Kategori: Ekonomi

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Di sepertiga malam terakhir, saat sebagian besar makhluk tuhan masih terlelap, Ruslan (40) bersama istri dan ibu mertuanya sudah berjibaku menyiapkan rempah-rempah yang akan melengkapi menu bubur ayam. Usaha yang mulai dirintisnya sejak 2019 di Desa Keurea itu, memang tersohor di kalangan para pekerja IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park). Bubur ayam Bandung Bintang 14 telah menjadi salah satu menu sarapan yang paling diminati. Apalagi harganya terbilang ramah di kantong. Cuma Rp 15.000 per porsi.

“Bubur ini kan ibaratnya diterima semua kalangan. Baik dari bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun orang sakit yang sedang dalam masa pemulihan,” kata Ruslan saat ditemui di warungnya pada akhir September 2026.

Berbekal resep turun temurun dari ayahnya, dia memberanikan diri hijrah ke Bahodopi dari kampung halamannya di Kabupaten Buol.

Saat ini, dengan bantuan 10 orang karyawan, bubur ayam Bintang 14 telah membuka enam cabang pada beberapa desa di Kecamatan Bahodopi. Mulai melayani pembeli dari pukul 07.00 Wita sampai 12.00 Wita, Ruslan mampu meraup omzet sampai Rp11 juta setiap harinya.

Ruslan hanya satu dari sekian ribu pelaku usaha di Bahodopi yang mengambil peluang dari sebuah perkembangan industri. Mereka melihat itu dari begitu masifnya angka serapan tenaga kerja yang terbentuk di Kawasan IMIP. Data HR Department PT IMIP mencatat, pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Kawasan IMIP sebanyak 35.592 orang, 2021 naik menjadi 51.542 orang. Tahun 2022 sebanyak 68.466 orang, 2023 ada 74.350 orang dan 2024 sekitar 83.000 orang. Tahun 2025 naik lagi menjadi 86.804, dan hingga September 2026, jumlah karyawan di Kawasan IMIP telah mencapai 100.310 orang, dengan rincian 91.904 karyawan laki-laki dan 8.406 karyawan perempuan.

Dengan total populasi pekerja seperti itu, perputaran uang juga tentunya tidak sedikit. Misalnya di tahun 2025 saja dengan populasi pekerja mencapai 86.804 orang, estimasi perputaran uang di Bahodopi diperkirakan mencapai Rp499,1 miliar tiap bulan, atau setara Rp5,9 triliun per tahun. Angka sebesar itu bukan hanya nominal statistik. Ia menciptakan kebutuhan harian yang tidak bisa dipenuhi kawasan industri sendirian.

“Pertumbuhan kawasan yang begitu masif, turut mendorong sektor usaha di Bahodopi ikut berkembang. Riset mencatat lima jenis UMKM terbanyak di Bahodopi, antara lain Kios Pertamini (981 unit), Stan Minuman (735), Stan Makanan non-bangunan (670), Kios Umum (648), dan Warung Makan (591). Sebagian besar UMKM berada pada kategori usaha mikro dengan omzet hingga Rp300 juta per tahun, namun tren pertumbuhannya menunjukkan potensi naik kelas,” ucap Head of Media Department PT IMIP, Dedy Kurniawan, Jumat (02/09/2026).

Tak jauh dari bubur ayam Bintang 14, menyusuri Jalan Trans Sulawesi menuju Desa Fatufia, aroma nasi kuning pun menjadi penanda pagi bagi para pekerja untuk memulai aktivitas. Di sanalah Nursia Asis (45), yang akrab disapa Mak Indah, menanti karyawan yang hendak berangkat atau baru pulang sif malam. Nasi kuning racikannya memang sangat digemari di kalangan “helm kuning” (istilah yang disematkan bagi para pekerja IMIP karena mayoritas menggunakan pelindung kepala berwarna kuning). Harganya sangat terjangkau, porsinya melimpah, serta cita rasa lauknya yang terjaga sejak ia merintis usaha pada Januari 2014 silam. Berkat konsistensinya, usaha rumahan ini mampu menghabiskan puluhan kilogram beras setiap hari dan mendatangkan omzet hingga puluhan juta rupiah per bulan.

