu yang menjadi model percontohan dengan produktivitas relatif baik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus memperkuat posisi tawar petani dalam rantai usaha perkakaoan.

Lebih lanjut, peringatan HKI ke-14 dimanfaatkan untuk mendorong sejumlah langkah konkret, di antaranya penyaluran bibit kakao unggul kepada petani, bantuan pupuk, bantuan beras, penandatanganan nota kesepahaman terkait pembiayaan dana bergulir, serta peluncuran Rencana Aksi Nasional Kakao Berkelanjutan beserta rencana operasional periode 2026–2029.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kakao merupakan salah satu komoditas yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan sektor perkebunan di Provinsi Lampung. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas, produktivitas, tata kelola, dan penguatan industri pengolahan lokal agar mampu bersaing dengan produk cokelat dari luar negeri.

Ia juga menyoroti kebutuhan petani terhadap fasilitas pengering atau dryer untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Menurutnya, proses pengeringan yang masih dilakukan secara tradisional membutuhkan waktu lebih lama, terlebih ketika panen berlangsung pada musim hujan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas biji kakao dan berdampak pada harga jual di tingkat petani.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengkaji berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao, termasuk kemungkinan pengaturan impor apabila diperlukan untuk menjaga harga komoditas di tingkat petani.

Selain kebijakan perdagangan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pembibitan. Ia mendorong PTPN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan peneliti dalam menghadirkan bibit kakao unggul yang nantinya dapat disalurkan kepada petani.

“Kebijakan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, gubernur, dan bupati perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada petani dan masyarakat,” ungkapnya.

Peringatan Hari Kakao Indonesia ke-14 ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Dewan Kakao Indonesia Sutanto Abdullah, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, Direktur PTPN I Regional 7, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Hadir pula para camat, akademisi, peneliti, pelaku usaha, asosiasi petani kakao, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pemkab Pringsewu Salurkan Bantuan Pangan Di Wonodadi dan Pringsewu Timur

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemkab Pringsewu kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Bantuan tahap III periode Oktober-Desember 2026 kali ini diberikan kepada warga Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu, yang secara simbolis diserahkan oleh Wabup Pringsewu Umi Laila di balai pekon dan kelurahan setempat pada Kamis, 19 November 2026.

Menurut Wabup, pangan bukan sekadar kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bermutu, serta terjangkau harus sentiasa menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.

“Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, kata dia, pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.

“Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah melalui program Bantuan Pangan Beras, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, mengurangi risiko kerawanan pangan, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi,” katanya.

Pada kegiatan yang dihadiri jajaran pemkab, DPRD dan forkopimda serta Bulog ini, Wabup Pringsewu mengajak menjadikan program ini sebagai wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Saya berharap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras tahap III periode Oktober-Desember 2026 di Kabupaten Pringsewu berjalan lancar, tertib, transparan, tepat sasaran dan tepat waktu,” harapnya.

Diketahui, jumlah penerima bantuan di Pekon Wonodadi tercatat 1.307 Penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan total bantuan yang disalurkan 39.210 kg beras. Sedangkan di Pringsewu Timur tercatat 585 PBP, dengan total beras yang disalurkan 17.550 kg, dimana masing-masing penerima memperoleh 30 kg untuk alokasi tiga bulan (Oktober, November dan Desember 2026). (Mulia Mega)

 

Perkuat Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas, Pemkab Lampung Selatan Buka Akses Literasi Keuangan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Kesempatan untuk mandiri secara ekonomi harus terbuka bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

Selain peluang usaha, kemampuan mengelola keuangan, mengakses pembiayaan, dan memasarkan produk secara digital menjadi bekal penting agar mereka dapat mengembangkan potensi dan usahanya.

Komitmen memperluas kesempatan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui penguatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Literasi Keuangan, Akses Pembiayaan dan Pemasaran Digital bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan, Kamis (19/11/2026).

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Lampung atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemahaman keuangan semakin dibutuhkan seiring berkembangnya layanan perbankan, transaksi digital, dan berbagai produk investasi yang semakin mudah diakses masyarakat.

Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko kejahatan keuangan, seperti penipuan berkedok investasi, pinjaman ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

“Disabilitas tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh kesempatan dan kesejahteraan. Inilah semangat yang harus kita bangun bersama. Kesetaraan harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi seluruh masyarakat,” ujar Wahidin.

Sementara itu, perwakilan OJK Provinsi Lampung, Eti Haryati, menjelaskan bahwa peningkatan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah semakin luas, tetapi pemahaman dalam memanfaatkannya masih perlu terus diperkuat.

Eti mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menerima penawaran jasa keuangan, terutama yang tidak jelas legalitas maupun kewajarannya.

Ia menekankan pentingnya prinsip legal dan logis sebelum memutuskan menggunakan suatu produk keuangan.

