Kategori: Nasional

Ekonomi Nasional

IMIP Raih Nusantara CSR Awards 2026

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali meraih penghargaan Nusantara CSR Awards (NCSRA) ke-17 tahun 2026. Ajang ini sekaligus memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan terbaik nasional serta 100 manajer program terbaik Indonesia 2026, yang dinilai sebagai penggerak utama keberhasilan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR).

NCSRA 2026 memperkenalkan paradigma baru sebagai mekanisme perlindungan nilai ekonomi perusahaan. Pendekatan ini tidak berhenti pada narasi, melainkan dibuktikan melalui metodologi La Tofi ESG Rating yang diperkuat dengan Corporate Economic Protection Index (CEPI), sebuah instrumen yang secara langsung mengukur kontribusi CSR dalam menurunkan risiko dan melindungi nilai bisnis.

Usai menerima penghargaan di Jakarta, Rabu (8/04/2026), Head of Department CSR PT IMIP, R. Tommy Adi Prayogo, menjelaskan bahwa melalui CEPI, program CSR dinilai berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mencegah potensi kerugian ekonomi, menjaga stabilitas operasional, dan melindungi keberlanjutan nilai perusahaan. “Dengan demikian, CSR tidak lagi berdiri di pinggiran strategi bisnis, melainkan menjadi bagian dari struktur perlindungan perusahaan itu sendiri,” kata R. Tommy Adi Prayoga, Jumat (10/04/2026).

IMIP diketahui menerima platinum alignment dan CEPI platinum performance pada kategori ketahanan operasi dan risiko lokal melalui program gerakan masyarakat sehat, edukasi serta pemeriksaan kesehatan gratis di Kecamatan Bahodopi.

Kemudian pada kategori ketahanan ekonomi masyarakat dan rantai nilai melalui program jejak alam dalam kain yaitu pemberdayaan perempuan  ecoprint dan menanam kemandirian hortikultura berbasis komunitas di Desa Lele. Dua program tersebut meraih platinum alignment dan CEPI champion candidat.

“Mayoritas program yang dinilai menunjukkan tingkat keselarasan tinggi antara risiko dan aksi mitigasi. CSR dirancang dengan presisi bukan hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga menjadi pelindung nyata bagi keberlanjutan perusahaan,” sambung Tommy Adi Prayogo. Diakui, Nusantara CSR Awards 2026 menghadirkan sebuah arah baru bagi dunia usaha Indonesia bahwa di tengah ketidakpastian global, ketahanan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan finansial, tetapi juga kemampuan mengelola risiko sosial, lingkungan, serta kemanusiaan secara strategis. “CSR dalam paradigma ini, bukan lagi “biaya” yang dikeluarkan perusahaan, melainkan investasi perlindungan nilai yang menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang,” jelasnya.

Ini kali kedua PT IMIP meraih penghargaan Nusantara CSR Awards. Tahun sebelumnya, 2025, PT IMIP juga meraih penghargaan yang sama untuk tiga kategori. Pertama, pada kategori Community Recycling Empowerment Award, diberikan atas program pemberdayaan Bank Sampah KSM Ara Sinergi Berdaya yang telah berjalan sejak 2023 di 10 titik unit. Kedua, kategori Quality Education Award, diberikan atas kontribusi dalam bidang pendidikan berkualitas, dan ketiga untuk kategori Marine Ecosystem Award, diberikan atas inisiatif perlindungan lingkungan pesisir dan ekosistem laut. (Rpdm)

Nasional

Antusiasme Tinggi, Menaker Ajukan Tambahan 150 Ribu Kuota Magang Nasional 2026

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Tingginya minat masyarakat, terutama lulusan baru, terhadap program magang mendorong Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajukan penambahan 150 ribu kuota peserta Program Magang Nasional (MagangHub) tahun 2026. Usulan ini ditujukan untuk memperluas akses pengalaman kerja sekaligus menjawab kebutuhan industri akan tenaga kerja yang lebih siap kerja.

“Program Magang Nasional saat ini masih dalam tahap pengusulan anggaran. Dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Bidang Perekonomian, kami berharap program ini bisa dilaksanakan sehingga harapan para calon peserta magang untuk memperoleh kesempatan ikut program ini dapat terwujud,” ujar Yassierli usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Yassierli, pelaksanaan Program Magang Nasional 2026 tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta. Program ini harus dirancang lebih merata agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari Indonesia bagian Barat, Tengah, hingga Timur.

