Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung Tahun 2026 cabang olahraga (cabor) e-sport yang berlangsung di Chandra Mall, Bandar Lampung, Kamis (19/11/2026).

Porprov E-Sport Lampung 2026 berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 November 2026 dengan nomor pertandingan yang diperlombakan, yakni Mobile Legends, Free Fire, Honor of Kings (HOK), PUBG, dan eFootball, dengan melibatkan sekitar 202 atlet dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data, Mobile Legends diikuti 14 kontingen dengan 70 peserta, Honor of Kings diikuti enam kabupaten/kota dengan 30 peserta, Free Fire diikuti 12 kabupaten/kota dengan 48 peserta, PUBG diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 36 peserta, serta eFootball diikuti sembilan kabupaten/kota dengan 18 peserta.

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dunia olahraga. E-sport menjadi salah satu cabang olahraga yang berkembang pesat dan membutuhkan kemampuan berpikir cepat, konsentrasi, ketelitian, strategi, serta kemampuan mengambil keputusan.

Menurutnya, e-sport bukan sekadar aktivitas bermain gim, tetapi juga membutuhkan kerja sama tim, kedisiplinan, dan kemampuan mengendalikan diri.

“Kehadiran e-sport dalam ajang Porprov X Lampung Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk adaptasi dunia olahraga terhadap perkembangan zaman sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, kreativitas, dan potensi diri secara positif dan produktif,” ujarnya.

Ia berharap perkembangan e-sport di Lampung dapat diimbangi dengan pembinaan karakter dan penguatan literasi digital. Dengan demikian, para atlet tidak hanya memiliki kemampuan bermain yang baik, tetapi juga menjunjung tinggi etika, disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas.

Batin Wulan juga mengingatkan para atlet agar tetap bijak dalam memanfaatkan teknologi serta tidak mengesampingkan pendidikan.

Menurutnya, prestasi di bidang e-sport dapat menjadi bekal bagi generasi muda, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Saya berharap seluruh atlet dari kabupaten/kota dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menerapkan strategi yang matang, menjaga kekompakan tim, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung,” katanya.

Ia juga berpesan agar para atlet menjadikan Porprov sebagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, membangun solidaritas, dan membawa nama baik daerah masing-masing.

“Prestasi tidak diraih secara instan, tetapi melalui proses dan konsistensi. Karena itu, saya berharap adik-adik terus berlatih dan mengembangkan kemampuan agar ke depannya dapat meraih prestasi yang lebih tinggi, bahkan bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Provinsi Esports Indonesia (ESI) Lampung Rakha Harasta menyampaikan bahwa atlet e-sport Lampung telah menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menyebutkan, atlet binaan ESI Kota Bandar Lampung dari SMA Xaverius Pahoman berhasil meraih juara pertama Liga Esports Nasional tingkat pelajar. Prestasi tersebut juga membuka kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh beasiswa dari 12 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI).

Selain itu, atlet Universitas Lampung juga berhasil meraih juara pertama Liga Mahasiswa pada nomor pertandingan Honor of Kings.

Menurut Rakha, capaian tersebut menunjukkan bahwa e-sport dapat berjalan beriringan dengan dunia pendidikan dan menjadi salah satu jalur pengembangan prestasi generasi muda.

Ia berharap pembinaan atlet e-sport dapat diperluas melalui kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, sehingga semakin banyak bibit atlet potensial yang dapat dikembangkan.

Rakha juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga sikap dan menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia menegaskan bahwa ESI Lampung tidak menghendaki adanya perilaku saling mencemooh maupun penggunaan kata-kata tidak pantas dalam pertandingan.

Melalui penyelenggaraan Porprov X Lampung 2026 cabang e-sport ini, diharapkan semakin terbuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga elektronik sekaligus mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Provinsi Lampung di tingkat nasional dan internasional.

