Ketua DPRK Yapen Apresiasi Pengabdian TNI, Ajak Perkuat Kebersamaan demi Yapen Aman dan Sejahtera

SERUI -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi., M.H., menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Serui, Senin (5/10/2026).

Kehadiran Ketua DPRK Kepulauan Yapen dalam upacara tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus apresiasi terhadap pengabdian TNI dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antara TNI dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta mendukung pembangunan nasional.

Usai upacara, rangkaian peringatan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas bertambahnya usia TNI. Kegiatan kemudian diisi dengan makan bersama dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian TNI yang selama ini hadir bersama masyarakat dalam menjaga keamanan serta keutuhan wilayah Indonesia.

Menurutnya, momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk terus memperkuat hubungan dan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRK Kepulauan Yapen, dan masyarakat.

“Semoga sinergi dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, DPRK, dan masyarakat terus terjaga untuk menciptakan daerah yang aman, damai, dan sejahtera,” ujar Ebzon.

Peringatan HUT ke-81 TNI di Kepulauan Yapen diharapkan bukan hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga dapat mempererat hubungan antara aparat pertahanan, pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah.

PKB Sumsel Panaskan Mesin Politik, Tiga DPC Mulai Bidik Tambahan Kursi

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Mesin organisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sumatera Selatan mulai dipanaskan.

Tiga DPC PKB, yakni Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir, menggelar pengukuhan orientasi politik sekaligus Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab), Sabtu (3/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Rids Palembang itu dihadiri Wakil Bendahara DPP PKB sekaligus anggota Komisi XI DPR RI, Bertu Merlas, bersama jajaran pengurus dan kader PKB dari tiga daerah.

Dalam agenda tersebut, penguatan struktur organisasi menjadi salah satu fokus utama.

Bertu mengatakan, pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi PKB untuk memperkuat kerja organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Yang kita harapkan, pengukuhan hari ini menjadi tonggak baru bagi perjuangan kami di Partai Kebangkitan Bangsa untuk meningkatkan jumlah kursi maupun jumlah masyarakat yang percaya kepada PKB,” ujar Bertu.

Menurutnya, perkembangan PKB di Sumsel menunjukkan grafik yang cukup baik dalam beberapa pemilu. Ia menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari pembenahan struktur organisasi yang terus dilakukan.

“PKB Sumatera Selatan grafiknya cukup bagus. Setiap Pemilu ada peningkatan. Artinya, struktur PKB di Sumatera Selatan menjadi lebih baik dari hari ke hari,” katanya.

Bertu menegaskan, penguatan struktur akan terus dilakukan hingga tingkat paling bawah, mulai dari RT, kelurahan atau desa, kecamatan hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, struktur yang kuat dan lengkap diperlukan agar kerja politik PKB tidak berjalan sporadis, melainkan terorganisir dari tingkat bawah hingga atas.

“Semua akan kami lengkapi, mulai dari tingkat RT, kelurahan atau desa, kecamatan sampai kabupaten. Sehingga perjuangan kami tidak dilakukan secara sporadis, tetapi secara struktural,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengukuhan pengurus bukan hanya berkaitan dengan jabatan di internal partai. Lebih dari itu, pengukuhan menjadi bentuk komitmen kader untuk menjalankan perjuangan dan agenda organisasi PKB.

“Ini bukan sekadar tentang jabatan di partai. Pengukuhan hari ini adalah bentuk mengikatkan diri bagi perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa,” ujarnya.

Hermanto Minta Pengurus Perkuat Aspirasi Masyarakat

Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Palembang Hermanto Syayuti menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin DPC PKB Kota Palembang.

Hermanto menyadari, amanah tersebut tidak dapat dijalankan seorang diri. Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja sama dan soliditas seluruh jajaran pengurus yang baru dikukuhkan.

“Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin DPC PKB Kota Palembang periode ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa amanah ini tidak akan bisa saya jalankan sendiri tanpa kerja sama yang solid dari seluruh jajaran pengurus yang hari ini dikukuhkan,” katanya.

