Kategori: Advertorial

Advertorial Lampung Barat Pemkab

Lantik 14 Kapus dan Kasubag TU, Parosil Mabsus Tegaskan Pelayanan Harus Siap 24 Jam

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Setelah melantik 13 pejabat tinggi pratama pada 23 Juli lalu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan publik.

Dengan melantik 14 Kepala UPTD Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat. Pelantikan berlangsung halaman Puskesmas Rawat Inap Fajar Bulan, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Jum’at 25 Juli 2025.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/116/KPTS/IV.05/2025, tentang Penugasan dan Pembebasan dari Tugas Tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/117/KPTS/IV.05/2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengambilan sumpah jabatan turut disaksikan Wakil Bupati Mad Hasnurin, Ketua TP-PKK Partinia Parosil Mabsus, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKDSDM, Kasat Pol PP, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Parosil Mabsus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, termasuk kewajiban melayani masyarakat selama 24 jam.

Ia mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum untuk memperkuat dedikasi dan sinergi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penanganan kasus stunting.

“Pelantikan ini kita laksanakan di halaman Puskesmas agar bapak dan ibu semakin dekat dengan tempat pengabdian. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima, senyum yang tulus, dan kerja ikhlas. Kesehatan adalah hal utama. Kita harus bersama-sama menghadapi tantangan, salah satunya adalah menurunkan angka stunting, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegas Bupati.

Parosil juga mengingatkan pentingnya loyalitas dan totalitas dalam menjalankan amanah jabatan.

Ia meminta para kepala Puskesmas untuk aktif turun ke lapangan, mendengar langsung kebutuhan masyarakat, dan tidak hanya mengandalkan laporan dari meja kerja.

“Jangan hanya duduk menerima laporan. Pemimpin harus turun langsung ke masyarakat. Kita harus hadir memberikan solusi,” lanjutnya.

Mutasi dan rotasi jabatan, menurut Bupati dua periode ini, adalah bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya mengoptimalkan kinerja pemerintahan agar lebih responsif dan efektif dalam melayani masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah harus dijalankan dengan berpedoman pada visi misi pembangunan, termasuk program unggulan “Satu Anak Satu Kartu Identitas” (Sakti) yang menjadi bagian dari arah pembangunan Kabupaten Lampung Barat.

“Selamat bertugas. Jaga amanah ini dengan baik, kelola sarana dan prasarana kesehatan secara optimal. Mari bekerja, mari melayani dengan hati,” pesan Parosil menutup sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada balita dan ibu hamil sebagai bagian dari program peningkatan gizi dan pencegahan stunting di Lampung Barat.

Berikut nama-nama kepala Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha (Kasubbag TU) Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dilantik:

  1. MINARNI, S.Tr.Keb, SKM., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sumberjaya
  2. DESMALIA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Fajar Bulan.

3 SUBAGIYO, S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

  1. NURBAITI JAN, S.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Sekincau.
  2. NEZWAN, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kenali.
  3. Bdn. ROMAITA, S.S.T., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Brak.
  4. Bdn.MARTALENA, S.ST diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Batu Ketulis
  5. METTY SYLVIANI, SST., M.K.M diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Lumbok Seminung.
  6. SITI MAHDALENA, SKM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  7. SAIMIN, S.K.M., M.Kes diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Srimulyo.
  8. Ns. TIKA MEGI FITRIANINGSIH, 3.Kep diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Liwa.

12 LENI PATRIAWATI, S.Kep. Na diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Gedung Surian.

13 RITA ROSITA, S. Kep.Ners Perawat Penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.

14 YEPI SUGRIAS RUHYANI, M.Μ. S.KM diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Air Hitam.

Untuk Sub Bagian Tata Usaha:

  1. Tri Agus Yudianto, S.KM diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Way Nyerupa.
  2. Yesi Desi Sandi diberikan tugas kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Puskesmas Pagar Dewa.

Sedangkan untuk perawat Penyelia :

  1. Susilo Hermianto, SKM diberikan tugas sebagai perawat penyelia pada UPTD Puskesmas Bandar Negeri Suoh.
  2. Hrjunaidi, SST diberikan tugas sebagai radiografer peneyelia pada RSUD Alimuddin Umar.(ADV)
Advertorial

Disperindag Kabupaten Blitar Latih Buruh Rokok Kelola SDM Dan Keuangan Tingkatkan Daya Saing

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan daya saing industri hasil tembakau, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar menggelar pelatihan pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, dan gudang bagi buruh serta pelaku industri rokok.

