Kategori: Advertorial

Advertorial Pemkab

Bupati Blitar Resmi Serahkan Bantuan Renov RTLH Warga Desa Krisik

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs.Rijanto secara resmi menyerahkan bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga pra sejahtera, yakni warga Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar pada Kamis (21/08/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang mampu di Kabupaten Blitar.

Bupati Rijanto dalam sambutanya menyampaikan, bahwa program RTLH ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik rumah, tetapi juga wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Renovasi hunian yang kurang layak ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan bukti nyata negara hadir untuk masyarakat pra sejahtera. Harapan saya, dengan program ini benar-benar menjadi penyemangat bagi saudara-saudara penerima manfaat untuk lebih giat lagi dalam meningkatkan perekonomian keluarga,” paparnya.

Sementara itu Bupati Rijanto juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya dan berkomitmen untuk mempercepat realisasi program bantuan perumahan. Hingga saat ini, progres fisik program RTLH di Kabupaten Blitar sudah mencapai 186 unit rumah yang telah selesai direnovasi. Selain itu, pada APBD Perubahan 2025, pemerintah menargetkan penambahan 100 unit rumah penerima manfaat.

Program ini diharapkan dapat menjadi pemacu semangat gotong royong dan meningkatkan rasa empati antar warga. Menurut Bupati Rijanto, pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam saling membantu dan mendukung satu sama lain.

“Kita ingin program ini memacu semangat gotong royong serta empati antar warga. Dengan kebersamaan, kita dapat membangun Blitar yang lebih berdaya, lebih maju, dan lebih berjaya,” tambahnya.

Penyerahan bantuan RTLH di Desa Krisik disambut dengan antusias oleh masyarakat. Para penerima manfaat mengaku sangat bersyukur atas perhatian pemerintah daerah, karena kini mereka memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman untuk ditinggali.

“Dengan adanya program RTLH ini, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan visi pembangunan daerah menuju “Blitar yang Berdaya dan Berjaya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Kabupaten Blitar, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat setempat.(Kmf/Laila)

Advertorial Pemkab

Bupati Blitar Hadir Langsung Pembukaan SPPG MBG Sukosewu Di Gandusari

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Rijanto secara langsung menghadiri acara pembukaan program Makam Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 yang di kelola oleh SPPG Sukosewu Blitar, Selasa (19/08/2025) pagi.

Bupati Rijanto dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam mensukseskan program presiden kita, bapak prabowo subianto yakni makan bergizi gratis.

“Program ini bertujuan mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting serta meningkatkan kesehatan dan prestasi anak-anak. Selain bermanfaat untuk peningkatan gizi dan kesehatan, program ini juga memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dengan melibatkan umkm. dan tentunya ini juga menciptakan lapangan kerja,” jelas Rijanto.

Rijanto, untuk itu mari bapak/ibu kita sukseskan bersama-sama program ini demi kesehatan anak-anak kita semua. sehingga pihak-pihak yang terlibat saya minta betul-betul hati-hati dalam penyajian makan bergizi gratis ini. tentu kita semua tidak ingin beberapa kasus keracunan yang yang terjadi di beberapa wilayah juga terjadi di Kabupaten Blitar ini.

“Mari kita jaga betul kebersihan dan gizinya. semua harus steril, bersih, sehat dan aman untuk dikonsumsi. sekali lagi dengan adanya program makan bergizi gratis, pemerintah berharap dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini saya minta semua pihak juga turut serta melakukan pengawasan dan harus ada evaluasi sehingga apabila ada kendala dan permasalahan bisa dipecahkan secara bersama-sama. namun saya yakin, apabila semua satu frekuensi dan berkomitmen untuk mensukseskan program ini, semua masalah akan mampu dilalui.

“Karena inilah perjuangan. perjuangan menuju indonesia emas 2045. Sekali lagi semoga program ini sukses. selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirromanirokhim, Makan Bergizi Gratis ini siap untuk diberangkatkan. sehat dan cerdas anak- anak kita semua, Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya,” pungkas Rijanto.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Blitar, anggota forkopimda, Pjs. Sekda Kabupaten Blitar, asisten, staf ahli OPD terkait, Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha, seluruh pejabat yang hadir, camat beserta jajaran Forpimcam Gandusari, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar beserta tamu undangan.(Kmf/Laila)

Advertorial Pemkab

Bupati Blitar Resmi Buka Acara Semarak Ekonomi Syiar Road To Fasyer Ekonomi Syariah

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs.Rijanto secara resmi membuka acara Semarak Ekonomi Syariah wilayah Mataraman (Syiar) Road To Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Tahun 2025, Kamis malam (14/08/2025), Pendopo Sasana Adhi praja Kanigoro.

