Kategori: Politik

Lampung Selatan Pemkab Politik

KUA-PPAS APBD 2027 Disepakati, Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Perkuat Komitmen Pembangunan Daerah

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi kedua lembaga untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan lebih terarah, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (29/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II DPRD A. Benny Raharjo. Turut hadir Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten, para kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.

Menurutnya, dokumen tersebut telah melalui pembahasan secara menyeluruh antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan oleh komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

“Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Kabupaten Lampung Selatan telah membahas dan merumuskan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, disertai pendalaman terhadap program dan kegiatan bersama dinas serta perangkat daerah,” ujar Erma.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD disebutkan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan postur sementara APBD Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2,111 triliun, sedangkan Belanja Daerah sebesar Rp2,113 triliun.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan mencapai Rp42,885 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp40,116 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp2,768 miliar, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) ditargetkan sebesar nol rupiah.

Selain menyetujui dokumen KUA-PPAS, Badan Anggaran DPRD juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Di antaranya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, digitalisasi pelayanan, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DPRD juga meminta pemerintah daerah meningkatkan alokasi belanja modal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah daerah didorong melakukan efisiensi terhadap belanja barang dan jasa yang belum menjadi prioritas, sehingga anggaran dapat dialihkan pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penganggaran gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), agar dapat diprioritaskan selama 12 bulan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati M. Syaiful Anwar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, Badan Anggaran, dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, dinamika pembahasan yang berlangsung secara terbuka, kritis, dan konstruktif mencerminkan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

“Penandatanganan ini bukan sekadar memenuhi tahapan dalam proses penganggaran, tetapi menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Syaiful Anwar.

Ia menegaskan bahwa seluruh masukan, rekomendasi, dan catatan strategis yang disampaikan selama proses pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan dokumen penganggaran.

Usai penandatanganan nota kesepakatan tersebut, tahapan berikutnya adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027.

Untuk itu, Syaiful meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara profesional, tepat waktu, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

“APBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Lampung Selatan Maju,” ujarnya.

Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus diperkuat sehingga seluruh tahapan penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar, menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Red)

Komando Pagar Alam Politik

Polres Pagar Alam Silaturahmi ke DPRD, Wujudkan Kolaborasi dan Sinergitas

PAGARALAM -(deklarasinews.com)- Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi antarinstansi, Polres Pagar Alam melaksanakan kegiatan silaturahmi ke DPRD Kota Pagar Alam pada hari ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Kompol Muhammad Roy Zulisrin, serta diikuti para Pejabat Utama (PJU) dan Brigadir Polres Pagar Alam.

Rombongan Polres Pagar Alam disambut hangat oleh Ketua DPRD Kota Pagar Alam Hj. Jenni Shandiyah, S.E., M.H., bersama Wakil Ketua I Hj. Dessy Siska, S.E. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi yang baik demi kemajuan Kota Pagar Alam.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pentingnya memperkuat koordinasi antara unsur legislatif dan kepolisian dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menghadirkan kebijakan dan langkah nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung berbagai program pemerintah, menyerap aspirasi masyarakat, serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Hubungan yang harmonis antara Polres Pagar Alam dan DPRD diharapkan dapat terus terjaga sebagai modal penting dalam mewujudkan Kota Pagar Alam yang maju, aman, dan sejahtera.

Ketua DPRD Kota Pagar Alam Hj. Jenni Shandiyah, S.E., M.H. menyampaikan, “Kami mengapresiasi kunjungan silaturahmi Kapolres Pagar Alam beserta jajaran. Semoga komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik ini semakin memperkuat sinergi antara DPRD dan Polres dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Pagar Alam.”

Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si. mengatakan, “Silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Polres Pagar Alam untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis seluruh program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal demi kemajuan Kota Pagar Alam.”

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam AKP Yohan Wiranata, S.H. menambahkan, “Polres Pagar Alam akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder terkait. Sinergitas yang baik menjadi kunci dalam menciptakan keamanan, ketertiban, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam”. (Rep)

Politik

30 Tahun Kudatuli, PDI-P Purwakarta Hidupkan Kembali Semangat Perjuangan Demokrasi

PURWAKARTA -(deklarasinews.com)– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta menggelar nonton bareng (nobar) film dokumenter peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai momentum refleksi sejarah perjuangan demokrasi Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Senin (27/7/2026), diikuti jajaran pengurus partai hingga kader di tingkat kecamatan.

