Kategori: Pemkab

Pemkab Yapen

Bupati Yapen Minta RSUD Serui Segera Urus Perpanjangan Izin Operasional

SERUI -(deklarasinews.com)- Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SE, M.Si., meminta manajemen RSUD Serui segera mempersiapkan proses perpanjangan izin operasional rumah sakit yang akan segera berakhir.

Hal tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam pertemuan Bupati bersama manajemen RSUD Serui yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jumat (2/10/2026). Pertemuan tersebut sekaligus mengevaluasi pelayanan rumah sakit dan kesiapan menghadapi proses akreditasi.

Dewan Pengawas RSUD Serui, dr. Yosep Rinta, menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya izin operasional, pihak rumah sakit harus segera mengurus kembali perizinan dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Karena kita ingin memperpanjang surat izin operasional RSUD, maka persyaratan harus dilengkapi, mulai dari surat izin yang lama dan persyaratan lainnya,” jelas dr. Yosep Rinta.

Menurutnya, proses tersebut juga berkaitan dengan kesiapan RSUD Serui menghadapi pendampingan dari tim Provinsi Papua. Tim dari provinsi akan memberikan pendampingan dalam proses persiapan, mengingat RSUD Serui masih berada pada kategori rumah sakit tipe C dan D sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, RSUD Serui juga tengah mempersiapkan proses akreditasi. Tim akreditasi direncanakan tiba pada Sabtu (3/10/2026), sedangkan proses akreditasi dijadwalkan mulai Senin (5/10/2026).

Karena itu, setiap bidang dan seksi diminta memastikan kelengkapan dokumen, kesiapan peralatan rumah sakit, serta berbagai persyaratan yang berkaitan dengan standar pelayanan.

  1. Yosep Rinta mengatakan, ke depan penilaian rumah sakit tidak hanya melihat kelas rumah sakit, tetapi lebih menitikberatkan pada kompetensi pelayanan yang diberikan.

“Penilaiannya bukan lagi rumah sakit, tetapi pelayanannya. Kompetensi yang dinilai dari SDM dan bagaimana pelayanan itu diberikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, RSUD Serui juga akan berupaya meningkatkan strata kompetensi pelayanan menuju tingkatan yang lebih tinggi, dengan memenuhi standar dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Dalam pertemuan tersebut, Komite Medik RSUD Serui turut menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk mendukung pelayanan, terutama penambahan tenaga dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Selain itu, diperlukan peningkatan sertifikasi bagi tenaga perawat yang bertugas di IGD maupun Intensive Care Unit (ICU), serta pemenuhan berbagai fasilitas pendukung pelayanan.

Bupati Benyamin Arisoy meminta seluruh kebutuhan tersebut segera diinventarisasi dan disampaikan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Bupati juga meminta manajemen RSUD Serui melakukan pembenahan internal, terutama dalam tata kelola dan koordinasi antarbidang, sehingga tidak ada persoalan manajemen yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bupati, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.

“Kita diukur bukan dari bangun jalan, tetapi bagaimana pelayanan dasar baik, kesehatan masyarakat baik, pendidikan baik. Karena itu saya minta dukungan bapak ibu,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan, RSUD Serui sebagai salah satu fasilitas pelayanan dasar memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Karena itu, pembenahan manajemen, pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, fasilitas, serta kelengkapan perizinan harus menjadi perhatian bersama.

Menutup pertemuan, Bupati menginstruksikan Direktur RSUD Serui agar segera melengkapi seluruh persyaratan perpanjangan izin operasional, mempersiapkan dokumen akreditasi, serta mengajukan kebutuhan rumah sakit kepada pemerintah daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan keberlangsungan operasional RSUD Serui sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.(GM)

Pemkab

‎Ir. H. Lanosin Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila ‎

‎OKU TIMUR -(deklarasinews.com)- Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten OKU Timur menjadi momentum untuk kembali meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut perlu diwujudkan dalam sikap, kebersamaan, dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

‎‎Pesan itu menjadi bagian dari pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) Tahun 2026 di Makam Pahlawan Jurai Komering Sakti OKU Timur, Kamis, 1 Oktober 2026. Upacara mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur” dan dipimpin Bupati OKU Timur Ir. H. Lanosin, M.T., M.M. selaku Inspektur Upacara.

