Kategori: Blitar

Blitar Politik

Hearing SMSI dan DPRD Blitar Bahas Alokasi Anggaran Belanja Media 2027

BLITAR -(deklarasinews.com)- Flafom Anggaran fasilitasi belanja media Pemerintah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2027 merosot jauh di banding anggaran tahun-tahun sebelumnya, hingga menjadi sorotan tajam dalam hearing antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di kabupaten Blitar menjadi pembahasan jajaran legislatif serta eksekutif, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Blitar itu, muncul dorongan agar anggaran belanja media pada anggaran 2027 kembali ditingkatkan mejadi Rp1,5 miliar yang dinilai lebih cukup, meski jauh dari layak untuk mengakomodir sekitar 122 perusahaan media yang bermitra dalam Pokja Kominfo.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, mengakui keterbatasan flafom anggaran belanja media dan menjadi keprihatinan bersama. Lanjutnya, anggaran yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan kemitraan publikasi pemerintah daerah.

“Ini merupakan bentuk keprihatinan kita bersama, namun pada anggaran tahun 2027 ke depan, akan kami upayakan bersama jajaran eksekutif. Dalam angka Rp1,5 miliar kami rasa cukup, walau masih jauh bagi belanja media untuk 122 media di Pokja Kominfo,” tegas Sugianto dalam hearing.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut besaran anggaran kerja sama dengan perusahaan media. Minimnya alokasi belanja media juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan capaian informasi tentang hasil pembangunan dan kebersihan layanan publik kepada masyarakat.

Sementara itu, Bappedalitbang Sisilia Dyah Kristiani menyampaikan, Pemangkasan anggaran daerah tersebut tidak lepas dari berkurangnya transfer pemerintah pusat ke daerah, dan  Kabupaten Blitar pun  menyesuaikan belanja di berbagai sektor dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas. Ia juga menyebut ada peluang penambahan anggaran masih terbuka karena pembahasan anggaran tahun 2027 belum selesai.

“Karena pembahasan Anggaran tahun 2027 masih belum selesai, tentunya belanja media yang minim tersebut masih bisa dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” paparnya.

Pernyataan Bappedalitbang tersebut menjadi sinyal bahwa usulan penambahan anggaran masih memiliki ruang untuk diperjuangkan. Meski demikian, besaran finalnya tetap bergantung pada pembahasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

Di tempat yang sama Kepala Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, memaparkan  keterbatasan anggaran belanja media, membuat pihaknya juga menghadapi kesulitan dalam mengakomodir kebutuhan kerja sama dengan sekitar 122 perusahaan media.

“Kami berharap, proses pembahasan penambahan belanja media bisa terpenuhi. Tentunya, bila anggaran tercukupi itu juga memudahkan kami dalam menata kerjasama anggarannya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo menegaskan, perjuangan bukan hanya untuk kepentingan anggota organisasinya, namun seluruh media yang tergabung dalam Pokja Diskominfotik diharapkan memperoleh perhatian serius sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran keuangan daerah yang tersedia.

“Perjuangan ini bukan hanya untuk SMSI saja, namun untuk seluruh  media di Pokja Diskominfo. Sebenarnya, anggaran belanja yang kami ajukan itu sangat minim sekali, meski jauh dari harapan ,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dua tahun ini kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan, sementara sektor pendidikan, kesehatan,  infrastruktur juga mengalami dampak yang luar biasa akibat dari pemangkasan anggaran  pemerintah pusat kepada daerah.

“Yaaaa, apa boleh buat, kita semua saling menyadari, keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja, belanja Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga mengalami hal yang sama akibat pemangkasan dari pusat dan kita berdo’a saja, semoga kita tetap bisa bekerja dengan baik serta keuangan daerah segera membaik,” pungkasnya.(Laila)

Blitar Pemkab Politik

Tuntut ADD 2027 Setara 2025, Empat Organisasi Desa Blitar Siap Gelar Aksi Damai 21 Oktober

BLITAR -(deklarasinews.com)- Gagal mediasi dengan DPRD dan Pemkab Blitar pada Jum’at 16/10 terkait dampak menurunnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2026 menjadi pemicu 4 organisasi pemerintahan desa yakni, Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, ABPEDNAS, FORSEKDESI, dan PPDI Ultimatum sepakat menggelar aksi damai.

