Kategori: Nasional

Daerah

Talk Show Musrenbang 2026 Bahas Strategi Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas di Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dalam rangkaian Musrenbang Provinsi Lampung 2026, digelar _talk show_ bertema *“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah”* pada Senin (13/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta akademisi Universitas Lampung.

Perwakilan Bank Indonesia, Bimo Epyanto, menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Lampung saat ini menunjukkan tren positif.

“Kita bisa memiliki optimisme terhadap kondisi perekonomian Provinsi Lampung karena pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian yang tumbuh mendekati 6 persen,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan.

“Untuk menjaga pertumbuhan tetap di atas 5 persen dengan basis ekonomi yang sudah tinggi, dibutuhkan *extra effort*, terutama dalam peningkatan produktivitas dan penguatan sektor utama,” tambahnya.

Bimo juga menyoroti potensi risiko eksternal yang perlu diantisipasi.

“Gangguan rantai pasok global dan kenaikan harga komoditas dapat menimbulkan tekanan inflasi serta kelangkaan barang tertentu di dalam negeri,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menekankan pentingnya peran data dalam pembangunan.

“Saat ini kita tidak bisa lagi mengklaim keberhasilan tanpa data. Semua tahapan pembangunan harus dikawal dengan data, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa data bukan hanya untuk mencatat, tetapi juga sebagai panduan kebijakan.

“Indikator yang dihasilkan BPS menjadi pemandu agar pembangunan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga akseleratif dan berdampak,” ujarnya.

Ahmadriswan juga menyoroti tantangan inklusivitas pembangunan di Lampung.

“Masih ada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kemiskinan atau pengangguran juga tinggi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, ia turut menyosialisasikan pelaksanaan *Sensus Ekonomi 2026* yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

“Dalam waktu dekat, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi pada bulan Mei hingga Agustus. Kami mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat,” imbaunya.

Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas.

“Data yang diberikan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi pembangunan,” tambahnya.

Dari sisi akademisi, Intan Fitri Meutia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila menekankan pentingnya pendekatan strategis dalam kebijakan pembangunan

“Kebijakan harus selaras dengan data (*_alignment_*), birokrasi harus lincah (*_agility_*), dan pembangunan harus berkelanjutan (*_sustainability_*),” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan program, tetapi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Diskusi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Melalui forum ini, diharapkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan.(red)

Daerah PemProv

Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) Gelar Webinar Manasik Kesehatan Haji 1447 dengan Peserta Capai 800 Orang

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) yang diketuai langsung oleh dr. Zam Zanariah, Sp.N.M.Kes, menggelar Webinar Manasik Kesehatan Haji 1447 hari ini. Acara yang bertujuan meningkatkan kesiapan kesehatan jemaah haji mendatang ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, MM., serta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, SE, MM., Webinar ini menjadi wadah penting bagi tenaga kesehatan dan masyarakat untuk memahami protokol kesehatan haji secara komprehensif, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan ibadah haji berjalan lancar dan aman. Minggu, 12 April 2026

Webinar ini menghadirkan 4 narasumber yang ahli di bidangnya dengan materi yang sangat relevan, yaitu:

– Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Drs. H. M. Ansori, M.Kom I, yang menyampaikan materi “Kebijakan Pemerintah Terkait Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M”, menjelaskan regulasi terbaru, kuota, dan persyaratan administratif untuk memastikan kelancaran operasional haji tahun depan;

– Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas 1 Panjang, dr. Nur Purwoko Widodo, M.Epid, dengan materi “Persiapan Jamaah Haji Menjelang Keberangkatan dan Saat Embarkasi”, memberikan panduan praktis skrining kesehatan, vaksinasi, dan pengecekan fisik di bandara untuk mencegah risiko selama perjalanan;

– dr. Sigit Pratama, Sp.JP, MARS, memaparkan “Jantung Sehat Ibadah Nikmat: Panduan Praktis untuk Jamaah Haji”, berfokus pada tips menjaga kesehatan jantung selama aktivitas fisik intensif di Tanah Suci seperti tawaf dan sai; serta

– dr. Hj. Sukarti, M.Kes., Sp.P (K) Onk. T., FAPSR, menghadirkan “Haji Sehat, Ibadah Mabrur: Panduan Kesehatan Jamaah Haji 2026”, yang mencakup kewaspadaan dini penyakit paru dan pernapasan selama perjalanan ibadah Haji 2026

Dengan total peserta mencapai 800 orang dari berbagai kalangan. baik itu tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, dan calon jemaah haji.

acara ini berlangsung secara online dan penuh antusiasme, menandakan tingginya minat masyarakat Lampung terhadap edukasi kesehatan haji tahun 1447 H.