Meski warung makan di sekitar IMIP kian banyak dan ada yang buka 24 jam, ia tidak merasa tersaingi. Mak Indah menganggap rezeki sudah ada yang mengatur. Ia bahkan sering dimintai resep dan tips berjualan oleh pedagang lain, serta tak segan melontarkan candaan ringan kepada pelanggan.

Mak Indah menjadikan rutinitas memasak dan berjualan sebagai bekal masa depan terbaik bagi ketiga anaknya yang saat ini tinggal di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Indah Mayangsari (23) lulus jurusan Teknologi Informasi Universitas Nusa Nipa, Maumere, dengan IPK 3,65, dan kini menjadi guru komputer serta mengelola tata usaha di Kota Kupang. Muhammad Wildan (19) menyelesaikan studi arsitek di sekolah teknik menengah di Flores dan sedang menjalani pendidikan militer TNI AD di Bogor. Muhammad Azwar Alam (12) bersekolah di pesantren setingkat SMP di Bungku, Morowali, dan bercita-cita menjadi tentara Angkatan Laut.

“Saya hidup biasa saja. Biar tetangga punya mobil atau apa, saya tidak. Yang penting anak-anak bisa sekolah tinggi, jangan kayak saya yang hanya tamatan SMK,” kata ibu tunggal itu, merendah.

Sejak awal IMIP menyadari, membangun ekosistem nikel yang terintegrasi, dari pengolahan bijih, smelter, hingga rantai pasok energi, tidak akan lengkap tanpa adanya inklusi sosial-ekonomi.

Selama tiga belas tahun terakhir, Kawasan IMIP mendedikasikan diri menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha yang ada di sekitar kawasan industri. Membuka pintu lebar-lebar bagi para kontraktor daerah, penyedia logistik, perajin, hingga ratusan pelaku UMKM kuliner dan hunian yang menjadi penopang kehidupan puluhan ribu pekerja di kawasan ini.

“Saya itu intinya usahaku maju, karyawan IMIP tidak mengalami efisiensi. Kalau ada pengurangan karyawan, jelas omzet kami pengusaha warung akan minim,” ujar Mak Indah. Sementara Ruslan memilih mempertahankan sesuatu yang paling dekat dengannya. Resep keluarga, pelayanan, dan hubungan baik dengan pelanggan. (*)

Narahubung:

Dedy Kurniawan (Head of Media Department PT IMIP)

Rpdm,

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Kabar baik bagi masyarakat Palembang yang ingin menjaga kebugaran. Wyndham OPI Hotel Palembang kini membuka akses Fitness Centre untuk masyarakat umum melalui program Be Well – Gym Membership Visit Voucher.

Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas olahraga di hotel tanpa harus menjadi tamu hotel. Setiap voucher berlaku untuk satu kali kunjungan dan memberikan akses ke fasilitas Fitness Centre, kolam renang, serta ruang ganti.

Untuk menikmati fasilitas tersebut, voucher ditawarkan dengan harga Rp50.000 per kunjungan, dengan ketentuan minimum pembelian sebanyak 15 voucher.

Menariknya, setiap voucher memiliki masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal pembelian dan dapat dialihkan kepada orang lain.

Fitness Centre Wyndham OPI Hotel Palembang memiliki luas sekitar 72 meter persegi dan dilengkapi berbagai peralatan olahraga untuk menunjang latihan kardio maupun kekuatan.

Sejumlah fasilitas yang tersedia di antaranya treadmill, static cycle, stair climber, pull-up machine, chest press machine hingga dumbbell.

Fitness Centre dapat digunakan setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 22.00 WIB, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup fleksibel untuk berolahraga, baik sebelum memulai aktivitas maupun setelah menyelesaikan pekerjaan.

Tidak hanya gym, pengunjung juga mendapatkan akses ke fasilitas kolam renang hotel.

Kolam renang berukuran 8 x 24 meter tersebut dilengkapi area sun lounger dan menawarkan pemandangan kota yang dapat dinikmati pengunjung setelah berolahraga.

Untuk fasilitas kolam renang, jam operasionalnya berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 19.00 WIB.