Bupati Blitar, Rijanto dalam sambutannya mengatakan kami malam ini menghadiri kegiatan pembukaan Semarak Ekonomi Syariah wilayah Mataraman (Syiar) Road To Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) Tahun 2025.

“Saya atas nama masyarakat dan pemerintah kabupaten blitar, menyampaikan terima kasih dan sugeng rawuh, selamat datang kepada seluruh tamu undangan, ini suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kami bersama semua bisa hadir untuk menyemarakkan kegiatan ini, dan semoga kegiatan yang akan berlangsung sampai nanti tanggal 16 agustus 2025 bisa berlangsung lancar, sukses,” ujar Rijanto.

Lanjut Rijanto, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bank indonesia kantor perwakilan kediri atas kerja sama yang luar biasa dalam menyelenggarakan kegiatan ini.

“Ini juga sebuah kehormatan bagi kami, menjadi tuan rumah penyelenggaran kegiatan ini di luar kediri. semoga kegiatan yang notabene merupakan rangkaian peringatan hari jadi blitar ke-701 dan hut ke-80 republik indonesia ini, menjadi sebuah langkah penting dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di wilayah kita,” ungkapnya.

Rijanto juga mengatakan, terima kasih pula atas penyerahan sertifikasi halal dan pembiayaan syariahnya. keberadaan sertifikasi halal merupakan langkah penting yang tidak hanya melindungi juga mendukung pertumbuhan bisnis halal. dan dengan adanya dukungan perbankan syariah, pelaku usaha dapat lebih mudah melakukan sertifikasi halal dan mengembangkan bisnis mereka.tentu hal ini selaras dengan tema acara ini, “sinergi digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi”.

“Melalui tema ini kita diingatkan akan tantangan besar yang dihadapi dunia ekonomi saat ini. era digital yang terus berkembang membuka peluang sekaligus, dalam menghadapi tantangan global sektor ekonomi syariah menjadi salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa ekonomi kita tetap stabil dan mandiri,” terangnya.

Program seperti Syiar dan Fesyar adalah langkah nyata yang menunjukkan komitmen kita untuk mengembangkan ekosistem halal, keuangan syariah, serta memperkuat literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat. dalam kesempatan ini juga di acarakan pula peresmian pantai serang sebagai destinasi pariwisata muslim.

Sementara itu, Bupati Blitar berharap, pantai serang yang pada tahun 2021 pernah meraih juara 1 anugerah desa wisata indonesia (adwi) dalam kategori toilet bersih, bisa semakin terkenal, menjadi destinasi wisata alam favorit bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

“Untuk itu, saya menghimbau bapak/ibu semua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dimulai ini hingga tanggal 16 agustus 2025 mendatang. monggo ajak serta keluarga dan sanak saudara. mari kita sebarkan juga informasi ini melalui berbagai media agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan ikut serta dalam acara ini. ayo bersama-sama kita sukseskan, agar kegiatan ini memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat blitar raya,” ucap Rijanto.

Ia juga menyampaikan pesan, ke depan terus dapat bersinergi dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, bank indonesia, lembaga keuangan syariah, pihak swasta maupun masyarakat luas. dengan kerja sama yang baik.Saya yakin kita dapat mengoptimalkan peluang dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat Blitar dan sekitarnya.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim, kegiatan semarak ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (Syiar) road to festival ekonomi syariah (Fesyar) tahun 2025 kita buka bersama-sama. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar bagi pengembangan ekonomi syariah, serta mempererat hubungan kerjasama antar stakeholder dalam mendorong kemajuan ekonomi di daerah,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, turut hadir, Wakil Bupati Blitar, tamu kehormatan dari 12 pimpinan daerah Kabupaten Kota terdekat,  Anggota Forkopimda, Komandan Batalyon Infanteri 511/Dibyatara Yudha, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Perwakilan BANK Indonesia Kediri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri, Saudari Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, saudara asisten, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, bapak/ibu dari perbankan, akademisi, pimpinan pondok pesantren, dan organisasi kemasyarakatan dan tamu undangan.(Kmf/Laila).