“Secara mudahnya dari OJK selalu mengingatkan masyarakat untuk dua hal, yaitu legal dan logis. Legal artinya kita berhubungan dengan lembaga jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua itu logis, artinya masuk akal,” jelasnya.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, OJK juga memperkenalkan akses melalui barcode layanan yang menyediakan berbagai materi pembelajaran keuangan, buku literasi, portal pengaduan konsumen, hingga informasi daftar pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK.

Menurut Eti, masyarakat perlu membiasakan diri mencari informasi dan memahami karakteristik produk keuangan sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat sekaligus melindungi diri dari risiko kerugian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugianto, menekankan pentingnya pembangunan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah membuka akses pemasaran agar produk yang dihasilkan pelaku usaha penyandang disabilitas dapat dikenal dan menjangkau konsumen secara lebih luas.

“Produk yang dihasilkan para pelaku usaha disabilitas dapat dikenal dan dibeli oleh masyarakat di mana saja,” ujarnya.

Rudy juga mengajak OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam memberikan pendampingan serta membuka peluang ekonomi bagi komunitas disabilitas.

Melalui penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan pemasaran digital, penyandang disabilitas diharapkan memiliki bekal yang lebih kuat untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan memperluas pasar produknya.

Upaya itu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan untuk berusaha, tetapi juga memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh, produktif, dan mandiri secara ekonomi.

 

Bupati Tangerang Dampingi Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah dan Serahkan Sertifikat Tanah Gratis di Cisoka

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program bedah rumah, sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PNM), penyerahan sertifikat tanah gratis, serta dialog Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program strategis di sektor perumahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci penting dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PKP. Kehadiran program bedah rumah yang dipadukan dengan kepastian legalitas lahan serta akses pembiayaan sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga kami di Cisoka dan wilayah lainnya,” ujar Maesyal Rasyid.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

“Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman),” ujar Maruarar.

Dia menegaskan kalau ada pihak manapun yang memungut biaya, termasuk pegawai Kementerian PKP, masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwenang.

“Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, ‘viralin’. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau penerima manfaat bantuan program Bedah Rumah yang rumah sudah selesai direnovasi di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatan itu, Maruarar juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan program Bedah Rumah untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan langsung menginstruksikan pegawai Kementerian PKP untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas rumah melalui renovasi atau pembangunan rumah baru.

IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerlihatkan kontribusinya bagi daerah dan pemerintah. Terbaru IMIP menyerahkan secara resmi infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Labota dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Sulawesi Tengah dalam sebuah seremoni di Lahan Sidaya, Rabu (18/11/2026).

Bupati Morowali, H. Iksan Baharuddin Abdul Rauf, yang menghadiri secara langsung penyerahan fasilitas tersebut memberi apresiasi pada manajemen PT IMIP yang terus menyalurkan CSR-nya pada Pemkab Morowali. Ia berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan dengan mendorong agar instansi teknis dapat mengawal program ini hingga tuntas. Pemkab Morowali mengaku terus menjaga komunikasi dan kolaborasi bersama manajemen perusahaan pengelola kawasan industri terintegrasi berbasis mineral nikel tersebut.

“IMIP sangat membantu kepentingan daerah. Penghasilan terbesar kita melalui pendapatan asli daerah (PAD), 80 persen bersumber dari kawasan IMIP. Olehnya, kita seharusnya selalu menjaga itu, bekerja sama sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga masyarakat juga bisa menikmati investasi yang ada di Morowali,” ungkap Iksan.

Iksan mengatakan, TPS3R Labota sebenarnya telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan terakhir. Namun, seremoni serah terima tetap dilaksanakan karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Iksan juga berpesan pada masyarakat sekitar kawasan IMIP agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Pihaknya sudah berupaya menyediakan sejumlah titik penyimpanan sampah dari kontainer. “Saya berharap kesadaran kita bersama untuk membaung sampah pada tempatnya. Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat mengurangi intensitas sebaran sampah di Bahodopi,” pinta Morowali-1 tersebut.

Iksan mengakui, dukungan PT IMIP tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, namun sejumlah kegiatan dan pembangunan lainnya juga telah berjalan di Kecamatan Bahodopi, termasuk kontribusi anggaran yang cukup besar. Ia berharap kedua fasilitas yang diserahterimakan dapat dikelola dan dirawat dengan baik sehingga manfaatnya terus dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Legal and Government Relations Departemen Head PT IMIP, Askurullah, mengatakan, penyerahan tata kelola Rusunawa dan TPS3R ke Pemkab Morowali menjadi bukti komitmen serta sinergisitas dalam tata kelola pemerintah. “Kami berterimakasih kepada Pemkab yang sudah memberikan dukungan hingga agenda ini terselenggara dengan baik. Semoga sinergisitas ini selalu terbangun untuk menjaga iklim investasi di Morowali,” harap Askurullah, mewakili manajemen IMIP. (Rpdm)