Kategori: Ekonomi

LAMTIM -(deklarasinews.com)– Akses listrik untuk mendukung sistem irigasi pertanian kini menjangkau kawasan persawahan di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Metro menghadirkan Program Listrik Masuk Sawah sebagai upaya mendorong produktivitas petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan 10 Agustus 2026.

Program tersebut dilaksanakan di kawasan persawahan Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur. Infrastruktur kelistrikan yang dibangun PLN dimanfaatkan untuk mendukung operasional sistem irigasi pertanian di kawasan tersebut, termasuk oleh Gapoktan Sri Rejeki 2, Gapoktan Maju Jaya, dan Gapoktan Mawar. Untuk mendukung kebutuhan listrik di kawasan pertanian tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4 kilometer serta tiga gardu distribusi dengan kapasitas masing-masing 100 kVA.

Kehadiran infrastruktur kelistrikan tersebut diharapkan mempermudah petani mengoperasikan pompa air untuk memenuhi kebutuhan irigasi, terutama saat musim kemarau. Pemanfaatan listrik juga membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan dengan sistem pengairan yang lebih optimal.

Realisasi program tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Timur Eko, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Republik Indonesia Hermansyah, jajaran PLN UP3 Metro, serta para petani penerima manfaat.

Manager PLN UP3 Metro, Anas Febrian, mengatakan penyediaan listrik bagi sektor pertanian merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendorong pemanfaatan energi listrik pada kegiatan produktif masyarakat. “PLN tidak hanya menghadirkan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendorong pemanfaatannya pada sektor produktif, salah satunya pertanian. Melalui Listrik Masuk Sawah, kami berharap petani semakin mudah memperoleh akses energi untuk mendukung irigasi, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan serta perekonomian daerah,” ujar Anas.

Menurut Anas, pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk sektor pertanian juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. PLN siap terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperluas manfaat listrik bagi masyarakat, termasuk di kawasan pertanian.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengapresiasi dukungan PLN dalam menghadirkan jaringan listrik hingga ke area persawahan. Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu solusi untuk mendukung sistem pengairan dan keberlanjutan aktivitas pertanian.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN karena jaringan listrik kini telah menjangkau kawasan persawahan. Ini sangat membantu petani, khususnya dalam memenuhi kebutuhan irigasi. Kami berharap manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas lahan, hasil panen, dan kesejahteraan petani,” ujar Ela.

Senada, Tenaga Ahli Menteri Pertanian RI, Hermansyah, menilai dukungan infrastruktur kelistrikan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian. “Ketersediaan listrik di kawasan persawahan dapat mendukung pengoperasian sistem irigasi dan meningkatkan indeks pertanaman. Kami berharap sinergi antara sektor ketenagalistrikan dan pertanian terus diperkuat sebagai bagian dari upaya bersama mendukung swasembada dan ketahanan pangan nasional,” ungkap Hermansyah.

Melalui Program Listrik Masuk Sawah, PLN UP3 Metro terus mendorong pemanfaatan listrik sebagai energi penggerak sektor produktif. Semangat tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi PLN dalam mengisi momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan energi yang memberikan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah.(Red)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ARYADUTA Palembang sukses menyelenggarakan “Ragam Raso Kito” Cooking Demo bersama Nicky Tirta pada Minggu, 9 Agustus 2026, di Ballroom ARYADUTA Palembang.

Mengusung semangat memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara, khususnya Palembang, acara ini berhasil menarik antusiasme lebih dari 500 peserta yang hadir tidak hanya dari Palembang, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Lahat, Bengkulu, Belitar, dan kota lainnya.

Sejak awal acara, suasana Ballroom sudah dipenuhi antusiasme peserta. Mengangkat semangat untuk memperkenalkan  kekayaan cita rasa Nusantara, khususnya kuliner khas Palembang, “Ragam Raso Kito” merupakan bagian dari campaign Sapta Rasa ARYADUTA Palembang. Salah satu sesi yang menjadi sorotan adalah Nasi Minyak, hidangan khas Palembang yang diperkenalkan melalui sesi cooking demo bersama Chef Taufiq dan Bunda Raya, Ketua ASPENKU.

Kemeriahan berlanjut dengan sesi doorprize dengan total hadiah mencapai Rp25 juta. Beragam hadiah tersebut merupakan dukungan dari berbagai partner, di antaranya Sania, ARYADUTA Palembang, Pegadaian, MODENA, Tropicana Slim, Indosat, Diamond, Puratos, dan Clemen Baby Shop, yang turut mendukung kesuksesan acara.