Dalam kesempatan tersebut, dr. Zam Zanariah, Sp.N.M.Kes sebagai Ketua AKHI membuka acara dengan sambutan penuh semangat. “Webinar Manasik Kesehatan Haji 1447 ini merupakan komitmen AKHI untuk mempersiapkan jemaah haji Lampung menghadapi tantangan kesehatan di Tanah Suci. Dengan dukungan penuh dari Pemprov Lampung dan mitra lainnya, kita bersama-sama memastikan setiap jemaah pulang dengan sehat walafiat, InsyaAllah,” ujar dr. Zam Zanariah.

Purnama Wulan Sari Mirza, SE, MM, dalam sambutannya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung mengatakan bahwa, “PKK Provinsi Lampung siap berkolaborasi dengan AKHI dalam menyebarluaskan pengetahuan manasik kesehatan haji ke tingkat desa dan keluarga. Kesehatan jemaah adalah tanggung jawab bersama, dan PKK akan terus mendukung program-program pencegahan penyakit agar ibadah haji menjadi pengalaman mulia tanpa hambatan kesehatan.”

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, MM memberikan sambutan pembuka yang menginspirasi: “Pemerintah Provinsi Lampung bangga dengan inisiatif AKHI dalam menggelar webinar ini. Mari kita wujudkan haji mabrur dengan kesehatan optimal, sehingga Provinsi Lampung dapat menghadirkan jemaah yang siap secara fisik dan mental menghadapi ibadah suci di Makkah dan Madinah.”

Acara webinar ini diharapkan menjadi momentum awal persiapan kesehatan haji 1447 H di Lampung, dengan pesan utama bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. AKHI mengajak seluruh stakeholder untuk terus berkoordinasi guna mencapai target nol kecelakaan kesehatan bagi jemaah haji asal Lampung.

Daerah Tulang Bawang Barat

Kisah Minak Indah Diangkat ke Animasi AI, Raih 20 Ribu Penonton dan Soroti Pentingnya Pelestarian Sejarah Lokal

TUBABA –(deklarasinews.com)– Upaya pelestarian sejarah lokal kembali mendapat warna baru melalui sentuhan teknologi digital. Kisah Minak Indah, yang memiliki nilai historis kuat di wilayah Lampung, kini hadir dalam bentuk video animasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang telah menarik perhatian publik.

Karya tersebut dikemas dalam lima episode dan dipublikasikan melalui akun TikTok milik Irawansyah, tokoh pemuda (Menganai) Tiyuh Panaragan. Hingga saat ini, rangkaian video tersebut telah ditonton lebih dari 20 ribu kali, serta menuai beragam respons dari masyarakat.

Kehadiran animasi ini dinilai mampu menghadirkan cerita sejarah dalam format yang lebih menarik, khususnya bagi generasi muda. Tak sedikit warganet memberikan apresiasi atas kreativitas dan inovasi yang dilakukan dalam mengangkat kisah lokal ke ranah digital.

Namun demikian, di tengah apresiasi tersebut, muncul pula sejumlah saran dan kritik. Beberapa pihak mempertanyakan kejelasan rujukan alur cerita dalam animasi tersebut, karena belum mengetahui bahwa narasi yang disampaikan sebenarnya memiliki dasar dari sumber tertulis.

Menanggapi hal itu, Irawansyah menegaskan bahwa kisah Minak Indah yang diangkat bukanlah sekadar cerita fiktif, melainkan merujuk pada buku yang telah diterbitkan dan menjadi acuan dalam penyusunan naskah animasi.

“Kisah ini memiliki rujukan yang jelas dari sumber tertulis. Tentu sudah saya sampaikan lebih terbuka agar masyarakat juga memahami dasar cerita yang disajikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kisah Minak Indah memiliki keterkaitan erat dengan Situs Keramat Gemol, salah satu situs bersejarah yang tercatat dalam peta Hindia Belanda. Dari penelusuran yang dilakukan, hanya terdapat dua situs keramat yang tertulis dalam peta Hindia Belanda tahun 1915, 1930 dan 1945 lembar 1 hingga 52 pada wilayah Residen Lampung, dan Keramat Gemol menjadi salah satunya.

Hal tersebut semakin memperkuat nilai historis dari kisah yang ia riwayatkan, sekaligus menegaskan pentingnya pelestarian sejarah berbasis data dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai kreator sekaligus tokoh pemuda Panaragan, Irawansyah berharap adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap upaya yang ia lakukan. Menurutnya, karya berbasis budaya lokal seperti ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai media edukasi sekaligus promosi budaya daerah.

Ia juga menilai bahwa dukungan dari pemerintah akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas produksi serta memperluas jangkauan penyebaran informasi sejarah kepada masyarakat luas.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan generasi muda, diharapkan pelestarian sejarah lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu berkembang mengikuti kemajuan teknologi di era digital. (Mar)

Daerah

AKHI Lampung Gelar Silaturahmi dan Diskusi Trik Petugas Kesehatan Haji untuk TKH & PHD Tahun 2026

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Diskusi Trik Petugas Kesehatan Haji Bagi Calon Petugas TKH/PHD Kesehatan, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini juga merupakan salah satu menjalin tali silaturahmi sesama para petugas kesehatan.

Wakil Ketua AKHI Provinsi Lampung Dr. dr. Sri Aryanti, MM., M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan trik praktis dari alumni.

“Kegiatan ini juga tentunya guna untuk mempersiapkan calon petugas TKH dan PHD menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di Tanah Suci Tahun 2026,” ucapnya dalam sambutan mewakili ketua AKHI Provinsi Lampung.

Acara ini diikuti sebanyak 41 peserta, yang terdiri dari 26 dokter dan perawat terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Haji (TKH), serta 15 orang dari Pengelolaan Haji Darurat (PHD) Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Ketua AKHI Provinsi Lampung dr. Zam Zanariah, Sp.N.M.Kes menegaskan bahwa penguatan TKH dan PHD merupakan komitmen AKHI untuk memastikan pelayanan kesehatan haji prima dan aman bagi jemaah.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta. Sebab, acara ini sebagai momentum sinergi stakeholder kesehatan haji di Indonesia.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan menghadapi musim haji Tahun 2026 dengan profesionalisme tinggi, sehingga ibadah berjalan lancar dan penuh berkah,” ucapnya. (Red)

Daerah

Soroti Gerakan Makzulkan Presiden Prabowo, KNPI: Prestasi Pemerintahan Nyata

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi-aksi jalanan, forum-forum diskusi Provokatif dan konten opini publik yang tidak mendidik generasi muda. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.

Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.

“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan”, katanya.

Menurutnya, salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.

Di sektor lain, Haris juga menilai pemerintah menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

“Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu”, tandasnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.(Red)

Nasional

Menaker: Perjanjian Kerja Bersama Harus Dikawal, Tantangan Ada pada Implementasi

JAKARTA -(deklarasinews.com)— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) harus dikawal secara serius agar dapat berjalan efektif dalam mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, mengingat tantangan utama kerap muncul pada tahap implementasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli, saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ke-XXIV periode 2026–2028 antara manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dan tiga serikat pekerja di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menyampaikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menurut Yassierli, PKB PT Freeport Indonesia yang telah disepakati menjadi dasar hukum yang sah bagi hubungan kerja selama tiga tahun ke depan, sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ia menekankan bahwa setelah penandatanganan, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi berjalan sesuai dengan kesepakatan. Permasalahan sering muncul akibat perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara isi perjanjian dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Ketika PKB sudah ditandatangani, maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Biasanya yang terjadi adalah perbedaan pendapat atau perselisihan karena apa yang tertulis dalam PKB tidak terwujud dalam pelaksanaan,” ujar Yassierli.

Menaker juga mengapresiasi proses perundingan PKB antara manajemen PT Freeport Indonesia dan serikat pekerja yang berlangsung konstruktif dan penuh semangat kekeluargaan, serta berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu relatif singkat, yakni 18 hari.

Ia mengungkapkan bahwa PKB yang kini memasuki periode ke-24 selama 48 tahun tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis. Namun demikian, ia mengakui masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum memiliki PKB atau belum berhasil mencapai kesepakatan meskipun telah melalui proses perundingan.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendorong perusahaan agar memiliki Perjanjian Kerja Bersama. Sementara bagi yang sudah memiliki, kita dorong agar hubungan industrialnya tetap kondusif dan harmonis,” ujarnya.

Yassierli menambahkan, ke depan tantangan hubungan industrial akan semakin kompleks, sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi antara serikat pekerja dan manajemen untuk mewujudkan hubungan industrial yang adaptif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menyampaikan bahwa proses perundingan PKB berlangsung secara kekeluargaan sehingga menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama.

Ia menjelaskan, dalam perjanjian tersebut disepakati sejumlah peningkatan kesejahteraan pekerja, antara lain kenaikan pendapatan sebesar 3 persen pada tahun pertama dan 4 persen pada tahun kedua.

Selain itu, tunjangan pendidikan meningkat sebesar 15 persen dan tunjangan akomodasi juga naik 15 persen.

Perusahaan juga menetapkan kenaikan kontribusi perusahaan untuk tabungan hari tua per bulan menjadi Rp2 juta pada semua tingkat karyawan pratama, tunjangan Shift Pekerja Tambang bawah tanah menjadi Rp85.000 dan Non-shift Pekerja Tambang Bawah Tanah menjadi Rp55.000. Sementara itu, kompensasi kecelakaan kerja tambang yang mengakibatkan kematian meningkat dari 50 ribu dolar AS menjadi 75 ribu dolar AS.(Red)

Daerah

Halal Bihalal HIPAKAD Teluk Pandan Perkuat Silaturahmi dan Sinergi, Sekaligus Gelar Donor Darah

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pengurus Rayon (DPR) Teluk Pandan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) gelar kegiatan Halal Bi Halal di GSG Sanggar Mangliawan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 10.30 wib.

Kegiatan Halal Bi Halal yang dihadiri Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIPAKAD Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Forkopimcam Teluk Pandan, dan Lapisan Elemen Masyarakat Lainnya berjalan lancar dan khidmat.

Ketua DPR Teluk Pandan Sri Lestari, S.Pd Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan silaturahmi setelah kita bersama-sama merayakan hari raya idul fitri 2026.

“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mengucapkan mohon maaf lahir batin,” ucapnya.

Ditambahkannya, Hipakad Teluk Pandan siap bersinergi bersama instansi dan elemen masyarakat lainnya dalam berbagai kegiatan. Selama ini, Hipakad Teluk Pandan aktif pada kegiatan sosial yang semoga bermanfaat untuk masyarakat, jelasnya.

Kepala Desa Hanura sekaligus Ketua Apdesi Kecamatan Teluk Pandan Rio Remota mengucapkan terima kasih atas nama Apdesi dan seluruh jajaran Kepala Desa di kecamatan teluk pandan mengapresiasi kegiatan ini. Kami bangga dengan kegiatan Hipakad Teluk Pandan yang selalu bersinergi dalam kegiatan amal bakti dan sosial di masyarakat, ujarnya.

Dilanjutkannya, terlihat sinergi yang baik antara Hipakad Teluk Pandan dengan kehadiran undangan dari berbagai lapisan, namun tidak juga mengambil kesimpulan bagi undangan yang tidak hadir bukan berarti tidak mendukung atau berhalangan hadir munhkin ada kendala, tutupnya.

Camat Teluk Pandan Salpani, S.I.P yang diwakili Kasi Kessos Hadijaya menyatakan Apresiasi pada Hipakad Teluk Pandan yang menyelenggarakan kegiatan silaturahmi berkumpul di tempat ini. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengucapkan teimakasih atas kerjasamanya dan sinergi positif masyarakat dan elemen lain yang telah mendukung Program Pemerintah Daerah, ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah akan mendukung organisasi yang melakukan kegiatan positif agar dapat membantu program pemerintah di kecamatan teluk pandan ditengah-tengah masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial secara berkelanjutan.

Diakhir, Hadijaya menekankan bahwa pentingnya sinergitas antara Pemerintah dan elemen masyarakat dalam melaksanakan program-program seperti pembangunan dan kesehatan agar berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Lampung Wahyu Widiyatmiko, S.H, M.H, CPM dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan DPR Teluk Pandan yang mempererat silaturahmi, Perkokoh Persatuan dan Solidaritas untuk NKRI bersama elemen masyarakat dan Instansi Pemerintah di wilayahnya.

“Hipakad Teluk Pandan merupakan contoh dan teladan yang baik bagi pengurus di daerah Provinsi Lampung. Bahkan juga sudah diketahui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hipakad di Jakarta,” ungkapnya.

Dengan dilaksanakan kegiatan halal bi halal yang Mempererat Silaturahmi, Perkokoh Persatuan dan Solidaritas untuk NKRI, atas nama DPD Hipakad Provinsi Lampung siap bersinergi bersama Pemerintah dan Elemen Masyarakat Lainnya, pungkasnya.

Untuk diketahui, pada kegiatan Halal Bi Halal di Teluk Pandan juga bersamaan dilakukan Kegiatan Bakti sosial Donor Darah yang diikuti 83 orang peserta dan berhasil mendapatkan 76 Kantong Darah (Red).

Daerah Lampung Selatan

Mobil Derek Terbakar di Tol Km 06+200 A Desa Hatta Bakauheni Lamsel

LAMSEL- (deklarasinews.com)– Sebuah Mobil Derek bermuatan mobil towing terbakar di jalan tol kilometer 06+200 A , Desa Hatta Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (11/4/2026).

Peristiwa kebakaran diduga kuat akibat konsleting pada Accu mobil terbakar hingga menyambar solar yang berada di bagian samping pada saat berhenti di sebelah pinggir jalur Tol sekitar pukul 05.41 WIB.

Akibat peristiwa tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan yang berada di pos Damkar Kalianda mendapatkan laporan adanya kebakaran di lokasi, kemudian langsung menuju tempat kejadian .

Kepala Bidang (Kabid) Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Rully Fikriansyah, mengatakan bahwa satu unit mobil derek yang bermuatan mobil towing terbakar  setelah sebelumnya  mengeluarkan asap.

Penyebab munculnya api dalam kap mesin tersebut  diduga lantaran terjadi korsleting alias masalah pada kelistrikan mobil tersebut.

” Betul Cak, kejadiannya tadi pagi,  Tim piket satu regu segera menuju TKP menggunakan 1 unit mobil ranpur”.

Kemudian sesampainya di lokasi tampak terjadi korsleting pada kelistrikan di mobil jadi ada penyalaan,” ucap Rully kepada media ini.

Berdasarkan penuturan pemilik kendaraan, kata Agung (34), mobil tiba-tiba saja berhenti dan mengeluarkan kepulan asap.

Korban pun langsung keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri, tak berselang lama langsung terlihat percikan api dan terjadi penyalaan hingga terjadilah peristiwa kebakaran.

Beruntungnya, pihak tol secepatnya melaporkan kepada pihak Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, sehingga kami segera bergerak melakukan evakuasi dengan memadamkan si jago merah.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta.

“Tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 08.10 Wib dengan tuntas.Kerugian ditaksir mencapai Rp 500 juta,” pungkasnya. (Ton)

Daerah

Warga Bukit Kemuning Gelar Protes: Puluhan Tahun Jalan AK Gani Rusak Parah, Tak Tersentuh Pembangunan

BUKIT KEMUNING – (deklarasinews.com)– Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Lingkungan 4 dan Lingkungan 9, Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Puluhan warga turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kondisi Jalan AK Gani yang merupakan jalan provinsi namun kini kondisinya sudah tidak layak lagi disebut sebagai jalan raya.

Jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar Kabupaten Lampung Utara menuju Kabupaten Way Kanan ini kondisinya hancur lebur. Padahal, jalur ini merupakan akses utama bagi pengangkutan hasil bumi seperti kopi, lada, jagung, dan komoditas pertanian lainnya.