‎‎Pelaksanaan upacara mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam pedoman tersebut, rangkaian peringatan diarahkan tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pemersatu bangsa.

‎‎Di OKU Timur, upacara diikuti unsur TNI/Polri, ASN, organisasi masyarakat, serta perwakilan pelajar. Komandan Upacara Letda Inf. Enif Eridipta Arifin, S.Pi., sedangkan Ikrar dibacakan Anggota DPRD OKU Timur Junaidi Majid.

‎‎Peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para Pahlawan Revolusi sekaligus mengingat kembali perjalanan bangsa dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

‎‎Dalam konteks kehidupan pemerintahan dan masyarakat di daerah, nilai Pancasila tidak berhenti pada peringatan tahunan. Nilai persatuan, gotong royong, keadilan, kemanusiaan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan bersama menjadi bagian yang perlu terus diwujudkan dalam pembangunan dan kehidupan sosial.

‎‎Kehadiran unsur Forkopimda dalam upacara tersebut turut menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan serta keutuhan kehidupan bermasyarakat.

‎‎Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan bangsa.

‎‎Melalui peringatan tersebut, Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya dikenang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga dihidupkan melalui tindakan nyata: menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. (Alx)

Pemkab

Bupati Pesisir Barat Serahkan Bantuan Dana, Wujud Nyata Untuk Masyarakat

PESIBAR -(deklarasinews.com)-  Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyerahkan bantuan dana secara simbolis kepada masyarakat di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur, Kamis (1/10/2026).

Penyerahan bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Barat, Herdi Wilismar, S.H., M.M., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesisir Barat, M. Belly Oscar, S.H., M.H., Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Sofyan Jailani, S.H., M.H., Sekretaris Dinas Sosial P3AKB, Lia Oktavia, S.KM., M.M., Camat Pesisir Selatan, Sekretaris Kecamatan Ngambur, serta para Peratin di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan menyampaikan bahwa penyerahan bantuan dana secara simbolis merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memastikan setiap program dan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat serta mendukung kebutuhan masyarakat secara nyata.

Bupati berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta membantu meringankan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong penguatan sinergi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah pekon, dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat.

Sinergi tersebut diperlukan guna memastikan penyaluran bantuan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyerahan bantuan dana secara simbolis di Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam memperkuat pelayanan publik dan memastikan kehadiran pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Arnandes,cmy)

Lampung Barat Pemkab

Bupati Lampung Barat Klaim MBG dan Seragam Gratis Jaminan Hapus Kasus Anak Putus Sekolah

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan seragam sekolah gratis sebagai jaminan untuk menghapus kasus putus sekolah di Kecamatan Pagar Dewa.

Target tersebut ditegaskan Bupati Lampung Barat saat penyerahan bantuan kepada 575 siswa di Pagar Dewa, Jumat 2/10/2026, bersama Wakil Bupati Mad Hasnurin.

Menurut Parosil, tujuan dari penggabungan dua program ini adalah menghilangkan dua alasan utama anak putus sekolah. Biaya perlengkapan dan kebutuhan gizi. Dengan seragam dan buku tulis gratis, beban wali murid terpangkas. Dengan MBG, kebutuhan dasar siswa terpenuhi di sekolah.

“Jadi aneh kalau ada anak putus sekolah, sudah dikasih MBG dari Pak Presiden, dikasih seragam gratis oleh Pak Bupati. Jadi harapan saya di Pagar Dewa tidak ada lagi kasus putus sekolah,” tegas Parosil.

“Manfaat dari strategi ini adalah keberlangsungan pendidikan yang terjamin dari tingkat dasar,” kata dia.

Pemerintah tidak berhenti di SD dan SMP, Parosil menegaskan, pihaknya menyiapkan skema beasiswa berjenjang hingga perguruan tinggi untuk memastikan anak Pagar Dewa bisa kuliah. Program tersebut meliputi beasiswa kedokteran, seni budaya, bahasa daerah, PGSD, kewirausahaan, hingga Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) kedinasan yang lulusannya langsung berpeluang kembali ke Lampung Barat sebagai ASN.

Selain itu, bantuan juga disiapkan bagi mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri dengan syarat melampirkan surat pernyataan diterima sebagai bentuk apresiasi pemerintah.

“Calon penerima bantuan menyiapkan surat pernyataan sebagai bukti telah diterima di perguruan tinggi untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Namun mahasiswa tersebut harus lulusan dari sekolah di Lampung Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, apresiasi atas program ini disampaikan perwakilan wali murid perwakilan Pagar Dewa Furqon. Ia menyebut bantuan tiga setel seragam Merah Putih, Pramuka dan Batik sangat membantu dan berharap berlanjut di 2027.

“Program ini sangat membantu kami selaku wali murid pak bupati, tetapi kami berharap untuk tahun depan ditambah menjadi empat setel berikut seragam olahraga, bahkan kalau memungkinkan sepatunya sekalian pak bupati,” pungkasnya.(andri)

Pemkab

Baru 1,5 Tahun Menjabat, Gebrakan Iskandar Al-Farlaky Mulai Terlihat: Dari Idi Tunong Sampai Jembatan Naleung Julok

ACEH TIMUR -(deklarasinews.com)- Jika prinsip hidup adalah “Dicaci Tidak Tumbang, Dipuji Tidak Terbang”, maka itulah yang sedang dijalankan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Baru 1,5 tahun menjabat, Bupati yang akrab disapa Bupati Garang ini langsung tancap gas memacu infrastruktur. Mulai dari pembenahan Kota Idi Rayeuk hingga pelosok desa.

Masa pemilihan telah usai. Isu miring soal beberapa kecamatan yang nihil suara untuk pasangan Iskandar Al-Farlaky – T. Zainal sempat dihembuskan untuk memecah belah. Namun Bupati membuktikan dirinya adalah Bupati untuk semua rakyat Aceh Timur, bukan bupati untuk kelompok tertentu. Tidak ada dendam politik. Pembangunan dipacu merata.

Fakta di lapangan tidak bisa dibantah. Masyarakat sudah melihat dan menilai sendiri.

Jalan penghubung vital Idi Tunong – Banda Alam yang rusak parah pasca banjir 2025 kini mulai diperbaiki. Jembatan Desa Keude Kemuneng ditinjau langsung dan akan dipacu pembangunannya di tahun 2027. Bahkan Jembatan Naleung Kecamatan Julok yang menjadi urat nadi masyarakat barat juga masuk dalam target prioritas untuk dipacu tahun 2027.

Belum lagi pembenahan wajah Kota Idi Rayeuk dan perjuangan keras Bupati untuk memastikan korban banjir Aceh Timur mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Semua diperjuangkan tanpa banyak bicara.

Ironisnya, di saat kerja nyata mulai nampak, masih ada oknum-oknum yang tidak suka. Menghujat di media sosial, menuding Bupati hanya “omon-omon” dan menyebut Bupati hanya akan membangun wilayah timur saja.

Media ini merangkum, semua tudingan itu GUGUR dengan sendirinya. Hari ini buktinya jelas, pembangunan jalan kota, jalan desa, dan jembatan di barat dan timur semua disentuh.

“Untuk apa dengarkan hujatan? Kami lihat sendiri Bupatinya turun langsung ke lapangan, becek-becekan lihat jalan kami. Bukan duduk manis di kantor. Prinsip beliau jelas, dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang, beliau tetap kerja,” ujar warga Idi Tunong dengan nada puas.

Bupati Iskandar Al-Farlaky pun menegaskan komitmennya.

“Keluhan masyarakat kita tampung, infrastruktur akan kita bangun secara bertahap untuk kepentingan masyarakat Aceh Timur. Terkait bantuan banjir, kita terus berupaya keras agar masyarakat dapat bantuan dari pemerintah pusat. Mohon doanya agar sama-sama kita berjuang untuk membangun Aceh Timur,” tegasnya, Kamis (1/10/2026).

Kerja belum selesai, jalan masih panjang. Namun dengan prinsip dicaci tidak tumbang dipuji tidak terbang, Aceh Timur diyakini akan terus melaju. (Ami/Tim)

Pemkab

Warga Mekarsari Komplain Sampah Jarang Diangkut, Dampak Truk Sampah DLHK Kota Tangerang Terbakar Sejak Mei

KOTA TANGERANG -(deklarasinews.com)– Pelayanan pengangkutan sampah di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, dikeluhkan warga, Kamis (1/10/2026).

Pasalnya, sampah di lingkungan warga jarang diangkut sejak armada truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang dengan nomor plat B 9133 COQ terbakar pada Bulan Mei lalu.

Akibatnya, tumpukan sampah menggunung di TPS menimbulkan bau menyengat, dan mengundang lalat serta keresahan warga.

” Jarang diangkut pak, semenjak truk sampah kebakar bulan Mei kemarin. Sampah jadi numpuk di depan rumah, bau, ” keluh salah seorang warga Mekarsari yang enggan disebutkan namanya, Rabu (30/9) kemarin.

Warga menyebut, sebelum kejadian truk terbakar, pengangkutan dilakukan rutin. Namun kini bisa seminggu sekali bahkan lebih, tidak menentu.

Informasi yang dihimpun, satu unit truk sampah operasional DLHK Kota Tangerang yang melayani wilayah Neglasari dan sekitarnya mengalami kebakaran hebat pada Mei 2026 lalu. Hingga kini, armada tersebut belum diganti dan operasional masih timpang.

Warga mendesak DLHK Kota Tangerang segera menambah armada pengganti dan menormalkan kembali jadwal pengangkutan.

“Kasihan warga, apalagi mau menjelang musim hujan gini. Sampah numpuk bisa jadi sarang penyakit. DLHK jangan tutup mata,” tegas warga lain.

Kondisi ini juga dikhawatirkan menimbulkan dampak lingkungan. Air lindi dari tumpukan sampah mencemari selokan dan pemukiman.

Pewarta mencoba menghubungi Dadang Basuki selaku Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, melalui sambungan telepon Whatsapp.namun yang tidak dapat di konfirmasi.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala DLHK Kota Tangerang belum dapat dikonfirmasi terkait keluhan warga Mekarsari dan solusi penggantian truk sampah yang terbakar tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak DLHK Kota Tangerang berkaitan dengan pemberitaan ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Nan)

Pemkab

Desa Sukadadi Wakili Lampung pada Penilaian Kampung Pancasila KASAD Award 2026

PESAWARAN -(deklarasinews.com)— Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan mewakili Provinsi Lampung dalam peninjauan dan penilaian Kampung Pancasila (KASAD Award) Tahun 2026. Peninjauan dan penilaian dilaksanakan di Balai Desa Sukadadi, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., Ketua Tim Peninjau dan Penilai Lomba Kampung Pancasila Kolonel Inf. Heri Bambang Wahyudi, S.I.P., M.I.P., serta Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan Letnan Kolonel Kavaleri Mochammad Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P., Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian, S.H., M.H., Kapolres Pesawaran AKBP Alvie Granito Panditha, S.I.K., M.S.S., para staf ahli, asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam sambutannya, Bupati Nanda menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat, khususnya jajaran Kodim 0421/Lampung Selatan, atas pelaksanaan program Kampung Pancasila yang dinilai menjadi wadah untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak TNI AD, khususnya Bapak KASAD dan seluruh jajaran Kodim 0421/Lampung Selatan. Lomba Kampung Pancasila bukan sekadar kompetisi, tetapi merupakan gerakan nyata untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menjaga ideologi bangsa di tingkat akar rumput,” ujar Bupati Nanda.

Ia juga menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Desa Sukadadi sebagai wakil Provinsi Lampung dalam penilaian tingkat nasional. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya potensi sekaligus partisipasi masyarakat dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila melalui kehidupan sosial dan pembangunan desa.

“Kita sangat bersyukur dan bangga karena Desa Sukadadi telah terpilih dalam ajang penilaian tingkat nasional. Ini merupakan capaian yang membuktikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila hidup, tumbuh, dan dipraktikkan dengan baik oleh masyarakat desa,” katanya.

Dalam penilaian Kampung Pancasila, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, meliputi ketahanan pangan, pembinaan UMKM, pembinaan Karang Taruna, keamanan dan pertahanan, serta pengelolaan media sosial.

Bupati Nanda berharap berbagai aspek tersebut dapat terus dikembangkan, khususnya pembinaan UMKM dan Karang Taruna. Menurutnya, UMKM memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat, sedangkan Karang Taruna diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan desa.

“Saya berharap Desa Sukadadi tidak berhenti sampai pada perlombaan ini, tetapi dapat terus berkembang menjadi teladan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Pesawaran, bahkan di tingkat nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Peninjau dan Penilai Lomba Kampung Pancasila, Kolonel Inf. Heri Bambang Wahyudi, menyampaikan bahwa Desa Sukadadi memiliki sejumlah potensi yang mendukung keterpilihannya sebagai wakil Provinsi Lampung dalam penilaian tingkat nasional, khususnya pada aspek ketahanan pangan dan pengembangan UMKM.

Ia berharap potensi yang dimiliki Desa Sukadadi dapat terus dikembangkan sehingga mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekaligus menjadi motivasi bagi desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi dan kearifan lokal masing-masing.

Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan Letnan Kolonel Kavaleri Mochammad Nuril Ambiyah menjelaskan, Desa Sukadadi memiliki luas wilayah sekitar 600 hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 5.785 jiwa yang tersebar di 10 dusun. Potensi desa tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga berkembang pada sektor UMKM, kepemudaan, keamanan, serta pelestarian budaya lokal.

“Dalam bidang ketahanan pangan, salah satu komoditas unggulan Desa Sukadadi adalah bawang merah. Sementara di sektor UMKM terdapat produk unggulan seperti tempe, tahu, dan jamu tradisional yang terus dibina agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, pembinaan Karang Taruna juga menjadi bagian penting dalam pengembangan Kampung Pancasila. Selain itu, pengelolaan media sosial menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi dan keunggulan Desa Sukadadi kepada masyarakat luas.

“Melalui media sosial, berbagai potensi dan keunggulan desa dapat dipublikasikan, termasuk pelestarian budaya lokal yang terus kita jaga. Kami berharap pemanfaatan potensi ketahanan pangan dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi bagi desa lainnya, sekaligus menjadi ciri dan kearifan masyarakat Desa Sukadadi,” ungkapnya.

Dalam rangkaian penilaian tersebut, tim penilai bersama rombongan turut meninjau secara langsung sejumlah sentra unggulan Desa Sukadadi. Di antaranya perkebunan bawang merah sebagai bagian dari ketahanan pangan, Pos Keamanan dan Ketertiban, kegiatan Karang Taruna, kebun Kelompok Wanita Tani (KWT), serta sentra UMKM yang memproduksi tempe, tahu, dan jamu tradisional.(Dedi)

Lampung Selatan Pemkab

Belajar dari Lampung Selatan, Pemkab Mesuji Dalami Strategi Bangun Zona Integritas hingga Menuju WBK

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Membangun Zona Integritas (ZI) bukan sekadar memenuhi dokumen dan bukti dukung untuk kebutuhan evaluasi.

Lebih dari itu, proses tersebut menuntut perubahan tata kelola, inovasi, pelayanan publik, hingga budaya kerja aparatur secara konsisten.

Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji yang menjadikan Pemkab Lampung Selatan sebagai rujukan dalam memperkuat penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal itu terungkap dalam audiensi dan konsultasi penerapan Zona Integritas yang berlangsung di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (1/10/2026).

Rombongan Pemkab Mesuji dipimpin Inspektur Kabupaten Mesuji Najmul Fikri dan diikuti sejumlah perangkat daerah terkait. Kedatangan mereka diterima Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan Badruzzaman, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengalaman Lampung Selatan yang dinilai telah lebih dahulu menjalani proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

“Kami ke sini ingin belajar dan selanjutnya berkonsultasi, karena kami dengar Lampung Selatan sudah lebih dulu WBK,” ujarnya.

Menurutnya, pembelajaran tersebut selanjutnya akan diterapkan di Kabupaten Mesuji, khususnya pada perangkat daerah yang tengah dipersiapkan untuk mengikuti proses pembangunan Zona Integritas.

Studi tiru itu, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan dokumen, tetapi juga mencakup strategi pembangunan ZI, tata kelola, inovasi, pelayanan publik, pemenuhan eviden hingga tahapan evaluasi.

“Zona integritas pada hakikatnya bukan hanya tentang pemenuhan dokumen atau eviden untuk kebutuhan evaluasi. Lebih dari itu, zona integritas merupakan proses perubahan tata kelola pemerintah dan perubahan budaya kerja aparatur,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan Edy Firnandi menjelaskan, pengalaman Lampung Selatan menunjukkan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan proses yang tidak instan. Perbaikan dilakukan secara bertahap hingga seluruh unsur yang menjadi penilaian dapat dipenuhi dengan baik.

Edy mencontohkan salah satu unit kerja di Lampung Selatan yang mulai mengikuti proses pembangunan Zona Integritas sejak 2022. Pada tahap awal, unit kerja tersebut baru berhasil melewati proses administrasi, kemudian melakukan berbagai perbaikan sebelum akhirnya memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK pada tahun berikutnya.

“Jadi proses dua tahun itu kita coba benahi dan alhamdulillah di tahun ketiga kami memperoleh predikat zona integritas menuju WBK,” ujarnya.

Menurut Edy, inovasi menjadi salah satu unsur penting yang perlu dipersiapkan perangkat daerah. Namun, inovasi juga harus disertai dokumentasi dan bukti dukung yang mampu menggambarkan perubahan secara nyata.

“Kita harus bisa menggambarkan sebelum dan sesudah. Sebelumnya seperti ini, sesudah seperti itu. Itulah yang diminta oleh tim penilai,” jelasnya.

Selain inovasi, Edy menekankan pentingnya pengelolaan media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Aktivitas media sosial, termasuk dalam merespons masukan maupun pengaduan masyarakat, perlu dikelola secara konsisten dan menjadi bagian dari kesiapan perangkat daerah.

Ia menambahkan, pembangunan Zona Integritas juga membutuhkan komitmen bersama dan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk antara Inspektorat, Bagian Organisasi dan perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian.

“Kita ingin semua perangkat daerah itu punya semangat yang sama untuk bisa dinilai, ikut serta dalam zona integritas ini,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap pengalaman yang dibagikan dapat menjadi pembelajaran bagi Pemkab Mesuji dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas.

Pada saat yang sama, proses tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan berbagai perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

 

Pemkab

Wujutkan Kedaulatan Pangan Dan Energi, Pemkab Pesibar Gandeng PT Palma Pertiwi Makmur

PESIBAR -(deklarasinws.com)- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bersama PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) menjalin kerja sama melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) unsolicited di bidang kedaulatan pangan dan energi. Penandatanganan kesepakatan bersama berlangsung di Ruang Rapat Payung Agung, Lantai 4, Kamis (1/10/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan PT Palma Pertiwi Makmur untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pangan dan energi.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran PT Palma Pertiwi Makmur di Kabupaten Pesisir Barat. Ia menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

“Selamat datang di Kabupaten Pesisir Barat. Mudah-mudahan kehadiran dan kerja sama yang kita bangun bersama ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar Bupati Dedi Irawan.

Menurut Bupati, penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih konkret, khususnya dalam pengembangan sektor pangan dan energi. Pembangunan daerah, menurutnya, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan, sinergi, dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat perlu dikelola secara produktif dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan kebersamaan dan kolaborasi agar program yang kita rancang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, skema KPBU dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Namun, seluruh proses kerja sama harus tetap dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta kepentingan masyarakat.

Dedi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terbuka terhadap inovasi dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, setiap tahapan kerja sama harus dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita terbuka terhadap inovasi dan investasi. Tetapi seluruh prosesnya harus dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati juga meminta perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap tahapan kerja sama berjalan dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kepada PT Palma Pertiwi Makmur, Dedi berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti pada seremoni, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direksi PT Palma Pertiwi Makmur Mardianto menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam mendorong pelaksanaan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan energi.

Mardianto menjelaskan bahwa PT Palma Pertiwi Makmur bergerak di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha. Dalam pelaksanaan programnya, PT Palma Pertiwi Makmur juga mendorong sinergi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penanganan pangan dan energi.

Menurutnya, koordinasi yang kuat diperlukan agar tidak terdapat sekat dalam pelaksanaan program. Apabila ditemukan kendala di lapangan, persoalan tersebut diharapkan dapat segera dikoordinasikan dan ditindaklanjuti sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Tujuan adanya satuan kerja ini adalah untuk mempercepat secara teknis pelaksanaan program kerja yang telah kita rancang. Kalau ada kendala, jangan sampai ada sekat dalam koordinasi, sehingga langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilakukan lebih cepat,” kata Mardianto.

Ia menambahkan, keberhasilan program membutuhkan kebersamaan antara pemerintah daerah, perangkat daerah, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Dibutuhkan kebersamaan. Harapan kami, manfaat dari program ini dapat dirasakan masyarakat dan memberikan dampak terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.

Mardianto berharap kerja sama yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat terus dikawal dan dikembangkan sehingga pada tahap berikutnya mulai terlihat progres serta dampak nyata bagi daerah.

Kerja sama tersebut diharapkan memberikan dampak positif bagi Pesisir Barat, khususnya dalam penguatan sektor pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi, serta membuka ruang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha daerah.

Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama tersebut merupakan awal dari proses yang masih membutuhkan kajian, perencanaan, koordinasi, dan pemenuhan berbagai persyaratan untuk memastikan program yang dirancang layak serta memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakat.

Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja dengan komitmen dan kebersamaan dalam mengawal setiap tahapan kerja sama tersebut.

“Kalau kita menanam padi, kemudian tumbuh ilalang, jangan kita menyalahkan ilalangnya. Yang harus kita lihat adalah bagaimana kita menanam dan merawat padi tersebut. Karena itu, mari kita tanam dan rawat program pembangunan ini dengan baik,” ungkapnya.

Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, serta Asisten Bidang Pemerintahan Ir. Arman Achyuni.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala organisasi perangkat daerah, di antaranya Kepala Bapperida Dr. Drs. Gunawan, M.Si., Kepala Dinas Kominfotik dan Persandian M. Belly Oscar, S.H., M.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala DPMPTSP Makmur Hidayat, S.Pi., M.M., Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Rena Novasari, S.H., M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponco Prasetyo, M.M.Par., serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Andi Indrawara, S.Sos.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap dapat memperkuat kemandirian daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi Kabupaten Pesisir Barat, kerja sama ini diharapkan turut mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan dan energi. (Arnandes,cmy)

Pemkab

Pemkab Pringsewu Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 tingkat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung digelar di Lapangan Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu, pada Kamis, 1 Oktober 2026, dengan pembina upacara Wakil Bupati (Wabup) Pringsewu Umi Laila.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengusung tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ ini  berlangsung penuh khidmat, diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional hingga pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Untuk diketahui, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan momentum bagi menghormati para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dimana Pancasila bukan sekadar catatan sejarah, melainkan landasan moral dan kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai pilar pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan budaya, Pancasila bersifat aktual dan adaptif yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan globalisasi serta menyaring ideologi asing agar sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ia bukan hanya sebagai simbol, namun juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang sejahtera.