Advertorial Politik

Rapat Paripurna DPRD Pembahasan KUA Serta PPAS Kabupaten Malang TA 2026

MALANG -(deklarasinews.com)- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) Kabupaten Malang Dengan Agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Bupati Malang Rancangan Kebijakan Umum APBD(KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang di laksanakan di gedung DPRD Kabupaten Malang Berjalan dengan Lancar. Kamis(14/08/2026)

Melalui Juru Bicaranya DPRD Kabupaten Malang Aris Waskito, S. E mengatakan ” maka pada hari ini Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil pembahasan atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 yang telah dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada beberapa waktu yang lalu.

Saya selaku Juru Bicara menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan.

Saudara Pimpinan dan hadirin sekalian yang kami hormati, Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk perencanaan Pembangunan yang berkesinambungan melalui indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya.

“Tema Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2026  adalah “Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”. Ucapnya

Selanjutnya implementasi kebijakan pembangunan diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi melalui perluasan program penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas serta aksesibilitas layanan sosial dasar.

Asumsi dasar makro ekonomi Kabupaten Malang. sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2026, yaitu sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,86%;

PDRB per kapita sebesar Rp53.380.000,00;

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,7%;

Rasio Gini sebesar 0,377;

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,33;

Tingkat Kemiskinan sebesar 7,84% – 6,93%

Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Perangkaan yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  APBD Tahun Anggaran 2026  yang merupakan hasil Pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut:

PENDAPATAN

Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2026 diarahkan untuk  :

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern serta pemutakhiran data dalam rangka mengoptimalkan PAD;

Meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

Mengoptimalkan peran dan kontribusi BUMD;

Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;

Meningkatkan pelayanan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

Pendapatan Daerah tahun 2026 direncanakan sebesar 4 Trilyun 976 Milyar 652 Juta 169 Ribu 953 Rupiah, atau naik 2,37% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar  4 Trilyun 861 Milyar 511 Juta 340 Ribu 737 Rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 Trilyun 225 Milyar 259 Juta 2 Ribu 842 Rupiah  atau naik 1,50% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 1 Trilyun 207 Milyar 151 Juta 726 Ribu 937 Rupiah;

Pendapatan Transfer sebesar 3 Trilyun 740 Milyar 358 Juta 167 Ribu 111 Rupiah atau naik 2,66% dibanding APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar 3 Trilyun 643 Milyar 324 Juta 613 Ribu 800 Rupiah;

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11 Milyar 35 Juta Rupiah atau sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2025.

BELANJA

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada pengelolaan belanja yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Adapun kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2026 diarahkan untuk:

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

Membiayai belanja yang bersifat wajib dan belanja yang sudah ditentukan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (mandatory);

Sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di Tahun 2026;

Anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP) di tahun 2026 berdasarkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan meningkatkan kinerja ASN;

Belanja pemberian reward/hadiah untuk Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik, di antaranya dilihat dari pelunasan pembayaran pajak daerah tepat waktu;

Belanja untuk program infrastruktur Kabupaten Malang;

Belanja untuk program ketahanan pangan Kabupaten Malang;

Belanja untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;

Belanja untuk peningkatan dan penguatan kualitas kehidupan berdemokrasi.

Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2026 saat penyampaian direncanakan sebesar 5 Triliun 48 Miliar 783 Juta 641 Ribu 601 Rupiah naik 0,64%  atau sebesar 32 Miliar 575 Juta 86 Ribu 454 Rupiah menjadi sebesar  5 Trilyun 81 Milyar 358 Juta 728 Ribu  55 Rupiah yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer :

Belanja Operasi dan Belanja Modal

Semula direncanakan sebesar 4 Triliun 263 Miliar 711 Juta 598 Ribu 850  Rupiah naik 0,76% menjadi sebesar 4 Trilyun 296 Miliar 286 Juta 685 Ribu 304 Rupiah.

Belanja Tidak Terduga

Dianggarkan sebesar 3 Miliar  500 Juta Rupiah.

Belanja Transfer

Semula direncanakan  sebesar 781 Miliar 572 Juta 42 Ribu 751 Rupiah.