 

Pemkab Pringsewu Salurkan Bantuan Pangan Di Wonodadi dan Pringsewu Timur

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemkab Pringsewu kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat. Bantuan tahap III periode Oktober-Desember 2026 kali ini diberikan kepada warga Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu, yang secara simbolis diserahkan oleh Wabup Pringsewu Umi Laila di balai pekon dan kelurahan setempat pada Kamis, 19 November 2026.

Menurut Wabup, pangan bukan sekadar kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, bermutu, serta terjangkau harus sentiasa menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.

“Hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera,” ujarnya.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, kata dia, pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.

“Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah melalui program Bantuan Pangan Beras, yang diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, mengurangi risiko kerawanan pangan, mendukung upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi salah satu instrumen dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi,” katanya.

Pada kegiatan yang dihadiri jajaran pemkab, DPRD dan forkopimda serta Bulog ini, Wabup Pringsewu mengajak menjadikan program ini sebagai wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Saya berharap pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras tahap III periode Oktober-Desember 2026 di Kabupaten Pringsewu berjalan lancar, tertib, transparan, tepat sasaran dan tepat waktu,” harapnya.

Diketahui, jumlah penerima bantuan di Pekon Wonodadi tercatat 1.307 Penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan total bantuan yang disalurkan 39.210 kg beras. Sedangkan di Pringsewu Timur tercatat 585 PBP, dengan total beras yang disalurkan 17.550 kg, dimana masing-masing penerima memperoleh 30 kg untuk alokasi tiga bulan (Oktober, November dan Desember 2026). (Mulia Mega)

 

Sepuluh Provinsi Perkuat Kerja Sama, Lampung Dorong Aksi Nyata Pembangunan Berkelanjutan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-  Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar daerah melalui Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).

Hal tersebut disampaikan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Kamis (19/11/2026).

​Mengusung tema “Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh”, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 provinsi anggota FKD-MPU, yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi.

​Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan bahwa FKD-MPU harus mampu menghadirkan program kerja yang terukur dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tidak ada satu pun daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pembangunan secara mandiri di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.

​”Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik,” ujar Sekdaprov Marindo.

​Terkait penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di 10 provinsi anggota FKD-MPU. Aplikasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat.

​”Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

​Untuk merealisasikan hal tersebut, Sekdaprov memaparkan empat langkah konkret yang perlu ditempuh FKD-MPU di bidang pangan. Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan antar daerah untuk menjembatani wilayah yang mengalami surplus dan defisit. Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga kepastian pasokan dan stabilitas harga. Ketiga, mendorong pengembangan teknologi serta pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.

​”Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah,” jelasnya.

​Di sektor pariwisata, Sekdaprov Marindo menyoroti posisi strategis Lampung sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Pulau Jawa yang memiliki kekayaan destinasi alam dan bahari, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, serta Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ia menawarkan konsep promosi bersama melalui pengembangan paket wisata lintas provinsi (bundling) yang mengintegrasikan destinasi unggulan di seluruh wilayah anggota FKD-MPU.

​”Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata,” tutur Sekdaprov.

​Selain sektor pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU untuk mempererat kolaborasi pada tiga bidang strategis lainnya, yaitu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanganan bencana bersama seperti kebakaran hutan dan lahan.

​”Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata,” pungkasnya.

Dalam rangkaian Rapat Monitoring dan Evaluasi Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2026 juga dilakukan peluncuran platform digital bernama Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN). Peluncuran ini merupakan wujud aksi nyata Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKDMPU untuk mengintegrasikan data serta memperkuat rantai pasok pangan antar 10 provinsi anggota demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pertanian RI Tin Latifah dengan topik paparan Strategi Optimalisasi Produksi Pangan Nasional pada Provinsi Anggota FKD-MPU dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan.

Narasumber kedua diisi oleh Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata RI Rickayatul Muslimah yang menyampaikan topik paparan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Peluang Sinergi Konektivitas Pola Perjalanan Pariwisata (Travel Pattern) pada Provinsi Anggota FKD-MPU.

Perkuat Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas, Pemkab Lampung Selatan Buka Akses Literasi Keuangan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Kesempatan untuk mandiri secara ekonomi harus terbuka bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.

