YAPEN -(deklarasinews.com)– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Y. Sembai, S.Pi, M.H, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat distrik di Distrik Pulau Kurudu. Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Gedung Sekolah YPK PNIEL Kurudu, Jalan Critian Mamori, Kampung Mnukwar, pada Selasa (10/2/2026).
Musrembang dihadiri langsung oleh Kepala Distrik Kepulauan Kurudu, Sopia Rapami; Kepala Sub Bidang Ekonomi Makro, Herman Worabai; perwakilan TNI/Polri; serta kepala kampung, Bamuskam, dan Puskesmas se-distrik Pulau Kurudu.
Dalam arahannya, Ebzon Sembai menegaskan kehadirannya untuk mengikuti musrembang sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami selaku DPRK memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kehadiran saya hari ini untuk mendengar dan melihat langsung kebutuhan masyarakat Distrik Kepulauan Kurudu,” ujarnya.
DPRK memiliki peran strategis sebagai wakil rakyat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu tugasnya adalah menghadiri Musrembang tingkat distrik untuk menyerap usulan prioritas dari masyarakat akar rumput. Tujuannya agar aspirasi tersebut terintegrasi ke dalam rancangan anggaran daerah (RAPBD), memastikan pembangunan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak seperti pendidikan, kesehatan & infrastruktur dasar.” Tutur Ebzon Sembai.
Ebzon Sembai menekankan agar peserta musrembang selektif mengusulkan kebutuhan dasar yang mendesak dan bersifat urgent. Ia juga menyinggung tantangan efisiensi anggaran sejak 2025 hingga 2026, yang menyulitkan pelaksanaan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Baru-baru ini, kami bersama Bupati dan Wakil Bupati mengikuti Rakornas pemerintah pusat-daerah di Bogor. Ada udara segar untuk kita semua. Mari berdoa agar di 2027 tidak ada lagi efisiensi anggaran, sehingga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen berjalan normal,” katanya.
Lebih lanjut, Sembai ungkapkan pagu indikatif Kabupaten Kepulauan Yapen yang awalnya Rp1,2 triliun turun menjadi Rp 984 Miliar akibat efisiensi tersebut. “Ini bukan hanya di kita, tapi di seluruh daerah Indonesia. Kami berharap efisiensi anggaran di 2027 berakhir, sehingga anggaran infrastruktur tidak dipotong dan rencana pembangunan tak terhambat,” tambahnya.
Dalam arahan Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai, seperti angin laut Yapen yang membawa suara ombak rakyat kecil—mendengar keluhan pulau terpencil, mengawal mimpi infrastruktur bagai jembatan harapan, dan menjanjikan pelabuhan pembangunan yang tak lagi terhambat badai anggaran (GM)