Lanjut Aris “PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan rincian sebagai berikut Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya  yang mengalami kenaikan 40,20% atau sebesar 58 Milyar 575 Juta 86 Ribu 454 Rupiah dari penyampaian awal sebesar 87 Miliar 131 Juta 471 Ribu 648 Rupiah menjadi 145 Miliar 706 Juta 558 Ribu  102 Rupiah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada awal penyampaian sebesar 15 Milyar Rupiah naik 63,41% atau sebesar 26 Milyar Rupiah menjadi sebesar 41 Miliar  Rupiah   dengan rincian sebagai berikut  :

Penyertaan Modal Daerah

Perumda Tirta Kanjuruhan sebesar 15 Milyar Rupiah;

Perumda Jasa Yasa sebesar 15 Milyar Rupiah;

BPR Arta Kanjuruhan sebesar 10 Milyar Rupiah.

Pemberian Pinjaman Daerah dana bergulir melalui BLUD sebesar 1 Milyar Rupiah.

Badan Anggaran menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun pertama  RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 sebagaimana visi dan misi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih yang tertuang dalam Malang Makmur Berkelanjutan, untuk membawa Kabupaten Malang menjadi lebih baik lagi. Diharapkan Arah Kebijakan Pembangunan KUA dan PPAS Kabupaten Malang pada Tahun 2026 disesuaikan dengan target RPJMD yang telah tetapkan.

Dukungan infrastruktur dalam pengembangan pariwisata, pertanian secara luas lebih diperhatikan dengan harapan produksi pangan meningkat dan ketahanan pangan bisa terjaga serta peningkatan penunjang pariwisata di Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan lebih serius dalam menggali potensi pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data dan kajian serta melakukan  inovasi untuk mencapai target PAD pada tahun 2026.

“Demikian hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, kami harapkan Rapat Paripurna dapat menyetujui hasil pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana kami uraikan di atas menjadi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Sehingga dapat segera dilaksanakan pada tahapan-tahapan berikutnya segaimana ketentuan yang berlaku. Tutupnya.(ADV)

Advertorial Politik

Wakil Rakyat Kabupaten Blitar Angkat Bicara Soroti Macetnya Pembangunan

BLITAR -(deklarasinews.com)- Menyikapi terkait macetnya pembangunan, sejak hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. di ungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yakni, Sugianto secara terbuka menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif saat ini tidak harmonis.

Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya pembangunan di berbagai sektor. Sugianto mengungkapkan, macetnya pembangunan bukan sekadar isu teknis, tetapi berakar pada persoalan memburuknya koordinasi dan kemauan komunikasi  politik dari kedua belah pihak.

“Ada  beberapa faktor utama yang memicu kondisi ini, mulai rapat-rapat paripurna, yang seharusnya menjadi forum pengambilan keputusan penting kerap kali tidak kuorum. Akibatnya, agenda pembahasan anggaran, persetujuan program, hingga pengesahan kebijakan menjadi tertunda,” paparnya.

Lanjutnya, Faktor kedua, pelaksanaan pembangunan yang telah diprogramkan tidak berjalan di lapangan, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sudah lama dinantikan masyarakat.

“Rakyat menunggu aksi nyata dari eksekutif, tetapi yang mereka lihat hanya rencana di atas kertas. Eksekutif terkesan, seakan mengulur-ulur proses pembangunan tanpa alasan yang jelas, hal ini bukan hanya merugikan secara waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.,” jelasnya.

Ia juga mengatkan, jika hubungan legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, maka dampaknya akan semakin meluas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya akan ikut terhambat.

“Proses yang berlarut-larut membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu juga berdampak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat ikut tertunda,” tegasnya

Terakhir, Sugianto mendesak kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.(Laila)

Advertorial Pemkab

Bupati Blitar Hadiri HUT Ke 17 Dan Launching Kantor Kas BPR Penataran Di Wlingi

BLITAR -(deklarasinews.com)- Bupati Blitar Drs Rijanto menghadiri acara Peringatan HUT ke – 17 BPR Penataran dan Launching kantor kas  PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar di Kecamatan Wlingi, Jumat, (08/08/2025) siang.