Sementara itu, dalam mediasi di kantor DPRD kabupaten Blitar tersebut, perwakilan ke 4 Organisasi Pemeritah Desa (Pemdes) di Kabupaten Blitar belum menemukan mufakat dan memberi ultimatum tetap berencana akan menggelar aksi damai pada Rabu (21/10/2026) siang bila tuntutan tersebut tidak ada kepastian.

Mununtut ketua PKDI Blitar yakni, Rudi Puryono SH menyampaikan, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 sudah menurun, ADD tahun 2027 harus di kembalikan, paling tidak setara ADD tahun anggaran 2025.

“Karena belum ada jawaban dan kepastian dalam mediasi, kita koordinasi dan tetap sepakat melaksanakan Aksi Damai di Kantor Bupati Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar dengan semua peserta yang telah di sepakati kemarin,” jelasnya.

Lanjut, Ia menambahkan Rencana aksi tersebut sebagai langkah kongkit konsolidasi bersama yang berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Gedung BUMDes Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

“Sekali lagi kami tegaskan, ADD 2027 merupakan urat nadi masa depan desa dan wajib kita perjuangkan. Tidak ada kata tawar menawar lagi, minimal sama dengan ADD tahun 2025,” pungkasnya. (Mst)

Blitar Pemkab

Wagub Dorong Potensi Kreatif Daerah Lewat Rakorda Jatim Creative Connect 2026 di Blitar

BLITAR -(deklarasinews.com)- Kabupaten Blitar jadi tuan rumah Rakorda | Jatim Creative Connect 2026 merupakan ruang kolaborasi bagi ekosistem ekonomi kreatif dan di ikuti 38 kabupaten kota  se-Jawa Timur yang diselenggarakan di Aula Candi Penataran Pemkab Blitar pada tanggal 17–18 Oktober 2026.

Acara di gagas oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Jawa Timur ini, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 dan berfungsi sebagai acara pembuka (Road to) menuju agenda nasional Indonesia Creative Connect 2026 yang akan diadakan di Jakarta.

Hadir wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. dalam rangkaian agenda utama Rakorda Jatim I Creative Connect 2026 di Blitar meliputi, Leaders Talk Forum diskusi para pemimpin daerah untuk membahas arah kebijakan, investasi di masa depan ekonomi kreatif dari tingkat nasional hingga daerah.

Dalam sambutannya Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc. menyampaikan bahwa, Apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Jatim Creative Connect 2026, ini juga merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Timur terhadap perkembangan ekonomi kreatif di tingkat daerah.

“Acara akbar yang mempertemukan jejaring kreatif se-Jawa Timur ini berlangsung pada 17–18 Oktober 2026 di Kabupaten Blitar, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-81,” ungkap Wagub Emil.

Wagub Jatim Emil Dardak juga menyampaikan, bahwa Rapat Koordinasi Daerah yang mempertemukan lintas komunitas dari 38 Kabupaten/Kota Kreatif se-Jawa Timur sebagai ruang berbagi pengetahuan, gagasan, dan praktik terbaik (best practices) antar-kreator, akademisi, komunitas, dan media.

Untuk menyusun langkah strategis dan rekomendasi ekosistem nasional.

“Forum lintas komunitas ini menghadirkan berbagai agenda penting seperti Leaders Talk, Creative Talk, Creative Village, untuk menyelaraskan program, berdiskusi kritis, dan membangun komitmen ekonomi kreatif yang solid,” tandas Emil.

Wagub Emil berharap bahwa, Hasil perumusan dan rekomendasi dari Rakorda di Blitar ini nantinya akan dibawa sebagai “Suara Kreatif Dari Daerah” ke tingkat nasional dalam agenda Indonesia Creative Connect 2026 yang diadakan di Jakarta pada akhir Oktober.

“Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bidang Ekraf, secara konsisten mendorong agar talenta lokal dan simpul ekonomi kreatif di daerah, seperti melalui Millennial Glow Garden atau keterlibatan aktif ekosistem hexahelix lokal, mendapatkan panggung yang luas agar mampu berkontribusi langsung pada penguatan ekonomi regional,” tandasnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju Indonesia Creative Connect 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 Oktober 2026. Mengusung semangat Connecting Creative Cities, Moving Indonesia, agenda ini diharapkan menjadi ruang pertemuan bagi jejaring kota kreatif, pelaku industri, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk memperluas kolaborasi.

Ditempat yang sama Bupati Rijanto menyampaikan,  terimakasih atas kepercayaan ICC Jawa Timur, Kabupaten Blitar sebagai tuan rumah Rakorda ICC Jatim 2026. Acara yang digelar di Desa Minggirsari (Kecamatan Kanigoro, Blitar), tentu sangat membanggakan. Minggirsari merupakan salah satu wilayah yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Ekonomi Kreatif sejak tahun 2021.

“Desa Minggirsari didapuk menjadi sentral tempat berkumpulnya para pelaku kreatif untuk memperluas jejaring, mencari akses pendanaan, hingga melakukan penjajakan kerja sama (business matching), tentu ini sangat membanggakan bagi pemerintah Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Rijanto.

Bupati Rijanto berharap bahwa, Upaya ini diarahkan untuk menghimpun potensi, aspirasi, dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di berbagai wilayah sebagai bagian dari penguatan ekosistem kreatif nasional.

“Jatim Creative Connect 2026 juga menghubungkan kota dengan industri (Connect) melalui pendekatan matching ecosyste. Langkah ini ditujukan untuk mempertemukan potensi ekonomi kreatif daerah dengan industri dan mitra strategis, sehingga peluang kolaborasi dapat berkembang menjadi kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi pelaku kreatif,” pungkasnya.

Terakhir sekedar diketahui, tampak hadir Kepala perwakilan Dinas Komdigi Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, Perwakilan Kepala Daerah, Kepala Dekranasda Kabupaten Blitar, Kepala OPD, Kepala TVRI Jawa Timur, Kepala Bank Jatim Cabang Blitar, jejaring ICC Jawa Timur dan para tamu undangan. (Laila)

Blitar Pemkab

Upacara Kerakyatan HUT ke-81 RI di Tuliskriyo Libatkan 1.350 Warga

BLITAR -(deklarasinews.com)- Desa Tuliskriyo menorehkan sejarah baru, 1.350 warga desa pada Minggu 17 Agustus 2026 di Lapangan Dusun Mboro, Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menjadi saksi di gelarnya Upacara penghormatan Sang Saka Merah Putih HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintahan Desa Tuliskriyo, menggelar Upacara Kerakyatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Sekitar 1.350 peserta hadir dan berdiri dengan Khidmat dalam satu barisan, menyatukan langkah, menyatukan semangat, dan menyatukan rasa cinta kepada tanah air.

Sementara itu Kades Tuliskriyo, yakni Mashuriono usai upacara menuturkan, kegiatan di ikuti peserta upacara HUT ke 81 Kemerdekaan RI berasal dari warga 19 RT yang ada di Desa Tuliskriyo, serta berbagai unsur pendidikan, lembaga sosial, tokoh agama, pemuda  dan elemen kemasyarakatan lainnya.

“Yang paling menarik, upacara  kerakyatan penghormatan Sang Saka Merah Putih di Lapangan Dusun Mboro ini tidak lahir dari gagasan pemerintah desa saja. Namun kegiatan tersebut justru diinisiasi oleh para pemuda Dusun Mboro, yang sekaligus tampil sebagai petugas upacara,” paparnya.

Lanjut Mashuri menambahkan, semangat anak-anak muda tersebut menjadi gambaran bahwa kemerdekaan bukan hanya milik generasi terdahulu. Kemerdekaan juga menjadi tanggung jawab generasi hari ini untuk dirawat, diisi, dan diteruskan dengan karya nyata.

“Bukan sekadar upacara, tapi ini adalah Simbol Kebersamaan.

Suasana upacara ini, terasa begitu berbeda, masyarakat yang biasanya menjalankan aktivitas masing-masing, pagi ini berdiri dalam satu tempat dan satu tujuan, yakni Merayakan ke 81  Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh Kebanggaan,” jelas Huri.

