Kategori: Blitar

Blitar Politik

Anggaran ADD 2026 Menyusut Empat Organisasi Desa Di Kabupaten Blitar Suarakan Aspirasi Ke DPRD

BLITAR -(deklarasinews.com)- Anggaran ADD 2026 menyusut Wakil Ketua PKDI Kab Blitar Tugas Nanggolo Yudi Deli Prasetiono ( Bagas ) Saat Hearing Dengan DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan Penurunan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2026 memantik kegelisahan di seluruh tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Blitar.

Merespons kondisi tersebut, empat organisasi desa di Kabupaten Blitar menggelar hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dan Pemerintah Daerah yang di hadiri oleh Dinas DPMD dan BPKAD Kabupaten Blitar pada Senin (12/01/2026) di ruang kerja DPRD setempat.

Empat organisasi tersebut yakni Dewan Pimpinan Cabang Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Blitar, Forum Sekretaris Desa Indonesia (FORSEKDESI) Kabupaten Blitar serta Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar.

Demikian diungkapkan wakil Ketua PKDI Kabupaten Blitar yakni, Bagas Nanggolo Yudo Dili Prasetiyono saat Hearing menyampaikan, Hearing ini menjadi wadah penyampaian aspirasi atas menurunnya pagu Dana Desa (DD) dan ADD 2026 yang dinilai menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menjelaskan dengan menyusutnya ADD dan DD tahun anggaran 2026 berdampak langsung pada roda pemerintahan desa. Menurutnya, semua desa telah melakukan simulasi penggunaan anggaran berdasarkan pagu terbaru sebagai dasar penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2026.

Lanjut, Ia juga menyarankan, bahwa pemerintah desa tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014, khususnya Pasal 100, namun hasil simulasi menunjukkan realita dalam pelaksanaannya cukup berat.

“Dengan menurunnya pagu ADD maupun DD 2026,  hampir seluruh pos anggaran desa mengalami penyusutan. Bahkan di beberapa desa, anggaran untuk kegiatan kemasyarakatan terpaksa dihilangkan,” paparnya.

Ia juga menegaskan, Anggaran  ADD maupun DD merupakan tulang punggung penyelenggaraan roda  pemerintahan desa yang mencakup lima bidang utama. Mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penanganan kedaruratan bencana.

Dalam kegiatan tersebut, keempat organisasi desa secara tegas sepakat menyampaikan tuntutan supaya besaran Anggaran ADD Tahun 2026 dikembalikan seperti  tahun sebelumnya, atau setidaknya disamakan dengan tahun 2025. Hal itu dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pelayanan publik di desa.

Alokasi anggaran ADD  juga digunakan membiayai berbagai kebutuhan mendasar desa, seperti penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, tunjangan BPD, honor RT/RW, iuran BPJS, operasional kantor desa, hingga dukungan bagi kegiatan lembaga desa seperti TP PKK dan LPMD.

“Perjuangan ini bukan hanya soal kesejahteraan kepala desa, perangkat, atau BPD. Ini adalah ikhtiar menjaga keberlangsungan desa secara utuh. Yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat desa tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Sementara dalam hearing tersebut, DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat mengambil keputusan langsung, karena Legislatif bukan pada posisi penentu kebijakan anggaran. DPRD Kabupaten Blitar berencana mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan kajian ulang terhadap APBD 2026 yang telah disahkan.

Terakhir, terkait Dana Desa (DD)  yang bersumber dari anggaran  pemerintah pusat, Ia mengakui ruang gerak daerah sangat terbatas. “Untuk Dana Desa (DD) kebijakannya ada pusat. Kita hanya bisa berharap dan berdoa, semoga regulasi yang ada tidak semakin menyulitkan memberatkan pemerintah desa,” pungkas Rudi P. (Laila)

Blitar Hukum & Kriminal Pemkab

PUPR Kabupaten Blitar Gandeng Kejaksaan Perkuat Tata Kelola Proyek Infrastruktur 2025

BLITAR -(deklarasinews.com)- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Blitar mendorong para pekerja Kontruksi Proyek Infrastruktur Tepat Waktu, terutama menjaga Kualitas Mutu Tetap Terjaga dan bisa bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Blitar.