Aktivitas olahraga dapat dilanjutkan dengan bersantai dan menikmati pilihan makanan serta minuman di Sky Garden Café & Restaurant.

Beragam menu tersedia untuk menemani waktu santai pengunjung, mulai dari tori karaage, calamari, Caesar salad, wedang jahe, hot honey lemon hingga aneka buah segar.

Hotel Manager Wyndham OPI Hotel Palembang, Jumin Hidayat, mengatakan dibukanya akses Fitness Centre bagi masyarakat umum merupakan bagian dari upaya hotel untuk mendukung kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekitar.

“Kami ingin mendukung masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Melalui akses ke gym dan kolam renang, semakin banyak masyarakat di sekitar kami dapat dengan mudah tetap aktif dan menjaga kebugaran dalam suasana yang nyaman,” ujar Jumin Hidayat.

Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin berolahraga sekaligus menikmati suasana nyaman dengan fasilitas yang tersedia di hotel.

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut maupun melakukan pemesanan, dapat menghubungi tim Wyndham OPI Hotel Palembang melalui tautan yang tersedia di akun Instagram @wyndhamopi.

Informasi dan reservasi juga dapat dilakukan melalui telepon 0711-554-1777 atau email reservation@wyndhamopipalembang.com.

(Ning/ril)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- 30 September 2026 – PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat sinergi untuk mengakselerasi pemerataan akses listrik desa hingga wilayah kepulauan. Salah satunya melalui rencana pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Pulau Sebuku, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai upaya menghadirkan akses listrik yang andal sekaligus mendorong peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Upaya percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan pada Senin (21/9) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto bersama General Manager PLN UID Lampung Noer Soeratmoko, Senior Manager Perencanaan Hiro Pingkir Pardede, Manager PLN UP3 Tanjung Karang Presly Silaen, Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Lampung I Putu Kesama P.W., serta Manager PLN ULP Kalianda Eko Wahyudi. Pertemuan membahas kesiapan pembangunan pembangkit, penyediaan lahan, hingga skema penyambungan listrik bagi masyarakat.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, mengatakan pengembangan kelistrikan Pulau Sebuku merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memperluas akses listrik secara merata, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis. “Listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan berbagai aktivitas produktif masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi penting agar upaya menghadirkan listrik dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Noer.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap percepatan pengembangan kelistrikan Pulau Sebuku. Pemerintah daerah berharap rencana pembangunan pembangkit dapat direalisasikan sehingga masyarakat Pulau Sebuku memperoleh akses energi listrik yang semakin memadai untuk mendukung kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan produktif.

Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah kesiapan lahan untuk mendukung rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah berkoordinasi terkait pemanfaatan lahan seluas sekitar 600 meter persegi yang berada di sekitar lokasi PLTS eksisting. Lahan tersebut direncanakan untuk dihibahkan kepada PLN sehingga total potensi lahan yang tersedia mencapai sekitar 1.200 meter persegi untuk diusulkan sebagai lokasi pengembangan PLTS, dengan tetap melalui kajian kelayakan teknis dan pemenuhan ketentuan administrasi.

Selain kesiapan infrastruktur, PLN dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan turut membahas mekanisme penyambungan listrik setelah pembangunan selesai. Masyarakat nantinya dapat mengajukan permohonan pasang baru sebagai pelanggan PLN, sementara warga yang memenuhi kriteria dapat diusulkan sebagai penerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk layanan listrik prabayar, pelanggan selanjutnya dapat melakukan pembelian token secara mandiri sesuai kebutuhan pemakaian.

Melalui sinergi tersebut, PLN dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap pengembangan kelistrikan Pulau Sebuku dapat segera ditindaklanjuti sesuai tahapan perencanaan. Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya menerangi rumah masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak produktivitas, mendukung pendidikan dan pelayanan publik, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan Lampung Selatan.(Red)

LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Dunia Usaha menyampaikan kekhawatiran bahwa RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak menjawab tantangan mendasar ketenagakerjaan lintas sektor.

