Kategori: Lampung Selatan

‎LAMSEL -(deklarasinews.com)- Sinergi antara ulama dan umara menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat dalam karakter, moral, dan kehidupan beragama.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 di Aula SMA Yayasan Al Huda, Kecamatan Jati Agung, Jumat (26/6/2026).

Mukerda MUI Kabupaten Lampung Selatan menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para ulama dalam merumuskan program kerja yang mampu menjawab berbagai tantangan kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemkab Lampung Selatan, Anasrullah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan Firmansyah, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Dapil 5, Slamet Nuriman, serta perwakilan Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan.

Selain itu, turut hadir Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Prof. Dr. KH. Mohammad Mukri, M.Ag., Ketua Umum MUI Kabupaten Lampung Selatan Dr. KH. Ahmad Habib, M.Pd., jajaran pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, di antaranya PCNU, DPD Muhammadiyah, DPD LDII, FKUB, Baznas, serta Rektor Universitas Islam An-Nur Lampung.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Lampung Selatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam membina kehidupan keagamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta menjaga kerukunan umat di tengah masyarakat.

Menurutnya, MUI merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, damai, dan berkeadaban. Peran ulama dinilai sangat penting dalam menjaga nilai-nilai moral, etika, serta memperkuat kehidupan beragama di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman.

“Sinergi antara ulama dan umara merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Kemajuan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas akhlak, karakter, persatuan, serta ketahanan moral masyarakat,” ujar Syaiful.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen terus memperkuat kemitraan dengan MUI melalui berbagai program kolaboratif, mulai dari pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan karakter, penguatan moderasi beragama, hingga pemberdayaan masyarakat.

Syaiful juga berharap Mukerda MUI Tahun 2026 mampu menghasilkan program-program kerja yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, hasil musyawarah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga, membina generasi muda, serta meningkatkan literasi keagamaan di Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Prof. Dr. KH. Mohammad Mukri, M.Ag., menegaskan bahwa Mukerda harus menjadi forum yang menghasilkan rumusan program kerja yang konkret dan dapat diimplementasikan secara langsung untuk menjawab berbagai persoalan umat.

Menurut Prof. Mukri, tantangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis menuntut MUI hadir sebagai lembaga yang responsif, adaptif, sekaligus mampu memperkuat perannya sebagai pelayan umat dan mitra strategis pemerintah.

“Mukerda ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi memformulasikan secara matang apa yang bisa dilaksanakan secara nyata. MUI harus hadir sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah yang mampu memberikan solusi atas berbagai dinamika sosial,” tegasnya.

Melalui Mukerda tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, ulama, dan seluruh elemen masyarakat semakin kokoh dalam mewujudkan Lampung Selatan yang religius, harmonis, maju, serta berdaya saing.

‎LAMSEL -(deklarasinews.com)- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Lampung Selatan menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung pelaksanaan Full Scale Exercise atau latihan penanggulangan keadaan darurat skala besar yang akan digelar di Bandara Radin Inten II pada 16 Juli 2026 mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian saat menerima kunjungan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Radin Inten II, Kiki Eprina Arieanti beserta jajaran, di Kantor Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (26/6/2026).

Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi keadaan darurat di kawasan bandara.

Kiki Eprina Arieanti, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk menjalin silaturahmi sekaligus meminta dukungan personel dan kendaraan operasional Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan latihan berskala besar tersebut.

“Pelaksanaan latihan skala besar pada 16 Juli 2026. Kegiatan ini meliputi simulasi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan penanggulangan tindakan melawan hukum sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di bandara,” ujar Kiki.

Menurut Kiki, latihan Full Scale Exercise akan mensimulasikan berbagai skenario penanganan darurat, mulai dari kebakaran, penyelamatan korban, hingga penanggulangan tindakan melawan hukum di lingkungan bandara.

Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan sebagai unsur bantuan luar (external assistance).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, menegaskan bahwa jajarannya siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Pada prinsipnya kami siap mendukung kegiatan ini. Bandara merupakan objek vital nasional yang harus kita jaga bersama, sehingga Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan siap memberikan dukungan personel maupun sarana sesuai kebutuhan. Diperkirakan sedikitnya 56 personel akan kami siapkan untuk terlibat dalam latihan tersebut,” kata Sefri.

Sefri menambahkan, Damkarmat Lampung Selatan saat ini memiliki enam pos pelayanan yang melayani 17 kecamatan dengan cakupan wilayah sekitar 2.000 kilometer persegi.

