Kategori: Hukum & Kriminal

LAMPURA -(deklarasinews.com)- Penetapan tersangka pelaku penganiayaan berat yang terjadi pada tanggal jumat 3 Oktober 2025. Yang terjadi pada acara resepsi di lingkungan IX kelurahan Bukit kemuning kabupaten Lampung Utara.

Keluarga korban Melly Wulandari selaku Istri Korban korban meminta pihak kepolisian untuk dapat menghukum pelaku seberapa berat nya. ” Kami keluarga gak Terima dengan  kejadian yang menimpa anak menantu kami dan meminta kepolisian dapat memberikan hukuman seberat mungkin”.6 Oktober 2025

Menurutnya penganiayaan yang di lakukan pelaku korban mengalami luka dan trauma yang sangat mendalam.

Apalagi pelaku yang juga sebagai paman nya yang seharusnya memberikan pengayoman terhadap anak keponakan ini malah berbuat sesuka hati tanpa ada belas kasihan sedikit pun,” ucapnya.

Ia juga memberi apresiasi kepada pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Reskrim Posek Bukitkemuning yang cepat memproses masalah tersebut.

Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Polsek Bukitkemuning , Tidak mudah bagi keluarga kami menghadapi ini, tapi tindakan cepat polisi membuat kami merasa masih ada harapan pada keadilan,” tuturnya. Tiem

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Mengaku sebagai ketua umum ikatan wartawan online (IWO) dan melakukan penyebaran berita hoax serta membuat surat palsu untuk kepentingan pribadi, Teuku Yudhistira resmi dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh pengurus pusat IWO.

Laporan tersebut tertuang dengan nomor LP/B/474/IX/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI Tanggal 25 September 2025 oleh Ketua Umum IWO, Dwi Christanto, didampingi penasehat hukumnya.

“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera bertindak. Tindakan Yudistira jelas melanggar hukum, menipu masyarakat dan merusak nama baik jurnalis online. tidak boleh ada toleransi terhadap pemalsuan manipulasi dan informasi palsu yang mengatasnamakan IWO” Ujar Dwi Christanto, melalui rillis tertulisnya, Minggu 5 Oktober 2025.

Dikatakan Dwi, perbuatan Teuku Yudhistira telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta autentik pasal 382 bis KUHP tentang perbuatan curang yang menimbulkan persaingan tidak sehat serta pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan publik.

Yudhistira Sudah Dipecat dan Mendirikan WWO

Teuku Yudhistira merupakan pengurus Wilayah (PW) IWO Sumatera Utara yang dilantik langsung oleh Ketua Umum Jodi Yudono pada tahun 2020.

Teuku Yudhistira melakukan pelanggaran serius karena mengeluarkan surat keputusan tanpa persetujuan dari PP IWO. Atas dasar itu PP IWO dengan tegas memecat dan mencabut keanggotaan Teuku Yudhistira dari IWO dengan nomor: 019/SKep/PP-IWO/VII/2023 pada 10 Juni 2023.

Selain memecat dan mencabut keanggotaan Teuku Yudistira, PP IWO juga membekukan kepengurusan PW Sumatera Utara dengan SK nomor : 010/PEM/PP-IWO/VIII/2023.

Atas pemecatanya dari keanggotaan IWO, Teuku Yudhistira melakukan manuver dengan mengaku sebagai ketua umum IWO dengan membuat Surat Keputusan (SK) palsu  bernomor: 001-B/SK/PP-IWO/-PUSAT/XI/2023.

Yudhistira bahkan menggunakan dokumen yang dibuatnya tersebut untuk mendaftarkan hak cipta berupa Banner bertuliskan “IKATAN WARTAWAN ONLINE” bersama Dyah Arumsari ke Kementrian Hukum dan Ham.

“Pasal 65 undang-undang hak cipta menekankan bahwa pencatatan ciptaan tidak bisa dilakukan terhadap logo atau tanda yang digunakan sebagai merek dagang selain itu Dyah Arumsari bukan merupakan anggota dan atau pengurus IWO sehingga pendaftaran tersebut jelas bertentangan dengan hukum” Ujar Dwi Christanto.