Bupati Blitar, Rijanto dalam sambutan mengatakan, hari ini kami menghadiri acara peringatan HUT ke -17 BPR Penataran dan launching pembukaan kantor kas BPR Penataran di kecamatan Wlingi.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bitar sekaligus selaku pemegang saham pengendali PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke -17 bagi BPR Penataran Kabupaten Blitar, Perseroda. Saya berharap, BPR penataran yang saat ini sudah sehat dan berkinerja baik, akan jauh lebih baik lagi kedepannya, utamanya dalam memberikan pelayanan dan mendukung pembangunan Kabupaten Blitar,” jelas Rijanto.

Dengan adanya pengembangan digitalisasi perbankan milik Kabupaten Blitar ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan perputaran transaksi daerah serta memberikan informasi-informasi yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu saya mengajak seluruh pimpinan perangkat daerah, perangkat desa dan seluruh lapisan masyarakat kabupaten blitar dapat memanfaatkan kehadiran bpr penataran dan menggunakan produk-produknya seperti tabungan berhadiah, deposito berhadiah, dan kredit berhadiah, karena BPR Penataran saat ini telah tumbuh sehat dan siap berkontribusi dalam percepatan akses keuangan daerah.

“Dan untuk seluruh jajaran pengurus dan manajemen, saya berpesan agar terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan keuangan yang sewajarnya secara kreatif dan inovatif dengan berpegang pada prinsip kehati hatian. Saya optimis, PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar kedepan mampu menjadi BPR yang sehat, tumbuh dan berkembang sehingga layak mendapat kepercayaan publik,” ungkapnya

Dengan dibukanya BPR Penataran di Wlingi ini, ke depan diharapkan akan lebih memperluas pangsa pasar melalui produk-produk BPR tentunya dengan keunggulan pelayanan yang baik, mudah dan aman karena BPR Penataran dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan) serta mendapat imbalan hasil yang lebih besar daripada bank-bank konvensional yang ada.

“Untuk itu sekali lagi, khususnya masyarakat Kabupaten Blitar, mari menjadikan BPR Penataran ini BPR yang sehat, tumbuh, berkelanjutan menuju Kabupaten Blitar berdaya berjaya,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, asisten, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Forpimcam Wlingi, Direksi dan Komisaris BPR Penataran beserta jajaran, para pemegang saham PT. BPR Penataran Kabupaten Blitar. (Kmf/Laila)

Advertorial Pemkab

Pemkab Blitar Gelar Pisowanan Agung Dengan Tema” Blitar Digdaya, Blitar Jaya Linuwih”

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pisowanan Agung di Pendopo Ronggo Hadinegoro Kabupaten Blitar memasuki usia ke-701 tahun, bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat juang dan perubahan, yang kini dirayakan dengan tema besar “Blitar Digdaya, Blitar Jaya Linuwih”

Dengan tema tersebut menggambarkan tekad kuat untuk menjadikan Blitar sebagai daerah yang berdaya dan berjaya.

Perayaan kali ini ditandai dengan digelarnya Pisowanan Agung di Pendopo Ronggo Hadinegoro

Hadir Bupati Blitar, Rijanto, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Supriadi (Kuat) dan Anggota, serta jajaran Forkopimda, para kepala desa, pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta para Bupati/Wali Kota dari berbagai daerah di Jawa Timur, pada hari Selasa (05/08/2025) pagi.

Dalam pidatonya, Bupati Rijanto mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat gotong royong para pendahulu. Ia menekankan bahwa Blitar telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, namun masih ada tantangan yang harus dituntaskan bersama.

“Melalui semangat Hurub Hambangun Praja, mari kita bersinergi dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan demi mewujudkan Blitar yang berdaya dan berjaya,” jelas Bupati Blitar.

Pasangan Rijanto – Beky mengusung visi misi pembangunan Kabupaten Blitar 2025-2029 “Berdaya dan Berjaya” bisa terwujud yang berfokus pada Catur Dharma, yaitu:

Pembangunan SDM, Peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pelayanan publik yang optimal, Jaminan ketentraman umum.

Empat pilar ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI dan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur, yang telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029. Selain itu, sejumlah program prioritas lima tahun kedepan telah disiapkan dan mulai dilaksanakan pada 2025.

Kabupaten Blitar juga memberikan insentif nyata berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami siap mendukung program makan bergizi gratis karena Blitar memiliki kekuatan di sektor pertanian, terutama beras dan telur,” ujar Rijanto.