Selain itu, dalam sambutannya, Kepala Desa Tuliskriyo, Mashuriono, S.Pd.I., menyampaikan, bahwa peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan desa sekaligus menumbuhkan optimisme untuk melangkah lebih jauh.

“Tuliskriyo, salah satunya di percaya masuk kategori Desa Inklusi, yang dipilih menjadi Percontohan Tingkat Nasional,

Kami juga pernah mendapat kesempatan, menjadi salah satu kepala desa yang mewakili tingkat nasional sebagai narasumber di Kementerian Desa, dengan memaparkan pengalaman dan praktik pelaksanaan desa inklusi di Tuliskriyo,” jelas Mashuri.

Lanjutnya, Tuliskriyo dan Restorative Justice, Prestasi dari bidang penyelesaian permasalahan sosial dan hukum di tingkat masyarakat. Desa Tuliskriyo tercatat sebagai satu-satunya desa di Kabupaten Blitar yang menjalankan program restorative justice.

“Melalui pendekatan tersebut, berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dapat diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah, pendekatan kekeluargaan, pemulihan hubungan sosial, serta mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama,” jelasnya.

Terakhir, Ia menambahkan, Program ini menjadi salah satu bentuk nyata bahwa desa dapat hadir bukan hanya dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam membangun kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis. Desa Tuliskriyo juga berhasil menunjukkan prestasinya dalam Lomba Desa Berseri tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tuliskriyo menjadi salah satu desa terbaik dengan predikat Desa Mandiri dalam penilaian tingkat provinsi. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan yang nyata.

“Desa Tuliskriyo juga menjawab perubahan Zaman di era baru, melalui berbagai pelayanan inovasi digital. Kami terus mengembangkan konsep desa digital, dengan menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (Laila)

Blitar Daerah

Pemdes Ngeni Gerak Cepat Langsung Salurkan Bantuan BLT DD Pada 10 KPM

BLITAR –(deklarasinews.com)- Pemerintah Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar secara langsung menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dor to dor kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Jumat (29/5/2026).

Kegiatan penyaluran dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Ngeni yakni, Iwan Haris Efendi bersama perangkat desa dengan sistem door to door atau mendatangi rumah warga penerima satu per satu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

Program kegiatan penyaluran BLT Dana Desa sendiri merupakan salah satu kebijakan rutin pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau rentan miskin, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih memberikan tantangan bagi sebagian masyarakat pedesaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan, biaya kesehatan, pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Sementara itu Kepala Desa Ngeni, Iwan Haris Efendi, menjelaskan bahwa seluruh penerima bantuan telah melalui proses pendataan, verifikasi, dan validasi secara ketat sesuai mekanisme yang berlaku. Penetapan KPM dilakukan melalui musyawarah desa agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan mengutamakan asas keadilan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Desa Ngeni telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat yang sebelumnya telah ditetapkan melalui proses pendataan dan musyawarah desa. Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar diterima oleh warga yang memang membutuhkan dan berhak mendapatkannya,” ujar Iwan Haris Efendi.

Menurut Haris, pemerintah desa bergerak cepat dalam proses penyaluran agar masyarakat segera dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan penting keluarga. Terlebih, sebagian warga masih menghadapi tekanan ekonomi akibat naiknya harga kebutuhan pokok dan tantangan penghasilan yang belum sepenuhnya stabil.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban dan menopang ekonomi masyarakat. Gunakanlah bantuan ini untuk kebutuhan yang benar-benar penting, terutama kebutuhan pokok keluarga, kesehatan, maupun pendidikan anak-anak,” paparnya.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa Pemerintah Desa Ngeni berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk dalam program BLT-DD. Oleh karena itu, seluruh proses dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa agar tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Kami ingin seluruh program Dana Desa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pemerintah desa terus melakukan evaluasi serta pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kami juga terbuka terhadap masukan warga demi perbaikan pelayanan ke depan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa juga menyampaikan harapannya agar kondisi ekonomi masyarakat Desa Ngeni terus membaik dari waktu ke waktu. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

“Semoga bantuan ini membawa manfaat nyata bagi keluarga penerima. Harapan kami tentu masyarakat semakin mandiri, perekonomian membaik, dan kesejahteraan warga Desa Ngeni terus meningkat,” jrlasnya.