Memasuki pertengahan acara, suasana Ballroom semakin meriah ketika MC Ari Cihuy menyambut kehadiran Nicky Tirta. Dalam cooking demo, Nicky Tirta mengajak peserta menyaksikan secara langsung proses pembuatan donat abon dan sponge cake. Tidak hanya memasak, Nicky juga berinteraksi dengan peserta melalui sesi bernyanyi, berfoto bersama, dan berbagai momen interaktif yang membuat suasana semakin hangat dan penuh antusiasme.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara. Banyak peserta mengungkapkan bahwa “Ragam Raso Kito” merupakan pengalaman yang worth it karena tidak hanya mendapatkan hiburan dan ilmu memasak, tetapi juga membawa pulang goodie bag yang berisi tepung terigu, tepung beras, dan minyak.

Larasati Syahputri, Marketing Communication ARYADUTA Palembang, menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan penyelenggaraan acara tersebut.

“Kami sangat bangga dapat menyukseskan Ragam Raso Kito bersama seluruh partner dan peserta yang hadir. Melalui campaign Sapta Rasa, kami ingin memperkenalkan kekayaan kuliner Palembang, salah satunya melalui Nasi Minyak, kepada masyarakat yang lebih luas. Kehadiran Nicky Tirta juga memberikan warna tersendiri dan membuat acara semakin meriah serta interaktif. Melihat antusiasme peserta yang datang bahkan dari luar Palembang menjadi sebuah kebanggaan bagi kami,” jelasnya.

Kesuksesan Ragam Raso Kito menjadi salah satu bentuk komitmen ARYADUTA Palembang dalam menghadirkan pengalaman kuliner dan event yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat kekayaan rasa dan budaya lokal. Melalui semangat Sapta Rasa, ARYADUTA Palembang terus menghadirkan berbagai pengalaman yang menghubungkan masyarakat dengan kekayaan kuliner Nusantara. (ril/ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wyndham Opi Hotel Palembang menghadirkan berbagai penawaran spesial untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Festival Kue Bulan, mulai dari paket menginap hingga parsel eksklusif yang cocok dinikmati bersama keluarga maupun kerabat.

Tamu dapat menginap di Deluxe room mulai dari Rp1.018.000 per malam, termasuk sarapan untuk dua orang. Kamar favorit para tamu yang memiliki luas 30 meter persegi ini menawarkan interior modern, fasilitas lengkap seperti Wi-Fi, smart TV, setrika, dan meja kerja, pemandangan Kota Palembang, serta pempek Palembang yang dapat dinikmati saat kedatangan.

Sebagai bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan, tamu juga dapat menikmati sajian spesial berupa 2 nasi uduk bunga telang yang disajikan secara gratis yang sudah termasuk pada paket, menghadirkan cita rasa khas Nusantara untuk melengkapi pengalaman selama menginap.

Wyndham Opi Hotel Palembang juga menghadirkan parsel Mooncake Festival yang tersedia dalam empat varian rasa, yaitu kacang hijau, kacang hitam, lotus, dan keju. Parsel ini memiliki kotak elegan, sehingga menjadi pilihan sempurna sebagai hadiah untuk keluarga dan kerabat, serta dapat dipesan mulai 15 Agustus hingga 25 September 2026 dengan harga mulai dari Rp685.000 per paket.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami ketika tamu memercayakan momen spesialnya kepada kami. Melalui berbagai penawaran, kami ingin menghadirkan layanan terbaik khas Wyndham yang sudah dikenal secara internasional,” ujar Jumin Hidayat, Hotel Marketing Manager Wyndham Opi Hotel Palembang.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, tamu dapat menghubungi 0711-5541-777, mengikuti Instagram @wyndhamopi, atau mengunjungi situs resmi www.wyndhamopipalembang.com. (ril/dkd)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung terus giatkan kematangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Lapangan di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (8/8). Keberhasilan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Lampung tidak hanya ditentukan oleh kerja para petugas di lapangan, tetapi juga oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku usaha, serta berbagai elemen masyarakat didorong menjadi penggerak kepercayaan agar masyarakat bersedia menerima petugas dan memberikan data secara lengkap dan benar.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 sebagai tindak lanjut kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan SE2026 di Lampung berjalan sukses, baik dari sisi cakupan maupun kualitas data.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution menegaskan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus bukan semata-mata menemukan keberadaan usaha, tetapi membangun kepercayaan masyarakat terhadap tujuan pendataan. Di lapangan masih terdapat pelaku usaha yang mempertanyakan alasan data mereka diperlukan maupun kekhawatiran mengenai kemungkinan data digunakan untuk kepentingan di luar statistik.