Bupati Rijanto juga mengapresiasi peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025. Kabupaten Blitar telah membentuk 248 koperasi merah putih, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan memperkuat sektor pertanian.

“Koperasi ini harus dikelola secara profesional, dan kami berkomitmen untuk memberikan pendampingan kelembagaan dan SDM agar mampu berperan besar dalam ketahanan pangan dan kerjasama antar daerah,” tuturnya.

Lanjut, Kabupaten Blitar juga mencatatkan berbagai prestasi membanggakan. Momentum

Perayaan Hari Jadi ke-701 Blitar ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara, seperti Blitar Youth Festival, Malam Tirakatan, Bedol Pusaka, hingga Wayang Kulit dan Dramasoka, yang menjadi bentuk pelestarian budaya sekaligus ajang kebersamaan masyarakat.

Blitar terus melangkah dengan keyakinan, gotong royong, dan inovasi. Bersama rakyat, pemerintah berkomitmen membawa Kabupaten Blitar menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan bermartabat. Blitar Digdaya,  Blitar Jaya dan  Linuwih,” pungkasnya.(Kmf/Laila)

Advertorial Lampung Barat Pemkab

Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin Hadiri Dua Agenda Strategis di Kantor Gubernur Lampung

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri dua agenda penting yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Lampung pada Selasa, 29 Juli 2025.

Kehadiran beliau mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Agenda pertama dimulai pada pukul 08.00 WIB, yakni Rapat Koordinasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI bersama Gubernur Lampung serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pusiban, Kantor Gubernur Lampung.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Mad Hasnurin hadir didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda, Kepala BPKAD, Kepala Bagian Pemerintahan, serta pejabat yang membidangi urusan pertanahan.

Rapat ini membahas sinergi antara pusat dan daerah dalam penyelesaian masalah pertanahan, penataan ruang, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Kemudian pada pukul 13.00 WIB, Wakil Bupati kembali mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.

Rapat ini menjadi forum evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program-program strategis pemerintah provinsi yang memerlukan dukungan penuh dari seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Menanggapi pentingnya dua agenda ini, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi demi mendukung percepatan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pertanahan, tata ruang, dan pelayanan publik.

“Dalam rapat bersama Menteri ATR/BPN serta Gubernur Lampung hari ini, kami menyampaikan kesiapan daerah untuk menyukseskan program-program strategis nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Mad Hasnurin.

 

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi lintas sektor, agar pengelolaan pertanahan dan perencanaan pembangunan di Lampung Barat berjalan transparan, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Lampung Barat untuk bersama-sama menjaga dan mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.

Kehadiran Wakil Bupati Mad Hasnurin dalam dua agenda tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menjalin komunikasi yang erat dengan semua pihak demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sekala Bekhak.(ADV)

Advertorial

Menyalahi Aturan, Komisi I DPRD Kota Tangerang Minta Perusahaan Bongkar Bangunan

TANGERANG -(deklarasinews.com)- Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Kamis (23/7/25) sore melakukan sidak ke pembangunan gedung di Jalan KH Hasyim Ashari, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.

Dimana, gedung tersebut telah dibangun gedung kantor PT Antarmitra Sembada yang bergerak di bidang distribusi farmasi, alat kesehatan, dan produk konsumen (FMCG), yang menjual berbagai produk seperti obat-obatan, termasuk obat keras dan obat bebas, serta produk kecantikan dan kesehatan. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi mengatakan, ada aduan dari masyarakat bahwa gedung perkantoran yang sedang dibangun tersebut garis sempadan bangunan (GSB) tidak sesuai, bahkan ada bangunan gardu listrik dan penjagaan Pos nya yang terlihat menjorok ke depan jalan.

Namun setelah dilakukan pengukuran ulang, GSB sudah sesuai. Hanya saja ada ketidaksesuaian bangunan gardu dan Pos pada gambar. Oleh karenanya, kami dari Komisi I DPRD Kota Tangerang meminta agar bangunan itu segera dibongkar 2×24 jam sejak hari ini.

“Ya, ada aduan masyarakat, kita dateng dan melihat ada beberapa yang tidak sesuai dengan gambar, makanya kita segel dan kita minta untuk dibongkar. Sedangkan untuk GSB sudah sesuai,” katanya.