Menurutnya, keberhasilan penanganan kebakaran dan penyelamatan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada sinergi yang kuat dengan berbagai pihak.

“Kami selalu mengedepankan hubungan yang baik dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan dalam setiap penanganan bencana maupun keadaan darurat. Selama ini, setiap terjadi musibah kebakaran, masyarakat bersama TNI, Polri, dan berbagai unsur lainnya selalu bahu-membahu membantu proses penanganan,” tutupnya.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan secara online dan real-time untuk jenjang SD dan SMP dipastikan berjalan lancar, transparan, serta mengedepankan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Seiring proses seleksi yang masih berlangsung, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan maupun tawaran “jasa titipan” yang menjanjikan kelulusan calon peserta didik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Syaifulloh, menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB tahun ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus menutup ruang terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan siswa baru.

Berdasarkan data pusat kendali SPMB Dinas Pendidikan per 25 Juni 2026, distribusi kuota penerimaan jenjang Sekolah Dasar telah berjalan sesuai ketentuan. Sebanyak 475 SD di Kabupaten Lampung Selatan telah mengakomodasi kuota melalui Jalur Domisili sebesar 80 persen, Jalur Afirmasi 15 persen, dan Jalur Mutasi 5 persen.

Sementara itu, untuk jenjang SMP, proses pendaftaran melalui Jalur Domisili dan Afirmasi masih berlangsung hingga 26 Juni 2026. Adapun komposisi kuota yang diterapkan terdiri dari 40 persen Jalur Domisili, 20 persen Jalur Afirmasi, 35 persen Jalur Prestasi, dan 5 persen Jalur Mutasi.

Menurut Syaifulloh, integrasi sistem pendaftaran berbasis digital yang diterapkan tahun ini terbukti mampu memangkas birokrasi yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pengaturan kuota yang proporsional juga dilakukan secara ketat guna memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan.

“Sehingga tidak akan terjadi ada sekolah yang kelebihan siswa dan tidak sesuai ketentuan, sementara ada sekolah lain yang kekurangan murid,” kata Syaifulloh dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu percaya terhadap pihak-pihak tertentu yang menawarkan bantuan untuk meloloskan calon siswa melalui jalur tidak resmi, terlebih apabila disertai permintaan imbalan atau tarif tertentu.

Menurutnya, seluruh proses seleksi berlangsung secara terbuka dan dapat dipantau langsung oleh masyarakat melalui sistem yang telah disediakan.

Karena itu, segala bentuk praktik percaloan maupun penyalahgunaan kewenangan tidak memiliki ruang dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan bersama seluruh satuan pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar tetap berjalan murni, bersih, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Segala bentuk pelanggaran, kecurangan, ataupun praktik percaloan yang ditemukan di lapangan akan ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang,” tegas Syaifulloh.

Untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat diimbau memantau perkembangan jurnal seleksi secara mandiri dan berkala melalui portal resmi SPMB. Selain itu, tim teknologi informasi dan layanan pengaduan juga disiagakan guna membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun validasi dokumen selama proses pendaftaran.

Syaifulloh juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan indikasi praktik tidak sehat selama pelaksanaan SPMB. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Halo Lamsel di nomor 0821-2880-0800 atau secara langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan mengingatkan para orang tua dan wali murid agar menyikapi hasil seleksi secara bijak mengingat daya tampung setiap sekolah memiliki keterbatasan.

“Bagi para orang tua diharapkan tidak memaksakan diri agar putra-putrinya harus diterima di sekolah tertentu. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah merata, sehingga semua sekolah memiliki standar mutu pelayanan yang sama baiknya,” ujar Syaifulloh.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, kembali optimis untuk mengulang prestasi gemilang di ajang Lomba Desa/Kelurahan.

Setelah pernah meraih Juara Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung dan Juara III Tingkat Nasional pada 2018, desa tersebut kini menatap peluang melangkah hingga tingkat nasional dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Optimisme itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Klarifikasi Lapangan Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Aula Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kamis (25/6/2026).

Menurut Syaiful, Desa Karang Pucung memiliki rekam jejak prestasi yang membanggakan. Namun, lebih dari sekadar mengejar gelar juara, keberhasilan desa tersebut tercermin dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan.

“Keberhasilan Desa Karang Pucung bukan hanya diukur dari prestasi yang diraih, tetapi dari kemampuannya melakukan transformasi pembangunan desa melalui penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Inilah semangat Desa HELAU menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Syaiful.

Dalam Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang mengusung tema “Transformasi Desa dan Kelurahan sebagai Pilar Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”, Desa Karang Pucung menampilkan berbagai inovasi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu transformasi yang menjadi unggulan adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi dan ketahanan pangan.

Saat ini, BUMDes Karang Pucung mengembangkan usaha peternakan ayam petelur berbasis teknologi melalui kerja sama dengan Bank Lampung.

Program tersebut tidak hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal, sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Syaiful menjelaskan, pembangunan desa saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendorong modernisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, serta pelestarian lingkungan.

Upaya itu selaras dengan Program Desa HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul) yang mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

“Kami berharap Desa Karang Pucung dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat desa mampu membangun daerahnya secara mandiri, inovatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Syaiful.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa sebagai pusat kehidupan masyarakat.

“Sesungguhnya wajah Provinsi Lampung ada di desa. Jika desa maju, maka Lampung juga akan maju. Karena itu, pembangunan desa harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Slamet.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini terus mengakselerasi pembangunan desa melalui Program Desaku Maju guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terutama melalui pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong hilirisasi pertanian berbasis inklusif di tingkat desa agar hasil pertanian memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, sekaligus membuka peluang kerja bagi generasi muda di pedesaan.

Slamet juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengintegrasikan peran BUMDes dengan program ketahanan pangan nasional, termasuk mendukung kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis melalui penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Inovasi Lastri (Layanan Terpadu Surat Terintegrasi) menjadi salah satu unggulan pelayanan publik yang diandalkan Desa Karang Pucung dalam ajang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026.

Melalui layanan berbasis digital tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan administrasi desa dengan lebih mudah, cepat, dan efisien hanya melalui telepon pintar.

Keunggulan Inovasi Lastri turut dipaparkan Pemerintah Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, dalam kegiatan Klarifikasi Lapangan Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Desa Karang Pucung, Kamis (25/6/2026).

Kehadiran layanan tersebut menjadi wujud komitmen desa dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Kepala Desa Karang Pucung, Yuliyana Fathul Munir, mengatakan bahwa transformasi pelayanan berbasis digital merupakan bagian dari upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Melalui inovasi Lastri, warga dapat mengajukan berbagai kebutuhan administrasi, mulai dari surat keterangan hingga dokumen pelayanan lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Sistem tersebut dinilai mampu memangkas waktu pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.

“Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah yang kami lakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat,” ujar Yuliyana saat menyampaikan laporan desa.

Selain menghadirkan layanan administrasi digital, Pemerintah Desa Karang Pucung juga mengembangkan konsep Smart Village melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan publik. Salah satunya dengan menghadirkan Command Center yang berfungsi sebagai pusat informasi desa sekaligus sarana pendukung pelayanan masyarakat.

Keberadaan Command Center tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan transparan.

Inovasi itu juga menjadi bagian dari upaya desa dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga.

Transformasi digital di Desa Karang Pucung tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi. Pemerintah desa juga mengembangkan perpustakaan digital dan pojok literasi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai sumber bacaan secara daring guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai inovasi tersebut menunjukkan keseriusan Desa Karang Pucung dalam membangun desa yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menciptakan pelayanan publik yang modern, mudah dijangkau, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Inovasi Lastri dan pengembangan ekosistem digital desa, Desa Karang Pucung terus memperkuat posisinya sebagai desa yang inovatif dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV yang menghubungkan Desa Talang Jawa dan Desa Neglasari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, resmi dioperasikan.

Kehadiran jembatan tersebut langsung memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengandalkan akses penyeberangan sederhana dan berisiko.

Peresmian dilakukan secara serentak bersama syukuran pembangunan Jembatan Perintis Garuda Tahap III dan IV di wilayah Kodam XXI/Radin Inten yang dipusatkan di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Rabu (24/6/2026).

Di Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan peresmian berlangsung di Desa Neglasari dan dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika, Camat Merbau Mataram, Camat Katibung, Kepala Desa Neglasari, serta Kepala Desa Talang Jawa.

Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual melalui Zoom Meeting, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda dibiayai sepenuhnya melalui anggaran Pemerintah Pusat sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden untuk mensejahterakan masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi warga,” ujar Kristomei.

Ia menambahkan, jembatan tersebut memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara Desa Talang Jawa dan Desa Neglasari. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas umum tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Manfaat pembangunan jembatan itu pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya Markamah (71), warga Desa Talang Jawa, yang mengaku terharu dengan hadirnya jembatan permanen tersebut.