“Dalam pelaksanaannya nanti, Kemnaker berkomitmen menjunjung prinsip pemerataan. Daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi diharapkan dapat memperoleh proporsi kuota magang yang lebih besar,” katanya.

Penambahan kuota ini dinilai penting, terutama bagi lulusan baru yang kerap terkendala minim pengalaman kerja. Di sisi lain, industri juga akan memperoleh talenta yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Sejalan dengan pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, program ini juga dirancang sebagai langkah konkret untuk menekan angka pengangguran terbuka, dengan fokus pada daerah berpengangguran tinggi serta sektor-sektor strategis yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

“Kami pastikan bidang magang akan dibuat beragam, tidak terfokus pada satu sektor saja. Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan lanjutan dan koordinasi lintas sektoral sebelum diputuskan secara final,” ujar Yassierli.

Melalui Program Magang Nasional 2026, pemerintah menargetkan semakin terbukanya akses pengalaman kerja, meningkatnya kesiapan lulusan memasuki pasar kerja, serta semakin kuatnya keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri.(Red)

Daerah

JMSI Lampung Tegaskan Arah Transformasi Digital, Dorong Ekosistem Media Inovatif dan Berintegritas

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung periode 2025–2030 resmi dilantik di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi pers, serta pemangku kepentingan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, serta sejumlah tokoh organisasi media, akademisi, dan unsur Forkopimda yang mewakili instansi masing-masing.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran JMSI Lampung dalam membangun ekosistem media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Novriwan: Perkuat Organisasi dan Tiga Program Digital JMSI Lampung

Ketua JMSI Lampung Achmad Novriwan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan organisasi secara berkelanjutan sebagai fondasi utama penguatan peran media di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap tiga inisiatif program digital JMSI Lampung yang digagas oleh pengurus bidang platform digital, Andri Supriyandi.

Tiga program tersebut meliputi:

  1. Pengembangan aplikasi agregator news untuk meningkatkan nilai dan distribusi media lokal Lampung
  2. Pembangunan aplikasi ojek online sebagai bagian dari ekosistem digital berbasis daerah
  3. Pembangunan sistem “single hosting media JMSI” sebagai portal terintegrasi media di Lampung

Novriwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi tempat pelantikan serta seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai unsur organisasi dan lembaga.

Teguh Santosa: Dorong Kemandirian Platform Digital Nasional

Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi JMSI Lampung, khususnya kepada kepemimpinan Achmad Novriwan yang dinilai aktif melahirkan berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda JMSI nasional.

Ia menegaskan pentingnya membangun platform digital alternatif agar Indonesia tidak terus bergantung pada platform global seperti Google. Menurutnya, sejumlah negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah lebih dahulu membangun ekosistem digital mandiri.

Selain itu, Teguh juga mengajak insan JMSI untuk menghadirkan informasi yang produktif dan konstruktif di tengah tantangan disinformasi global, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sekdaprov Lampung: Media Harus Adaptif dan Berintegritas

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengajak JMSI untuk bijak menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Ia menekankan pentingnya verifikasi dan integritas media dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, ia mendorong JMSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik terhadap program pembangunan di Lampung.

“Media harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penguat literasi publik dan pembangunan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Dihadiri Berbagai Unsur Strategis

Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Ketua TP Pembangunan Provinsi Lampung Nurhasanah, Ketua Sikambara Lampung Junaedi, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, Ketua Laskar Merah Putih Lampung Johan Nasri, serta perwakilan bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga kepala OPD dan lembaga vertikal lainnya.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi penanda penguatan kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan seluruh elemen pembangunan daerah dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis. (*).

Nasional

Prof. Zudan: Jadikan KORPRI Penggerak Kesejahteraan dan Peningkatan Kompetensi ASN

‎JAKARTA -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2026-2031 pada Rabu (08/04/2026) di Aula Balaiagung, Balaikota Provinsi DKI Jakarta. Pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 06 Tahun 2026. Dalam prosesi tersebut, Prof. Zudan mengarahkan agar para pengurus yang baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan kontribusi konkret bagi organisasi.

