Kategori: Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)– Di tengah gencarnya perbaikan dan peningkatan berbagai program pro-rakyat yang menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari infrastruktur, sosial, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, hingga kesehatan yang kini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, warga Kecamatan Way Sulan kembali menyuarakan aspirasi (5/4/2026).

Masyarakat setempat berharap adanya peningkatan signifikan pada fasilitas kesehatan, khususnya pengalihan status Puskesmas dari layanan rawat jalan menjadi Puskesmas dengan fasilitas rawat inap.

Harapan tersebut disampaikan melalui Forum Aliansi Aktivis Nusantara (FAAN) saat membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi bersama warga desa di wilayah Way Sulan. Ketua Umum FAAN, Dimas Rongo, menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan masyarakat demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

“Saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Waysulan memang baru menyediakan layanan kesehatan bertipe rawat jalan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan yang lebih intensif sangat mendesak,” ujar Dimas Rongo, Senin (05/04).

Dimas menilai, kondisi geografis dan aksesibilitas menjadi alasan utama mengapa fasilitas rawat inap sangat diperlukan. Jarak tempuh dari Way Sulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda maupun RSUD Bob Bazar mencapai kurang lebih 40 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Begitu juga halnya menuju Kota Bandar Lampung.

“Jarak tersebut dibilang cukup jauh, apalagi jika harus menempuhnya dalam kondisi gawat darurat. Ini sangat berisiko dan bisa membahayakan nyawa pasien jika penanganan medis tertunda hanya karena keterbatasan fasilitas di wilayah sendiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Bupati Lampung Selatan, Raditiyo Egi, dapat memprioritaskan aspirasi ini dalam program pembangunan kedepannya. Mengingat kesehatan adalah hak dasar dan kebutuhan fundamental bagi setiap masyarakat.

“Kami berharap Bapak Bupati dapat merealisasikan harapan warga Way Sulan agar bisa memiliki layanan Puskesmas rawat inap. Wilayah ini terdiri dari 8 desa dengan posisi geografis yang berada di tengah, namun akses ke rumah sakit rujukan sangat jauh,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan, keterbatasan fasilitas saat ini menjadi kendala serius. Dengan adanya rawat inap di tingkat kecamatan, maka penanganan awal maupun perawatan pasien bisa dilakukan lebih cepat dan optimal tanpa harus memaksakan perjalanan jauh yang menyulitkan.

“Hal ini menyangkut nyawa manusia, maka peningkatan fasilitas kesehatan di Way Sulan harus menjadi perhatian serius,” pungkas Dimas.(Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Suasana haru menyelimuti halaman Masjid Agung Lampung Selatan saat 1.350 santri asal Lampung resmi diberangkatkan menuju Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (4/4/2026).

Di tengah pelukan keluarga dan lantunan doa, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menitipkan pesan sederhana namun sarat makna kepada ribuan santri, “belajarlah dengan hati, pulanglah dengan bakti.”

Pelepasan ribuan santri yang tergabung dalam Rombongan Mangkat Santri Lampung (Romansa) itu bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, momen ini menjadi simbol harapan besar masyarakat terhadap generasi muda yang menempuh jalan ilmu agama.

Sebanyak 27 armada bus disiapkan untuk mengantarkan para santri menuju Pondok Pesantren Lirboyo, salah satu pusat pendidikan Islam terkemuka di Indonesia yang telah melahirkan banyak ulama dan tokoh bangsa. Perjalanan ini menandai langkah baru bagi para santri dalam mengasah keilmuan sekaligus membentuk karakter.

Dalam sambutannya, Bupati Egi menegaskan bahwa keberangkatan para santri merupakan perjalanan spiritual yang sarat makna.

“Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah langkah mulia untuk menjemput cahaya ilmu. Kalian adalah aset spiritual yang akan menjaga cahaya iman di Lampung Selatan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa status sebagai santri Lirboyo bukan hanya kebanggaan pribadi, tetapi juga tanggung jawab membawa nama baik daerah.

“Menjadi santri di sana berarti membawa nama Lampung Selatan. Saya titipkan nama daerah ini, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh,” pesannya.

Momentum keberangkatan yang masih berada dalam suasana Syawal turut menambah nuansa emosional. Bupati Egi menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada masyarakat, sembari berharap semangat Idulfitri menjadi energi baru bagi para santri dalam menuntut ilmu.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa proses belajar yang akan dijalani para santri harus dimaknai sebagai bekal pengabdian.