Menurut Hermanto, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni pelantikan, melainkan menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola organisasi. Ia menyebut tantangan politik ke depan tidak semakin ringan. Namun, komunikasi yang harmonis, sinergi dan kerja tim yang solid dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan organisasi.

“Ke depan, tantangan politik kita tidak semakin ringan. Namun, saya percaya, dengan membangun komunikasi yang harmonis, sinergi yang kuat, serta kerja tim yang solid, tidak ada rintangan yang tidak bisa kita taklukkan,” ujarnya.

Hermanto juga mengajak seluruh pengurus menjadikan PKB sebagai motor penggerak aspirasi masyarakat di Kota Palembang.

“Mari kita jadikan kepengurusan baru ini sebagai motor penggerak aspirasi rakyat di Kota Palembang. Rangkul seluruh elemen masyarakat, dengarkan keluh kesah mereka, dan buktikan bahwa PKB selalu hadir sebagai solusi untuk membela kepentingan masyarakat,” tambahnya.

PKB Banyuasin Bidik Pimpinan DPRD

Sementara itu, Ketua DPC PKB Banyuasin Dedi Marus, SE, mengungkapkan target meningkatkan perolehan kursi legislatif pada pemilu mendatang.

Menurut Dedi, target tersebut tidak hanya sebatas menambah jumlah kursi, tetapi juga membuka peluang bagi kader PKB untuk menduduki posisi pimpinan DPRD Banyuasin.

“Target kursi jelas kita targetkan. Insya Allah, di atas kertas kita mungkin bisa mendapatkan posisi pimpinan. Tetapi target terbesar kita adalah bisa menjadi ketua DPRD,” kata Dedi.

Selain target legislatif, PKB Banyuasin juga memiliki agenda jangka panjang untuk mendorong kader terbaiknya dalam kontestasi kepala daerah.

Untuk mencapai target tersebut, konsolidasi akan terus dilakukan hingga tingkat desa bahkan RT. Dedi meminta seluruh kader tetap solid dan menjaga nama baik serta marwah PKB di tengah masyarakat.

“Pesan untuk kader kita, tetap solid dan terus jaga nama serta marwah PKB di setiap desa, bahkan sampai tingkat RT masing-masing,” ujarnya.

Dedi menyebut PKB Banyuasin memiliki enam daerah pemilihan yang menjadi fokus konsolidasi. Dari enam dapil tersebut, pihaknya menargetkan tambahan kursi legislatif.

“Dari enam dapil, kita ingin menambah kursi. Untuk suara, saat ini kurang lebih sekitar 60 ribu pemilih PKB di Kabupaten Banyuasin,” ungkapnya.

Kegiatan orientasi politik dan Muskercab ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi PKB di tiga daerah di Sumatera Selatan. Sebelumnya, DPW PKB Sumsel telah menjadwalkan kegiatan serupa di sejumlah DPC mulai 3 Oktober 2026.  (Ning)

Paripurna DPRD Dalam Rangka Perombakan APBD Pesisir Barat 2026 Disepakati Bersama

PESIBAR  -(deklarasinews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Pesisir Barat Lantai III, Rabu (30/09/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Muhammad Emil Lilardi, S.H., didampingi Ketua II DPRD Kabupaten Pesisir Barat Muhammad Amin Basri, S.M., M.M., dan dihadiri Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani, S.H., M.Kn., Sekretaris Daerah Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, unsur Forkopimda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, para Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, anggota Dharma Wanita Persatuan, serta jajaran terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat atas kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ujarnya.

Menurutnya, kebersamaan yang terus terpelihara serta dilandasi saling pengertian dan semangat untuk mengutamakan kepentingan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Kerja sama dan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diharapkan terus terpelihara, khususnya dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan serta pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026.

Lebih lanjut disampaikan, sebagaimana telah diuraikan dalam penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 pada 25 September 2026 lalu, penyusunan rancangan perubahan APBD telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Pesisir Barat.

Arah kebijakan tersebut merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026.