Nobar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, Entis Sutisna, didampingi pengurus DPC. Hadir pula Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan se-Kabupaten Purwakarta, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purwakarta, badan dan sayap partai, serta kader senior yang menjadi saksi langsung peristiwa Kudatuli.

Suasana kegiatan berlangsung khidmat. Selain menyaksikan film dokumenter, peserta juga mengikuti sesi refleksi dan mendengarkan kesaksian para kader senior yang mengalami langsung peristiwa 27 Juli 1996. Mereka menceritakan dinamika perjuangan mempertahankan demokrasi di tengah tekanan politik yang terjadi saat itu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purwakarta, Entis Sutisna, mengatakan peringatan Kudatuli bukan sekadar mengenang sebuah tragedi, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh kader agar tidak melupakan sejarah lahirnya semangat perjuangan demokrasi yang kemudian membesarkan PDI Perjuangan.

Menurut Entis, peristiwa 27 Juli 1996 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dari tragedi tersebut lahir tekad untuk terus memperjuangkan kebebasan berpendapat, keadilan, serta keberpihakan kepada rakyat.

“Kudatuli mengajarkan kepada kita bahwa demokrasi tidak lahir dengan mudah. Ada perjuangan, pengorbanan, bahkan air mata yang menjadi bagian dari sejarah bangsa. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan harus terus menjaga nilai-nilai demokrasi dan tidak pernah melupakan akar perjuangan partai, yaitu selalu hadir dan berjuang bersama rakyat,” ujar Entis.

Ia menegaskan, kader partai dan anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral untuk terus turun ke tengah masyarakat, mendengar aspirasi rakyat, serta memastikan setiap kebijakan politik berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, kekuatan PDI Perjuangan tidak hanya terletak pada struktur organisasi, tetapi juga pada kedekatan kader dengan rakyat sebagai sumber utama perjuangan politik.

Sementara itu, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Purwakarta, Z. Lambert Lilipaly, menilai refleksi Kudatuli menjadi sarana pendidikan politik bagi generasi muda partai agar memahami sejarah panjang perjuangan demokrasi di Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan yang panjang. Generasi muda harus memahami sejarah tersebut agar memiliki semangat pengabdian, menjaga persatuan, serta terus mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah perjuangan politik,” kata Lambert.

Ia berharap nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para kader senior terus hidup di tengah kader PDI Perjuangan sehingga semangat gotong royong, solidaritas, dan keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi jati diri partai.

Peristiwa Kudatuli atau Kerusuhan 27 Juli 1996 merupakan salah satu babak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tragedi yang terjadi di Kantor DPP PDI, Jakarta, itu menjadi titik balik perjuangan politik yang kemudian melahirkan semangat kebangkitan PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat.

Peringatan Kudatuli tahun 2026 dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran PDI Perjuangan di Indonesia, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pengurus Anak Cabang (PAC), hingga Fraksi PDI Perjuangan di DPRD. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meneguhkan komitmen kader untuk terus menjaga demokrasi, merawat semangat perjuangan, dan mengabdi kepada masyarakat. (DR)

Politik

Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Setiap Anak Berhak Bertumbuh

KAB BANDUNG -(deklarasinews.com)- Hari Anak Nasinal menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa setiap anak berhak bertumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang. Hala tersebut di ucapkan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengajak semua masyarakat termasuk Pemda Kabupaten Bandung bersama-sama memberikan perlindungan, pendidikan, serta ruang bagi anak-anak untuk belajar, berkarya, dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.

“Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Tahun 2026 ini, Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Tema tersebut mengandung pesan penting bahwa membangun masa depan tidak cukup hanya dengan melindungi anak dari kekerasan dan memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga dengan membentuk hati, karakter, dan nilai-nilai yang akan mereka bawa sepanjang hidup,” ujarnya.

Menurtnya, Hari Anak Nasinal mengingkatkan semua pihak  bahwa setiap anak berhak bertumbuh, belajar dan bermimpi dalam ruang yang sama.

“Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, kita sering kali terlalu sibuk mempersiapkan anak menghadapi persaingan, tetapi lupa mempersiapkan mereka menjadi manusia,” terangnya.

“Anak didorong mengejar prestasi akademik, menguasai teknologi digital, dan memenangkan berbagai kompetisi. Namun, pada saat yang sama, kita menyaksikan meningkatnya perundungan di sekolah, kekerasan antar anak, intoleransi, serta menurunnya empati di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa karakter tidak cukup untuk membangun peradaban,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan, anak – anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi penerimaan, kesempatan pendampingan dan pendidikan yang memuliakan martabatnya itu yang di perlukan.

