Kategori: Pemerintahan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat upaya eliminasi malaria dengan menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Akselerasi Eliminasi Malaria Provinsi Lampung Tahun 2026 secara virtual di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026).

Fokus utama rapat diarahkan pada percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran, satu-satunya daerah di Lampung yang belum memperoleh status eliminasi malaria.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, malaria masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Lampung. Dari 15 kabupaten/kota, sebanyak 14 daerah telah berhasil mencapai status eliminasi malaria, sementara Kabupaten Pesawaran masih harus memenuhi sejumlah indikator yang dipersyaratkan.

“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi bersama. Saya berharap seluruh lintas sektor dapat mengurai berbagai kendala di Kabupaten Pesawaran sehingga target eliminasi malaria dapat segera tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tren kasus malaria di Lampung sepanjang Januari hingga Juni 2026 masih menunjukkan fluktuasi. Jumlah kasus tercatat 292 kasus pada Januari, turun menjadi 173 kasus pada Februari, kembali meningkat pada Maret dan April, lalu kembali menurun pada Mei dan Juni. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi cuaca.

Wagub juga mengungkapkan, beberapa indikator eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran masih belum terpenuhi. Meskipun Annual Parasite Incidence (API) telah berada di bawah satu kasus per 1.000 penduduk, Slide Positive Rate (SPR) masih berada di angka 5,2 persen atau di atas target maksimal 5 persen. Selain itu, Kabupaten Pesawaran juga masih mencatat penularan malaria setempat (indigenous), sehingga belum memenuhi syarat bebas penularan selama tiga tahun berturut-turut.

Selain indikator utama tersebut, sejumlah indikator pendukung juga masih menjadi perhatian, di antaranya kelengkapan pelaporan, investigasi epidemiologi terhadap kasus positif, ketepatan waktu pelaporan, hingga dominasi parasit Plasmodium vivax yang masih menjadi penyebab utama malaria di wilayah tersebut.

Ia juga menyoroti distribusi kelambu massal yang terakhir dilakukan pada 2023. Pemerintah berharap distribusi kelambu dari Kementerian Kesehatan dapat kembali dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran pada Desember 2026.

Meski demikian, Wagub memastikan ketersediaan logistik penanggulangan malaria di Provinsi Lampung, seperti obat-obatan, alat diagnosis cepat (Rapid Diagnostic Test/RDT), insektisida, maupun larvasida, masih mencukupi. Berdasarkan hasil identifikasi, kantong utama penularan malaria berada di wilayah Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga koordinasi lintas sektor, mulai dari dukungan perencanaan, pembiayaan, pengendalian lingkungan, hingga komunikasi kesehatan. Karena itu, rapat turut melibatkan perangkat daerah seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Dinas Pariwisata agar langkah penanganan dilakukan secara terpadu.

“Kalau Pesawaran berhasil mencapai eliminasi malaria, maka Provinsi Lampung juga akan tuntas. Kita tidak perlu menunggu target nasional tahun 2030, tetapi berupaya menyelesaikannya secepat mungkin melalui langkah-langkah konkret,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyusun draf Surat Edaran Gubernur tentang percepatan eliminasi malaria. Sementara Pemerintah Kabupaten Pesawaran diminta segera membentuk tim percepatan melalui surat keputusan kepala daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui SK Bupati Pesawaran Nomor 413/IV.02/HK/2022.

Ia menjelaskan, kasus malaria di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan sejak 2022 hingga 2024, kemudian mulai menurun pada 2025 dan 2026. Namun demikian, hingga kuartal pertama 2026 telah tercatat 1.010 kasus positif malaria dari 16.448 orang yang diperiksa atau sekitar enam persen dari total pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, terdapat empat kasus kekambuhan akibat pengobatan yang belum tuntas.

Menurutnya, pemerintah daerah telah menerapkan strategi percepatan eliminasi malaria dengan membagi wilayah menjadi daerah reseptif dan non-reseptif. Daerah reseptif dikelompokkan lagi menjadi fokus aktif, fokus nonaktif, dan fokus bebas berdasarkan riwayat penularan setempat. Saat ini terdapat empat kecamatan yang masuk kategori reseptif, sedangkan tujuh kecamatan lainnya tergolong non-reseptif.

Ia menambahkan, pembagian tugas juga telah dilakukan antara Dinas Kesehatan dan puskesmas. Dinas Kesehatan bertanggung jawab pada aspek kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi, pengendalian vektor, hingga sistem informasi. Sementara puskesmas berfokus pada penemuan kasus, diagnosis, pengobatan, investigasi epidemiologi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan logistik, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pesawaran telah diberikan peran sesuai kewenangannya sebagai bagian dari upaya bersama mempercepat eliminasi malaria di Kabupaten Pesawaran.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Indra Sanjaya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/7/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2216/VI.04/2026.

Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, Wagub Jihan, menyampaikan ucapan selamat kepada Indra Sanjaya atas amanah barunya sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung.

“Semoga amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi,” ujar Wagub Jihan.

Ia meyakini pengalaman, kompetensi, dan semangat yang dimiliki akan menjadi modal penting dalam membawa Biro Administrasi Pimpinan semakin profesional dalam mendukung tugas-tugas pimpinan daerah.