Dunia usaha menilai RUU ini hanya sekadar mengembalikan pengaturan ke UU Nomor 13 Tahun 2003, yang ditetapkan 23 tahun yang lalu, tanpa pembaruan mendasar untuk menjawab kondisi saat ini. Padahal tantangan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian geopolitik dan pergeseran geoekonomi, termasuk perubahan perdagangan dan rantai pasok global, hingga persaingan menarik investasi serta tuntutan peningkatan produktivitas. Perubahan teknologi, transisi hijau, dan perubahan iklim juga menuntut penyesuaian proses produksi, model usaha, serta keterampilan pekerja. Apalagi, saat ini Indonesia menghadapi 3–4 juta angkatan baru yang masuk ke pasar kerja, pengangguran muda yang mencapai 17%, tingginya pekerjaan informal, informal yang tidak berkualitas, rendahnya kompetensi pekerja yang ditandai dengan jumlah pekerja yang bersertifikat, dan maraknya pemutusan hubungan kerja. Di samping itu, pengusaha sedang menghadapi kenaikan biaya energi dan bahan baku, melemahnya permintaan global dan domestik, potensi meningkatnya suku bunga pinjaman, dan melemahnya daya beli.

Ketua DPP APINDO Lampung Ary Meizari Alfian mengungkapkan, dunia usaha berharap UU ini benar-benar disusun secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada guna menghasilkan inisiatif baru dalam undang-undang yang bisa mengatasi permasalahan dalam ketenagakerjaan tersebut. UU ini tidak hanya mengakomodasi tuntutan buruh dalam demo tetapi juga memperhatikan suara pencari dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dunia usaha, sehingga dapat memperluas pekerjaan produktif sekaligus memastikan pelindungan pekerja terlaksana.

Dalam pelaksanaannya, dunia usaha memahami adanya kendala dalam hubungan industrial yang sebenarnya didominasi oleh pelaksanaan yang kurang baik. Karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang baik dan tepat. RUU baru harus menjawab persoalan hari ini dan tantangan masa depan. Mengembalikan pendekatan lama tanpa pembaruan yang memadai berisiko membuat Indonesia tertinggal.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani menegaskan bahwa pelindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha harus menjadi satu agenda yang saling memperkuat.

“Pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Pencari kerja membutuhkan kesempatan. Untuk memenuhi keduanya, perusahaan harus mampu bertahan, berinvestasi, dan merekrut. Jika pengaturan justru mempersempit kemampuan tersebut, akan berdampak pada pekerja dan keluarganya yang menanggung akibatnya,” ujar Shinta.

APINDO dan asosiasi sektoral meminta agar penambahan kewajiban, pembatasan hubungan kerja, serta perluasan sanksi diuji secara menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan mempertahankan pekerjaan dan berekspansi. Pengaturan harus mempertimbangkan perbedaan karakter sektor, pola produksi, kebutuhan keterampilan, dan kemampuan pembiayaan usaha.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi Semester I-2026 sebesar Rp1.010,6 triliun menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Perhitungan atas angka tersebut menghasilkan rasio sekitar 1,434 tenaga kerja per Rp1 triliun investasi, atau sekitar Rp 697,5 juta investasi per tenaga kerja yang terserap. Rasio agregat ini dipengaruhi oleh komposisi sektor dan karakter investasi.

Bagi APINDO, data tersebut menegaskan pentingnya menjaga momentum investasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Penciptaan pekerjaan membutuhkan investasi yang nyata. Kita harus menarik investasi baru sekaligus memastikan perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas usaha. Jangan sampai kebijakan ketenagakerjaan justru menahan keduanya ketika masyarakat membutuhkan lebih banyak pekerjaan formal,” tegas Shinta.

Investasi dan ekspansi yang tertahan dapat mengurangi perekrutan. Pencari kerja semakin sulit memasuki sektor formal, sementara pekerja yang terkena PHK berisiko lebih lama menganggur. Sebagian masyarakat dapat terdesak menerima pekerjaan informal dengan pendapatan tidak menentu dan pelindungan sosial terbatas.

Kondisi ini berisiko memperkuat lingkaran setan ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pendapatan yang tertekan melemahkan daya beli. Penjualan usaha, termasuk UMKM, ikut terdampak sehingga ekspansi dan perekrutan kembali tertahan. Keterbatasan pendapatan juga menghambat pendidikan dan pelatihan, membuat masyarakat semakin sulit memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Disisi lain, tekanan ekonomi keluarga dapat memperbesar risiko putus sekolah, pernikahan dini, konflik rumah tangga hingga perceraian, serta keterlantaran anak. Ketika pendidikan dan pengasuhan terganggu, kemiskinan berisiko berulang antargenerasi.

