Kategori: PemKot

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memantau pelaksanaan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), khususnya penerapan skema kerja fleksibel berbasis lokasi atau work from home (WFH) yang didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pada Jumat (10/4/2026).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800 tentang trasformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Wamendagri Akhmad Wiyagua menegaskan kepala daerah diminta menerapkan sistem kerja kombinasi, yakni work from office (WFO) dan WFH, guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas kinerja ASN tanpa mengganggu pelayanan publik.

“Saya datang ke Lampung atas perintah Menteri Dalam Negeri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kebijakan ini,” ujarnya.

Wiyagus mengapresiasi kesiapan pemerintah kota dalam menjaga kualitas layanan, meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

“Di Mal Pelayanan Publik, seluruh loket tetap beroperasi normal. Tidak ada pengurangan layanan, masyarakat tetap terlayani dengan baik,” tegasnya.

Ia juga memastikan sejumlah sektor vital seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan unit kedaruratan tetap beroperasi penuh dan tidak terdampak kebijakan WFH.

Wamen menegaskan bahwa kebijakan WFA bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari transformasi besar birokrasi. Beberapa tujuan utama kebijakan ini antara lain, meningkatkan efisiensi kerja ASN,menjamin pelayanan publik tetap optimal, mempercepat digitalisasi pemerintahan (SPBE).

“Ini tidak bisa dihindari, harus kita percepat,” tegasnya.

Ia menambahkan, ke depan akan dilakukan evaluasi berkala, termasuk terkait penghematan listrik, air, hingga penggunaan kendaraan dinas.

Dengan hasil sidak yang positif, Bandar Lampung dinilai siap menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan pemerintahan daerah

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengaku kunjungan Wamendagri dilakukan secara mendadak, yang dijadikan dutamomentum evaluasi bagi jajarannya.

“Kami berterima kasih atas kunjungan Pak Wamen. Ini jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ASN di Bandar Lampung,” kata dia.

Saat ini, Pemkot Bandar Lampung baru menerapkan WFH sebesar 20 persen. Namun ke depan, angka tersebut akan ditingkatkan secara bertahap.

“Insyaallah minggu depan akan kami evaluasi kembali. Targetnya bisa mencapai 50 persen sesuai arahan pemerintah pusat,” tandasnya (red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kota Bandar Lampung secara resmi melantik sebanyak 75 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan tenaga fungsional di sektor pendidikan pada Kamis (9/4/2026)

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Gedung Semergou dan dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eka Afriana.

Dalam sambutannya, Eka Afriana menyampaikan harapan agar para guru PPPK yang telah dilantik dapat terus meningkatkan kinerja, dedikasi, integritas, serta loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.

Ia menegaskan bahwa peran guru sangat strategis dalam mendukung proses belajar mengajar di jenjang pendidikan dasar hingga menengah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA di Kota Bandar Lampung.

“Guru yang telah dilantik sebagai PPPK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan kompetensi, serta memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi para siswa,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa penyerahan Surat Keputusan (SK) bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung atas dedikasi dan pengabdian para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa, khususnya di Kota Tapis Berseri.

Pada kesempatan tersebut, Eka Afriana juga berpesan kepada seluruh penerima SK agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjaga integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Tingkatkan profesionalisme, kuasai teknologi, dan jaga integritas sebagai ASN agar dapat menjadi teladan bagi siswa dan lingkungan,” tegasnya.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kualitas pendidikan di daerah dapat semakin meningkat seiring dengan hadirnya tenaga pendidik yang profesional, kompeten, dan berintegritas (Red)

‎BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri Studium General yang digelar di Gedung Serbaguna (GSG)  pada Senin (6/4/2026), sekligus pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung (Unila).

Dalam plantikan ini Bunda Eva berharap, BEM U Unila bisa bersinergi dengan pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam membagun Kota Tapis Berseri.

Terutama dalam hal pendidikan serta menjadi mahasiswa yang perduli terhadap lingkungan, dan memberikan kritik yang membangun.

Hal senda disampaikan, Ketua BEM U KBM Unila terpilih, Aditiya Putra Bayu, menegaskan bahwa BEM hadir bukan sekadar bagian dari sistem, tetapi sebagai representasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi jika kebijakan berpihak kepada rakyat. Namun jika tidak, kami akan terus mengawal,” ujarnya.

Rektor Unila, Lusmeilia Afriani, menyampaikan bahwa pelantikan BEM dan studium generale bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menguatkan peran strategisnya.

