Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) serta memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Jangan ragu menerima petugas BPS dan berikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Ingat TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data Bapak Ibu dijamin aman. Saya sudah didata, sekarang giliran masyarakat sekalian untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela usai menjadi responden Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).

Wagub Jihan menjadi responden dalam Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution beserta jajaran sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus.

Dalam proses pendataan, Wagub Jihan juga berdialog dengan Kepala BPS mengenai pelaksanaan sensus di lapangan. Ia menanyakan berbagai kendala yang dihadapi petugas, termasuk respons masyarakat terhadap pendataan yang kini sepenuhnya menggunakan aplikasi digital.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi petugas masih bersifat teknis, terutama pada penggunaan aplikasi yang serentak diterapkan secara nasional. Meski demikian, tingkat penolakan masyarakat dinilai relatif kecil dan lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat menengah ke atas.

Menurut Ahmadriswan, BPS telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan cakupan pendataan, salah satunya dengan memprioritaskan pendataan masyarakat menengah ke bawah terlebih dahulu. Sementara bagi kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang sulit ditemui, BPS akan memberikan pilihan pengisian data secara mandiri atau didampingi petugas.

Wagub Jihan pada kesempatan tersebut turut memberikan masukan agar percepatan pendataan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah. Ia mengusulkan pengumpulan aparatur dalam waktu tertentu sehingga proses pendataan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Masukan tersebut mendapat respons positif dari BPS. Ahmadriswan mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melalui surat yang akan ditandatangani Sekretaris Daerah kepada sekitar 900 pelaku usaha skala besar yang belum mengikuti pendataan.

Selain itu, BPS juga akan melakukan penguatan pendataan di pusat-pusat perbelanjaan pada pertengahan Juli serta mengoptimalkan peran Dasawisma untuk mempercepat pendataan keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memastikan kualitas data yang dihimpun.

Hingga akhir Juni 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai 21,16 persen, melampaui target nasional sementara sebesar 10 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung di peringkat keempat nasional dalam pelaksanaan pendataan, setelah Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. Data yang akurat juga diharapkan mampu membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat maupun dunia usaha di Lampung.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok.

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik  Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah  dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI membahas Langkah konkret kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino (fenomena pemanasan suhu muka laut SML di atas kondisi normalnya) minggu ke empat Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah terus waspada dan tetap memastikan Masyarakat tetap aman, terpenuhi kebutuhan air dan pangan,  serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan . Hal ini sangat penting dikarenkan fenomena el nino memicu musim kemarau yang lebih kering dan sangat Panjang.

Kepala BMKG, memprediksi puncak kemarau ekstrem di perkirakan terjadi pada bulan juli – September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi berada di bawah kondisi normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., memaparkan terkait akan terjadinya kekeringan, sehingga diminta kepada kepala daerah untuk segera memetakan Sumber air baku yang bisa dimanfaatkan di daerah pada saat terjadi kekeringan.

Fenomena El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan, sehingga diperlukan langkah konkret dalam upaya antisipasi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, risiko terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian dapat ditekan melalui berbagai langkah strategis agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak perubahan iklim . (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan  seluruh tahapan teknis persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan laporan teknis yang disampaikan, proses transisi dan pemindahan data siswa Sekolah Rakyat Permanen sejauh ini berjalan dengan baik. Angka penonaktifan data tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 4,2%.  Angka tersebut masih berada dalam status aman karena di bawah titik kritis toleransi 5%. Meski demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap harus dilakukan selama masa transisi awal pasca-pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Guna mengawal masa transisi ini, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi, dan pendamping PKH akan melaksanakan monitoring harian di awal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai rencana (on track).

Fokus utama persiapan saat ini diarahkan pada pemetaan kuota riil di wilayah prioritas, khususnya Kabupaten Lampung Timur dan wilayah Kota Baru. Untuk wilayah Lampung Timur, Sekolah Rakyat siap menampung total 337 siswa, yang terdiri atas 270 siswa hasil penjangkauan lapangan dan 60 siswa dari sekolah rintisan SKB 35.

Sementara, SR 32 Kota Baru Lampung Selatan mengalokasikan kuota sebanyak 270 peserta didik dengan komposisi berimbang, masing-masing membuka 3 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

Menjelang pembukaan resmi (open house) yang dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2026 mendatang, Pemprov Lampung juga mengagendakan kegiatan kunjungan rumah (home visit). Wakil Gubernur bersama tim teknis dijadwalkan meninjau langsung tiga rumah siswa dengan kondisi desil terendah  yang telah dipetakan oleh tim lapangan. Agenda home visit ini dirancang sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah untuk melihat kesiapan riil siswa sebelum memulai hari pertama bersekolah.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung optimistis transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen ini akan berjalan lancar dan menjadi tonggak penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan transformasi birokrasi digital melalui optimalisasi aplikasi Lampung In sebagai platform layanan publik terintegrasi.

“Seluruh capaian ini merupakan cerminan dari arah transformasi birokrasi digital kita yang berjalan di jalur yang tepat,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura saat Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung atas capaian krusial pada empat sasaran strategis yang berhasil melampaui target indikator kinerja utama (IKU).