Menurut Wagub Jihan, pelantikan tersebut bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung membangun birokrasi yang semakin profesional dan berorientasi pada kinerja.

Wagub Jihan menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara transparan, objektif, dan kompetitif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan sistem merit manajemen talenta, dimana setiap aparatur sipil negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan rekam jejaknya,” jelasnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan hanya sebuah amanah, tetapi juga kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja nyata dan hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Biro Administrasi Pimpinan memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari mengatur agenda pimpinan, mengoordinasikan berbagai kegiatan, menyusun bahan komunikasi pimpinan, mengelola dokumentasi, hingga memastikan informasi mengenai kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Di balik setiap agenda dan bahan komunikasi pimpinan yang berjalan dengan baik, terdapat kerja tim yang rapi, koordinasi yang kuat, serta perhatian terhadap hal-hal kecil yang sering kali tidak terlihat oleh publik,” ujarnya.

Wagub Jihan berharap Biro Administrasi Pimpinan terus menjadi simpul koordinasi yang memperkuat sinergi antara pimpinan dengan seluruh perangkat daerah maupun mitra strategis pembangunan. Selain itu, juga diharapkan mampu membangun pola kerja yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. (

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan internasional sekaligus membuka peluang kerja global bagi putra-putri daerah. Hal ini diwujudkan melalui uji penjajakan kerja sama strategis program pendidikan (Study and Work) ke Korea Selatan untuk lulusan SMA/SMK asal Lampung.

​Rencana kolaborasi berskala internasional tersebut dimatangkan dalam Rapat Pembahasan Kelas Migran Vokasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (30/6/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi yang telah berjalan sekaligus membahas peluang pengembangan kerja sama pendidikan dan vokasi ke Republik Korea bersama Asparindo Institute dan KOLA Korea Eduwork.

Dalam Rapat tersebut dijelaskan bahwa Republik Korea saat ini menghadapi tantangan penurunan jumlah penduduk usia produktif sehingga membutuhkan tenaga kerja terbaik dan mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan tinggi sekaligus memperoleh pengalaman bekerja secara legal.

​Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah tantangan pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya terkait ketenagakerjaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Melalui kerja sama ini, Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk mempersiapkan lulusan SMA/SMK/MA sederajat agar memperoleh pendidikan bertaraf internasional, kompetensi global, serta peluang karier profesional di Korea Selatan.

​”PR kita adalah yang pertama pengangguran terbuka, kemudian yang kedua IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM itu menjadi salah satu PR besar Lampung, itu dua PR tersebut barangkali bisa diurai dari program Study and Work,” ujar Wakil Gubernur.

Wagub Jihan berharap kerja sama dengan pihak Korea Selatan ini dapat terus dirawat dan tidak berhenti pada sektor pendidikan semata. Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung membidik perluasan kemitraan pada sektor-sektor produktif lainnya seperti pengembangan industri daerah.(Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung  tetus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan menghormati hak setiap warga negara melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, sekaligus membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Gedung Balai Keratun, Selasa (30/6/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kementerian HAM ke Provinsi Lampung sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kementerian HAM. Salam hangat juga dari Bapak Gubernur Lampung yang saat ini sedang menjalankan tugas di luar daerah,” ujar Jihan.

Menurut Jihan, keberagaman suku, budaya, dan agama yang dimiliki Lampung merupakan modal sosial yang kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai seperti sambayan, gotong royong, toleransi, dan saling menghormati telah lama menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat Lampung.

“Lampung adalah etalase yang baik dalam isu HAM. Walaupun masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang, kita masih menjaga nilai sambayan, gotong royong, ramah-tamah, dan nilai budaya yang diwariskan para leluhur,” katanya.

Jihan menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung atau meningkatkan angka ekonomi, tetapi bagaimana pemerintah hadir memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, aman, adil, dan memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

“Selama mereka adalah manusia, maka mereka memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengingatkan bahwa ASN merupakan wajah pemerintah yang dinilai langsung oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan yang diberikan.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat dan menyelesaikan tugas, itulah gambaran pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, serta menyelesaikan berbagai persoalan HAM, termasuk isu agraria dan berbagai persoalan sosial lainnya.

“Kami ingin setiap kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, paparan Wakil Gubernur Jihan menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar konsep normatif, tetapi telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan Ibu Wakil Gubernur. Bagaimana menerjemahkan HAM menjadi kebijakan nyata sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Mugiyanto.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan ASN akan menentukan cara masyarakat memandang pemerintah.

“Kalau pelayanan tidak ramah, masyarakat akan melihat pemerintah tidak ramah. Kalau pelayanan berbelit-belit, masyarakat akan merasa negara ini sulit. Karena itu ASN adalah wajah pemerintah,” jelasnya.

Mugiyanto juga mengingatkan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai garda terdepan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kabupaten, kota, dan provinsi adalah garda terdepan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan HAM. Karena itu pemahaman HAM harus menjadi pegangan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari,” katanya.

Ia turut menyoroti sejumlah isu yang masih menjadi perhatian di Lampung, mulai dari persoalan agraria, kehutanan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, hingga penyelesaian berbagai persoalan masa lalu yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin terbangun aparatur yang memahami perspektif HAM dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik, sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Red).