” Hanya saja tadi di dalam gedung terlihat seperti untuk kantor dan gudang, sementara di wilayah ini peruntukannya untuk perkantoran, bukan gudang,” sambung Junadi Ketua Komisi I usai sidak di Cipondoh.

“Pokoknya bangunan di depan ini yang menyalahi aturan kita minta untuk dibongkar,” pungkasnya.

Sementara dari Satpol PP Kota Tangerang, menyebut pihaknya langsung melakukan penyegelan bangunan depan dikarenakan telah melanggar peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Perda 10 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang bangunan gedung.

” Ya kita tunggu 2×24 jam, kalau masih belum dibongkar, terpaksa kita yang bongkar,” tutur Alex T Suyitno Kasi Penegakan Hukum Satpol PP Kota Tangerang.(ADV)

Advertorial Lampung Barat Pemkab

Lantik 14 Kapus dan Kasubag TU, Parosil Mabsus Tegaskan Pelayanan Harus Siap 24 Jam

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Setelah melantik 13 pejabat tinggi pratama pada 23 Juli lalu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan publik.

Dengan melantik 14 Kepala UPTD Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Pelantikan berlangsung halaman Puskesmas Rawat Inap Fajar Bulan, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Jum’at 25 Juli 2025.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/116/KPTS/IV.05/2025, tentang Penugasan dan Pembebasan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/117/KPTS/IV.05/2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengambilan sumpah jabatan turut disaksikan Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKDSDM, Kasat Pol PP, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Parosil Mabsus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, termasuk kewajiban melayani masyarakat selama 24 jam.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum untuk memperkuat dedikasi dan sinergi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting.

“Pelantikan ini kita laksanakan di halaman Puskesmas agar bapak dan ibu semakin dekat dengan tempat pengabdian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima, senyum yang tulus, dan kerja ikhlas. Kesehatan adalah hal utama. Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan, salah satunya adalah menurunkan angka stunting, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Bupati.

Parosil juga mengingatkan pentingnya loyalitas dan totalitas dalam menjalankan amanah jabatan.

Ia meminta para kepala Puskesmas untuk aktif turun ke lapangan, mendengar langsung kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya mengandalkan laporan dari meja kerja.

“Jangan hanya duduk menerima laporan. Pemimpin harus turun langsung ke masyarakat. Kita harus hadir memberikan solusi,” lanjutnya.

Mutasi dan rotasi jabatan, menurut Bupati dua periode ini, adalah bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya mengoptimalkan kinerja pemerintahan agar lebih responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah harus dijalankan dengan berpedoman pada visi misi pembangunan, termasuk program unggulan “Satu Anak Satu Kartu Identitas” (Sakti) yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

“Selamat bertugas. Jaga amanah ini dengan baik, kelola sarana dan prasarana kesehatan secara optimal. Mari bekerja, mari melayani dengan hati,” pesan Parosil menutup sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada balita dan ibu hamil sebagai bagian dari program peningkatan gizi dan pencegahan stunting di Lampung Barat.

Berikut nama-nama kepala Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilantik:

  1. MINARNI, S.Tr.Keb, SKM., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya
  2. DESMALIA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Fajar Bulan.

3 SUBAGIYO, S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

  1. NURBAITI JAN, S.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sekincau.
  2. NEZWAN, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kenali.
  3. Bdn. ROMAITA, S.S.T., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Brak.
  4. Bdn.MARTALENA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Ketulis
  5. METTY SYLVIANI, SST., M.K.M diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Lumbok Seminung.
  6. SITI MAHDALENA, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  7. SAIMIN, S.K.M., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Srimulyo.
  8. Ns. TIKA MEGI FITRIANINGSIH, 3.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Liwa.

12 LENI PATRIAWATI, S.Kep. Na diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Gedung Surian.

13 RITA ROSITA, S. Kep.Ners Perawat Penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.

14 YEPI SUGRIAS RUHYANI, M.Μ. S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Air Hitam.

Untuk Sub Bagian Tata Usaha:

  1. Tri Agus Yudianto, S.KM diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  2. Yesi Desi Sandi diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

Sedangkan untuk perawat Penyelia :

  1. Susilo Hermianto, SKM diberikan tugas sebagai perawat penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.
  2. Hrjunaidi, SST diberikan tugas sebagai radiografer peneyelia pada RSUD Alimuddin Umar.(ADV)