IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerlihatkan kontribusinya bagi daerah dan pemerintah. Terbaru IMIP menyerahkan secara resmi infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Labota dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Sulawesi Tengah dalam sebuah seremoni di Lahan Sidaya, Rabu (18/11/2026).

Bupati Morowali, H. Iksan Baharuddin Abdul Rauf, yang menghadiri secara langsung penyerahan fasilitas tersebut memberi apresiasi pada manajemen PT IMIP yang terus menyalurkan CSR-nya pada Pemkab Morowali. Ia berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan dengan mendorong agar instansi teknis dapat mengawal program ini hingga tuntas. Pemkab Morowali mengaku terus menjaga komunikasi dan kolaborasi bersama manajemen perusahaan pengelola kawasan industri terintegrasi berbasis mineral nikel tersebut.

“IMIP sangat membantu kepentingan daerah. Penghasilan terbesar kita melalui pendapatan asli daerah (PAD), 80 persen bersumber dari kawasan IMIP. Olehnya, kita seharusnya selalu menjaga itu, bekerja sama sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga masyarakat juga bisa menikmati investasi yang ada di Morowali,” ungkap Iksan.

Iksan mengatakan, TPS3R Labota sebenarnya telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan terakhir. Namun, seremoni serah terima tetap dilaksanakan karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Iksan juga berpesan pada masyarakat sekitar kawasan IMIP agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Pihaknya sudah berupaya menyediakan sejumlah titik penyimpanan sampah dari kontainer. “Saya berharap kesadaran kita bersama untuk membaung sampah pada tempatnya. Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat mengurangi intensitas sebaran sampah di Bahodopi,” pinta Morowali-1 tersebut.

Iksan mengakui, dukungan PT IMIP tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, namun sejumlah kegiatan dan pembangunan lainnya juga telah berjalan di Kecamatan Bahodopi, termasuk kontribusi anggaran yang cukup besar. Ia berharap kedua fasilitas yang diserahterimakan dapat dikelola dan dirawat dengan baik sehingga manfaatnya terus dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Legal and Government Relations Departemen Head PT IMIP, Askurullah, mengatakan, penyerahan tata kelola Rusunawa dan TPS3R ke Pemkab Morowali menjadi bukti komitmen serta sinergisitas dalam tata kelola pemerintah. “Kami berterimakasih kepada Pemkab yang sudah memberikan dukungan hingga agenda ini terselenggara dengan baik. Semoga sinergisitas ini selalu terbangun untuk menjaga iklim investasi di Morowali,” harap Askurullah, mewakili manajemen IMIP. (Rpdm)

 

Revitalisasi Gedung Laboratorium SMA N 1 Tanjung Bintang Sesuai Prosedur

TANJUNG BINTANG -(deklarasinews.com)- Revitalisasi Gedung Laboratorium SMA N 1 Tanjung Bintang sesuai prosedur. Hal ini disampaikan Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang Haris Tri Okfianto, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (18/11/2026)

” Miris ketika melihat atap ruang laboratorium yang gentengnya nyaris berjatuhan. Khawatir ada siswa yang terluka dan alat-alat komputer dan lainnya rusak. Kami mempercepat pembangunannya dan   revitalisasi gedung yang dilakukan di sekolah ini sudah sesuai prosedur,” ujarnya.

Sebelum dilakukan revitalisasi, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan adanya perencanaan bersama  tim perencana yang memiliki kompetensi jelas.

Revitalisasi senilai Rp 590 juta yang dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Perencanaan proyek dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Termasuk penggunaan material sesuai dengan kebutuhan demikian juga dengan  penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah sesuai semua.

Proyek yang menggunakan anggaran dari APBN 2026 dimulai lebih dahulu berdasar arahan dari tim kementerian, jika memang ada dana talangan.

“Sebab pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bisa lewat dari tahun ini,” ujarnya

Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan komite sekolah, setelah ada kejelasan waktu dan anggaran kegiatan.(Red)

Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Kini Bisa Drive Thru di Natar, Warga Tak Perlu Jauh ke Kalianda

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Mengurus pajak kendaraan lima tahunan sekaligus mengganti pelat nomor kini bisa dilakukan lebih dekat oleh masyarakat di wilayah utara Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui layanan Samsat Digital Drive Thru di Kantor Kecamatan Natar, warga kini dapat mengurus pajak kendaraan tahunan maupun lima tahunan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu kemudahan baru bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.