Dalam Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 tersebut telah disusun struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Penyusunan perubahan APBD tersebut dilakukan dalam rangka mengakomodasi kepentingan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam proses pembahasannya, berbagai catatan, pertanyaan, serta koreksi yang disampaikan DPRD, baik melalui penyampaian pandangan umum anggota dewan maupun hearing antara Badan Anggaran Legislatif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), telah menjadi bagian dari pembahasan secara menyeluruh.

Pembahasan tersebut terutama berkaitan dengan keterkaitan aspek belanja dengan indikator dan tolok ukur kinerja dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Seluruh proses pembahasan dilakukan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

“Hal ini terbukti dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 oleh rapat paripurna yang terhormat,” lanjutnya.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses evaluasi tersebut, diharapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pesisir Barat dapat hadir dan mengikuti proses evaluasi secara bersama-sama.

Dengan demikian, berbagai catatan maupun rekomendasi yang disampaikan dalam proses evaluasi dapat dipahami dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyempurnaan bersama terhadap Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2026. (Arnandes)

Rapat Paripurna III DPRK Yapen Setujui Empat Raperda

SERUI -(deklarasinews.com)— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen memimpin penutupan Rapat Paripurna III DPRK Kepulauan Yapen, Selasa, 29 September 2026. Rapat tersebut menghasilkan persetujuan terhadap satu Raperda APBD dan tiga Raperda non-APBD.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan Rapat Paripurna III dapat diselesaikan berkat kesungguhan dan kerja sama antara pimpinan serta anggota DPRK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pj. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dan seluruh perangkat daerah terkait.

Empat Raperda yang disepakati meliputi Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2026, Raperda perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri, Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Perseroda Yapen Maju Mandiri, serta Raperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Ketua DPRK menegaskan bahwa anggaran memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah karena menjadi instrumen dalam menentukan program dan kegiatan pemerintah daerah. Karena itu, penyusunan dan penyesuaian anggaran perlu memperhatikan kondisi, kemampuan serta keterbatasan keuangan daerah.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, DPRK mencermati tiga kelompok utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Meskipun memahami kondisi dan keterbatasan fiskal daerah, DPRK berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen tetap mendorong kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui penyesuaian anggaran yang efisien dan efektif.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRK juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pj. Sekda selaku Ketua TAPD, Badan Anggaran, Bapemperda, fraksi-fraksi, kelompok khusus DPRK, seluruh anggota DPRK serta Sekretariat DPRK yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga seluruh agenda Rapat Paripurna III dapat diselesaikan.

Ketua DPRK juga menekankan fungsi pengawasan DPRK terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran daerah, khususnya setelah Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(GM)

Deni Ribowo Apresiasi Kapolda Lampung Ungkap 379 Kasus Narkoba dalam Operasi Antik Krakatau 2026

LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, memberikan apresiasi kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf beserta jajaran atas keberhasilan mengungkap 379 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dalam Operasi Antik Krakatau 2026, Senin (28/9/2026)

Deni menilai keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen kuat Polda Lampung dalam memberantas peredaran narkoba sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

“Keberhasilan Polda Lampung mengungkap ratusan kasus narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar patut diapresiasi. Saya memberikan penghargaan kepada Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Provinsi Lampung,” ujar Deni Ribowo.

Dalam Operasi Antik Krakatau 2026, jajaran Polda Lampung berhasil mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Barang bukti tersebut di antaranya sabu-sabu sebanyak 85.916,71 gram atau sekitar 85,9 kilogram, ganja, ekstasi, obat-obatan terlarang, tembakau sintetis, serta berbagai barang bukti lainnya.

Dari seluruh barang bukti yang berhasil diamankan, total nilai ekonomisnya mencapai sekitar Rp158,8 miliar.

Menurut Deni, keberhasilan operasi tersebut bukan hanya dilihat dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari dampak besar terhadap upaya penyelamatan masyarakat Lampung dari bahaya narkotika.

“Pengungkapan ini menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat Lampung dari ancaman narkoba. Namun, pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Perlu dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, serta keluarga. Menurutnya, upaya pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

Deni juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.

“Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba, segera laporkan melalui layanan kepolisian 110. Informasi dari masyarakat sangat penting agar aparat dapat bergerak cepat melakukan pencegahan dan penindakan,” ujarnya.

