Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai Dukung Festival Wisata Manainumi, Perkuat Destinasi Liburan Keluarga di Kepulauan Yapen

YAPEN -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, memberikan dukungan melalui kontribusi bantuan dana bagi penyelenggaraan Festival Wisata Manainumi di Kampung Yapan, Distrik Anotaurei, Jumat, 20 November 2026.

Dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap pengembangan pariwisata, pelestarian budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Festival Wisata Manainumi hadir sebagai ajang memperkenalkan pesona Kali Manainumi, destinasi wisata alam dan air yang menawarkan suasana sejuk, keindahan alam, serta pengalaman berlibur yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kampung Yapan. Kawasan ini dikenal memiliki kolam renang alami dengan aliran air yang sejuk, spot foto, dan fasilitas pendukung bagi pengunjung.

Dukungan untuk Pariwisata

Partisipasi Ebzon Sembai dinilai sebagai dorongan penting bagi panitia dalam mempersiapkan seluruh rangkaian festival.

Kontribusi tersebut diharapkan membantu memenuhi sebagian kebutuhan persiapan kegiatan, sekaligus memperkuat semangat masyarakat untuk terus mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Kepulauan Yapen.

Menurut Sekretaris Festival Wisata Manainumi, Edy Ambokari, dukungan dari Ketua DPRK sangat berarti bagi panitia dan masyarakat. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, instansi terkait, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus terjalin demi kemajuan pariwisata daerah.

“Dukungan ini sangat berarti bagi kami. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih mengenalkan potensi wisata Manainumi kepada masyarakat luas,” ungkap Edy Ambokari.

Pesona Manainumi

Wisata Sungai Manainumi menawarkan pengalaman liburan alam yang menenangkan bagi keluarga, teman, maupun pengunjung dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menikmati udara segar, suasana asri, serta keindahan aliran air yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Lokasinya yang relatif dekat dari Kota Serui, hanya sekitar 30 menit perjalanan darat, membuat Manainumi semakin menarik sebagai pilihan wisata singkat bersama orang-orang terkasih. Fasilitas pondok duduk, spot foto, dan kuliner ringan turut melengkapi kenyamanan pengunjung.

Kepulauan Yapen sendiri memiliki potensi wisata alam, bahari, budaya, dan sejarah yang layak terus dikembangkan. Kehadiran Festival Wisata Manainumi diharapkan mampu memperkuat posisi Kampung Yapan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di wilayah Yapen Selatan.

Festival Penuh Warna Lokal

Festival Wisata Manainumi tidak hanya memperkenalkan keindahan alam, tetapi juga menghadirkan kekayaan budaya dan kuliner khas Papua. Rangkaian kegiatan mempromosikan wisata kuliner, musik tradisional, serta berbagai lomba menarik, termasuk lomba makan papeda bersama pasangan dan lomba makan sagu bakar khas Kampung Yapan dan Mantembu.

Kegiatan ini juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadirkan produk makanan lokal. Dengan demikian, festival bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Kampung Yapan dan sekitarnya.

Harapan Bersama

Melalui dukungan Ebzon Sembai dan berbagai pihak, Festival Wisata Manainumi diharapkan semakin dikenal luas sebagai destinasi liburan keluarga yang memadukan keindahan alam, budaya, kuliner, dan keramahan masyarakat lokal. Pengembangan wisata ini diyakini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat identitas budaya Kepulauan Yapen.

Panitia mengajak masyarakat Kepulauan Yapen dan pengunjung dari luar daerah untuk hadir serta meramaikan Festival Wisata Manainumi pada Sabtu, 21 November 2026, di Kampung Yapan.

PLN dan Komisi XII DPR RI Perkuat Sinergi, Percepat Pemerataan Listrik Desa di Sumsel dan Jambi

PALEMBANG -(deklarasinews.com)— PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat pemerataan akses listrik serta meningkatkan keandalan pasokan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan Sumatera Selatan dan Jambi.

Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11).

Sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, serta peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi listrik.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pembangunan dari desa dan mewujudkan pemerataan ekonomi.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama sejumlah anggota Komisi XII. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumsel; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.

Dalam agenda tersebut, Komisi XII DPR RI meminta agar berbagai usulan Program Listrik Desa dan BPBL, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jambi, segera mendapatkan tindak lanjut.

Selain memperluas jaringan listrik konvensional, pemanfaatan PLTS komunal juga menjadi perhatian sebagai alternatif penyediaan energi bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik. Peningkatan keandalan infrastruktur distribusi, termasuk perbaikan gardu dan jaringan, serta kesiapan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan industri turut dibahas.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pemerataan elektrifikasi desa harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, masyarakat yang belum menikmati akses listrik perlu segera mendapatkan layanan energi yang memadai.

