Geledah Disdikbud Lamteng, Kejati Lampung Usut Tuntas Korupsi Pemerasan Anggaran Revitalisasi Sekolah

LAMTENG -(deklarasinews.com)– Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Bidang Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2026, Tim Penyidik telah melaksanakan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Pemerasan Dalam Jabatan Yang Diduga Melibatkan Oknum Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan konstruksi perbuatan yang sedang didalami, terdapat permintaan setoran dengan kisaran sekitar 10% sampai dengan 15% kepada sejumlah kepala sekolah berkaitan dengan anggaran Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 oleh oknum ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diduga diminta dan diserahkan secara tunai. Tim Penyidik masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat, mekanisme permintaan setoran, serta aliran dana yang berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, termasuk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa rumah yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana dimaksud.

Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan kendaraan yang berdasarkan hasil penyidikan sementara diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dimaksud. Selain itu, Tim Penyidik juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset, disertai pengamatan pada beberapa lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan proses penyidikan.(red)

 

 

Polisi Gempur Sarang Narkoba Di Kalianda, 10 Orang Digelandang Ke Mapolres Lamsel

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Satresnarkoba Polres Lampung Selatan menemukan narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram bruto beserta dua alat isap saat melakukan penyisiran di sebuah rumah kos di Desa Hara, Kecamatan Kalianda, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 22.30 WIB.

Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan IPTU Rosali, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di sejumlah lokasi.
” Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan 10 orang yang berada di lokasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.” kata Rosali.

Selain itu, 10 orang yang berada di lokasi turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami kepemilikan barang bukti dan peran masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, kesepuluh orang tersebut dinyatakan positif mengonsumsi narkotika.

Mereka masing-masing berinisial A (32) dan F (32), warga Kedaton, Kalianda; P (17), warga Bandar Lampung; R (18), warga Kalianda; N (24), AT (26), TA (30), dan FP (26), warga Kecamatan Palas; AB (22), warga Kalianda; serta FN (19), warga Kedaton, Kalianda.

“Barang bukti sudah kami amankan. Saat ini penyidik masih mendalami kepemilikan sabu tersebut, termasuk mengungkap siapa yang menguasai dan bagaimana barang itu bisa berada di lokasi” ujar Rosali.

Ia menegaskan, Satresnarkoba Polres Lampung Selatan akan terus mengembangkan informasi dan meningkatkan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing bisa melalui Layanan Polisi Bebas Pulsa 110.

Atas temuan tersebut, penyidik mendalami dugaan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (Cak Ton)

65 Pelaku Curanmor Ditangkap, Polda Sumsel Siap Kembalikan 16 Kendaraan kepada Pemilik

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) bersama seluruh Polres jajaran berhasil mengungkap 54 laporan polisi (LP) kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam kurun waktu 27 Oktober hingga 7 November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 65 orang pelaku berhasil diamankan beserta 58 unit kendaraan bermotor sebagai barang bukti.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam kegiatan press release yang dipimpin Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., di Ruang Konferensi Pers Lantai Dasar Gedung Utama Polda Sumatera Selatan, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung Program 100 Hari Kapolri sekaligus komitmen Polda Sumsel dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Sumatera Selatan.

Dalam keterangannya, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menyampaikan bahwa pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari serta perekonomian warga.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Polda Sumsel bersama seluruh Polres jajaran terus berkomitmen memberantas kejahatan curanmor melalui berbagai operasi kepolisian maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan.

Ia mengapresiasi kerja keras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel bersama Satreskrim Polres jajaran yang telah berhasil mengungkap jaringan dan pelaku curanmor di wilayah Sumatera Selatan.

“Kami berharap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum Polda Sumsel beserta Polres jajaran dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Sumsel Kombes Pol. Johannes Bangun, S.Sos., S.I.K., M.H., memaparkan hasil pengungkapan kasus curanmor selama periode 27 Oktober sampai dengan 7 November 2026.

