Bupati Lambar Dorong MUI Berperan Aktif Dukung Program Pemerintah

LAMBAR –(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mempimpin Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Ke-II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Lampung Barat, Selasa (19/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah Drs. Nukman, M.M., para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat KH. Pairozi, M.Pd.I. beserta jajaran pengurus MUI.

Dalam sambutannya, Parosil Mabsus menegaskan bahwa MUI Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah, terutama dalam mendukung serta mengimplementasikan berbagai program pemerintah di tengah masyarakat.

“Peran MUI Kabupaten Lampung Barat ini sangat strategis,” ujar Parosil.

Ia berharap melalui Musyawarah Kerja Daerah Ke-II tersebut, MUI Kabupaten Lampung Barat dapat mendukung dan mengimplementasikan berbagai macam program pemerintah daerah, baik itu Program Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ditengah tengah masyarakat.

Menurut Parosil, keberadaan MUI sangat penting karena para ulama dan tokoh agama merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan pesan-pesan moral.

“Karena memang peran serta MUI ini sangat vital, mereka inilah yang paling dekat dengan masyarakat,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Parosil menyampaikan, Melalui Musyawarah Kerja Daerah Ke-II tersebut, Parosil berharap MUI Kabupaten Lampung Barat mampu melahirkan berbagai inovasi dan gagasan baru dalam mendukung pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan ditengah masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa di era modern dan digital saat ini, MUI harus terus berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah dan menjaga kehidupan masyarakat tetap kondusif.

“Saya berharap kepada Ketua MUI beserta jajarannya, munculkanlah pemikiran-pemikiran dan gagasan sebagai jawaban terhadap tantangan yang akan kita hadapi ke depan dalam membantu pemerintah daerah,” tutupnya.(Andri)

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dicanangkan di Pesawaran: Membangun Peta Ekonomi Daerah untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, bersama Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (19/5), menandai dimulainya proses pemetaan menyeluruh terhadap kondisi riil pelaku usaha dan potensi ekonomi wilayah di Kabupaten Pesawaran.

Turut hadir dalam acara Pencanangan dan Sosialisasi SE2026 itu, Plh. Kepala BPS Kabupaten Pesawaran, Rosadi Zein, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Pesawaran, pelaku usaha, serta mitra BPS Kabupaten Pesawaran.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar rutinitas statistik. SE2026 adalah navigasi ekonomi yang akan menentukan arah kebijakan Indonesia satu dekade ke depan.

Ia menjelaskan bahwa SE2026 berperan sebagai navigasi ganda: bagi pemerintah, hasilnya akan menentukan dasar perumusan kebijakan strategis, evaluasi program, dan pengambilan keputusan nasional; sementara bagi pelaku usaha, data sensus menjadi kompas untuk membaca tren, melihat peluang, sekaligus memetakan tantangan bisnis di masa depan.

Ahmadriswan juga menyoroti perubahan lanskap ekonomi yang berlangsung cepat. Gelombang ekonomi digital, mulai dari usaha online, penjualan lewat media sosial, jasa kreatif, content creator, hingga bisnis berbasis platform internet kini menjadi potensi riil yang harus dicatat dan dipetakan secara akurat.

“Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata berbagai aktivitas ekonomi tersebut secara lebih menyeluruh sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur ekonomi modern, potensi usaha baru, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Salah satu momen paling menarik dalam sambutan Ahmadriswan adalah ketika ia menghubungkan semangat SE2026 dengan visi pembangunan Kabupaten Pesawaran yang diusung Bupati Nanda dan Wakil Bupati Antonius: “Mewujudkan Pesawaran CAKEP Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

“Sesungguhnya, SE2026 dan visi CAKEP Pesawaran berjalan beriringan. Keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Pesawaran yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. SE2026 adalah kontribusi nyata BPS dalam mendukung visi mulia tersebut,” ujarnya.