“BPS tidak datang untuk memeriksa atau menilai usaha. BPS datang untuk mencatat kondisi perekonomian secara objektif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Seluruh data yang diberikan kepada BPS dijamin kerahasiaannya sesuai dengan Undang-Undang Statistik,” tegasnya.

Ahmadriswan menambahkan, data yang dikumpulkan dalam SE2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Pendataan dilakukan semata-mata untuk kepentingan statistik, khususnya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur, potensi, aktivitas, dan perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk Provinsi Lampung. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Menurutnya, pesan tersebut perlu disampaikan secara luas oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Seorang tokoh adat yang mengajak komunitasnya menerima petugas, tokoh masyarakat yang menjelaskan bahwa data BPS aman, maupun pelaku usaha yang mengajak rekan-rekannya berpartisipasi, dapat menjadi jembatan penting dalam membangun kepercayaan.

“Kepercayaan tidak selalu lahir dari surat resmi. Kepercayaan sering kali tumbuh dari orang-orang yang selama ini dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, keberadaan FPK dinilai memiliki posisi strategis. Lampung merupakan daerah yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Keragaman tersebut justru dapat menjadi kekuatan sosial untuk membangun gerakan bersama dalam menyukseskan SE2026.

BPS tidak meminta para tokoh masyarakat untuk menjadi petugas sensus. Dukungan yang diharapkan justru sederhana tetapi sangat menentukan, yakni membantu meyakinkan masyarakat agar menerima petugas, memberikan data secara lengkap dan benar, serta memastikan setiap usaha tercatat. Pesan tersebut diharapkan dapat disampaikan melalui organisasi, komunitas, dunia usaha, media sosial maupun percakapan sehari-hari.

Progress Pendataan Mencapai 88 Persen

Hingga saat ini, progres pendataan SE2026 di Provinsi Lampung telah mencapai 88 persen. Capaian tersebut menunjukkan kerja keras ribuan petugas yang terus bergerak mendatangi berbagai lokasi usaha, mulai dari pasar, pertokoan, sentra ekonomi, kawasan industri hingga usaha yang dijalankan dari rumah.

BPS Provinsi Lampung mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan percepatan sehingga cakupan pendataan dapat mencapai target pada 17 Agustus 2026. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas data.

Setelah cakupan pendataan mencapai target, BPS akan melanjutkan tahapan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha maupun keluarga yang memiliki kegiatan ekonomi yang terlewat dari pendataan. Tahapan ini penting karena keberhasilan sensus tidak hanya diukur dari seberapa cepat pendataan selesai, tetapi juga dari seberapa lengkap populasi ekonomi yang berhasil dicatat.

Selain memastikan tidak ada yang terlewat, BPS juga akan memperkuat pemeriksaan kualitas data, antara lain melalui pengecekan kewajaran data dan memastikan tidak terdapat missing value. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya memiliki cakupan yang luas, tetapi juga lengkap, wajar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengawal Data untuk Kebijakan Ekonomi Lampung

Forum bersama FPK ini pada akhirnya bukan sekadar kegiatan sosialisasi, tetapi merupakan bagian dari gerakan masyarakat untuk mengawal keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung.

Data yang dikumpulkan melalui SE2026 akan menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana perekonomian Lampung bergerak, di mana potensi ekonomi berada, sektor apa yang berkembang, bagaimana karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat, serta peluang apa yang dapat dikembangkan oleh para pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 pada hakikatnya merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Semakin lengkap masyarakat memberikan data, semakin utuh pula gambaran ekonomi Lampung yang dapat digunakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Kepala BPS Provinsi Lampung mengajak seluruh unsur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, media dan masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan SE2026 hingga tuntas.

“Ketika pemerintah memberikan dukungan, tokoh masyarakat ikut bergerak, media menyampaikan informasi yang benar, pelaku usaha berpartisipasi, dan masyarakat membuka pintunya untuk petugas, maka Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Lampung akan selesai lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga,” ujarnya.

Dukungan penuh juga disuarakan oleh FPK Provinsi Lampung. Ketua FPK Provinsi Lampung, Darussalam, mengimbau seluruh jajaran dan anggotanya untuk menyukseskan pendataan dengan memberikan informasi yang benar apa adanya.

“Data SE2026 sangat penting bagi pemerintah. Bagaimana Lampung akan maju kalau kita tidak memberikan data yang sebenarnya? Saya berharap seluruh anggota FPK dapat membantu memberikan data Sensus Ekonomi sesuai fakta yang ada. Kita bantu BPS dengan Ikhlas” imbau Darussalam. Ketua KERABAT Lampung, yang merupakan anggota FPK, Donald Harris Sihotang, menyatakan siap menggerakkan anggotanya hingga tingkat akar rumput.

