Resmikan SPPG Kecamatan Belalau Mad Hasnurin Minta Harus Penuhi Standar

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin menekankan pentingnya pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini disampaikan Mad Hasnurin saat meresmikan Yayasan Asap Maju Bersama SPPG Kecamatan Belalau, di Pekon Kenali, Rabu 05 November 2025.

Menurutnya, program MBG adalah langkah positif dan pro-rakyat yang bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di masa depan. Oleh karena itu, ia meminta makanan yang disajikan berkualitas, higenis dan sesuai setandar gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Untuk mewujudkan hal tersebut SPPG harus berkomitmen dengan melibatkan tenaga kerja sesuai kopetensi yang dibutuhkan penyediaan bahan baku yang berkualitas, penggunaan peralatan sesuai dan pengolahan sesuai standar yang telah ditetapkan,” kata Mad Hasnurin.

Dengan berdirinya dapur SPPG Kecamatan Belalau ini, Mad Hasnurin berharap akan berdampak terhadap peluang lapangan kerja baru bagi lapisan masyarakat sehingga dapat menopang pertumbuhan prekonomian masyarakat.

“Dengan diremikannya SPPG Yayasan Asap Maju Bersama ini adalah langkah awal pelaksanaan program nasional MBG di kecamatan Belalau. Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi bagi anak-anak program MBG juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujarnya.

Sementara, Ketua Yayasan Asap Maju Bersama Firman Yani, menjelaskan dibangunnya SPPG ini untuk mensukseskan salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, makanan yang disajikan dalam program MBG ini pihaknya tidak akan menggunakan penyedap rasa akan tetapi lebih terpokus terhadap pemenuhan gizi “Makanan gratis ini tidak mengutamakan rasa, seperti menggunakan micin dan cabai, akan tetapi lebih pokus terhdap gizi,” tutupnya.(nsr)

Diskominfo Lampung Selatan Dorong Transformasi Digital Lewat Sosialisasi Aplikasi GoTrack dan Evaluasi SPBE

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat langkah menuju pemerintahan digital.

Hal itu ditunjukkan melalui kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 sekaligus Sosialisasi Aplikasi Government Tracking (GoTrack) yang digelar di Aula Negeri Baru Resort, Kalianda, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kemasyarakatan Pemkab Lampung Selatan, Yanny Munawarty, dan dihadiri oleh Kepala Diskominfo Lampung Selatan, Anasrullah, bersama jajaran perangkat daerah.

Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Diskominfo Lampung Selatan, Delfarizy, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menilai sejauh mana implementasi SPBE di masing-masing perangkat daerah serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pengembangannya.

Selain evaluasi, kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi aplikasi GoTrack, inovasi digital yang dikembangkan Diskominfo untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

“Melalui GoTrack, pemerintah daerah dapat menghadirkan keterbukaan data yang menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data. Dengan begitu, keputusan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Delfarizy.

Sementara itu, mewakili Bupati Lampung Selatan, Yanny Munawarty menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum penting dalam mempercepat transformasi digital di lingkungan birokrasi daerah.

“SPBE adalah implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang terpadu, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik digital,” jelasnya.

Yanny juga menyampaikan bahwa kinerja SPBE Lampung Selatan menunjukkan tren positif. Indeks SPBE yang semula berada di angka 2,74 (predikat cukup baik) pada tahun 2023, meningkat menjadi 3,08 (predikat baik) pada tahun 2024.

“Tahun 2025 ini adalah tahun konsolidasi menuju pemerintahan digital,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yanny menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam transformasi digital terletak pada perubahan pola pikir (mindset) serta integrasi data antar sistem.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah aplikasi yang belum terhubung, dan budaya kerja manual masih cukup kuat di sebagian perangkat daerah.

“Ini yang perlu kita ubah bersama. Era pemerintahan modern menuntut kita menyatukan data, menjamin keamanan informasi, dan menjaga kedaulatan data nasional. Transformasi digital bukan hanya soal aplikasi, tetapi tentang membangun kemandirian di era teknologi,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lampung Selatan berharap seluruh perangkat daerah semakin siap mengimplementasikan SPBE dan berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang transparan, efektif, dan berbasis teknologi.

