Kategori: Daerah

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Asosiasi Kesehatan Haji Indonesia (AKHI) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Diskusi Trik Petugas Kesehatan Haji Bagi Calon Petugas TKH/PHD Kesehatan, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan ini juga merupakan salah satu menjalin tali silaturahmi sesama para petugas kesehatan.

Wakil Ketua AKHI Provinsi Lampung Dr. dr. Sri Aryanti, MM., M.Kes dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pengalaman dan trik praktis dari alumni.

“Kegiatan ini juga tentunya guna untuk mempersiapkan calon petugas TKH dan PHD menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di Tanah Suci Tahun 2026,” ucapnya dalam sambutan mewakili ketua AKHI Provinsi Lampung.

Acara ini diikuti sebanyak 41 peserta, yang terdiri dari 26 dokter dan perawat terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Haji (TKH), serta 15 orang dari Pengelolaan Haji Darurat (PHD) Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Ketua AKHI Provinsi Lampung dr. Zam Zanariah, Sp.N.M.Kes menegaskan bahwa penguatan TKH dan PHD merupakan komitmen AKHI untuk memastikan pelayanan kesehatan haji prima dan aman bagi jemaah.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta. Sebab, acara ini sebagai momentum sinergi stakeholder kesehatan haji di Indonesia.

“Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan menghadapi musim haji Tahun 2026 dengan profesionalisme tinggi, sehingga ibadah berjalan lancar dan penuh berkah,” ucapnya. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi-aksi jalanan, forum-forum diskusi Provokatif dan konten opini publik yang tidak mendidik generasi muda. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.

Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.

“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan”, katanya.

Menurutnya, salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.

“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.

Di sektor lain, Haris juga menilai pemerintah menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

“Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu”, tandasnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.

Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.

“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.

Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.

“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.(Red)

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pengurus Rayon (DPR) Teluk Pandan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) gelar kegiatan Halal Bi Halal di GSG Sanggar Mangliawan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 10.30 wib.

Kegiatan Halal Bi Halal yang dihadiri Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIPAKAD Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, Forkopimcam Teluk Pandan, dan Lapisan Elemen Masyarakat Lainnya berjalan lancar dan khidmat.

Ketua DPR Teluk Pandan Sri Lestari, S.Pd Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan silaturahmi setelah kita bersama-sama merayakan hari raya idul fitri 2026.

“Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mengucapkan mohon maaf lahir batin,” ucapnya.

Ditambahkannya, Hipakad Teluk Pandan siap bersinergi bersama instansi dan elemen masyarakat lainnya dalam berbagai kegiatan. Selama ini, Hipakad Teluk Pandan aktif pada kegiatan sosial yang semoga bermanfaat untuk masyarakat, jelasnya.

Kepala Desa Hanura sekaligus Ketua Apdesi Kecamatan Teluk Pandan Rio Remota mengucapkan terima kasih atas nama Apdesi dan seluruh jajaran Kepala Desa di kecamatan teluk pandan mengapresiasi kegiatan ini. Kami bangga dengan kegiatan Hipakad Teluk Pandan yang selalu bersinergi dalam kegiatan amal bakti dan sosial di masyarakat, ujarnya.

Dilanjutkannya, terlihat sinergi yang baik antara Hipakad Teluk Pandan dengan kehadiran undangan dari berbagai lapisan, namun tidak juga mengambil kesimpulan bagi undangan yang tidak hadir bukan berarti tidak mendukung atau berhalangan hadir munhkin ada kendala, tutupnya.

Camat Teluk Pandan Salpani, S.I.P yang diwakili Kasi Kessos Hadijaya menyatakan Apresiasi pada Hipakad Teluk Pandan yang menyelenggarakan kegiatan silaturahmi berkumpul di tempat ini. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengucapkan teimakasih atas kerjasamanya dan sinergi positif masyarakat dan elemen lain yang telah mendukung Program Pemerintah Daerah, ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah akan mendukung organisasi yang melakukan kegiatan positif agar dapat membantu program pemerintah di kecamatan teluk pandan ditengah-tengah masyarakat yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial secara berkelanjutan.