Ia berharap keberhasilan Operasi Antik Krakatau 2026 menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan Provinsi Lampung yang lebih aman dan terbebas dari ancaman narkoba.

“Pencegahan harus terus dilakukan bersama-sama. Edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, harus diperkuat agar mereka memahami bahaya narkoba dan memiliki kesadaran untuk menjauhinya,” pungkas Deni.(Red)

Dari Regulasi ke Pembangunan, Pemprov Lampung Dukung Penyusunan 28 Raperda 2027

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menyampaikan rancangan Propemperda Tahun 2027 yang memuat 28 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Penyusunan Propemperda menjadi bagian penting dalam memastikan pembentukan peraturan daerah berjalan terencana, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Pemprov Lampung mendukung sinergi bersama DPRD dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui perencanaan regulasi yang baik, pembentukan perda diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Provinsi Lampung. (Red)

Ebzon Sembai Pimpin Paripurna III DPRK Kepulauan Yapen, Bahas Empat Raperda

SERUI -(deklarasinews.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menggelar Rapat Paripurna III, Senin (28/9/2026), di Ruang Sidang DPRK Kepulauan Yapen. Rapat tersebut membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terdiri dari satu Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan tiga Raperda Non-APBD.

Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., menyampaikan bahwa agenda paripurna ini memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan daerah, khususnya terkait penyesuaian APBD Perubahan 2026 dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Empat Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Yapen Maju Mandiri, serta penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Dalam pembahasan APBD Perubahan, Ebzon menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah.

Menurutnya, seluruh tahapan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyusunan RKA oleh OPD melalui SIPD, penyerahan materi, pembahasan antara Badan Anggaran DPRK dan TAPD, hingga penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan.

DPRK juga mendorong agar pelaksanaan APBD Perubahan tetap memperhatikan efisiensi anggaran, penyesuaian alokasi berdasarkan prioritas, serta penyelesaian kewajiban daerah sesuai ketentuan.

Sementara itu, tiga Raperda Non-APBD berkaitan dengan penataan dan penguatan BUMD. Perubahan nama PT Yapen Mandiri Sejahtera menjadi Perseroda Yapen Maju Mandiri menjadi salah satu langkah penataan kelembagaan yang turut dibahas dalam paripurna.

Ebzon berharap proses pembahasan dan persetujuan Raperda dapat menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat bagi daerah serta memperkuat peran BUMD dalam mendukung perekonomian dan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat Paripurna III turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Pj. Sekda, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD, jajaran DPRK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta insan pers.(GM)

Hadiri Maulid Nabi PCNU, Ketua DPRK Yapen Ajak Perkuat Ukhuwah dan Bangun Daerah yang Damai

SERUI -(deklarasinews.com)— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Kepulauan Yapen, Minggu (27/9/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor PCNU Kabupaten Kepulauan Yapen, Jalan Frans Kaisiepo, Serui, pada pukul 12.30 WIT. Kehadiran Ketua DPRK menjadi bagian dari dukungan terhadap kegiatan keagamaan sekaligus upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini mengusung tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, memperkuat Ukhuwah, menebarkan rahmat untuk membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang Damai dan Bermartabat.”

Bagi Ebzon Sembai, peringatan Maulid Nabi bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi kesempatan untuk kembali menghayati nilai-nilai keteladanan beliau, khususnya dalam membangun kehidupan yang penuh persaudaraan, kasih sayang, kedamaian, dan saling menghormati.

Sebagai Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon juga menempatkan kegiatan keagamaan seperti ini sebagai bagian penting dalam memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan masyarakat. Nilai-nilai ukhuwah dan toleransi diharapkan terus terpelihara sehingga kehidupan masyarakat Kepulauan Yapen tetap berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis.

Rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H meliputi pembukaan, pembacaan Kalam Ilahi, prakata Ketua Panitia, sambutan-sambutan, hikmah Maulid Nabi dan doa, istirahat, serta penutup.