“Pendidikan inklusif bukan sekedar menghadirkan mereka dalam kelas, melainkan memastikan setiap perbedaan diterima. Setiap potensi harus dikembangkan, dan tidak satu pun anak tertinggal dalam meraih mas depan. Semua anak mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali,” ungkapnya.

“Akhirnya saya mengucapkan selamat Memperingati Hari Anak Nasional 2026. Semoga seluruh anak Indonesia tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, sehat, kreatif, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” ucapnya.(Nan)

Politik

Sambangi RA Al-Furqon, Yuti Rama Yanti Serahkan Bantuan Gedung dan Pantau Penerapan Menu MBG

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Yuti Rama Yanti, meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di RA Al-Furqon, Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Sabtu, (25/7/2026)

Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah sekaligus menanyakan ketersediaan dan kesesuaian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para peserta didik.

Politisi dari Partai Gerindra itu berharap bantuan yang diserahkan dapat mempercepat penyelesaian gedung agar anak-anak dapat menempati ruang belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman.

Terkait program Makan Bergizi Gratis, Yuti Rama Yanti mengimbau para wali murid dan pengelola sekolah untuk berani menyampaikan jika ditemukan hal yang tidak sesuai.

“Apabila dirasa menu yang disajikan tidak sesuai atau belum memenuhi harapan, silakan disampaikan secara langsung kepada Satuan Pelaksana Pengelola Gizi (SPPG). Hal ini penting agar segera dilakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program ini benar-benar tepat guna dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak,” tegasnya.

Kunjungan ini juga disambut antusiasme wali murid dan pengurus sekolah yang berharap perhatian pemerintah daerah terus berlanjut demi kemajuan pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.

Kebahagiaan sekaligus keterkejutan dirasakan jajaran pengelola RA Al-Furqon, Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, saat dikunjungi Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Yuti Rama Yanti.

Pasalnya, selama lembaga pendidikan anak usia dini ini berdiri hampir 20 tahun, belum pernah sekalipun menerima kunjungan resmi dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Selama dua dasawarsa mengabdi mencerdaskan generasi penerus, RA Al-Furqon rutin menerima sedikitnya 40 murid baru setiap tahunnya. Namun sayangnya, hingga saat ini lembaga tersebut belum memiliki gedung milik sendiri.

“Para wali murid pun secara musyawarah telah menggalang dana swadaya setiap tahun untuk membangun ruang belajar, namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan berjalan lambat dan belum tuntas secara maksimal,” Ucap Kepala RA Al-Furqon Solehati di Hadapan Wakil Rakyat tersebut

Dengan kehadiran Yuti Rama Yanti disambut haru sekaligus pengharapan besar. Ia turut membantu melengkapi kekurangan dana pembangunan yang selama ini diupayakan secara gotong royong oleh masyarakat.

Pengurus sekolah berharap bantuan ini menjadi awal perhatian berkelanjutan, sehingga pembangunan gedung dapat segera selesai. Nantinya, anak-anak usia dini di Desa Kalirejo dapat belajar di ruangan yang layak, aman, dan nyaman demi mendukung tumbuh kembang mereka. (Sriwi/ton)

Politik

Kejar Target, DPD Golkar Pesawaran Gelar Muscam Di Kecamatan Teluk Pandan

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran sukses menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan. Sabtu, 25 Juli 2026.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Golkar Pesawaran, Mustika Bahrum, SE., M.M, Sekretaris DPD Muslim Basyar, Bendahara DPD Erlinda, anggota DPRD Pesawaran Fraksi Golkar serta para Pimpinan Desa (Pimdes) dan calon pengurus Kecamatan Teluk Pandan.

Dalam musyawarah tersebut, Firdaus terpilih menjadi Pimpinan Kecamatan (PK) Kecamatan Teluk Pandan Masa Bakti 2026-2031.

Ketua DPD Golkar Pesawaran, Mustika Bahrum dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh pengurus tingkat Kecamatan hingga Desa yang hadir bahwa Muscam ini bukan sekedar agenda seremonial belaka, melainkan langkah strategis penguatan mesin Partai.

“Menjadi pengurus Partai Golkar merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua, kita tahu Partai Golkar adalah Partai yang matang, mapan, dan telah telah berbuat banyak untuk bangsa ini. Maka dari itu, ketika bapak ibu pengurus, jangan pernah ada keraguan,” Tegas Mustika.

