Kategori: Pemkab

SERUI -(deklarasinews.com)- Bertempat di Gedung Silas Papare, Serui, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengawali bulan Juli dengan ibadah syukur bersama. Ibadah  yang dilaksanakan Senin (7/7/2025) setelah Apel bersama dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD.

Suasana ibadah berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Persembahan pujian dari kelompok sangkoor ASN mewarnai jalannya ibadah, sebagai bentuk syukur atas penyertaan Tuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sepanjang bulan sebelumnya.

Dalam penyampaian Firman Tuhan, Pdt. Amalius Tammu mengutip pembacaan nats dari Kitab Ruth 5:1–5, yang mengajak umat untuk terus setia dan berserah kepada penyertaan Tuhan dalam segala musim kehidupan.

Sementara itu, mewakili Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Plt. Asisten I Sekda, Yohanis Matayane, menyampaikan sambutan penuh refleksi iman. Ia menekankan bahwa seluruh ASN yang hadir adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan.

“Kita hadir di sini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena kasih dan rahmat Tuhan. Kita tidak dapat menjalani tugas-tugas pemerintahan dengan kekuatan sendiri. Kita butuh pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kita,” ujar Matayane.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ibadah bulanan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen menyadari pentingnya menyerahkan arah dan kebijakan pemerintahan ke dalam tangan Tuhan.

“Jika bukan Tuhan yang menyertai, maka sia-sialah pemerintahan ini. Kita butuh hikmat dan otoritas Ilahi agar seluruh program pembangunan dapat berjalan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.

Ibadah ditutup dengan ungkapan terima kasih kepada seluruh panitia dan vokal grup lintas instansi yang telah mendukung kegiatan rohani ini. Melalui ibadah awal bulan, diharapkan seluruh ASN Yapen dapat terus memperkuat komitmen spiritual dalam menjalani tugas sebagai pelayan masyarakat. (GM)

BLITAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar terus berupaya dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

Salah satunya melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi di bidang Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah Tangga, yang mulai digelar Senin (07/07/2025) di Warkop Naik Kelas, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program unggulan SANG KAPTEN (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten), yang bertujuan mendorong pencari kerja memperoleh sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dari 58 pelamar, terpilih 20 peserta yang akan mengikuti pelatihan selama 14 hari dan magang selama 3 hari. Mereka akan dibekali keterampilan teknis untuk memperbaiki dan merawat peralatan elektronika rumah tangga, dengan harapan mampu bekerja di sektor formal maupun membuka usaha secara mandiri.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, yang menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mencetak SDM yang unggul dan kompetitif.

“Pelatihan ini tidak hanya untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai, tetapi juga tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Harapan kami, program ini berkelanjutan dan berdampak nyata bagi peserta,” ujar Nanang.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar, Ketua APTI Kabupaten Blitar, Kepala Bidang Latihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Latprotrans) Latip Usman, serta para instruktur dari Balai Latihan Kerja (BLK).

“Semoga dengan program ini, Disnaker Kabupaten Blitar berharap dapat membuka peluang kerja baru serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya.(Kmf/Laila)

ASAHAN -(deklarasinews.com)- Medan, 29 Juni 2025 — Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., menghadiri acara penyambutan jamaah haji asal Kabupaten Asahan di Asrama Haji Medan, Minggu malam (29/06/2025). Jamaah yang tergabung dalam Kloter 15 ini tiba kembali di Tanah Air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Kloter 15 terdiri dari jamaah asal Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tanjungbalai, dan Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan data resmi, jumlah jamaah yang kembali pada kloter ini sebanyak 357 orang, terdiri dari 139 pria dan 218 wanita. Dari jumlah tersebut, 325 orang berasal dari Kabupaten Asahan.