Sepekan di Belanda, Bupati Egi Gaungkan Potensi Lampung Selatan ke Pentas Global

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Dalam langkah berani menuju panggung internasional, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama membawa misi besar: memperkenalkan kekayaan potensi daerahnya ke dunia.

Selama hampir sepekan, sejak 29 Oktober hingga 3 November 2025, Bupati muda ini menjalani serangkaian agenda penting di Negeri Kincir Angin, Belanda.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Lampung Selatan yang dipercaya mewakili Indonesia dalam ajang “The Magnificence Discovering of Indonesia” di Utrecht, Belanda – sebuah acara bergengsi yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif, investor, dan promotor pariwisata dari berbagai negara.

Agenda Bupati Egi dimulai dari kunjungan ke Indonesia House Amsterdam, pusat promosi ekonomi dan budaya Indonesia di Belanda. Di tempat ini, ia menjajaki kerja sama promosi produk lokal Lampung Selatan agar lebih dikenal di pasar Eropa.

Tak berhenti di situ, Bupati Egi juga menyambangi Ambonia dan Nesia BV, perusahaan impor rempah dan produk F&B asal Indonesia yang berbasis di Belanda.

Dalam pertemuan itu, ia membuka peluang agar produk-produk lokal asal Lampung Selatan dapat memenuhi standar ekspor Eropa.

“Yang membanggakan, saya menemukan produk dari Lampung Selatan yang sudah lebih dulu menembus pasar Eropa,” ungkap Bupati Egi melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya, @radityoegi.

“Hal ini menjadi semangat baru bagi kita semua untuk mendorong lebih banyak produk unggulan Lampung Selatan bersaing di kancah internasional,” tambahnya.

Selain mempromosikan produk unggulan, Bupati Egi juga menjalin komunikasi strategis dengan Managing Director International RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), lembaga di bawah Kementerian Urusan Ekonomi dan Iklim Belanda.

Pertemuan itu menjadi ajang membangun jejaring ekonomi lintas negara untuk memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Lampung Selatan.

Lampung Selatan, dari “Bumi Khagom Mufakat” ke Panggung Dunia

Kehadiran Bupati Egi di ajang “The Magnificence Discovering of Indonesia” bukan tanpa alasan. Kabupaten Lampung Selatan terpilih sebagai satu dari 10 kabupaten se-Indonesia yang mendapat undangan eksklusif dari Kementerian Pariwisata RI.

Pengakuan ini menjadi bukti bahwa potensi daerah berjuluk Bumi Khagom Mufakat diakui hingga ke tingkat nasional dan kini mendapat panggung global.

Di hadapan audiens internasional, Bupati Egi menampilkan keindahan alam, budaya, serta ragam kuliner khas Lampung Selatan yang kaya cita rasa.

“Melalui ajang ini, kita ingin memperkenalkan potensi ekonomi, pariwisata, serta produk unggulan Lampung Selatan ke pasar internasional,” ujarnya.

Ia berharap, langkah ini dapat membuka pintu lebih lebar bagi investasi, pariwisata, dan kerja sama global yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. “Semoga Lampung Selatan semakin dikenal dunia,” kata Bupati Egi. (Kmf)

 

Wabup Morowali, Iriane Iliyas Hadiri Apel Gelar Pasukan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025

MOROWALI -(deklarasinews.com)– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, S.E., menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, yang berlangsung di Mako Polres Morowali, Selasa (05/11/2025).

Apel gelar pasukan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Morowali, KOMPOL Awaluddin Rahman, S.H., M.H., dan diikuti oleh personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Basarnas, PMI, serta Relawan Tangguh Bencana.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana banjir, tanah longsor, serta angin kencang yang dapat terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Morowali, khususnya pada musim penghujan.

Dalam amanatnya, Wakapolres Morowali yang dibacakan oleh Wakapolres Morowali menyampaikan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk sinergi, kesiapsiagaan, dan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap upaya sinergis lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.

Usai pelaksanaan apel, Wakil Bupati Morowali bersama jajaran Forkopimda melakukan pengecekan kendaraan operasional dan perlengkapan tanggap darurat dari masing-masing instansi yang turut dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Morowali, Herdianto Marzuki, S.E., perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali, unsur TNI, pimpinan OPD terkait, pejabat utama Polres Morowali, serta tamu undangan lainnya.(Rpdm)

Pemdakab Morowali Gelar Rapat Pemanfaatan DTSEN Dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan beberapa Dinas terkait menggelar Rapat Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan di Aula Bappelitbangda Morowali. Selasa, (04/10/2025)

Rapat ini membahas peran masing-masing instansi/perangkat daerah, khususnya Diskominfo sebagai Walidata serta perkembangan pembuatan akun DTSEN pada portal resmi https://dtsen.data.go.id. Akun tersebut menjadi pintu masuk bagi perangkat daerah untuk mengakses dan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi dalam perencanaan pembangunan maupun kebijakan perlindungan sosial. Bappelitbangda dapat memanfaatkan DTSEN sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan, Dinas Sosial menggunakannya untuk memastikan program perlindungan sosial dan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Pemdakab Morowali menegaskan bahwa pengelolaan DTSEN harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, data DTSEN tidak dapat sembarangan dibagipakaikan, melainkan harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam regulasi.

Melalui rapat ini, Pemdakab Morowali berharap perangkat daerah terkait dapat segera menyelesaikan pembuatan akun DTSEN serta memahami mekanisme pengelolaan data secara optimal. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi di Kabupaten Morowali. Dengan data yang berkualitas, diharapkan DTSEN dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam melakukan perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan.(Rpdm)

Bupati dan Damdim Lampung Barat Bersinergi Sukseskan Program Koperasi Merah Putih

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Kodim 0422 LB menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Damdim  0422 LB Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri (Inf) Rizky Kurniawan ketika melakukan pertemuan di rumah dinas Bupati Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, Selasa 04 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Parosil Mabsus menjelaskan, di Lampung Barat terdapat 135 Koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum, namun sejauh ini baru ada satu yang beroprasi di pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.

“Dari 135 Koperasi Merah Putih di Lampung Barat baru satu yang sudah beroprasi yaitu di Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian. Yang lainnya hingga hari ini belum beroprasi dengan berbagai kendala,” jelas Parosil Mabsus.

Mendengar sampaian Bupati Lampung Barat, Dandim 0422 LB Rizky Kurniawan menegaskan bahwa jajaran TNI akan melakukan pendampingan dan monitoring agar pelaksanaan pembangunan koperasi desa berjalan baik.

“TNI mendapat intruksi agar mendukung program pemerintah untuk membangun 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Dukungan TNI ini mencakup bantuan fisik dalam pembangunan gerai dan gudang koperasi, dengan target penyelesaian program pada awal tahun 2026. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat Pekon (desa) dan kelurahan,” ungkapnya.

Rizky Kurniawan menuturkan sejauh ini masih terkendala terhadap lokasi lahan pembangunan gedung Koprasi Merah Putih. Ia meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjembatani kepada Kecamatan maupun Pekon agar mendapatkan lahan yang sterategis.

“Kami membutuhkan lahan, dengan luas 600-1000 meter. Mohon bantuan kepada Pemda agar menjembatani ke pihak kecamatan dan pekon siapa tau ada lahan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kendati pihaknya yang melakukan pembangunan fisik gedung Koperasi Merah Putih tersebut, nantinya gedung itu akan menjadi aset dan dikelola oleh pihak Pekon.

“Rencananya untuk Lampung Barat kita akan bangun 6 gedung Koperasi Merah Putih. Untuk yang satunya pembangunn sudah mulai berjalan, ke depan kita butuh lima lahan lagi,” ujarnya.

Menanggapi itu, Parosil Mabsus menyambut baik dan menyatakan siap berkolaborasi dengan semua pihak demi suksesnya Koperasi Merah Putih khususnya di Lampung Barat.

Terkait lahan lokasi tembangunan, Parosil Mabsus mengaku pihaknya akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ia mempunyai keinginan lokasi berdirinya Koperasi Merah Putih ini nantinya berada di tempat yang sterategis sehingga keberadaannya berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

“Lokasinya harus berada di pinggir jalan. Semoga keberadaannya dapat memperkuat ekonomi Pekon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis nasional dalam rangka membangun kemandirian ekonomi desa,” pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, diharapkan koperasi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan khusunya di Lampung Barat.(andri)

Pemkab Morowali Gelar FGD Bahas Revisi RTRW

MOROWALI -(deklarasinews.com)-  Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako menggelar Focus Group Discussion (FGD) III Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Metro Morowali, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, pada Selasa (4/11/2025).

Acara FGD dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, yang hadir mewakili Bupati Morowali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan dari pihak perusahaan, akademisi, serta seluruh peserta FGD dari berbagai unsur pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Asep Haerudin menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini merupakan langkah penting dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Morowali ke depan dapat berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dengan kebutuhan investasi dan potensi wilayah agar pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Sebagai daerah yang menjadi sasaran investasi, pembangunan di Morowali harus disusun secara sinkron antara kebutuhan daerah, kepentingan masyarakat, dan dunia usaha. Melalui forum ini, kita berharap dapat melahirkan gagasan serta masukan konstruktif dari para peserta,” ujar Asep.

Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Revisi RTRW Morowali, khususnya kepada tim LPPM Universitas Tadulako yang telah memberikan kontribusi keilmuan dan pendampingan dalam proses perencanaan tata ruang daerah.

“Mudah-mudahan FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang luar biasa, karena dibuat oleh orang-orang luar biasa untuk kemajuan Morowali,” tambahnya.

Kegiatan FGD III ini merupakan lanjutan dari tahapan proses revisi RTRW Kabupaten Morowali yang bertujuan untuk memperbarui arah kebijakan tata ruang sesuai dinamika pembangunan daerah, potensi sumber daya alam, serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber serta sesi diskusi interaktif bersama peserta, yang membahas berbagai aspek teknis dan strategis dalam penyusunan Revisi RTRW.

Rpdm

Pemkab Morowali Gelar Ekspose Pendahuluan Rencana Induk Penataan dan Pengembangan Kawasan Pulau Umbele dan Sekitarnya

MOROWALI -(deklarasinews.com)-  Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bekerja sama dengan PT Delineasi Rupabumi Konsultan menggelar ekspose pendahuluan Rencana Induk Penataan dan Pengembangan Kawasan Pulau Umbele dan sekitarnya, Kecamatan Bungku Selatan, Tahun 2025, bertempat di Aula Bappelitbangda Morowali, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Afridin, S.H., M.SA. Turut hadir Sekretaris Bappelitbangda Rais Lamusa, ST., perwakilan pihak konsultan, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Asisten III Administrasi dan Umum, Afridin menyampaikan harapan agar kegiatan ekspose ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi pengembangan kawasan Pulau Umbele dan sekitarnya.

“Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Kabupaten Morowali dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Afridin saat membacakan sambutan Bupati Morowali.

Ia menambahkan, kawasan Pulau Umbele dan sekitarnya memiliki potensi besar di bidang perikanan, pariwisata, serta sumber daya pesisir yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kecamatan Bungku Selatan.

Melalui penyusunan Rencana Induk Penataan dan Pengembangan Kawasan Pulau Umbele dan Sekitarnya, pemerintah daerah berharap dokumen ini dapat menjadi panduan teknis dalam mengintegrasikan berbagai program pembangunan lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Afridin juga mengajak para camat, kepala desa, dan masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam mendukung proses penyusunan dokumen ini, terutama dalam pengumpulan data dan validasi potensi wilayah.

Mengakhiri sambutan, Bupati Morowali melalui Asisten III secara resmi membuka kegiatan ekspose tersebut, serta berharap hasil penyusunan dokumen rencana induk ini dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan kawasan Pulau Umbele yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak konsultan dan diskusi bersama peserta mengenai arah kebijakan serta strategi pengembangan kawasan Pulau Umbele sebagai salah satu kawasan potensial penopang ekonomi Morowali di masa depan.

Rpdm

Partinia Minta Guru Paud Lampung Barat Utamakan Pendidikan Moral dan Etika

LAMBAR -(deklarasinews.com)- Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Lampung Barat Partinia meminta guru untuk mengutamakan pendidikan moral dan etika, karena hal tersebut merupakan pondasi penting untuk membentuk karakter anak yang tangguh dan memiliki budi pekerti

Demikian disampaikan Partinia pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Himpunan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) tingkat Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Selasa 04 November 2025.

Bunda Paud Provinsi Lampung Istihana yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Himpaudi adalah organisasi yang komitmen untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.

Istihana berharap, Dinas Pendidikan agar memberikan perhatian terhadap Himpaudi, karena menurutnya bagaimanapun guru Paud adalah tonggok awal mencerdaskan generasi penerus bangsa.

“Kita memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa,” ucapnya.

Sementara, Bunda Paud Kabupaten Lampung Barat Partinia berharap Himpaudi terus eksis dan berkiprah di dunia pendidikan khususnya di Lampung Barat.

Partina mengatakan, tidak mudah menjadi seorang guru Paud. Menurutnya harus memiliki kesabaran dan ikhlasan yang tinggi.

Partinia berpesan jangan sampai bunda Paud mengajar dengan keadaan emosi, karena anak diusia dini memiliki memori sangat cepat terekam, apa yang diucapkan guru otomatis akan terekam dalam pikiran mereka.

“Gunakan pakaian yang sopan, kata-kata yang yang sopan, karena bunda Paud adalah idola anak-anak. Jangan sampai idolanya memberi contoh yang salah,” kata Partinia.

Partinia juga meminta kepada dewan guru Paud agar tidak hanya mengajarkan pendidikan umum saja, namun harus diimbangi dengan pendidikan moral dan etika.

“Moral dan etika anak hal yang paling terpenting untuk kita ajarkan kepada generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diusia yang ke-20 diharapakan apa yang  telah dilakukan Guru Paud dapat menciptakan generasi yang inovatif, unggul dan berdaya saing yang cerdas.(nsr)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen Gelar Pelatihan Kerajinan Berbasis Kearifan Lokal untuk Dorong Ekonomi Kreatif

SERUI -(deklarasinews.com)- Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Kepulauan Yapen menyelenggarakan pelatihan kerajinan berbasis kearifan lokal, yang meliputi pelatihan anyaman noken, ukiran kayu, pungkiran, dan pembuatan cenderamata.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Fardan, Anotaurei, mulai 4 hingga 7 November 2025, dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, didampingi Wakil Ketua III DPRK Kepulauan Yapen Bernard Worumi serta Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hj. Alwi Masse.

Acara pembukaan diawali dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan penabuhan tifa bersama, pengalungan kartu peserta, dan penyerahan cenderamata kepada peserta pelatihan.

Dalam laporannya, Plt. Kadis Perindag Hj. Alwi Masse menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta, yang berasal dari pelaku UMKM dan perwakilan Ibu-ibu PKK dari beberapa distrik, seperti Yapen Selatan, Angkaisera, dan Anotaurei.

Menurutnya, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang industri kecil menengah (IKM), khususnya sektor kerajinan tangan berbasis bahan lokal.

“Melalui pelatihan ini, kami ingin memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi masyarakat agar dapat menghasilkan produk kerajinan yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi,” ujar Alwi Masse.

 

Ia menambahkan, kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi kreatif dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

“Selain untuk peningkatan ekonomi keluarga, pelatihan ini juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal masyarakat Yapen,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Dinas Perindag atas penyelenggaraan kegiatan ini. Ia menyebutkan bahwa pelatihan ini tidak hanya penting bagi pengembangan usaha kecil, tetapi juga dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi Pesparawi 2027, di mana Yapen akan menjadi tuan rumah.

“Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tapi juga pelaku ekonomi kreatif yang bisa memasarkan hasil karyanya sendiri. Mari manfaatkan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh,” ujar Roi.

Ia juga mengingatkan agar peserta menjaga kualitas produk agar dapat bersaing dengan daerah lain, serta tidak menjual alat bantuan yang diberikan setelah kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRK Kepulauan Yapen Bernard Worumi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelatihan ini. Menurutnya, DPRK akan mendorong pembangunan pasar khusus kerajinan tangan di tahun anggaran 2026 sebagai wadah bagi pelaku UMKM memasarkan hasil produksinya.

“Mama-mama ini sudah bisa membuat kerajinan, tapi kendala terbesar adalah pemasaran. Karena itu, kami berharap tahun depan ada pasar khusus untuk menjual hasil karya masyarakat Yapen,” kata Bernard.

Melalui kegiatan ini, Dinas Perindag berharap pelaku UMKM dan kelompok masyarakat dapat terus berinovasi dan mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah agar mampu menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Produk-produk kerajinan dari Yapen harus mampu dikenal lebih luas,” tegas Alwi Masse.