Selain peluang usaha, kemampuan mengelola keuangan, mengakses pembiayaan, dan memasarkan produk secara digital menjadi bekal penting agar mereka dapat mengembangkan potensi dan usahanya.

Komitmen memperluas kesempatan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui penguatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Literasi Keuangan, Akses Pembiayaan dan Pemasaran Digital bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan, Kamis (19/11/2026).

Mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Lampung atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, pemahaman keuangan semakin dibutuhkan seiring berkembangnya layanan perbankan, transaksi digital, dan berbagai produk investasi yang semakin mudah diakses masyarakat.

Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko kejahatan keuangan, seperti penipuan berkedok investasi, pinjaman ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

“Disabilitas tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh kesempatan dan kesejahteraan. Inilah semangat yang harus kita bangun bersama. Kesetaraan harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi seluruh masyarakat,” ujar Wahidin.

Sementara itu, perwakilan OJK Provinsi Lampung, Eti Haryati, menjelaskan bahwa peningkatan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah semakin luas, tetapi pemahaman dalam memanfaatkannya masih perlu terus diperkuat.

Eti mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menerima penawaran jasa keuangan, terutama yang tidak jelas legalitas maupun kewajarannya.

Ia menekankan pentingnya prinsip legal dan logis sebelum memutuskan menggunakan suatu produk keuangan.

“Secara mudahnya dari OJK selalu mengingatkan masyarakat untuk dua hal, yaitu legal dan logis. Legal artinya kita berhubungan dengan lembaga jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua itu logis, artinya masuk akal,” jelasnya.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, OJK juga memperkenalkan akses melalui barcode layanan yang menyediakan berbagai materi pembelajaran keuangan, buku literasi, portal pengaduan konsumen, hingga informasi daftar pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK.

Menurut Eti, masyarakat perlu membiasakan diri mencari informasi dan memahami karakteristik produk keuangan sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat sekaligus melindungi diri dari risiko kerugian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugianto, menekankan pentingnya pembangunan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.

Menurutnya, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah membuka akses pemasaran agar produk yang dihasilkan pelaku usaha penyandang disabilitas dapat dikenal dan menjangkau konsumen secara lebih luas.

“Produk yang dihasilkan para pelaku usaha disabilitas dapat dikenal dan dibeli oleh masyarakat di mana saja,” ujarnya.

Rudy juga mengajak OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam memberikan pendampingan serta membuka peluang ekonomi bagi komunitas disabilitas.

Melalui penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan pemasaran digital, penyandang disabilitas diharapkan memiliki bekal yang lebih kuat untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan memperluas pasar produknya.

Upaya itu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan untuk berusaha, tetapi juga memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh, produktif, dan mandiri secara ekonomi.

 

Bupati Tangerang Dampingi Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah dan Serahkan Sertifikat Tanah Gratis di Cisoka

KAB. TANGERANG -(deklarasinews.com)- Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan program bedah rumah, sosialisasi Permodalan Nasional Madani (PNM), penyerahan sertifikat tanah gratis, serta dialog Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan berbagai program strategis di sektor perumahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci penting dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), sekaligus memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PKP. Kehadiran program bedah rumah yang dipadukan dengan kepastian legalitas lahan serta akses pembiayaan sangat membantu meningkatkan taraf hidup warga kami di Cisoka dan wilayah lainnya,” ujar Maesyal Rasyid.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program Bedah Rumah dari Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

“Ini program strategis Pak Prabowo, gratis tanpa dipungut biaya oleh pihak mana pun. Termasuk pegawai Kementerian Perumahan (dan Kawasan Permukiman),” ujar Maruarar.

Dia menegaskan kalau ada pihak manapun yang memungut biaya, termasuk pegawai Kementerian PKP, masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwenang.

“Kalau ada yang minta uang, mau pegawai perumahan, mau siapa saja foto, ‘viralin’. Kita mau perubahan sepenuh hati bukan setengah hati,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau penerima manfaat bantuan program Bedah Rumah yang rumah sudah selesai direnovasi di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.