Ia merinci keterkaitan lima pilar CAKEP dengan agenda sensus: Cerdas membutuhkan data yang cerdas pula, SE2026 hadir menyajikan data ekonomi akurat sebagai basis kebijakan berbasis bukti; Aman terwujud ketika pemerintah memiliki peta lengkap potensi usaha daerah; Kreatif menuntut pendataan geliat usaha digital dan UMKM yang selama ini belum sepenuhnya terdata; Efektif berarti tidak ada lagi kebijakan yang berjalan tanpa data; dan Produktif mensyaratkan daerah mengetahui di mana kekuatannya dan bagaimana mengoptimalkannya.

Pesan khusus juga disampaikan Ahmadriswan kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan mulai hari ini. Ia mengingatkan bahwa pekerjaan mereka bukan sekadar mengisi formulir melainkan merajut masa depan.

“Setiap ketukan pintu yang Anda lakukan, dan setiap data valid yang Anda input, adalah kontribusi nyata Anda dalam merajut masa depan ekonomi Provinsi Lampung yang lebih sejahtera,” katanya.

Ia menekankan bahwa kejujuran data adalah hal yang tidak bisa ditawar. Petugas diminta bekerja secara riil sesuai standar operasional prosedur (SOP), menjaga kesehatan, dan senantiasa berkoordinasi dengan aparat desa selama pendataan berlangsung.

Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali, juga tegas menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Baginya, hasil SE2026 bukan sekadar data statistik, melainkan fondasi utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Jangan sampai ada pelaku usaha atau masyarakat yang tidak terdata, karena kami berharap hasil SE2026 ini akan menjadi fondasi dan kompas utama bagi Pemkab dalam menyusun RPJMD serta kebijakan ekonomi yang objektif dan terukur,” tegas Antonius.

Untuk memastikan kelancaran pendataan, Antonius mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh jajaran dari tingkat OPD hingga kepala desa untuk ikut mengawal jalannya sensus.

“Saya telah menginstruksikan kepada seluruh OPD dan jajaran, camat, kepala desa untuk turut mengawal dan memastikan petugas sensus mendapatkan akses data yang valid di lapangan,” ungkapnya.

Antonius juga secara langsung mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di Bumi Andan Jejama untuk menyambut kedatangan petugas sensus dengan terbuka. Ia memastikan bahwa kerahasiaan data terjamin secara hukum.

“Data Sensus Ekonomi ini dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Terima kedatangan petugas dengan baik, periksa identitas resminya demi keamanan, dan berikan jawaban yang jujur dan akurat. Karena kejujuran Anda menentukan ketepatan program kebijakan ekonomi,” pungkasnya.

Ia menutup pesannya dengan seruan kolektif: “Mari bersama-sama kita membangun ekonomi Pesawaran CAKEP dan berbasis data yang valid.”

Dalam acara tersebut juga dipaparkan kondisi perekonomian Kabupaten Pesawaran terkini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi lebih dari 35 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025. Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mulai memberikan kontribusi yang kian signifikan, menandai adanya transformasi ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Ahmadriswan menambahkan, Kabupaten Pesawaran sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata bahari, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, hingga usaha mikro dan kecil. Namun selama ini potensi tersebut belum sepenuhnya terpetakan.

Data SE2026 diharapkan dapat memotret secara komprehensif seluruh potensi ekonomi pesisir dan agraris Pesawaran tersebut, sebagai modal penyusunan peta jalan (roadmap) pembangunan daerah yang lebih terarah.

Ahmadriswan mengingatkan bahwa keberhasilan SE2026 tidak bisa ditopang oleh BPS semata. Ia menyebut sinergi antara pemerintah daerah, aparat kecamatan dan desa, pelaku usaha, akademisi, serta media sebagai prasyarat mutlak.(Red)

Wabup Umi Laila Sosialisasikan Perda Pajak dan Retribusi Daerah di Gading Rejo

GADING REJO -(deklarasinews.com)- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak di wilayah Kecamatan Gading Rejo, Senin (18/5/2026). Sosialisasi yang digelar di GSG setempat ini  dibuka oleh Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag., dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdakab Pringsewu Arif Nugroho, S.E., M.P., Kepala Bapenda Yanwir, S.Pd., Camat serta para Kapekon se-Kecamatan Gading Rejo.