Pada 29 Juli 2024 Yudhistira mendaftarkan sebuah organisasi dengan nama Perkumpulan Wartawan Warta Online (WWO) melalui akta pendirian no 52.

Walaupun telah mendirikan organisasi baru Yudhistira tetap mencatut nama dan logo IWO untuk melegitimasi bahwa dirinya yang sah sebagai ketua umum IWO.

Bahkan untuk memperkuat keyakinan para pengurus yang mengikutinya Yudhistira memasukkan nama para pejabat negara dalam struktur organisasi fiktif yang dibuatnya. Padahal, hal tersebut tidak dibenarkan dalan AD/ART IWO.

Dwi Christanto menekankan bahwa IWO adalah organisasi profesi wartawan yang bersifat mandiri, demokratis dan diakui secara hukum.

“Yudhistira bukan lagi anggota atau pengurus IWO. Ia sudah dikeluarkan dari organisasi, atas penggunaan atribut IWO, menyebarkan berita palsu, ini adalah tindakan kriminal dan harus diproses oleh penegak hukum sesuai laporan yang kami layangkan” tegasnya.

Sejarah IWO

IWO merupakan organisasi legal yang berbadan hukum didirikan pada tanggal 8 Agustus 2012 oleh sejumlah jurnalis media online yang kemudian dikuatkan oleh haji Jodi Yudhoyono dan rekan-rekan berdasarkan akta pendirian Nomor 22 tahun 2017.

Anggaran dasar IWO secara tegas menyebut bahwa atribut sah organisasi adalah tulisan “Ikatan Wartawan Online “dan logo bola dunia dengan jari di atas garis melintang.

Pada 19 Oktober 2023 Iwo mengadakan perubahan kepengurusan untuk periode 2023/2028 berdasarkan akta perubahan nomor 85 tahun 2023 yang menetapkan Dwi Christianto SH MSI sebagai ketua umum, Telly Natalia sebagai sekretaris jenderal dan Herawati Nurlia sebagai bendahara umum.(Red)

TUBABA -(deklarasinews.com)- Polemik kandang babi di Tiyuh Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus menuai keresahan. Selasa 30/09/2024

Fakta terbaru membantah informasi awal yang menyebutkan pemilik ternak adalah anggota TNI. Ternyata, kandang tersebut diduga milik seorang tenaga pendidik SMP Negeri di tiyuh setempat.

Ironisnya, hingga kini pemilik ternak belum bisa dimintai keterangan. Informasi terakhir menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Lampung Timur. Sementara itu, keberadaan kandang yang menimbulkan bau tak sedap dan berpotensi mengganggu kesehatan warga dibiarkan begitu saja.

Lettu Inf Yogo Utomo selaku komandan Koramil Tulang Bawang Tengah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pemberitaan yang menyangkut nama seseorang maupun institusi tertentu.

“Kalau menyangkut TNI, harus konfirmasi dulu agar tidak menimbulkan ketersinggungan. Begitu juga soal kepemilikan, jangan hanya berdasarkan informasi sepihak. Harus dicek, diverifikasi, dan dikonfirmasi agar tidak salah dalam pemberitaan,” ujarnya.

Meski demikian, pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan: mengapa masyarakat dibiarkan resah tanpa kepastian? Saat ditanyakan apakah ada kaitan Yogo salah satu tokoh yang sempat disebut dengan ternak babi tersebut, jawaban tegas diberikan: tidak ada. Namun, kejelasan pemilik sah sekaligus izin resmi kandang itu tetap menggantung.

Masyarakat sekitar mengaku tidak pernah dimintai persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis. Pemerintah tiyuh pun belum mengambil langkah konkret, hanya menunggu adanya “gejolak” dari warga.

Situasi ini dinilai rawan memicu konflik sosial, mengingat kandang babi berdiri di lingkungan mayoritas Muslim. Ketua MUI Tubaba bahkan sebelumnya telah memperingatkan bahwa keberadaan kandang tersebut bisa menimbulkan polemik serius, baik dari sisi agama maupun kesehatan lingkungan.

Keberadaan kandang babi tanpa izin di tengah pemukiman jelas bentuk pembiaran. (Mar)

PALEMBANG –‎(deklarasinews.com)- ‎Sidang perdana terdakwa Aprizal (AP) kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kabupaten Empat Lawang dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Pitriadi SH., MH., di gelar Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Senin (29/09/25).

‎‎Jaksa Penuntut Umum (JPU) menguraikan  dakwaan AP di duga melakukan penyimpangan anggaran dalam program pengadaan APAR  yang dibiayai dari dana desa di 147 desa se Kabupaten Empat Lawang.

‎‎Program tersebut, dinilai bermasalah sejak awal karena dipaksakan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tanpa melalui mekanisme musyawarah desa.

‎‎”Bahwa terdakwa AP memasukkan paket pengadaan APAR ke dalam APBDes di seluruh desa secara otomatis, tanpa melalui mekanisme musyawarah desa sebagaimana mestinya,” ungkap JPU di hadapan majelis hakim.

‎‎Tidak hanya itu, jaksa juga menuding adanya praktik mark-up harga serta laporan pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaan program tersebut.

‎‎Dari dakwaan juga terungkap, sebagian besar anggaran justru tidak digunakan untuk membeli APAR sesuai perencanaan, melainkan dialihkan ke pengadaan selang pompa pemadam.

‎‎” Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara, karena dana desa tersebut tidak di manfaatkan semestinya,” kata JPU.

‎‎Atas dasar tersebut, penuntut umum mendakwa Aprizal dengan Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1), Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. .

‎‎Namun, dakwaan itu langsung dibantah oleh pihak terdakwa. Melalui tim penasihat hukumnya dari kantor hukum DR Hasanal Mulkan SH., MH., & Partner yakni Subrata SH., MH., Sagito SH., MH., Muhammad Ricko Prateja SH., Ardiansah SH., Medi Rama Doni SH., MH., Prengki Adiatmo SH., dan Dian Chandra Kirana SH., mereka menyatakan tidak sependapat dengan uraian penuntut umum.

‎‎Subrata SH., MH menegaskan bahwa ‎sikap resmi atas dakwaan JPU terkait terkesan dipaksakan, dakwaan tersebut dibangun di atas asumsi, bukan pada fakta hukum yang valid dan alat bukti yang sah karena hampir seluruh konstruksi dakwaan hanya mengaitkan nama kliennya.

‎‎” Padahal program APAR ini merupakan program desa, sehingga tidak ada kaitannya dengan jabatan klien kami sebagai tenaga ahli DPRD Kabupaten Empat Lawang, klien kami dalam hal ini bertindak sebagai pihak swasta yang mengadakan atau menjual APAR ke pihak desa,” katanya.

‎‎Namun katanya yang jadi aneh dan ironisnya kliennya di tetapkan sebagai tersangka dan menjadi terdakwa di persidangan ini.  ” Dengan demikian, menempatkan Klien kami sebagai pihak yang dianggap mengatur seluruh desa di Empat Lawang adalah logika hukum yang tidak rasional,” jelasnya.

‎‎Lanjut kata Subrata, fakta di lapangan membuktikan bahwa tidak  semua desa melaksanakan program APAR, bahkan ada yang menolak atau melakukan pembelian mandiri, ini menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan sebagaimana yang dituduhkan.

‎‎Musyawarah desa tetap dilakukan di beberapa lokasi, sehingga tuduhan bahwa program ini sepenuhnya tanpa persetujuan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan.

‎‎” Beberapa desa justru membeli barang dari pihak lain di luar arahan klien kami, yang membuktikan bahwa ia tidak memiliki kendali penuh sebagaimana dipaksakan dalam dakwaan,” tegasnya.

‎‎Oleh karena itu, pihakanya meminta publik untuk obyektif menilai perkara ini,  pemberantasan korupsi memang kewajiban negara. Namun pemberantasan korupsi tidak boleh dijadikan alat untuk mengorbankan seseorang sebagai kambing hitam.

‎‎” Kami akan membuktikan di persidangan bahwa dakwaan ini tidak berdasar hukum, penuh kejanggalan, dan justru mengaburkan siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab,” tutupnya. (Ning)