Kategori: Politik

Politik Yapen

RUPS Perumdam Yapen, DPRK Tekankan Transparansi Keuangan dan Perbaikan Layanan

SERUI -(deklarasinews.com)— Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Yapen digelar hari ini di ruang pertemuan Kantor Bupati. Rapat yang berlangsung pada Rabu ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Ebzon Sembai, PJ Sekretaris Daerah Cyfrianus Mambai, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta direksi dan staf Perumda (19/8/2026).

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Ebzon Sembai menyampaikan evaluasi kinerja Perumda, menekankan pentingnya transparansi laporan keuangan. Ia mengingatkan bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara jelas sesuai peruntukannya.” Ucapnya ”

“Kesesuaian antara anggaran dan kondisi riil di lapangan harus dipastikan. Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dana, karena kepercayaan dan amanat publik harus dijaga,” tegas Ebzon.

Ebzon mengingatkan bahwa Perumdam memiliki dua fungsi utama, fungsi sosial sebagai penyedia layanan publik dan fungsi bisnis. Untuk menjalankan fungsi bisnis, kata dia, Perumda harus terus berinovasi sekaligus menyelesaikan persoalan internal, khususnya terkait pengelolaan modal dari pemerintah daerah.

Salah satu perhatian DPRK adalah penyelesaian tunggakan. Ebzon meminta agar persoalan piutang dituntaskan karena berdampak pada kelangsungan usaha. Selain itu, kualitas layanan publik juga harus menjadi prioritas; kepuasan pelanggan harus menjadi target utama penyelenggaraan layanan air minum di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Lebih lanjut, Ebzon menyoroti kendala teknis yang sering muncul di lapangan, seperti pemalangan (penguncian) pasokan air, penempatan pipa yang melewati halaman atau pekarangan warga, dan kebocoran jaringan.

Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengganggu pelayanan publik tetapi juga menurunkan pendapatan Perumda dari sisi bisnis.

“Kendala-kendala di lapangan ini harus segera diselesaikan agar layanan tidak terganggu dan pendapatan Perumdam pulih,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka pendek dan jangka panjang, Ketua DPRK berharap penyertaan modal dari pemerintah daerah tidak hanya dimaknai sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas Perumdam menyelesaikan permasalahan teknis dan administratif sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

RUPS diakhiri dengan catatan agar direksi Perumdam menyusun program perbaikan transparansi keuangan, penyelesaian tunggakan, dan langkah teknis untuk mengatasi kebocoran serta kendala pemasangan jaringan di area pemukiman.(GM)

Pemkab Politik

Ketua DPRK Yapen Bacakan Teks Proklamasi dalam Peringatan HUT ke-81 RI, Serukan Semangat Pembangunan untuk Papua

SERUI -(deklarasinews.com)- Ribuan warga Kabupaten Kepulauan Yapen memadati Lapangan Sepak Bola Marora, Serui, untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Wakil Bupati Roi Palunga Pimapian, anggota Forkopimda, Pj. Sekda Cyfrianus Mbai, unsur TNI/Polri, pimpinan OPD, ASN, perwakilan perguruan tinggi, SLTA, SMP, SD, PAUD, serta tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, BUMN, BUMD, dan masyarakat umum.

Pada momen bersejarah itu, Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Ebzon Sembai, S.Pi., M. dipercaya untuk membacakan teks Proklamasi secara resmi. Dengan suara lantang dan penuh penghayatan, Ebzon membacakan naskah Proklamasi yang menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia.

“Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno–Hatta,” baca Ebzon.

Dalam keterangan persnya , Ebzon Sembai menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kebanggaannya karena dipercaya memegang tugas penting tersebut untuk kedua kalinya. Ia menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mengenang jasa para pahlawan dan memperbarui komitmen membangun bangsa.

“Peringatan ini adalah bentuk penghormatan kita kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemerdekaan. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan mereka dengan membangun bangsa dan daerah agar masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.

Ebzon juga menekankan peran penting generasi muda, khususnya pemuda Papua, dalam mengobarkan semangat pembangunan.

Sebagai mantan Ketua KNPI, ia mengajak para pemuda untuk aktif berkontribusi melalui tindakan nyata: belajar, berkarya, dan berinovasi demi kemajuan daerah.

“Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara ditutup dengan penghormatan kepada pahlawan dan nyanyian lagu kebangsaan. Selain upacara formal, peringatan HUT ke-81 RI di Kabupaten Kepulauan Yapen juga diwarnai berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Palembang Politik

Pupuk Kebersamaan Lewat Olahraga, Warga RW 06 Bukit Lama Kompak Meriahkan HUT RI ke-81

PALEMBANG -(deklarasinews.com)— Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung meriah di kawasan Jalan Padang Selasa, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Minggu (16/8/2026). Ratusan warga dari RT 17, 18, dan 19 di lingkungan RW 06 antusias memadati area untuk mengikuti kegiatan jalan santai dan senam sehat bersama.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, H. Yustin Kurniawan Zendrato. Di sela-sela kegiatan, Yustin menyampaikan apresiasinya terhadap kekompakan warga RW 06 yang dinilai sangat solid dalam menjaga semangat kemerdekaan.

Ketua RT 17, Ipong Ramdani, dalam pesannya menekankan bahwa esensi utama dari kegiatan ini adalah memupuk kebersamaan dan kepedulian antar sesama warga maupun lingkungan sekitar. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat harmonisasi antar-RT, khususnya di dalam wilayah koordinasi RW 06.

Kegembiraan juga dirasakan oleh para peserta, salah satunya Jauhari (49). Ia mengaku sangat senang bisa berpartisipasi dalam agenda tahunan ini. Menurutnya, selain menjadi sarana berolahraga demi menjaga kesehatan tubuh, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang efektif untuk saling mengakrabkan diri antar tetangga.

Kemeriahan jalan santai dan senam sehat ini ditutup dengan ramah tamah antar warga, menegaskan kuatnya rasa persaudaraan dan semangat gotong royong di RW.06 Kelurahan Bukit Lama dalam menyambut HUT RI ke-81. (Ning).

Politik

DPD Partai Golkar Pesawaran Gelar Muscam Di Kecamatan Marga Punduh Dan Punduh Pidada

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran kembali menggelar musyawarah Kecamatan (Muscam) secara serentak yang dilaksanakan di Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada pada Senin, (15/8/2026).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Mustika Bahrum mengatakan bahwa Muscam Golkar adalah forum musyawarah tingkat Kecamatan untuk memilih pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) dan menyusun program kerja partai.

“Tujuan utama Muscam ini, selain memilih Ketua baru dan pengurus tingkat Kecamatan, juga menguatkan jaringan konsolidasi Partai di akar rumput,” Ujar Mustika.

Mustika menambahkan, bahwa pelaksanaan Muscam Partai Golkar di Kabupaten Pesawaran sudah dilaksanakan di 8 Kecamatan dari total 11 Kecamatan.

“InsyaAllah dengan niat tulus ikhlas menjalankan roda organisasi. Dalam waktu dekat Partai Golkar Pesawaran akan merampungkan konsolidasi di tingkat Kecamatan, dan setelah ini kami akan melanjutkan konsolidasi sampai ke tingkat Desa,” Tambahnya.

Adapun hasil Muscam Partai Golkar Kecamatan Marga Punduh, Untung Suropati terpilih sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan. Dan Tohari terpilih sebagai ketua Pimpinan Kecamatan Punduh Pidada.

Hadir dalam kegiatan, Ketua DPD Partai Golkar Pesawaran Mustika Bahrum, Sekretaris Muslim Basyar dan Bendahara Erlinda Widiastuti, serta Anggota Fraksi Golkar DPRD Pesawaran, segenap fungsionaris Partai Golkar Pesawaran, dan seluruh Pimpinan Desa dari Kecamatan Marga Punduh dan Punduh Pidada.(Dedi)

Politik

Anggota DPR RI, DR. H. Muhammad Kadafi: Digital Marketing Dan Manajemen Usaha Dua Kunci Maju UMKM

BANDAR LAMPUNG – (deklarasinews.com)– Anggota DPR RI Komisi X, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menegaskan penguasaan pemasaran digital dan manajemen usaha yang sehat adalah dua kekuatan yang harus dimiliki pelaku UMKM agar mampu bersaing di era modern.

Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis untuk UMKM yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pemateri utama, pada Sabtu ( 15/8/  2026), di Kota Bandar Lampung.

Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat”, dan diselenggarakan di dua lokasi sekaligus dengan materi yang saling melengkapi.

Untuk kegiatan Di Hotel Golden Tulip, menyelenggarakan Pelatihan Digital Marketing untuk UMKM, membekali peserta dengan kemampuan mempromosikan dan menjual produk melalui saluran digital secara luas.

Sementara itu secara terpisah, di Hotel Horison mengusung tema, Pelatihan Manajemen UMKM, membekali peserta dengan kemampuan mengelola keuangan, operasional, dan pengembangan usaha agar tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Dr. H. Muhammad Kadafi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang menyasar dua kemampuan krusial ini bersama pemateri dari BRIN.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Produk unggulan Lampung harus mampu ditemukan, dikenal, dan dibeli oleh siapa saja, di mana saja. Namun kemajuan pemasaran harus ditopang dengan manajemen usaha yang rapi, terencana, dan sehat agar pertumbuhan usaha benar-benar berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PWDPI sekaligus Pembina UMKM Merah Putih PWDPI, M. Nurullah RS, memberikan apresiasi mendalam. Menurutnya, pembagian materi di dua lokasi ini sangat tepat sasaran karena membekali pelaku UMKM dengan kemampuan yang saling melengkapi.

“Pemasaran digital adalah jembatan yang menghubungkan produk lokal dengan pasar seluas dunia. Sementara manajemen yang baik adalah fondasi agar usaha terus tumbuh sehat dan tidak mudah goyah. Semangat para pelaku UMKM untuk terus belajar dan beradaptasi patut didukung sepenuhnya. Semoga ilmu yang didapat hari ini segera berbuah peningkatan penjualan dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar M. Nurullah RS.

Ia juga berharap agar pelatihan semacam ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha, sehingga UMKM Merah Putih PWDPI dan pelaku usaha lainnya di Lampung khususnya dan umumnya seluruh Indonesia semakin tangguh, mandiri, dan mampu menembus pasar yang lebih luas

“Sebagai organisasi Pers, PWDPI saat ini sudah ada di 30 Provinsi dan memiliki lebih dari 1200 media Group siap mensuport pelaku UMKM dan Koperasi, husisnya di Provinsi Lampung dan Umumnya diseluruh Indonesia, ” Pungkasnya. (Humas PWDPI/Red)

Politik

Nessy Kalviya Siap Dilantik sebagai Anggota DPR RI PAW, Bawa Aspirasi Lampung II ke Senayan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Nessy Kalviya dari Partai NasDem dijadwalkan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Lampung II melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Menjelang pelantikan, Nessy menyampaikan kesiapannya menjalankan amanah sekaligus membawa aspirasi masyarakat Lampung ke tingkat nasional.

Bagi Nessy, kepercayaan untuk duduk di DPR RI bukan sekadar pencapaian politik maupun tentang menduduki sebuah kursi di parlemen.

Amanah tersebut merupakan tanggung jawab kepada masyarakat yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang amanah dan kepercayaan masyarakat. Saya ingin menjalankan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di daerah pemilihan Lampung II,” kata Nessy.

Nessy mengatakan masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan perjuangan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai persoalan tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang ingin dibawa Nessy ke tingkat nasional melalui tugasnya sebagai wakil rakyat.

“Saya menyadari masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian. Aspirasi masyarakat akan menjadi bagian penting yang ingin saya bawa ke tingkat nasional dan perjuangkan melalui fungsi saya sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

Menurut Nessy, menjadi wakil rakyat juga berarti harus bersedia mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang ingin dibangunnya.

“Saya ingin menjadi bagian dari wakil rakyat yang mudah ditemui dan mudah diajak berkomunikasi. Kritik dan masukan dari masyarakat justru menjadi bagian penting bagi saya dalam menjalankan amanah ini,” katanya.

Nessy menegaskan dirinya ingin memastikan kehadirannya di DPR RI memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pemilihannya.

“Saya datang ke DPR RI bukan untuk sekadar menduduki sebuah kursi, tetapi untuk membawa suara masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat akan menjadi bagian dari perjuangan saya di parlemen,” kata Nessy.

Menjelang pelantikan, Nessy juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik. Pelantikan pada 18 Agustus 2026 nantinya akan menjadi awal bagi Nessy Kalviya dalam menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat Lampung II di tingkat nasional, sekaligus membawa berbagai aspirasi daerah ke ruang pengambilan kebijakan di DPR RI. (*)

Politik

Makna Kemerdekaan Indonesia bagi Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar momentum seremonial, tetapi menjadi pengingat akan perjuangan para pahlawan sekaligus tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata.

‎‎Bagi Idup, anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, makna kemerdekaan dapat diwujudkan melalui pengabdian kepada masyarakat, pengawasan terhadap pembangunan, serta mendorong kebijakan pemerintah daerah yang memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat.

‎‎” Kita menghargai atas perjuangan-perjuangan para pahlawan kita yang memang selama 350 tahun Indonesia dijajah Belanda, ditambah Jepang 4,5 tahun. Tentunya ini perjuangan baik harta benda nyawa untuk mempertahankan atau untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan, ” ujarnya, Jum’at (14/8/2026).

‎‎Anggota dewan dari Fraksi PPP itu, menegaskan agar para pejabat daerah mulai dari berbagai instansi berpartisipasi untuk berupacara bendera agar mengenang jasa para pahlawan.

‎‎” Di hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 kota Tangerang akan memperingati HUT RI yang ke-81 di Alun-Alun Ahmad Yani kota Tangerang tentunya ini seluruh pemerintah pada tanggal baik dari Walikota dan Wakil Walikota, seluruh PNS, OPD instansi pemerintah yang ada di kota Tangerang, ” tambah Idup

‎‎Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi komitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

‎‎” Makna kemerdekaan bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi bagaimana kita sebagai generasi penerus mampu melanjutkan perjuangan mereka melalui kerja nyata, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, ” tutupnya.(Nan)

Politik

Rubi Indiarta: Sumbangan HUT RI Sudah Biasa, Asalkan Sukarela dan Tak Memaksa

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Polemik terkait penarikan sumbangan untuk kegiatan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kecamatan Ilir Timur I Palembang mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H.

Rubi mengatakan, dirinya belum membaca secara menyeluruh aturan yang secara khusus melarang pemberian atau penggalangan sumbangan untuk kegiatan peringatan 17 Agustus. Menurutnya, kegiatan sumbangan untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan merupakan hal yang selama ini sudah umum dilakukan masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga RT.

“Belum baco aku aturan yang melarang sumbangan 17 Agustus ini. Menurut aku, ini lebih kepada persoalan etika bae. Rasonyo sumbangan 17 Agustus ini sudah biaso dari tahun ke tahun, bahkan mulai dari kampung, RT dan lain-lain,” ujar Rubi.

Namun, ia menegaskan bahwa hal yang paling penting adalah memastikan sumbangan tersebut benar-benar bersifat sukarela dan tidak disertai tekanan kepada masyarakat.

“Sepanjang sifatnyo sukarela, idak makso atau pungli, rasonyo katek masalah,” katanya.

Rubi juga mempertanyakan bagaimana pemerintah kecamatan maupun instansi pemerintahan dapat membiayai kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan apabila seluruh bentuk partisipasi atau sumbangan dilarang.