Dalam sambutannya, Prof. Zudan menegaskan pentingnya optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. “Berdasarkan arahan Presiden dalam rapat kerja bersama para Menteri dan Kepala Lembaga, kondisi ekonomi dan politik Indonesia dinilai menunjukkan tren yang positif. Oleh karena itu, KORPRI memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional

Daerah

Koordinator Pendidikan Bukitkemuning Angkat Bicara Terkait Perselisihan di SDN 1

BUKITKEMUNING -(deklarasinews.com)- Perselisihan yang terjadi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah dengan jajaran dewan guru di SDN 1 Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada Jumat (10/4/2026), mendapat perhatian serius dari Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning.

Koordinator Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa semacam ini semestinya tidak terjadi, terlebih di dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keteladanan.

Peristiwa bermula saat pihak Korwil menerima laporan telepon dari warga yang mengabarkan adanya keributan di SDN 1 Bukitkemuning. Laporan tersebut menyebutkan situasi di sekolah sempat tegang hingga membuat para guru merasa ketakutan.

Merespons laporan tersebut, Koordinator Pendidikan langsung terjun ke lokasi. Di tengah perjalanan, didapat informasi bahwa salah satu pihak yang bertikai tengah berada di Puskesmas Bukitkrmuning untuk melakukan visum, karena mengalami luka gigitan pada lengan kiri nya.

“Saya langsung menuju Puskesmas dan bertemu dengan Ibu Maisarih selaku Plt Kepala Sekolah. Di sana juga sudah ada Kanit Patroli, Kanit Reskrim, serta Babinkamtibmas Kelurahan Bukitkemuning,” ungkapnya.

Langkah Penanganan

Usai dari Puskesmas, Koordinator Pendidikan segera bergegas menuju SDN 1 Bukitkemuning untuk memastikan situasi sekolah kembali tenang. Prioritas utama adalah menjamin proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan kondusif bagi para siswa.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil antara lain:

Laporan ke Dinas: Melaporkan kronologi kejadian secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.

Imbauan Cooling Down: Memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk menenangkan diri dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana sembari menunggu keputusan dinas.

Pendekatan Persuasif: Mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Permohonan Maaf kepada Masyarakat

Selaku Koordinator Satuan Pendidikan, beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para wali murid, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh insiden ini.

“Terkait penyelesaian masalah, sepenuhnya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan selaku instansi yang menaungi kami. Apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh dinas nantinya, kami berharap kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang dada atau legowo demi kebaikan dunia pendidikan di Bukitkemuning,” pungkasnya.zainal

Daerah

Baru Dilantik, Dirut Tirta Musi Langsung Tancap Gas! Siapkan Aplikasi Online Untuk Percepat Layanan

‎PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang yang baru, Ir. Teddy Andrian, ST., IPM., ASEAN Eng., langsung bergerak cepat usai resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang pada Senin (6/4/2026).

‎‎Komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh pun ditegaskan sejak awal masa jabatannya.

‎Hal tersebut disampaikan Teddy saat agenda perkenalan sekaligus silaturahmi bersama insan media di Gedung Graha Tirta Musi, Jumat (10/4/2026).

‎‎Ia menekankan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎‎“Target kita jelas, Tirta Musi harus lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi layanan maupun kontribusinya bagi daerah,” ujar Teddy.

‎‎Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Teddy memprioritaskan peningkatan pelayanan pelanggan, khususnya dalam penanganan keluhan masyarakat yang selama ini menjadi sorotan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengembangan aplikasi layanan pelanggan berbasis digital.

‎‎Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan laporan gangguan secara real time. Pelanggan nantinya dapat mengirimkan informasi lengkap mulai dari lokasi, waktu kejadian, hingga memantau langsung proses penanganan oleh petugas di lapangan.

‎‎“Setiap laporan akan terpantau secara sistem, mulai dari diterima hingga diselesaikan. Ini penting untuk memastikan layanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

‎‎Selain fokus pada digitalisasi, Perumda Tirta Musi juga tengah mempercepat program penambahan sambungan rumah baru. Dalam tiga bulan ke depan, ditargetkan sebanyak 15.000 sambungan baru dapat terealisasi. Hingga saat ini, sekitar 2.000 sambungan telah terpasang di sejumlah wilayah, termasuk Kalidoni dan sekitarnya.