Ia juga menilai pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal dapat menjadi solusi bagi daerah yang memiliki kendala geografis.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pencapaian pemerataan listrik nasional diukur melalui dua indikator utama, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian ESDM berencana menggelar forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan usulan dari pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Wanhar juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan perizinan, terutama dalam pengembangan PLTS komunal, agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Dari pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendriansyah yang mewakili Gubernur Sumsel mengungkapkan bahwa masih terdapat 21 desa di Sumatera Selatan yang membutuhkan akses listrik berdasarkan data pemerintah provinsi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyampaian surat guna mengumpulkan usulan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan jaringan listrik desa.

Hendriansyah juga menekankan bahwa pembangunan jaringan listrik yang menggunakan anggaran APBD harus memenuhi standar teknis ketenagalistrikan. Hal ini penting untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik dan mampu memberikan pelayanan listrik secara andal kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, memastikan PLN siap mempercepat realisasi program elektrifikasi desa, termasuk melalui penyaluran BPBL dan pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau.

Menurut Diksi, PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Selain itu, pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini juga tengah berlangsung.

PLN turut melakukan pembenahan infrastruktur distribusi dengan memeriksa kondisi tiang listrik di sejumlah wilayah untuk mengetahui kebutuhan penggantian. Persiapan transformator dengan kapasitas yang sesuai juga dilakukan guna memperbaiki kualitas tegangan sekaligus menjaga kestabilan pasokan listrik.

“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan yang lebih merata,” ungkap Diksi.

Selain itu, terkait rencana pembangunan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN akan mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengurusan sertifikat lahan.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat tahap persiapan pembangunan sekaligus memastikan seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi sebelum program direalisasikan.

Melalui kolaborasi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, pemerataan akses listrik di wilayah perdesaan diharapkan semakin cepat terwujud.

Kehadiran listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha, menunjang kegiatan pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang merata, andal, dan berkelanjutan hingga ke pelosok negeri sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (Ning)

Reses di Panaragan Jaya, Asep Priwanto Tampung Keluhan Warga: Infrastruktur

TUBABA -(deklarasinews.com)- Persoalan infrastruktur dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kembali mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asep Priwanto, S.H., tahun 2026.

Bertempat di kediaman orang tuanya di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Jumat (20/11/2026), Asep bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan berbagai keluhan, masukan, serta usulan pembangunan yang selama ini menjadi kebutuhan warga.

Dalam pembukaan kegiatan reses, Rendika Winata selaku Sekretaris Lurah (Seklur) Panaragan Jaya yang mewakili Lurah Sara’ini SE. menyampaikan harapan agar kegiatan tersebut berjalan lancar dan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

“Semoga kegiatan reses hari ini lancar, tidak ada halangan apapun, semoga warga yang hadir dapat mengeluarkan usulan-usulan ke wakil rakyat kita, Asep,” ujarnya.

Reses tersebut merupakan bagian dari agenda resmi legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Forum ini sekaligus menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dalam mengidentifikasi persoalan serta kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Di hadapan warga, Asep menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin atau formalitas kelembagaan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik dan moral seorang anggota legislatif kepada masyarakat yang diwakilinya.

“Reses ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari komitmen saya sebagai wakil rakyat untuk hadir langsung, mendengar, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ungkap Asep.

Suasana dialog berlangsung terbuka dan interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Adapun aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi:

Perbaikan infrastruktur jalan Kabupaten.

Pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Pengadaan tiang listrik.

Pemasangan lampu penerangan jalan.

Pembangunan jalan usaha tani.

Program BPJS gratis bagi masyarakat.

Beragam usulan tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses terhadap pelayanan dasar, fasilitas umum, serta peningkatan kesejahteraan warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Asep memastikan seluruh masukan masyarakat telah dicatat dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan dinas teknis maupun instansi terkait.

“Semua aspirasi masyarakat sudah kami catat dan akan menjadi prioritas. Ini akan kami bawa dan sampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada konstituen,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui kegiatan reses merupakan salah satu tahapan penting agar kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPRD dan proses perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Rendika Winata Seklur, yang mewakili Lurah Panaragan Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga setempat, serta staf Sekretariat DPRD Kabupaten Tubaba.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara masyarakat dan wakil rakyat.

Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan DPRD semakin erat. Namun, masyarakat tentu tidak hanya menaruh harapan pada terselenggaranya pertemuan dan pencatatan usulan.