Dalam kesempatan itu, Maruarar juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum mendapatkan program Bedah Rumah untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan langsung menginstruksikan pegawai Kementerian PKP untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas rumah melalui renovasi atau pembangunan rumah baru.

IMIP Serahkan TPS3R Labota dan Rusunawa ke Pemkab Morowali

MOROWALI -(deklarasinews.com)– PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terus memerlihatkan kontribusinya bagi daerah dan pemerintah. Terbaru IMIP menyerahkan secara resmi infrastruktur Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Labota dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Sulawesi Tengah dalam sebuah seremoni di Lahan Sidaya, Rabu (18/11/2026).

Bupati Morowali, H. Iksan Baharuddin Abdul Rauf, yang menghadiri secara langsung penyerahan fasilitas tersebut memberi apresiasi pada manajemen PT IMIP yang terus menyalurkan CSR-nya pada Pemkab Morowali. Ia berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan dengan mendorong agar instansi teknis dapat mengawal program ini hingga tuntas. Pemkab Morowali mengaku terus menjaga komunikasi dan kolaborasi bersama manajemen perusahaan pengelola kawasan industri terintegrasi berbasis mineral nikel tersebut.

“IMIP sangat membantu kepentingan daerah. Penghasilan terbesar kita melalui pendapatan asli daerah (PAD), 80 persen bersumber dari kawasan IMIP. Olehnya, kita seharusnya selalu menjaga itu, bekerja sama sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga masyarakat juga bisa menikmati investasi yang ada di Morowali,” ungkap Iksan.

Iksan mengatakan, TPS3R Labota sebenarnya telah beroperasi selama kurang lebih enam bulan terakhir. Namun, seremoni serah terima tetap dilaksanakan karena fasilitas tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

Iksan juga berpesan pada masyarakat sekitar kawasan IMIP agar dapat membuang sampah pada tempatnya. Pihaknya sudah berupaya menyediakan sejumlah titik penyimpanan sampah dari kontainer. “Saya berharap kesadaran kita bersama untuk membaung sampah pada tempatnya. Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat mengurangi intensitas sebaran sampah di Bahodopi,” pinta Morowali-1 tersebut.

Iksan mengakui, dukungan PT IMIP tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sampah, namun sejumlah kegiatan dan pembangunan lainnya juga telah berjalan di Kecamatan Bahodopi, termasuk kontribusi anggaran yang cukup besar. Ia berharap kedua fasilitas yang diserahterimakan dapat dikelola dan dirawat dengan baik sehingga manfaatnya terus dirasakan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Legal and Government Relations Departemen Head PT IMIP, Askurullah, mengatakan, penyerahan tata kelola Rusunawa dan TPS3R ke Pemkab Morowali menjadi bukti komitmen serta sinergisitas dalam tata kelola pemerintah. “Kami berterimakasih kepada Pemkab yang sudah memberikan dukungan hingga agenda ini terselenggara dengan baik. Semoga sinergisitas ini selalu terbangun untuk menjaga iklim investasi di Morowali,” harap Askurullah, mewakili manajemen IMIP. (Rpdm)

 

Revitalisasi Gedung Laboratorium SMA N 1 Tanjung Bintang Sesuai Prosedur

TANJUNG BINTANG -(deklarasinews.com)- Revitalisasi Gedung Laboratorium SMA N 1 Tanjung Bintang sesuai prosedur. Hal ini disampaikan Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang Haris Tri Okfianto, S.Pd., M.Pd., pada Selasa (18/11/2026)

” Miris ketika melihat atap ruang laboratorium yang gentengnya nyaris berjatuhan. Khawatir ada siswa yang terluka dan alat-alat komputer dan lainnya rusak. Kami mempercepat pembangunannya dan   revitalisasi gedung yang dilakukan di sekolah ini sudah sesuai prosedur,” ujarnya.

