Kategori: Politik

SERUI -(deklarasinews.com)- Ketua DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, menyerahkan bantuan bahan makanan kepada panitia Camping Anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Maranatha Paparu, Klasis Yapen Timur, Distrik Raimbawi. Penyerahan bantuan dilakukan di Kota Serui pada Jumat, 26 Juni 2026.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pembinaan generasi muda gereja. Menurut Ebzon, kegiatan camping Sekolah Minggu bukan sekadar berkumpul; kegiatan ini menjadi wahana penting untuk membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai iman, melatih disiplin, menumbuhkan kebersamaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak sejak dini.

“Saya berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan panitia selama pelaksanaan kegiatan. Meski nilainya tidak besar, semoga dapat meringankan beban panitia dan menjadi penyemangat bagi suksesnya camping Anak Sekolah Minggu,” ujar Ebzon.

Sosok pemimpin dari kampung

Ebzon Sembai dikenal sebagai sosok pemimpin muda yang berasal dari desa. Latar belakangnya sebagai anak kampung membuatnya lebih peka terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di kampung-kampung. Baginya, memberi adalah kewajiban yang tidak harus menunggu besar; memberi sedikit lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Prinsip itu terlihat dalam berbagai aksi sosialnya yang terus-menerus menyentuh lapisan masyarakat.

“Memberi tak pernah membuat kita susah,” kata Ebzon, menegaskan keyakinannya bahwa kepedulian nyata terhadap masyarakat harus menjadi bagian dari tugas seorang pemimpin. Setiap kali keluar rumah, ia memastikan langkahnya membawa manfaat bagi rakyat.

Dukungan panitia dan harapan kegiatan

Panitia Camping Anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Maranatha Paparu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Ketua DPRK. Mereka menilai bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap pelayanan gereja dan pembinaan iman anak-anak Sekolah Minggu.

Panitia berharap kegiatan camping yang akan berlangsung di Jemaat GKI Maranatha Paparu, Klasis Yapen Timur, Distrik Raimbawi dapat berjalan lancar, aman, dan memberi dampak positif. Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat iman, membentuk karakter, dan memupuk semangat kebersamaan di kalangan peserta.

Ebzon menyatakan harapannya untuk dapat hadir langsung di lokasi apabila ada kesempatan, agar bisa bertemu dan memberi semangat kepada anak-anak dan para pembina.

Kepemimpinannya sebagai sosok muda, rendah hati, dan konsisten dalam aksi sosial dinilai langka dan menjadi harapan bagi banyak warga di Kabupaten Kepulauan Yapen.(GM)

YAPEN -(deklarasinews.com)- Aliansi Rakyat Yapen Pengawal Kebijakan Publik (ARYPKP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Kamis (25/6/2026).

Aksi tersebut disambut langsung oleh pimpinan dan anggota DPRK serta dikawal ketat aparat kepolisian yang dipimpin Kapolres Kepulauan Yapen.

Dalam orasinya, penanggung jawab aksi, Silas T. Ayemi, menyatakan tuntutan utama massa bahwa

“orang Papua harus menjadi tuan di negeri sendiri.”

Massa menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat saat ini melemahkan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan merugikan masyarakat lokal.

Kebijakan nasional yang dikritik peserta aksi antara lain efisiensi anggaran, program Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, Program Strategis Nasional, Program Makan Bergizi Nasional, serta refitasisasi pembangunan pendidikan.

Menurut Silas, pelaksanaan kebijakan tersebut justru mengalihkan kewenangan dan manfaat ekonomi dari daerah ke pusat, sehingga masyarakat lokal tidak merasakan manfaat langsung pembangunan.

Sebagai bentuk tuntutan, massa menyerahkan pernyataan sikap tertulis kepada pimpinan DPRK. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., yang didampingi Wakil Ketua II Djorge Diamon Logianto dan sejumlah anggota DPRK di halaman kantor DPRK.

Menanggapi penyerahan aspirasi, Ketua DPRK Ebzon Sembai mengatakan DPRK adalah representasi masyarakat, baik melalui anggota adat maupun partai politik, sehingga memiliki kewajiban untuk menanggungjawabkan aspirasi tersebut kepada rakyat dan kepada pemerintah.

“Negara hadir untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Hari ini masyarakat Papua menuntut haknya seperti yang disampaikan pendemo,” ujar Ebzon.

Ebzon menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRK dan mekanisme kelembagaan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, dan DPRK telah menerima aspirasi tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Para pendemo berharap agar kewenangan dan manfaat ekonomi dari program-program pusat dikembalikan atau disesuaikan sehingga dampak ekonomisnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Mereka menilai pengambilan kebijakan secara terpusat menyebabkan berkurangnya peran daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan kepolisian hingga selesai. DPRK berjanji akan mempelajari isi pernyataan sikap dan melakukan langkah-langkah kelembagaan yang diperlukan untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)- Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Alfian Natsir Rafi, menampung aspirasi terkait permasalahan air dan galian liar. Aspirasi warga di sampaikan di halaman Kantor Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Minggu (21/6/2025).

Alfian anggota Komisi DPRD Kota Tangerang menyampaikan,  masyarakat turut aktif menyampaikan aspirasi warga Kelurahan Margasari diantaranya permasalahan PDAM, galian liar, banjir, hingga pembangunan drainase.

“Menanggapi hal tersebut, saya selaku anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang  berkomitmen, untuk mengawal segala aspirasi masyarakat untuk segera direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

“Tentunya semua aspirasi yang sudah disampaikan akan kami kawal dan komunikasikan dengan Pemkot Tangerang. Kami ingin semua program dan pembangunan yang dilakukan harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Alfian.

Ditempat yang sama, Ketua RW 01 Kelurahan Margasari, Gunawan, menyampaikan harapan yang besar pada DPRD Kota Tangerang untuk dapat membantu segala kebutuhan masyarakat Margasari. Ia mengungkapkan permasalahan yang disampaikan tidak hanya sebagai penyampaian belaka, namun benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Saya bersyukur semua aspirasi dapat disampaikan dalam reses ini, namun saya ingin semua yang disampaikan tidak hanya berhenti di acara reses saja, namun bisa dijalankan dan direalisasikan oleh pemangku kebijakan,” katanya.

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pesawaran melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di Dua Kecamatan,  Minggu, (21/6/2026).

Adapun Kecamatan yang melaksanakan Musyawarah Kecamatan (Muscam) yaitu Kecamatan Kedondong dan Kecamatan Way Khilau.

Setelah melalui proses penjaringan, Yurizal Efendi didukung penuh oleh Sepuluh Pimpinan Desa (Pimdes) dan secara aklamasi kembali terpilih sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Kecamatan Way Khilau periode 2026-2031.

Sementara, pada Musyawarah Kecamatan Kedondong Yunizar kembali terpilih untuk memimpin kembali Partai Golkar di Kecamatan Kedondong masa bakti 2026-2031.

Dalam sambutannya ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, Mustika Bahrum SE,.MM. Menekankan kepada seluruh kader Partai Golkar agar tetap solid dan membesarkan Partai Golkar kedepannya.

Mustika juga menjelaskan bahwa Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar ini adalah untuk pemilihan Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar tingkat Kecamatan periode 2026-2031.

“Saya berharap kepada seluruh kader Partai Golkar agar tetap solid dan bersedia membesarkan partai Golkar dimasing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran ini,” Ujar Mustika.

“Dan saya ucapkan selamat kepada Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Kedondong dan Way Khilau yang baru di lantik, semoga bisa bekerja dengan baik untuk membesarkan dan memenangkan Partai Golkar. Aamiin….,” Pungkasnya.(Dedi)

CILACAP -(deklarasinews.com)– Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi transformasi Kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian Warga Binaan. Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau sejumlah program unggulan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja Konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.

“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” ujar Titiek.

Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan pemasyarakatan berisiko tinggi telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mampu menghasilkan berbagai komoditas pangan dan produk bermanfaat bagi masyarakat.

“Nusakambangan yang kita dengar selalu serem, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk yang bermanfaat untuk kita semuanya,” tambahnya.

Sementara itu, Menimipas, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan. Ia menjelaskan, jajaran Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di seluruh LAPAS dan RUTAN sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, dan akan kami tindak lanjuti, termasuk upaya-upaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh LAPAS dan RUTAN memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.