Dinas PUPR Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Penguatan Kerjasama (Bidang Bina Marga) dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar di Aula Dinas PUPR pada Kamis (11/12/2025) siang  dalam Mendorong Tata Kelola Proyek Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang terdiri dari pelaksana proyek, konsultan pengawas maupun konsultan perencana, serta sejumlah pejabat PUPR. Narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar juga turut hadir memberikan pembinaan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin, S. STP. M.Si, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sekaligus penguatan komitmen bersama agar seluruh proyek berjalan sesuai target.

Lanjut, Ia menekankan pentingnya kedisiplinan waktu dan pengawasan mutu agar hasil pembangunan proyek benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Hari ini kami bersilaturahmi dengan pelaksana dan konsultan untuk evaluasi kegiatan 2025 sambil mengidentifikasi mana saja yang perlu intervensi khusus. Kami juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan supaya menjadi perhatian dan motivasi, mengingat waktu pelaksanaan semakin mepet,” jelasnya.

Sementara itu, Yoyok Junaidi, Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, bahwa Kejaksaan memiliki peran memberikan pendampingan dan masukan, agar proyek berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas dan kuantitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami hadir sebagai tindak lanjut MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah. Tujuannya agar berbagai kegiatan di Dinas PUPR dapat berjalan sesuai aturan, bermanfaat bagi masyarakat, dan bebas dari potensi masalah hukum,” paparnya.

Peserta kegiatan tersebut juga memberikan apresiasi, salah satunya Heru, perwakilan pelaksana kegiatan. Ia menyebut bahwa pembinaan ini memberi pencerahan bagi para kontraktor agar lebih fokus menjalankan pekerjaan sesuai kontrak.

“Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin paham pentingnya ketepatan waktu dan mutu pekerjaan. Mau tidak mau, pekerjaan di lapangan harus selesai sesuai schedule dan hasilnya benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.(Laila)

Blitar Pemkab

Kemedikdasmen RI Berharap Program Revitalisasi Pendidikan Wajib Transparan Sesuai Aturan

BLITAR -(deklarasinews.com)- Kemendikdasmen RI tahun anggaran 2025 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar  dalam menjaga kewaspadaan kebocoran anggaran tahun 2025 mengadakan kegiatan Pendampingan Hukum kepada Kepala Sekolah sebagai penerima program revitalisasi sekolah di lingkungan Kabupaten Blitar pada Kamis (13/10/2025) siang.

Acara tersebut secara langsung dihadiri Konsultan Tenaga Ahli Hukum dan Lawyer dari Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI yakni, Saiful Anam sebagai narasumber, dengan mengambil tema “Pendampingan adalah Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Hukum pada pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut Saiful Anam menekankan, program revitalisasi sekolah ini, harus transparan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan serta pedoman teknis pelaksanaan.

“Program Revitalisasi merupakan Program Strategis Nasional, pelaksanaannya harus transparan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta buku pedoman petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan,” paparnya.

Lanjutnya, dalam pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah harus waspada terhadap penipuan oleh oknum siapapun yang mengatasnamakan

Kemendikdasmen RI dalam Program Revitalisasi Sekolah.

“Seluruh Kegiatan Kemendikdasmen dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan tanpa pungutan apapun.

Kemendikdasmen tidak pernah meminta atau memungut biaya dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan, Sekolah, Guru, maupun Masyarakat dalam pelaksanaan program revitalisasi ataupun program resmi lainnya,” jelas Saiful Anam

Ia juga menambahkan, Program revitalisasi sekolah semua transparan, jangan takut kepada pihak-pihak siapapun yang dengan sengaja memanfaatkan keuntungan program ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pada acara yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah penerima program revitalisasi sekolah tersebut, Saiful Anam juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan pelibatan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan swakelola program revitalisasi ini.

