Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa
Vice Director Confeferation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat
Executive Director HIAWATHA Institute
Reformasi 1998 sering diposisikan sebagai titik balik sejarah Indonesia, sebuah momentum koreksi terhadap sistem kekuasaan yang dianggap sentralistik, otoriter, dan tidak adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, lebih dari dua dekade setelahnya, pertanyaan mendasar tetap menggantung, apakah reformasi telah benar-benar melahirkan kedaulatan yang utuh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), atau justru membuka pintu bagi ketergantungan baru yang lebih halus namun sistemik?
Dalam realitas kekinian, Indonesia memang mengalami transformasi dalam aspek demokrasi prosedural, pemilu langsung, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan. Akan tetapi, di sisi lain, muncul gejala ketergantungan yang semakin kuat terhadap sistem global, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun kebijakan publik. Ketergantungan ini tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi bekerja melalui mekanisme pasar, utang luar negeri, investasi asing, serta penetrasi nilai dan budaya yang sering kali tidak selaras dengan karakter bangsa.
Di sinilah urgensi rehabilitasi dan revitalisasi total NKRI menemukan relevansinya. Rehabilitasi tidak sekadar berarti memperbaiki kerusakan masa lalu, tetapi juga melakukan audit menyeluruh terhadap arah perjalanan bangsa pasca reformasi. Sementara revitalisasi mengandung makna menghidupkan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kemandirian nasional.
Pertama, dalam bidang ekonomi, Indonesia perlu keluar dari jebakan ketergantungan struktural. Model pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi asing dan ekspor bahan mentah harus ditinjau ulang. Kemandirian ekonomi hanya dapat dicapai melalui penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, serta keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha domestik, khususnya UMKM. Negara harus hadir sebagai pengarah, bukan sekadar fasilitator pasar.
Kedua, dalam aspek politik dan kebijakan publik, diperlukan keberanian untuk menata ulang regulasi yang terlalu tunduk pada tekanan global. Kebijakan nasional seharusnya lahir dari kebutuhan rakyat Indonesia, bukan sekadar menyesuaikan standar internasional yang belum tentu relevan dengan kondisi lokal. Prinsip kedaulatan harus menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Ketiga, dalam bidang sosial dan budaya, revitalisasi berarti memperkuat identitas bangsa yang pluralis namun berakar. Indonesia bukan sekadar entitas geografis, tetapi juga peradaban yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Arus globalisasi tidak bisa ditolak, tetapi harus disaring. Tanpa filter yang kuat, bangsa ini berisiko kehilangan jati dirinya dan terjebak dalam imitasi tanpa arah.
Keempat, dalam konteks pendidikan, sistem nasional harus diarahkan untuk mencetak generasi yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Pendidikan tidak boleh sekadar menjadi alat produksi tenaga kerja, melainkan sarana pembentukan karakter dan kemandirian berpikir.
Namun, perlu disadari bahwa gagasan “lepas dari sistem global” bukan berarti isolasi. Dunia saat ini saling terhubung, dan Indonesia tetap harus menjadi bagian dari komunitas internasional. Yang menjadi persoalan bukan keterlibatan, melainkan posisi tawar. Indonesia harus hadir sebagai subjek yang menentukan arah, bukan objek yang mengikuti arus.
Rehabilitasi dan revitalisasi NKRI pasca reformasi pada akhirnya bukan sekadar proyek pemerintah, tetapi agenda kolektif bangsa. Ia membutuhkan kesadaran kritis, keberanian politik, serta komitmen jangka panjang. Tanpa itu, reformasi hanya akan menjadi narasi historis tanpa substansi transformasi.
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan bukanlah utopia. Ia adalah tujuan yang realistis, selama bangsa ini berani menata ulang dirinya sendiri dengan jujur, rasional, dan berpijak pada kepentingan rakyatnya sendiri.
Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa
Vice Director Confeferation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat
Executive Director HIAWATHA Institute di Jakarta