LAMSEL -(deklarasinews.com)- Badan usaha milik desa (Bum des) yang modalnya bersumber dari Dana Desa (DD) bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dipedesaan.
Namun karena banyak pengelolaan yang tidak profesional dan tidak mengerti serta kurang adanya perhatian dan bimbingan dari pemerintah daerah/instansi terkait sehingga tidak sedikit Bumdes yang ada tidak sesuai dengan harapan dan tujuan bahkan mengalami kerugian.
Oleh karena itu menjadi isu yang menjadi sorotan khusus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat melakukan Launching Aspirasi PKS bersama para awak media, Senin (04/02/2020) yang digelar di Negeri Baru Resort Kalianda.
Salah satu anggota Komisi I dari Fraksi PKS Dede Suhendar SPd, menerangkan bahwa berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan diberbagai desa diwilayah Lampung Selatan, pihaknya banyak menemukan pengelolaan Bumdes yang semrawut bahkan asal-asalan, walaupun ada juga yang dikelola dengan baik,” tuturnya.
Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan adanya Bumdes yakni untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa sekitarnya. Namun karena pengelolaan yang kurang baik, dan kurang profesional sehingga tidak sedikit Bumdes yang mengalami kerugian, sehingga tidak menjadi harapan kita semua ” tuturnya lagi.
Oleh karena itu diperlukan regulasi dalam pengelolaan Bumdes, dan pendampingan dari instansi terkait, sehingga dalam pengelolaanya seperti yang kita harapkan dan akhirya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Imam Rohadi S.Hut yang juga sebagai anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan, mengatakan bahwa pengelolaan Bumdes itu perlua pengelola atau pengurus yang punya komitmen yang jelas dalam memajukan Bumdes, mengerti tentang jenis usaha yang menghasilkan keuntungan, sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian didesanya ” tuturnya. (cak Ton)