“Bahkan kami curiga, kalau kecamatan dan instansi pemerintah idak boleh sumbangan atau berpartisipasi, dari mano anggarannyo? Sebab rasonyo katek dinas yang secara khusus menganggarkan kegiatan 17 Agustus,” ungkapnya.

Menurut Rubi, salah satu kegiatan yang biasanya mendapat dukungan anggaran pemerintah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan, termasuk kegiatan Bidar yang kerap dilaksanakan di kawasan Sungai Musi sekitar Ampera.

Karena itu, Rubi meminta persoalan sumbangan HUT RI dilihat secara proporsional dan tidak serta-merta disamakan dengan pungutan liar.

“Yang penting jelas mekanismenya. Kalau sumbangan itu sukarela, tidak ada paksaan, dan tidak ada pungutan yang sifatnya wajib, tentu harus dilihat dulu konteks dan aturannya,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rubi menyikapi pemberitaan mengenai dugaan penarikan sumbangan kepada masyarakat untuk kegiatan perlombaan HUT ke-81 RI di wilayah Kecamatan Ilir Timur I.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang menyatakan telah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat terkait persoalan tersebut dan menyebut akan memberikan sanksi administratif kepada pihak yang dinilai terlibat.

Rubi menilai, dalam menyikapi persoalan tersebut, penting untuk membedakan antara sumbangan sukarela, partisipasi masyarakat, dan pungutan yang bersifat memaksa. Ia juga mendorong agar persoalan tersebut dijelaskan  berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. (Rls/Ags).

 

PemProv Politik

Gubernur Mirza Hadiri Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/8/2026).

Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam pembangunan nasional.

Capaian tersebut menjadi gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melihat perkembangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, capaian nasional tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pemprov Lampung juga menyatakan komitmen mendukung Asta Cita Presiden serta berbagai program prioritas pemerintah pusat sebagai landasan bersama dalam mendorong percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan kembali sumpah yang telah diucapkannya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menekankan bahwa pembangunan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk lembaga negara.

“Pembangunan bangsa bukan pekerjaan Presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerja sama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.

Melalui momentum peringatan HUT ke-81 RI, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan kembali tekad untuk membangun daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Semangat kemerdekaan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat gotong royong, mempercepat pembangunan, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Lampung optimistis dapat mengambil bagian lebih besar dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional sekaligus mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah.

Lampung Selatan Pemkab Politik

Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Bawa Semangat Kemerdekaan Jadi Kerja Nyata

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Semangat kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui peringatan seremonial, tetapi juga melalui kerja bersama untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Semangat itu mengemuka saat DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).

Rapat paripurna yang dimulai pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan tersebut dipimpin Ketua DPRD, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit, Wakil Ketua II A. Benny Rajarjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.

Hadir dalam kesempatan itu Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, para pejabat utama dan kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Seluruh peserta mengikuti jalannya agenda dengan serius dan khidmat. Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto disampaikan secara langsung melalui media elektronik dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Pidato itu menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda dan elemen masyarakat untuk menyimak arah kebijakan nasional serta pesan kebangsaan Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Presiden juga menekankan bahwa amanah yang diberikan rakyat merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan kerja keras dan ketulusan.

“Dalam waktu kurang dari dua tahun, dengan kerja keras yang didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, masalah puluhan tahun yang rumit dapat mulai kita selesaikan,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih jauh, Presiden menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukanlah pekerjaan seorang presiden semata. Kemajuan Indonesia merupakan hasil kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pesan tersebut menjadi relevan bagi pemerintah daerah dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke dalam program dan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dampak yang nyata.

Bagi Kabupaten Lampung Selatan, momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan harus terus diterjemahkan dalam kerja nyata. Pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi dari seberapa jauh manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen meneruskan semangat tersebut melalui penguatan sinergi dan kolaborasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan semangat kemerdekaan yang terus dirawat, kerja bersama diharapkan mampu menjadi kekuatan untuk membawa Lampung Selatan semakin maju, sekaligus memastikan kemajuan tersebut tumbuh bersama dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.