Sementara itu, salah satu warga penerima BLT-DD mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Semoga program seperti ini terus ada untuk masyarakat yang membutuhkan,” ungkap salah seorang penerima manfaat.

Terakhir, Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Ngeni menjadi bagian dari upaya memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat desa, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga desa yang membutuhkan.

Dengan pola penyaluran yang cepat, transparan dan tepat sasaran menunjukan Pemerintah Desa Ngeni komitmen terus hadir di tengah masyarakat.(Laila)

Blitar Olahraga

Sebanyak 319 Siswa Sukses Ikuti Test Calon Warga SH Terate Cabang Kota Blitar Pusat Madiun 2026

BLITAR KOTA -(deklarasinews.com)- Keluarga Besar Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar, Pusat Madiun sukses melaksanakan kegiatan Tes Uji Kelayakan Tegas dan Terukur Calon Warga baru SH Terate 2026. berlangsung bertempat di Padepokan PSHT Cabang Kota Blitar pada Minggu (24/05/2026).

Kegiatan ini diikuti 319 calon warga baru PSHT Cabang Kota Blitar terdiri dari siswa putra 220 peserta dan putri 99 peserta dari semua Ranting dan Komisariat wilayah se cabang Kota Blitar. Prosesi test uji kelayakan calon Warga SH Terate menggunakan Aplikasi Digital di pimpin langsung oleh Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate cabang Kota Blitar Pusat Madiun yakni kang Mas Miskan Hadi Prasetyo ST, menyampaikan, kegiatan ini bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan penguatan spiritualitas ke-SH-an bagi setiap calon warga.

“Adapun materi test uji kelayakan dengan menggunakan sistem Aplikasi Digital, meliputi beberapa tahapan penting, yaitu, Test Fisik,  Ke-SH-an, Pengetahuan Materi dan seterusnya untuk mengetahui pemahaman calon warga terhadap nilai nilai luhur, ajaran dan falsafah PSHT,” paparnya

Ujian fisik dan mental merupakan bagian penilaian kemampuan teknik dan ketepatan dalam gerakan.Tes Senam Toya dan Belati, guna menguji keterampilan dalam senjata bela diri tradisional. Sambung Persaudaraan, simbol penyatuan hati dan semangat dalam persaudaraan sejati.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dalam membentuk karakter dan jiwa persaudaraan para calon warga. Tidak hanya menguji fisik, tetapi juga mental, spiritual, dan pemahaman akan ajaran luhur PSHT. Kita ingin setiap warga yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga memiliki budi pekerti dan jiwa yang luhur,” ungkapnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan beberapa hewan Qurban (Kambing ) kepada lingkungan sekitar Padepokan PSHT Cabang Kota Blitar di terima perwakilan yakni Agung Setyo Tri Wahyono sebagai Ketua RT 01 RW 02 Lingkungan Ngegong, Kota Blitar.

Terakhir, Sebagai penutup kegiatan tes calon warga baru 2026 yang menggambarkan kebersamaan dan semangat juang calon warga baru di lanjutkan dengan Long March Rute mengelilingi jalan sekitar padepokan PSHT Cabang Kota Blitar dengan tertib, penuh semangat, dan diwarnai semangat persaudaraan dari seluruh Pengurus Cabang, Pelatih Cabang, dan para pendekar PSHT yang turut hadir dan pembimbing sampai selesainya kegiatan Long March.(Laila)

Blitar Pemkab

Pemkab Blitar Gandeng CV Lang Buana Sukseskan Program Strategis Nasional Swasembada Gula Dalam Tebu Perdana 2026

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar menggandeng kerjasama dengan CV Lang Buana dengan Program  Strategis Nasional (PSN) dalam Swasembada Gula Nasional memulai penanaman tebu perdana Program Bongkar Ratoon Tahun 2026.