Layanan ini diresmikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersamaan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026).

Peresmian kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus sebagai kado bagi masyarakat pada HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Egi mengatakan, kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan MPP Mini Natar diharapkan dapat memangkas jarak masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan. Dengan begitu, warga Natar dan kecamatan sekitarnya tidak perlu lagi mendatangi pusat pemerintahan di Kalianda untuk mengurus sejumlah keperluan.

“Ya tentu harapannya kehadiran fasilitas ini bisa memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Natar dan sekitarnya kini dapat mengurus berbagai keperluan, mulai dari balik nama kendaraan bermotor, perpanjangan pajak tahunan, BPJS, pembayaran PBB, layanan Badan Pertanahan Nasional, hingga perizinan usaha melalui Mal Pelayanan Publik Mini,” ujar Egi.

Secara khusus, Samsat Digital Drive Thru Natar melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan atau pengesahan serta pajak lima tahunan yang disertai penggantian pelat nomor. Layanan ini dirancang agar proses pengurusan lebih praktis dan efisien, termasuk tanpa mengharuskan wajib pajak turun dari kendaraan.

Kehadirian fasilitas tersebut merupakan bagian dari sinergi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan pemungutan PKB dan Opsen PKB.

Kecamatan Natar dipilih sebagai lokasi layanan karena letaknya strategis untuk melayani masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Berdasarkan data potensi, wilayah tersebut memiliki 112.561 kendaraan bermotor dengan potensi penerimaan Opsen PKB sebesar Rp34.718.674.863.

Dengan layanan yang lebih dekat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Manfaat layanan baru ini mulai dirasakan masyarakat. Kepala Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar, H. Burhanudin Bahri, menjadi warga pertama yang memanfaatkan Samsat Drive Thru Natar untuk membayar pajak kendaraan lima tahunan.

Menurutnya, kehadiran layanan tersebut sangat membantu warga, terutama karena jarak perjalanan dari Natar menuju Kalianda membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Mudah-mudahan ke depannya untuk masyarakat lebih mudah. Karena di Natar jarak tempuh ke Kalianda memakan waktu hampir 4 jam, paling lambat 2 jam setengah. Mungkin di Natar sekarang kesadaran pajak lebih bagus dengan adanya MPP Mini,” ujarnya.

Burhanudin juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk bagi pemilik kendaraan yang harus membayar pajak lima tahunan dan mengganti pelat nomor.

“Ya, saya kepala desa pertama kali bayar di Natar 5 tahunan. Bisa. Nanti kita imbau ke masyarakat di Natar, bukan hanya sekadar bayar pajak, tapi bayar pajak tahunan, lima tahun, ganti pelat, bisa di Kecamatan Natar,” katanya.

Kemudahan serupa dirasakan Palas, salah seorang warga Natar. Ia mengaku terbantu karena kini dapat mengurus pajak kendaraan tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Kalianda.

“Alhamdulillah terbantu, enggak jauh-jauh ke Kalianda sana. Jadi lebih dekat. Soalnya kan enggak punya kendaraan, mau ke sana harus ongkos. Kalau sekarang jalan kaki bisa. Bisa naik angkot Rp5.000,” ujar Palas.

Bagi masyarakat, keberadaan layanan ini bukan sekadar menambah fasilitas pelayanan, tetapi juga memangkas jarak dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan untuk mengurus pajak kendaraan.

Melalui Samsat Digital Drive Thru Natar, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan semakin merata dan mudah dijangkau. Kemudahan tersebut juga diharapkan mendorong kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan PKB bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Opsen PKB bagi Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih optimal. (Kmf)

Kebutuhan Ideal Anggota Satlinmas Di Kabupaten Pringsewu Capai 2.040 Personel

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Kebutuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Pringsewu idealnya sebanyak 2.040 personel. Terdiri dari 100 satuan tugas kabupaten dan kecamatan, ditambah 150 Satlinmas kelurahan dan pekon, serta 1.890 anggota Satlinmas. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag. saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas se-Kabupaten Pringsewu di Aula Utama Pemkab setempat, pada Rabu, 18 November 2026.

