Kategori: Pemkab

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu menggelar kegiatan Gebrak Sewu Digital “Gebyar Apresiasi Wajib Pajak Pringsewu Digital” pada Kamis (30/04/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada para wajib pajak sekaligus upaya memperkuat digitalisasi sistem perpajakan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu, Kepala OPD Terkait, Kepala Kantor Pos Cabang Utama Bandar Lampung, pimpinan cabang bank di Kabupaten Pringsewu, para camat, lurah dan kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu.

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu H. Riyanto Pamungkas menyampaikan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Bupati juga menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, dimana kontribusi PAD terhadap APBD masih berada pada angka 0,15 sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta penguatan pengawasan.

“Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi cerminan kemandirian daerah yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Riyanto Pamungkas.

Ia juga mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pringsewu yang pada tahun 2025 berhasil melampaui target pendapatan hingga 112 persen dari target Rp62 miliar. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, komitmen dan inovasi yang konsisten.

Selain itu, realisasi PBB-P2 pada tahun 2025 juga mencapai 105 persen dari target Rp13 miliar. Capaian tersebut dinilai menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Bupati menjelaskan, berbagai inovasi digital terus dilakukan Bapenda Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan pelayanan pajak daerah. Mulai dari peluncuran aplikasi e-Pajak Pringsewu pada tahun 2021, sistem pembayaran QRIS BALAPAN pada tahun 2022, aplikasi BLANKON pada tahun 2023, aplikasi e-Retribusi pada tahun 2024, hingga PBB Mobile Payment pada tahun 2025.

Atas inovasi tersebut, Kabupaten Pringsewu juga berhasil masuk dalam 8 besar dari 164 pemerintah daerah se-Sumatera pada program Championship P2DD yang diselenggarakan Kementerian Perekonomian Republik Indonesia.

Bupati Pringsewu berharap kegiatan Gebrak Sewu Digital dapat semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong peningkatan realisasi PAD dari sektor pajak daerah, sehingga pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Pringsewu semakin profesional, akuntabel dan transparan.

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana melalui Apel Siaga Bencana yang digelar dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2026 di Lapangan Pemkab Pesawaran, Kamis (30/4/2026).

Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, S.H. bertindak sebagai Pembina Apel yang pada kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

Dalam amanatnya disampaikan bahwa peringatan HKB merupakan momentum penting yang menandai lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi tonggak perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menuju preventif dan berbasis risiko.

Tahun 2026 juga menjadi bagian dari satu dekade gerakan HKB sejak pertama kali dicanangkan pada 2016. Upaya kolektif yang telah dilakukan dinilai mampu menekan risiko bencana, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material.

BNPB turut menyoroti meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat perubahan iklim. Peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada tahun 2025 menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus ditingkatkan di seluruh daerah.

Sejalan dengan itu, BNPB menegaskan sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat, di antaranya penerapan pendekatan penanggulangan bencana berbasis risiko, kesiapan sistem peringatan dini, kejelasan jalur dan titik evakuasi, serta kesiapan personel dan logistik di lapangan.

Selain itu, latihan dan simulasi kebencanaan harus dilakukan secara rutin dan terukur, serta kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix perlu berjalan efektif tanpa ego sektoral, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Pelibatan kelompok rentan harus menjadi prioritas utama, serta seluruh lapisan masyarakat perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman kesiapsiagaan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun lingkungan strategis,” lanjut Wabup dalam amanatnya.

Apel siaga ini juga dirangkaikan dengan gelar peralatan penanggulangan bencana, meliputi pemeriksaan kendaraan operasional, peralatan evakuasi, serta kesiapan logistik kebencanaan.

Mengusung tema “Siap Untuk Selamat: Bersatu dalam Siaga, Tangguh Menghadapi Bencana”, peringatan HKB 2026 diharapkan mampu mendorong keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan pemerintah.

PESIBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, meresmikan Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat wilayah kepulauan. | Pemkab Pesibar

Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, meresmikan Gedung UPTD Puskesmas Kecamatan Pulau Pisang sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat wilayah kepulauan.

Peresmian ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan kesehatan yang lebih layak, dekat, dan merata bagi masyarakat, khususnya di Kecamatan Pulau Pisang.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati membacakan pesan Bupati Pesisir Barat yang menegaskan bahwa pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan kesehatan yang berkualitas.