Sindir Pergantian Kepemimpinan

Salah satu warga setempat Reki mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pengabaian pemerintah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti betapa banyaknya pergantian pemimpin yang telah dilalui, namun kondisi jalan mereka tetap luput dari perhatian.

Aksi Swadaya: Cor Jalan Secara Mandiri

Sebagai bentuk protes sekaligus upaya menjaga keselamatan pengguna jalan, warga akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Secara gotong royong, warga Lingkungan 4 dan 9 mengumpulkan dana swadaya untuk melakukan pengecoran pada bagian tanjakan yang paling membahayakan.

“Kekecewaan ini kami tunjukkan dengan kerja nyata. Kami mengecor tanjakan ini atas nama warga. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin menyampaikan bahwa kami ini warga negara dan jalan ini milik negara. Apa bedanya dengan jalan-jalan lain yang selalu mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah?” tambah warga lainnya.

Tuntutan Warga

Warga Bukit Kemuning berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera membuka mata dan memasukkan perbaikan Jalan AK Gani ke dalam skala prioritas anggaran tahun ini. Mereka merasa dianaktirikan karena infrastruktur di wilayah lain terus bersolek, sementara jalur distribusi ekonomi di wilayah mereka dibiarkan menyerupai kubangan dan batu terjal.

Kondisi ini tidak hanya menghambat perputaran ekonomi hasil panen warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas setiap harinya. Warga menegaskan akan terus menyuarakan kondisi ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang. (Zainal)

Nasional

Dorong Perencanaan Inklusif, Kemendagri Luncurkan Panduan Parmas & Masyarakat Rentan dalam Musrenbang

MAKASSAR -(deklarasinews.com)- Keterlibatan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih menjadi perhatian. Aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, hingga lansia dinilai belum selalu terakomodasi secara optimal dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Menjawab isu tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah meluncurkan Surat Edaran Panduan Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Rentan dalam Musrenbang RKPD serta Musrenbang Tematik di Makassar, Rabu (8/4).

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Kemendagri, Iwan Kurniawan, mengatakan panduan tersebut disusun untuk memastikan partisipasi kelompok rentan dapat terakomodasi secara lebih optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa aspirasi kelompok rentan benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD,” ujar Iwan.

Menurutnya, dokumen RKPD memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus acuan dalam penyusunan APBD. Karena itu, proses penyusunannya perlu mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara inklusif dan tepat sasaran.

Melalui panduan ini, Kemendagri memberikan arahan yang tidak hanya menjelaskan prinsip partisipasi, tetapi juga panduan teknis dan operasional bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Musrenbang yang lebih inklusif.

Di dalamnya mencakup mekanisme pelibatan kelompok rentan, penguatan Musrenbang Tematik sebagai ruang afirmatif, serta integrasi usulan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Peluncuran panduan tersebut diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring, serta menjangkau lebih dari 1.000 penonton melalui siaran langsung.

Peserta terdiri dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan melalui kolaborasi dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang merupakan kemitraan Australia–Indonesia.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA) Bappenas, Qurata A’yun, menilai panduan tersebut menjadi langkah penting karena selama ini belum tersedia pedoman teknis yang operasional untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara inklusif.

“Selama ini kita belum memiliki panduan teknis yang operasional untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara inklusif. Kehadiran panduan ini menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan,” tegas Qurata.

Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, turut mengapresiasi peluncuran panduan tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

“Saya mengapresiasi kegiatan peluncuran panduan ini yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh daerah untuk mendorong partisipasi yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Melalui kemitraan Australia–Indonesia, termasuk program SKALA, kami terus mendukung upaya pembangunan yang lebih inklusif, khususnya bagi kelompok rentan,” ujar Todd.

Selain itu, pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga didorong untuk memastikan usulan masyarakat, khususnya dari kelompok rentan, dapat terintegrasi dan terpantau dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi panduan ini secara sistematis dalam penyelenggaraan Musrenbang, termasuk melalui penguatan Musrenbang Tematik sebagai ruang afirmatif bagi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.(Red)