Kegiatan penanaman tebu Varietas unggul bersertifikat di lahan milik Koperasi Karyawan Perkebunan Gambar, Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Senin (25/5/2026) dilaksanakan secara langsung oleh Bupati Blitar Drs Rijanto bersama Direktur CV Lang Buana yakni Bambang Setyawan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung program nasional peningkatan produktivitas gula dan swasembada pangan nasional melalui revitalisasi peremajaan  tanaman tebu.

Hadir langsung Bupati Blitar, Drs Rijanto didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar Setiyana dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar Agus Zaenal.

Penanaman perdana dilakukan secara simbolis menggunakan benih tebu dari Pengembangan Kebun Benih Dasar (KBD) Varietas  Unggul Bersertifikat yang disediakan oleh CV Lang Buana.

Penggunaan pilihan benih tebu Varietas unggul bersertifikat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tanaman serta produktivitas hasil panen petani tebu di Kabupaten Blitar.

Usai prosesi penanaman tebu secara simbolis, Bupati Rijanto menyampaikan, Kabupaten Blitar memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan tebu, baik di wilayah Blitar utara maupun selatan. Secara capaian, Kabupaten Blitar pada tahun kemarin menjadi modal optimisme untuk memenuhi target kebutuhan bahan baku gula pada 2026.

“Untuk tanaman tebu, Blitar memiliki potensi yang luar biasa, baik wilayah Blitar selatan maupun utara. Apalagi tahun 2025 kemarin, kita menjadi yang tertinggi se – wilayah Jawa Timur dalam merealisasikan pemenuhan target bahan baku,” jelasnya.

Lanjut, Rijanto menyampaikan, pada tahun 2026 ini Kabupaten Blitar mendapatkan target penanaman tebu seluas 5.600 hektare  dan ditambah 500 hektare untuk pengembangan. Sementara tahap awal pelaksanaan program ini mencapai sekitar 2.300 hektare lahan yang telah mulai digarap.

“Dari penanaman tebu perdana ini, kita berharap akan terus bertambah, untuk memenuhi target, kalau bisa melebihi target yang di tentukan,” paparnya.

Program Bongkar Ratoon sendiri merupakan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional melalui peremajaan tanaman. Dalam sistem ratoon, tanaman tebu yang telah dipanen akan tumbuh kembali dari sisa batang lama.

Namun, produktivitas tanaman biasanya menurun setelah beberapa kali panen. Karena itu, dilakukan “bongkar ratoon” atau pembongkaran tanaman lama dan diganti dengan bibit baru yang lebih unggul agar hasil panen meningkat dan kualitas tebu tetap terjaga.

Dengan dorongan Pemerintah pusat program tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, khususnya dalam meningkatkan produksi gula domestik agar mampu menekan ketergantungan pada impor.

Terpisah, Direktur CV Lang Buana Bambang Setyawan menyampaikan, kebutuhan benih tebu Varietas unggul bersertifikat di Kabupaten Blitar cukup besar dan terus meningkat seiring dengan perluasan program bongkar ratoon.

Sementara itu, Perusahaan CV Lang Buana saat ini telah memiliki sekitar 250 hektare kebun benih dengan Varietas unggul, yang nantinya mampu memenuhi kebutuhan tanam untuk sekitar 1.500 hingga 2.000 hektare lahan.

“Karena penanamannya tidak dilakukan secara serentak, kami juga sudah menyiapkan tambahan sekitar 140 hektare kebun benih baru. Maka kami membuat kebun KBD setiap bulan agar kebutuhan petani tetap tercukupi dan kualitas benih tetap terjaga,” jelasnya.

Selain memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik, benih dari kebun KBD juga lebih tahan terhadap serangan penyakit dan mampu menghasilkan rendemen gula yang lebih tinggi.

“Kami ingin petani tidak hanya mengejar luas tanam, tetapi juga kualitas hasil panennya. Kalau bibitnya berkualitas bagus dan pola tanamnya tepat, produktivitasnya juga bisa meningkat signifikan. Ini yang terus kami dorong bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.

Terakhir, sekedar diketahui, Kepala DKPP Setiyana juga  menambahkan, Pemkab Blitar juga tengah menyiapkan sejumlah lahan strategis di wilayah Kabupaten Blitar selatan untuk mendukung perluasan area pemenuhan lahan tebu.