‎‎Namun demikian, Teddy menegaskan bahwa pemasangan jaringan bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi apakah air benar-benar mengalir ke rumah pelanggan.

‎‎“Bukan sekadar terpasang, tapi harus dipastikan airnya mengalir. Itu yang akan kita cek langsung di lapangan,” tegasnya.

‎Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kota Palembang saat ini mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, cakupan layanan air bersih telah mencapai 85 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa, dengan total 320 ribu sambungan rumah.

‎‎Untuk mencapai target layanan 100 persen, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Teddy mengakui, tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kemampuan internal perusahaan.

‎‎Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga terkait, guna mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh masyarakat.

‎‎“Kita harus menggandeng pihak luar. Tidak mungkin target ini tercapai jika hanya mengandalkan internal,” katanya.

‎Tak hanya fokus pada layanan eksternal, pembenahan internal perusahaan juga menjadi perhatian serius. Mulai dari perbaikan tampilan kantor pusat hingga standarisasi pelayanan di seluruh unit akan dilakukan secara bertahap.

‎‎Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat citra perusahaan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan.

‎‎“Kita mulai dari hal mendasar, termasuk wajah kantor dan standar pelayanan. Semua harus berubah ke arah yang lebih baik,” tutup Teddy. (Ning/ril)

Ekonomi Nasional

IMIP Dorong Kesetaraan Gender, Ribuan Perempuan Berkarier di Industri Nikel Morowali

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memberi kesempatan setara bagi seluruh karyawan, termasuk bagi perempuan. Langkah ini diwujudkan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif, pengembangan kompetensi, dan dukungan fasilitas. Semua diterapkan demi memastikan karyawan perempuan dapat berkontribusi secara aman dan produktif dalam berbagai bidang pekerjaan di kawasan industri.

Data terbaru Departemen Human Resources PT IMIP per 7 Maret 2026 mencatat, jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kawasan IMIP mencapai 90.923 orang. Dari jumlah tersebut, 7.557 orang atau sekitar 8,31 persen adalah karyawan perempuan, sedangkan 83.366 orang (91,69 persen) laki-laki. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas di kawasan industri mineral terintegrasi dengan produk utama nikel tersebut terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan terhadap karyawan profesional di beragam sektor manufaktur.

Tenaga kerja perempuan di kawasan IMIP berkontribusi pada posisi teknis dan strategis, termasuk tugas-tugas administratif. Dari total 7.557 karyawan perempuan tersebut, 639 orang (sekitar 8,25 persen) menduduki posisi strategis, meliputi jabatan wakil foreman, foreman, asisten supervisor, wakil supervisor, supervisor, hingga level wakil manajer dan manajer.

HR Head PT IMIP, Achmanto Mendatu, menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang ada membuka kesempatan luas bagi perempuan untuk berkarier di berbagai bidang pekerjaan, termasuk operator teknis yang identik dengan aktivitas laki-laki. Salah satu contohnya adalah operator hoist crane atau alat berat untuk memindahkan produk metal dalam area produksi. Data Departemen HR PT IMIP Maret 2026 mencatat terdapat 280 karyawan perempuan yang mengoperasikan hoist crane dari total 1.684 operator hoist crane di kawasan IMIP.

“Banyak juga dari operator hoist crane perempuan yang sebenarnya berlatar belakang pendidikan kebidanan. Namun, setelah direkrut dan ditempatkan di perusahaan tertentu, mereka mendapatkan pembinaan dan pelatihan agar mampu menjalankan pekerjaan teknis dengan baik,” ujarnya, Rabu (08/04/2026).

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, karyawan di bidang teknis mendapatkan bermacam program pelatihan profesional. Diantaranya pelatihan pengoperasian hoist crane kelas dua, pengoperasian tanur atau furnace kelas dua, ahli K3 umum, teknisi K3 deteksi gas, dan pelatihan petugas penyelamat atau rescue di ruang terbatas. Pelatihan diberikan agar setiap karyawan memiliki kompetensi dan standar keselamatan yang memadai sesuai karakteristik industri di kawasan IMIP, sekaligus mencetak tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing global.

Membangun Lingkungan Kerja Inklusif

Di samping membuka kesempatan luas bagi perempuan di beragam posisi pekerjaan, kawasan IMIP memerhatikan upaya penegakan standar K3 di berbagai bidang jabatan. Mengingat risiko pekerjaan tertentu cukup tinggi, beberapa jabatan operator kendaraan alat berat menerapkan persyaratan khusus bagi karyawan perempuan. Salah satunya, posisi operator alat berat bagi perempuan lebih difokuskan untuk menjalankan kendaraan jenis hoist crane sebab berkarakteristik lebih sesuai dioperasikan oleh perempuan.

Untuk dapat menjalankan pekerjaannya, karyawan diwajibkan memenuhi kualifikasi, antara lain berpengalaman minimal dua tahun dan memiliki Surat Izin Operator (SIO) resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Meski begitu, peluang bagi perempuan tetap terbuka bila perusahaan membutuhkan tenaga tambahan dan kandidat memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Bila calon karyawan belum memenuhi kualifikasi tersebut, mereka dapat memulai dari jenjang kru terlebih dahulu. Secara bertahap, mereka juga menjalani proses pelatihan dan peningkatan kompetensi,” ungkap Mendatu. Perusahaan di kawasan IMIP juga terus berupaya membangun lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan. Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan diterapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja.

Salah satunya, kawasan IMIP menyediakan sejumlah fasilitas penunjang bagi karyawati, seperti layanan kesehatan, ruang istirahat, dan sarana-prasarana transportasi dalam kawasan industri. IMIP juga menyediakan layanan penjemputan dan mobil khusus bagi karyawati hamil guna mendukung kenyamanan dan keselamatan di area kerja. “IMIP berkomitmen terus menyelenggarakan kesempatan yang sama bagi semua pekerja dalam lingkungan kerja inklusif, termasuk memerkuat peran perempuan dalam pertumbuhan industri.” tegas Mendatu. (Rpdm)

Daerah

Plt. Kepala SDN 01 Bukitkemuning Angkat Bicara Terkait Insiden Perselisihan dengan Guru

BUKIT KEMUNING- (deklarasinews.com)– Menanggapi pemberitaan di media online Deklarasi News tertanggal 8 April 2026 mengenai perselisihan internal di SDN 01 Bukitkemuning, Plt. Kepala Sekolah, Ibu Maisaroh Spd, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan kronologi peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan salah satu guru, Ibu R, Rabu (9/4/2026).

Ibu Maysaroh menjelaskan bahwa akar permasalahan bermula dari tuntutan jam mengajar oleh Ibu R. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, selama masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya (Ibu Riasih ), Ibu R diketahui jarang hadir untuk mengajar karena kesibukannya saat menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah di salah satu SD di Desa Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi.

“Saya menerima SK sebagai Plt. Kepala SDN 01 Bukitkemuning per tanggal 31 Maret 2026. Sejak saat itu, Ibu R memang mempertanyakan jam mengajarnya. Namun, karena posisi tersebut sudah diisi oleh guru lain, kami meminta beliau bersabar hingga tahun ajaran baru mendatang,” ujar Maisaroh.

Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Utara melalui Kabid SD, yang menyarankan hal serupa, yakni menunggu penyesuaian di tahun ajaran baru. Meski sempat ada kesepakatan awal, situasi memanas pada Rabu, 8 April 2026.

Menurut Maysaroh, pada hari tersebut Ibu R kembali mempertanyakan masalah yang sama dengan nada tinggi sembari merekam menggunakan ponsel.

“Secara spontan, saya mencoba menghalangi kamera ponselnya dengan tangan kiri. Namun, Ibu R justru menggigit tangan saya. Untuk melepaskan gigitan tersebut, secara refleks saya menarik kerudungnya agar gigitan itu terlepas,” ungkapnya.

Akibat tindakan kekerasan fisik tersebut, Ibu Maisaroh telah melakukan visum di Rumah Sakit Bukitkemuning sebagai langkah antisipasi dan bukti hukum jika diperlukan di kemudian hari.

Permohonan Maaf dan Tindakan Selanjutnya

Terkait kelanjutan masalah ini, Ibu Maisaroh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Dinas Pendidikan Lampung Utara dengan harapan adanya penyelesaian yang bijaksana bagi semua pihak.