“Kami menghimbau, khususnya para kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk, tidak menanggapi atau melayani permintaan berupa apapun yang mengatasnamakan Kemendikdasmen. Kami juga  memastikan informasi resmi hanya melalui kanal resmi Kemendikdasmen, seperti situs web dan media sosial resmi serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila menemukan indikasi penipuan atau permintaan uang yang mengatasnamakan Kemendikdasmen,” tegas Saiful Anam.

Program revitalisasi pendidikan di Kabupaten Blitar diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Ia juga menegaskan tidak perlu takut dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Wartawan, pihak sekolah harus welcome menjelaskan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang telah dijalankan.

“Jika ada wartawan atau LSM jangan diusir, dipersilahkan dikonfirmasi darimana dan keperluannya apa, jika menanyakan program harus dijelaskan bahwa telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan buku pedoman pelaksanaan,” pungkasnya.

Selain itu Saiful Anam juga menegaskan program revitalisasi adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintahan presiden Prabowo Subianto dalam upaya membangun pendidikan berkualitas untuk semua. Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya program revitalisasi pendidikan.

Terakhir, Acara tersebut sebagian besar diikuti penerima program revitalisasi pendidikan baik Paud, SD dan SMP. Sebagian besar Kepala Sekolah berharap program revitalisasi dapat dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi keberlangsungan dan pembangunan pendidikan di daerah. Pihak sekolah juga berharap pada tahun berikutnya menu revitalisasi dapat diperluas bagi pembangunan ruang guru, pagar, paving, serta tempat ibadah, aula hingga mobil operasional sekolah. (Laila)

Blitar Olahraga

Semangat CFD SH Terate Cabang Kota Blitar Dalam GEMAS Kota Blitar

BLITAR KOTA -(deklarasinews.com)- Semangat Car Free Day (CFD) di Kota Blitar bernama “Blitar GEMAS” (Gerakan Minggu Sehat) pada Minggu pagi, dari pukul 06.00 s/d selesai, utamanya kebersamaan dan kepedulian terhadap kesehatan ditunjukkan oleh warga bersama ratusan siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) atau SH Terate Cabang Kota Blitar, Pusat Madiun.

Mereka bersatu mengikuti kegiatan Car Free Day (CFD) masyarakat Kota Blitar yang di gelar rutin oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin dalam acara berpusat di Kota Blitar, pada Minggu 02 November 2025 pagi.

Ratusan warga dan siswa anggota SH Terate Cabang Kota Blitar yang dikenal dengan disiplin bela dirinya itu langsung ke lokasi dengan tertib mengikuti jalanya kegiatan CFD hingga selesai.

Sementara itu, ketua Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Kota Blitar yakni, Miskan Hadi Prasetyo ST melalui pengurus SH Terate Cabang Kota Blitar, yakni kang mas Andika mengatakan, kalau aksi sosial yang di ikuti hari ini dalam Car Free Day (CFD) ini merupakan wujud nyata pengabdian organisasinya dalam menjaga kerukunan kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai persaudaraan yang kami junjung tinggi. Kami ingin menanamkan rasa kepedulian sosial, bukan hanya antar anggota, tetapi juga kepada lingkungan sekitar di mana kami berada. Melalui kebersamaan dan bermasyarakat, aksi nyata inilah karakter peduli tersebut dibentuk, walau kadang tingkat emosi anak anak muda kurang terkendali” ujar kang mas Andika

Dilain sisi, Kehadiran para siswa dan warga SH Terate dalam kegiatan ini mendapat sambutan dan apresiasi yang hangat dari tokoh masyarakat setempat. Davit satu tokoh masyarakat kota Blitar, menyatakan kegembiraannya atas partisipasi aktif para pemuda tersebut.