Menurut Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag., sosialisasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan implementasi kebijakan nasional bagi memperkuat kemandirian fiskal serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.  Dikatakan, pajak daerah memiliki peran sangat strategis sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Pringsewu.

“Untuk mendukung peningkatan target penerimaan Pajak Daerah, perlu optimalisasi segala potensi yang ada. Terlebih Pemkab Pringsewu saat ini tengah berupaya menggali potensi PAD khususnya pajak daerah, yang memiliki target setiap tahunnya cukup tinggi. Dan pajak daerah ini bukan semata kewajiban, tetapi bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” katanya.

Wabup berharap melalui sosialisasi ini kepatuhan para wajib pajak di Bumi Jejama Secancanan akan semakin meningkat, sehingga pembangunan berjalan seperti yang diharapkan. Pungkasnya. [Mulia Mega]

Riyanto Pamungkas Resmikan UPT SDN 1 Gunung Raya

PAGELARAN UTARA -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas meresmikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Gunung Raya, Pekon Gunung Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, pada Senin (18/5/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh bupati dan pembukaan selubung papan nama, serta pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Pekon Gunung Raya yang telah peduli dan berjuang untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, khususnya di Pekon Gunung Raya. Sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya bagi pembangunan sekolah tersebut.

“Peresmian ini merupakan bentuk dukungan serta jawaban aspirasi masyarakat pada acara Ngopi Serasi beberapa waktu lalu, yang berharap sekolah ini menjadi sekolah definitif, tidak lagi menjadi kelas jauh atau filial dari UPT SD Negeri 1 Kamilin. Sehingganya kami menerbitkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor 100.3.3.2-314 Tahun 2026 tertanggal 30 April  2026 tentang Pendirian UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Kini anak-anak tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh menuju Pekon Sumber Bandung, Neglasari, atau Kamilin untuk bersekolah,” ujarnya.

Peresian UPT SDN 1 Gunung Raya ini dihadiri Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dra.Titik Puji Lestari, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan, S.H., M.H., Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Dr.Supriyanto, Kepala BKPSDM Endi Fauzi, S.T., M.T., Kadis PUPR Ahmad Syaifudin, S.T., M.T., Kadis PMP Judi Muljana, S.T., M.T., Camat Pagelaran Utara Erli Yunarni, S.E., M.H., Kapekon, mKUPT SDN 1 serta tokoh masyarakat Gunung Raya.

Untuk diketahui, UPT SDN 1 Gunung Raya dengan NPSN 70062404 dan mengantungi SK Izin Operasional No.33/800/KPTS/D.01/2026 tertanggal 5 Mei 2026, awalnya merupakan kelas jauh/filial UPT SDN 1 Kamilin. Pada 2010, salah satu tokoh masyarakat setempat menghibahkan tanah bagi pembangunan SD. Pemkab Pringsewu kemudian membangun tiga ruang kelas untuk menampung anak-anak usia SD di Pekon Gunung Raya. Saat itu, kegiatan belajar mengajar masih menyatu dengan SDN 1 Kamilin.

Pada 2022, ahli waris tokoh masyarakat yang pernah menghibahkan tanahnya pada 2010, menghibahkan kembali sebagian tanahnya bagi pembangunan ruang kelas baru, dimana pemerintah daerah kembali membangun 3 ruang kelas baru. Dengan demikian sekolah tersebut hingga diresmikan menjadi UPT SDN 1 Gunung Raya telah memiliki 6 ruang kelas. [Mulia Mega]

Lambar Jajaki Obligasi dan Sukuk Daerah untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

LAMBAR -(deklarasinews.com)– Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin mengikuti langsung Sosialisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah bagi Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Senin 18/05/2026.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi mengenai penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Instrumen obligasi daerah dan sukuk daerah dipaparkan sebagai opsi pendanaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Mad Hasnurin menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memberikan pemahaman penting bagi pemerintah daerah dalam menjajaki sumber pembiayaan baru.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerbitan instrumen obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing,” kata Mad Hasnurin.