Kepala Bidang Industri Disperindag Kabupaten Blitar, Temy Sevidiana menyampaikan,  Program ini didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Pelatihan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam memperkuat sektor industri rokok lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing di tengah dinamika industri tembakau yang terus berubah.

“Pelatihan ini kami susun secara bertahap dan terstruktur sesuai kebutuhan riil pelaku industri hasil tembakau di Blitar. Tujuannya adalah memberdayakan serta meningkatkan kualitas SDM agar industri ini tetap berkelanjutan dan kompetitif,” ujar Temy, Rabu (9/7/2025).

Ada tiga jenis pelatihan yang digelar, yakni pelatihan pelintingan rokok sebanyak tiga tahap, penguatan SDM karyawan pabrik rokok sebanyak dua tahap, dan pelatihan pengelolaan SDM, keuangan, serta gudang sebanyak satu tahap.

Menurut Temy, pelatihan pelintingan rokok berfokus pada peningkatan keahlian teknis bagi tenaga kerja baru maupun yang sudah berpengalaman. Sementara itu, pelatihan penguatan SDM karyawan pabrik rokok lebih menekankan pada soft skill seperti komunikasi kerja, kepemimpinan, dan motivasi kerja.

“Pekerja adalah tulang punggung operasional pabrik. Dengan pelatihan ini, kami ingin kualitas dan semangat kerja mereka terus meningkat,” jelasnya.

Untuk pelatihan pengelolaan SDM, keuangan, dan gudang, Disperindag menyoroti pentingnya integrasi antar unit kerja di dalam pabrik. Temy menegaskan, efisiensi dan optimalisasi hanya bisa tercapai jika koordinasi internal berjalan baik.

“Aspek manajerial ini sering jadi titik lemah. Maka, kami ingin memperkuatnya lewat pelatihan ini agar pelaku industri mampu mengelola bisnis secara lebih profesional,” tambahnya.

Seluruh pelatihan dilaksanakan bersama lembaga pelatihan yang kompeten sejak bulan Juni 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan berdampak nyata.

“Semoga dengan dukungan dari anggaran DBHCHT, kegiatan pelatihan ini benar-benar mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja professional serta memperkuat daya saing di bidang industri hasil tembakau di Kabupaten Blitar,” paparnya. (Kmf/Laila)

Advertorial

Pemkab Blitar Salurkan BLT DBHCHT Ke Buruh Pabrik Rokok dan Tani Tembakau Melalui Dinsos

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Blitar kepada ribuan buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan buruh tani cengkeh.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja di sektor pertembakauan.

Penyaluran tahap pertama telah dimulai pada 1 Juli 2025. Sementara sisa dari tahap pertama dijadwalkan cair pada pekan depan.

“Total penerima bantuan yang tercantum dalam Surat Keputusan sebanyak 3.997 orang. Hingga saat ini, 3.901 di antaranya telah masuk melalui proses klarifikasi, sedangkan sisanya sebanyak 81 masih dalam proses pembukaan rekening,” jelas Yuni Urinawati, Jumat (04/07/2025).

Bantuan ini diberikan kepada warga yang ber-KTP Kabupaten Blitar dan bekerja di sektor pertembakauan, termasuk di pabrik rokok yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar serta dua perusahaan rokok yang berada di Kota Blitar.

Sementara itu, Penyaluran dilakukan melalui Bank Jatim guna memastikan transparansi serta ketepatan sasaran. Setiap penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan berturut-turut.

