PAPUA – (deklarasinews.com) – Boven Digoel Memanas akibat surat KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, yang di tandatangani Sekjen KPU RI atas nama Ketua KPU, dan surat KPU RI dengan Nomor 583/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tanggal 27 November tentang  pengambilan tugas, wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua priode 2018-2023 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengambil alih seluruh tugas dengan ditetapkannya keputusan komisi pemilihan umum untuk memperbaiki keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 19/PL.02.03-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Boven Digoel Tahun 2020, yang pada dasarnya mengeliminasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kab. Boven Digoel dalam pemilihan 9 Desember 2020, Yusak Yaluwo, SH. M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK mendapat respon yang keras dari DPW LSM Lira Provinsi Papua, Sekertaris Wilayah Yohanis Wanane menyampaikan bahwa ini adalah suatu totonan yang tidak baik yang di tunjukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Boven Digoel, dan juga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dirinya berpandangan bahwa, kejadian hari ini sebenarnya tak harus terjadi jika KPU sebagai penyelengara benar-benar memahami aturan tentang kepemiluan di Indonesia, kan telah ada ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 42/PUU-XIII/2015 berdasarkan Permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) dan Indonesia Corruption Watch ( ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang kemudian pada pasal Kedua, menyatakan mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Ini adalah keslahan Fatal, dan seharusnya masuk dalam pelangaran kode etik berat, dan harus diberhentikan kelima anggota KPU Boven Digoel, karena keputusan KPU adalan Kolektif Kolegial berdasarkan hasil pleno, meski konon hanya di tanda tangani oleh 3 orang komisioner KPU Boven Digoel dan yang terbaru 4 orang Komisioner KPU Provinsi Papua yang telah di berhentikan sementara. Hari ini, kerugian yang pertama adalah, terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pak Yusak Yaluwo, SH. M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK mereka telah rugi secara waktu dan materi, yang sebenarnya sejak awal sudah ada sosialisasi terkait putusan MK yang kemudian telah di akomodir didalam undang-undang Pilkada No. 7 Tahun 2017 tetang pemilihan umum yang telah membatasi ruang hak demokrasi seorang mantan Narapidana yang dibolehkan maju Pilkada terhitung setelah 5 tahun dari  tanggal dibebaskan, yang kedua adalah dengan adanya keputusan tersebut kemudian menutup ruang demikrasi bagi Anak Negeri Boven Digoel untuk maju sebagai peserta pemilu 9 Desember, yang ketiga adalah terjadi kekacauan pada masyarakat pendukung di Boven Digoel, dimana terjadi aksi masa yang marah terkait putusan Komisi Pemilihan Umum tersebut.

LSM LIRA juga mempertanyakan Fungsi Tugas Super Visi oleh KPU Provinsi Papua, yang sejak awal seharusnya memberikan pertimbagan tentang persoalan ini, kan ada Kordinator Wilayah KPU Prov. Utk KPU Boven Digoel, lalu kenapa hal ini dibiarkan terjadi, apakah ini disengaja, atau apa pembiaran saja, padahal ada Undang-undang dan peraturan KPU sebagai Roh dari pelaksanaan Pesta Demokrasi tersebut tidak dimengerti dan diketahui oleh KPU Boven Digoel dan KPU Provinsi, akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi Rakyat Boven Digoel untuk menentukan pemimpinya dalam beberapa tahun kedepan, lalu,, siapa yang salah dalam hal ini?  maka dengan tegas kami LIRA Papua menyatakan  KPU Kab. Boven Digoel, KPU Prov. Papua dan Partai Pengusung telah bersalah terhadap Rakyat Boven Digoel, apakah mereka sama sekali tidak mengetahui terkait aturan ini, wah, bahaya sekali, Wasit dan Pemain sama-sama tak tau aturan yah jadinya terjadi Kuda Kayu didalam permainan di lapangan Demokrasi yang mana mereka Buta terhadap Peraturan menjadi landasan konstitusinya.

Selanjutnya LSM LIRA PAPUA akan memantau sejauh mana polemik ini berlangsung dan jika terjadi polemik berkepanjangan pada lapisan masayarakat maka dengan demikian maka LIRA Papua bersama Masyarakat akan mengajukan gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Republik Indonesia terkait KPU Boven Digoel dan kepada KPU Provinsi Papua yang menurut kami telah melakukan pelangaran sehingga menyebabkan terjadi ketegangan antara masyarakat pendukung Pasangan Calon di Kab. Boven Digoel apalagi ini sudah mendekati masa tenang menuju Hari Raya Natal, tegas Sekertaris LIRA Papua, dirinya juga mengatakan bahwa kami melihat tidak adanya ketegasan KPU RI terhadap KPU Provinsi Papua, bahwa selama ini telah banyak persoalan yang terjadi di daerah yang diambil alih tugas oleh KPU Provinsi, terutama pada beberapa daerah misalnya KPU Mamberamo Raya, lalu KPU Yahukimo, lalu KPU Keerom, dan yang terakhir KPU Boven Digoel,  dan LSM Lira Papua meminta Ketegasan KPU RI untuk menyikapi hal ini tegas Sekertaris Wilayah LIRA Papua, LIRA berangapan bahwa, dengan Diberhentikan Sementara 4 Komisioner KPU Provinsi, menjadi suatu proses tumpulnya pemahaman administrasi serta norma dan etika penyelengara yang tidak baik, oleh sebab itu LIRA Provinsi Papua akan Segera melaporakan 7 Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua ke DKPP, jangan ada yang cuci tangan dari polemik yang terjadi saat ini, dan kenapa harus pemberhentian sementara, harusnya pemberhentian tetap bagi mereka tegas Sekertaris LIRA PAPUA. (rls)

Tinggalkan Balasan