Saat ini, Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan ratusan Warga Binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat.

Transformasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan Warga Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat. (Ning)

PESAWARAN – (deklarasinews.com)– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fraksi Partai Golkar Mustika Bahrum SE,. MM. Menggelar acara sosialisasi peraturan daerah (Perda) di Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong. Minggu, (21/6/2026).

Mustika Bahrum dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada warga Desa Sinar Harapan yang sangat antusias menghadiri kegiatan sosialisasi Peraturan daerah tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Desa Sinar Harapan yang sangat antusias menghadiri acara sosialisasi Perda ini,” Ucap Mustika.

Mustika menjelaskan, sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Rembug Desa dan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kedayagunaan, kehasilgunaan, keterbukaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta keamanan dan ketertiban.

“Rembug Desa ini sebagai pedoman dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik,” Jelasnya.

“Dan juga Rembug Desa ini untuk menampung aspirasi masyarakat Desa sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati  dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat, ” Tambahnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa seluruh aparatur pemerintah daerah semua tingkatan dan masyarakat Provinsi Lampung, wajib melaksanakan dan mendukung kegiatan Rembug Desa guna menciptakan situasi kondisi Kamtibmas yang kondusif. (*)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Deklarasi ikrar dukungan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Bandar Lampung dan Putri Zulhas berlangsung meriah di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu (20/6/26). Ribuan relawan hadir dengan semangat tinggi, membawa suasana penuh optimisme.

Kegiatan yang juga dikemas dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda), menjadi momentum penting bagi PAN dalam menguatkan basis dukungan di Bandar Lampung. Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung, Dr. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc., memimpin langsung pembacaan ikrar relawan.

Dengan suara lantang, ia menegaskan komitmen relawan untuk menjaga kesetiaan kepada partai dan bangsa. “Kami relawan PAN setia kepada Pancasila dan UUD 45 serta menjaga NKRI,” ucapnya di hadapan peserta.

Ikrar tersebut juga menekankan loyalitas penuh kepada PAN sebagai wadah perjuangan politik. Relawan menyatakan kesiapannya untuk selalu amanah dan bertanggung jawab menjaga partai. “Selalu setia kepada PAN, siap amanah bertanggung jawab menjaga PAN,” tambah Firmansyah saat memimpin ikrar.

Firmansyah menambahkan bahwa relawan akan terjun langsung ke masyarakat untuk mengajak dukungan. Menurutnya, relawan bukan hanya simbol, tetapi ujung tombak perjuangan politik. “Inilah kekuatan PAN ada di tangan semua relawan yang ada di Kota Bandar Lampung,” katanya.

Bahkan, Buya Firman, panggilan akrab Firmansyah juga terus menggelorakan target pencapain kursi dalam Pileg 2029 mendatang. “Kalau sekarang kita mendapatkan 4 kursi di DPRD Kota Bandar Lampung, 2029 mendatang kita harus mencapai 8 kursi, siap kader, siap relawan…” kata Firmansyah memberikan semangat.

Sementara itu, Putri Zulkifli Hasan, anggota Fraksi PAN DPR RI, turut hadir memberikan semangat kepada relawan. Kehadirannya menjadi magnet tersendiri bagi peserta yang mayoritas generasi muda. “Relawan adalah kekuatan utama PAN di Bandar Lampung, dan saya bangga melihat semangat kalian hari ini,” ujar Putri Zulhas.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPW PAN Lampung H. M. Hazizi, S.E., serta jajaran pengurus PAN Bandar Lampung. Hadir pula Wakil Ketua MPP PAN Bandar Lampung Ary Meizari, S.E., MBA., anggota Fraksi PAN Bandar Lampung H. Erwansyah, S.H., Raka Irwanda yang juga Bendahara DPD PAN.

Selain itu hadir pula anggota Fraksi PAN lainnya, Edison Hadjar, S.E.; H. Alimuddin, pengurus Barisan Muda PAN Bandar Lampung, pengurus DPC dan Pengurus Canag dan Ranting PAN se-Kota Bandar Lampung. Kehadiran tokoh-tokoh ini menambah bobot acara yang penuh makna.

RAIH SIMPATI MASYARAKAT

Dalam arahannya, Putri Zulhas menekankan pentingnya kerja keras relawan untuk memenangkan PAN di Bandar Lampung. Ia menyebut kemenangan bukan sekadar target, tetapi hasil dari konsistensi perjuangan. “Insya Allah, kita semua siap memenangkan PAN di Bandar Lampung,” tegasnya.

Sedangkan Ketua DPW PAN Lampung H.M. Hazizi mengingatkan bahwa tanggung jawab besar menanti relawan dalam membantu masyarakat. Ia menekankan bahwa politik bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga pengabdian. “Banyak hal yang harus kita perbuat dalam membantu masyarakat, dan relawan PAN harus menjadi garda terdepan,” ujarnya.

Target besar juga disampaikan dalam kesempatan itu, yakni menempatkan PAN di posisi tiga besar kemenangan Pileg di Bandar Lampung. Para pengurus yakin target tersebut realistis dengan kerja keras yang sungguh-sungguh. “Bukan target mudah, tapi bisa dicapai dengan kerja keras yang sungguh-sungguh,” kata dia.

Suasana acara ditutup dengan semangat kebersamaan dan doa bersama untuk kemenangan PAN. Relawan berkomitmen menjaga persatuan dan terus bergerak di tengah masyarakat. Dukungan kepada Putri Zulhas dan PAN menjadi simbol harapan baru bagi politik di Bandar Lampung. (**)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., menyayangkan sikap sejumlah pihak sekolah dan kepala sekolah yang dinilai kurang sigap dalam merespons berbagai persoalan yang muncul pada proses SPMB di Kota Palembang.

Menurut Rubi, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat terkait berbagai kendala yang dialami calon peserta didik dan orang tua selama proses SPMB berlangsung.

“Kami menerima banyak laporan mengenai permasalahan yang muncul dalam proses penerimaan siswa SMP di Kota Palembang. Salah satunya ada siswa yang awalnya mendaftar pada jalur tertentu, namun saat hasil pengumuman keluar dinyatakan tidak diterima dan disalurkan ke sekolah lain dengan perubahan jalur pendaftaran tanpa adanya komunikasi maupun konfirmasi kepada wali murid,” ujar Rubi.

Selain itu, Rubi juga menyoroti adanya kasus siswa yang berdomisili di Kecamatan Kemuning dan mendaftar di SMP Negeri 10 Palembang, namun justru disalurkan ke sekolah lain yang berlokasi di Kecamatan Kertapati.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kebingungan dan keresahan di kalangan orang tua siswa. Karena itu, ia meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Palembang segera memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

“Seharusnya pihak sekolah dan Dinas Pendidikan tanggap terhadap persoalan ini dan segera memberikan penjelasan. Jangan sampai justru menghilang dan sulit ditemui ketika masyarakat membutuhkan informasi,” tegasnya

Rubi menjelaskan bahwa setelah pengumuman hasil SPMB terdapat masa sanggah yang menjadi hak wali murid untuk mendapatkan penjelasan maupun menyampaikan keberatan apabila terdapat hal-hal yang dianggap perlu diklarifikasi.

“Bukankah setelah pengumuman ada masa sanggah? Pada masa itu wali murid berhak mengetahui dan memberikan sanggahan apabila ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Karena itu, sekolah dan Dinas Pendidikan harus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya,” katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palembang juga mengingatkan seluruh kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan agar lebih komunikatif serta aktif melayani masyarakat selama masa sanggah berlangsung.

Berdasarkan catatan yang diterima Fraksi Golkar, laporan masyarakat yang masuk berkaitan dengan sejumlah sekolah, di antaranya SMP Negeri 1, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Negeri 17, dan SMP Negeri 46, SMP Negeri 20 Palembang, serta beberapa sekolah lainnya.

Rubi menegaskan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait berbagai persoalan tersebut. Apabila tidak ada tindak lanjut yang memadai, DPRD Kota Palembang akan mengambil langkah lanjutan.

“Kami menunggu penjelasan dan penyampaian resmi dari pihak terkait. Jika tidak ada kejelasan, maka kami akan segera memanggil kepala sekolah dan Dinas Pendidikan melalui rapat gabungan Komisi IV bersama pimpinan fraksi untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP),” pungkasnya. (Rls/Ags).