Jika tekanan terhadap investasi, pekerjaan, dan konsumsi meluas serta berlangsung lama, dampaknya dapat melemahkan pertumbuhan dan mengganggu stabilitas perekonomian. Karena itu, konsekuensi RUU harus dinilai melampaui hubungan kerja di tingkat perusahaan.

“Taruhannya adalah penghidupan keluarga dan masa depan anak – anak muda yang sedang mencari kerja. Reformasi harus memutus lingkaran pengangguran dan kemiskinan. Risiko yang justru memperburuk keadaan harus diselesaikan sebelum pengesahan, bukan setelah masyarakat menanggung akibatnya,” ujar Shinta.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, juga menegaskan bahwa reformasi ketenagakerjaan perlu menjawab persoalan pasar kerja saat ini sekaligus mempersiapkan dunia usaha dan pekerja menghadapi perubahan dunia kerja ke depan. Perlindungan pekerja, perluasan pekerjaan formal, peningkatan produktivitas, dan keberlanjutan usaha perlu ditempatkan dalam satu kerangka yang saling memperkuat.

“Ketika pasar bergeser, teknologi berkembang, dan persaingan semakin ketat, perusahaan harus mampu beradaptasi. Pada saat yang sama, pekerja perlu memiliki keterampilan dan pelindungan untuk menghadapi perubahan dan transisi pekerjaan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga pekerjaan yang ada, tetapi juga memastikan mampu menangkap peluang pekerjaan baru,” ujar Bob.

APINDO mendorong prinsip flexicurity, yang menyeimbangkan perlindungan pekerja, fleksibilitas dunia kerja, dan kepastian berusaha. Perlindungan pekerja tetap menjadi fondasi, sementara fleksibilitas diperlukan agar dunia usaha dapat merespons perubahan dan kepastian berusaha dibutuhkan agar perusahaan dapat mengambil keputusan, berinvestasi, dan terus menciptakan lapangan kerja.

“Pelindungan harus nyata: upah dibayar, jaminan sosial tersedia, hak pasca-PHK diterima, dan pekerja dibantu untuk kembali bekerja. Karena itu, setiap pengaturan baru juga perlu disertai mekanisme, pendanaan, dan pelaksanaan yang jelas agar pelindungan yang dijanjikan dapat benar-benar dirasakan pekerja,” tegas Bob.

Menurut Bob, reformasi ketenagakerjaan juga perlu bergeser dari sekadar regulating employment menuju creating employment. Regulasi perlu adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan industri, sistem pengupahan perlu semakin mendukung produktivitas, sementara pekerja informal perlu memiliki jalur yang lebih kuat untuk masuk ke pekerjaan formal. Penguatan pendanaan pengembangan kompetensi dan dialog sosial juga menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang mampu merespons perubahan dunia kerja.

APINDO mengusulkan agar reformasi ketenagakerjaan, bersama kebijakan investasi dan industri, mendukung penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru per tahun serta peningkatan proporsi pekerja bersertifikasi kompetensi menjadi 30% pada 2030. Pengembangan kompetensi perlu semakin terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga pelatihan dan sertifikasi dapat mendukung peningkatan produktivitas serta kesiapan pekerja menghadapi digitalisasi dan perubahan struktur pekerjaan.

Dunia Usaha mendesak Pemerintah dan DPR agar tidak mengesahkan RUU sebelum persoalan mendasar tersebut diperbaiki. Kajian dampak kumulatif dan dialog tripartit yang substantif perlu menguji konsekuensinya terhadap berbagai sektor, skala usaha, pekerja, dan pencari kerja, disertai kejelasan pendanaan, peraturan pelaksana, serta masa transisi. Hal ini penting agar regulasi tidak hanya memberikan perlindungan secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan mendukung perluasan kesempatan kerja.

