SERUI -(deklarasinews.com)- Aksi Demo Damai Yapen Lapar mengguncang Kota Serui pada Rabu (3/9/2025). Ratusan masyarakat yang dipimpin Dewan Adat Wilayah Saireri berjalan dari kediaman tokoh adat Jhon Barangkea menuju Kantor Bupati Kepulauan Yapen sambil menyuarakan tuntutan terkait keadilan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP).
Pendemo diterima langsung oleh Bupati Benyamin Arisoy dan Wakil Bupati Roi Palunga, didampingi Plt. Sekretaris Daerah Harold Weno, jajaran pimpinan OPD, serta unsur pimpinan DPRK Kepulauan Yapen. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan ketat Polri dan TNI.
Koordinator aksi Sopater Ayomi bersama Alfred Bonai menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan murni untuk kesejahteraan rakyat. Massa mendesak pemerintah agar:
Paket proyek pemerintah diprioritaskan bagi kontraktor OAP, baik lewat penunjukan langsung maupun lelang terbatas.
Tunggakan Tunjangan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPB) ASN dan P3K segera dibayarkan.
Tenaga honorer guru dan kesehatan memperoleh kepastian status kepegawaian.
Pengisian jabatan eselon II, III, dan IV mengikuti komposisi 80–20 persen yang lebih berpihak kepada putra-putri asli Papua.
DPRK membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kebijakan rumah sakit daerah dan tenaga medis.
Bupati Benyamin Arisoy mengungkapkan bahwa keterbatasan fiskal menjadi alasan utama belum terpenuhinya sejumlah aspirasi. Ia menegaskan, kondisi APBD Yapen saat ini masih tersandera utang lama.
“APBD kita defisit karena beban pinjaman daerah Rp34 miliar yang harus dicicil hingga tahun 2030, ditambah utang pihak ketiga lebih dari Rp100 miliar. Itu fakta, bukan alasan. Kalau tidak dibayar, konsekuensinya bunga dan pemotongan dana transfer dari pusat,” jelas Bupati.
Menurutnya, lebih dari 70 persen APBD saat ini terserap untuk gaji ASN dan pembayaran utang. Sementara target pendapatan daerah jauh dari realisasi. “Setiap bulan kita bayar gaji ASN Rp22 miliar lebih. Kalau pendapatan tidak masuk, otomatis kegiatan pembangunan dan pembayaran tambahan penghasilan ASN jadi tertunda,” tambahnya.
Wakil Bupati Roi Palunga menegaskan bahwa tahun 2025 adalah masa pemulihan keuangan. “Kita semua sedang sakit, dan obatnya memang pahit. Tahun ini kita menata, tahun depan kita berharap kondisi lebih sehat sehingga aspirasi rakyat bisa lebih dijawab,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat, ASN, dan DPRK untuk bersama-sama memberi masukan dan mendukung upaya penataan keuangan. “Kami tidak anti kritik, tapi jangan saling memfitnah. Kita harus jujur menghadapi kenyataan bahwa Yapen lapar karena warisan utang yang berat,” tegasnya.
Aspirasi pendemo kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani perwakilan massa dan diserahkan langsung kepada Bupati, disaksikan Wakil Bupati, Ketua DPRK, Plt. Sekda, serta unsur keamanan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti tuntutan sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan daerah.