Kategori: Daerah

LAMPURA –(deklarasinews.com)– Kondisi jalan rusak parah yang sudah lama dikeluhkan akhirnya mendorong warga Dusun 8 Lewengkolot, Desa Sukamarga Talang Paris, Kecamatan Abung Tinggi, turun tangan sendiri. Pada Jumat (24/04/2026), masyarakat secara swadaya bergotong royong memperbaiki jalan berlubang yang selama ini menghambat aktivitas warga.

Dengan alat seadanya dan material yang dikumpulkan secara mandiri, warga bahu-membahu menimbun jalan yang rusak. Aksi ini mencerminkan kuatnya solidaritas masyarakat, namun sekaligus menjadi potret nyata lambannya perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur dasar.

Sejumlah warga menyampaikan bahwa jalan tersebut merupakan akses penting untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun hingga kini, belum ada perbaikan signifikan dari pihak pemerintah, meski kerusakan sudah berlangsung cukup lama.

“Ini jalan kabupaten, tapi kami yang harus turun tangan. Kalau tidak kami perbaiki, kendaraan sulit lewat, anak sekolah juga terganggu,” ujar salah satu warga di lokasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Warga menilai pemerintah daerah seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses jalan yang menjadi urat nadi kehidupan desa.

Warga berharap Bupati Lampung Utara beserta dinas terkait segera turun langsung melihat kondisi di lapangan dan mengambil langkah konkret. Mereka menginginkan pembangunan jalan yang layak dan permanen, bukan sekadar tambal sulam yang hanya bertahan sementara.

“Harapan kami sederhana, jalan ini dibangun dengan baik supaya kami bisa beraktivitas dengan lancar. Jangan tunggu rusak parah atau viral dulu baru diperbaiki,” tambah warga lainnya.

Aksi gotong royong ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam.

Namun di sisi lain, ini juga menjadi kritik keras bagi pemerintah daerah agar lebih peka dan bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang menjadi hak masyarakat.(Zainal)

BEKASI -(deklarasinews.com)- Organisasi Masyarakat Gabungan Inisiatif barisan Anak Siliwangi (Gibas) Kota Bekasi menggelar acara Halalbihalal dan santunan anak yatim piatu. Acara ini berlangsung berjalan lancar dan sukses, menandai rutinitas tahunan yang dilaksanakan setelah Bulan Suci Ramadhan 2026, Kamis (23/4/26)

“Ketua Gibas Resort Deni Muhamad Ali, mengatakan awak media, setiap tahun kami mengadakan acara Halalbihalal dan santunan anak yatim piatu.

“Alhamdulillah, hari ini berkat dukungan panitia dan seluruh anggota Gibas, acara ini dapat terlaksana dengan baik.”kata Deni Muhamad Ali

Lanjut, cara tampak dihadiri Perwakilan Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, Dewan Penasehat H, Zaini Sidi l, Aliansi Ormas Kota Bekasi,Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi, serta Perwakilan Forkompinda Kota Bekasi. Kehadiran para tokoh ini menambah kehangatan dan makna dalam pertemuan tersebut.

Deni juga menyamangati Peran Organisasi Masyarakat  yang harus menjadi Garda terdepan untuk masyarakat. Ia menegaskan, Gibas adalah organisasi masyarakat yang memiliki legalitas hukum dan dilindungi oleh Undang-Undang,dan Akan selalu Berpartisipasi Dalam Pembangunan Kota Bekasi.

“Kami hadir Untuk Masyarakat Kota Bekasi yang berkomitmen untuk membangun dan bersinergi dengan pemerintah.”tegasnya.

Dia menyatakan bahwa Gibas mendukung program pemerintah terkait dan Selalu Berpartisipasi dalam Aliansi Ormas Kota Bekasi dalam kegiatan UMKM mau pun terkait Pembangunan Kota Bekasi.

“Selama itu baik untuk masyarakat, kami dukung dan akan kami kawal,” tegasnya.

Deni menambahkan, Gibas memiliki usulan Kepada Bapak, Walikota Bekasi Untuk Melakukan Memperdayakan Ormas dan Selalu Melihat arah Positif Organisasi Masyarakat saat ini, karena  itu Sudah Menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat, seperti Mendukung Kegiatan UMKM untuk Pembangunan Kota Bekasi.

Ia pun menegaskan pentingnya kontribusi nyata dari organisasi ini, Image organisasi masyarakat tidak selalu buruk.

“Kami adalah garda terdepan yang siap membantu masyarakat dalam Kegiatan UMKM, menjemput yang sakit dari kediamannya ke rumah sakit, bahkan sampai ke proses administrasi, hingga kembali pulang,” ujarnya.

Dengan semangat kebersamaan, Gibas Kota Bekasi terus berkomitmen untuk mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial demi kebaikan bersama. Tutup (Ronald)

KAB TANGERANG -(deklarasinews.com)- PT Wintraco Asri Group berencana melaporkan oknum Kepala Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, ke pihak kepolisian. Pengembang properti tersebut merasa dirugikan atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan dokumen pertanahan.

Perwakilan perusahaan, Sudiman, menyatakan langkah hukum ini perlu diambil karena pihak desa dianggap sengaja menghambat pelayanan publik. Menurutnya, oknum kades mempersulit warga yang ingin mengurus Surat Keterangan Waris (SKW).

“Praktik dugaan pungli oleh oknum pejabat wajib diberantas karena menghambat kemajuan daerah. Kami berencana segera membuat laporan resmi,” ujar Sudiman di kantornya, Jumat (24/4/2026).

Persoalan ini bermula saat perusahaan berupaya membantu warga mengurus SKW sebagai syarat jual beli lahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan permintaan “jatah” sebesar Rp1.200 per meter persegi kepada warga. Karena merasa keberatan, pihak perusahaan akhirnya memberikan dana talangan agar proses administrasi lancar.

Namun, meski dana sudah diserahkan, proses tanda tangan dokumen tetap menemui jalan buntu. Tuti, utusan perusahaan yang mengurus dokumen, mengaku kerap dipersulit dengan berbagai alasan.

“Bahkan saat warga datang langsung ke kantor desa, Kades selalu disebut tidak ada di tempat. Warga dibuat bolak-balik tanpa kepastian,” jelasnya.

Sudiman mensinyalir sikap tidak kooperatif Kades muncul setelah perusahaan menolak permintaan “kasbon” dari suami sang Kades dalam pertemuan di Kampung Cibanteng. Sejak penolakan itu, pengurusan dokumen yang sebelumnya lancar mulai terhambat.

Mirisnya, dugaan pungli ini disebut mencakup lahan yang dibeli oleh pihak perusahan untuk disumbangkan ke salah satu masjid, seluas kurang lebih 22.000 meter persegi. “Sangat disayangkan lahan untuk sosial pun tetap dihitung jatah per meternya,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Desa Kandawati, S, menanggapi dingin tudingan tersebut. Saat dikonfirmasi sebelumnya pada Senin (13/4), ia justru mengancam akan mengerahkan massa jika persoalan pungutan ini diviralkan.

“Saya akan kerahkan warga jika terkait pungutan diviralkan,” tegas S di kiosnya.

Terbaru, pada Kamis (23/4), S mengumpulkan sejumlah warga di kantor desa. Sementara pihak pengembang menilai aksi pengumpulan massa ini hanyalah upaya pengalihan isu untuk menutupi kasus dugaan pungli yang mulai mencuat.

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Carut-marutnya pemasangan kabel serat optik (fiber optic) milik penyedia layanan internet (provider) di tiang-tiang listrik milik PT PLN (Persero) kian meresahkan warga. Selain merusak estetika lingkungan, tumpukan kabel yang diduga ilegal tersebut dikhawatirkan dapat memicu korsleting listrik hingga ancaman sambaran petir yang membahayakan pemukiman.

Pantauan di lapangan jumat 24 april 2026 menunjukkan kondisi kabel-kabel hitam yang saling melilit tidak beraturan di sepanjang jalur distribusi listrik. Kondisi ini memicu dugaan adanya pembiaran dari pihak PLN terhadap provider nakal yang menumpang infrastruktur di duga tanpa izin resmi.

Ancaman Keselamatan Warga

Warga sekitar mengungkapkan rasa was-was setiap kali hujan deras disertai petir melanda. Menurut mereka, tumpukan kabel yang tidak tertata rapi tersebut meningkatkan risiko induksi listrik dan potensi gangguan fatal pada peralatan elektronik rumah tangga.

“Kami sangat khawatir dengan kondisi kabel yang semrawut ini. Kalau ada petir, rasanya sangat tidak aman. Selain itu, banyak kabel yang menjuntai rendah, hampir menyentuh kepala warga atau kendaraan yang lewat,” ujar salah seorang warga yang melintas di lokasi.

Dugaan Pembiaran oleh Pihak PLN

Selain faktor keamanan, warga juga mempertanyakan ketegasan PT PLN dalam mengawasi aset tiang listrik mereka. Kuat dugaan bahwa banyak provider WiFi memanfaatkan tiang PLN secara ilegal tanpa memperhatikan standar keamanan dan teknis pemasangan (SOP).

“Sepertinya ada pembiaran. Kalau memang ilegal, kenapa dibiarkan bertahun-tahun bertambah banyak? PLN harusnya berani memutus atau menertibkan kabel-kabel yang numpang tanpa izin ini demi keselamatan masyarakat,” tegas warga.

Desakan Penertiban

Masyarakat mendesak instansi terkait, baik PT PLN maupun dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, untuk segera melakukan penertiban terhadap kabel-kabel optik liar tersebut. Warga berharap adanya regulasi yang jelas dan tindakan nyata berupa pembersihan kabel yang tidak berizin agar lingkungan kembali rapi dan aman.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN setempat belum memberikan keterangan resmi terkait langkah pengawasan dan penertiban terhadap menjamurnya kabel provider internet di tiang listrik mereka. Zainal

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Upaya menjaga keseimbangan antara pelayanan gizi dan kelestarian lingkungan terus diperkuat oleh pengelola SPPG (Dapur MBG) Karanganyar, Lampung Selatan.

Yayasan Alfian Husin selaku pengelola menerapkan prinsip bahwa operasional dapur tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab lingkungan secara serius dan terukur.

Sebagai bentuk konkret, pengelola telah meningkatkan sistem pengolahan limbah dengan menambahkan teknologi biotank dan filterisasi modern. Sistem ini menjadi pelengkap dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang telah lebih dulu digunakan, sehingga proses pengolahan limbah berjalan lebih maksimal dan berlapis.

Ketua Yayasan Alfian Husin Ary Meizari, S.E., MBA., menegaskan komitmen tersebut. “Kami memastikan bahwa seluruh proses pengolahan limbah dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai standar. Penambahan biotank dan sistem filterisasi ini adalah bentuk keseriusan kami agar limbah yang dihasilkan benar-benar melalui proses penyaringan optimal sebelum dialirkan ke lingkungan,” kata Ary Meizari.

Dia juga menambahkan, sistem yang kami gunakan telah dirancang untuk memisahkan kandungan limbah seperti minyak, air, dan partikel padat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

“Dengan sistem ini, air hasil olahan sudah dalam kondisi bersih dan tidak berbau. Kami sangat memperhatikan aspek ini karena kami juga bagian dari masyarakat di sini, sehingga menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama.”

Selain aspek lingkungan, dapur MBG Karanganyar juga terus menjalankan fungsinya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Mayoritas tenaga kerja yang terlibat merupakan warga lokal yang mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung melalui insentif rutin.

Dengan penguatan sistem pengolahan limbah serta komitmen pengelolaan yang berkelanjutan, pengelola berharap masyarakat dapat melihat operasional dapur MBG secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan secara konsisten. (**)

BEKASI -(deklarasinews.com)- Kantor Imigrasi Bekasi menyatakan kesiapan penuh dalam mengawal proses keberangkatan Jemaah Haji 1447 H tahun 2026 tercatat sebanyak 12,178 Asrama Haji Bekasi, guna memastikan kelancaran tugas tersebut, Rabu dihari (22/4/26)

“Kepala Imigrasi Bekasi Anggi Wicaksono mengatakan, memberikan penguatan seluruh jajaran tim yang mulai tugas pada tanggal 20 April 2026, kegiatan dan pengarahan yang berlangsung di kantor imigrasi bekasi yang dilakukan sehari – hari sebelum mulai proses Embarkasi pada tanggal 21 April 2026 yang tercatat sebanyak 12,178 jemaah calon haji yang terbagi 28 kelompok terbang (Kloter) melalui proses pemeriksaan keimigrasian Embarkasi Bekasi,”Lanjut Anggi Wicaksono

Tim kami akan melakukan pemeriksaan setiap hari di Asrama Haji untuk mencocokan Paspor jemaah serta menerakan cap keberangkatan, skema ini merupakan wujud nyata semangat imigrasi untuk rakyat, dimana kami memastikan jemaah dapat berangkat dengan nyama, setelah  administrasi selesai di asrama haji Bekasi, jemaah bisa lansung menuju Bandara Soekarno Hatta untuk masuk kedalam pesawat,”Kata Anggi Wicaksono

“Dalam arahannya Anggi menekankan bahwa tugas ini merupakan bentuk pengabdian tinggi untuk masyarakat dan menginstruksikan seluruh petugas untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dengan standar keramahan yang maksimal.

Pelayanan terhadap jemaah haji adalah kesempatan luar biasa bagi kita untuk melayani tamu – tamu Allah, untuk itu, saya berpesan agar petugas wajib mengendapkan keramahan dan kesantunan dalam setiap proses pemeriksaan

“Kami Keluarga Besar Imigrasi Bekasi senantiasa mendoakan, agar seluruh jemaah diberikan kemudahan dalam ibadahnya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT,”Tutup. (Ronald)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pembangunan Gedung Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama secara resmi, Rabu (22/4/2026).

Peletakan batu pertama dilakukan Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKA FKIP) Unila Dr. Bustami Zainuddin, S.Pd., M.H. bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila Prof. Sunyono, Dekan FKIP Dr. Albert Maydiantoro, M.Pd. didampingi para pengurus pada Rabu (22/4/2026).

Dalam sambutannya, Bustami mengatakan pentingnya pembangunan gedung sekretariat ini bagi alumni dan mahasiswa FKIP Unila sebagai wadah untuk mendapatkan informasi terkait peluang lapangan kerja bagi para lulusan FKIP.

“Saat ini lulusan FKIP sudah mencapai sekitar 40.000 orang. Dengan adanya gedung sekretariat ini, para alumni yang baru lulus atau mahasiswa yang hampir lulus bisa mendapatkan informasi tentang peluang lapangan kerja,” ucap Bustami.

“Senior-seniormu ini jaringannya sangat luas sehingga bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Manfaatkan jaringan ini dengan sebaik-baiknya,” kata Bustami di yang merupakan alumni FKIP Unila Tahun 1988, hadapan para mahasiswa dan para undangan.

Lebih lanjut dia mengatakan pembangunan gedung sekretariat IKA FKIP dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari sumbangan seluruh anggota.

“Anggaran pembangunan ini berasal sumbangan seluruh alumni FKIP Unila. Kita buka open donasi kepada seluruh alumni yang akan menyumbang dengan nilai nominal berapapun, tapi kita sepakati minimal satu sak semen,” imbuhnya.

“Kita buka open donasi supaya semua anggota merasa memiliki dan sama-sama menjaga ketika nanti bangunan ini selesai dibangun,” jelas Anggota DPD RI asal yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Way Kanan ini.

Dia juga mengaku bangga dan mengucapkan terima kasih kepada para alumni, sebab di hari peletakan batu pertama ini langsung merespons dengan memberikan donasi.

“Alhamdulillah bertepatan dengan momentum peletakan batu pertama ini, banyak alumni langsung merespons dengan memberikan donasi. Ini menjadi semangat bagi saya dan kita semua. Bangunan ini harus cepat selesai,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FKIP Unila Dr. Albert Maydiantoro menyatakan dukungannya atas pembangunan gedung Sekretariat IKA FKIP Unila ini. Dia berharap pembangunan gedung segera selesai.

“Sebagai Dekan yang juga alumni FKIP Unila, saya merasa sangat bangga dan menyatakan dukungan penuh atas pembangunan gedung sekretariat FKIP Unila ini. Semoga pembangunan gedung ini membawa kemaslahatan bagi Unila, khususnya FKIP,” ujar Albet.

Selanjutnya dia menyampaikan, lokasi pembangunan gedung sangat strategis berada di tepi jalur utama menuju Fakultas Kedokteran, tepatnya di antara Gedung F dan Gedung G FKIP.

“Gedung ini dibangun di atas tanah hibah dari Unila. Sengaja kita pilih lokasi di bagian depan, supaya para alumni bisa berkunjung kapan saja tanpa merasa sungkan,” ucap Dekan.

Beberapa alumni yang langsung memberikan donasi di antaranya Ketua Umum Bustami Zainuddin sebesar Rp 100 juta, Dekan FKIP Dr. Albert Maydiantoro (100 sak semen), Ketua Harian Gino Vanollie (100) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Sunyono (75 sak semen), Direktur Program S-2 Bahasa Lampung Prof. Farida Ariyani (200 sak semen), Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Hermi Yanzi, M.Pd. (50 sak semen).

Berikut daftar alumni FKIP Unila yang telah memberikan donasi pembangunan Gedung IKA FKIP Unila per tanggal 22 April 2026:

Dr. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H.

Prof. Sunyono – Ny. Rini

Dr. Albet Maydiantoro

Prof. Farida Ariyani

Gino Vanollie, S.Pd. M.H.

Dr. Suparman Arif, M.Pd. (50 sak semen)

Drs. Marwansyah

Drs. Richard Syarnubi

Suharyadi, M.Pd.

Zulkarnain

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd

Preni, M.Pd.

Ersontoni, M.Pd.

Abdul Karim, M.Pd.

Anton Kurniawan

Edi Siswanto

Yeni

Yanto

Khairunisa. (Herdi)

Oleh: Junaidi Ismail, SH | Wartawan Utama

DI TENGAH derasnya arus informasi digital yang kian tak terbendung, publik hari ini dihadapkan pada realitas yang paradoksal yakni informasi semakin mudah diakses, tetapi kebenaran justru semakin sulit diverifikasi. Fenomena “no viral no justice” menjadi gejala yang kian menguat, sebuah kondisi di mana perhatian publik dan bahkan respons penegakan hukum seringkali dipicu bukan oleh substansi persoalan, melainkan oleh seberapa viral sebuah isu di media sosial.

Dalam konteks tersebut, langkah tiga asosiasi media siber di Lampung antara lain JMSI, SMSI, dan AMSI yang merupakan konstituen Dewan Pers untuk membentuk Sekretariat Bersama patut diapresiasi sebagai terobosan strategis.

Hal ini bukan sekedar konsolidasi organisasi, melainkan representasi dari kesadaran kolektif untuk mengembalikan marwah pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menjaga akal sehat publik.

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan lanskap media baru yang tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi pers profesional.

Media sosial menjelma menjadi ruang publik alternatif yang sangat dinamis, tetapi juga rentan terhadap disinformasi, misinformasi, bahkan manipulasi opini.

Dalam kajian komunikasi massa, kondisi ini sering disebut sebagai era “post-truth”, di mana emosi dan persepsi publik lebih dominan daripada fakta objektif.

Dalam situasi seperti ini, keberadaan pers yang profesional dan berintegritas menjadi semakin krusial.

Pers tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan verifikasi, klarifikasi, dan edukasi publik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pers juga menghadapi tekanan besar.

Kompetisi kecepatan informasi, tuntutan klik dan trafik, hingga tekanan ekonomi media seringkali menggeser orientasi jurnalisme dari kualitas ke kuantitas.

Di sinilah pentingnya kolaborasi lintas organisasi untuk memperkuat standar dan praktik jurnalistik.

Pembentukan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung merupakan langkah yang memiliki dimensi strategis dan simbolik sekaligus.

Strategis karena menyatukan sumber daya, jaringan, dan kapasitas tiga asosiasi besar.

Simbolik karena menunjukkan adanya “jiwa besar” untuk melebur perbedaan demi kepentingan yang lebih luas, yakni kepentingan publik.

Struktur organisasi yang disusun meliputi koordinator, wakil koordinator, sekretaris, serta tiga divisi utama (Publikasi, Investigasi dan Cek Fakta, serta Advokasi) menunjukkan pendekatan yang sistematis dan terencana.

Hal tersebut mencerminkan bahwa kolaborasi tersebut tidak bersifat seremonial, melainkan dirancang untuk bekerja secara operasional.

Dalam teori demokrasi, pers memiliki fungsi kontrol sosial (social control) yang bertujuan mengawasi jalannya kekuasaan agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan publik.

Fungsi ini bukanlah upaya mencari-cari kesalahan, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan akuntabilitas.

Apa yang ditegaskan oleh para pengurus Sekretariat Bersama, bahwa kontrol sosial akan dijalankan secara fair dan berlandaskan kode etik jurnalistik menjadi poin penting.

Ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa kritik harus berbasis data, bukan opini liar bahwa pengawasan harus dilakukan secara profesional, bukan tendensius.

Dalam praktiknya, kontrol sosial yang sehat justru akan memperkuat pemerintahan. Kebijakan yang baik akan mendapatkan legitimasi publik, sementara kebijakan yang bermasalah dapat segera diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Lampung sebagai provinsi yang terus berkembang tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan dan penegakan hukum.

Program-program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Di sinilah peran Sekretariat Bersama menjadi relevan. Dengan jaringan media yang tersebar di 15 kabupaten/kota, mereka memiliki posisi strategis untuk memantau implementasi kebijakan di lapangan.

Lebih dari itu, mereka juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Langkah untuk membuka saluran pengaduan publik melalui berbagai platform digital diantaranya WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Facebook, menunjukkan adaptasi terhadap perilaku komunikasi masyarakat modern. Ini sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pembangunan.

Yang tidak kalah penting adalah komitmen untuk melindungi identitas pelapor. Dalam konteks jurnalisme investigatif, perlindungan sumber merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga.

Tanpa jaminan keamanan, masyarakat akan enggan menyampaikan informasi yang penting bagi kepentingan publik.

Lebih jauh, kolaborasi ini memiliki implikasi yang lebih luas, yakni menjaga kehormatan dan kewibawaan bangsa.

Pers yang kuat dan berintegritas akan menghasilkan ruang publik yang sehat, di mana informasi yang beredar dapat dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Sebaliknya, jika ruang publik dipenuhi oleh informasi yang tidak akurat, maka yang terjadi adalah erosi kepercayaan (trust deficit).

Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan legitimasi institusi negara dan merusak tatanan sosial.

Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak yakni pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku media menjadi sangat penting.

Sekretariat Bersama ini tidak boleh berjalan sendiri. Tetapi harus menjadi gerakan kolektif untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat.

Apa yang terjadi di Lampung ini berpotensi menjadi preseden bagi daerah lain, bahkan dalam skala nasional.

Kolaborasi antar asosiasi media yang selama ini berjalan sendiri-sendiri adalah sesuatu yang relatif baru.

Jika berhasil, model ini dapat direplikasi sebagai best practice dalam penguatan pers di era digital.

Tentu saja tantangan ke depan tidak ringan. Perbedaan kepentingan, dinamika internal organisasi, hingga tekanan eksternal akan selalu ada.

Namun, dengan komitmen yang kuat terhadap kode etik dan kepentingan publik, tantangan tersebut dapat dikelola.

Pembentukan Sekretariat Bersama Asosiasi Media Siber Konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung adalah langkah progresif yang layak diapresiasi.

Ini bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat fungsi pers dalam menjaga demokrasi, mengawal pembangunan, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Di era disrupsi informasi, kolaborasi semacam ini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Pers tidak bisa berjalan sendiri. Harus bersatu, beradaptasi, dan terus menjaga integritas.

Keberhasilan Sekretariat Bersama ini akan diukur bukan dari seberapa besar gaungnya, tetapi dari seberapa nyata kontribusinya bagi masyarakat.

Jika mampu menjadi “rumah besar” yang benar-benar mengayomi kepentingan masyarakat luas, maka Lampung tidak hanya mencatat sejarah, tetapi juga memberi arah bagi masa depan pers Indonesia. (*)

PESIBAR -(deklarasinews.com)– Ketua AWPI dan KWRI pesisir barat menghadiri peresmian kantor biro media jejakkasus dan ungkapkasus.id

Kegiatan tersebut dilaksanakan di kecamatan bengkunat kabupaten pesisir barat, Selasa, 21/04/2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut pimpred jejakkasus Bambang Hartono, kepala biro jejak kasus dan ungkapkasus joni kusmawan, ketua  DPC AWPI Joni Irawan, Andi Yusri Bendahara AWPI, Azhar Oswan Ketua KWRI dan Nurman Suryadi selaku Humas KWRI Pesisir Barat, dan seluruh jajaran media tersebut.

Dalam sambutannya pimpinan redaksi jejakkasus dan ungkapkasus Bambang Hartono menyampaikan bahwa bagi para rekan rekan biro dan wartawannya agar supaya jalin kebersamaan yang baik terhadap sesama rekan terutama sesama media,

Semoga dengan adanya kantor ini dapat menjalin silaturahmi antar sesama jurnalis

Dan tak lupa juga saya ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah turut hadir sekaligus mensuport kegiatan peresmian ini dan terimakasih juga para rekan rekan juga tamu undangan yang sempat hadir atas undangan kami, Ujar Bambang.

Sementara Ketua DPC AWPI pesisir barat Joni Irawan memberikan sedikit masukan bahwa kita sama sama selaku jurnalis harus saling menjaga saling sufort sekaligus berpegangan dengan kode etik jurnalis. Dan saya selaku ketua awpi pesibar sangat mendukung adanya peresmian kantor biro media jejakkasus dan ungkapkasus ini, tutupnya. (Arnandes)