BANDAR LAMPUNG – (deklarasinews.com) – Sekretaris Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) RI Ir. Yaya Supriyatna menilai pembangunan di Provinsi Lampung sangat pesat. Hal itu diungkapkannya dalam acara Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Jasa Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian PUPR di wilayah kerja Balai Konstruksi Wilayah II Palembang di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Rabu (25/04/2018).
“Banyak hal yang telah dilakukan Gubernur Lampung di bidang konstruksi salah satunya dalam pembangunan Infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung ini. Saya sudah 1 tahun tidak berkunjung ke Lampung, ketika datang saya begitu kaget sudah banyak pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir,” ujar Yaya Supriyatna.
Menurut Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi ini, Provinsi memegang peran penting dalam otonomi daerah yaitu bertanggung jawab terhadap tenaga ahli dan informasi. Kemudian, kabupaten kota sebagai ujung tombak pelaksanaan konstruksi tersebut. Selain itu, Gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai pemegang otonomi provinsi. ”Indonesia merupakan Negara yang memberikan sumbangan 65% di pasar konstruksi ASEAN (Association of South East Asia Nations) artinya kalau kita tidak memperkuat diri di dalam pasar produksi yang begitu besar ini kita akan tertinggal dengan Negara lainnya,” ujarnya.
Yaya Supriyatna juga menjelaskan Lampung merupakan tuan rumah pada kegiatan ini dan merupakan Provinsi yang sangat responsif dan positif terhadap pembentukan OPD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Acara ini sendiri diharapkan dapat melakukan pemberdayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub-urusan jasa konstruksi.
Yaya juga berharap maksud dari kegiatan ini dapat tercapai, yakni untuk membantu dan mendampingi pemerintah daerah khususnya OPD Provinsi untuk melakukan penataan dan pembentukan OPD sub-urusan jasa konstruksi di struktural pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta program anggarannya.
“Bukan hanya itu pemberdayaan OPD juga dimaksud untuk membantu dan memberdayakan pemerintah daerah khususnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pemerintah kabupaten/kota dan memberdayakan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sejauh ini, jasa konstruksi menjadi kewajiban yang dilakukan oleh Pemda untuk membentuk organisasi, sebagaimana yang tertuang dalam UU Otonomi Daerah dan UU Jasa Konstruksi di mana konstruksi memberikan dampak yang luar biasa bagi negeri. “Ini merupakan acara perdana di tahun 2018 Ditjen Bina Konstruksi dengan OPD yang berasal dari Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnnya.
Sementara itu, Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyampaikan terlaksananya kegiatan ini, difokuskan sebagai forum untuk saling sharing pengetahuan, menambah informasi, kemudian memberikan pemahamna-pemahaman baru kepada OPD. “Dari sisi organisasi Pemprov ingin membangun profesionalisme di OPD dan menciptakan SDM yang Provesional di bidang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk berusaha sebanyak mungkin pekerja di lampung mempunyai sertifikat tidak hanya konstruksi, nonkontruksi sampai petugas. Karena dengan sertifikat ini mereka bisa bersaing dan diterima di dunia kerja. ”
Bahkan SMK di Lampung ke depan ini berstandar nasional, sehingga setelah mereka lulus mereka akan berijazah dan bersertifikat sehingga saat masuk dunia kerja mereka sudah diakui kapastisanya. “Para OPD diharapkan dapat memahami bahwa kita semua harus professional terlebih di tingkat jasa konstruksi bagaimana ke depan di masa yang akan datang tidak lagi terjadi kegagalan-kegagalan konstrusi karena kita tidak professional” jelasnya. (Humas Prov)