Menurutnya, mahasiswa memiliki tiga peran utama, yakni sebagai agen perubahan, penjaga nilai, dan penggerak sosial dalam menghadapi tantangan menuju era Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045.

Kegiatan bertema “Mahasiswa sebagai Katalisator Perubahan serta Pusat Gerak Menuju Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045” ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rektor Unila Lusmeilia Afriani, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kecamatan Panjang bergerak cepat merespons laporan warga dengan menyambangi kediaman Siti Khodijah, seorang ibu tunggal di Kelurahan Pidada, Sabtu (4/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Camat Panjang Hendry Satria Jaya memastikan keluarga tersebut merupakan penerima aktif bantuan sosial dan segera diusulkan masuk dalam program Bedah Rumah.

Kunjungan ke rumah Siti Khodijah yang berlokasi di kawasan lereng Bukit Sakal, RT 03 LK I, Kampung Margomulyo ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil keluarga tersebut.

Siti diketahui berjuang menghidupi tiga anaknya pasca-permasalahan rumah tangga dengan berjualan kerupuk dan kue brownies.

Camat Panjang, Hendry mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan informasi terkait kondisi warganya tersebut.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat, yang turut menginformasikan hal ini. Alhamdulillah, kami sudah bertemu langsung dengan Ibu Siti dan memastikan kehadiran pemerintah di tengah keluarga ini,” ujar Hendry.

Berdasarkan verifikasi data lapangan bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Hendry menegaskan bahwa Siti Khodijah sudah tercatat sebagai penerima aktif berbagai program bantuan pemerintah. Bantuan tersebut meliputi PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Bantuan Beras Minyak Bapana.

“Terkait pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak-anak beliau juga aktif. Memang sempat ada perpindahan sekolah, namun sudah diurus oleh pendamping PKH agar dana BOS dan PIP kembali aktif di semester depan,” jelas Hendry.

Senada dengan Camat Panjang, Pendamping Sosial PKH Kelurahan Pidada sekaligus Ketua Tim PKH Kecamatan Panjang, Isnan Subegi juga mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap keluhan masyarakat. Isnan menegaskan bahwa selama ini intervensi bantuan untuk keluarga Siti Khodijah sebenarnya sudah berjalan aktif.

“Sampai saat ini Ibu Siti Khodijah adalah penerima aktif bantuan sosial PKH dan BPNT atau Sembako. Selain itu, hampir seluruh anggota keluarganya juga sudah ter-cover sebagai peserta BPJS Kesehatan segmen PBI atau KIS. Jadi dari pemerintah pusat sudah berupaya maksimal,” ungkap Isnan Subegi di lokasi.

Langkah Lanjutan Pemkot Bandar Lampung.

Sesuai arahan Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, pihak kecamatan dan kelurahan berkomitmen memberikan intervensi lanjutan yang lebih komprehensif bagi keluarga Siti Khodijah.

Hendry memaparkan empat langkah konkret yang segera dieksekusi.

Langkah pertama adalah usulan bedah rumah, di mana kondisi rumah semi-permanen milik pribadi yang ditempati Siti Khodijah akan langsung dilaporkan dan diusulkan ke dalam program Bedah Rumah Pemkot Bandar Lampung.

Selanjutnya, pemerintah akan memfasilitasi administrasi kependudukan karena anak bungsu Siti yang berusia 4 tahun belum memiliki Akta Kelahiran dan belum masuk Kartu Keluarga (KK).

Dokumen ini akan segera dibuatkan agar sang anak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Selain itu, akan ada intervensi kesehatan melalui Puskesmas Panjang, di mana anak bungsu tersebut akan mendapatkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk menjamin tumbuh kembang yang sehat.

Terakhir, sebagai jaminan pendidikan berkelanjutan, pendidikan anak-anak Siti Khodijah akan terus didampingi melalui program Beasiswa Pemkot Bandar Lampung maupun Sekolah Rakyat.

Kunjungan yang turut dihadiri oleh jajaran Kelurahan Pidada, Kepala Puskesmas Panjang, Korcam Relawan SAPA, serta TKSK ini diakhiri dengan penyerahan bantuan sembako dan santunan materiil untuk meringankan beban keluarga.

“Kami akan terus memantau dan mendampingi keluarga Ibu Siti. Ini adalah komitmen nyata pelayanan kami kepada masyarakat,” tutup Hendry (red).