Melalui momentum tersebut, Ketua DPRK Kepulauan Yapen mengajak agar semangat keteladanan Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan, memperkuat ukhuwah, serta bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang damai dan bermartabat.(GM)

Didukung 16 Pimdes, Ismed Inanu Nahkodai Golkar Gedong Tataan 2026–2031

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Musyawarah Kecamatan Gedong Tataan, Ismed Inanu terpilih dan dipercaya memimpin Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Kecamatan Gedong  Tataan 2026–2031.

Ismet Inanu itu terpilih secara aklamasi setelah mengantongi dukungan 16 dari 19 Pimpinan Desa (Pimdes) se-Kecamatan Gedong Tataan dalam Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke V yang digelar di desa Way Layap kecamatan Gedong Tataan. Sabtu, (26-09-2026).

Terpilihnya Ismed Inanu melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya  di pimpinnya oleh Iskandar sebagai Ketua PK Golkar Gedung Tataan setelah sebelumnya menjabat periode 2021–2026.

Muscam dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Mustika Bahrum S.E., M.M., sedangkan pimpinan sidang dipimpin oleh Arsil Idhar.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Muslim Basyar, Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran Erlinda Widiastuti, Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Fraksi Partai Golkar Yusak dan Arif Munandar, Ketua AMPG Kabupaten Pesawaran Dedi Arpani, Jajaran Pengurus Partai Golkar Kabupaten Pesawaran dan para tamu undangan.

Usai Pelantikan Pengurus Kecamatan , Mustika Bahrum mengucapkan selamat kepada Ismed Inanu, menekankan agar seluruh kader kembali bersatu agar mesin partai terus bergerak.

Menurutnya, Muscam bukan sekadar memilih ketua, tetapi bagian dari konsolidasi dan penguatan struktur Golkar hingga tingkat Desa.

Mustika meminta Ismed segera merangkul seluruh jajaran dan melakukan konsolidasi terhadap 19 Pimpinan Desa se-Kecamatan Gedong Tataan. Kepengurusan periode 2026–2031 juga diharapkan diisi kader yang aktif dan siap bekerja membesarkan partai.

Muscam Gedong Tataan merupakan bagian dari rangkaian Muscam V Golkar Kabupaten Pesawaran di 11 Kecamatan. Sebelunnya DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran juga telah menyelesaikan Muscam di 8 (Delapan) Kecamatan dengan mayoritas ketua Pimpinan Kecamatan (PK) terpilih secara aklamasi.

DPD Golkar Pesawaran menargetkan seluruh rangkaian Muscam rampung sebelum penghujung tahun 2026

DPRK Yapen dan Pemkab Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan 2026

SERUI –(deklarasinews.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung di Gedung DPRK Lantai II, Jumat (25/9/2026).

Rapat penting tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., didampingi Wakil Ketua III Bernard Worumi. Turut hadir Bupati Benyamin Arisoy, Wakil Bupati Roi Palunga, Pj. Sekretaris Daerah Cyfrianus Y. Mambai,  anggota DPRK, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai menegaskan bahwa pembahasan KUA dan PPAS kali ini disesuaikan dengan perkembangan riil kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menekankan komitmen bersama agar alokasi anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik, pemenuhan layanan dasar, dan pelaksanaan program prioritas pembangunan.

“Sebagai pimpinan DPRK, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pj. Sekda, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh anggota DPRK atas proses pembahasan yang kita lakukan bersama, sehingga kesepakatan hari ini dapat terlaksana,” ujar Ebzon Sembai.

Lebih lanjut, Ebzon mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk terus mengawal tahapan lanjutan agar pengesahan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Saya mengajak kepada eksekutif dan rekan-rekan anggota DPRK untuk mengawal tahapan lanjutan sehingga pengesahan raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 dapat kita laksanakan dalam waktu dekat ini,” tambahnya.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2026 ini menjadi langkah strategis di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Yapen.

Meski demikian, kesepakatan ini diharapkan dapat memastikan program pembangunan dan layanan publik tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran 2026.

Kehadiran Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga dalam rapat tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk bersinergi dengan DPRK dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, proses penyusunan APBD Perubahan 2026 memasuki tahap final sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan.(GM)