PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) I kembali turun ke masyarakat dalam rangka Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025. Kali ini, kegiatan reses dipusatkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Palembang pada Jumat (22/8/2025).
Kegiatan reses yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, dipimpin langsung oleh Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat). Ia didampingi lima legislator Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Tegas Soal Uang Komite
Dalam dialog bersama guru dan siswa, Chairul menekankan bahwa pihak sekolah tidak boleh mewajibkan orang tua membayar uang komite. “Kalau orang tua mau membantu sekolah, silakan, tapi tidak boleh ada paksaan apalagi sampai menahan ijazah siswa karena alasan belum bayar komite. Itu jelas tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Aryuda Perdana Kusuma turut menegaskan bahwa iuran komite bersifat sukarela dan bukan kewajiban. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai tiga fungsi utama DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Jangan sampai ada siswa yang terhambat masa depannya hanya karena persoalan administrasi atau biaya komite. Pemerintah sudah menyediakan berbagai skema bantuan, mulai dari keringanan hingga beasiswa untuk siswa kurang mampu,” ujarnya.
Aspirasi Guru dan Program Makan Bergizi
Selain soal komite, sejumlah guru juga menyampaikan aspirasi terkait tunjangan pendidik. Menanggapi hal itu, Aryuda menyebut bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di Komisi V DPRD Sumsel bersama Dinas Pendidikan.
Sementara itu, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Abdullah Taufik, menjawab pertanyaan siswa terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di Sumsel. Ia menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 37 dapur MBG yang beroperasi, dengan kapasitas melayani sekitar 3.000 siswa per dapur.
“Insya Allah bulan depan akan bertambah lagi beberapa dapur baru, sehingga semakin banyak sekolah yang bisa merasakan manfaat program ini,” ujarnya optimistis.
Apresiasi dari Disdik dan Pihak Sekolah
Plh Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Misral, Sn., yang turut hadir dalam kegiatan reses, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah DPRD turun langsung ke sekolah. Ia mengungkapkan bahwa SMKN 3 Palembang saat ini memiliki 98 tenaga pendidik (terdiri dari PNS, P3K, dan honorer) dengan jumlah siswa mencapai 1.594 orang.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang disampaikan guru dan siswa dalam forum ini bisa menjadi bahan penting bagi DPRD dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan,” katanya.
Dari pihak sekolah, Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMKN 3 Palembang, Eti Wahyuningsih, menjelaskan bahwa mekanisme iuran komite di sekolah selama ini menggunakan sistem subsidi silang.
“Tidak semua siswa diwajibkan membayar penuh. Ada yang tidak bayar sama sekali, ada yang membayar setengah, dan ada juga yang bayar penuh. Jadi tidak benar jika ada isu penahanan ijazah. Yang lebih kami butuhkan adalah bantuan fasilitas, karena kondisi gedung sudah banyak yang rusak,” ungkapnya.
Pendidikan Jadi Fokus Perhatian
Reses DPRD Sumsel Dapil I di SMKN 3 Palembang ini menegaskan komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Mulai dari penegasan soal larangan penahanan ijazah, dorongan agar komite sekolah benar-benar bersifat sukarela, hingga perhatian terhadap fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru menjadi poin penting yang akan dibawa ke meja pembahasan DPRD.
Selain itu, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis juga diyakini akan semakin memperkuat dukungan pemerintah terhadap siswa, sehingga tidak hanya memastikan akses pendidikan, tetapi juga kesehatan dan gizi anak-anak di Sumsel.
(ning)