Ke depan kami juga memperkuat pendampingan kepada petani, mulai dari pola tanam, pemupukan, hingga pengendalian hama agar hasilnya yang. diperoleh petani benar-benar bisa maksimal.(Laila)

Blitar Nasional

Janji Hak Insentif PIC Sejumlah Sekolah Mitra SPPG Mojorejo 01 Di Wates Keluhkan Tak Kunjung Cair

BLITAR -(deklarasinews.com)– Sejumlah lembaga sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Mojorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, menyampaikan belum cairnya insentif PIC dari pihak pengelola dapur SPPG Mojorejo 01 masih di janjikan. Hingga kini, hak yang seharusnya diterima oleh penanggung jawab masing-masing lembaga disebut belum juga diberikan, meski kerja sama telah berjalan selama beberapa periode.

Informasi yang dihimpun pada Selasa (19/05/2026) menyebutkan, insentif sebesar Rp200 ribu per periode dijanjikan kepada tiap lembaga sekolah penerima manfaat yang terlibat dalam kerja sama distribusi dan pendampingan program MBG. Namun, hingga memasuki periode ketujuh, insentif pembayaran PIC tersebut belum juga diterima.

Kondisi itu mulai memunculkan kekecewaan di kalangan pihak sekolah. Pasalnya, insentif PIC tersebut dinilai sebagai bentuk penghargaan atas keterlibatan lembaga dalam mendukung kelancaran program yang dijalankan bersama pihak dapur SPPG Mojorejo 01.

Salah satu perwakilan lembaga sekolah yang enggan disebut namanya mengaku, selama ini pihaknya tetap menjalankan tanggung jawab dan membantu pelaksanaan program sesuai arahan. Akan tetapi, hak yang dijanjikan belum kunjung diterima tanpa adanya kepastian waktu pencairan.

“Kami tetap menjalankan tugas dan mendukung program dengan baik. Tapi sampai sekarang insentif PIC yang dijanjikan belum cair juga, kalau dihitung sudah  periode yang ke tujuh,” ujarnya.

Menurutnya, nominal tersebut memang tidak terlalu besar, namun kepastian dan komitmen pembayaran menjadi hal penting agar kerja sama tetap berjalan baik dan profesional. Apalagi, beberapa sekolah sudah berulang kali menanyakan pencairan tersebut kepada pihak terkait.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah penanggung jawab lembaga lain di wilayah Mojorejo. Mereka berharap pihak kepala pengelola SPPG Mojorejo 01 segera memberikan kejelasan terkait keterlambatan pembayaran insentif tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Yang kami harapkan sebenarnya bukan hanya nominalnya, tetapi kejelasan dan tanggung jawabnya. Karena ini menyangkut kesepakatan awal,” ungkap salah satu penanggung jawab sekolah lainnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari pihak kepala pengelola dapur SPPG Mojorejo 01, terkait alasan belum dicairkannya insentif kepada sejumlah lembaga sekolah tersebut.

Selain itu, mereka meminta adanya kepastian pembayaran terhadap hak yang dinilai sudah seharusnya diterima sejak beberapa periode lalu.(Laila)

Blitar Politik

Melalui Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Pastikan Polemik KDKMP Di SDN Tegalrejo 01 Selesai

BLITAR -(deklarasinews.com)- Melalui Rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar polemik rencana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di area SDN Tegalrejo 01, Kecamatan Selopuro, di ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar di pastikan selesai  pada Jumat (08/05/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, mengatakan seluruh pihak dipertemukan untuk mencari solusi bersama, mulai dari pemerintah desa, BPD, komite sekolah, PGRI, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan hingga pihak sekolah.

Menurut Sugeng, pembangunan KDKMP harus mengikuti aturan dan juknis yang berlaku. Dalam aturan tersebut disebutkan lahan pendidikan aktif, ruang terbuka hijau, tempat ibadah, sawah hingga lahan konflik tidak boleh digunakan.

“Masalah di SD Tegalrejo ini ada dua klausul yang masuk, sekolah masih aktif digunakan kemudian wali murid juga tidak sepakat. Sehingga itu kita anggap sebagai sebuah konflik,” ungkap Sugeng.