“Kehadiran para siswa dan warga SH Terate Kota Blitar sangat berarti membaur dan bersatu dengan warga dalam bermasyarakat. Para generasi muda adalah urat nadi kehidupan masa depan bangsa kita. Menjaganya adalah kewajiban bersama, semoga kegiatan positif seperti ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa terus berlanjut dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya,” pungkasnya. (Laila)

Blitar Daerah

IPSI Kota Blitar Hadiri Apel Kesiagaan Dan Deklarasi Damai

BLITAR KOTA -(deklarasinews.com)– Ketua IPSI Kota Blitar Miskan Hadi Prasetyo, S.T bersama 7 Perguruan silat di Kota Blitar Ikut Mamayu Hayuning Bawana, guna mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, damai, berintegritas dalam rangka Apel Kesiapsiagaan dan Deklarasi Damai jaga Kota Blitar.

Hadir dalam kegiatan Apel  tersebut, Ketua IPSI Kota Blitar yakni, Miskan Hadi Prasetyo yang juga sebagai Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Blitar beserta jajaran pengurus cabang, tim Humas, pengurus komisariat, pengurus ranting, pengurus Rayon beserta siswa dan warga SH Terate se cabang Kota Blitar, TNI, Polri, Mahasiswa juga dari semua Ormas Kota Blitar.

Usai apel kegiatan tersebut, Ketua IPSI Kota Blitar yakni, Miskan Hadi Prasetyo, S.T di temui awak media ini menyampaikan, bahwa IPSI Kota Blitar dan Organisasi di bawah naungan IPSI mendukung sepenuhnya Apel Kesiapsiagaan dan Deklarasi Damai untuk menjaga keamanan dan kondusifitas Kota Blitar dari orang orang yang tidak bertanggung jawab.

“Intinya, Kami IPSI Kota Blitar dan Organisasi pencak silat di bawah naungan IPSI siap menghadapi dan melawan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat kekacauan di kota Blitar,” tegas Ketua IPSI.

IPSI Kota Blitar siap dan sepakat dengan adanya kegiatan Apel Kesiapsiagaan dan Deklarasi Damai untuk menjaga kondusifitas Kota Blitar ini bersama semua elemen masyarakat Kota Blitar.

“Sudah menjadi kewajiban kami, sebagai warga negara termasuk warga masyarakat  Kota Blitar untuk turut membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kota Blitar,” jelasnya.

Terakhir Ia berharap,  semua masyarakat warga Kota Blitar bersama sama menciptakan situasi yang aman dan damai.

Dengan kepemimpinan walikota Blitar yakni, Syauqul Muhibbin  kita dukung dan jaga kota Blitar agar tetap kondusif, perekonomian semakin meningkat dan masyarakatnya lebih sejahtera. Mari kita lawan dan hadapi orang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengacau di Kota Blitar.(Laila)

Blitar PemKot

Kenang Jasa Pahlawan, Ratusan Warga Ngrebo Kota Blitar Gelar Upacara HUT Ke – 80 RI

BLITAR KOTA -(deklarasinews.com)- Ratusan Warga di Lingkungan Ngrebo, Kelurahan Gedog, Kota Blitar, mengenang jasa para pahlawan dalam Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia

berlangsung dengan cara yang unik dan penuh makna. Warga RW 5 dan RW 6 menggelar upacara bendera di tengah jalan lingkungan setempat pada Minggu (17/08/2025).

Meski sederhana, upacara yang diikuti ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berjalan khidmat. Jalan lingkungan sengaja ditutup sementara untuk memberi ruang bagi masyarakat mengikuti jalannya upacara. Bendera Merah Putih berkibar gagah, sementara peserta berdiri rapi dan penuh semangat menyanyikan lagu kebangsaan.

Syarifudin Ahmad, penggerak pemuda sekaligus pengurus LPMK Ngrebo, menuturkan, bahwa kegiatan ini digagas untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Dengan upacara ini kita bisa kompak dan bersatu mengisi kemerdekaan secara terarah, supaya masyarakat juga mengerti makna kemerdekaan dan bisa lebih  sejahtera,” ujarnya.

