Kategori: Pemkab

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada Rabu (5/5/2026). Bupati Pringsewu didampingi Tenaga Ahli Bupati Prof.Dr.Ir.Achmad Subagio, Kadis Perikanan Kabupaten Pringsewu Supendi, S.E., M.M., Kadis Pertanian Maryanto, S.P., Kadis PUPR Ir.Ahmad Syaifudin, S.T., M.T., Kadis Kopdagprin Sulistiyo Ningsih, S.E., M.M. dan Sekretaris Bapperida Siti Rahmah, S.I.Kom., M.M. diterima oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Plt Sekjen KKP serta beberapa pejabat Kementerian KKP di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta.

Diantaranya Dirjen Perikanan Tangkap Drs.Lotharia Latif, S.H., M.Hum., Dirjen Perikanan Budidaya Dr.Tb.Haeru Rahayu, A.Pi. M.Sc., Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Direktur Pengolahan Dirjen PDSKP Ir.Tri Aris Wibowo, M.Si. dan lainnya.

Kunjungan tersebut adalah dalam rangka beraudiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran Kementerian KKP sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendorong dan mengembangkan serta memajukan sektor perikanan di Bumi Jejama Secancanan, yang muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu, sebagaimana visi Pringsewu Makmur (Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul dan Religius).

Di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan RI  dan para pejabat Kementerian KKP, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menyampaikan program prioritas Pemkab Pringsewu di bidang perikanan, khususnya perikanan air tawar. Yaitu progran Pengelolaan Perikanan Budidaya, meliputi penyediaan sarana dan prasarana UPT Pengembangan Budidaya Ikan, monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan, pengembangan kapasitas pembudidaya kecil, pemberian pendampingan dan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

“Kemudian program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, meliputi penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, bantuan Akta Notaris/Badan Hukum Kelompok Perikanan, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Usaha Skala Mikro dan Kecil, serta sosialisasi pemasaran dan pelatihan pengolahan ikan, penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan, termasuk pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah, dan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan,” bebernya.

Bupati Riyanto Pamungkas juga mengungkapkan sejumlah potensi perikanan air tawar, baik kolam, sungai serta embung di Kabupaten Pringsewu, dengan komoditas berupa ikan lele, gurame, nila, mas, patin, gabus hingga Ikan hias. Untuk potensi lahan perikanan sekitar 1.300 hektar, dengan potensi pemanfaatan budidaya ikan 1.070,32 hektar, namun yang dimanfaatkan baru 49% atau 519,35 hektar.  Kabupaten Pringsewu juga memiliki 45 embung dan 19 sungai, dimana Kecamatan Pagelaran ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila. Di Kabupaten Pringsewu jumlah pembudidaya Ikan mencapai 4.500 orang.

“Adapun perkiraan jumlah ikan keluar setiap harinya mencapai 34,5 ton, terdiri dari 18 ton ikan lele yang tersebar di 9 kecamatan, 6,5 ton ikan nila di Kecamatan Pagelaran, 6 ton ikan patin, tersebar di 9 kecamatan, 2 ton ikan mas, juga tersebar di 9 kecamatan, dan 2 ton ikan gurame di Kecamatan Pardasuka, dengan wilayah pemasaran meliputi  Pringsewu sendiri, kemudian Bandar Lampung, Tanggamus, Metro, Tanjungbintang, Palembang dan Jakarta. Sedangkan kebutuhan pakan mencapai 44,35 ton perhari atau pertahunnya mencapai 16.187,75 ton. Terdiri 21,6 ton pakan ikan lele, 9,75 ton pakan ikan nila, 7,2 ton pakan ikan patin, 3,6 ton pakan ikan mas, dan 2,2 ton pakan ikan gurame,” ungkapnya. (Mulia mega)

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih sebagai mitra strategis pembangunan desa. Hal ini disampaikan dalam Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031.

Acara berlangsung di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., dan Rahmad Visa Ridi Arifin, S.M.

Dalam kesempatan yang sama, turut dilakukan pengesahan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat APDESI Merah Putih Provinsi Lampung sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.

Turut hadir Staf Khusus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. M. Khoirul Huda, http://M.Pd., Anggota DPD RI sekaligus Dewan Penasihat APDESI Provinsi Lampung H. Bustami Zainudin, http://S.Pd., M.H., Dr. Ir. KH. Abdul Hakim, M.M., Almira Nabila Fauzi, http://B.Bus. Com., dan Drs. H. Ahmad Bastian S.Y., Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat, S.H., unsur Forkopimda, para bupati se-Provinsi Lampung atau yang mewakili, serta tamu undangan lainnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhamad Reza Berawi, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus APDESI Merah Putih yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan amanah organisasi secara optimal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah.

Selamat bekerja kepada seluruh pengurus APDESI periode 2026–2031. Semoga dapat menjalankan program organisasi dengan baik serta mendukung program pemerintah pusat, ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat, S.H., menegaskan bahwa APDESI merupakan organisasi profesi yang menjadi wadah perjuangan bagi kepala desa dan perangkat desa dalam menyuarakan aspirasi serta menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat desa. Ia juga menekankan pentingnya soliditas internal dan sinergi dengan pemerintah guna mendukung pembangunan yang merata hingga ke desa.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan bahwa APDESI memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah berbasis desa. Ia menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat sehingga setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Pringsewu Slamet Riadi mengatakan kehadiran lengkap  Ketua APDESI Pringsewu adalah bukti keseriusan dari Kabupaten Pringsewu.

Kami datang full team bersama 8 Panglima Kecamatan. Ini bukti bahwa dari kabupaten sampai kecamatan kami solid menyukseskan program Merah Putih, ucapnya

Melalui momentum ini, Slamet Riadi berharap APDESI Merah Putih dapat menjadi motor penggerak pembangunan Pekon, memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan, serta mewujudkan Pekon yang maju, mandiri, dan sejahtera sebagai fondasi kemajuan untuk kita bersama. Pungkasnya

[Mm, KW-RI]

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Lampung mengadakan Exit Meeting di Ruang Sekda Kantor Pemkab setempat, Selasa (5/5/2026).

Exit Meeting ini bukan sekadar tahapan administratif, namun menjadi bagian penting bagi memastikan sistem pengelolaan keuangan daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik, tertib, transparan dan akuntabel.

Sekdakab Pringsewu Ir. M. Andi Purwanto, S.T., M.T. didampingi  sejumlah kepala perangkat daerah terkait menegaskan komitmen pemkab dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

“Saran dan masukan serta rekomendasi yang disampaikan BPK RI tentu akan segera ditindaklanjuti, dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan serta akuntabel,”Pungkasnya. (Mm, KW-RI)

TUBABA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) resmi melepas Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M., untuk mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. Acara pelepasan yang berlangsung khidmat sekaligus penuh haru ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Selasa (05/05/2026).

​Mirza Irawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Tubaba, terpilih mengisi posisi strategis di tingkat provinsi setelah melalui proses seleksi yang ketat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nadirsyah mengungkapkan rasa bangga sekaligus kehilangan atas beralihnya salah satu putra terbaik daerah ke lingkup Pemerintah Provinsi. Menurut Nadirsyah, Mirza adalah sosok yang telah memberikan dedikasi penuh bagi pembangunan Tubaba selama 14 tahun terakhir.

​”Atas nama pemerintah daerah, kami merasa kehilangan salah satu sumber daya manusia terbaik. Namun, karena ini merupakan amanah dan bentuk promosi, dengan berat hati sekaligus bangga, kami harus merelakan Pak Mirza untuk mengabdi di level yang lebih luas,” ujar Nadirsyah di hadapan jajaran pejabat yang hadir.

​Wabup juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian Mirza yang telah membersamai Kabupaten Tubaba sejak awal masa pertumbuhannya. “Empat belas tahun adalah waktu yang panjang. Banyak tenaga, pikiran, dan waktu yang telah dikorbankan untuk kemajuan bumi Ragem Sai Mangi Wawai ini,” tambahnya.

Selain memberikan ucapan selamat, Nadirsyah juga menitipkan harapan besar kepada Mirza Irawan di posisinya yang baru. Ia berharap koordinasi antara Pemkab Tubaba dan Pemprov Lampung, khususnya dalam sektor keuangan, dapat semakin erat.

​Salah satu poin yang ditekankan adalah mengenai penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH). “Semangatnya harus tetap semangat Tubaba. Kami berharap poin-poin yang belum tuntas terkait keuangan daerah bisa menjadi atensi khusus bagi Pak Mirza di Provinsi nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Mirza Irawan dalam penyampaiannya mengaku sangat terkesan dengan perjalanan kariernya di Tubaba. Didampingi sang istri, ia menyebut Tubaba bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat yang membentuk karakter dan pola pikirnya sebagai seorang birokrat.

​”Dalam 14 tahun ini, Tubaba telah membentuk siapa saya hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada komunikasi yang tersumbat atau tindakan yang kurang berkenan selama saya bertugas,” ungkap Mirza.

​Terkait tugas barunya, Mirza berkomitmen untuk menjaga silaturahmi dan profesionalitas, termasuk dalam mengawal urusan DBH kabupaten/kota di Lampung agar dapat berjalan sesuai mekanisme yang diharapkan.

Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tubaba, Asisten I dan II, jajaran Staf Ahli Bupati, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Pemkab Tubaba.

Meskipun dilaksanakan secara sederhana dengan suasana santai, kegiatan ini menjadi simbol penghormatan atas pengabdian panjang Mirza Irawan sebelum resmi bertugas di pusat pemerintahan Provinsi Lampung. (Mar)

LAMTIM -(deklarasinews.com)– Pemerintah pusat terus memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan melalui transformasi digital dan kemudahan akses pembiayaan.

Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Farida Farichah, ke Koperasi Agro Mulyo Lestari di Desa Giri Mulyo, Lampung Timur, Senin (4/5/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan koperasi mampu mengelola komoditas unggulan daerah secara profesional agar berdaya saing di pasar global.

“Ini bukan hanya kunjungan formal. Kami hadir untuk memastikan koperasi benar-benar tumbuh, mandiri, dan mampu bersaing. Koperasi harus masuk ke sektor produksi, distribusi, bahkan industri,” ujar Farida Farichah saat meninjau langsung potensi lokal di Lampung Timur.

Menurutnya, koperasi harus mampu mengelola potensi besar seperti kakao dan alpukat agar dapat menembus pasar nasional hingga internasional.

Koperasi Agro Mulyo Lestari yang berdiri sejak tahun 2021 menjadi wadah bagi 90 petani di Kecamatan Marga Sekampung untuk mengembangkan usaha agribisnis.

Fokus utama koperasi ini adalah pengembangan Alpukat Siger, varietas lokal yang memiliki daya tarik tinggi karena bentuknya yang menarik dan bobot buah yang lebih berat.

Selain memiliki rasa yang lebih pulen dan kulit buah mengkilap, pohon Alpukat Siger juga tergolong produktif dengan masa berbuah singkat, yakni antara 2 hingga 3 tahun setelah tanam.

Saat ini, koperasi mengelola lahan perkebunan seluas 360 hektare dengan perkiraan panen raya pada bulan Maret dan September.

Dari luasan tersebut, koperasi diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 200 ton buah alpukat.

Pemasaran produk ini telah merambah wilayah Jabodetabek, Jawa, hingga Sumatera, serta berhasil menembus jaringan ritel modern besar seperti Superindo.

Meskipun memiliki potensi besar, tantangan seperti akses permodalan, jangkauan pasar, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama bagi pengelola koperasi.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM menyediakan skema pembiayaan khusus.

“LPDB ini adalah ‘bank’-nya koperasi. Kami menyediakan pembiayaan berbunga rendah hanya tiga persen khusus bagi koperasi,” jelas Farida.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan pentingnya pengelolaan yang terintegrasi.

“Potensi kami besar, mulai dari kakao hingga alpukat. Tinggal bagaimana kita kelola secara profesional dan terintegrasi,” kata Ela.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam hal pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Selain penguatan modal, Kementerian Koperasi dan UKM tengah membangun ekosistem digital melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program ini diharapkan mempercepat transformasi koperasi di Lampung Timur menjadi entitas yang modern dan mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Dalam operasionalnya, Koperasi Agro Mulyo Lestari masih menghadapi beberapa kendala teknis, mulai dari proteksi hama penyakit, kebutuhan air penyiraman saat musim kemarau, hingga masalah keamanan.

Ketua Koperasi, Suparno, berharap adanya pendampingan dari penyuluh atau tim profesional untuk pengendalian hama yang menyerang pohon dan buah alpukat.

Selain itu, koperasi memerlukan bantuan armada kendaraan untuk pengiriman buah serta jaringan pemasaran yang lebih luas.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menggandeng berbagai pihak guna mendukung riset dan pengembangan.

“Pemprov siap menggandeng kementerian, Bea Cukai, dan perguruan tinggi untuk mendukung riset serta pengembangan komoditas unggulan seperti alpukat ini,” pungkas Jihan.(red)

SERUI -(deklarasinews.com)- Semangat menjaga alam untuk masa depan yang lebih baik kembali ditegaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama WWF Indonesia, Pemkab Yapen menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan sekaligus melindungi sumber daya alam yang menjadi kekayaan daerah.

Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi tonggak sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menjaga keanekaragaman hayati serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepulauan Yapen yang dianugerahi hutan, laut, dan kekayaan alam melimpah kini diarahkan untuk dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan.

Direktur Program Papua WWF Indonesia, Wika A. Rumbiak, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan kolaborasi ini berjalan terpadu dan sejalan dengan arah pembangunan daerah.

“Kami ingin apa yang dikerjakan bersama benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung visi misi pemerintah daerah,” ujarnya.

WWF Indonesia sendiri saat ini menjalankan tiga fokus utama, yakni konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati, pendampingan masyarakat adat serta pengembangan komoditas unggulan, dan pengembangan ekowisata serta advokasi kebijakan. Melalui kerja sama ini, seluruh program tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, menekankan bahwa kekayaan alam adalah anugerah Tuhan yang wajib dijaga bersama.

“Kekayaan sumber daya alam bukan hanya untuk kita hari ini, tetapi juga untuk anak cucu kita nanti,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan aspek lingkungan dan sosial. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk WWF Indonesia, menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Yapen.

Kolaborasi ini membawa harapan baru bahwa pembangunan dan pelestarian alam bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan demi masa depan Yapen yang hijau, mandiri, dan sejahtera.