Sebelum dilakukan revitalisasi, sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dengan adanya perencanaan bersama  tim perencana yang memiliki kompetensi jelas.

Revitalisasi senilai Rp 590 juta yang dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Perencanaan proyek dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Termasuk penggunaan material sesuai dengan kebutuhan demikian juga dengan  penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sudah sesuai semua.

Proyek yang menggunakan anggaran dari APBN 2026 dimulai lebih dahulu berdasar arahan dari tim kementerian, jika memang ada dana talangan.

“Sebab pelaksanaan kegiatan tersebut tidak bisa lewat dari tahun ini,” ujarnya

Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan komite sekolah, setelah ada kejelasan waktu dan anggaran kegiatan.(Red)

Puncak Hargunas PGM, Kakanwil Kamenag Tekankan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Guru Madrasah

CILEGON -(deklarasinews.com)- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Amrullah, menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (Hargunas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Banten di Alun-Alun Kota Cilegon, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tingkat provinsi ini dihadiri langsung oleh ribuan guru madrasah se-Banten bersama sejumlah pejabat penting. Di antaranya perwakilan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Yandri Susanto), Wakil Gubernur Banten (Ahmad Dimyati Natakusumah), Ketua Umum Pimpinan Pusat PGM Indonesia (Syamsuddin), Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebak, serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pandeglang.

Dalam arahannya di hadapan para guru madrasah, Amrullah memberikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara menuntut hak dan menunaikan kewajiban sebagai pendidik. Menanggapi berbagai aspirasi peningkatan kesejahteraan yang sebelumnya disuarakan oleh jajaran pengurus PGM, ia menggunakan analogi rel kereta api untuk menggambarkan hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban

​”Jika sebelumnya banyak ditegaskan tentang hak-hak guru, maka kita juga harus menyeimbangkannya dengan kewajiban guru. Keduanya ibarat rel kereta api yang harus berjalan dan bergerak bersama-sama—antara apa yang kita inginkan dengan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Amrullah.

​Selain itu, ia juga mengapresiasi tema peringatan Hargunas tahun ini yang mengusung semangat guru menginspirasi. Menurutnya, esensi seorang guru yang menginspirasi adalah sosok yang mampu menularkan semangat serta memberikan ilham kebaikan bagi peserta didik maupun lingkungan sekitarnya.

​Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah PGM Indonesia Provinsi Banten, Masyhudi, menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kehadiran Amrullah di setiap agenda perjuangan guru madrasah.

​”Kami sampaikan kepada pimpinan pusat bahwa Kakanwil selalu hadir membersamai ketika PGM menyelenggarakan kegiatan di Provinsi Banten,” ungkap Masyhudi disambut tepuk tangan meriah peserta.

​Dalam kesempatan tersebut, Masyhudi juga menyuarakan aspirasi krusial terkait nasib dan status kepegawaian guru madrasah. Pihaknya mendorong Pimpinan Pusat PGM Indonesia—di bawah kepemimpinan Syamsuddin—untuk terus mengawal regulasi hingga ke tingkat pusat, mulai dari DPR RI, Presiden Prabowo Subianto, hingga Mahkamah Konstitusi, agar guru madrasah dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tetap ditempatkan di madrasah asalnya.

Perjuangan ini bukan berarti guru madrasah tidak ikhlas dalam mengabdi. Pengabdian dan dedikasi guru madrasah tidak akan pernah berhenti sampai kapan pun. Namun, melalui organisasi profesi ini, kita ingin memastikan guru madrasah berada pada titik terhormat sesuai amanat undang-undang,” tegas Masyhudi.

​Rangkaian puncak peringatan Hargunas 2026 tingkat Provinsi Banten ini sebelumnya diawali dengan kegiatan Pekan Semarak Hargunas yang mempertandingkan berbagai cabang lomba antar-pendidik. Ke depan, PGM Banten juga merencanakan gelaran Seminar Nasional dengan menghadirkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

​Acara ditutup dengan gelora semangat melalui yel-yel “PGM Berdaya, Guru Madrasah Hebat, Madrasah Bermutu dan Mendunia” yang dipimpin bersama oleh seluruh pengurus dan anggota yang hadir.(Nan)

Dekranasda Provinsi Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)-  Transformasi wastra tradisional menjadi produk fesyen modern bernilai ekonomi tinggi terus didorong guna membawa kekayaan budaya Lampung menembus pasar nasional hingga mancanegara.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza dalam perhelatan 4th Lampung Fashion Tendance 2026 bertema “Pelampahan: From Heritage to Future” di Hotel Radisson Lampung, Rabu (18/11/2026).

Purnama Wulan Sari menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekadar peragaan busana, melainkan gerakan strategis untuk mengolaborasikan warisan budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi daerah menuju masa depan.

Menurutnya, kain tapis maupun batik khas dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung tidak boleh berhenti sebagai romantisme masa lalu, tetapi harus terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.

“Tantangan kita hari ini bukan hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi bagaimana kita semua bekerja sama membuat wastra kita tetap hidup, berkembang, dan relevan. Melalui sentuhan inovasi para desainer, wastra Lampung kini hadir dalam interpretasi modern seperti busana ready to wear yang dapat dikenakan pada berbagai occasion maupun keseharian dengan penuh kebanggaan,” ujar Purnama Wulan Sari.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan rantai nilai antara perajin sebagai penjaga tradisi dan desainer sebagai jembatan yang menerjemahkan kekayaan budaya menjadi karya bernilai jual tinggi. Selain itu, ia mendorong keterlibatan aktif generasi muda melalui pembinaan ke sekolah-sekolah kejuruan agar regenerasi perajin dan kreator muda terus berjalan berkelanjutan.

Purnama juga berharap Lampung Fashion Tendance tidak sekadar menjadi seremoni sesaat, melainkan berkembang menjadi ekosistem fesyen dan kerajinan daerah yang berkesinambungan setiap tahunnya untuk meningkatkan daya saing pelaku industri kreatif lokal.

Sementara itu, Ketua BPD Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Lampung, Ida Giriz, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Lampung Fashion Tendance keempat yang memproyeksikan tren fesyen tahun 2027 ini mengusung semangat “Peradaban Tapis”. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang apresiasi, kolaborasi, dan aktualisasi bagi para pelaku mode.

“Warisan budaya tidak hanya untuk dikenang, tetapi harus dihidupkan melalui karya yang relevan dengan zamannya. Pembangunan ekosistem fesyen yang kuat tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung, Dekranasda, kementerian terkait, Bank Indonesia, perbankan, komunitas, UMKM, hingga mitra industri tekstil,” kata Ida Giriz.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana 4th Lampung Fashion Tendance, Linda Sudibyo, melaporkan bahwa perhelatan tahun ini diikuti oleh 40 desainer yang berasal dari Provinsi Lampung maupun berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini menjadi ruang pertemuan kreatif antara desainer senior dan desainer muda untuk saling bertukar inspirasi serta memperluas jejaring industri.

“Melalui tema Pelampahan: From Heritage to Future, kami ingin menghadirkan perjalanan kreatif yang mempertemukan kekayaan wastra tapis Lampung dengan dinamika industri fesyen modern. Kami berharap panggung ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas, melahirkan talenta baru, sekaligus mengangkat nilai ekonomi wastra Lampung ke panggung yang lebih luas,” tutur Linda.(Red)

Bayar Pajak Kendaraan 5 Tahunan Kini Bisa Drive Thru di Natar, Warga Tak Perlu Jauh ke Kalianda

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Mengurus pajak kendaraan lima tahunan sekaligus mengganti pelat nomor kini bisa dilakukan lebih dekat oleh masyarakat di wilayah utara Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui layanan Samsat Digital Drive Thru di Kantor Kecamatan Natar, warga kini dapat mengurus pajak kendaraan tahunan maupun lima tahunan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi salah satu kemudahan baru bagi masyarakat, khususnya warga Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram.

Layanan ini diresmikan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersamaan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Natar di Kantor Kecamatan Natar, Rabu (18/11/2026).

Peresmian kedua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus sebagai kado bagi masyarakat pada HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan.

Bupati Egi mengatakan, kehadiran Samsat Digital Drive Thru dan MPP Mini Natar diharapkan dapat memangkas jarak masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan. Dengan begitu, warga Natar dan kecamatan sekitarnya tidak perlu lagi mendatangi pusat pemerintahan di Kalianda untuk mengurus sejumlah keperluan.

“Ya tentu harapannya kehadiran fasilitas ini bisa memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di Kecamatan Natar dan sekitarnya kini dapat mengurus berbagai keperluan, mulai dari balik nama kendaraan bermotor, perpanjangan pajak tahunan, BPJS, pembayaran PBB, layanan Badan Pertanahan Nasional, hingga perizinan usaha melalui Mal Pelayanan Publik Mini,” ujar Egi.

Secara khusus, Samsat Digital Drive Thru Natar melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan atau pengesahan serta pajak lima tahunan yang disertai penggantian pelat nomor. Layanan ini dirancang agar proses pengurusan lebih praktis dan efisien, termasuk tanpa mengharuskan wajib pajak turun dari kendaraan.

Kehadirian fasilitas tersebut merupakan bagian dari sinergi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pelayanan sekaligus mengoptimalkan pemungutan PKB dan Opsen PKB.

Kecamatan Natar dipilih sebagai lokasi layanan karena letaknya strategis untuk melayani masyarakat di lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Berdasarkan data potensi, wilayah tersebut memiliki 112.561 kendaraan bermotor dengan potensi penerimaan Opsen PKB sebesar Rp34.718.674.863.

Dengan layanan yang lebih dekat diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Manfaat layanan baru ini mulai dirasakan masyarakat. Kepala Desa Banjarnegeri, Kecamatan Natar, H. Burhanudin Bahri, menjadi warga pertama yang memanfaatkan Samsat Drive Thru Natar untuk membayar pajak kendaraan lima tahunan.

Menurutnya, kehadiran layanan tersebut sangat membantu warga, terutama karena jarak perjalanan dari Natar menuju Kalianda membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

“Mudah-mudahan ke depannya untuk masyarakat lebih mudah. Karena di Natar jarak tempuh ke Kalianda memakan waktu hampir 4 jam, paling lambat 2 jam setengah. Mungkin di Natar sekarang kesadaran pajak lebih bagus dengan adanya MPP Mini,” ujarnya.

Burhanudin juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk bagi pemilik kendaraan yang harus membayar pajak lima tahunan dan mengganti pelat nomor.

“Ya, saya kepala desa pertama kali bayar di Natar 5 tahunan. Bisa. Nanti kita imbau ke masyarakat di Natar, bukan hanya sekadar bayar pajak, tapi bayar pajak tahunan, lima tahun, ganti pelat, bisa di Kecamatan Natar,” katanya.

Kemudahan serupa dirasakan Palas, salah seorang warga Natar. Ia mengaku terbantu karena kini dapat mengurus pajak kendaraan tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Kalianda.

“Alhamdulillah terbantu, enggak jauh-jauh ke Kalianda sana. Jadi lebih dekat. Soalnya kan enggak punya kendaraan, mau ke sana harus ongkos. Kalau sekarang jalan kaki bisa. Bisa naik angkot Rp5.000,” ujar Palas.

Bagi masyarakat, keberadaan layanan ini bukan sekadar menambah fasilitas pelayanan, tetapi juga memangkas jarak dan biaya yang selama ini harus dikeluarkan untuk mengurus pajak kendaraan.

Melalui Samsat Digital Drive Thru Natar, Pemkab Lampung Selatan berharap akses pelayanan semakin merata dan mudah dijangkau. Kemudahan tersebut juga diharapkan mendorong kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan PKB bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Opsen PKB bagi Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih optimal. (Kmf)