Syarifudin juga menambahkan, keberlangsungan kegiatan ini sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan pemangku wilayah.

“Harapannya kegiatan baik ini bisa kita lestarikan setiap tahun. Dengan adanya kegiatan ini, kami ingin menjaga kekompakan masyarakat mulai dari yang muda hingga anak-anak agar membangun Lingkungan Ngrebo menjadi lebih baik,” jelasnya

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke – 80 RI di Ngrebo tak berhenti pada upacara bendera. Warga bersama-sama menggelar tabur bunga di makam Pahlawan Suryat, salah satu pejuang kemerdekaan yang dimakamkan di lingkungan tersebut. Tabur bunga ini menjadi bentuk penghormatan generasi sekarang kepada jasa para pahlawan kemerdekaan.

Sementara itu, masyarakat juga mengadakan jalan sehat yang melibatkan pemuda dan anak-anak. Mereka bahkan diberi kesempatan menampilkan kreativitasnya melalui pertunjukan kecil yang disiapkan khusus untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan.

Demikian juga di ungkapkan Ketua RW 5 Lingkungan Ngrebo yakni, Prawoto S menyampaikan apresiasinya atas antusias warga dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan kemerdekaan ini bukan hanya seremonial, melainkan juga sarana mempererat ikatan sosial kemasyarakatan.

“Semangat gotong royong dan kekompakan yang ditunjukkan warga hari ini menjadi wujud nyata pengamalan nilai kemerdekaan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, sehingga kerukunan antar warga semakin kuat dan lingkungan kita semakin maju,” pungkasnya. (Laila)

Advertorial Blitar

Tekan Kebocoran PAD, Pemkab Blitar Luncurkan Sistem Pos Pengawasan Armada Tambang

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terapkan Pos Pengawasan Armada Pengangkut bahan Tambang mulai tanggal 1 Juli 2025, menerapkan  aturan baru tata kelola Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Langkah ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Blitar  dalam mengoptimalkan  PAD,  sekaligus mencegah  potensi kebocoran.

Sementara itu kepala Bapenda Kabupaten Blitar Asmaning Ayu di temui awak media menyampaikan, Tujuan penerapan Tata Kelola Pemungutan MBLB ini adalah

mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan transparansi pelaporan oleh wajib pajak.

“Memberikan pengawasan terhadap usaha pertambangan ini,  agar pertambangan legal dapat terdata dan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah Kabupaten Blitar,” terang Ayu.

Lanjut Ia menjelaskan, Dalam pelaksanaannya, truk yang  mengangkut hasil tambang baik itu pasir atau yang lain harus  membawa Surat Tanda Pengambilan (STP) saat melewati pos pengawasan MBLB.

“STP ini merupakan  tanda bukti  bahwa material yang diangkut berasal dari lokasi pengambilan yang telah membayar  pajak. Walaupun pajak MBLB bersifat  self assessment dalam pelaporannya, namun akan dilakukan  pengawasan terus di lapangan terhadap pelaporannya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, Hal tersebut disebabkan karena selama ini pelaporan wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. sehingga Realisasi pajak MBLB kabupaten Blitar sangat kecil, sehingga jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut perlu suatu perubahan sistem dalam pengelolaan pajak MBLB.

“Saat ini telah didirikan 10 pos pengawasan MBLB dimana sembilan pos ditempatkan di wilayah utara Kabupaten Blitar,  dengan  komoditi MBLB pasir dan batu (sirtu). Sedangkan  satu pos  berada di wilayah selatan untuk mengawasi komoditas lain seperti clay, bentonit, dan andesit. Paparnya.

Dengan sistem menggunakan pos pengawasan MBLB ini, pemerintah Kabupaten Blitar bisa mengkonfirmasi langsung volume material yang diambil dari lokasi aktivitas tambang.