Dalam acara tersebut, Wakil Bupati turut didampingi oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan, perwakilan TP PKK Asahan, Kepala Bagian Kesra Setdakab Asahan, Kepala Dinas Kesehatan, Kakankemenag Asahan, serta anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Kakankemenag Provinsi Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan ibadah haji, baik di Tanah Suci maupun dalam proses pemulangan ke tanah air.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Asahan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi keluarga serta lingkungan sekitar,” ujar Rianto dalam sambutannya.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan layanan kesehatan secara optimal, termasuk pemeriksaan kondisi fisik pasca-perjalanan bagi para jamaah haji. Hal ini menjadi bentuk perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Allah sejak keberangkatan hingga kepulangan.

Dalam laporan panitia, disebutkan bahwa jamaah termuda dari Kabupaten Asahan adalah Nabillah Rimaini Panjaitan (19 tahun), dan jamaah tertua adalah Jumiyeh Joyoreo Abdullah (90 tahun). Selain itu, ada dua jamaah yang mengalami mutasi antar-kloter, sementara satu orang masih dalam perawatan di KOH (Klinik Operasional Haji) asal Kabupaten Asahan.

Acara penyambutan ini ditutup dengan doa dan harapan agar para jamaah mampu menjadi teladan kebaikan dan panutan di tengah masyarakat, sesuai pesan yang disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin yang dibacakan dalam kesempatan tersebut. (Ana)

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dan Pemkab Sumedang resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Berbagi Informasi dan Inovasi Daerah.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, di Gedung Command Center, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jumat (4/7/2025).

Kolaborasi ini melibatkan 14 Perangkat Daerah dari Lampung Selatan, mencakup Bappeda, BPPRD, BRIDA, BKD, DPMPTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perindag, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Disdukcapil, hingga Disnaker.

Kerja sama ini diproyeksikan sebagai langkah percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inovatif, dan berbasis teknologi.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sumedang dipilih sebagai mitra karena dinilai telah berhasil menerapkan berbagai inovasi dalam sistem pemerintahan. Ia pun berharap dapat meniru kesuksesan Sumedang dalam membangun sistem birokrasi yang efisien dan berbasis teknologi.

“Saya dikasih masukan, kalau mau belajar pemerintahan, ke Sumedang tempatnya. Maka kami niatkan ke sini untuk belajar. Kami ingin mengikuti kesuksesan Kabupaten Sumedang dalam membangun sistem pemerintahan yang inovatif dan teruji,” ujar Egi dalam sambutannya.

Sementara itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut hangat kedatangan rombongan dari Lampung Selatan. Ia menilai kolaborasi antardaerah seperti ini sangat penting untuk memperkuat kinerja dan berbagi solusi atas berbagai tantangan daerah.

“Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Kita ini berbagi pengalaman, dan saya yakin Lampung Selatan pun memiliki banyak hal yang bisa kami pelajari,” ujar Dony.

Menurut Dony, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda—seperti kemiskinan, pengangguran, dan kualitas layanan publik. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Sumedang memilih untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kami ubah budaya dari dilayani menjadi melayani, dari zona nyaman ke zona kompetitif, dan dari sistem manual ke digital. Peran pemimpin adalah merancang arah kebijakan, sementara transformasinya dijalankan melalui platform digital oleh Dinas Kominfo. Pelayanan dan pemantauan dilakukan secara digital,” jelasnya.

Kerja sama antara Lampung Selatan dan Sumedang ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis inovasi, sekaligus mendorong kolaborasi antardaerah sebagai strategi menghadapi tantangan pembangunan masa depan.

BLITAR -(deklarasinews.com)- Ribuan petani di Kabupaten Blitar kini memperoleh asuransi kerja dan santunan kematian melalui program Aji Tani (Asuransi Jiwa Sedulur Tani).Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya para petani dan buruh tani. Lewat pemanfaatan (DBHCHT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Program hasil kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan dua perlindungan utama bagi peserta, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program ini menyasar petani tembakau, buruh tani, serta buruh pabrik rokok sebagai penerima manfaat.

“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk melindungi para petani dalam menjalankan aktivitasnya,” ujar Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Nanang Adi Putranto, pada Sabtu (05/07/2025).

Sebagai bentuk implementasi program, Pemkab Blitar secara simbolis telah menyerahkan santunan kepada ahli waris dari tiga petani yang meninggal dunia pada beberapa waktu lalu. Masing-masing keluarga menerima santunan sebesar Rp 42 juta. Total santunan yang telah disalurkan melalui program Aji Tani hingga kini mencapai sekitar Rp 1 miliar.

Nanang menjelaskan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, sebanyak 6.043 petani dan buruh tani telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selama sembilan bulan ke depan, seluruh iuran peserta akan ditanggung penuh oleh Pemkab Blitar melalui anggaran DBHCHT.

“Iuran per bulan sebesar Rp 16.800 mencakup perlindungan menyeluruh, termasuk biaya perawatan jika terjadi kecelakaan kerja. Setelah masa tanggungan selesai, peserta diharapkan dapat melanjutkan secara mandiri,” jelasnya.

Dibanding tahun sebelumnya, program ini menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2024, program Aji Tani hanya menjangkau sekitar 5.000 orang dengan masa perlindungan enam bulan. Tahun ini, cakupannya diperluas menjadi lebih dari 6.000 peserta dengan masa perlindungan sembilan bulan dan dukungan anggaran yang meningkat dua kali lipat dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 miliar.

“Semoga melalui program ini dapat diperluas hingga mencakup perlindungan selama satu tahun penuh. DBHCHT harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani, khususnya petani Tembakau di Kabupaten Blitar,” pungkasnya.(Kmf/Laila)

PESIBAR -(deklarasinews.com)– Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) E-Walidata, di ruang Ngejalang Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (3/7/2025).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dra. Henny Yulistiani. M.M., dan dihadiri Sekretaris Diskominfotiksan, Elvin Yonanda, S.IP., M.M., Kabid. Statistik dan Persandian (Tiksan), Masma Noor H. Batubara, S.E., M.E., Kabid. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Komarudin,S.H., dan para peserta bimtek.

Dalam penyampaiannya, Staf Ahli Henny Yulistiani mengatakan bahwa, E-Walidata merupakan salah satu proses penting dalam sub modul informasi pembangunan daerah pada SIPD yang digunakan untuk mengelola, memvalidasi, dan menyebarluaskan data terkait pembangunan daerah. “Tujuan E-Walidata yakni untuk memastikan setiap data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah yang bersifat akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Menurut Staf Ahli, Henny Yulistiani, pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK). “Selain itu Perpres Nomot 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD,” papar Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Dalam kesempatan tersebut Staf Ahli, Henny Yulistiani juga menyampaikan beberapa arahan penting Kemendagri, diantaranya pada sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 beberapa waktu lalu, saat ini Pesibar sedang menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. “Dalam penyusunan dokumen RPJMD ini ada beberapa syarat wajib dalam fasilitasi RPJMD yaitu wajib telah melakukan pengisian data hingga penyebarluasan / publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada SIPD E-Walidata, yang merupakan sebagai salah satu dasar utama data perencanaan daerah yang dibuktikan dengan SK Kepala Daerah,” ungkap Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Arahan berikutnya, lanjut Staf Ahli, Henny Yulistiani, Pesibar hingga saat ini belum melakukan penginputan data SSD hingga penyebarluasan data yang dibuktikan dengan SK DSSD E-Walidata pada aplikasi SIPD E-Walidata dimaksud. “Sehingga jika belum dilakukan akan terkendala tidak dapat melaksanakan fasilitasi dokumen RPJMD di Provinsi Lampung,” lanjut Staf Ahli, Henny Yulistiani.

“Seluruh OPD diminta segera melakukan penginputan DSSD pada SIPD E-Walidata dimaksud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” imbuh Staf Ahli, Henny Yulistiani.

Karenanya, Staf Ahli, Henny Yulistiani meminta agar peserta bimtek dapat mempelajari setiap materi yang disampaikan. Sehingga dalam pelaksanaan penginputan DSSD pada SIPD E-Walidata tidak lagi mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses berikutnya, Pungkasnya. (Arnandes)