“Jika satu dekade lalu tugas Satlinmas lebih identik dengan penjagaan Pos Ronda atau pengamanan acara seremonial warga, kini Satlinmas diposisikan sebagai garda terdepan yang terintegrasi langsung dengan Sistem Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP,” katanya.

Selain itu, Satlinmas sebagai garda terdepan yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan pekon dan diangkat oleh lurah/kepala pekon dalam rangka membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan dan pencegahan bencana dituntut mampu dan selalu proaktif dalam pendeteksian dan pencegahan dini, patroli wilayah terhadap potensi gangguan ketertiban maupun gesekan sosial di tingkat akar rumput sebelum meluas.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, saya mendukung penuh pembentukan Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan. Sedangkan untuk biaya operasional, difasilitasi melalui anggaran perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP, kecamatan dan kelurahan, berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Wabup pada kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Pringsewu Anton Subagyo, S.H., Kajari Pringsewu Anggiat AP Pardede, S.H., M.H., Kapolres Pringsewu diwakili Kaur Binops Satuan Samapta Ipda Rahmat Basuki, S.E., M.M., serta Dandim 0424/TGM diwakili Danramil Gadingrejo Kapten Inf. Redi Kurniawan, serta Plt Kasatpol PP Kabupaten Pringsewu Catur Agus Dewanto, S.P., juga meminta semua kepala pekon untuk segera menerbitkan SK pembentukan maupun SK pengangkatan Satlinmas di wilayahnya masing-masing minimal 15 personel. [KW-RI]

Groundbreaking Masjid Suwarman Basrah di Natar, Bupati Egi Harapkan Jadi Pusat Ibadah dan Kebersamaan Masyarakat

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Kehadiran sebuah masjid diharapkan tidak hanya menjadi tempat masyarakat menunaikan ibadah, tetapi juga ruang untuk mempererat persaudaraan, memperdalam ilmu agama, dan menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan sekitarnya.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, saat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Masjid Suwarman Basrah di Jalan Raden Gunawan, Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Egi menekankan bahwa keberadaan masjid harus diiringi dengan upaya memakmurkannya melalui kehadiran jemaah dan berbagai kegiatan keagamaan yang berkelanjutan.

Sebab, fungsi masjid tidak berhenti pada aktivitas salat, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menimba ilmu agama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan membangun kebersamaan.

“Yang lebih penting itu bukan banyaknya masjid, tapi banyaknya jemaah yang mengisi masjid ini,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Agama per April 2026, terdapat 1.436 masjid di Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi sarana ibadah yang dimiliki daerah, sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan rumah ibadah perlu diikuti dengan upaya menghidupkan aktivitas keagamaan di dalamnya.

Bupati Egi berharap, Masjid Suwarman Basrah nantinya dapat memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya bagi penghuni kawasan perumahan, tetapi juga masyarakat sekitar hingga para musafir yang melintas di Jalan Raden Gunawan.

Sementara itu, salah satu Ketua Pembangunan Masjid Suwarman Basrah, Irfan Nuranda Djafar, menjelaskan bahwa lokasi pembangunan yang semula direncanakan berada di bagian belakang kawasan perumahan akhirnya dipindahkan ke bagian depan atas permintaan masyarakat sekitar.

Pemindahan lokasi tersebut bertujuan agar masjid lebih mudah diakses dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Panitia juga berharap proses pembangunan berjalan lancar sehingga masjid dapat segera digunakan, termasuk untuk menunjang kegiatan ibadah pada Ramadan mendatang.

Pada kesempatan itu, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar, panitia pembangunan, dan masyarakat yang telah berkontribusi mewujudkan pembangunan masjid tersebut. Ia berharap setiap tenaga, pikiran, dan bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Egi juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Pembangunan Masjid Suwarman Basrah diharapkan menjadi awal hadirnya pusat kegiatan keagamaan yang terbuka bagi masyarakat luas. Lebih dari sekadar bangunan fisik, masjid tersebut diharapkan tumbuh menjadi ruang ibadah, pembelajaran agama, sekaligus tempat memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di Kecamatan Natar.

 

Tertibkan Aset Daerah, Pemda Yapen Berhasil Tarik 14 Mobil Dinas, 7 Menyusul

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Polres Kepulauan Yapen berhasil menarik 14 dari total 21 unit kendaraan dinas roda empat yang selama ini belum kembali ke tangan pemerintah daerah. Sebanyak 14 kendaraan tersebut secara resmi diserahkan oleh pihak Polres kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengecekan dan serah terima di Mapolres Kepulauan Yapen, Rabu (18/11/2026).

Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, mengatakan keberhasilan penarikan belasan kendaraan dinas tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan Polres Kepulauan Yapen. Ia berharap tujuh kendaraan lainnya yang belum berhasil ditarik dapat segera diamankan dalam waktu dekat.

“Dibantu Polres Kepulauan Yapen, kita telah menarik 14 kendaraan dari 21 kendaraan roda empat. Hari ini dilakukan serah terima dari pihak Polres kepada pemerintah daerah. Kami berharap sisa kendaraan yang belum ditarik dalam waktu dekat sudah bisa dieksekusi,” ujar Roi.

Ia menegaskan, penertiban aset tidak berhenti pada kendaraan roda empat. Setelah proses penarikan seluruh mobil dinas selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penertiban terhadap kendaraan dinas roda dua yang juga merupakan aset milik pemerintah daerah.

Roi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen yang telah membantu pemerintah daerah dalam mengamankan aset-aset yang selama ini belum berada dalam penguasaan pemerintah.

Menurutnya, kondisi tersebut selama ini menjadi beban bagi pemerintah daerah karena kewajiban pembayaran pajak kendaraan tetap harus ditanggung, meskipun kendaraan bersangkutan digunakan oleh pihak lain.

“Pemerintah daerah dibebankan untuk membayarkan pajaknya, sementara kendaraannya dipakai oleh orang lain. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Kepulauan Yapen yang telah membantu menarik aset yang sudah sekian lama belum kembali ke pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diaritz Felle, S.I.K., menjelaskan bahwa keterlibatan Polres merupakan tindak lanjut dari permintaan pemerintah daerah untuk mendampingi proses penarikan aset kendaraan dinas.

Ia mengatakan, pelaksanaan penarikan tersebut berlandaskan Surat Keputusan Bupati dengan melibatkan Polres Kepulauan Yapen bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Polres Kepulauan Yapen diminta oleh pemerintah daerah untuk mendampingi dalam hal penarikan aset daerah. Kami sudah ada SK dari Bupati dan bergabung dengan Satpol PP untuk melakukan pendampingan penarikan aset berdasarkan daftar yang diberikan,” jelas Kapolres.

Kapolres mengungkapkan, dari 21 unit kendaraan roda empat yang masuk dalam daftar penarikan, sebanyak 14 unit telah berhasil ditarik selama kurang lebih tiga minggu pelaksanaan.

“Penarikan sudah kami laksanakan kurang lebih tiga minggu ini. Dari daftar 21 kendaraan roda empat, sudah ada 14 kendaraan yang berhasil ditarik. Sisanya akan kami lanjutkan besok dan kemudian dilanjutkan lagi sampai proses penarikan selesai,” katanya.

Melalui langkah penertiban ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap seluruh kendaraan dinas yang masih berada di luar penguasaan pemerintah daerah dapat segera dikembalikan. Penertiban juga akan dilanjutkan terhadap kendaraan roda dua sebagai bagian dari upaya pengamanan dan pembenahan pengelolaan aset daerah.

Luncurkan Samsat Digital Drive Thru dan MPP Mini Natar, Bupati Egi Hadirkan Pelayanan Publik Lebih Dekat sebagai Kado HUT ke-70

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Mengurus administrasi dan membayar pajak kendaraan kini tak harus selalu ditempuh dengan perjalanan jauh ke Kalianda.

Bagi masyarakat di wilayah utara Lampung Selatan, akses terhadap sejumlah layanan publik kini semakin dekat melalui kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar. Dua fasilitas ini menjadi kado HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan yang dipersembahkan Bupati Radityo Egi Pratama untuk masyarakat.

Kedua fasilitas tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Egi di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026). Kehadirannya diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram, dengan potensi penerima manfaat mencapai sekitar satu juta jiwa.

Bagi Egi, mendekatkan pelayanan bukan sekadar menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mengakses layanan pemerintahan.

Ia mengungkapkan, kehadiran kedua fasilitas tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan lebih mudah dijangkau. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan kepada warga yang hendak menunaikan kewajibannya, bukan justru membiarkan mereka menanggung beban perjalanan dan biaya yang besar.

“Ini menjadi sebuah dilema. Saya sebagai bupati melihat masyarakat saya harus berkorban sedemikian besar biayanya pada saat mereka ingin menunaikan kewajiban. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang ingin saya ubah. Masyarakat ingin menunaikan kewajiban, tetapi bukannya dipermudah, malah lebih seringnya mungkin dibiarkan,” ujar Egi.

Karena itu, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengedepankan ketulusan dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Egi juga menyatakan akan memantau langsung pelaksanaan pelayanan untuk memastikan fasilitas tersebut berjalan optimal.

Ia berharap kehadiran MPP Mini Natar dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya sekaligus mempermudah berbagai urusan administrasi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi seluruh pihak agar manfaat pelayanan benar-benar dirasakan warga.

Di MPP Mini Natar, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perizinan usaha dan bangunan, pertanahan, sosial, ketenagakerjaan, hingga layanan Bank Lampung. Fasilitas ini beroperasi setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.30 WIB.

Sementara itu, Samsat Digital Drive Thru memberikan kemudahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan maupun lima tahunan, termasuk penggantian pelat nomor kendaraan, tanpa harus turun dari kendaraan. Skema pelayanan ini diharapkan membuat proses pembayaran pajak lebih praktis dan efisien.

Kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkab Lampung Selatan memperluas akses pelayanan publik hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat wilayah utara dapat memperoleh layanan lebih mudah tanpa harus selalu ke Kalianda.

Melalui kado HUT ke-70 ini, Pemkab Lampung Selatan ingin memastikan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemudahan yang dirasakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah. (Kmf)

Ketua DPRK dan Wakil Bupati Yapen Hadiri Pembukaan Festival Budaya Waropen, Disambut Penyambutan Adat di Pelabuhan Sanggei

WAROPEN -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., bersama Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Roi Palunga  menghadiri pembukaan Festival Budaya Negeri Seribu Bakau Waropen di Lapangan Elias Paprindei, Waren, Selasa, 17 November 2026.

Kedatangan Ketua DPRK Kepulauan Yapen dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen beserta rombongan disambut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Waropen dengan upacara penyambutan adat di Pelabuhan Sanggei. Rangkaian penyambutan diawali dengan tradisi injakan piring gantung, dilanjutkan dengan penggalungan noken Papua serta pemasangan mahkota adat di kepala Ebzon Sembai dan Roi Palunga

Setelah penyambutan adat, rombongan Ketua DPRK Yapen dan Wakil Bupati  melanjutkan perjalanan menuju rumah jabatan Bupati Waropen.

Di sana, Ebzon Sembai dan Roi Palunga diterima langsung oleh Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., bersama istrinya, Ny. Bernadetha Goo, yang juga menjabat sebagai Ketua PKK Kabupaten Waropen.

Dalam sambutannya, Bupati Fransiscus Xaverius Mote menyampaikan selamat datang serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membuat Festival Budaya Negeri Seribu Bakau berlangsung meriah.

“Memang benar, Festival Seribu Bakau tahun ini kami angkat dengan satu tema, yaitu Pesona Budaya Negeri Seribu Bakau dan Para Musaba dari Hutan Bakau di Kabupaten Waropen. Kita ketahui bahwa Kabupaten Waropen memiliki banyak potensi yang belum dikenal, dan ada pula yang sudah dikenal.

Perjumpaan kita dalam festival ini menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kepada orang lain bahwa Waropen sesungguhnya memiliki kelebihan yang dapat membangun diri sendiri, tetapi juga orang lain di mana pun mereka berada,” ujar Bupati Mote.

Bupati Waropen juga menekankan pentingnya menjaga kekuatan adat istiadat, budaya, dan seni yang tumbuh di wilayah Saireri.

Menurutnya, berbagai tarian serta seni budaya di dataran tersebut merupakan warisan yang perlu terus dilestarikan.

“Salah satu yang terus kita rawat dan jaga adalah kekuatan adat istiadat, budaya, dan seni yang ada di dataran Saireri. Di dataran inilah berbagai tarian dan seni budaya yang kita kenal, termasuk Yosim Pancar, yang merupakan perpaduan unsur tarian dari berbagai daerah, baik Yapen, Waropen, Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya, maupun Sarmi. Inilah kekuatan yang kita miliki,” ujarnya.