“Gedung ini dibangun untuk melayani masyarakat. Di dalamnya harus tumbuh semangat pengabdian, ketulusan, dan kepedulian dari para tenaga kesehatan. Setiap masyarakat yang datang tidak hanya memperoleh pelayanan medis, tetapi juga merasakan kehangatan melalui senyum, salam, dan sapa,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan obat-obatan, tetapi juga oleh sikap dan ketulusan tenaga medis dalam melayani masyarakat.

Dengan hadirnya gedung baru ini, pelayanan kesehatan diharapkan menjadi lebih optimal, nyaman, lengkap, serta mengedepankan pendekatan yang humanis.

Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran UPTD Puskesmas Pulau Pisang untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal, dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi dan semangat pengabdian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, agar masyarakat mendapatkan akses layanan dasar yang setara, terutama di sektor kesehatan.

Masyarakat juga diajak untuk turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang..(Arnandes)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- 441 Masyarakat Kabupaten Pringsewu menerima bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila bersama Staf Ahli Wakil Menteri Sosial RI dan Kepala Sentra Handayani Jakarta di Lobi Kantor Bupati Pringsewu, pada Rabu (29 April 2026). Para penerima bantuan senilai Rp 892.704.183 ini adalah mereka yang terdata dalam DTSEN desil 1-5.

Adapun para penerima bantuan tersebut, terdiri dari 107 lansia (lanjut usia), 178 penyandang disabilitas, 69 anak-anak, dan 87 tuna sosial, korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV. Dengan jenis bantuan, yakni pemenuhan hidup layak 423 orang, wirausaha 55 orang, dan alat bantu 22 orang, tersebar di 9 kecamatan, yaitu Adiluwih (19 orang), Ambarawa (18 orang), Banyumas (25 orang), Gadingrejo dan Pagelaran (masing-masing 91 orang), Pantura (5 orang), Pardasuka (12 orang), Pringsewu (152 orang), serta Sukoharjo (28 orang).

Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengapresiasi bantuan yang diberikan Sentra Handayani Kementerian Sosial RI kepada Pemkab Pringsewu untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No.7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) disebutkan bahwa ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

“Saya berharap melalui fasilitasi Sentra Handayani Kementerian Sosial RI, berdampak positif bagi peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya kepada para pendamping sosial, PSM, TKSK, Puskessos, serta seluruh relawan sosial di setiap pekon dan kelurahan, kiranya dapat senantiasa berkolaborasi dan bersinergi, serta kerja ikhlas dalam memfasilitasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Semoga menjadi ladang amal yang penuh berkah,” harapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Wakil Menteri Sosial RI Alif Kamal mengungkapkan beberapa hal yang menjadi concern Kementerian Sosial, diantaranya penghapusan dan pengentasan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem. Penerima bantuan terdiri dari kelompok anak-anak berupa alat-alat sekolah dan kebutuhan nutrisi. Sedangkan untuk penyandang disabilitas berupa alat bantu. Sementara untuk yang masih usia produktif diberikan bantuan wirausaha yang sifatnya masih rintisan, dan bisa dilanjutkan dengan program pemberdayaan sosial ekonomi.

“Kalau program rintisan wirausaha mungkin nilainya sekitar Rp 2,5 juta, sedangkan di program pemberdayaan sosial ekonomi sekitar Rp 5 juta. Mudah-mudahan mereka yang mendapatkan program rintisan nantinya ada kelanjutan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi.

Alif menyampaikan berdasarkan Inpres No.44 Tahun 2025 para penerima bantuan ini harus masuk dalam DTSEN terutama desil 1 sampai 5. Karenanya ia meminta pemerintah daerah agar warga yang akan diberikan bantuan agar dapat diverifikasi dan divalidasi kembali.

Dalam pada itu, Kepala Sentra Handayani Jakarta Hisyam Cholil mengatakan pemberian bantuan ATENSI ini merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Karena bagaimanapun pemerintah tidak membedakan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hanya kewenangannya saja yang berbeda.

“Kehadiran negara pada prinsipnya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kita hadir bersama-sama untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk kepentingan masyarakat atau warga negara Republik Indonesia termasuk tentunya masyarakat Kabupaten Pringsewu,” ujarnya, pada kegiatan yang juga dihadiri anggota DPRD Pringsewu Dedi Sutarno, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan