Kategori: Pemerintahan

Lampung Barat Pemkab

Lambar Jajaki Obligasi dan Sukuk Daerah untuk Percepat Pembangunan Infrastruktur

LAMBAR -(deklarasinews.com)– Wakil Bupati Lampung Barat, Mad Hasnurin mengikuti langsung Sosialisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah bagi Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan yang berlangsung di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Senin 18/05/2026.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djauzal, yang juga menjadi salah satu narasumber dalam sosialisasi tersebut.

Sosialisasi mengenai penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan.

Instrumen obligasi daerah dan sukuk daerah dipaparkan sebagai opsi pendanaan inovatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Mad Hasnurin menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memberikan pemahaman penting bagi pemerintah daerah dalam menjajaki sumber pembiayaan baru.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penerbitan instrumen obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing,” kata Mad Hasnurin.

Menurutnya, instrumen ini dapat membantu mempercepat pembangunan di Lampung Barat, terutama pada sektor-sektor prioritas yang membutuhkan pendanaan besar dan jangka panjang.

“Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang penting bagi daerah. Obligasi dan sukuk daerah merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lampung Barat, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD,” ujarnya.

Mad Hasnurin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mengkaji lebih lanjut mekanisme dan persyaratan penerbitan instrumen tersebut bersama perangkat daerah terkait.

“Ke depan, kami akan mempelajari lebih lanjut terhadap mekanisme dan persyaratannya bersama OPD terkait. Jika sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah, kami terbuka untuk menjajaki opsi ini,” tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah di Sumbagsel diharapkan dapat memahami tahapan, regulasi, serta potensi manfaat dari penerbitan obligasi dan sukuk daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(Andri)

PemProv

Pemprov Lampung Tegaskan Langkah Konkret Kendalikan Inflasi dan Jaga Daya Beli

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (18/05/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung.

Rakor rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya langkah konkret dan terukur dari seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis. Ia menekankan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rapat tidak akan bermakna apabila tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.

“Rapat koordinasi ini kita laksanakan secara rutin dalam rangka mengendalikan harga-harga agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat berharap daerah itu berupaya untuk mengendalikan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Harapannya, masyarakat membeli dengan harga yang baik,”  ujar Tomsi Tohir.

Tomsi kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, mencakup pemantauan harga di pasar, pelaksanaan operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pengawasan distribusi komoditas strategis agar harga tetap terkendali di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

“Saya berharap teman-teman daerah untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, turun langsung ke pasar. Rutin mengecek perubahan harga kemudian melaksanakan upaya-upaya. Ini harus kita lakukan dan kita harus fokus terhadap harga-harga barang-barang tertentu yang setiap daerah berbeda-beda,” ucap Tomsi.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, memaparkan kondisi inflasi nasional terkini. Secara nasional, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,13 persen, sementara inflasi tahunan berada di angka 2,42 persen dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06 persen pada April 2026.

Rakor ini menghadirkan laporan dari berbagai kementerian/lembaga terkait, antara lain Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog. Seluruh instansi menyampaikan perkembangan ketersediaan stok dan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan bahan pangan menjelang periode krusial.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten/kota melalui TPID serta seluruh perangkat daerah terkait, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan tetap mencukupi di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(Red)

Pemkab

Bupati Pesibar Buka Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk Peratin dan Perangkat Pekon

​PESIBAR -(deklarasinews.com)– Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat yang digelar di Gedung Marga Sai Batin, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada aparatur pekon agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan aman, nyaman, dan terlindungi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Pesisir Barat-Lampung Barat, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, para pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemkab Pesisir Barat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Lampung Tengah, Dwi Bhakti Indra Fitriawan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kotabumi, Hedry Nora, para peratin se-Kabupaten Pesisir Barat, insan pers, serta para penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa aparatur pekon memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat pekon. Oleh karena itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai sangat penting guna memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

“Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki komitmen kuat untuk memastikan seluruh peratin dan perangkat pekon mendapatkan perlindungan yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Bupati.

Menurut Bupati, sinergi antara Pemkab Pesisir Barat dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus perlindungan bagi aparatur pekon beserta keluarganya.

Program perlindungan yang diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata apabila peserta mengalami risiko kerja maupun musibah kematian.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dedi Irawan juga menyerahkan secara simbolis santunan jaminan sosial kematian kepada lima orang penerima manfaat serta bantuan beasiswa kepada dua orang anak ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan beasiswa tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah agar anak-anak dari keluarga peserta yang mengalami musibah tetap dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat atas dukungan aktif dalam menyosialisasikan program perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat dan aparatur pekon selama beberapa tahun terakhir.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh peratin dan perangkat pekon dapat memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan serta terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir kegiatan, Bupati Dedi Irawan secara resmi membuka Sosialisasi dan Penyerahan Simbolis Manfaat Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peratin dan Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat. (Arnandes)

PemProv

Pimpin Apel Mingguan, Sulpakar Tekankan Budaya Disiplin ASN

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar, menegaskan pentingnya disiplin, kebersamaan, dan keteladanan aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).

Dalam amanatnya, Sulpakar menekankan bahwa pelaksanaan apel bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian penting dalam membangun budaya disiplin dan tanggung jawab ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Apel bukan hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi memiliki banyak makna dan hikmah dalam membangun disiplin serta kebersamaan aparatur,” ujar Sulpakar.

Ia meminta seluruh ASN, baik pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, maupun pelaksana, untuk mengikuti apel dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin pegawai negeri.

Menurutnya, disiplin ASN mencerminkan wajah pelayanan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat. Karena itu, seluruh aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diminta untuk memberikan teladan yang baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat.

“ASN dan PPPK harus menjadi contoh yang baik. Disiplin dalam mengikuti apel menjadi bagian dari keteladanan aparatur pemerintah,” tegasnya.

Sulpakar juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan jabatan ataupun kedudukan dalam pelaksanaan disiplin ASN. Seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung diwajibkan mengikuti apel pagi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta para pejabat pimpinan tinggi pratama untuk menjadi teladan bagi pejabat administrator, pengawas, dan seluruh pelaksana di masing-masing perangkat daerah.

“Pejabat harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kebersamaan dan disiplin inilah yang akan memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung,” tegasnya.

Melalui penguatan disiplin dan budaya kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap tercipta aparatur yang profesional, solid, dan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Red)

PemProv

Lampung Perkuat Iklim Investasi, Realisasi 2025 Lampaui Target

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan kinerja positif dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah. Realisasi investasi di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp15,2 triliun atau 141,22 persen dari target yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp10,76 triliun.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Sulpakar saat menjadi pembina Apel Mingguan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Senin (18/5/2026).

Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa capaian investasi terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp2,45 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp12,74 triliun. Secara keseluruhan, investasi tersebut mampu menyerap 24.097 tenaga kerja Indonesia dan 30 tenaga kerja asing.

Gubernur Lampung menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh sektor di Provinsi Lampung dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama melalui peningkatan infrastruktur fisik, peningkatan kualitas tenaga kerja, simplifikasi kebijakan dan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi intensif antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan realisasi investasi sebesar Rp16,28 triliun atau meningkat 7,1 persen dibanding target tahun sebelumnya. Guna mencapai target tersebut, diperlukan kolaborasi yang semakin efektif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem perizinan berbasis digital.

Saat ini, seluruh perizinan berusaha telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang terus disempurnakan, termasuk melalui implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Melalui sistem tersebut, proses perizinan usaha menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien sehingga mampu mempercepat realisasi investasi dari tahap perencanaan hingga implementasi proyek.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus melakukan reformasi birokrasi dan mempermudah proses perizinan guna menciptakan iklim investasi yang baik serta menjadikan Lampung sebagai magnet investasi di Indonesia,” lanjutnya.

Di akhir sambutan, seluruh elemen pembangunan diajak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan Lampung sebagai pusat investasi yang menarik, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (Red)

PemProv

Pemprov Lampung Optimalkan Aset Daerah, Dukung Percepatan Koperasi Merah Putih

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti prosesi peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026).

Marindo mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Way Halim, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung.

Momentum peresmian ini menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP melalui optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk pembangunan fasilitas koperasi di berbagai wilayah.

“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan Pak Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasionalnya Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya berada di Provinsi Lampung, tepatnya di Way Halim ini yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, Pemprov Lampung bersama jajaran TNI terus melakukan inventarisasi aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan pembangunan KDKMP. Salah satu aset tersebut berada di kawasan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Menurut Marindo, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pemanfaatan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Pemerintah Provinsi Lampung bersama TNI memastikan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara utuh bisa dimanfaatkan untuk mendukung percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, hingga saat ini telah berdiri 345 unit KDKMP di Provinsi Lampung. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak di luar Pulau Jawa dan menunjukkan tingginya komitmen daerah dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.

Marindo menambahkan, KDKMP di Lampung nantinya akan mengembangkan berbagai unit usaha strategis, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan PLN hingga usaha pangan seperti beras dan jagung.

Sementara itu, Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, terdapat 41 titik KDKMP yang diresmikan secara bersamaan di wilayah Lampung dan Bengkulu.

Ia merinci, hingga 16 Mei 2026, Kodam XXI/Radin Inten telah menyelesaikan pembangunan 562 titik koperasi, terdiri dari 345 titik di Lampung dan 217 titik di Bengkulu.

“Kita terus mengejar target. Harapannya akhir Mei atau paling lambat awal Juni sudah ada 600 titik yang selesai 100 persen,” ujarnya.

Khusus di Bandar Lampung, Kristomei menyebut target pembangunan mencapai 10 titik KDKMP. Saat ini lima titik telah selesai dibangun dan ditargetkan meningkat menjadi delapan titik pada awal Juni mendatang.

Menurutnya, dukungan Pemerintah Provinsi Lampung sangat membantu percepatan pembangunan koperasi, terutama dalam penyediaan lahan.

“Di Bandar Lampung kami sempat terkendala lahan. Nah, untuk itu kami dibantu oleh Pemprov sehingga ada lahan-lahan milik Pemprov yang bisa dibangun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung). (Red)

Pemkab

Wabup Umi Laila Lepas Jamaah Calon Haji Kloter 31

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pringsewu Kelompok Terbang (Kloter) 31 JKG dilepas oleh Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, S.Ag. di Masjid Agung Al-Asma’ul Husna, Islamic Centre Kabupaten Pringsewu, Pagargunung, Pringsewu, pada Ahad (17/5/2026). JCH Kloter 31 JKG berjumlah 27 orang, dimana mereka akan digabungkan dengan JCH Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur dan Tulang Bawang.

Wakil Bupati Pringsewu pada pelepasan JCH Kloter 31 JKG yang juga dihadiri Sekda Ir.M.Andi Purwanto, S.T., M.T. beserta jajaran pemerintah daerah dan Kemenhaj, KBIH, serta keluarga JCH, berpesan kepada seluruh jamaah calon haji, selain menjaga nama baik bangsa dan negara juga untuk selalu menjaga kesehatan, kekompakan dan kebersamaan serta mematuhi segala peraturan yang ada. Ibadah haji menurutnya bukan sekadar perjalanan fisik, namun merupakan perjalanan spiritual dalam rangka menyucikan hati dan jiwa. Oleh karena itu niat harus diluruskan semata-mata hanya karena Allah SWT.

“Selamat kepada seluruh jamaah calon haji, karena kesempatan menjadi tamu Allah merupakan nikmat dimana tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Menunaikan ibadah haji adalah keberuntungan besar, dimana banyak orang memiliki kemampuan finansial, namun belum terpanggil menunaikannya. Oleh karena itu, syukuri nikmat ini dengan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan maksimal. Mohon didoakan agar Kabupaten Pringsewu senantiasa dalam kondisi aman, damai, kondusif, dan sejahtera,” ucapnya.

Untuk diketahui, JCH  Kabupaten Pringsewu seluruhnya berjumlah 468 orang, ditambah 4 petugas haji yang terbagi menjadi 2 Kloter, yaitu Kloter 21 JKG dan 31 JKG. Untuk Kloter 21 JKG berjumlah 441 orang jamaah dan 4 petugas haji yang telah diberangkatkan pada 8 Mei 2026 lalu. JCH Pringsewu termuda adalah Aqila Anindhita Aningtyas Pertiwi (15), warga Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa. Sedangkan tertua,  yaitu Abdul Ghofur Mursidi San Muhammad (93), warga Pekon Sriwungu, Kecamatan Banyumas.[Mulia Mega ]

Palembang PemProv

Wagub Cik Ujang: HUT ke-80 Sumsel Jadi Momentum Mengenang Perjuangan dan Mendorong Hidup Sehat

PALEMBANG -(deklarasinews.com)— Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi momentum untuk mengenang perjalanan pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat hidup sehat dan kebersamaan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Cik Ujang saat menghadiri kegiatan jalan santai, senam bersama, dan lomba hiburan yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Minggu (17/5/2026).

Ribuan peserta memadati lokasi kegiatan yang diikuti ASN Pemprov Sumsel, Forkopimda, pegawai instansi vertikal, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Dalam kesempatan tersebut, Cik Ujang secara langsung melepas peserta jalan santai yang mengambil rute melewati Jalan Kapten A. Rivai, Jalan Pom IX, Jalan Sumpah Pemuda, Jalan Angkatan 45, Jalan Kapten Anwar Sastro, dan kembali finis di halaman Kantor Gubernur Sumsel.

Tidak hanya melepas peserta, Cik Ujang juga ikut mengikuti senam sehat bersama masyarakat. Kehangatan dan semangat kebersamaan tampak begitu terasa sepanjang kegiatan berlangsung.

“Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang pembangunan daerah serta jasa para pendahulu di Bumi Sriwijaya,” ujar Cik Ujang.

Ia menilai, kemajuan Sumsel selama delapan dekade merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak dalam membangun daerah.

“Momentum hari jadi provinsi bukan sekadar seremoni belaka, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, menumbuhkan kesadaran hidup sehat, serta meningkatkan semangat kebersamaan,” katanya.

Cik Ujang berharap seluruh elemen masyarakat terus bersatu dan bergotong royong demi mewujudkan Sumsel yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Senada dengan itu, Kepala Dinas PUBMTR Sumsel, Affandi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat.

Menurut Affandi, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam memeriahkan HUT ke-80 Sumsel.

Di usia ke-80, Sumsel tidak hanya merayakan hari jadinya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui semangat persatuan, kebersamaan, dan gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat.(Ning)

Palembang PemProv

Wagub Cik Ujang Hadiri Haul Akbar KH Ali Umar Thoyib di Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)— Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang religius dan harmonis.

Hal tersebut disampaikan Cik Ujang saat menghadiri Haul Akbar KH Ali Umar Thoyib di Kompleks Griya Asri Sungai Buah, Palembang, Minggu (17/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Cik Ujang mengajak masyarakat menjadikan haul ulama sebagai momentum untuk meneladani perjuangan, akhlak, dan keteladanan para alim ulama dalam membimbing umat.

Menurutnya, KH Ali Umar Thoyib merupakan sosok ulama karismatik yang memiliki kontribusi besar dalam dakwah Islam, pendidikan pesantren, serta pembinaan akhlak masyarakat.

Ia mengatakan, almarhum dikenal sebagai pribadi yang istiqamah dalam perjuangan, sederhana dalam kehidupan, dan tulus dalam mengajarkan ilmu agama kepada umat.

“Warisan terbesar para ulama bukanlah harta benda, melainkan ilmu yang bermanfaat dan generasi penerus yang terus melanjutkan perjuangan dakwahnya,” ujar Cik Ujang di hadapan jamaah yang memadati lokasi haul.

Ia menambahkan, kegiatan haul memiliki nilai penting dalam menjaga silaturahmi, memperkuat ruh Islamiyah, serta mengingatkan masyarakat agar senantiasa dekat dengan ulama dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Cik Ujang, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral dan spiritual masyarakat. Karena itu, peran ulama dinilai sangat penting dalam menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan mempererat kebersamaan di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini.

Haul Akbar KH Ali Umar Thoyib dihadiri para ulama, ustaz, tokoh masyarakat, serta para murid dan jamaah almarhum yang datang dari berbagai daerah, baik dari Sumatera Selatan maupun luar daerah.

Suasana khidmat tampak menyelimuti jalannya acara yang diisi dengan doa bersama dan tausiyah keagamaan.

Selain kegiatan keagamaan, panitia juga menggelar kegiatan sosial berupa donor darah dan khitanan massal sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari warga yang hadir di Kompleks Griya Asri Sungai Buah Palembang.

Putra almarhum KH Ali Umar Thoyib, Ustaz Abu Hasan Sazili, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia sehingga acara dapat berlangsung tertib dan aman.

“Mereka yang hadir ini merupakan murid-murid KH Ali Umar Thoyib dari berbagai daerah, baik dari Sumsel maupun luar Sumsel,” ujarnya. (dkd)

Lampung Selatan Politik

Dikabarkan Unsur Pimpinan DPRD Lampung Selatan Mulai Tidak Harmonis

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Isu ketidak harmonisan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan mulai terhembus dimasyarakat.

Sehingga spekulasi dimasyarakat mulai berkembang, apakah lembaga dimana para wakil rakyat yang mendapat amanah dari rakyat ini bisa melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Seperti diketahui bahwa DPRD merupakan Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dibumi khagom mufakat ini.

DPRD yang merupapakan representasi rakyat ini, mempunyai fungsi diantaranya pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.

Namun dengan isu yang berkembang tentang retaknya harmoniaasi para unsur pimpinan di DPRD Lampung Selatan ini, apakah dalam waktu lima tahun kedepan akan dapat menyelesaikan tugas dan janjinya kepada rakyat/pemilih dan menjadikan rakyat sejahtera lahir dan bathin.

Untuk mengetahui kebenaran isu retaknya harmonisasi unsur pimpinan DPRD Lamsel, Tim media ini mencoba menghubungi melalui telponnya seluler Ketua DPRD Lamsel Erma Yusneli SE, namun tidak ada jawaban, begitu juga ketika dikonfirmasi via WhatsApp juga tidak ada jawaban.

Tim media ini kemudian mencoba menghubungi Sekretaris dewan DPRD Lamsel Heri juga tidak ada jawaban, ketika di WA juga tidak membalas.

Salah satu dari unsur pimpinan DPRD Lamsel Wakil Ketua III Bella Jayanti membalas pesan WhatsApp yang dikirim tentang isu ketidak harmonisan unsur pimpinan lembaga legislatif di Serambi Sumatera ini.

Dalam jawaban melalui pesan WhatsAppnya Bella Jayanti menjawab,

” Walaikumsalam Bang, Alhamdulillah sampai saat ini hubungan kami antar pimpinan baik dan komunikasi juga berjalan lancar. Kalaupun ada perbedaan pandangan dalam menyikapi berbagai persoalan menurut saya wajar aja, justru hal tsb merupakan bagian dari proses demokrasi & menjadi kekuatan untuk menghasilkan keputusan yang lebih matang. Yang terpenting, kami tetap solid dan sama-sama fokus menjalankan tugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Lampung Selatan, ”

Dalam jawaban Kader partai berlambang Matahari Terbit ini mengesankan bahwa unsur pimpinan di DPRD Lamsel baik-baik saja dan solid dan siap bergerak dan berjuang untuk kemajuan Lampung Selatan, ” tuturnya.

Semoga pernyataan yang disampaikan oleh wakil ketua III DPRD Lamsel dari Fraksi PAN ini benar adanya. Sehingga kedepan Lampung Selatan semakin berjaya dan masyarakatnya sejahtera. Amin.  (Cak Ton)