Bupati Mote menambahkan, masyarakat juga bersama-sama menyaksikan atraksi Yosim Pancar tempo dulu yang tumbuh dalam tradisi masyarakat pesisir pantai utara.

Atraksi tersebut menampilkan musik rakyat, cerita rakyat, serta tradisi mendayung sampan yang memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat adat Waropen.

Festival Budaya Negeri Seribu Bakau Waropen digelar pada 17–20 November 2026 sebagai upaya memperkenalkan serta melestarikan adat, seni, budaya, dan potensi daerah Waropen kepada masyarakat luas.

 

Bupati Pringsewu Tegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Tanpa Dipungut Biaya

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung menyalurkan bantuan pangan beras tahap III periode Oktober-Desember 2026 kepada warga dua pekon di dua kecamatan. Masing-masing Pekon Tanjunganom, Kecamatan Ambarawa, dan Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka.

Untuk Pekon Tanjunganom sebanyak 348 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total bantuan yang disalurkan mencapai 10.440 kilogram beras. Sedangkan di Pekon Sukorejo terdapat 645 PBP dengan total bantuan 19.350 kilogram.

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas saat menyerahkan secara simbolis bantuan pangan tersebut, pada Rabu, 18 November 2026, menegaskan bantuan pangan diberikan gratis tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Oleh karena itu, ia tidak menginginkan ada pihak yang melakukan pungutan atau meminta imbalan yang dapat membebani masyarakat penerima bantuan. Bupati berharap bantuan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan pangan keluarga, bukan untuk diperjual-belikan.

“Keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi bantuan, tetapi bagaimana bantuan tersebut disalurkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadikan program bantuan pangan ini sebagai wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan daerah,” ucapnya.

Penyerahan bantuan pangan beras tersebut dihadiri jajaran pemerintah daerah, DPRD dan forkopimda, Bulog Lampung, serta pihak kecamatan dan pekon setempat. (KW-RI)

Pemkab Yapen Terima Aspirasi Ratusan Honorer, Pengangkatan ASN Terkendala Regulasi

SERUI -(deklarasinews.com)- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menerima aspirasi ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Silas Papare, Serui, Rabu (18/11/2026). Aspirasi tersebut diterima melalui dialog langsung yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H.

Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bentuk perjuangan untuk membantu menyuarakan nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah.

Ia mengatakan, Aliansi Honorer Nasional hadir sebagai jembatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah daerah, khususnya mereka yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian.

Menurutnya, terdapat tenaga honorer yang telah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun, bahkan ada yang mengabdikan diri hingga usia 60 tahun. Sebagian di antaranya bahkan telah meninggal dunia sebelum mendapatkan kepastian pengangkatan.

Aspirasi juga disampaikan sejumlah tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap pengabdian mereka dan memperjuangkan kepastian status agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah seorang perwakilan honorer mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabdi selama 11 tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pengangkatan. Ia berharap pemerintah dapat melihat secara langsung kenyataan yang dialami para tenaga honorer di lapangan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dari sisi regulasi. Sebab, kewenangan pengangkatan ASN berada pada pemerintah pusat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa dasar ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Bahkan, terdapat ketentuan sanksi bagi pimpinan instansi pemerintah yang melanggar aturan tersebut.

Terkait data tenaga honorer, BKPSDM menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 700 nama yang tercatat. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem dan pendataan, masih diperlukan verifikasi untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian data tersebut.

“Data kita sudah ada di BKN dan KemenPAN-RB. Terakhir, kita memiliki data sekitar 700 orang. Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah dan keberadaan data tersebut masih perlu kita pastikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya dapat menindaklanjuti kebutuhan tenaga ASN sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), apabila pemerintah pusat telah membuka ruang melalui perubahan atau penyesuaian regulasi.

Lebih lanjut dijelaskan, sejak tahun 2025 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.

Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah menerima dan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi tenaga honorer. Para tenaga honorer berharap perjuangan dan masa pengabdian mereka dapat menjadi perhatian pemerintah, sehingga ada kepastian dan solusi terhadap status kepegawaian mereka ke depan.