Selama puluhan tahun, Markamah harus melintasi jembatan bambu untuk mengunjungi rumah anaknya yang berada di seberang sungai. Kondisi tersebut sering kali membuat dirinya merasa khawatir karena faktor keamanan.

“Dulu saya takut sekali menyeberang ke rumah anak saya di seberang. Sekarang sudah ada jembatan yang kokoh, saya jadi lebih tenang. Saya juga berterima kasih kepada Bupati Radityo Egi Pratama yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah untuk saya,” ungkapnya.

Keberadaan Jembatan Perintis Garuda diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kecamatan Merbau Mataram.

Rangkaian kegiatan peresmian ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga penerima manfaat sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya pembangunan infrastruktur yang telah lama dinantikan masyarakat.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan pasien.

Salah satunya dengan mendorong program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dikembangkan menjadi rumah produktif bagi penerima manfaat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Provinsi Lampung yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara daring, Rabu (24/6/2026).

Dari Kabupaten Lampung Selatan, rapat diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten, Supriyanto, bersama Plt Kepala Dinas Kesehatan Devi Arminanto, Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM, dr. Djohardi, serta jajaran terkait lainnya dari ruang rapat Sekretaris Daerah.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah prioritas penanggulangan TBC di Provinsi Lampung dengan kontribusi sekitar 11 persen terhadap total kasus TBC di provinsi tersebut.

Meski demikian, capaian program penanggulangan TBC di Lampung Selatan pada tahun 2026 dinilai cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengintegrasikan indikator TBC ke dalam RPJMD dan Renstra daerah guna memastikan program berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

Selain penguatan perencanaan, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan pembiayaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperluas penemuan kasus secara aktif, memastikan seluruh kasus tercatat dalam sistem pelaporan, serta memberikan layanan pencegahan dan pengobatan kepada kelompok rentan.

Menurut Jihan, upaya eliminasi TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim Pengegrak PKK, akademisi hingga dunia usaha dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target eliminasi TBC.

“Eliminasi tuberkulosis secara nasional tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu menggandeng Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, akademisi, serta dunia usaha agar target eliminasi TBC dapat tercapai,” ujar Jihan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyampaikan rencana peluncuran website Peduli TBC Lampung yang dikembangkan bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Platform tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung proses skrining dan pelacakan kasus TBC secara lebih luas dan dijadwalkan mulai disosialisasikan pada Agustus 2026.

Tak hanya berfokus pada aspek pengobatan, penanganan TBC juga diarahkan pada peningkatan kualitas hidup pasien melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini dinilai penting karena kondisi hunian yang sehat dan layak menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pengobatan pasien TBC.

Untuk Kabupaten Lampung Selatan, dari usulan awal sebanyak 203 pasien penerima bantuan RTLH, sebanyak enam pasien telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan akan melanjutkan proses verifikasi faktual.

“Selanjutnya akan dilakukan verifikasi faktual untuk pemberian bantuan RTLH pasien TBC tahun 2026 dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pelaksanaan program ini perlu terus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Jihan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menyampaikan bahwa proses verifikasi masih terus dilakukan karena sebagian calon penerima bantuan masih menghadapi kendala legalitas lahan.

Supriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya berupaya menyediakan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan penerima manfaat melalui konsep rumah produktif.

Menurutnya, rumah yang dibangun nantinya diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, tetapi juga mampu menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga penerima bantuan.

“Khusus bagi warga yang memenuhi persyaratan dan berada di kawasan pariwisata, rumah yang dibangun dirancang memiliki kamar tambahan yang dapat dimanfaatkan sebagai homestay sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi keluarga penerima manfaat,” ujar Supriyanto.

Ia menambahkan, Pemkab Lampung Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna memastikan program penanggulangan TBC dan bantuan RTLH bagi pasien berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

LAMSEL-(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjadi rujukan daerah dalam pengembangan program pembangunan.

Kali ini, Pemkab Muaro Jambi, Provinsi Jambi, melakukan kunjungan kerja untuk belajar sekaligus berdiskusi mengenai berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang perumahan dan permukiman serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, diterima langsung Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, beserta jajaran Pemkab, di Ruang Kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, Rabu (24/6/2026).

Turut mendampingi Wakil Bupati Muaro Jambi dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Arian Safutra, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muhammad Taufik Hidayat, serta Kepala Bagian Protokol Kirmany.

Dalam pertemuan itu, Junaidi H. Mahir menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Pemkab Lampung Selatan kepada rombongan Pemkab Muaro Jambi.