Berdasarkan data indikator kinerja terbaru, empat sektor utama yang dikawal oleh Diskominfotik Lampung mencatatkan hasil yang signifikan :

1. Implementasi E-Government: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung menyentuh angka 4,15 dari target awal 4,10, atau berhasil melampaui 100% dari target yang ditetapkan.
2. Keterbukaan Informasi Publik: Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik mencapai 88,74%, memenuhi lebih dari 92% dari target sebesar 95,30%.
3. Kematangan Statistik Sektoral: Diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang berada di angka 2,62 dari target 2,7 (mencapai lebih dari 97%).
4. Keamanan Informasi Daerah: Mencatatkan lonjakan paling signifikan, di mana Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) meraih skor 473 dari target 300, atau setara dengan 157% ketercapaian target.

Guna menjaga keberlanjutan roda transformasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi aplikasi Lampung In. Sebagai platform super apps terpadu, Lampung In diandalkan menjadi pintu gerbang utama untuk pelaporan, pengaduan, sekaligus integrasi berbagai layanan publik bagi warga Lampung secara responsif, transparan, dan akuntabel.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung diinstruksikan untuk proaktif mendukung dan menyukseskan ekosistem digital ini di instansi masing-masing demi modernisasi pelayanan publik yang prima.

Momen apel mingguan juga dirangkai dengan pemberian tali asih dan  penghargaan  kepada 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) per 1 Juli 2026.

Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras yang telah ditunjukkan para pegawai selama masa pengabdiannya.

“Masa purnabakti bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari fase baru untuk terus menebar keteladanan dan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam dua pekan ke depan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan operasional rampung. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat layanan kesehatan hewan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health.

“Insya Allah dalam dua minggu rumah sakit hewan ini sudah bisa melayani masyarakat secara penuh. Tentu administrasi harus berjalan 100 persen sebagaimana mestinya. Kami juga berharap rumah sakit hewan ini menjadi salah satu sumber PAD yang dapat menunjang pembangunan Provinsi Lampung sekaligus menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat meninjau pembangunan calon Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Peninjauan dilakukan di calon Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdekatan dengan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dan Laboratorium Pakan Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jihan didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Ir. Lili Mawarti, M.Si., untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta pelayanan sebelum rumah sakit mulai beroperasi secara penuh.

Wagub Jihan mengatakan, pembangunan rumah sakit hewan tidak hanya bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, kesehatan hewan memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan manusia karena potensi penyebaran penyakit zoonosis.

Konsep One Health, lanjut Wagub Jihan, menjadi landasan pengembangan rumah sakit tersebut. Melalui pendekatan itu, pemerintah ingin memastikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan berjalan secara beriringan sehingga mampu menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan keberadaan Rumah Sakit Hewan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Potensi tersebut akan semakin besar seiring pengembangan berbagai layanan kesehatan hewan dan laboratorium yang tengah dipersiapkan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti menjelaskan, rumah sakit hewan merupakan pengembangan layanan dari UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pakan. Saat ini pihaknya tengah mengusulkan pemisahan kelembagaan menjadi dua UPTD agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Lili, usulan tersebut meliputi pembentukan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan serta UPTD Pengujian dan Pemeriksaan Pakan. Langkah itu dinilai penting mengingat Lampung memiliki lima pabrik pakan yang selama ini masih melakukan pengujian laboratorium di luar daerah.

Ia mengatakan, apabila laboratorium pengujian pakan berhasil memperoleh sertifikasi ISO, maka seluruh pengujian dapat dilakukan di Lampung. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus membuka peluang tambahan PAD bagi pemerintah daerah.

Lili juga menyebut antusiasme masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Hewan terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kunjungan masyarakat yang membawa hewan peliharaan untuk mendapatkan pemeriksaan maupun tindakan medis.

Saat ini rumah sakit telah melayani pemeriksaan rawat jalan, vaksinasi, sterilisasi, pemeriksaan USG, hingga tindakan operasi. Namun, fasilitas rawat inap masih belum tersedia sehingga pasien hewan harus dibawa pulang setelah menjalani tindakan medis dan dipantau secara daring oleh tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan turut menyapa sejumlah warga yang membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pelayanan. Salah satunya Gery, warga Kali Balok, yang datang membawa kucing peliharaannya untuk menjalani vaksinasi.

Warga lainnya, Eni, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Rumah Sakit Hewan setelah kucing peliharaannya menjalani operasi beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia berharap pemerintah segera menghadirkan layanan rawat inap agar proses pemulihan hewan dapat dipantau secara intensif oleh tenaga medis.

Harapan serupa disampaikan Adisti, pemilik Mimo Cat House di Sukarame. Ia mengaku kerap merekomendasikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung kepada para pelanggan pet shop miliknya karena pelayanan yang dinilai baik, namun menurutnya keberadaan fasilitas rawat inap akan semakin menyempurnakan kualitas layanan.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelesaian pembangunan dan pengoperasian penuh Rumah Sakit Hewan akan memperluas akses layanan kesehatan hewan bagi masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap penyakit zoonosis, sekaligus membuka peluang peningkatan PAD. Keberadaan fasilitas ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Lampung melalui layanan kesehatan hewan yang lebih lengkap, profesional, dan mudah dijangkau.