“Kami akan imbau kepada seluruh Kerukunan Masyarakat Batak di Provinsi Lampung yang mencakup 108 Marga terdaftar,” kata Donald.

Mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung. Dalam arahan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa kebhinekaan di Lampung harus diperkuat dengan semangat kesatuan data demi mendukung kedaulatan pembangunan bangsa.

“Sumpah Pemuda yang dulu: satu bangsa, satu tanah air, berbahasa persatuan yang satu. Tantangan kita ke depan untuk peradaban Indonesia adalah bagaimana mewujudkan Satu Data yang bisa menunjang kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia. Itulah kenapa sensus ini sangat penting,” tegas Ganjar.

Keberhasilan SE2026 pada akhirnya bukan hanya keberhasilan BPS. Ini adalah keberhasilan bersama seluruh masyarakat Lampung dalam menghadirkan data ekonomi yang lengkap dan berkualitas sebagai dasar pembangunan yang lebih tepat, terarah dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebab, setiap usaha yang tercatat akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi secara lebih utuh. Dan setiap masyarakat yang bersedia memberikan data berarti ikut berkontribusi menghadirkan kebijakan yang lebih tepat.

Usaha Tercatat, Kebijakan Tepat. Partisipasi Masyarakat Menguatkan Ekonomi Lampung.(Red)

 

LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Dalam upaya mengawal keandalan data pembangunan nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menyambangi PT. Sungai Budi Group di Bandar Lampung, guna menggalang sinergi strategis dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Kunjungan silaturahmi sekaligus diskusi strategis tersebut diterima langsung oleh Direktur PT Sungai Budi Group, Benny Susanto, beserta jajaran manajemen perusahaan. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama bahwa keterbukaan dan akurasi data dari dunia usaha merupakan kunci utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Kepala BPS Provinsi Lampung menegaskan bahwa keterlibatan aktif pelaku usaha berskala nasional hingga daerah sangat menentukan potret riil perekonomian Indonesia. “Data berkualitas tidak dapat berdiri sendiri; ia lahir dari kolaborasi yang kuat antara penyedia data dan para pelaku sektor industri. Keterbukaan dari PT. Sungai Budi Group menjadi fondasi penting bagi tersedianya statistik ekonomi yang independen, akurat, dan tepercaya,” ujarnya.

Sementara itu, pihak PT. Sungai Budi Group menyambut positif langkah proaktif BPS Provinsi Lampung. Dukungan penuh siap diberikan demi kelancaran agenda pendataan pendukung pembangunan, mengingat pentingnya kepastian data bagi iklim investasi dan keberlanjutan bisnis di daerah.

Melalui kolaborasi erat antara BPS dan dunia usaha ini, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menyajikan peta navigasi ekonomi nasional yang presisi demi mendukung terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

MOROWALI -(deklarasinews.com)- Komitmen PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dalam membangun kawasan industri  berkelanjutan tak hanya diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur, tetapi juga dengan investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Realisasinya diwujudkan melalui pelatihan peningkatan kapasitas kepala sekolah se-Kecamatan Bahodopi yang berlangsung sejak tanggal 4-5 Agustus 2026 dengan mengusung tema “Kepemimpinan Visioner untuk Menghadapi Tantangan Pendidikan di Era Transformasi Digital”.

Kegiatan yang digagas CSR Department PT IMIP ini diikuti 61 kepala sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK sederajat di Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pelatihan bertujuan memerkuat kapasitas kepemimpinan, kompetensi manajerial, serta tata kelola pendidikan. Sehingga nantinya mampu menghadirkan perubahan positif di lingkungan sekolah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, SP.d, M.Pd., berharap, pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan para kepala sekolah agar menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Para pimpinan satuan pendidikan tersebut juga ditantang untuk bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut di sekolah masing-masing.

“Kami sangat mengapresiasi PT IMIP yang selama ini telah bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan infrastruktur sekolah maupun peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Semoga kedepannya kami tetap berkolaborasi, supaya apa yang menjadi visi misi Bupati Morowali di sektor pendidikan dapat berjalan dengan baik,” kata Arifin Lakane ketika membuka kegiatan secara langsung di Aula Serbaguna PT IMIP.

Sementara itu, Perwakilan CSR Department PT IMIP, Agista Ayu Tansyania, menjelaskan bahwa pelatihan yang digelar itu merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di kawasan industri terintegrasi berbasis nikel tersebut. “Perubahan yang terjadi di era digital menuntut kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang visioner dan adaptif. Mereka tidak hanya dituntut mampu mengelola sekolah secara efektif, tetapi juga membimbing guru dan peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara bijak, produktif dan bertanggung jawab,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).

