SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan penuh keterbukaan menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam gerakan Demo Damai Yapen Lapar yang berlangsung pada Rabu (3/9/2025). Aksi yang dikawal aparat keamanan ini berlangsung tertib, dengan titik akhir di Kantor Bupati Kepulauan Yapen, sebelum perwakilan pendemo dipersilakan berdialog langsung bersama pemerintah di Gedung Silas Papare Serui.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, didampingi Wakil Bupati Roi Palunga, Plt. Sekretaris Daerah Harold Weno, jajaran pimpinan OPD, serta unsur pimpinan DPRK Kepulauan Yapen menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung damai. Kehadiran Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ardyan Ukie Hercahyo dan Dandim 1709/Yawa Letkol Inf Baskoro Wijaya Atmanto turut memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan kondusif.
Dalam orasinya, massa yang dipimpin oleh Sopater Ayomi bersama penanggung jawab aksi Jhon Barangkea, SH, Alfred Bonai, dan Jono Arampayai menyoroti berbagai isu, antara lain prioritas kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan proyek pemerintah, pembayaran Tunjangan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPB) ASN dan P3K, pengangkatan tenaga honorer, serta penataan jabatan eselon yang lebih mengakomodasi putra-putri Papua.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Benyamin Arisoy menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memperhatikan kepentingan masyarakat, namun perlu dipahami kondisi keuangan daerah saat ini yang sedang menghadapi tantangan serius.
“Banyak aspirasi yang disampaikan hari ini merupakan hal penting bagi kita semua. Namun, sebagai pemerintah kami juga harus jujur menjelaskan bahwa kondisi APBD Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini sedang mengalami defisit akibat pemangkasan anggaran serta beban utang daerah yang cukup besar. Ini fakta yang harus kita kelola bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” jelas Bupati.
Bupati menerangkan, sebagian besar alokasi belanja daerah saat ini terserap untuk pembayaran gaji ASN, kewajiban utang, serta kewajiban lain yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah sangat terbatas untuk menjalankan program pembangunan baru, termasuk paket pekerjaan bagi kontraktor lokal.
“Kalau bukan karena kewajiban pembayaran utang yang mencapai puluhan miliar, tentu bisa kita arahkan untuk kegiatan padat karya dan paket pekerjaan yang melibatkan pengusaha OAP. Tetapi kita sedang dalam proses penataan agar ke depan ruang fiskal lebih sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Roi Palunga menekankan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang berupaya keras menata kembali manajemen keuangan. Menurutnya, tahun 2025 adalah masa transisi yang penuh tantangan, namun dengan kebersamaan dan dukungan seluruh elemen masyarakat, tahun-tahun mendatang diharapkan kondisi fiskal Yapen akan lebih stabil.
“Ibaratnya kita sedang sakit dan harus menelan obat yang pahit. Tahun ini mungkin berat, tetapi kalau kita sabar menata keuangan dengan benar, tahun depan kita bisa lebih baik. Kami minta masyarakat memberi ruang, dan kami terbuka untuk menerima masukan demi memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Wakil Bupati.
Sebagai bentuk keseriusan, aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai ini dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani perwakilan pendemo dan diterima langsung oleh Bupati, disaksikan Wakil Bupati, Ketua DPRK, Plt. Sekda, pimpinan OPD, serta unsur keamanan.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan kebijakan, dengan tetap memperhatikan aturan dan kemampuan keuangan daerah.