“Belajarlah dengan hati, pulanglah dengan bakti. Jadikan ilmu sebagai cahaya yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat,” katanya.

Tradisi pelepasan santri, menurutnya, memiliki nilai filosofis yang kuat. Para santri tidak dilepas sendirian, melainkan diiringi doa, dukungan, dan harapan dari orang tua, masyarakat, hingga pemerintah daerah.

“Ini adalah kekuatan moral bagi mereka. Ada doa yang menyertai setiap langkah mereka,” tambahnya.

Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bupati Egi secara resmi melepas keberangkatan para santri. Tangis haru keluarga yang melepas berpadu dengan semangat para santri yang bersiap menempuh perjalanan panjang demi masa depan yang lebih baik.

Di balik deru mesin bus yang mulai bergerak, tersimpan harapan besar agar mereka kelak kembali, tidak hanya sebagai pencari ilmu, tetapi juga sebagai pembawa manfaat bagi masyarakat.(Red)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa karakter dan nasionalisme menjadi aspek yang tidak tergantikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Hal itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Pelatihan Persami dan Bela Negara Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) Gelombang IV Tahun 2026 di Lapangan Perikesit Makodim 0421/Lampung Selatan, Sabtu (4/4/2026).

Dalam sambutannya, Egi menekankan bahwa pelatihan KKRI tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan ruang strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar tangguh, disiplin, dan berjiwa nasionalis.

“Pelatihan ini adalah ruang pembentukan karakter. Kalian adalah generasi harapan bangsa yang harus memiliki daya tahan, daya juang, dan daya pikir yang kuat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perubahan besar akibat perkembangan teknologi, di mana berbagai pekerjaan mulai tergantikan oleh mesin dan AI. Namun, menurutnya, ada nilai mendasar yang tidak akan pernah tergantikan.

“Karakter nasionalisme adalah hal yang tidak bisa digantikan dengan robot. Tapi kemampuan hard skill yang bersifat rasional sangat mudah digantikan oleh Artificial Intelligence,” kata Egi

Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 71 putra dan 29 putri yang merupakan perwakilan dari 19 SMA/SMK sederajat di Lampung Selatan.

Upacara pembukaan berlangsung khidmat, ditandai dengan penyematan tanda pelatih dan peserta sebagai simbol dimulainya pelatihan.

Egi berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerap nilai-nilai yang diajarkan sebagai bekal menghadapi tantangan zaman.

Sementara itu, Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan, Letkol Kav Moch. Nuril Ambiyah, menegaskan pentingnya pembinaan mental bagi generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Menurutnya, proses pelatihan yang penuh tantangan justru menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter.

“Orang hebat bukan yang tidak pernah lelah, tetapi yang mampu bertahan saat lelah. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi membutuhkan generasi yang kuat mentalnya, disiplin, dan berkarakter,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh, berintegritas, dan siap membawa perubahan positif bagi bangsa di masa depan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Hutan Lindung Gunung Rajabasa, Sabtu (4/4/2026). Ia sekaligus memimpin penanaman pohon sebagai langkah cepat mitigasi bencana guna mencegah longsor susulan.

Langkah tersebut menjadi respons konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terhadap ancaman longsor di kaki Gunung Rajabasa, sekaligus bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan di kawasan hutan lindung.

Didampingi Sekretaris Daerah Supriyanto serta jajaran pejabat utama, Bupati Egi memulai perjalanan dari Desa Sumur Kumbang. Rombongan menempuh pendakian sejauh kurang lebih tiga kilometer menuju titik longsor yang berada di zona inti kawasan hutan lindung.

Setibanya di lokasi, Bupati Egi bersama jajaran langsung melakukan penanaman pohon sebagai upaya memperkuat struktur tanah. Sebanyak 50 batang pohon ditanam di titik-titik yang dinilai paling rawan.

“Hari ini kita melakukan penanaman pohon sebagai upaya penguatan tanah di area longsor. Ada sekitar 50 bibit pohon yang kita tanam, di antaranya jenis beringin dan aren,” ujar Egi di lokasi.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi medan yang cukup ekstrem dan faktor keselamatan tim di lapangan.

“Tadinya kita targetkan 200 pohon, namun melihat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, kita maksimalkan 50 pohon terlebih dahulu di titik-titik yang paling krusial,” tambahnya.

Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa menjaga kelestarian Gunung Rajabasa merupakan tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah penyangga, untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

“Kita harus sadar bahwa mencegah itu jauh lebih baik. Lebih baik kita antisipasi dengan menanam dan merawat pohon sekarang, daripada kita menyesal di kemudian hari saat bencana terjadi,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor di kawasan tersebut dipicu oleh faktor alam, bukan akibat aktivitas manusia. Hal ini terlihat dari kondisi lokasi yang mulai ditumbuhi vegetasi alami, menandakan kejadian longsor telah terjadi beberapa waktu lalu.

Selain itu, titik longsor berada di zona inti Hutan Lindung Gunung Rajabasa yang tidak terdapat aktivitas pertanian maupun pembukaan lahan oleh masyarakat.

Langkah penanaman pohon ini diharapkan menjadi awal dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat daya dukung lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di wilayah tersebut.

PENENGAHAN -(deklarasinews.com)- Di hadapan sekitar 1.500 guru, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan pentingnya kemampuan adaptasi bagi tenaga pendidik dalam menghadapi perubahan global yang kian cepat, terutama di tengah perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI).

Pesan itu disampaikan Egi saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk How to Be Great Teacher yang digelar di Aula SMA Kebangsaan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (2/4/2026).

Menurut Egi, kemajuan teknologi telah mengubah pola pembelajaran secara signifikan. Namun, ia menekankan bahwa peran guru tidak bisa tergantikan sepenuhnya oleh mesin.

“Transfer informasi saat ini dapat dilakukan oleh teknologi, tetapi inspirasi hanya bisa diberikan oleh jiwa seorang guru,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan global tidak hanya terjadi di tingkat pusat atau kota besar, tetapi turut berdampak hingga ke daerah, termasuk wilayah pedesaan.

“Meskipun kita berada di desa, perubahan global tetap mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat,” kata Egi.

Dalam forum yang diikuti guru dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan tersebut, Egi mendorong para pendidik untuk terus memperluas wawasan dan tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman.

“Kita tidak boleh berhenti membuka cakrawala terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dunia memang sedang mengalami pergeseran peradaban,” lanjutnya.

Ia juga mengajak para guru untuk menjadikan tantangan sebagai bagian dari proses bertumbuh, bukan hambatan.

“Jika ingin menjadi besar, kita harus melalui proses, termasuk menghadapi tantangan sebagai bagian dari adaptasi,” jelasnya.

Seminar yang mengusung tema “Pengajar Belum Tentu Mengajar, Tapi Mampu Menginspirasi” itu turut menjadi ruang penguatan kapasitas tenaga pendidik di tengah dinamika pendidikan global.

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga memberikan apresiasi kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung Selatan yang berkolaborasi dengan Komunitas Teacher Preneur dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Egi menilai, keterlibatan organisasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

“Kami mengapresiasi peran organisasi mahasiswa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang mendorong kapasitas tenaga pengajar,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, para guru diharapkan mampu meningkatkan kompetensi serta memperkuat peran strategis mereka dalam menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi. (Red)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersiap meluncurkan layanan pengaduan digital “Hallo Lamsel” yang dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang belum terbiasa dengan teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan layanan tersebut harus benar-benar sederhana dan ramah pengguna (user-friendly) agar tidak menyulitkan masyarakat saat menyampaikan keluhan maupun aspirasi.

Rencana peluncuran “Hallo Lamsel” dibahas dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Egi bersama jajaran pemerintah kabupaten secara hybrid, Kamis (4/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Egi secara khusus meminta para camat memberikan masukan terkait kemudahan penggunaan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi digital.

“Para camat perhatikan, saya minta tanggapan. Kira-kira masyarakat di kecamatan, khususnya yang mungkin kurang paham teknologi, apakah mudah menggunakan layanan ini,” ujarnya.

Egi juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat sebelum layanan resmi diluncurkan.

Menurutnya, uji coba perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung guna memastikan sistem berjalan optimal dan benar-benar sesuai kebutuhan pengguna.

“Sebelum launching, harus dipastikan sekali kalau layanan digital Hallo Lamsel ini bisa berjalan dan mudah diakses oleh masyarakat. Rancang seuser-friendly mungkin,” tegasnya.

Melalui “Hallo Lamsel”, Pemkab Lampung Selatan berupaya menghadirkan sistem pengaduan yang lebih cepat, responsif, dan terintegrasi.

Salah satu keunggulan layanan ini adalah kemudahan akses melalui aplikasi WhatsApp. Masyarakat cukup mengirimkan pesan “Hallo” ke nomor layanan, kemudian sistem akan merespons secara otomatis dan memandu pengguna dalam menyampaikan laporan.

