PESIBAR -(deklarasinews.com)- Pemerintah menegaskan bahwa pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tahapan pencairan Dana Desa diawali dari perencanaan di tingkat desa. Pemerintah desa wajib melaksanakan musyawarah desa untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 yang kemudian disahkan melalui Peraturan Desa.
Setelah APBDes ditetapkan, desa melanjutkan ke tahap pengajuan dan verifikasi dokumen. Dokumen APBDes diajukan ke pihak kecamatan dan pemerintah kabupaten untuk dilakukan verifikasi administratif guna memastikan kelengkapan serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Selanjutnya, pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap.
Pada Tahap I, sekitar 40 persen dana dicairkan setelah APBDes disahkan dan seluruh dokumen dinyatakan lengkap.
Tahap II juga sebesar ±40 persen, dicairkan setelah pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan laporan tersebut telah diverifikasi.
Sementara itu, Tahap III sebesar ±20 persen baru dapat dicairkan setelah laporan lanjutan dari Tahap II disetujui.
Dana Desa tersebut ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam pelaksanaannya, Dana Desa wajib digunakan sesuai dengan prioritas Dana Desa Tahun 2026. Setiap tahap pencairan harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan tepat waktu. Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan menerapkan transparansi publik, dengan menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui papan informasi desa maupun media resmi desa.
Perlu ditegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan merupakan jalur pencairan Dana Desa, melainkan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan Tahun 2025.
Dengan adanya mekanisme pencairan bertahap ini, diharapkan seluruh aparatur desa dan masyarakat dapat memahami alur pengelolaan Dana Desa secara utuh, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.(Arnandes)