Agista menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali sebagai bagian dari sinergi dalam meningkatkan mutu edukasi di Bahodopi. Ia mengaku, antusiasme peserta tetap tinggi sepanjang pelaksanaan pelatihan.

Untuk memperkaya wawasan peserta, PT IMIP menghadirkan akademisi dari Universitas Tadulako, Prof. Dr. Rosmala Nur, S.K.M., M.Si., yang membawakan materi mengenai kepemimpinan pendidikan, penguatan tata kelola sekolah serta strategi menghadapi tantangan transformasi digital dalam dunia pendidikan.

Pelatihan ini menjadi bagian dari subprogram pengembangan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan, mengelola sumber daya, memperkuat kepemimpinan pembelajaran, serta menyusun strategi peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti sesi diskusi, dan berbagai praktik guna memperkuat kolaborasi antar sekolah.

Menurut Agista, program ini tidak berhenti pada pelaksanaan pelatihan semata. PT IMIP akan melakukan monitoring dan evaluasi guna mengukur implementasi hasil pelatihan di sekolah masing-masing serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara nyata. “Kami berharap kepala sekolah dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk mendorong lahirnya lembaga pendidikan yang lebih inovatif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan dunia industri menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan,” tegas Agista.

Selain program peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, PT IMIP juga terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan di Bahodopi melalui penyediaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, Pembangunan gedung sekolah serta berbagai infrastruktur penunjang lainnya. “Kebijakan ini menjadi bagian komitmen perusahaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, sekaligus mendukung lahirnya SDM lokal yang unggul dan siap menghadapi perkembangan industri maupun tantangan global,” tutup Agista. (*)

Narahubung:

Dedy Kurniawan (Head of Media Department PT IMIP) |

RPDM

Oleh : Arief Surahman, Driver Ojek Online Palembang

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Deru mesin sepeda motor matic tua milik Arief Surahman (47) Driver Ojek Online, membelah hiruk-pikuk jalanan ibu kota Palembang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke – 81 Tahun 2026. Di bawah fluktuasi tarif ojek online (ojol) yang kian menipis dan potongan aplikator yang mencekik, pria paruh baya ini tetap setia memacu kendaraannya demi sebuah misi besar: melunasi biaya kuliah anak tunggalnya yang mencapai Rp.9 juta per semester.

Bagi Arief, kemerdekaan bukan sekadar seremoni kibar bendera atau pidato megah para pejabat. Kemerdekaan adalah perjuangan harian untuk bertahan hidup di tengah kontradiksi nyata negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA), namun menyisakan rekam jejak ekonomi yang sulit bagi rakyat kecil.

*Ironi Rumah Sendiri dan Sembako Mahal*

Arief termasuk beruntung dalam satu hal: ia tidak perlu memikirkan biaya sewa tempat tinggal karena rumah yang ditempatinya adalah milik sendiri, warisan dari orang tuanya. Namun, memiliki atap untuk berteduh ternyata belum cukup untuk membawa ketenangan finansial.

• *Penghasilan Tidak Pasti:*

Pendapatan bersih ojol kini berkisar Rp.70.000 hingga Rp.100.000 per hari setelah dipotong bensin.

• *Hambatan Algoritma:*

Sistem komisi aplikator yang ketat membuat driver harus bekerja hingga 14 jam sehari.

• *Beban Hidup Naik:*

Harga beras, minyak goreng, dan tarif listrik terus merangkak naik menggerus daya beli harian.

“Punya rumah sendiri itu berkah luar biasa, tetapi rumah tidak bisa dimakan. Setiap bulan Agustus tiba, saya selalu merenung. Kita sudah merdeka puluhan tahun, tapi kenapa buat makan layak dan menyekolahkan anak saja rasanya seperti menjajah diri sendiri secara fisik?” urai Arief saat ditemui di sela-sela waktu istirahatnya di kawasan perkantoran di Jalan Kapten A Rivai Palembang. Kamis, (06/08/26).

*Pertarungan Rp.9 Juta Per Semester*

Dilema terbesar Arief berakar pada biaya pendidikan tinggi. Anak tunggalnya berhasil menembus bangku universitas negeri, sebuah kebanggaan yang sekaligus menjadi beban finansial yang masif. *Tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp.9 juta* setiap enam bulan menuntutnya memutar otak tanpa henti.