“Melalui Muscam ini, Partai Golkar Kecamatan Teluk Pandan diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang solid, progesif, dan siap bergerak sinergis bersama masyarakat,” Pungkasnya.

Politik

Ketua Fraksi Golkar DPRD Palembang Rubi Indiarta Minta Pemkot Palembang Perkuat Bapenda untuk Kejar Target PAD 2026

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- 22 Juli 2026. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta,SH.,MH menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 sebesar Rp2,3 triliun.

Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Bapenda Kota Palembang, realisasi penerimaan pajak daerah saat ini telah mencapai Rp767.953.920.271 atau sekitar 33 % dari target PAD 2026 yang menunjukkan masih di bawah 50% Pendapatanya.

Menurut Rubi, capaian tersebut harus menjadi pemicu bagi Bapenda untuk bekerja lebih maksimal melalui pembenahan internal dan peningkatan kinerja seluruh jajaran.

“Kami mendorong Kepala Bapenda yang baru agar segera mensterilkan potensi-potensi kebocoran penerimaan daerah. Jika ada hal-hal yang menghambat optimalisasi PAD, harus segera dievaluasi dan ditindak,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kota Palembang melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan mutasi pegawai, terutama pejabat yang telah terlalu lama menduduki jabatan strategis seperti kepala bidang maupun kepala seksi.

“Yang sudah bertahun-tahun berada di posisi yang sama sebaiknya dievaluasi dan bila perlu di-rolling. Penyegaran penting agar tidak muncul kecurigaan publik terhadap adanya oknum yang diduga bermain sehingga target PAD berjalan lambat,” tegasnya.

Di sisi lain, Rubi menilai pegawai yang memiliki kinerja baik harus diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

“Pegawai yang bekerja dengan baik harus diberi reward. Sebaliknya, yang tidak mampu bekerja sama, masuk radar evaluasi, atau diduga menghambat kinerja organisasi, tidak ada salahnya dilakukan pergantian demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Rubi, membangun kepercayaan publik harus dimulai dari pembenahan internal.

“Kalau mau bersih, pastikan dulu rumah kita bersih. Bapenda hari ini harus menjadi institusi yang profesional, bersih, dan berintegritas agar mampu mengoptimalkan potensi PAD Kota Palembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan mencapai target PAD akan sangat menentukan kelancaran pembangunan dan jalannya pemerintahan di Kota Palembang.

“Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang mendukung penuh Pemerintah Kota dan Bapenda untuk melakukan pembenahan menyeluruh, meningkatkan pelayanan yang prima, serta memastikan target PAD Tahun 2026 sebesar Rp2,3 triliun dapat tercapai demi kepentingan masyarakat Kota Palembang,” tutup Rubi. (Rls/Ags).

Politik

DPC Hiswana Migas Tangerang Raya Gelar Muscab VI 2026

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Tangerang Raya menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke VI tahun 2026, kegiatan Muscab di gelar di Harris Hotel Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Selasa (21/07/2026).

Ketua Panitia Muscab DPC Hiswana Migas Tangerang Raya Alycia Caesarina Fahmi menjelaskan, DPC Hiswana Migas Tangerang Raya menggelar Muscab setiap 4 tahun sekali dalam satu priode.

“Dalam Muscab kali ini  diikuti sebanyak 381 peserta yang terdiri dari pemilik Agen Gas LPG, SPBU dan SPBE se-Tangerang Raya. Untuk Muscab ke VI DPC Hiswana Migas Tangerang Raya menghadirkan dua kandidat Calon Ketua DPC Hiswana Migas yang sudah mendaftar,” ujarnya.

Alycia menambahkan, untuk saat ini yang mendaftar sebagai Calon Ketua prode 2026 – 2030 yakni, Apolo Tampubolon yang tidak lain inkamben dan Sastra.

“Kami berharap siapapun yang menjadi ketua nanti akan membawa Hiswana Migas Tangerang Raya lebih kompak lagi,” pintanya.

Hadir dalam kegiatan, Asda Dua Kabupaten Tangerang Saepullah mewakili Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang yang di wakili Asda Dua, Wali Kota Tangsel yang di wakili Asda Dua, para Kepala Dinas UMKM Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang, Para Kadis Indag Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangsel, serta para anggota Hiswana Migas DPC Tangerang Raya.

Pendidikan Politik

Seminar Universitas Paramadina dan Komisi X DPR RI: Mempersiapkan Transformasi Dunia Pendidikan Nasional di Era Kecerdasan Buatan

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Universitas Paramadina bekerja sama dengan Komisi X DPR RI menyelenggarakan seminar pendidikan kolaboratif berskala nasional guna membahas disrupsi teknologi di dunia akademik. Bertajuk “Transformasi Dunia Pendidikan di Era AI: Peluang, Tantangan dan Inovasi Masa Depan”, forum strategis ini digelar di Auditorium Firmanzah, Kampus Cipayung, Jakarta Timur, dengan menghadirkan para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan. Acara ini dihadiri oleh 80 peserta guru, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa, dan siswa SMA.

Inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) telah membawa pergeseran mendalam pada konstelasi ekonomi dan tatanan global. Universitas Paramadina memandang tantangan ini sebagai momentum emas untuk menyelaraskan penguasaan keahlian teknologi dengan kedalaman integritas akhlak mahasiswa, searah dengan pilar universitas: Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., yang hadir sebagai pembicara kunci (keynote speaker), menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menyikapi disrupsi ini. Menurutnya, penetrasi AI tidak boleh memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Negara harus memastikan bahwa penetrasi teknologi AI di sektor pendidikan tidak menciptakan jurang pemisah baru di Indonesia. Fungsi pengawasan dan penganggaran DPR RI Komisi X akan terus kami optimalkan demi menjamin pemerataan fasilitas digital dan peningkatan kompetensi guru dari Sabang sampai Merauke, sehingga akselerasi inovasi masa depan ini dapat dirasakan tepat sasaran oleh seluruh anak bangsa.”

Di samping regulasi tingkat makro, kesiapan kurikulum di tingkat pendidikan tinggi juga menjadi instrumen vital dalam merespons tuntutan zaman. Wakil Rektor Universitas Paramadina Bidang Akademik, Dr. Harry T.Y Achsan, dalam sambutannya menekankan agar kampus secara tangkas memperbarui metode ajar agar para lulusan tidak gagap teknologi namun tetap memegang teguh nilai kemanusiaan.

Sementara itu, dosen Teknik Informatika Universitas Paramadina, M. Darwis, M.Kom., menjelaskan dari sisi keilmuan teknologi informasi bahwa kecerdasan buatan merupakan mesin pengolah data dengan kapasitas luar biasa, namun mutlak membutuhkan batasan etis manusia dalam penggunaannya.

“Artificial intelligence adalah alat yang luar biasa kuat, namun ia tidak memiliki nurani. Di ruang-ruang kelas digital masa depan, kemampuan critical thinking dan pemecahan masalah secara etis jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal timbunan informasi. Kita harus melatih mahasiswa untuk menguasai AI secara teknis, sekaligus memiliki pola pikir adaptif yang berakar pada nilai humanitas.”

Darwis menekankan, orientasi mengajar guru dan dosen harus bertransformasi secara radikal. Fokus pendidikan tidak boleh lagi sekadar mentransfer pengetahuan hafalan yang dengan mudah dicari melalui mesin AI, melainkan wajib bergeser untuk mengasah penalaran tingkat tinggi dan pemecahan kasus nyata di masyarakat.

Meninjau dari perspektif ekonomi makro, Wakil Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Dr. Handi Rizsa, M.Ec., memaparkan ancaman nyata dari hilangnya beberapa sektor pekerjaan konvensional akibat otomatisasi AI. Ia mendesak adanya rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi nasional secara masif.

“Pergeseran ekonomi dunia berbasis AI menuntut transformasi total pada kurikulum perguruan tinggi. Jika kita tidak menyelaraskan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri masa depan yang dinamis, maka risiko pengangguran intelektual akan meningkat. Pendidikan harus diarahkan pada fleksibilitas keahlian dan penguatan integritas berbasis nilai kemodernan serta kebangsaan.”

Dari sektor praktisi pendidikan menengah, Kepala SMAN 7 Bekasi, Drs. Fajar Heryadi Trimawardi, M.Pd., menyatakan bahwa siswa-siswi di level sekolah menengah paling rentan terpapar dampak negatif teknologi jika tanpa pengawasan yang tepat. Dirinya mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga ini sebagai acuan praktis bagi pihak sekolah.

“Sebagai praktisi di tingkat pendidikan menengah, kami melihat AI sebagai peluang besar sekaligus tantangan moral. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu, melainkan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa memanfaatkan teknologi secara bijak. Kolaborasi seperti seminar ini memberikan panduan strategis bagi sekolah dalam mendesain inovasi pembelajaran sejak dini.”

Penanggung Jawab Acara yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Beasiswa Universitas Paramadina, Dr. Peni Hanggarini, S.IP., M.A., menambahkan bahwa seminar nasional ini berhasil mengumpulkan aspirasi dari praktisi dan akademisi untuk dirangkum menjadi draf rekomendasi kebijakan strategis.

Palembang Politik

PKB Palembang Tancap Gas! Harlah ke-28 Jadi Awal Menyusun Jurus Hadapi Pemilu 2029

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pengurus dan kader untuk memperkuat soliditas organisasi, mempererat tali silaturahmi, sekaligus meneguhkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Memasuki usia yang hampir tiga dekade, PKB menegaskan tekadnya untuk terus memperkuat eksistensi sebagai partai politik yang hadir di tengah masyarakat, responsif terhadap berbagai persoalan rakyat, serta konsisten mengawal aspirasi demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Semangat tersebut tercermin dalam peringatan Harlah ke-28 PKB yang digelar di Kantor DPC PKB Kota Palembang, Jalan Letjen H. Alamsyah, Minggu (19/7/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus, kader, simpatisan, hingga relawan PKB Kota Palembang yang memanfaatkan momentum tersebut sebagai ajang konsolidasi organisasi sekaligus mempererat kebersamaan menghadapi dinamika politik ke depan.

Ketua DPC PKB Kota Palembang, Hermanto Syayuti, mengatakan bahwa usia ke-28 bukan sekadar penanda perjalanan organisasi, melainkan menjadi tonggak penting untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan penguatan struktur partai agar semakin solid dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Hermanto, sejak didirikan, PKB lahir dengan semangat memperjuangkan kepentingan rakyat melalui nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang dipadukan dengan semangat kebangsaan. Perpaduan tersebut, kata dia, menjadikan PKB sebagai partai yang inklusif, terbuka, dan mampu diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.

“Harlah ke-28 PKB bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi momentum untuk memperkuat soliditas seluruh kader, mempererat kebersamaan, dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, setiap peringatan hari lahir partai harus menjadi ruang refleksi bagi seluruh kader terhadap perjalanan panjang PKB dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Menurutnya, keberhasilan sebuah partai politik tidak hanya diukur dari capaian suara dalam pemilu, melainkan juga dari sejauh mana partai tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kerja-kerja politik yang produktif dan berkelanjutan.

Karena itu, DPC PKB Kota Palembang berkomitmen untuk terus menghadirkan partai yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak hanya menyerap aspirasi warga, PKB juga ingin menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari sektor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan.

Hermanto menegaskan bahwa setiap kader PKB harus selalu hadir di tengah masyarakat, mendengarkan secara langsung berbagai keluhan warga, serta mengawal setiap kebutuhan masyarakat agar dapat diperjuangkan melalui jalur politik yang konstruktif.

“PKB Kota Palembang akan terus berkomitmen menjadi partai yang selalu hadir membela kepentingan rakyat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga,” tegasnya.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar yang harus dijaga dan dirawat. Oleh sebab itu, seluruh kader diminta untuk tetap mengedepankan politik yang santun, menjaga integritas, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Ia optimistis, dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan penguatan organisasi secara berkelanjutan, PKB akan terus berkembang dan memperoleh kepercayaan yang semakin besar dari masyarakat Kota Palembang.

“Dengan kerja keras, kebersamaan, dan kepercayaan masyarakat, kami optimistis PKB akan semakin besar dan semakin dicintai masyarakat Kota Palembang,” katanya.

Lebih lanjut, Hermanto mengajak seluruh pengurus, kader, simpatisan, hingga relawan PKB untuk terus menjaga kekompakan organisasi. Menurutnya, soliditas internal merupakan fondasi utama dalam membangun partai yang kuat dan mampu menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.

Ia menilai proses konsolidasi organisasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari tingkat kota hingga ke tingkat ranting. Dengan demikian, seluruh kader memiliki visi, semangat perjuangan, dan arah gerak yang sama dalam menjalankan amanah partai.

Selain menjadi ajang memperkuat organisasi, Harlah ke-28 PKB juga dijadikan titik awal untuk menyusun strategi menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Hermanto berharap seluruh kader mulai meningkatkan intensitas kerja politik melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kemenangan dalam pemilu tidak hanya ditentukan oleh strategi politik semata, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat yang dibangun melalui kerja nyata, pelayanan yang konsisten, serta komitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kami mengajak seluruh pengurus dan kader PKB Kota Palembang untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat konsolidasi organisasi, serta bekerja secara nyata demi mewujudkan target kemenangan PKB pada Pemilu 2029,” tutupnya. (Ning)