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Upaya normalisasi drainase di wilayah Kota Bandar Lampung terus dilakukan pada Jumat (3/4) yang seharusnya para petugas menikmati hari libur bersama keluarga, namun demi memberikan kenyamanan untuk masyarakat hari ini dilakukan pembersihan di berbagai tempat.

Berdasarkan pantauan yang di lakukan satgas gabungan yang terdiri dari, BPBD, DLH, Pol PP, Dinas PU, kecamatan, kelurahan serta linmas terus melakukan pembersihan drainase.

Tentunya hal ini, tidak lepas dari perintah Wali Kota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana agar drainase di Kota Tapis Berseri dapat di aliri air dengan lancar.

Drainase di Jalan M.H Thamrin pun tidak luput dari kegiatan satgas, sentimen lumpur dan sampahnm yang ada di aliran drainase pun berhasil dibersihkan. Dengan harapan air tidak meluap ke jalan.

Pada aliran air yang di bersihkan, satgas menemukan sejumlah pohon yang tumbuh sehingga menyumbat jalannya air. Petugas pun melakukan pembersihan agar air di lokasi itu bisa mengalir dengan baik.

Di Jalan Ikan Bawal, Kelurahan Kangkung pun turut dilakukan pembongkaran  lobang drainase, hingga pembersihan sampah. Serta di Jalan Diponegoro, Kecamatan Telukbetung Utara dengan pengangkatan sendimen di drainase yang menutupi aliran air.

Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana melakukan peninjauan aliran sungai dan gorong-gorong yang melintasi Perumahan Pujangga Alam, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Peninjauan ini dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi aliran air tetap lancar guna mengantisipasi terjadinya genangan maupun banjir, khususnya saat intensitas hujan meningkat.

Dalam kegiatan tersebut, Eva Dwiana  menegaskan pentingnya perawatan rutin serta penanganan cepat terhadap saluran air yang mengalami penyumbatan atau kerusakan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

“Perawatan terhadap saluran air itu penting, agar tidak ada lagi penyumbatan,” ucapnya (red).

BEKASI -(deklarasinews.com)- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota dan Kabupaten Bekasi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (31/3/2026), di Ballroom Cakrawala Hotel Santika Premiere, Jalan Harapan Indah Boulevard, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.40 WIB tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kepala dinas terkait dari Kota dan Kabupaten Bekasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional RI Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni, Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, Asisten Daerah I Kabupaten Bekasi Drs. H. Hudaya, M.Si, serta unsur Forkopimda lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis nasional Pemerintah Republik Indonesia yang menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi sehat, bebas stunting, serta menekan angka kemiskinan.

Ia menjelaskan bahwa di wilayah Kota Bekasi saat ini terdapat sekitar 230 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjalankan program MBG. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya standar kebersihan dapur, peningkatan kualitas makanan, pengelolaan limbah dapur, serta pelibatan UMKM lokal guna membuka lapangan kerja baru.

Sementara itu, Asda I Kabupaten Bekasi Hudaya menyampaikan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3,27 juta jiwa, program MBG sangat membantu pemenuhan gizi masyarakat. Hingga saat ini, Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 178 SPPG yang siap mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kabupaten Bekasi menunjukkan progres yang baik tanpa adanya kasus menonjol. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan limbah dan kualitas makanan guna menunjang keberhasilan program menuju Indonesia Emas 2045.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG merupakan program nasional yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah dan Forkopimda dalam pengawasan serta pelaksanaan program.

Menurutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung penyediaan lahan yang tidak bermasalah untuk pembangunan SPPG dan dapur MBG guna memperkuat pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan para pejabat, doa penutup, serta ramah tamah antar peserta.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPPG di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif. (Ronald)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana melakukan peninjauan aliran sungai dan gorong-gorong yang melintasi Perumahan Pujangga Alam, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada Selasa (31/3/2025).

Peninjauan ini dilakukan sebagai upaya memastikan kondisi aliran air tetap lancar guna mengantisipasi terjadinya genangan maupun banjir, khususnya saat intensitas hujan meningkat.

Dalam kegiatan tersebut, Eva Dwiana  menegaskan pentingnya perawatan rutin serta penanganan cepat terhadap saluran air yang mengalami penyumbatan atau kerusakan, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar.

“Perawatan terhadap saluran air itu penting, agar tidak ada lagi penyumbatan,” ucapnya.

Kegiatan ini akan rutin dilakukan melibatkan semua pihak, termasuk satgas banjir Kota Tapis Berseri sehingga di harapkan tidak ada lagi aliran air yang tersumbat (red).