“Keberhasilan undang-undang harus terlihat dari hak pekerja yang terpenuhi, pekerjaan formal yang bertambah, usaha yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang meningkat. Perbaiki substansinya sebelum disahkan. Pekerja, pencari kerja, dan keluarganya tidak boleh membayar mahal kesalahan desain kebijakan,” tutup Shinta. (**)

LAMTIM -(deklarasinews.com)- Tak hanya menghidupkan listrik, PLN juga turut mengambil peran dalam menghidupkan semangat belajar dan memperkuat ilmu agama. Melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Metro, sebanyak 69 santri yatim piatu dan duafa dari dua pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur menerima santunan dalam rangkaian Pengajian Akbar Haul pada 27–28 September 2026.

Santunan pertama disalurkan kepada 47 santri Pondok Pesantren Tri Bhakti At Taqwa pada 27 September 2026. Penyerahan tersebut bertepatan dengan rangkaian Haul Syaikh Abdul Qodir Al Jilani R.A. ke-887, Syaikh Baharuddin Annaqsyabandy, KH. Raden Rahmad Djoyo Ulomo ke-37, serta para masyayikh Pondok Pesantren Tri Bhakti At Taqwa.

Kepedulian serupa berlanjut pada 28 September 2026 di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Labuhan Ratu IV. Sebanyak 22 santri yatim piatu dan duafa menerima santunan dalam rangkaian Pengajian Akbar Haul Syaikh Abdul Qodir Al Jilani R.A. ke-887. Dengan penyaluran di kedua pondok pesantren tersebut, total 69 santri menerima manfaat dari YBM PLN UP3 Metro.

Rangkaian kegiatan turut dihadiri Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum., bersama General Manager PLN UID Lampung Noer Soeratmoko, Senior Manager Distribusi PLN UID Lampung Moh Sadli, Manager PLN UP3 Metro Anas Febrian, para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, serta masyarakat.

Manager PLN UP3 Metro Anas Febrian mengatakan, kepedulian tersebut merupakan bagian dari semangat insan PLN untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, listrik yang dihadirkan PLN tidak hanya menjadi penerang secara fisik, tetapi juga diharapkan mendukung tumbuhnya pendidikan dan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.

“PLN hadir untuk menghidupkan listrik, sementara melalui YBM PLN kami ingin ikut menghidupkan semangat belajar dan ilmu agama di lingkungan pesantren. Semoga santunan ini memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi para santri untuk terus belajar, memperdalam ilmu agama, serta meraih cita-cita,” ujar Anas.

Menurut Anas, pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan membekali generasi muda dengan ilmu serta nilai-nilai keagamaan. Karena itu, silaturahmi bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, dan santri menjadi bagian penting dalam memperkuat kedekatan PLN dengan masyarakat.

Program YBM PLN bersumber dari zakat para pegawai muslim PLN yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Melalui berbagai program sosial, YBM PLN berupaya agar kontribusi para muzaki dapat memberikan manfaat nyata, termasuk bagi anak yatim, duafa, dan lingkungan pendidikan.

Melalui semangat menghidupkan listrik sekaligus menghidupkan ilmu agama, PLN dan YBM PLN UP3 Metro berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat, bukan hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui kepedulian yang mendukung lahirnya generasi berilmu, berkarakter, dan berakhlak mulia.

MOROWALI  -(deklarasinews.com)- PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) baru saja menyerahkan enam unit kapal kepada nelayan penerima manfaat di Desa Keurea dan Fatufia, Kecamatan Bahodopi. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung aktivitas perikanan sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi komunitas masyarakat pesisir di sekitar kawasan industri hilirisasi berbasis nikel tersebut.

Bantuan diberikan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan sebelumnya. Dengan menyesuaikan jenis peralatan dan kebutuhan aktivitas masyarakat, IMIP kemudian menyediakan kapal dan mesin sebagai satu kesatuan agar dapat langsung digunakan mendukung kegiatan menangkap hasil laut.

“Program ini merupakan inisiatif strategis dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas operasional kelompok nelayan di Desa Fatufia dan Desa Keurea. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi perusahaan terhadap keterbatasan sarana produksi nelayan yang selama ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan produktivitas kegiatan penangkapan ikan,” jelas Deputy Departemen Head Community Development & CSR PT IMIP, Laurencia Kirana Larasati, Rabu (30/09/2026).