Lebih dari itu, realisasi menjadi hal yang paling dinantikan. Sebab, aspirasi mengenai jalan kabupaten, air bersih, penerangan jalan, jalan usaha tani hingga jaminan kesehatan merupakan kebutuhan nyata yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, tindak lanjut atas setiap aspirasi menjadi ukuran penting sejauh mana suara masyarakat dapat diperjuangkan dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang merata, berkeadila. (Mar)

Ketua DPRK Minta Pemerintah Tindaklanjuti Hasil Survei Kemiskinan Fisipol UGM

KEP. YAPEN -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen Ebzon Sembai meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil survei dan pemetaan kemiskinan yang disampaikan tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK dalam kegiatan pemaparan hasil survei kemiskinan yang berlangsung di Gedung Silas Papare, Jumat (20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim Fisipol UGM memaparkan hasil evaluasi dan pemetaan wilayah serta masyarakat yang masuk dalam indikator kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketua DPRK menilai hasil pemetaan tersebut menjadi informasi penting bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah intervensi dan menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Ia mengatakan, data yang sudah tersedia harus dijadikan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan penganggaran tahun 2027. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder perlu membangun kerja sama agar penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan matriks analisis secara teknis yang nantinya menjadi pedoman bagi OPD terkait dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu diberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan kegiatan produktif, sehingga hasil produksi mereka dapat dipasarkan dan menjadi sumber pendapatan bagi keluarga.

Ketua DPRK menegaskan bahwa DPRK melalui fungsi pengawasan akan bersama-sama pemerintah daerah mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap hasil pemetaan Fisipol UGM tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi dapat diwujudkan dalam program nyata untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

 

Bukan Sekadar Dokumen, RPKD Yapen Ditargetkan Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang mampu menghadirkan solusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen RPKD yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tim ahli dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Adi S. Subandrio, S.AP., MPA dan Amirudin, S.IP., Master of Economics of Development. FGD ini menjadi tahapan penting untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi dokumen sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan serius, terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025 dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat mencapai 28 persen. Angka tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh sebab itu, keberadaan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 sangatlah penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujar Roi Palunga.

Menurutnya, dokumen RPKD harus mampu mengintegrasikan berbagai upaya penanganan kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Wabup Roi juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Lebih dari itu, setiap strategi dan program yang dirumuskan harus dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Kepulauan Yapen, Justly Tanawani, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut diarahkan melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Strategi ini juga diharapkan selaras dengan pelaksanaan program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Justly menjelaskan, proses penyusunan dokumen telah melalui tahapan observasi dan wawancara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada 15–18 September 2026.

Penyampaian laporan akhir melalui FGD ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan dokumen, menghimpun masukan dan rekomendasi dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

Setelah tahapan penyempurnaan laporan akhir, proses selanjutnya adalah penetapan dokumen melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan ditindaklanjuti setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Melalui penyusunan RPKD ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dan terintegrasi, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yapen.

Reses Yantoni Di Kelurahan Panaragan Jaya Tampung Aspirasi Warga: Jalan Usaha Tani, Onderlaag

TUBABA -(deklarasinews.com)- Kebutuhan infrastruktur dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian masyarakat. Hal itu mengemuka dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat (reses) yang digelar anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Yantoni, dari Fraksi Partai Gerindra, di kediaman Safei, warga Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan lingkungan yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.

Kegiatan reses yang menjadi salah satu instrumen penting bagi anggota legislatif dalam menjalankan fungsi perwakilan rakyat itu diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah.

Mengawali kekegiatan Sekretaris Lurah (Seklur), Rendika Winata  yang mewakili Lurah Panaragan Jaya Sara’ini, SE. menyampaikan harapan agar kegiatan reses berjalan lancar dan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi.

“Semoga kegiatan hari ini lancar, masyarakat dapat mengusulkan apa yang diinginkan ke wakil rakyat kita, Yantoni,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Yantoni menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan bersilaturahmi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat.

“Terima kasih sudah meluangkan waktunya bertemu dan bersilaturahmi dengan saya beserta jajaran, Ini adalah tugas kami sebagai wakil rakyat, yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan lewat aspirasi ini, baik yang menjadi kewenangan tingkat Kabupaten, ada yang bisa kita realisasikan. Walaupun kadang-kadang aspirasi dari pertemuan yang kemarin belum terealisasi dan sekarang kami sudah datang lagi, tetapi ini adalah tanggung jawab politik kami,” ungkapnya.