Menurut Junaidi, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi antardaerah, tetapi juga sebagai sarana berbagi pengalaman dan bertukar informasi terkait berbagai program pembangunan yang telah dijalankan masing-masing daerah.

“Kehadiran kami ke Kabupaten Lampung Selatan untuk belajar dan berdiskusi mengenai berbagai program pembangunan, terutama terkait perumahan dan permukiman serta upaya-upaya meningkatkan PAD. Kami melihat Lampung Selatan memiliki banyak capaian yang dapat menjadi referensi bagi daerah kami,” ujar Junaidi.

Ia juga menyampaikan kesiapan Pemkab Muaro Jambi untuk menjalin kerja sama dengan Kabupaten Lampung Selatan di berbagai sektor yang dinilai memiliki potensi manfaat bagi kedua daerah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menyambut baik kunjungan Pemkab Muaro Jambi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi, kolaborasi, dan pertukaran gagasan pembangunan antardaerah.

Pada kesempatan itu, Syaiful memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah dijalankan Pemkab Lampung Selatan, termasuk langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan investasi, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya, Pemkab Lampung Selatan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif guna menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah berjuluk Khagom Mufakat tersebut.

“Saya bersama Bapak Bupati Radityo Egi Pratama selalu terbuka kepada siapa pun yang ingin bekerja sama dengan Kabupaten Lampung Selatan. Kami menyambut baik setiap peluang kolaborasi yang dapat mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah,” kata Syaiful.

Lebih lanjut, Syaiful menjelaskan bahwa Pemkab Lampung Selatan juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna mendukung pelaksanaan berbagai program strategis yang berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain membahas peluang kerja sama antardaerah, kedua pemerintah daerah turut berdiskusi mengenai berbagai strategi peningkatan PAD, pengelolaan sektor perumahan dan permukiman, serta inovasi pembangunan yang dapat diterapkan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan hubungan antara Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Muaro Jambi semakin erat, sekaligus membuka peluang kerja sama yang mampu mendukung kemajuan dan pembangunan kedua daerah secara berkelanjutan.

PENENGAHAN -(deklarasinews.com)-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, saat menghadiri Haflah Takharruj XXII Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Tahun Pelajaran 2025/2026 di aula Ponpes setempat, Kecamatan Penengahan, Selasa (23/6/2026).

Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Martoni Sani, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Firmansyah.

Dalam sambutannya, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa haflah takharruj merupakan momen istimewa yang menjadi buah dari perjalanan panjang para santri dalam menuntut ilmu dan membentuk karakter di lingkungan pesantren.

Menurutnya, para santri telah melalui berbagai proses pembelajaran, mulai dari beradaptasi jauh dari keluarga, menjalani kehidupan yang disiplin, hingga menempuh pendidikan agama dan umum dengan penuh kesungguhan.

“Selamat kepada seluruh santriwan dan santriwati. Keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja keras kalian, tetapi juga buah kesabaran orang tua, ketulusan para ustaz dan ustazah, serta dedikasi segenap keluarga besar pesantren,” ujar Syaiful.

Ia menegaskan, pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga berakhlak mulia dan memiliki ketahanan moral di tengah derasnya arus globalisasi serta perkembangan teknologi.

Menurutnya, tantangan zaman saat ini menuntut hadirnya generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual.

“Di tengah banjir informasi, kita membutuhkan generasi yang cerdas sekaligus memiliki kekuatan moral dan spiritual. Santri adalah bagian penting masa depan bangsa. Dari pesantren lahir banyak tokoh yang berkontribusi besar bagi agama dan negara,” tegasnya.

Kepada para lulusan, Syaiful berpesan agar tidak berhenti menuntut ilmu dan terus mengembangkan kapasitas diri di jenjang pendidikan maupun pengabdian yang lebih tinggi.

“Haflah ini bukan akhir, melainkan awal perjalanan yang lebih luas. Tetaplah rendah hati saat sukses, tegar saat menghadapi tantangan, dan jadilah teladan di mana pun berada. Bawalah nama baik almamater serta amalkan ilmu sebagai cahaya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Syaiful juga menyampaikan apresiasi kepada para wali santri atas kepercayaan yang diberikan kepada pesantren dalam mendidik putra-putrinya. Ia menilai keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi yang erat antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, lanjutnya, akan terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk di lingkungan pesantren, sebagai upaya menyiapkan generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

Ia berharap Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin dapat terus berkembang dan melahirkan lulusan yang mampu memberikan manfaat bagi umat, daerah, serta bangsa Indonesia. (Red)