Untuk diketahui, kapal bantuan tersebut berbahan fiberglass dengan dimensi panjang 10 meter, lebar 1,3 meter, berkapasitas hingga 10 orang, dan daya angkut maksimum 1,5 ton. Kapal tersebut dilengkapi mesin tempel Yamaha 15 PK serta kapasitas mesin 246 CC.

“Intervensi dilakukan dengan pengadaan dan distribusi 6 unit perahu fiber dan 6 unit mesin tempel kepada kelompok nelayan penerima manfaat yang telah melalui proses verifikasi administratif dan penilaian kebutuhan. Penetapan penerima mempertimbangkan aspek kebutuhan, kesiapan operasional, kapasitas kelompok, serta komitmen dalam mengelola, menggunakan, dan memelihara bantuan secara berkelanjutan,” sambung Laurencia.

Tak hanya menyediakan sarana produksi, IMIP juga memberi dukungan dengan berkoordinasi bersama tenaga teknis untuk memberikan pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan mesin kapal kepada penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan agar bantuan tidak berhenti pada penyerahan aset, tetapi dapat digunakan dan dirawat secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dalam jangka menengah dan panjang, bantuan sarpras ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas usaha perikanan tangkap, stabilitas pendapatan rumah tangga nelayan, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan sektor perikanan, khususnya di Desa Fatufia dan Desa Keurea,” kata Laurencia.

Dijelaskan, dalam kerangka ESG, inisiatif ini mencerminkan aspek sosial, khususnya melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap peralatan produksi, pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan, diharapkan dapat membantu mengubah bentuk bantuan berbasis aset menjadi dukungan bermanfaat jangka panjang. Ke depan, IMIP akan terus memantau pemanfaatan peralatan dan perkembangan aktivitas produksi masyarakat serta mengevaluasi kebutuhan pendukung lainnya, termasuk pelatihan teknis dan pemeliharaan peralatan.

“Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program Community Development dan mendukung peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan industri,” pungkasnya. (*)

Narahubung:

Dedy Kurniawan (Head of Media Department PT IMIP)

Rpdm

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Upaya menjaga keandalan layanan listrik tidak hanya dilakukan melalui penguatan jaringan, tetapi juga melalui kesiapan material yang dibutuhkan dalam operasional di lapangan. Untuk itu, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjung Karang melakukan transformasi tata kelola Gudang UP3 Tanjung Karang guna mendukung pelayanan kepada sekitar 937 ribu pelanggan di wilayah kerjanya (30/9/2026).

Pelanggan tersebut tersebar di tujuh Unit Layanan Pelanggan (ULP). Dengan cakupan layanan tersebut, pengelolaan material menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan operasional, pemeliharaan, maupun penanganan gangguan kelistrikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Transformasi Gudang UP3 Tanjung Karang dilakukan dengan mengusung semangat “Transforming Logistics Towards Operational Excellence”. Pengelolaan logistik diarahkan menjadi lebih modern, efisien, terintegrasi, dan terdigitalisasi sehingga ketersediaan serta pergerakan material dapat dipantau dengan lebih baik.

Salah satu penguatan dilakukan melalui penerapan Single Source of Truth (SSOT) for HANA–MIMS. Sistem ini mendukung integrasi data dan informasi material sehingga proses pencatatan, pemantauan, pengendalian, hingga distribusi dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan.

Transformasi tersebut tidak hanya menyasar kondisi fisik gudang, tetapi juga mencakup keseluruhan proses bisnis logistik. Mulai dari penerimaan, penataan, penyimpanan, pencatatan, hingga pengeluaran dan distribusi material ditata agar lebih tertib dan efektif. Dengan demikian, material yang dibutuhkan untuk pekerjaan di lapangan dapat tersedia sesuai kebutuhan dan waktu.

General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, mengatakan penguatan tata kelola logistik merupakan bagian dari upaya PLN memperkuat proses bisnis untuk mendukung keandalan layanan kepada pelanggan.