“Sebagai manusia biasa, saya menyadari adanya kekhilafan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung Utara, warga Bukitkemuning, dan khususnya para wali murid SDN 01 Bukitkemuning atas kegaduhan yang terjadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini diharapkan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di sekolah. “Kami mengambil hikmah mendalam dari kejadian ini agar ke depannya lingkungan sekolah tetap kondusif dan profesional,” tutupnya.(zainal)

Ekonomi Nasional

Kontribusi Besar ke Ekonomi, UMKM Jadi Fokus Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Upaya penyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah kembali diperkuat, terutama pada sektor koperasi, UMKM, penanaman modal, hingga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pembahasan ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang digelar Direktorat SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri di Jakarta belum lama ini.

Forum tersebut melibatkan pemerintah daerah dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, hingga Kota Tangerang, bersama kementerian terkait.

Direktur SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Fauzan Hasan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tetap sejalan dengan kebijakan nasional.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan searah dengan kebijakan nasional,” ujarnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (8/4/2026).

Kabag Perencanaan dan Evaluasi Kementerian UMKM, Mochamad Irsan Ali mengungkapkan juga bahwa, UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan sekitar 56,1 juta unit usaha. Mayoritas didominasi usaha mikro sebesar 96,8%. Kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 60,05% dan mampu menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional.

Rasio kewirausahaan nasional juga menunjukkan tren peningkatan, dari 2,8% pada 2021 menjadi 3,29% pada 2025, dan diproyeksikan menyentuh sekitar 3,30% pada 2027.

Meski begitu, pengembangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya produktivitas usaha mikro yang relatif rendah, keterbatasan akses pembiayaan di mana sekitar 69,5% UMKM belum terhubung dengan kredit perbankan serta masih tingginya usaha informal, dengan lebih dari 50% belum memiliki legalitas atau sertifikasi usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui beberapa program prioritas seperti SAPA UMKM, Kartu Usaha, Holding UMKM, penguatan kemitraan dan hilirisasi, perluasan akses pembiayaan melalui KUR dan alternatif lainnya, pengembangan entrepreneur hub, hingga transformasi usaha melalui formalisasi dan sertifikasi.

“Berbagai program ini diharapkan mampu memperkuat UMKM agar lebih produktif, terakses pembiayaan, dan naik kelas,” kata Fauzan.

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. (Red)

Nasional

Kepala BKN Prof. Zudan Kunker ke Cilacap Memotivasi ASN Wujudkan Asta Cita & Visi Daerah

CILACAP -(deklarasinews.com)- Humas BKN, Dalam kunjungan kerjanya di wilayah Pemerintah Kabupaten Cilacap, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menekankan penguatan manajemen ASN di daerah tidak bisa dilepaskan dari faktor keselarasan antara pembangunan nasional dan daerah. Menurutnya, integrasi program Asta Cita dengan visi-misi kepala daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi langkah strategis, bukan sekadar administratif.

“Asta Cita harus diterjemahkan secara konkret agar pembangunan pusat dan daerah berjalan seirama. Seluruh ASN Pemkab Cilacap harus bergerak dalam satu visi untuk mendukung tercapainya target pembangunan,” ujarnya, Selasa (07/04/2026) di Cilacap, Jawa Tengah.

Prof. Zudan juga mengungkapkan bahwa dalam perspektif manajemen risiko, penyelarasan ini menjadi kunci untuk meminimalkan ketidakefisienan kebijakan organisasi. Dengan arah yang jelas, pemerintah daerah dapat menghindari tumpang tindih program, memperkuat sistem merit, dan membangun manajemen talenta yang lebih terukur.

“Integrasi kebijakan di pusat dan daerah tidak hanya berdampak pada tata kelola, tetapi juga berujung pada peningkatan kesejahteraan ASN. Dengan sistem kinerja yang lebih terarah dan adil, ASN memiliki kejelasan peran, peluang pengembangan karier, serta lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif,” jelas Prof. Zudan.

Di samping itu, Plt. Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menyebut kunjungan kerja Kepala BKN, Prof. Zudan, sebagai bentuk pembinaan ke daerah sekaligus penguatan kapasitas instansi khususnya di Pemkab Cilacap dalam pengelolaan manajemen ASN. “Ini bukan hanya pembinaan, tetapi juga ajakan untuk meningkatkan kontribusi tata kelola ASN di wilayah Pemkab Cilacap terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, yakni Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Sri Widayanti, dan Plh. Sekretaris Daerah Cilacap, Annisa Fabriana, bersama jajaran perangkat daerah Pemkab Cilacap. (Red)