Alur pengaduan dirancang sederhana. Pengguna hanya perlu memilih jenis layanan, mengisi nama, menjelaskan kejadian, serta mengirimkan bukti foto jika tersedia. Setelah itu, sistem akan menampilkan ringkasan laporan untuk dikonfirmasi sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah laporan dikirim, masyarakat akan menerima nomor tiket dan tautan untuk memantau perkembangan penanganan secara berkala.Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, menjelaskan bahwa sistem ini terhubung langsung dengan masing-masing perangkat daerah, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon.

Hal ini memungkinkan komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi terkait berlangsung lebih cepat dan efektif.

Selain itu, seluruh laporan akan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara menyeluruh oleh pihak terkait.

“Data laporan, baik yang telah selesai, sedang diproses, maupun yang mengalami kendala, dapat diakses untuk memastikan transparansi dan efektivitas penanganan,” jelas Hendry.

Bahkan, dalam tahap lanjutan, Bupati Lampung Selatan juga dapat berkomunikasi langsung dengan pelapor untuk memperoleh umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.

Saat ini, fitur pengaduan telah ditempatkan di halaman utama agar mudah diakses masyarakat. Ke depan, layanan ini juga akan dilengkapi fitur tambahan, seperti informasi harga bahan pokok di enam pasar yang terintegrasi melalui aplikasi Go Track.

Dengan berbagai fitur tersebut, “Hallo Lamsel” diharapkan menjadi pusat layanan digital yang mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menjajaki kolaborasi strategis dengan Danantara untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru di sektor unggulan daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pembahasan lanjutan yang dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah pada periode 2026-2027.

Bupati Egi menegaskan, pengembangan pariwisata ke depan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan adalah potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal luas,” ujar Egi.

Ia menjelaskan, posisi geografis Lampung Selatan yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra menjadi keunggulan tersendiri dalam menarik arus wisatawan, terutama dari Pulau Jawa.

“Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.

Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan pada bentang alam, mulai dari garis pantai hingga panorama alami yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas menengah ke atas.

Segmentasi tersebut dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan wisata.

“Kami melihat potensi ini sangat besar. Jika dikelola optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal,” jelasnya.

Untuk memperkuat pengembangan tersebut, Pemkab Lampung Selatan juga terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital.

Selain itu, kemudahan investasi menjadi fokus utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.

Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan awal kolaborasi antar pihak.

Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Red)

KALIANDA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menegaskan tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menyusul kekhawatiran yang berkembang akibat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, meminta para pegawai tetap tenang dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi.

Menurut Rini, isu tersebut mencuat seiring adanya ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dalam UU HKPD. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan itu perlu dipahami secara utuh dalam konteks pengelolaan fiskal daerah.

“Pembatasan belanja pegawai merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah, bukan kebijakan yang secara langsung mengarah pada pengurangan tenaga kerja, termasuk PPPK paruh waktu,” ujar Rini dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap kebijakan terkait kelanjutan kontrak PPPK tidak dilakukan secara sepihak. Evaluasi dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja pegawai, kebutuhan organisasi, serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam praktik penganggaran, Pemkab Lampung Selatan juga memastikan skema pembiayaan gaji telah disusun sesuai regulasi.

Gaji CPNS dan PPPK penuh waktu dialokasikan dalam belanja pegawai, sedangkan PPPK paruh waktu masuk dalam belanja barang dan jasa.

Rini menambahkan, mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri, penganggaran PPPK paruh waktu tidak termasuk dalam komponen belanja pegawai.

Skema ini dinilai memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan APBD, sehingga tidak terdampak langsung oleh batas maksimal belanja pegawai.

Di sisi lain, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Lampung Selatan tetap mengalami penyesuaian, terutama karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

“Pengisian kebutuhan ASN tetap dilakukan melalui mekanisme pengadaan, baik CPNS maupun PPPK, termasuk PPPK paruh waktu, berdasarkan hasil analisis beban kerja guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Lampung Selatan mengimbau seluruh PPPK untuk terus menjaga etos kerja, meningkatkan kinerja, serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan teknis pengelolaan ASN.

“Seluruh PPPK diimbau tetap tenang, tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, dan tetap menjalankan tugas secara profesional,” tegas Rini.

Pemkab memastikan setiap kebijakan akan dijalankan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)