“Transformasi gudang bukan sekadar pembenahan fasilitas, tetapi merupakan bagian dari penguatan proses bisnis PLN. Dengan tata kelola logistik yang semakin baik, kami ingin memastikan kebutuhan material untuk operasional dapat tersedia secara tepat sehingga turut mendukung keandalan jaringan dan percepatan pelayanan kepada pelanggan,” ujar Noer.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Tanjung Karang, Presly Silaen, mengatakan transformasi gudang menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan material mampu menjawab kebutuhan operasional yang dinamis.

“Transformasi gudang tidak hanya berbicara mengenai fasilitas, tetapi bagaimana seluruh proses pengelolaan material dapat dilakukan secara tertib, akurat, cepat, dan terintegrasi. Dengan dukungan digitalisasi, kami memastikan material yang dibutuhkan dapat dikelola dan tersedia secara tepat waktu untuk mendukung pekerjaan di lapangan serta mempercepat pelayanan kepada pelanggan,” ujar Presly.

Melalui transformasi tersebut, PLN UID Lampung bersama PLN UP3 Tanjung Karang terus mendorong tata kelola logistik yang modern, terintegrasi, digital, dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan kesiapan operasional PLN dalam memberikan layanan kelistrikan yang andal, responsif, dan berkelanjutan bagi sekitar 937 ribu pelanggan di wilayah kerja UP3 Tanjung Karang.(Red)

LAMTIM -(deklarasinews.com)- PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik tetap andal selama rangkaian Pengajian Akbar Haul yang berlangsung di dua pondok pesantren di Kabupaten Lampung Timur pada 27–28 September 2026. Pengamanan dilakukan secara berlapis dengan menyiapkan pasokan utama, UPS hingga genset untuk menjaga kontinuitas listrik selama kegiatan yang dihadiri para ulama, santri, dan masyarakat tersebut.

Rangkaian pengajian diawali di Pondok Pesantren Tri Bhakti At Taqwa pada 27 September 2026 dalam rangka Haul Syaikh Abdul Qodir Al Jilani R.A. ke-887, Syaikh Baharuddin Annaqsyabandy, KH. Raden Rahmad Djoyo Ulomo ke-37, serta para masyayikh Pondok Pesantren Tri Bhakti At Taqwa.

Sehari berikutnya, Pengajian Akbar Haul Syaikh Abdul Qodir Al Jilani R.A. ke-887 dilaksanakan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Labuhan Ratu IV, Lampung Timur.

Kedua kegiatan tersebut turut dihadiri Komisaris Independen PT PLN (Persero), Prof. Dr. KH. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum., bersama General Manager PLN UID Lampung Noer Soeratmoko, Senior Manager Distribusi PLN UID Lampung Moh Sadli, dan Manager PLN UP3 Metro Anas Febrian.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tanpa kendala kelistrikan, PLN UP3 Metro terlebih dahulu melakukan pemeriksaan infrastruktur dan kesiapan sistem pasokan di masing-masing lokasi. Skema pengamanan juga dilengkapi sumber daya cadangan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pada pasokan utama.

Di Pondok Pesantren Tri Bhakti At Taqwa, PLN menyiagakan UPS berkapasitas 100 kVA dan genset 25 kVA. Sementara untuk pengamanan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Labuhan Ratu IV, PLN menyiagakan UPS 30 kVA dan genset 30 kVA.

Manager PLN UP3 Metro Anas Febrian mengatakan, kesiapan tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung kegiatan masyarakat, terutama kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak jamaah.

“PLN menyiapkan skema pengamanan pasokan listrik secara berlapis, didukung pasokan alternatif, UPS, dan genset sebagai sumber daya cadangan. Seluruh kesiapan kami pastikan sejak sebelum kegiatan dimulai agar kebutuhan listrik selama rangkaian Pengajian Akbar Haul dapat terjaga dengan baik,” ujar Anas.

Menurutnya, pengamanan tidak hanya dilakukan saat acara berlangsung. Petugas PLN juga memastikan kondisi jaringan dan peralatan pendukung dalam keadaan siap sehingga potensi gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Melalui kesiapsiagaan tersebut, PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik pada berbagai kegiatan masyarakat di Lampung. Kehadiran listrik yang andal diharapkan dapat mendukung aktivitas sosial dan keagamaan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan.