Kategori: Politik

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran menggelar acara “Senam Bersama Golkar” Yang diselenggarakan di halaman kantor sekretariat DPD Golkar di Dusun Sukamarga Desa Gedung Tataan. Jum’at, (7/8/2026).

Ketua DPD Partai Golkar Pesawaran Mustika Bahrum mengatakan, bahwa kegiatan senam bersama Golkar ini dirancang bukan hanya sebagai perayaan HUT RI , tapi juga sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antar seluruh kader dan masyarakat.

“Acara senam bersama Golkar ini juga kita jadikan momen silaturahmi antar kader partai dan masyarakat,” Ujar Mustika.

“Alhamdulillah masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan senam bersama Golkar yang diadakan oleh DPD Golkar Pesawaran ini,” Pungkasnya.

Sementara ketua pelaksanaan kegiatan Hj. Erlinda Widiastuti, dirinya mengucapkan terimakasih kepada  masyarakat yang antusias mengikuti senam yang diadakan DPD Golkar Pesawaran.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sudah ikut meramaikan acara senam bersama Golkar,” Ucapnya.

Erlinda juga mengatakan bahwa kegiatan ini di inisiasi oleh organisasi sayap perempuan Partai Golkar antara lain, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) dan Himpunan Wanita Karya (HWK).

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, Yustin Kurniawan Zendrato, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Andie Dinialdie sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan periode 2025–2030. Andie terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) Ke-XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumsel yang berlangsung di Grand Ballroom Aryaduta Hotel Palembang, Minggu (2/8/2026).

“Selamat atas terpilihnya Bung Andie Dinialdie. Kami yakin di bawah kepemimpinan beliau, Golkar Sumsel akan semakin solid, maju, dan memenangkan agenda-agenda politik ke depan,” ujar Yustin.

Pemilihan yang melahirkan keputusan bulat tersebut terjadi dalam sidang pleno Musda XI. Sidang ini dihadiri langsung oleh Plt Ketua DPD Golkar Sumsel sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Wihaji. Andie Dinialdie sukses mengantongi dukungan penuh dari pemilik suara sah, yang meliputi :

* 17 Kabupaten/Kota DPD Golkar se-Sumatera Selatan.

* Organisasi Mendirikan Partai Golkar (Kosgoro 1957, MKGR, SOKSI).

* Organisasi Didirikan Partai Golkar (AMPI, MDI, HWK, Satkar Ulama, Al-Hidayah).

* Organisasi Sayap Partai Golkar (AMPG dan KPPG).

Acara berskala regional ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Momentum ini menegaskan kesiapan seluruh elemen kader beringin di Sumatera Selatan untuk bergerak satu komando di bawah kepengurusan yang baru.

Usai ditetapkan sebagai ketua, Andie Dinialdie menegaskan bahwa fokus utama kepengurusannya adalah melakukan konsolidasi total. Langkah awal yang akan diambil adalah menyusun struktur kepengurusan DPD yang modern dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi kader-kader muda potensial demi memperluas basis suara Golkar di Sumatera Selatan. (Ags).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Pengurus di Kantor DPC PKB Kota Bandar Lampung pada Sabtu (1/8/2026). Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyamakan arah perjuangan, serta menyusun strategi dalam meningkatkan peran dan pengabdian PKB kepada masyarakat Kota Bandar Lampung.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, dr. Zam Zanariah, didampingi Sekretaris M. Rolland Nurfa dan Bendahara Miftahul Risko. Turut hadir Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Bandar Lampung, Lathoiful Ikhsan, beserta jajaran pengurus harian, ketua bidang, dan pengurus DPC PKB Kota Bandar Lampung.

Rapat pengurus ini juga mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Ketua DPW PKB Provinsi Lampung, Hj. Chusnunia Chalim. Menurutnya, konsolidasi organisasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat struktur partai hingga ke tingkat akar rumput.

“Saya mengapresiasi dan mendukung penuh langkah DPC PKB Kota Bandar Lampung yang terus membangun konsolidasi serta memperkuat kebersamaan antar pengurus. PKB harus menjadi partai yang selalu hadir, mendengar, dan memberikan solusi bagi masyarakat. Dengan kekompakan dan kerja nyata seluruh kader, saya optimistis PKB Kota Bandar Lampung akan semakin besar, semakin dicintai masyarakat, dan mampu meraih target-target politik yang telah ditetapkan,” ujar Chusnunia Chalim.

Dalam arahannya, Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung, dr. Zam Zanariah, menegaskan bahwa seluruh kader PKB harus membangun kedekatan dengan masyarakat secara berkelanjutan, bukan hanya hadir ketika momentum pemilihan umum.

“Target kita adalah hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat pemilu. Jangan kita hadir hanya ketika ingin dicoblos, tetapi kita harus hadir jauh sebelum itu, bahkan ketika tidak ada pemilu,” tegas Zam.

Menurutnya, kehadiran PKB harus diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan pelayanan.

“Berbuat untuk masyarakat. PKB harus menguasai Bandar Lampung. Itu menjadi energi saya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zam juga mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader untuk terus menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya kader, serta memperluas popularitas partai sebagai bekal menghadapi agenda politik mendatang.

DPC PKB Kota Bandar Lampung menargetkan peningkatan perolehan kursi DPRD Kota Bandar Lampung dari lima kursi menjadi delapan kursi pada periode mendatang.

“Kita harus kuat dan kompak untuk memajukan DPC PKB Kota Bandar Lampung sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Target kita pada periode mendatang adalah meningkatkan perolehan kursi DPRD dari lima menjadi delapan kursi. Untuk itu kita harus memiliki kapasitas dan popularitas,” ungkapnya.

Selain membahas konsolidasi internal, rapat juga mematangkan persiapan Pelantikan Pengurus DPC PKB Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2026–2031. Pelantikan tersebut dirancang mengusung konsep Pesta Rakyat sebagai bentuk nyata komitmen PKB untuk semakin dekat dengan masyarakat.

Berbagai kegiatan akan diselenggarakan dalam rangkaian pelantikan, di antaranya hiburan rakyat, bazar makanan gratis, pelayanan kesehatan gratis, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami memilih konsep pesta rakyat karena kami ingin pelantikan ini tidak hanya menjadi seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum berbagi kebahagiaan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandar Lampung,” kata Zam.

Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Bandar Lampung, Lathoiful Ikhsan, mengingatkan seluruh kader agar senantiasa menjaga nilai-nilai perjuangan PKB yang berakar dari tradisi pesantren dan perjuangan para ulama.

“PKB lahir dari rahim yang suci, dari para ulama dan dengan restu para ulama. Semangat inilah yang menjadi kekuatan dan karakter perjuangan PKB hingga hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hubungan PKB dengan pesantren merupakan identitas yang tidak dapat dipisahkan karena sejak awal berdiri, partai ini lahir dari aspirasi para kiai dan ulama.

“Bagi kalangan pesantren, PKB sangat berkesan karena lahir dari pesantren. PKB adalah satu napas perjuangan para kiai, ulama, dan pesantren. Nilai-nilai inilah yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada seluruh kader,” pungkasnya.

Melalui rapat pengurus ini, DPC PKB Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat organisasi, memperluas pengabdian kepada masyarakat, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen dalam mewujudkan PKB yang semakin kuat, semakin dicintai rakyat, dan semakin memberikan manfaat bagi Kota Bandar Lampung.(Red)

DENPASAR -(deklarasinews.com)- Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang digelar di b Hotel Bali & Spa, Denpasar, Bali, pada 28–31 Juli 2026.

Forum yang mempertemukan pimpinan, anggota, serta sekretaris DPRD kabupaten dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, hingga Papua ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan pandangan daerah terkait revisi Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sela-sela kegiatan, Ebzon Sembai menegaskan bahwa revisi UU tersebut harus mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat posisi DPRD sebagai lembaga representatif masyarakat.

Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai jembatan utama dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Revisi Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan DPRD. Regulasi baru harus memberi ruang lebih kuat bagi DPRD agar dapat menjalankan perannya secara maksimal,” ujar Ebzon.

Ebzon memandang Rakorwil ADKASI sebagai wadah penting bagi DPRD kabupaten di kawasan Indonesia Tengah dan Timur untuk menyampaikan persoalan daerah secara langsung kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi organisasi. Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, sehingga kebijakan nasional perlu mengakomodasi kebutuhan daerah, khususnya daerah kepulauan dan kawasan timur Indonesia.

“Daerah kepulauan seperti Kepulauan Yapen mempunyai tantangan tersendiri dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemerataan anggaran. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus diwujudkan melalui regulasi yang memberikan fleksibilitas kepada daerah tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Rakorwil ADKASI tahun ini mengangkat tema

“Momentum Revisi Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”

Tema tersebut menjadi dasar pembahasan isu strategis mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, penguatan kelembagaan DPRD, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama kegiatan, peserta mengikuti sejumlah sesi panel yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Materi yang dibahas meliputi penguatan integritas penyelenggara pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas fiskal daerah, harmonisasi hubungan pusat-daerah menuju Indonesia Emas 2045, serta penguatan fungsi kelembagaan DPRD.

Ebzon menyatakan bahwa berbagai materi dari para narasumber memberikan perspektif baru bagi DPRD dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebutkan bahwa penguatan integritas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas fiskal merupakan isu yang sangat relevan bagi seluruh DPRD di Indonesia.

“Kami memperoleh banyak masukan berharga. Pengalaman dan rekomendasi dari forum ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi DPRK Kepulauan Yapen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Ebzon.

Lebih lanjut, ia berharap hasil Rakorwil ADKASI tidak sekadar berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan DPR RI dalam proses penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah. Menurutnya, ketika DPRD diperkuat, fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan akan semakin efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Rakorwil ADKASI Wilayah Indonesia Tengah dan Timur dijadwalkan berlangsung selama empat hari dengan agenda pembukaan, penyampaian materi dari kementerian dan lembaga negara, pembahasan internal organisasi, penetapan kepengurusan wilayah, hingga penyusunan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam revisi kebijakan pemerintahan daerah.

Kehadiran Ketua DPRK Kepulauan Yapen dalam forum nasional ini merupakan bagian dari komitmen DPRK untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta memastikan aspirasi masyarakat Kepulauan Yapen diperjuangkan dalam setiap pembahasan kebijakan di tingkat nasional.