Menurutnya, instrumen ini dapat membantu mempercepat pembangunan di Lampung Barat, terutama pada sektor-sektor prioritas yang membutuhkan pendanaan besar dan jangka panjang.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang penting bagi daerah. Obligasi dan sukuk daerah merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lampung Barat, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” ujarnya.

Mad Hasnurin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengkaji lebih lanjut mekanisme dan persyaratan penerbitan instrumen tersebut bersama perangkat daerah terkait.

“Ke depan, kami akan mempelajari lebih lanjut terhadap mekanisme dan persyaratannya bersama OPD terkait. Jika sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah, kami terbuka untuk menjajaki opsi ini,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah di Sumbagsel diharapkan dapat memahami tahapan, regulasi, serta potensi manfaat dari penerbitan obligasi dan sukuk daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(Andri)

Bupati Pesibar Buka Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk Peratin dan Perangkat Pekon

​PESIBAR -(deklarasinews.com)– Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung Marga Sai Batin, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur pekon agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan aman, nyaman, dan terlindungi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah, Dwi Bhakti Indra Fitriawan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kotabumi, Hedry Nora, para peratin se-Kabupaten Pesisir Barat, insan pers, serta para penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa aparatur pekon memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat pekon. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting guna memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh peratin dan perangkat pekon mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi aparatur pekon beserta keluarganya.

Program perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata apabila peserta mengalami risiko kerja maupun musibah kematian.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan sosial kematian kepada lima orang penerima manfaat serta bantuan beasiswa kepada dua orang anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar anak-anak dari keluarga peserta yang mengalami musibah tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan aktif dalam menyosialisasikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat dan aparatur pekon selama beberapa tahun terakhir.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh peratin dan perangkat pekon dapat memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan serta terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bupati Dedi Irawan secara resmi membuka Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat. (Arnandes)

Wabup Umi Laila Lepas Jamaah Calon Haji Kloter 31

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pringsewu Kelompok Terbang (Kloter) 31 JKG dilepas oleh Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag. di Masjid Agung Al-Asma’ul Husna, Islamic Centre Kabupaten Pringsewu, Pagargunung, Pringsewu, pada Ahad (17/5/2026). JCH Kloter 31 JKG berjumlah 27 orang, dimana mereka akan digabungkan dengan JCH Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur dan Tulang Bawang.

Wakil Bupati Pringsewu pada pelepasan JCH Kloter 31 JKG yang juga dihadiri Sekda Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T. beserta jajaran pemerintah daerah dan Kemenhaj, KBIH, serta keluarga JCH, berpesan kepada seluruh jamaah calon haji, selain menjaga nama baik bangsa dan negara juga untuk selalu menjaga kesehatan, kekompakan dan kebersamaan serta mematuhi segala peraturan yang ada. Ibadah haji menurutnya bukan sekadar perjalanan fisik, namun merupakan perjalanan spiritual dalam rangka menyucikan hati dan jiwa. Oleh karena itu niat harus diluruskan semata-mata hanya karena Allah SWT.

“Selamat kepada seluruh jamaah calon haji, karena kesempatan menjadi tamu Allah merupakan nikmat dimana tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Menunaikan ibadah haji adalah keberuntungan besar, dimana banyak orang memiliki kemampuan finansial, namun belum terpanggil menunaikannya. Oleh karena itu, syukuri nikmat ini dengan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan maksimal. Mohon didoakan agar Kabupaten Pringsewu senantiasa dalam kondisi aman, damai, kondusif, dan sejahtera,” ucapnya.