Ketua Komisi IV Sugeng Suroso menyampaikan bahwa, berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Komisi IV meminta seluruh pihak melakukan cooling down sementara, karena bangunan sekolah masih digunakan dan target minimal pembangunan KDKMP di Kabupaten Blitar hampir terpenuhi.

“Alhamdulillah hari ini clear, tidak ada masalah untuk Tegalrejo. Untuk sementara ini permasalahan selesai,” tandasnya .

Sugeng mengatakan, rencana mendirikan gerai KDMP di lahan SDN Tegalrejo 1 bertentangan dengan petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Menurut dia, gerai KDMP tidak boleh didirikan di lahan sekolah, lahan pertanian, area ruang terbuka hijau, tempat ibadah, maupun lahan sengketa.

Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat hari ini dengan seluruh pemangku kepentingan, selain juga Pemerintah Desa Tegalrejo menolak rencana pembangunan gerai KDMP di lahan SDN Tegalrejo 1 tersebut,” tandas Sugeng Suroso.

Sugeng Suroso juga meluruskan anggapan bahwa, lahan bekas SDN Tegalrejo 02 merupakan lahan kosong karena telah merger dengan SDN Tegalrejo 01. Merger bukan hanya menggabungkan siswa, tetapi juga aset pendidikan, agar siswa memiliki ruang belajar dan aktivitas yang lebih luas.

“Anak-anak yang bersekolah itu butuh lahan bermain, olahraga, pramuka, upacara dan kegiatan lainnya, bukan hanya ruangan belajar saja. Mohon semua pihak bijaksana dalam mengambil keputusan dan sikap. Jadi aset itu tetap menjadi bagian dari SDN Tegalrejo 01,” pungkasnya.(Laila)

 

Blitar Politik

Polemik Kades PAW Kades Jambewangi Selopuro Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Minta Diselesaikan Secara Humanis

BLITAR -(deklarasinews.com)- Polemik PAW Kades Jambewangi Kecamatan  Selopuro Komisi I DPRD Kabupaten Blitar meminta seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi polemik pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) . Hal itu disampaikan  dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi I Gedung DPRD Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Jumat (08/05/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, dan dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Bagian Hukum, Camat Selopuro, Penjabat Kepala Desa Jambewangi, Lembaga BPD Desa Jambewangi, Panitia Pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu, hingga pihak pemohon hearing.

Forum ini digelar sebagai upaya DPRD Kabupaten Blitar untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang muncul dalam tahapan pendaftaran calon kepala desa antar waktu di Desa Jambewangi. Dalam rapat itu, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan pandangan terkait persoalan yang terjadi.

Komisi I DPRD Kabupaten Blitar kemudian mendalami berbagai keterangan guna memperoleh pemahaman utuh terhadap pokok persoalan sekaligus mencari solusi terbaik melalui koordinasi bersama.

Salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Mujib SM menyampaikan dalam pandangannya bahwa, selama ini memang kita lihat penyelesaian masalah ini sudah pada koridor aturan-aturan yang kita pakai, akan tetapi kalau tafsir itu didasarkan pada rasa suka dan tidak suka, ini akan sulit untuk di terjemahkan, dan sulit mencari keputusan yang tepat.

“Namun, apakah  proses ini sudah berjalan dengan baik atau belum saya rasa itu saja yang harus di musyawarahkan,” ungkap Mujib.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan bahwa, pihak Legislatif hadir untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan secara transparan, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Komisi I DPRD Kabupaten Blitar berharap seluruh tahapan pendaftaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Jambewangi dapat dilaksanakan secara tertib, adil, dan sesuai regulasi. DPRD juga mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan musyawarah demi menjaga kondusivitas masyarakat,” ujarnya.

Nugroho Bayu Laksono juga menyampaikan bahwa, kondusivitas di tengah masyarakat harus tetap dijaga agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. DPRD Kabupaten Blitar juga berharap seluruh pihak dapat menghormati proses yang sedang berjalan.

“Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Kabupaten Blitar berharap tercipta kesepahaman bersama sehingga proses pemerintahan desa dan tahapan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Jambewangi dapat berjalan lancar dan sesuai aturan,” pungkasnya.(Laila).