“Program ini diharapkan mampu membantu meringankan beban ekonomi para buruh yang selama ini menggantungkan penghidupan dari industri hasil tembakau, serta mendukung kesejahteraan mereka secara berkelanjutan”, pungkasnya. (Kmf/Mst)

Advertorial

Satpol PP Kabupaten Blitar Melalui DBHCHT Edukasi Ibu PKK Soal Bahaya Rokok Ilegal

BLITAR -(deklarasinews.com)-  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rokok ilegal, salah satunya dengan menggandeng ibu-ibu PKK dalam kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Kegiatan tersebut salah satunya seperti yang dilaksanakan di Balai Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, pada Selasa (24/06/2025) lalu, dan didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Sosialisasi itu dihadiri oleh Plt. Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Wahyudi, ST., MM., Camat Wlingi Suwito, S.Sos., M.Si., perwakilan Bea Cukai Blitar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, serta Tim Penggerak PKK dari desa-desa se-Kecamatan Wlingi.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menyasar pedagang dan tokoh masyarakat, sosialisasi tahun ini difokuskan kepada kaum perempuan, khususnya ibu-ibu PKK. Langkah ini diambil karena peran ibu dalam keluarga dan lingkungan dinilai strategis dalam menyampaikan informasi serta membentuk kesadaran kolektif.

“Kami ingin edukasi ini tidak berhenti di sini saja, tetapi bisa diteruskan oleh ibu-ibu PKK kepada orang-orang terdekat mereka. Minimal bisa menyampaikan ke tetangga, teman, hingga suaminya,” ujar Kabid Penegakan Hukum Daerah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Repelita Nugroho, SH., MH., yang akrab disapa Etha, Rabu (02/07/2025).

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan narasumber dari Bea Cukai Blitar dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. Para peserta diberi pemahaman tentang ciri-ciri rokok ilegal, dampaknya bagi kesehatan dan keuangan negara, serta ancaman hukum bagi pelaku peredarannya.

“Melalui pendanaan DBHCHT, Satpol PP Kabupaten Blitar berharap kesadaran masyarakat khususnya kaum ibu untuk terus meningkat dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal di lingkungan mereka,” imbuhnya

Terakhir, Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, Repelita Nugroho menambahkan, Kegiatan yang diselenggarakan di Desa Tembalang tersebut merupakan rangkaian ketiga dari lima kegiatan serupa yang dijadwalkan tahun ini.(Kmf/Mst)

Advertorial

Manfaatkan DBHCHT Anggaran 2025 DKPP Kabupaten Blitar Bangun Untuk Infrastruktur Pertanian Tembakau

BLITAR -(deklarasinews.com)- Memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Blitar mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pertanian tembakau.

Program strategis ini salah satunya mencakup pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier (JIT) di sejumlah wilayah sentra pertanian tembakau di Kabupaten Blitar.

Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Blitar, Toha Mashuri, menjelaskan bahwa pembangunan JUT dan JIT yang dibiayai oleh DBHCHT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya tembakau. Selain itu, DKPP juga menyediakan bantuan pembenihan tembakau agar petani lebih mudah mendapatkan benih berkualitas.

“Fasilitas JUT dan JIT yang kita bangun bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Sementara itu, bantuan benih tembakau diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hasil panen sesuai standar yang diharapkan,” kata Toha Mashuri, Selasa (01/07/2025).

Lanjut, Kepala Bidang Prasarana Pertanian DKPP, Matsafi’i, menyebutkan bahwa pada tahun ini terdapat 13 titik lokasi pembangunan infrastruktur yang tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Selopuro, Gandusari, Wates, Panggungrejo, dan Kademangan. Dari jumlah tersebut, enam titik difokuskan untuk pembangunan JUT dan tujuh titik untuk JIT.

“Kami pastikan dana langsung disalurkan ke rekening kelompok tani. DKPP juga aktif melakukan pendampingan dan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani,” tambahnya.

Setiap titik proyek mendapatkan alokasi dana antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Seluruh pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat, dengan pengawasan langsung dari DKPP.

“Pembangunan ini sangat penting dalam mendukung akses petani menuju lahan dan menjamin ketersediaan air irigasi, terutama saat musim tanam tembakau. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas,” jelas Matsafi’i.(Kmf/Mst)

Advertorial Blitar

Tekan Kebocoran PAD, Pemkab Blitar Luncurkan Sistem Pos Pengawasan Armada Tambang

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terapkan Pos Pengawasan Armada Pengangkut bahan Tambang mulai tanggal 1 Juli 2025, menerapkan  aturan baru tata kelola Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Langkah ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Blitar  dalam mengoptimalkan  PAD,  sekaligus mencegah  potensi kebocoran.

Sementara itu kepala Bapenda Kabupaten Blitar Asmaning Ayu di temui awak media menyampaikan, Tujuan penerapan Tata Kelola Pemungutan MBLB ini adalah

mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan transparansi pelaporan oleh wajib pajak.

“Memberikan pengawasan terhadap usaha pertambangan ini,  agar pertambangan legal dapat terdata dan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah Kabupaten Blitar,” terang Ayu.

Lanjut Ia menjelaskan, Dalam pelaksanaannya, truk yang  mengangkut hasil tambang baik itu pasir atau yang lain harus  membawa Surat Tanda Pengambilan (STP) saat melewati pos pengawasan MBLB.

“STP ini merupakan  tanda bukti  bahwa material yang diangkut berasal dari lokasi pengambilan yang telah membayar  pajak. Walaupun pajak MBLB bersifat  self assessment dalam pelaporannya, namun akan dilakukan  pengawasan terus di lapangan terhadap pelaporannya,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, Hal tersebut disebabkan karena selama ini pelaporan wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. sehingga Realisasi pajak MBLB kabupaten Blitar sangat kecil, sehingga jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut perlu suatu perubahan sistem dalam pengelolaan pajak MBLB.

“Saat ini telah didirikan 10 pos pengawasan MBLB dimana sembilan pos ditempatkan di wilayah utara Kabupaten Blitar,  dengan  komoditi MBLB pasir dan batu (sirtu). Sedangkan  satu pos  berada di wilayah selatan untuk mengawasi komoditas lain seperti clay, bentonit, dan andesit. Paparnya.

Dengan sistem menggunakan pos pengawasan MBLB ini, pemerintah Kabupaten Blitar bisa mengkonfirmasi langsung volume material yang diambil dari lokasi aktivitas tambang.

Terakhir “Dalam hal ini, Pemkab Blitar juga menjalin komitmen bersama antar stakeholder untuk mendukung kesuksesan  kebijakan ini. Diharapkan dengan adanya  pengawasan pajak MBLB ini akan tercipta sistem yang transparan, sehingga optimalisasi pajak  dari sektor pertambangan bisa memberi kontribusi besar  bagi pembangunan daerah  Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (Laila).

Advertorial

Disnaker Kabupaten Blitar Melalui Dana DBHCHT Siapkan Tenaga Professional Dan Bersertifikat

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar siapkan anggaran dari DBHCHT terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan berbasis kompetensi.

Satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui program pelatihan Make Up Artist (MUA) yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Pelatihan tersebut digelar mulai tanggal 12 – 21 Juni 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, pada Senin (23/6/2025) lalu.

Sementara itu, Nanang Adi menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dan diakui secara resmi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki sertifikasi resmi sebagai bentuk pengakuan kompetensi, agar mereka bisa bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Pelatihan MUA ini merupakan bagian dari program unggulan SANG KAPTEN (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten), yang difokuskan pada sertifikasi profesi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Program ini menjadi salah satu upaya Pemkab Blitar dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Setelah mengikuti pelatihan selama 10 hari, seluruh peserta menjalani ujian kompetensi BNSP pada 23 Juni 2025. Selanjutnya, mereka mengikuti program magang dari tanggal 24 hingga 28 Juni 2025 sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan keterampilan.

Nanang juga menjelaskan, bahwa sertifikasi BNSP memiliki peran penting dalam mendukung karier para MUA, terutama dalam membangun kepercayaan klien dan memperluas akses ke pasar kerja profesional.

“Dengan adanya sertifikasi, MUA bisa lebih mudah mendapatkan proyek-proyek formal seperti rias pengantin, produksi film, hingga kerja sama dengan perusahaan besar seperti stasiun televisi dan agensi periklanan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan di dunia kerja saat ini menuntut standar kompetensi yang jelas. Tanpa sertifikasi, seorang MUA akan kesulitan menembus industri yang semakin selektif.

“Kami optimistis, program seperti ini akan mencetak SDM unggul dari Kabupaten Blitar yang bisa bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Blitar memandang bahwa sektor industri kreatif, termasuk kecantikan, memiliki prospek cerah di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,5 persen pada tahun 2025. (Kmf/Mst)

Advertorial

Hari Jadi Ke-24, Gubernur Sumsel Bantu Kota Pagar Alam Rp35 Miliar

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Di momen perayaan Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24 tahun, Kota Pagar Alam diberi hadiah oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, berupa Bantuan Gubernur (Bangub) senilai 35 Miliar Rupiah, yang diserahkan secara langsung dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pagar Alam dalam rangka Hari Jadi Kota Pagar Alam Ke-24, pada Senin (23/06/2025).

Sidang dibuka oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam Hj. Jenni Shandiyah didampingi Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska dan Wakil Ketua II H. Syahrol Effendi, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menyampaikan bahwa Kota Pagar Alam memiliki potensi yang besar menyangkut kelestarian alam dengan adanya energi terbarukan ‘Green Energy’ yang dikembangkan  di Kota Pagar Alam.

“Kota Pagar Alam ini adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang sumber tanaga listriknya disuplai dari energi terbarukan, ini bukti kita berkomitmen tehadap kelestarian alam, untuk itu di ulang tahun ini saya berikan hadiah untuk menstimulan baik pembangunan maupun kelestarian alam. Untuk tahap awal tahun ini, saya bawa oleh-oleh Rp35 Miliar, bukan ngomong saja, ini sudah saya bawa langsung, ini untuk tahap awal, kalau ada kekurangan nanti disampaikan dengan saya,” sampainya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menyampaikan, dalam peringatan Hari Jadi Kota Pagar Alam ke-24 tahun ini mengangkat tema “Bekerja Dengan Hati Untuk Pagar Alam Serame”, yang harapannya dapat mewujudkan visi dan misi, sinergi bersama dengan semangat bekerja dengan hati mewujudkan Pagar Alam sejahtera.

“Peringatan Hari Jadi Kota Pagar Alam selalu kita peringati dengan suka dan cita, juga dapat kita sikapi sebagai upaya mengingat kembali sejarah. Kebenaran angka 2 dan 4 ini mempunyai makna, dengan 24 akhirnya lahir kembali kenangan kita Lampik Empat Merdike Due di Bumi Besemah,” sampai Wali Kota.

Di momen istimewa ini, turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha, Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam Hera Parianti Ludi, Utusan Khusus Presiden RI/Dantimsus 08 H. Fauka Noor Farid, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kolonel Arm. Bayu Widiatmoko, Anggota DPRD Provinsi Sumsel M. Oktafiansyah dan Alfrensi Panggar Besi, Wali Kota Pagar Alam Periode 2013-2018 Hj. Ida Fitriati, Pj. Wali Kota Pagar Alam periode 2023-2024 H. Lusapta Yudha Kurnia dan Pj Ketua TP-PKK Kota Pagar Alam periode 2023-2024 Hj. Liza Rahayu Pratiwi Yudha, serta Unsur FKPD Kota Pagar Alam.

Selain itu, juga dihadiri oleh Kepala Daerah tetangga, Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari beserta istri, Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril beserta istri, Kabupaten Ogan Ilir, Wakil Ketua I DPRD OKU H. Rudi Hartono, Sekretaris Daerah Empat Lawang Fauzan Khoiri, Asisten I Bengkulu Selatan, Isran Kasiri, Asisten Administrasi Umum Kepahiang Sumi Fitriani, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Bupati Oku Selatan Ahmad, Staf Ahli Kota Lubuk Linggau Heri.

Serta turut dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Kota Pagar Alam, Tokoh Pagar Alam Komjen Pol (Purn) H. Susno Duadji, Mayjend Purn) Chaidir Serunting, Ketua IKSS Jabodetabek Heri Sarmanto, Ketua IKB Jabodetabek Yulius Sabidi, Perwakilan PTBA Tanjung Enim, Ketua DWP Provinsi Sumsel Hj. Desy Kasnayati Edward, Pj Sekda Kota Pagar Alam Dahnial Nasution, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota Pagar Alam, Ketua DWP Kota Pagar Alam Dini Anaeni Dahnial, seluruh Kepala OPD, Camat dan Lurah lingkup Pemkot Pagar Alam, Veteran, Tokoh Agama, serta Orang Tua Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam.(ADV)

Advertorial

Dinkes Kota Tangerang Dan Swasta Gelar Pertemuan Dalam Inisiasi Penguatan Sistem Kesehatan

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang menggelar pertemuan koordinasi Penguatan Sistem Kesehatan, di Anjungan Fortune Resto and Cafe, Selasa lalu.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat sistem kesehatan sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular, Khusus di wilayah Kota Tangerang. Hadir berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan sektor swasta, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam pembangunan kesehatan.