Memasuki sesi dialog, sejumlah persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat mulai disampaikan. Salah satu warga mengusulkan pembangunan jalan usaha tani, jalan onderlaag, pemasangan tiang listrik, serta pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.

Jalan usaha tani, misalnya, dinilai penting untuk menunjang mobilitas petani dalam mengangkut hasil pertanian.

Sementara itu, pembangunan sumur bor diharapkan dapat menjadi solusi atas kebutuhan ketersediaan air bersih bagi warga.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Yantoni menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi perhatian dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.

“Kami akan berupaya maksimal memperjuangkan setiap usulan yang masuk, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang ada,” tegas Yantoni.

Menurutnya, reses bukan sekadar agenda rutin anggota legislatif untuk bertemu konstituen. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan sarana strategis untuk mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan program pembangunan agar lebih tepat sasaran.

Melalui forum seperti ini, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang selama ini dihadapi. Dengan demikian, aspirasi yang dihimpun diharapkan dapat menjadi dasar dalam mendorong pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan warga.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan antara masyarakat dan para wakil rakyat.

Diharapkan, melalui kegiatan reses tersebut, komunikasi dan hubungan antara masyarakat dengan wakil rakyat semakin erat. Aspirasi yang telah disampaikan pun diharapkan tidak berhenti di sebatas ajuan semata. (Mar)

Desa Bogorejo Menjadi Titik Terakhir Kegiatan Pasar Murah Golkar Pesawaran

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran kembali menggelar kegiatan pasar murah di Dusun 8, Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan. Kamis, (19/11/2026).

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Mustika Bahrum mengatakan jika kegiatan pasar murah yang di gelar di Desa Bogorejo ini adalah titik ke 5, atau titik terakhir yang diadakan oleh DPD Golkar Pesawaran.

“Alhamdulillah.. Pasar murah yang diadakan di Desa Bogorejo ini menjadi titik terakhir. Dan masyarakat Dusun 8 Desa Bogorejo sangat antusias datang walaupun diguyur hujan, ” Ujar Mustika.

Dirinya juga menjelaskan bahwa Golkar Pesawaran sudah melaksanakan kegiatan pasar murah di 5 titik lokasi, diantaranya Desa Tanjung Agung, Desa Tempel Rejo, Desa Way Layap, Desa Way Harong dan yang terakhir di Desa Bogorejo.

“Pada rangkaian HUT ke 62 Partai Golkar, DPD Golkar Pesawaran sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya pasar murah di 5 lokasi dengan jumlah keseluruhan 1.300 paket sembako, ” Pungkasnya.(Dedi)

Lapor Pak Bupati, Pilkades PAW Desa Kertosari Tanjungsari Diduga Terjadi Money Polytic

TANJUNGSARI -(deklarasinews.com)- Pemilihan kepala desa Antar Waktu (PAW) desa Kertosari kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan menyisakan persoalan.

Pasalnya Pilkades PAW desa Kertosari yang diikuti oleh tiga calon yakni Koko Nugroho (1) Siswo Handoko (2) dan Sarwadi (3) diduga dikotori oleh praktek Money Polytic (politik uang) yang diduga dilakukan oleh salah satu peserta.

Dalam Pilkades PAW Desa Kertosari yang digelar pada, Rabu (11/11/2026) diikuti oleh 151 suara / mata pilih  yang berasal dari unsur perwakilan warga desa setempat.

Dalam pelaksanaanya para calon Kades yakni Koko Nugroho (1) mendapatkan dukungan suara 68 suara, Siswo Handoko (2) mendapatkan dukungan 37 suara dan Sarwadi (3) mendapatkan dukungan 42 suara, serta Golput 2 suara dan suara rusak 2 suara.

Salah satu calon yang menyatakan tidak menerima hasil Pilkades PAW desa Kertosari tersebut yakni Siswo Handoko (2) yang memilik dukungan 37 suara.

Handoko menyebut bahwa sebelum pelaksanaan salah satu calon melakukan politik uang kepada calon pemilih dengan memberikan sejumlah uang

” Bener pak, sebelum pelaksanaan pemilihan salah satu calon kasi uang calon pemilih Rp. 200 ribu/suara/pemilih, ”

Saya memiliki bukti foto dan rekaman vidio saat praktek politik uang yang dilakukan oleh salah satu dan Tim nya kepada calon pemilih.

Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintag daerah Kabupaten Lampung Selatan (pak Bupati) untuk mendiskualifikasi kepada calon tersebut,  ” kata Siswo Handoko.