Untuk diketahui, JCH  Kabupaten Pringsewu seluruhnya berjumlah 468 orang, ditambah 4 petugas haji yang terbagi menjadi 2 Kloter, yaitu Kloter 21 JKG dan 31 JKG. Untuk Kloter 21 JKG berjumlah 441 orang jamaah dan 4 petugas haji yang telah diberangkatkan pada 8 Mei 2026 lalu. JCH Pringsewu termuda adalah Aqila Anindhita Aningtyas Pertiwi (15), warga Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa. Sedangkan tertua,  yaitu Abdul Ghofur Mursidi San Muhammad (93), warga Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas.[Mulia Mega ]

Dikabarkan Unsur Pimpinan DPRD Lampung Selatan Mulai Tidak Harmonis

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Isu ketidak harmonisan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan mulai terhembus dimasyarakat.

Sehingga spekulasi dimasyarakat mulai berkembang, apakah lembaga dimana para wakil rakyat yang mendapat amanah dari rakyat ini bisa melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Seperti diketahui bahwa DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibumi khagom mufakat ini.

DPRD yang merupapakan representasi rakyat ini, mempunyai fungsi diantaranya pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Namun dengan isu yang berkembang tentang retaknya harmoniaasi para unsur pimpinan di DPRD Lampung Selatan ini, apakah dalam waktu lima tahun kedepan akan dapat menyelesaikan tugas dan janjinya kepada rakyat/pemilih dan menjadikan rakyat sejahtera lahir dan bathin.

Untuk mengetahui kebenaran isu retaknya harmonisasi unsur pimpinan DPRD Lamsel, Tim media ini mencoba menghubungi melalui telponnya seluler Ketua DPRD Lamsel Erma Yusneli SE, namun tidak ada jawaban, begitu juga ketika dikonfirmasi via WhatsApp juga tidak ada jawaban.

Tim media ini kemudian mencoba menghubungi Sekretaris dewan DPRD Lamsel Heri juga tidak ada jawaban, ketika di WA juga tidak membalas.

Salah satu dari unsur pimpinan DPRD Lamsel Wakil Ketua III Bella Jayanti membalas pesan WhatsApp yang dikirim tentang isu ketidak harmonisan unsur pimpinan lembaga legislatif di Serambi Sumatera ini.

Dalam jawaban melalui pesan WhatsAppnya Bella Jayanti menjawab,

” Walaikumsalam Bang, Alhamdulillah sampai saat ini hubungan kami antar pimpinan baik dan komunikasi juga berjalan lancar. Kalaupun ada perbedaan pandangan dalam menyikapi berbagai persoalan menurut saya wajar aja, justru hal tsb merupakan bagian dari proses demokrasi & menjadi kekuatan untuk menghasilkan keputusan yang lebih matang. Yang terpenting, kami tetap solid dan sama-sama fokus menjalankan tugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Lampung Selatan, ”

Dalam jawaban Kader partai berlambang Matahari Terbit ini mengesankan bahwa unsur pimpinan di DPRD Lamsel baik-baik saja dan solid dan siap bergerak dan berjuang untuk kemajuan Lampung Selatan, ” tuturnya.

Semoga pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua III DPRD Lamsel dari Fraksi PAN ini benar adanya. Sehingga kedepan Lampung Selatan semakin berjaya dan masyarakatnya sejahtera. Amin.  (Cak Ton)

Wabup Nadirsyah Kembali Gotong Royong Bersama Warga Tunas Asri dan Tirta Makmur ‎

TUBABA –(deklarasinews.com)– Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, Nadirsyah, dengan turun langsung mengikuti kegiatan gotong royong bersama masyarakat di Tiyuh Tunas Asri dan Tiyuh Tirta Makmur, Sabtu (16/05/2026).

‎‎Kegiatan gotong royong tersebut difokuskan pada perbaikan akses jalan kabupaten  yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Bersama warga, Nadirsyah ikut membantu proses penimbunan jalan menggunakan material batu agar kondisi jalan menjadi lebih baik dan nyaman dilalui masyarakat.