Berdasarkan hasil operasi tersebut, dari target sebanyak 53 laporan polisi, jajaran Polda Sumsel berhasil mengungkap sebanyak 54 laporan polisi.

Dari pengungkapan itu, sebanyak 65 orang pelaku berhasil diamankan dengan rincian 58 orang berperan sebagai pemetik atau pelaku pencurian, 6 orang sebagai penadah, dan 1 orang sebagai penjual. Sementara itu, tidak ditemukan pelaku yang berperan sebagai penampung.

Selain mengamankan para pelaku, petugas juga berhasil menyita sebanyak 58 unit kendaraan bermotor, terdiri dari 55 unit kendaraan roda dua (R-2) dan 3 unit kendaraan roda empat (R-4).

Dari total kendaraan yang berhasil diamankan tersebut, sebanyak 16 unit kendaraan direncanakan akan diserahkan kembali kepada masyarakat yang berhak sebagai pemiliknya.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan berbagai modus operandi, mulai dari pencurian dengan pemberatan hingga pencurian dengan kekerasan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni:

* Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

* Pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pada kesempatan tersebut, Kombes Pol. Johannes Bangun juga menyampaikan penekanan Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., agar masyarakat yang kendaraannya berhasil ditemukan dan diamankan tidak perlu khawatir terkait proses pengambilan barang bukti.

Polda Sumsel menegaskan bahwa pengambilan kendaraan bermotor yang menjadi barang bukti di Polda Sumsel maupun Polres jajaran tidak dipungut biaya atau gratis.

Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang transparan, profesional, dan berorientasi kepada masyarakat.

Melalui keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, Polda Sumsel berharap dapat menekan angka kejahatan curanmor, menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, serta meningkatkan rasa aman bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan.

Polda Sumsel juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkir kendaraan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. (Ags).

Ngaku Pemakai Ternyata Pengedar

PAGAR ALAM -(deklarasinews.com)- Lagi-lagi Kota Pagar Alam digegerkan! Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam kembali membongkar sarang peredaran sabu di wilayah Pagar Alam Selatan.

Seorang pria berinisial A (42), warga Beringin Jaya, Pagar Alam Utara, tak berkutik saat diciduk polisi di pinggir jalan Tebat Baru Ilir, Kelurahan Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Rabu malam (04/11/2026) sekira pukul 20.00 WIB.

Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang sudah resah. Lokasi tersebut diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta sabu. Polisi yang mendapat informasi langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Sekira pukul 19.30 WIB, tim Satresnarkoba yang dipimpin langsung Kasat Resnarkoba Polres Pagar Alam mengintai lokasi. Tak butuh waktu lama, target muncul. Tepat pukul 20.00 WIB, pelaku langsung disergap saat sedang berdiri di pinggir jalan!

Sabu Disembunyikan di Kotak Rokok Ungu!

Saat dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga setempat, polisi menemukan barang yang bikin geleng-geleng kepala.

Dari tangan pelaku ditemukan 1 buah kotak rokok Zeez warna ungu yang ternyata berisi 3 paket narkotika jenis sabu* terbungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,67 Gram!

Tak hanya itu, polisi juga mengamankan 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna silver yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Pelaku langsung diborgol dan digelandang ke Mapolres Pagar Alam.

Urine Positif Methamphetamine!

Hasil cek urine pelaku POSITIF (+) METHAMPHETAMINE (SABU)! Bukti kuat bahwa pelaku bukan hanya pengedar, tapi juga pemakai aktif!

“Pelaku ini statusnya penyalahguna sekaligus pengedar,” ujar sumber di Satresnarkoba Polres Pagar Alam.

Terancam Hukuman Berat!

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (1) huruf a.

Ancaman hukumannya tidak main-main, belasan tahun penjara!

Kini, jumlah tahanan kasus narkoba yang masih dalam proses sidik di Polres Pagar Alam mencapai 17 ORANG! Fakta ini membuktikan peredaran narkoba di Pagar Alam masih sangat mengkhawatirkan.