Kepala Dinkes Kota Tangerang dr. Dini Anggraeni mengatakan, strategi yang diusung mencakup penguatan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta koordinasi yang lebih efektif antara sektor publik dan privat, Rabu (18/06/2025) saat dihubungi via WhatsApp.

“Dengan agenda ini, diharapkan mampu menjadi wadah komunikasi strategis antara berbagai pihak, untuk menyusun langkah konkret dan berkelanjutan. Yakni, dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional,” ungkapnya.

Ia pun menjelaskan, dengan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, Dinas Kesehatan optimis sinergi yang terbentuk dapat menghasilkan kebijakan dan inovasi layanan kesehatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami percaya bahwa penguatan sistem kesehatan tidak dapat berjalan sendiri. Butuh kerja sama lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Agar pelayanan kesehatan bisa diakses dengan mudah, cepat dan berkualitas,” ujarnya.

Hasil dari pertemuan ini akan menjadi landasan penyusunan rencana kerja bersama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam bidang kesehatan untuk tahun mendatang.

“Melalui inisiatif ini, Dinas Kesehatan Kota Tangerang berharap terciptanya ekosistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan inklusif. Menjadikan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat,” tutupnya. (ADV)

Advertorial

Kecamatan Neglasari Sosialisasi Pelayanan Publik, Percepat Pengurusan NIB

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Untuk pencapaian kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang memberikan memberikan sosialisasi pelayanan publik percepatan pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha baik usaha besar maupun tingkat UKM di wilayahnya Kecamatan Neglasari. Sosialisasi di gelar di Aula Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, Rabu (11/06/2025).

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian program Pemerintah Kota Tangerang di 13 Kecamatan termasuk Kecamatan Neglasari dalam memenuhi pelayanan terhadap para wirausaha di wilayah Kecamatan Neglasari.

Camat Neglasari Kota Tangerang Andhika Nugraha Krisyna Murthi, SSTP. menuturkan, pelayanan pembuatan NIB ini untuk menargetkan pelaku usaha kecil atau UMKM yang belum memiliki NIB. Tentunya di sana pemohon juga dapat berkonsultasi langsung terkait pembuatan NIB tersebut kepada petugas kecamatan.

“Kami membuka pelayanan untuk menjemput bola di kecamatan. Ini semakin memudahkan masyarakat yang ingin mengurus atau konsultasi terkait pembuatan NIB yang akan dibantu oleh petugas kami di Kecamatan Neglasari,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan, bagi masyarakat yang akan datang ke Kecamatan pelayanan pembuatan NIB ini, tentunya ada beberapa syarat dan ketentuan dalam membuat NIB. Seperti membawa KTP, NPWP, memiliki izin tempat berusaha, serta memahami jenis usaha yang dijalankan termasuk dalam bentuk UMKM, sertakan alamat email dan nomor telepon yang aktif.

“Untuk itu diharapkan warga Neglasari dapat memanfaatkan layanan ini agar semua pelaku usaha seperti UMKM dapat semakin berkembang. Jika mereka sudah memiliki NIB, bisa masuk ke e-Katalog, sehingga bisa ikut andil dalam pelelangan dan lainnya,” jelasnya.

Sementara, salah satu warga Kecamatan Neglasari yang datang mengikuti sosialisasi Publik mengaku akan sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan NIB gratis ini. Ia tak perlu khawatir dalam pengisian data di website OSS, karena terbantu oleh petugas yang ada di pelayanan yang buka di Kecamatan Neglasari.

“Saya mendengar dari ketua RT di Kecamatan Neglasari ada sosialisasi Publik membuka layanan pembuatan NIB gratis. Ini sangat memudahkan saya untuk berkonsultasi langsung, tanpa harus datang ke MPP Kota Tangerang atau mendaftar sendiri melalui online,” tuturnya.(ADV)