Untuk mengumpulkan Rp9 juta per semester, Arief wajib menyisihkan sekitar *Rp.1,5 juta setiap bulan, atau sekitar Rp.50.000 per hari* murni hanya untuk tabungan kuliah. Angka ini memakan hampir separuh dari pendapatan bersih hariannya.

“Anak saya adalah harapan satu-satunya agar lingkaran kemiskinan ini putus. Dia tidak boleh jadi driver ojol seperti bapaknya. Biar bapaknya yang berdarah-darah di jalanan, asal dia bisa pakai toga,” ucap Arief dengan mata berkaca-kaca namun penuh ketegasan.

*Menggugat Keadilan di Negeri Kaya Raya*

Narasi hidup Arief adalah potret mikro dari jutaan kelas pekerja di Indonesia. Komoditas alam seperti nikel, batu bara, hingga kelapa sawit merajai pasar global dan menyumbang triliunan rupiah bagi kas negara. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau masih menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh anak seorang pengemudi transportasi online.

Arief memaknai kemerdekaan hari ini bukan sebagai kebebasan fisik dari penjajah asing, melainkan sebagai perjuangan meraih keadilan sosial. Kemerdekaan sejati baru akan terwujud ketika kekayaan alam Indonesia dapat dikonversi menjadi subsidi pendidikan yang merata, sehingga tidak ada lagi orang tua yang harus menahan lapar di atas motor demi membayar lembar-lembar tagihan kuliah anaknya.

Sambil merapikan jaket hijaunya yang mulai pudar, Arief kembali memakai helm. Ponselnya berbunyi, sebuah notifikasi pesanan masuk. Ia kembali melaju, menjemput rupiah demi rupiah, memerdekakan masa depan anaknya di atas aspal jalanan yang panas. (Ags).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Perum BULOG terus memperluas distribusi beras premium produksinya ke berbagai jaringan retail modern di seluruh indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh beras premium berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan beras nasional.

Untuk memastikan distribusi tersebut berjalan optimal, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Lampung, Rindo Safutra, didampingi Wakil Pemimpin Wilayah Lampung, Arief Kharisvan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu retail modern di Bandar Lampung, Rabu (5/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan beras premium BULOG merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos tersedia di rak penjualan.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BULOG Lampung dalam memastikan distribusi beras berjalan lancar, pasokan tersedia di tingkat konsumen, serta harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Dalam peninjauan di retail modern, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Lampung menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras. Saat ini stok beras yang dikuasai BULOG Lampung mencapai 288.266 ton setara beras dan tersebar di seluruh Wilayah Lampung. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya panen di sejumlah wilayah sentra produksi.

“Stok yang dikuasai BULOG Lampung saat ini berada dalam kondisi lebih dari cukup dan tersebar di seluruh Kab/Kota Provinsi Lampung. Masyarakat tidak perlu khawatir karena BULOG memastikan pasokan tetap aman. Selain menjalankan penugasan pemerintah melalui beras SPHP, kami juga terus memperluas distribusi beras premium produksi BULOG agar semakin mudah dijangkau masyarakat melalui retail-retail modern,” ujar Rindo Sarutra.

Menurutnya, perluasan distribusi ke retail modern merupakan bagian dari strategi BULOG untuk menghadirkan produk pangan berkualitas yang mudah diakses masyarakat. Dengan semakin luasnya jaringan pemasaran, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan beras premium dengan mutu yang terjamin dan harga yang kompetitif.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan beras premium produksi BULOG. Kehadiran Beras Punokawan dan Befood Sentra Ramos di retail modern merupakan komitmen kami untuk menyediakan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau, sekaligus memperkuat stabilitas pasokan pangan di Provinsi Lampung,” lanjutnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, BULOG menyiapkan pasokan beras premium merek Punokawan dan Befood Sentra Ramos didistribusikan ke berbagai wilayah Provinsi Lampung. Selain melalui retail modern, beras BULOG juga dipasarkan melalui pasar tradisional, toko pangan, jaringan Rumah Pangan Kita (RPK), serta berbagai kegiatan Gerakan Pangan Murah yang terus dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

BULOG juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, pengelola retail modern, distributor, pelaku usaha pangan, serta seluruh pemangku kepentingan agar distribusi beras premium maupun beras medium berjalan lancar, menjangkau masyarakat secara lebih luas, dan tetap menjaga stabilitas harga.

Melalui penguatan stok, perluasan distribusi beras premium ke retail modern, serta pemantauan langsung secara serentak di berbagai wilayah, Perum BULOG Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan pasokan beras tetap aman, mudah diakses masyarakat, serta mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan di Provinsi Lampung. (Novis).

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pringsewu memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik serta mendukung pelayanan kelistrikan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi yang dipimpin Manager PLN UP3 Pringsewu, Eka Nurwati, bersama jajaran manajemen dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif sebagai wadah mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat kolaborasi antara PLN dan Kejaksaan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas penguatan sinergi melalui pendampingan hukum guna mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PLN, sehingga setiap proses bisnis dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepastian hukum dalam mendukung operasional ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Manager PLN UP3 Pringsewu, Eka Nurwati, mengatakan momentum HUT RI ke-81 menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan tata kelola perusahaan.

“Semangat kemerdekaan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dukungan Kejari Pesawaran dalam aspek pendampingan hukum semakin memperkuat implementasi Good Corporate Governance di lingkungan PLN, sehingga kami dapat menjalankan proses bisnis secara profesional, berintegritas, dan memberikan layanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat,” ujar Eka.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menyambut baik inisiatif PLN dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antarlembaga. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan taat terhadap ketentuan hukum.

“Kami menyambut baik silaturahmi ini dan siap bersinergi memberikan dukungan sesuai kewenangan kami. Kelancaran operasional ketenagalistrikan merupakan kepentingan bersama karena menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah,” kata Umi Kalsum.

Melalui penguatan sinergi ini, PLN UP3 Pringsewu dan Kejari Pesawaran berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi yang produktif dalam mendukung penerapan Good Corporate Governance, memperkuat kepastian hukum dalam penyelenggaraan proses bisnis, serta menghadirkan pelayanan kelistrikan yang semakin andal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat kinerja ekonomi Lampung pada Triwulan II-2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) pada Rabu (5/8), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan II-2026 tumbuh 5,29% secara year-on-year (y-on-y). Angka ini menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di seluruh Sumatera, berada tepat di bawah Kepulauan Riau yang mencapai 6,99%. Sementara itu, secara kumulatif perekonomian Provinsi Lampung pada semester I-2026 (Januari–Juni) tercatat tumbuh sebesar 5,43% cumulative-to-cumulative (c-to-c).

Kepala BPS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada Triwulan II-2026 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp147,91 Triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp80,07 Triliun. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Lampung di Triwulan II-2026 juga mencatatkan pertumbuhan yang solid sebesar 9,03% secara quarter-to-quarter (q-to-q).

Dari sisi produksi (lapangan usaha), seluruh sektor utama penggerak ekonomi mencatatkan pertumbuhan. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi motor penggerak tercepat dengan lonjakan pertumbuhan mencapai 10,30%, yang didorong oleh peningkatan produksi dan penjualan listrik. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya disusul oleh sektor Perdagangan sebesar 7,98% serta Industri Pengolahan sebesar 6,99%. Pertumbuhan pada Industri Pengolahan utamanya ditopang oleh peningkatan produksi industri makanan, terutama penggilingan padi, gula, dan tapioka.

Struktur ekonomi Lampung secara fundamental masih bertumpu pada tiga sektor utama yang memberikan porsi penyumbang (share) terbesar terhadap total PDRB. Rinciannya adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memimpin dengan pangsa sebesar 28,35%, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,56%, dan Perdagangan sebesar 14,27%.

Beralih ke sisi pengeluaran, berbagai komponen menunjukkan tren pertumbuhan. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) tampil dengan laju pertumbuhan tertinggi mencapai 12,80%, didorong oleh meningkatnya realisasi program-program pemerintah. Selanjutnya diikuti oleh Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 7,89% dan Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,86%.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap menjadi pendorong utama ekonomi dengan porsi mayoritas sebesar 61,08% terhadap PDRB. Selain itu, pangsa pengeluaran terbesar lainnya ditopang oleh Ekspor (41,02%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB (18,00%).

Prestasi ekonomi Lampung kian terlihat dalam skala regional di Pulau Sumatera. Pada Triwulan II-2026, Provinsi Lampung berhasil menyumbangkan kontribusi sebesar 10,14% terhadap total PDRB Sumatera. Dengan capaian ini, Lampung menempati urutan keempat sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera, setelah Sumatera Utara (23,37%), Riau (23,33%), dan Sumatera Selatan (13,64%).

Keadaan Ketenagakerjaan Lampung Mei 2026: Tingkat Pengangguran Mencapai 3,97 Persen di Tengah Penguatan Sektor Informal

 Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Lampung pada Mei 2026 tercatat sebanyak 7,27 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 24,46 ribu orang dibandingkan periode Februari 2026. Sejalan dengan kenaikan tersebut, daya serap pasar kerja pada Mei 2026 juga menguat dengan adanya tambahan 35,50 ribu orang yang bekerja. Dengan demikian, total penduduk yang bekerja saat ini telah mencapai angka 4,95 juta orang.

Secara umum, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Lampung mencapai 70,93 persen. Dinamika ini didorong oleh peningkatan partisipasi laki-laki yang naik sebesar 1,55 persen. Sebaliknya, TPAK perempuan justru mengalami penurunan sebesar 1,51 persen jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Mei 2026 tercatat pada level 3,97 persen, meningkat 0,02 persen poin dibandingkan pada Februari 2026. Angka ini menandakan adanya sedikit peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2,13 ribu orang, dari 202,32 ribu orang pada Februari 2026 menjadi menjadi 204,45 ribu orang pada Mei 2026.

Namun, masih terdapat disparitas wilayah dan gender yang perlu mendapat perhatian. TPT di wilayah perkotaan pada Mei 2026 sebesar 6,15 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang sebesar 2,54 persen. Selain itu, tingkat pengangguran perempuan tercatat sebesar 4,19 persen, lebih tinggi dibandingkan pengangguran laki-laki yang berada pada angka 3,84 persen.

Struktur lapangan kerja di Provinsi Lampung saat ini didominasi oleh penyerapan di sektor informal. Proporsi pekerja informal naik menjadi 69,17 persen, sementara pekerja formal turun menyentuh 30,83 persen. Peningkatan daya serap sektor informal ini secara langsung didorong oleh lonjakan status “Pekerja Bebas di Pertanian” yang bertambah sebanyak 62,73 ribu orang.

Berdasarkan distribusinya, sektor Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan tetap menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan. Adapun jika ditinjau dari sisi tren penambahan pekerja, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanian, serta Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan penyerapan pekerja baru tertinggi pada periode ini. Dari sisi kualitas pendidikan angkatan kerja, mayoritas penduduk yang bekerja di Lampung masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah dengan proporsi 36,67 persen atau sebanyak 1,82 juta orang.

Sementara itu, partisipasi lulusan Perguruan Tinggi (Diploma keatas) tercatat sebesar 8,46 persen atau sekitar 418,70 ribu orang. Kondisi ini menegaskan bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah masih menjadi tulang punggung penggerak roda perekonomian Lampung

Kemiskinan Lampung Maret 2026 Turun Menjadi 9,31 Persen: Intervensi dan Pemerataan di Perdesaan Tunjukkan Hasil Positif

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung tercatat turun menjadi 9,31 persen. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,35 persen poin dibandingkan dengan posisi September 2025.

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2026 mencapai 831,89 ribu orang. Angka ini berkurang signifikan, yakni sebanyak 28,24 ribu orang jika dibandingkan dengan data September 2025.

Tingkat kemiskinan di perdesaan pada Maret 2026 mengalami penurunan menjadi 10,41 persen (turun 0,47 persen poin dibandingkan September 2025), sedangkan perkotaan tercatat sebesar 7,28 persen (turun 0,09 persen poin).

Dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), meskipun secara kumulatif provinsi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,267, wilayah perdesaan justru berhasil mencatatkan perbaikan (penurunan) dari 1,472 (September 2025) menjadi 1,417 (Maret 2026). Hal ini menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan semakin mendekat dan terangkat ke arah garis kemiskinan.

Selain kedalaman, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan juga menunjukkan progres yang menggembirakan dengan turun dari 0,303 (September 2025) menjadi 0,278 (Maret 2026). Penurunan signifikan di wilayah perdesaan ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin menyempit atau kelompok termiskin di desa mulai terangkat secara ekonomi.

Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Lampung Maret 2026: Gini Ratio Tercatat 0,290, Pemerataan di Perdesaan Terus Membaik

Pemerataan pengeluaran masyarakat perdesaan terus membaik. Hal ini tercermin dari tingkat ketimpangan (Gini Ratio) perdesaan yang turun dari 0,265 pada September 2025 menjadi 0,260 pada Maret 2026. Sementara itu, secara umum Gini Ratio Provinsi Lampung berada di angka 0,290.

Pada Maret 2026, porsi 40% penduduk berpengeluaran rendah tercatat menurun di perkotaan menjadi 21,96%, sementara di perdesaan meningkat menjadi 24,41%, yang menunjukkan adanya pemerataan pendapatan pada lapisan bawah di pedesaan. Sebaliknya, porsi penduduk kelas menengah (40% menengah) meningkat di perkotaan menjadi 36,52% dan menurun di perdesaan menjadi 38,82%. Porsi penduduk kelompok pengeluaran 20% teratas menurun menjadi 41,52% di perkotaan dan meningkat menjadi 36,77% di perdesaan.(Red)