Polres Pagar Alam mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor jika melihat aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungannya.

“Perang terhadap narkoba tidak akan berhenti! Siapa pun yang bermain dengan sabu di Pagar Alam, siap-siap kami sikat!”.( rep)

Polda Lampung Gelar Operasi Sarang Narkoba di Tegineneng, Sejumlah Barang Bukti Diduga Terkait Narkotika Diamankan

PESAWARAN -(deklarasinews.com)– Polda Lampung melaksanakan kegiatan Penindakan Operasi Sarang Narkoba di sejumlah lokasi di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Kerja Kapolri di bidang pemberantasan narkotika.

Operasi dipimpin oleh Karo Ops Polda Lampung, didampingi Dirresnarkoba Polda Lampung, Kapolres Pesawaran, Danden Gegana Satbrimob Polda Lampung, serta Plh. Kepala BNNP Lampung.

Kegiatan diawali dengan apel gabungan di Mapolsek Natar untuk melakukan pengecekan kesiapan personel. Sebanyak 401 personel gabungan dari berbagai satuan kerja Polda Lampung, Polres Pesawaran, Polresta Bandar Lampung, serta BNNP Lampung diterjunkan dalam operasi tersebut.

Selanjutnya, tim gabungan bergerak menuju sejumlah lokasi sasaran di Desa Kejadian, Desa Gunung Sugih Baru, dan Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap sejumlah rumah, gubuk, serta tempat yang diduga digunakan untuk menyimpan maupun berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, petugas mengamankan enam orang yang berada di sekitar lokasi untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine di Mapolsek Natar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keenam orang tersebut dinyatakan negatif narkotika.

Dari sejumlah lokasi penindakan, petugas turut mengamankan berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Barang bukti yang ditemukan antara lain alat hisap sabu atau bong, kaca pirek, timbangan digital, plastik klip berbagai ukuran, pipet, serta sejumlah klip yang diduga berisi sisa narkotika. Petugas juga menemukan dua klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, salah satunya ditemukan di lokasi kandang ayam.

Selain itu, petugas mengamankan sejumlah telepon genggam, laptop, buku catatan, jam tangan, dan barang lainnya. Di beberapa lokasi, petugas juga menemukan senjata tajam berupa pisau, pedang, golok, badik, dan celurit, serta benda lain berupa senjata api berbentuk korek, selongsong peluru kaliber 5,56 mm, dan borgol.

Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh petugas.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol. Yuni Iswandari menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba merupakan bentuk komitmen Polda Lampung dalam menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung.

“Operasi ini merupakan langkah nyata Polda Lampung dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kami tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda dan mengancam masa depan masyarakat,” tegas Yuni.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan narkoba. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersinergi dengan kepolisian demi mewujudkan Lampung yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak takut memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian. Apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, segera laporkan melalui Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-716-1992 atau layanan polisi 110. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian memutus mata rantai peredaran narkoba demi mewujudkan Lampung yang aman, sehat, dan bebas dari narkotika,” ujar Yuni.

Melalui kegiatan Operasi Sarang Narkoba ini, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Polda Lampung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pemberantasan narkotika. Masyarakat yang mengetahui adanya aktivitas mencurigakan atau tindak pidana lainnya dapat segera menghubungi Hotline Kapolda Lampung 0821-716-1992 maupun layanan polisi 110 agar informasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh petugas. (Red)

Polda Lampung Berhasil Ungkap 15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi dan Dugaan Penyelundupan 22 Ton Beras Impor

LAMSEL -(deklarasinews.com)-  Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Lampung Brigjen Pol. Sumarto memimpin konferensi pers pengungkapan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen sah, Kamis (5/11/2026), bertempat di Lobi Gedung Serba Guna (GSG) Polda Lampung.

Dalam konferensi pers tersebut, Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) memaparkan hasil pengungkapan dua perkara, yakni penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen resmi.

Pengungkapan ini merupakan wujud komitmen Polda Lampung dalam menjalankan program prioritas Kapolri, khususnya pada aspek penegakan hukum yang berkeadilan, responsif, dan akuntabel guna mendukung stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

UNGKAP 15 KASUS PENYALAHGUNAAN BBM BERSUBSIDI

Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan total 20 orang tersangka yang diproses hukum.

Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa 27.740 liter BBM jenis solar bersubsidi, 1.153 liter Pertalite, serta 19 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari truk, mobil tangki modifikasi, dan kendaraan roda empat lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan sejumlah modus operandi, di antaranya menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi, memanfaatkan barcode ganda untuk melakukan pengisian BBM secara berulang, serta menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari harga subsidi.

Akibat praktik tersebut, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2.605.588.624 atau lebih dari Rp2,6 miliar.

Sebagai langkah pencegahan, Pertamina telah memblokir hampir 9.000 barcode yang diduga digunakan secara berulang untuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Penyidik juga terus menelusuri pola distribusi dan jaringan yang terlibat, termasuk dugaan penyaluran BBM ke sektor industri di wilayah Palembang.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

UNGKAP DUGAAN PENYELUNDUPAN 22 TON BERAS IMPOR

Selain pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, Ditreskrimsus Polda Lampung juga mengungkap dugaan penyelundupan beras impor tanpa dokumen sah.

Pengungkapan tersebut bermula pada Senin, 19 Oktober 2026, sekitar pukul 00.30 WIB. Personel Ditreskrimsus Polda Lampung mengamankan seorang laki-laki berinisial RI di Rest Area KM 20B Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat sekitar 22 ton yang diangkut menggunakan satu unit truk Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.

Beras tersebut dikemas dalam karung putih tanpa merek atau label, hanya terdapat kode bertuliskan “di r42”. Pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang dipersyaratkan untuk pengangkutan beras tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, beras tersebut diduga berasal dari India dan masuk melalui pelabuhan di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan tujuan pengiriman ke wilayah Karawang, Jawa Barat.

Pengembangan penyidikan juga mengungkap keterangan saksi berinisial R mengenai dugaan aktivitas pendistribusian beras serupa yang dilakukan seseorang berinisial ZH sebanyak tujuh kali selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Setiap pengiriman diperkirakan mencapai 20–25 ton, dengan total keseluruhan sekitar 155 ton. Berdasarkan estimasi harga Rp13.500 per kilogram, nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp2,1 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 440 karung beras atau sekitar 22 ton, satu unit telepon genggam Redmi Note 14 berwarna hijau, satu unit iPhone 16 Pro Max berwarna hitam, satu lembar surat jalan tertanggal 15 Oktober 2026, serta satu lembar fotokopi surat keterangan pengganti STNK sementara.

Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tambahan, pengumpulan alat bukti, serta penelusuran lebih lanjut ke wilayah Riau dan Jawa Barat guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk pemesan beras tersebut.

Dalam penanganan perkara ini, Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, serta Kejaksaan Tinggi Lampung.

Perkara tersebut disangkakan dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 110 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 86 juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

POLDA LAMPUNG TEGASKAN TIDAK ADA TOLERANSI

Dalam penegasannya, Waka Polda Lampung menyatakan tidak akan memberikan toleransi kepada oknum-oknum yang mencoba bermain-main dengan distribusi BBM bersubsidi. Seluruh pelaku beserta barang bukti dalam perkara penyalahgunaan BBM telah diamankan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Polri 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-716-1992.

Melalui pengungkapan kedua perkara tersebut, Polda Lampung menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban distribusi barang, serta mencegah kerugian negara.

Sinergi Polisi Bersama Masyarakat akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran demi terwujudnya Provinsi Lampung yang aman dan kondusif.(Red)

Ditreskrimsus Polda Lampung Amankan Truk Angkut 22 Ton Beras Tanpa Dokumen

LAMSEL -(deklarasinews.com)– Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung mengungkap dugaan praktik distribusi beras tanpa dokumen resmi yang melintasi wilayah Lampung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu unit truk bermuatan 22 ton beras yang diduga berasal dari aktivitas bongkar muat kapal dan tidak dilengkapi dokumen keabsahan barang.

Pengungkapan kasus ini mengarah pada dugaan aktivitas pengiriman beras dalam jumlah lebih besar. Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, pengiriman dari lokasi yang sama diduga telah berlangsung sebanyak tujuh kali selama periode Agustus hingga Oktober 2026, dengan total volume diperkirakan mencapai 155 ton.

Jika dihitung berdasarkan estimasi harga Rp13.500 per kilogram, nilai transaksi dari keseluruhan pengiriman tersebut diperkirakan mencapai Rp2.099.250.000 atau sekitar Rp2,1 miliar.

Kasus tersebut disampaikan Wakapolda Lampung, Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Pengungkapan bermula pada Minggu (18/10/2026) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat itu, personel Unit 1 Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Lampung menerima informasi mengenai dugaan pengangkutan beras yang tidak memenuhi ketentuan.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, polisi menghentikan dan mengamankan seorang pria berinisial RI di Rest Area KM 20B Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Desa Rawi, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Dari hasil pemeriksaan kendaraan, petugas menemukan 440 karung beras dengan berat keseluruhan sekitar 22.000 kilogram atau 22 ton. Beras tersebut diangkut menggunakan satu unit truk merek Hino berwarna hijau dengan nomor polisi BA 9808 KU.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian penyidik adalah kondisi kemasan beras yang tidak mencantumkan identitas produsen maupun label produk. Seluruh beras dikemas dalam karung putih tanpa merek dan hanya mencantumkan kode R42.

Selain itu, pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen yang membuktikan keabsahan barang yang diangkut.

Berdasarkan keterangan awal pengemudi, beras tersebut diduga berasal dari aktivitas bongkar muat kapal di sebuah pelabuhan yang berlokasi di Jalan Lintas Rengat–Tembilahan, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Selanjutnya, beras tersebut rencananya dikirim ke kawasan Jalan Lingkar Tanjungpura, Desa Margasari, Kecamatan Karawang.

Diduga Telah Tujuh Kali Melakukan Pengiriman

Penyidik tidak berhenti pada pengamanan satu truk bermuatan 22 ton beras. Pengembangan perkara mengarah pada dugaan aktivitas distribusi beras yang dilakukan secara berulang dari lokasi yang sama.

Berdasarkan keterangan seorang saksi berinisial R, terdapat dugaan pengiriman beras yang dilakukan oleh seseorang berinisial ZHA sebanyak tujuh kali selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Setiap pengiriman diperkirakan mengangkut 20 hingga 25 ton beras. Jika diakumulasikan, total volume distribusi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 155 ton.

Dengan asumsi harga Rp13.500 per kilogram, nilai ekonomis beras yang diduga telah didistribusikan tersebut mencapai sekitar Rp2,1 miliar.

Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi berdasarkan keterangan saksi dan perhitungan awal penyidik. Polisi masih mendalami pola distribusi, asal-usul komoditas, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.

Naik ke Tahap Penyidikan, Sejumlah Barang Bukti Diamankan

Dalam penanganan perkara ini, Ditreskrimsus Polda Lampung telah meningkatkan status penanganan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan melalui gelar perkara.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap asal-usul beras, jalur distribusi, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta kelengkapan dokumen pengangkutan dan perdagangan.

Adapun barang bukti yang telah diamankan meliputi 440 karung beras dengan berat sekitar 22 ton, satu unit telepon genggam Redmi Note 14 berwarna hijau, satu unit iPhone 16 Pro Max berwarna hitam, 41 lembar surat jalan tertanggal 15 Oktober 2026, serta satu lembar fotokopi surat keterangan pengganti STNK sementara.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal yang disangkakan, yakni Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 110 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 86 juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, pihak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dikenakan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar, sesuai dengan ketentuan pasal yang diterapkan.

Kendati telah memasuki tahap penyidikan, polisi menegaskan bahwa pengusutan perkara masih terus dikembangkan. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi tambahan, mengumpulkan bukti pendukung, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas distribusi beras tersebut.

Polda Lampung juga merencanakan gelar perkara lanjutan untuk mengevaluasi hasil penyidikan sekaligus menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum.

Pengungkapan ini menjadi perhatian karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pengangkutan barang, tetapi juga menyangkut pengawasan tata niaga perdagangan, perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap ketentuan karantina, serta pengawasan lalu lintas komoditas pangan antardaerah.

Publik kini menanti perkembangan penyidikan untuk mengungkap rantai distribusi, memastikan asal-usul beras, serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan peredaran komoditas pangan dengan nilai ekonomi mencapai miliaran rupiah.

Diduga Alihkan Lima Bus Jadi Jaminan Kredit Rp7,83 Miliar, Debitur Armada Finance Dilaporkan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung mengungkap dugaan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang melibatkan seorang debitur perusahaan pembiayaan PT Armada Finance Cabang Lampung.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lapangan Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Dalam keterangannya, kepolisian menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari laporan polisi yang dibuat oleh perwakilan PT Armada Finance pada 28 Juli 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang diduga dilakukan oleh seorang debitur berinisial CH.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pada periode Januari hingga Mei 2025, CH memperoleh fasilitas pembiayaan untuk pembelian lima unit bus merek tertentu dengan tahun pembuatan 2023 melalui PT Armada Finance Cabang Lampung.

Total fasilitas pembiayaan yang diberikan mencapai Rp7,83 miliar. Sebagai jaminan, debitur menyerahkan lima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan tersebut yang kemudian diikat dengan perjanjian jaminan fidusia. Adapun tenor pembiayaan ditetapkan selama 48 bulan.

Namun, sejak Maret 2025, debitur diduga tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atas pembiayaan kelima kendaraan tersebut.

Dalam perkembangan penyelidikan dan penyidikan, polisi menemukan dugaan bahwa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari perusahaan pembiayaan.

Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, pada 26–27 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, tim penyidik Subdit II Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan penyitaan terhadap tiga unit bus di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Penyitaan tersebut dilaksanakan berdasarkan penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mendalami peristiwa yang terjadi, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, serta menentukan status hukum dan peran masing-masing pihak.

Kepolisian juga menyampaikan bahwa proses penyidikan masih terus dikembangkan. Dari total lima unit bus yang menjadi objek jaminan fidusia, sebanyak tiga unit telah berhasil diamankan. Sementara itu, penyidik masih berupaya menelusuri keberadaan dua unit bus lainnya untuk dilakukan pengamanan.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan pendalaman guna menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah alat bukti dinilai memenuhi ketentuan hukum. Selain itu, koordinasi dengan pihak kejaksaan juga akan dilakukan untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara.

Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya Polda Lampung dalam menindak dugaan tindak pidana di sektor pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan pihak penerima jaminan.

Polda Lampung menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan hasil penyidikan.

Catatan redaksi, bes: Karena perkara ini masih dalam tahap penyidikan dan belum ada penetapan tersangka, penggunaan kata diduga perlu tetap dipertahankan. Judul kedua juga sebaiknya menggunakan frasa “diduga alihkan” agar tidak terkesan menyatakan pihak yang dilaporkan telah terbukti melakukan tindak pidana.(Red)

Polda Lampung Ungkap 15 Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi, 20 Orang Jadi Tersangka

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bersama jajaran berhasil mengungkap 15 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama periode Oktober hingga November 2026. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti puluhan ribu liter BBM bersubsidi dari berbagai jenis.

Dari hasil pengungkapan itu, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar Rp2.065.558.624 atau sekitar Rp2,06 miliar.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Polda Lampung, Kamis (5/11/2026).

Dalam keterangannya, Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Drs. Sumarto, M.Si., menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana serius karena mengakibatkan hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi pemerintah menjadi terabaikan.

Dalam rangkaian penindakan tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupa 27.740 liter solar bersubsidi dan 1.153 liter Pertalite. Selain itu, petugas turut menyita 19 unit kendaraan bermotor yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal tersebut.

Kendaraan yang diamankan terdiri atas truk, mobil dengan tangki yang telah dimodifikasi, serta sejumlah kendaraan roda empat lainnya.

Modus Pelaku, Mulai dari Tangki Modifikasi hingga Barcode Ganda

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memperoleh BBM bersubsidi secara ilegal.

Modus tersebut antara lain memodifikasi kapasitas tangki kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah lebih besar, menggunakan barcode ganda untuk melakukan pengisian berulang kali, serta membeli dan menimbun BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Praktik tersebut diduga dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan celah dalam sistem distribusi BBM bersubsidi.

Penyalahgunaan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi energi dan merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan BBM dengan harga subsidi.

Pasalnya, subsidi energi merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat dan sektor tertentu agar tetap memperoleh akses energi dengan harga terjangkau. Apabila distribusinya diselewengkan, manfaat subsidi justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Terancam Hukuman Enam Tahun Penjara

Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi terancam pidana penjara paling lama enam tahun.

Polda Lampung menegaskan bahwa pengungkapan 15 kasus tersebut bukan merupakan akhir dari upaya pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Lampung.

Kepolisian akan terus mengembangkan penyelidikan, menelusuri pola distribusi, mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan jaringan lain, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mencegah praktik serupa kembali terjadi.

Pengungkapan ini menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak akan ditoleransi. Aparat penegak hukum berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang menjadikan subsidi negara sebagai ladang bisnis ilegal.

Sebab, BBM bersubsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi ketentuan, bukan komoditas yang dapat diselewengkan demi keuntungan segelintir pihak.

Polda Lampung Berhasil Ungkap 5 Kasus Narkotika, Amankan 10 Tersangka dan Selamatkan 429.683 Jiwa

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Polda Lampung bersama Polres jajaran terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polda Lampung. Sepanjang Oktober 2026, Polda Lampung bersama Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana narkotika menonjol dengan mengamankan sebanyak 10 orang tersangka.

Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika yang terus dilakukan jajaran Polda Lampung di bawah kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani, bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto.

Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti narkotika, terdiri atas sabu seberat 61,9 kilogram, ganja seberat 33,1 kilogram, ekstasi sebanyak 19.696 butir, serta etomidate sebanyak 2.143 pcs.

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomis keseluruhan barang bukti narkotika yang berhasil disita mencapai Rp125.123.200.000 (seratus dua puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Dari jumlah barang bukti tersebut, Polda Lampung diperkirakan berhasil menyelamatkan sebanyak 429.683 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani menegaskan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan secara komprehensif serta sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Kami pastikan tidak ada ruang bagi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung. Kami akan tindak tegas, terukur, dan tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, baik jaringan lokal maupun internasional,” tegasnya.

Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, diterapkan pula pasal subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polda Lampung menegaskan akan terus memperkuat langkah preemtif, preventif, dan represif dalam memerangi peredaran narkotika. Upaya tersebut juga dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pemetaan jaringan, serta pengembangan kasus-kasus yang belum tuntas.

Polda Lampung turut mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan Kepolisian 110 atau Hotline Kapolda Lampung di nomor 0821-761-1992.

Melalui upaya bersama tersebut, Polda Lampung berkomitmen mewujudkan Provinsi Lampung yang aman, bersih dari narkoba, serta melindungi masa depan generasi muda penerus bangsa.