Diakhir, Hadijaya menekankan bahwa pentingnya sinergitas antara Pemerintah dan elemen masyarakat dalam melaksanakan program-program seperti pembangunan dan kesehatan agar berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Lampung Wahyu Widiyatmiko, S.H, M.H, CPM dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan halal bi halal yang dilaksanakan DPR Teluk Pandan yang mempererat silaturahmi, Perkokoh Persatuan dan Solidaritas untuk NKRI bersama elemen masyarakat dan Instansi Pemerintah di wilayahnya.

“Hipakad Teluk Pandan merupakan contoh dan teladan yang baik bagi pengurus di daerah Provinsi Lampung. Bahkan juga sudah diketahui Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hipakad di Jakarta,” ungkapnya.

Dengan dilaksanakan kegiatan halal bi halal yang Mempererat Silaturahmi, Perkokoh Persatuan dan Solidaritas untuk NKRI, atas nama DPD Hipakad Provinsi Lampung siap bersinergi bersama Pemerintah dan Elemen Masyarakat Lainnya, pungkasnya.

Untuk diketahui, pada kegiatan Halal Bi Halal di Teluk Pandan juga bersamaan dilakukan Kegiatan Bakti sosial Donor Darah yang diikuti 83 orang peserta dan berhasil mendapatkan 76 Kantong Darah (Red).

BUKIT KEMUNING – (deklarasinews.com)– Kekecewaan mendalam menyelimuti warga Lingkungan 4 dan Lingkungan 9, Kelurahan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Puluhan warga turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kondisi Jalan AK Gani yang merupakan jalan provinsi namun kini kondisinya sudah tidak layak lagi disebut sebagai jalan raya.

Jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar Kabupaten Lampung Utara menuju Kabupaten Way Kanan ini kondisinya hancur lebur. Padahal, jalur ini merupakan akses utama bagi pengangkutan hasil bumi seperti kopi, lada, jagung, dan komoditas pertanian lainnya.

Sindir Pergantian Kepemimpinan

Salah satu warga setempat Reki mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap pengabaian pemerintah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti betapa banyaknya pergantian pemimpin yang telah dilalui, namun kondisi jalan mereka tetap luput dari perhatian.

Aksi Swadaya: Cor Jalan Secara Mandiri

Sebagai bentuk protes sekaligus upaya menjaga keselamatan pengguna jalan, warga akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri. Secara gotong royong, warga Lingkungan 4 dan 9 mengumpulkan dana swadaya untuk melakukan pengecoran pada bagian tanjakan yang paling membahayakan.

“Kekecewaan ini kami tunjukkan dengan kerja nyata. Kami mengecor tanjakan ini atas nama warga. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami ingin menyampaikan bahwa kami ini warga negara dan jalan ini milik negara. Apa bedanya dengan jalan-jalan lain yang selalu mendapatkan anggaran pembangunan dari pemerintah?” tambah warga lainnya.

Tuntutan Warga

Warga Bukit Kemuning berharap Pemerintah Provinsi Lampung segera membuka mata dan memasukkan perbaikan Jalan AK Gani ke dalam skala prioritas anggaran tahun ini. Mereka merasa dianaktirikan karena infrastruktur di wilayah lain terus bersolek, sementara jalur distribusi ekonomi di wilayah mereka dibiarkan menyerupai kubangan dan batu terjal.

Kondisi ini tidak hanya menghambat perputaran ekonomi hasil panen warga, tetapi juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas setiap harinya. Warga menegaskan akan terus menyuarakan kondisi ini hingga ada tindakan nyata dari pihak berwenang. (Zainal)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung periode 2025–2030 resmi dilantik di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (10/4/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dan dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi pers, serta pemangku kepentingan daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, serta sejumlah tokoh organisasi media, akademisi, dan unsur Forkopimda yang mewakili instansi masing-masing.

Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran JMSI Lampung dalam membangun ekosistem media siber yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

Novriwan: Perkuat Organisasi dan Tiga Program Digital JMSI Lampung

Ketua JMSI Lampung Achmad Novriwan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan organisasi secara berkelanjutan sebagai fondasi utama penguatan peran media di daerah.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap tiga inisiatif program digital JMSI Lampung yang digagas oleh pengurus bidang platform digital, Andri Supriyandi.

Tiga program tersebut meliputi:

1. Pengembangan aplikasi agregator news untuk meningkatkan nilai dan distribusi media lokal Lampung
2. Pembangunan aplikasi ojek online sebagai bagian dari ekosistem digital berbasis daerah
3. Pembangunan sistem “single hosting media JMSI” sebagai portal terintegrasi media di Lampung

Novriwan juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi tempat pelantikan serta seluruh tamu undangan yang hadir dari berbagai unsur organisasi dan lembaga.

Teguh Santosa: Dorong Kemandirian Platform Digital Nasional

Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap inovasi JMSI Lampung, khususnya kepada kepemimpinan Achmad Novriwan yang dinilai aktif melahirkan berbagai program strategis yang sejalan dengan agenda JMSI nasional.

Ia menegaskan pentingnya membangun platform digital alternatif agar Indonesia tidak terus bergantung pada platform global seperti Google. Menurutnya, sejumlah negara maju seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah lebih dahulu membangun ekosistem digital mandiri.

Selain itu, Teguh juga mengajak insan JMSI untuk menghadirkan informasi yang produktif dan konstruktif di tengah tantangan disinformasi global, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sekdaprov Lampung: Media Harus Adaptif dan Berintegritas

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dalam kesempatan tersebut mengajak JMSI untuk bijak menghadapi tantangan transformasi digital, khususnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Ia menekankan pentingnya verifikasi dan integritas media dalam menyajikan informasi kepada publik. Selain itu, ia mendorong JMSI untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi publik terhadap program pembangunan di Lampung.

“Media harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga penguat literasi publik dan pembangunan daerah,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutannya.

Dihadiri Berbagai Unsur Strategis

Kegiatan pelantikan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Ketua TP Pembangunan Provinsi Lampung Nurhasanah, Ketua Sikambara Lampung Junaedi, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa, Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo, Ketua Laskar Merah Putih Lampung Johan Nasri, serta perwakilan bupati/wali kota se-Lampung, rektor perguruan tinggi, KPU, Bawaslu, Forkopimda, hingga kepala OPD dan lembaga vertikal lainnya.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi penanda penguatan kolaborasi antara insan pers, pemerintah, dan seluruh elemen pembangunan daerah dalam menghadapi era digital yang semakin dinamis. (*).

BUKITKEMUNING -(deklarasinews.com)- Perselisihan yang terjadi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah dengan jajaran dewan guru di SDN 1 Bukitkemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada Jumat (10/4/2026), mendapat perhatian serius dari Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning.

Koordinator Pendidikan Kecamatan Bukitkemuning menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa semacam ini semestinya tidak terjadi, terlebih di dalam lingkungan pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keteladanan.

Peristiwa bermula saat pihak Korwil menerima laporan telepon dari warga yang mengabarkan adanya keributan di SDN 1 Bukitkemuning. Laporan tersebut menyebutkan situasi di sekolah sempat tegang hingga membuat para guru merasa ketakutan.

Merespons laporan tersebut, Koordinator Pendidikan langsung terjun ke lokasi. Di tengah perjalanan, didapat informasi bahwa salah satu pihak yang bertikai tengah berada di Puskesmas Bukitkrmuning untuk melakukan visum, karena mengalami luka gigitan pada lengan kiri nya.

“Saya langsung menuju Puskesmas dan bertemu dengan Ibu Maisarih selaku Plt Kepala Sekolah. Di sana juga sudah ada Kanit Patroli, Kanit Reskrim, serta Babinkamtibmas Kelurahan Bukitkemuning,” ungkapnya.

Langkah Penanganan

Usai dari Puskesmas, Koordinator Pendidikan segera bergegas menuju SDN 1 Bukitkemuning untuk memastikan situasi sekolah kembali tenang. Prioritas utama adalah menjamin proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan kondusif bagi para siswa.

Langkah-langkah strategis yang telah diambil antara lain:

Laporan ke Dinas: Melaporkan kronologi kejadian secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara untuk ditindaklanjuti.

Imbauan Cooling Down: Memohon kepada kedua belah pihak yang berselisih untuk menenangkan diri dan menahan diri dari tindakan yang dapat memperkeruh suasana sembari menunggu keputusan dinas.

Pendekatan Persuasif: Mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.

Permohonan Maaf kepada Masyarakat

Selaku Koordinator Satuan Pendidikan, beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para wali murid, atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh insiden ini.

“Terkait penyelesaian masalah, sepenuhnya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan selaku instansi yang menaungi kami. Apapun keputusan yang akan dikeluarkan oleh dinas nantinya, kami berharap kedua belah pihak dapat menerima dengan lapang dada atau legowo demi kebaikan dunia pendidikan di Bukitkemuning,” pungkasnya.zainal

‎PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang yang baru, Ir. Teddy Andrian, ST., IPM., ASEAN Eng., langsung bergerak cepat usai resmi dilantik oleh Wali Kota Palembang pada Senin (6/4/2026).

‎‎Komitmen untuk melakukan pembenahan menyeluruh pun ditegaskan sejak awal masa jabatannya.

‎Hal tersebut disampaikan Teddy saat agenda perkenalan sekaligus silaturahmi bersama insan media di Gedung Graha Tirta Musi, Jumat (10/4/2026).

‎‎Ia menekankan bahwa jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja nyata, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎‎“Target kita jelas, Tirta Musi harus lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi layanan maupun kontribusinya bagi daerah,” ujar Teddy.

‎‎Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, Teddy memprioritaskan peningkatan pelayanan pelanggan, khususnya dalam penanganan keluhan masyarakat yang selama ini menjadi sorotan. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengembangan aplikasi layanan pelanggan berbasis digital.

‎‎Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan laporan gangguan secara real time. Pelanggan nantinya dapat mengirimkan informasi lengkap mulai dari lokasi, waktu kejadian, hingga memantau langsung proses penanganan oleh petugas di lapangan.

‎‎“Setiap laporan akan terpantau secara sistem, mulai dari diterima hingga diselesaikan. Ini penting untuk memastikan layanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

‎‎Selain fokus pada digitalisasi, Perumda Tirta Musi juga tengah mempercepat program penambahan sambungan rumah baru. Dalam tiga bulan ke depan, ditargetkan sebanyak 15.000 sambungan baru dapat terealisasi. Hingga saat ini, sekitar 2.000 sambungan telah terpasang di sejumlah wilayah, termasuk Kalidoni dan sekitarnya.

‎‎Namun demikian, Teddy menegaskan bahwa pemasangan jaringan bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ia memastikan akan turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi apakah air benar-benar mengalir ke rumah pelanggan.

‎‎“Bukan sekadar terpasang, tapi harus dipastikan airnya mengalir. Itu yang akan kita cek langsung di lapangan,” tegasnya.

‎Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk Kota Palembang saat ini mencapai sekitar 1,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, cakupan layanan air bersih telah mencapai 85 persen atau sekitar 1,5 juta jiwa, dengan total 320 ribu sambungan rumah.

‎‎Untuk mencapai target layanan 100 persen, dibutuhkan investasi yang tidak sedikit, bahkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Teddy mengakui, tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kemampuan internal perusahaan.

‎‎Oleh karena itu, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga terkait, guna mempercepat pencapaian target layanan air bersih bagi seluruh masyarakat.

‎‎“Kita harus menggandeng pihak luar. Tidak mungkin target ini tercapai jika hanya mengandalkan internal,” katanya.

‎Tak hanya fokus pada layanan eksternal, pembenahan internal perusahaan juga menjadi perhatian serius. Mulai dari perbaikan tampilan kantor pusat hingga standarisasi pelayanan di seluruh unit akan dilakukan secara bertahap.

‎‎Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat citra perusahaan sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam mengakses layanan.

‎‎“Kita mulai dari hal mendasar, termasuk wajah kantor dan standar pelayanan. Semua harus berubah ke arah yang lebih baik,” tutup Teddy. (Ning/ril)

BUKIT KEMUNING- (deklarasinews.com)– Menanggapi pemberitaan di media online Deklarasi News tertanggal 8 April 2026 mengenai perselisihan internal di SDN 01 Bukitkemuning, Plt. Kepala Sekolah, Ibu Maisaroh Spd, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan kronologi peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan salah satu guru, Ibu R, Rabu (9/4/2026).

Ibu Maysaroh menjelaskan bahwa akar permasalahan bermula dari tuntutan jam mengajar oleh Ibu R. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, selama masa kepemimpinan kepala sekolah sebelumnya (Ibu Riasih ), Ibu R diketahui jarang hadir untuk mengajar karena kesibukannya saat menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah di salah satu SD di Desa Kebun Dalam, Kecamatan Abung Tinggi.

“Saya menerima SK sebagai Plt. Kepala SDN 01 Bukitkemuning per tanggal 31 Maret 2026. Sejak saat itu, Ibu R memang mempertanyakan jam mengajarnya. Namun, karena posisi tersebut sudah diisi oleh guru lain, kami meminta beliau bersabar hingga tahun ajaran baru mendatang,” ujar Maisaroh.

Pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Lampung Utara melalui Kabid SD, yang menyarankan hal serupa, yakni menunggu penyesuaian di tahun ajaran baru. Meski sempat ada kesepakatan awal, situasi memanas pada Rabu, 8 April 2026.

Menurut Maysaroh, pada hari tersebut Ibu R kembali mempertanyakan masalah yang sama dengan nada tinggi sembari merekam menggunakan ponsel.

“Secara spontan, saya mencoba menghalangi kamera ponselnya dengan tangan kiri. Namun, Ibu R justru menggigit tangan saya. Untuk melepaskan gigitan tersebut, secara refleks saya menarik kerudungnya agar gigitan itu terlepas,” ungkapnya.

Akibat tindakan kekerasan fisik tersebut, Ibu Maisaroh telah melakukan visum di Rumah Sakit Bukitkemuning sebagai langkah antisipasi dan bukti hukum jika diperlukan di kemudian hari.

Permohonan Maaf dan Tindakan Selanjutnya

Terkait kelanjutan masalah ini, Ibu Maisaroh menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Dinas Pendidikan Lampung Utara dengan harapan adanya penyelesaian yang bijaksana bagi semua pihak.

“Sebagai manusia biasa, saya menyadari adanya kekhilafan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung Utara, warga Bukitkemuning, dan khususnya para wali murid SDN 01 Bukitkemuning atas kegaduhan yang terjadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini diharapkan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar siswa-siswi di sekolah. “Kami mengambil hikmah mendalam dari kejadian ini agar ke depannya lingkungan sekolah tetap kondusif dan profesional,” tutupnya.(zainal)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Proses eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa di Hotel Berlian yang berada di Griya Villa Sukarami KM 9, resmi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada Rabu (8/4/2026). Pelaksanaan eksekusi tersebut dipastikan berjalan sesuai koridor hukum dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis sebelum tindakan tegas dilakukan.

‎‎Panitera PN Palembang, Dr. Sumargi, SH, MH, menegaskan bahwa langkah eksekusi merupakan tindak lanjut dari perintah Ketua PN Palembang atas objek yang telah melalui proses lelang dan dimenangkan oleh pihak pemohon.

‎‎“Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Palembang terhadap objek yang berkaitan dengan hasil lelang yang sah dimenangkan oleh pemohon,” jelas Sumargi.

‎‎Ia mengungkapkan, sebelum memasuki tahap eksekusi paksa, pengadilan telah memberikan ruang kepada pihak termohon untuk melakukan pengosongan secara mandiri. Pendekatan persuasif menjadi prioritas guna menghindari potensi konflik di lapangan.

‎‎“Kami lebih dulu memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengosongkan objek secara sukarela dengan pendampingan petugas. Namun pada awalnya belum ada kesediaan dari yang bersangkutan,” ujarnya.

‎‎Situasi tersebut kemudian mendorong pengadilan untuk membacakan penetapan eksekusi sebagai dasar hukum pelaksanaan tindakan lanjutan. Dalam prosesnya, petugas terpaksa melakukan pembongkaran terhadap akses masuk yang terkunci sebagai bagian dari prosedur eksekusi paksa.

‎‎“Karena akses dalam kondisi terkunci, dilakukan pembukaan secara paksa sebagai konsekuensi dari pelaksanaan eksekusi sesuai aturan hukum,” tambahnya.

‎‎Meski demikian, komunikasi antara kedua belah pihak tetap dijaga selama proses berlangsung. Hasilnya, pihak termohon akhirnya menunjukkan sikap kooperatif dengan mengosongkan sebagian objek, terutama bangunan rumah induk, secara mandiri.

‎‎“Pada akhirnya termohon bersedia bekerja sama dan mengosongkan rumah induk. Kami hanya membantu serta memastikan proses berjalan tertib,” kata Sumargi.

‎‎Setelah seluruh objek dinyatakan steril, pengadilan akan menyusun berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh para pihak terkait, disaksikan aparat keamanan serta perangkat setempat. Tahapan ini menjadi penegasan sahnya pengalihan penguasaan objek kepada pemohon.

‎‎“Setelah berita acara ditandatangani, maka objek tersebut resmi diserahkan dan menjadi hak pemohon,” tegasnya.

‎Di sisi lain, kuasa hukum pemohon dari Kantor Hukum Andre Macan and Partner,

‎yaitu Andri Dwiyan Cahyadi, SH., C.HRM., C.MSP, Kevin Rasuandi, SH., C.MSP dan TB. M. Daffa Ardana, SH menyampaikan apresiasi atas jalannya eksekusi yang dinilai tetap kondusif meski sempat menghadapi dinamika di awal.

‎‎“Kami bersyukur prosesnya dapat diselesaikan dengan baik. Kendala di awal dapat diatasi sehingga eksekusi berjalan lancar,” ujarnya.

‎‎Ia juga menilai profesionalitas PN Palembang dan aparat kepolisian berperan besar dalam menjaga stabilitas situasi selama pelaksanaan eksekusi.

‎‎“Kami mengapresiasi kinerja pengadilan, kepolisian, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga proses ini tetap aman dan tertib,” ungkapnya.

‎‎Lebih lanjut, ia mengimbau pihak termohon agar segera mengambil barang-barang miliknya yang telah dipindahkan ke lokasi penampungan yang disediakan oleh pihak pemohon.

‎‎“Fasilitas penampungan kami sediakan selama satu bulan, mulai 8 April hingga 7 Mei. Setelah melewati batas waktu tersebut, barang-barang tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab kami,” jelasnya.

‎‎Ia juga menegaskan bahwa pihaknya membuka jalur komunikasi bagi termohon untuk berkoordinasi terkait pengambilan barang.

‎‎“Kami tetap terbuka untuk komunikasi dan koordinasi demi kelancaran proses ini,” tambahnya.

‎Menanggapi kemungkinan adanya upaya hukum lanjutan dari pihak termohon, Kevin menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi yang telah memiliki dasar hukum tetap.

‎‎“Upaya hukum tidak menghentikan eksekusi. Namun demikian, kami tetap menghormati dan akan mengikuti setiap putusan hukum yang berlaku,” tutupnya.(Ning)