‎‎Sejak pagi hari, warga terlihat antusias berkumpul dan bekerja bersama. Suasana kebersamaan tampak begitu kuat ketika masyarakat, aparatur tiyuh, dan pemerintah daerah saling bahu membahu menyelesaikan pekerjaan di lapangan.

‎‎Dalam kegiatan tersebut, material batu yang digunakan berasal dari sumbangan pihak swasta lapak singkong Putra Kembar. Selain itu, bantuan material juga diberikan oleh tiga MBG yang berada di wilayah Tirta Makmur sebagai bentuk dukungan terhadap perbaikan infrastruktur lingkungan masyarakat.

‎‎Kegiatan gotong royong ini sendiri sudah beberapa kali dilaksanakan bersama warga dan menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan di wilayah tersebut.

‎Kehadiran Wakil Bupati yang kembali turun langsung ke lapangan pun mendapat apresiasi dari masyarakat.

‎‎Wabup Nadirsyah mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat serta pihak swasta.

‎‎“Kalau semua bergerak bersama, pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Inilah semangat gotong royong yang harus terus dijaga. Pemerintah hadir bersama masyarakat untuk mencari solusi terhadap kebutuhan di lapangan,” ujar Nadirsyah di sela kegiatan.

‎‎Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang tetap menjaga budaya kebersamaan, termasuk pihak swasta yang telah ikut membantu memberikan material untuk perbaikan jalan.

‎Menurutnya, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta merupakan kekuatan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur lingkungan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

‎‎Warga yang mengikuti kegiatan tersebut mengaku senang dan termotivasi karena pemerintah daerah hadir langsung bersama masyarakat tanpa sekat. Kehadiran Wakil Bupati dinilai menjadi penyemangat tersendiri bagi masyarakat untuk terus menjaga budaya gotong royong.

‎‎Kegiatan berlangsung lancar, penuh keakraban, dan diwarnai semangat kebersamaan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kondisi jalan lingkungan di Tiyuh Tunas Asri dan Tiyuh Tirta Makmur dapat semakin baik sehingga mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari. (Mar)

Bupati Pringsewu Ikuti Peresmian Operasionalisasi 1.061 KDKMP Oleh Presiden RI

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengikuti acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang dipusatkan di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Bupati Pringsewu didampingi Ketua DPRD Suherman, Dandim 0424 diwakili Kepala Staf Mayor Inf. Rahmat Hariyanto, Kapolres Pringsewu AKBP M.Yunus Saputra, serta Kadis Kopdagprin Sulistiyo Ningsih, Kadis PMP Judi Muljana, Kadis PMPTSP Handri Yusuf, Kadis PUPR Ahmad Syaifudin, Kadis Pertanian Maryanto, Kadis Perikanan Supendi, Kepala Kesbangpol Catur Agus Dewanto, Sekdis Ketahanan Pangan drh.Budi, Camat dan Uspika beserta para Kapekon mengikuti secara virtual dari Kopdes Merah Putih Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam sambutan mengatakan peresmian operasionalisasi 1.061 KDKMP merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Program tersebut bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi pembangunan sistem ekonomi rakyat yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat kecil.

“Peresmian lebih dari seribu koperasi yang memiliki gudang, sistem distribusi, kendaraan operasional, hingga dukungan logistik merupakan langkah besar membangun ekonomi rakyat dari bawah. Keberhasilan pembangunan ribuan koperasi dalam waktu singkat ini juga menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk mandiri dan berdiri di atas kekuatan sendiri,” ujar Presiden.

Terpisah, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas mengatakan koperasi memiliki peran sangat strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat, terutama dalam memperkuat akses permodalan, distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil usaha masyarakat, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi desa. Kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi perdesaan.

“Dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan, KDKMP akan mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjadi ujung tombak dalam memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga produk lokal bisa diserap dengan harga yang adil,” ujarnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan semua pihak terkait serta mendukung dan menyukseskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pringsewu, dalam rangka memperkuat ekonomi desa atau pekon yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mulia Mega )