Menurutnya hal itu dilakukan agar proses demokrasi didesa Kertosari Kecamatan Tanjungsari berjalan sesuai aturan yang ada. Sehingga kedepan praktek kotor dalam setiap pemilihan tidak terjadi lagi didesa ini, ” tutup Siswo Handoko tegas.

Selanjutnya pihaknya juga meminta kepada panitia pelaksana Pilkades Antar Waktu (PAW) dievaluasi dan diberikan tindakan tegas, karena terkesan terjadi pembiaran praktek-praktek yang merusak sendi-sendi demokrasi didesa ini. Ketua Panitia Pilkades PAW desa Ketosari Hariyudi saat diminta komentarnya tentang dugaan praktik Politik Uang didesanya diem saja, ” maaf saya tidak bisa terangkan masalah ini, ” kata Eko singkat.  (Cak Ton)

Mustika Bahrum Gelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Bogorejo

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD Provinsi Lampung Mustika Bahrum, SE., MM. Daerah Pemilihan (DAPIL) III: Pesawaran, Pringsewu, Metro, menggelar acara Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang digelar di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan, Kamis(19/11/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh para tamu undangan yang sangat antusias mendengarkan materi yang disampaikan langsung oleh Mustika Bahrum.

Dalam sambutannya Mustika Bahrum menyampaikan terimakasih kepada warga Desa Bogorejo yang telah menyambut baik kegiatan sosialisasi ini.

“Saya berharap sosialisasi ini dapat mempererat hubungan persatuan dan kesatuan, khususnya dalam masyarakat yang beragam suku dan budaya,” Ujar Mustika.

Mustika juga mengajak seluruh peserta untuk lebih mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diamalkan dalam tindakan kita sehari-hari. Karena Pancasila adalah dasar negara kita yang akan memperkokoh persatuan bangsa,” Katanya.

“Saya berharap, dengan mengikuti sosialisasi ini dapat menumbuhkan toleransi antar sesama. Serta dapat mengamalkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,” Pungkasnya.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen: Propemperda 2026 Harus Berpihak pada Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat

SERUI -(deklarasinews.com)- Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi., M.H., menegaskan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 harus disusun secara terarah, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IV DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen untuk persetujuan penetapan 11 program pembentukan peraturan daerah, Kamis, 19 November 2026.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua III DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Bernard Worumi; Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roi Palunga; Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H.; anggota DPRK; serta pimpinan organ perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam sambutannya, Ebzon Y. Sembai menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan rancangan Propemperda Tahun 2026.

Menurutnya, Propemperda merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekadar daftar rencana pembentukan peraturan daerah.

“Propemperda merupakan bagian dari perencanaan pembentukan hukum daerah yang harus disusun secara terarah, sistematis, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2026 harus memperhatikan skala prioritas, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ketua DPRK menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki berbagai tantangan dan kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan regulasi daerah yang kuat dan berkualitas.

Kebutuhan tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan potensi daerah, perlindungan masyarakat hukum adat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Setiap rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Tahun 2026 hendaknya benar-benar memiliki urgensi, landasan hukum yang jelas, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Melalui rapat paripurna tersebut, Ebzon Sembai menegaskan bahwa DPRK dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam pembentukan peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan peraturan daerah serta kebijakan daerah. Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Menurut Ketua DPRK, proses pembentukan peraturan daerah memerlukan sinergi, komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah.

“Setiap usulan rancangan peraturan daerah perlu dikaji secara cermat, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan secara efektif,”  jelasnya

Ketentuan tersebut sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Ketua DPRK juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Menurutnya, peraturan daerah yang baik tidak hanya disusun berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi juga harus mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat.

“Dengan demikian, Propemperda Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang mendukung percepatan pembangunan, penguatan kemandirian daerah, serta terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” ujarnya.

11 Rancangan Peraturan Daerah

Dalam rapat paripurna tersebut, Ebzon Sembai mengajak seluruh anggota DPRK dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap materi rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.

Rancangan peraturan daerah tersebut adalah:

1.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

4.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

5.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Berbasis Kemanfaatan dan Kepentingan Hukum yang Terjamin.

6.Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

7.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

8.Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa serta Sastra Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

9.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pohon dan Tumbuhan untuk Pengamanan Jaringan Listrik.

10.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap PDAM.

11.Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Yapem Maju Mandiri.

Ketua DPRK mengajak seluruh pihak mengedepankan semangat kemitraan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.

“Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk menghasilkan keputusan terbaik bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen,”

Ia berharap seluruh rancangan peraturan daerah yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti melalui proses pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses penyusunan dan pembahasan Propemperda Tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmah, kekuatan, dan tuntunan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai,” pungkasnya.