Terakhir “Dalam hal ini, Pemkab Blitar juga menjalin komitmen bersama antar stakeholder untuk mendukung kesuksesan  kebijakan ini. Diharapkan dengan adanya  pengawasan pajak MBLB ini akan tercipta sistem yang transparan, sehingga optimalisasi pajak  dari sektor pertambangan bisa memberi kontribusi besar  bagi pembangunan daerah  Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (Laila).

Advertorial Blitar

Lolos Verifikasi Lomba Desa Tingkat Mandiri Prov Jatim Pemdes Tuliskriyo Terima Kunjungan Tim Penilai

BLITAR -(deklarasinews.com)- Lolos verifikasi administrasi Lomba Desa Mandiri Tingkat Provinsi Jawa Timur, hari ini Pemerintah Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar menerima kunjungan Tim Verifikasi Penilai Lapangan dari Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengikuti Lomba Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Mandiri Tahun 2025, Selasa (27/05/2025).

Kunjungan verifikasi Tim Berseri ini merupakan bagian dari tahapan penilaian lapangan yang menentukan apakah Desa Tuliskriyo layak menyandang predikat desa Mandiri dalam aspek kebersihan lingkungan.

Kegiatan ini dihadiri oleh tim penilai dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yakni Mubayyinatuth Thohiroh, ST dan Risnani Pudji Rahayu, S.Agr, didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Achmad Cholik. Turut hadir pula perangkat desa, para kader lingkungan, serta perwakilan RT dan RW se-Desa Tuliskriyo.

Tim Verifikasi, Mubayyinatuth Thohiroh di temui media ini menjelaskan, bahwa penilaian desa berseri tingkat mandiri mencakup beberapa indikator penting.

“Kami menilai mulai dari kelembagaan lingkungan, pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, program kader lingkungan, hingga konservasi air dan energi,” paparnya.

Saat tim verifikasi Lomba Desa Mandiri Tingkat Provinsi Jawa Timur cek di lokasi kegiatan

Lanjut Ia menekankan, keberhasilan sebuah desa dalam menjaga lingkungan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat serta kelembagaan yang ada di desa itu.

“Kunci keberhasilan dan keberlanjutan program ini adalah konsistensi. Masyarakat harus terus diajak untuk sadar dan peran aktif dalam menjaga lingkungan masing masing,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, Achmad Cholik, menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi desa-desa yang berpartisipasi dalam lomba ini. Ia juga mengapresiasi semangat desa Tuliskriyo dalam mencapai status desa mandiri.

“Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras kepala desa, dukungan masyarakat, dan kelembagaan yang aktif dalam menjaga dan memperoleh keberhasilan” tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Tuliskriyo, Mashuriono SH menyampaikan, lomba desa Mandiri ini menjadi momentum tersendiri untuk memperkuat kesadaran masyarakat di tingkat lingkungan masing masing.

“Kami ingin menciptakan lingkungan yang layak huni, tertib, dan humanis. Harapan kami, Desa Tuliskriyo bisa menjadi contoh desa Mandiri Berseri, tidak hanya dalam aspek kebersihan lingkungan saja, tapi juga secara menyeluruh, baik di ekonomi maupun budayanya,” ujarnya.

Terakhir, “Kami menargetkan pada tahun 2026, desa Tuliskriyo bisa menjadi Desa Pro Clean, desa yang benar-benar bersih, sehat, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun kami optimistis, dengan partisipasi dan kerjasama semua pihak, desa bisa mewujudkan target jangka panjang. ” pungkasnya.(Laila)

Blitar Pemkab

Tradisi Ritual Bersih Desa Plumpungrejo Dengan Gelar Wayang Kulit

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dalam upaya dan  melestarikan budaya Jawa sekaligus menjaga tradisi dan kearifan lokal, Pemerintah Desa Plumpungrejo menggelar pementasan wayang kulit semalam suntuk dalam rangka bersih desa dan menghormati para leluhur desa pada Sabtu (10/05/2025) malam.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Plumpungrejo yakni, Subakat dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Plumpungrejo yang telah mendukung terselenggaranya acara bersih desa. Ia berharap pementasan wayang kulit ini bisa membawa  bagi masyarakat Plumpungrejo.

“Tradisi pagelaran Wayang Kulit dalam acara bersih desa ini, rutin kami gelar tiap tahun. Menjaga budaya warisan leluhur merupakan kewajiban, agar tetap hidup di tengah masyarakat, terutama bagi generasi muda penerus bangsa” ucapnya

Selain menampilkan pelawak legendaris yakni, Gareng dari Kota Salatiga juga menyajikan pagelaran wayang kulit tersebut menampilkan dalang kondang, Ki Endro Winarso, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar.

Ia menambahkan, dalam pementasan tersebut, Ki Endro membawakan lakon klasik “Dewa Ruci”, sebuah cerita penuh nilai moral dan spiritual yang sarat dengan tuntunan kehidupan di tengah masyarakat.

“Semoga dengan pelaksanaan ritual tradisi bersih desa ini menjadikan desa Plumpungrejo selalu guyub rukun, Gemah Ripah Loh Jinawi,” jelasnya.

Sekedar diketahui, Subakat juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya kepada Bupati Blitar yang telah mendukung pembangunan infrastruktur di wilayahnya

Ia menyebut, pembangunan yang sangat dirasakan manfaatnya adalah jembatan penghubung antara Dusun Precet dengan Desa Plumpungrejo. Salah satu pembangunan jembatan penghubung, terutama bagi warga dusun Precet, menuju Kantor Desa Plumpungrejo.

Terakhir, Drs. Mikhael Hankam Indoro, M.Si, hadir mewakili Bupati Blitar dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Desa Plumpungrejo juga peran aktif masyarakat dalam melestarikan budaya daerah. Ia menilai pementasan wayang kulit ini bukan hanya hiburan semata, tetapi juga sarana edukatif yang memiliki nilai luhur dalam menata kehidupan sehari-hari. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Blitar, Mujib dari fraksi partai Gerindra Dapil I, serta Camat Kademangan, Yudo Ismayanto juga kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kademangan juga turut menyaksikan Gareng pelawak legendaris dan pagelaran wayang kulit tersebut.( Laila)

Blitar Daerah

TG Dukung Penuh Pengukuhan PKDI Kabupaten Blitar

BLITAR -(deklarasinews.com)- Sebagai tokoh muda asal Blitar yakni, Tomi Gandhi Sasongko ketika di hubungi media ini pada Kamis (08/05/2025) sedang berada di Jakarta, terkait Pengukuhan PKDI menyatakan sikap, mendukung penuh terkait Pengukuhan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar.

“Secara penuh Kami mendukung pengukuhan dan pelantikan PKDI Kabupaten Blitar. Dengan lembaga tersebut, hubungan daerah bisa terjalin sinergi antara pusat dan daerah secara harmonis hingga ahir” papar Tomi Gandhi.

Lanjut, Tomi juga menambahkan, sudah waktunya hubungan antara pemerintah Pusat, Provinsi dengan Daerah terintegrasi.

“Semoga dengan Pengukuhan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar ini, bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat serta bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Blitar,” pungkas Tomi Gandhi Sasongko tokoh muda asal Blitar.

Sementara itu, Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar yakni, Rudi Puryono S, H beserta pengurus, secara resmi telah dikukuhkan oleh DPD PKDI Jawa Timur untuk masa bakti 2025–2029 yang di laksanakan di Pendopo Sasana Adi Praja Pemkab Blitar pada Rabu (07/05/2025) siang.

Dengan mengusung tema “Satu Komando Bersama Sampai Akhir” acara pengukuhan berlangsung khidmat dan di iring do’a oleh KH,Muhammad Bin  Muafi Zaini (Gus Mamak) dengan penuh semangat persatuan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, serta seluruh kepala desa dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.

Terakhir, Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan serta penyerahan bendera organisasi secara simbolis dari Ketua DPD PKDI Jawa Timur kepada Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar terpilih, Rudi Puryono S,H yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu.(Laila)