Kategori: Politik

YAWAKUKAT -(deklarasinews.com)- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyerahkan bantuan 30 sak semen untuk mendukung pembangunan Gereja GKI Jemaat Hosana Konti Unai, Distrik Yawakukat Kampung Konti Unai,  Kabupaten Kepulauan Yapen. Kamis (3/9/2026)

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ebzon Sembai saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Konti Unai kali ini di dampingi langsung Ketua DPC PKB Akbar Subair.

Kedatangannya mendapat sambutan hangat dari pendeta, panitia pembangunan, serta jemaat Gereja GKI Hosana Konti Unai.

Sebagai wakil rakyat, Ebzon Sembai dikenal sering turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat dan merasakan kondisi yang dihadapi warga. Ia juga berupaya merespons berbagai aspirasi masyarakat secara cepat, termasuk kebutuhan pembangunan rumah ibadah.

Berawal dari Sumbangan Sagu

Sebelumnya, panitia pembangunan Gereja GKI Hosana Konti Unai mendatangi kediaman Ebzon Sembai di Kelapa Dua. Panitia membawa dua karung sagu sebagai bagian dari upaya penggalangan dana untuk membeli bahan bangunan.

Setiap karung sagu tersebut diperkirakan bernilai sekitar Rp200.000, sehingga total nilainya mencapai Rp400.000.

Namun, setelah mendengar kebutuhan panitia dan melihat secara langsung kondisi pembangunan gereja, Ebzon Sembai menyatakan kesediaannya untuk membantu menyediakan semen. Ia bahkan berkomitmen mengantarkan bantuan tersebut langsung ke lokasi pembangunan.

“Hari ini saya berada di Kampung Konti Unai dalam rangka menyerahkan bantuan semen untuk mendukung pembangunan gereja yang sedang dibangun,” ujar Ebzon Sembai.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah bukan hanya menjadi tanggung jawab panitia atau jemaat, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Bagi umat Kristen, mendukung pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari tanggung jawab iman kepada Tuhan. Tanggung jawab iman tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” katanya.

Ebzon menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan panitia dan pihak gereja. Apabila ke depan terdapat kebutuhan mendesak, ia berharap semua pihak dapat bersama-sama mencari solusi demi kelancaran pembangunan Gereja GKI Hosana Konti Unai.

Pendeta dan Panitia Sampaikan Apresiasi

Penyerahan bantuan tersebut diterima langsung oleh Pendeta Jemaat Hosana Konti Unai, Jois Rumawak, bersama Sekretaris Jemaat, Dolifina Wanggai.

Keduanya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen.

Pendeta Jois Rumawak mengatakan bahwa sebelumnya panitia melakukan penggalangan dana melalui penjualan sagu. Dua karung sagu kemudian diserahkan kepada Ebzon Sembai sebagai bagian dari upaya mencari dukungan bagi pembangunan gereja.

“Kami menyerahkan dua karung sagu kepada Bapak Ketua DPRK. Jika dihitung, nilainya sekitar Rp400.000. Namun, hari ini kami menerima bantuan sebanyak 20 sak semen. Kami sangat bersyukur atas perhatian dan kepedulian beliau,” tutur Jois.

Ia menilai bantuan tersebut bukan hanya bermanfaat bagi pembangunan gereja, tetapi juga merupakan wujud nyata kepedulian Ebzon Sembai kepada kehidupan iman jemaat.

“Saya percaya bahwa bantuan hari ini bukan hanya menjadi persembahan bagi gereja, tetapi juga merupakan persembahan khusus dari Bapak Ketua DPRK kepada Tuhan Yesus,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Jois Rumawak turut mendoakan agar Tuhan memberikan kesehatan, kelancaran, keberhasilan, serta berkat dalam setiap tugas dan pengabdian Ebzon Sembai bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kepedulian yang Terus Dijaga

Bantuan 20 sak semen ini kembali memperlihatkan perhatian Ebzon Sembai terhadap pembangunan rumah ibadah dan kebutuhan masyarakat. Kepedulian tersebut tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata dengan hadir langsung di tengah jemaat dan menyerahkan bantuan ke lokasi pembangunan.

Sebagai Ketua DPRK Kepulauan Yapen dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ebzon Sembai berupaya menjalankan amanah rakyat dengan membangun komunikasi langsung bersama masyarakat. Kunjungannya ke Kampung Konti Unai menjadi salah satu contoh bahwa seorang wakil rakyat perlu hadir, mendengar, melihat, dan mengambil bagian dalam menyelesaikan kebutuhan warga.

Bagi jemaat dan panitia pembangunan Gereja GKI Hosana Konti Unai, kehadiran Ebzon Sembai serta bantuan yang diberikan menjadi dorongan penting untuk melanjutkan pembangunan rumah ibadah tersebut.

Mereka menyambut bantuan itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur, seraya berharap dukungan terhadap pembangunan gereja dapat terus berlanjut hingga selesai.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)-  Persoalan pengelolaan sampah menjadi salah satu aspirasi utama yang dibahas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) VI dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026.

Reses tersebut digelar pada Rabu (2/9/2026) di fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Mayor Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati.

Seluruh anggota DPRD Kota Palembang dari Dapil VI hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ketua Dapil VI H. Ilyas Hasbullah dari Partai Demokrat, Wakil Ketua M. Firdaus alias Cek Daus dari Partai Gerindra, Sekretaris Mgs. Syaiful Padli dari PKS, serta anggota lainnya dari Partai Golkar dan M. Firmansyah Hasan dari PDI Perjuangan.

Kegiatan ini menjadi momentum bagi legislator untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung kesiapan operasional PSEL. Selain persoalan persampahan, pembangunan infrastruktur di wilayah Kertapati, Jakabaring, dan Seberang Ulu juga menjadi bagian dari pembahasan dalam reses tersebut.

PSEL Bersiap Menuju Pembakaran Perdana

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kota Palembang Zainal Abidin menyoroti kesiapan teknis PSEL menjelang pelaksanaan pembakaran perdana.

Menurutnya, hingga saat ini volume sampah yang telah masuk ke fasilitas PSEL mencapai sekitar 600 ton. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat hingga memenuhi target yang diperlukan sebelum uji coba resmi pembakaran perdana.

“Volume sampah yang sudah masuk sekitar 600 ton. Angka ini diproyeksikan terus bertambah hingga mencapai target kapasitas sebelum uji coba resmi pembakaran perdana, dengan target sekitar 1.000 ton,” ujar Zainal.

Zainal menilai keberadaan PSEL menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi persoalan sampah, terutama untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukawinatan dan TPA Karya Jaya.

Selain itu, menurutnya, material hasil pengolahan sampah juga masih memiliki nilai guna. Material tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan penutup timbunan sampah di TPA yang masih beroperasi.

Disiplin Warga Jadi Faktor Penentu

Meski teknologi PSEL dinilai mampu menjadi salah satu solusi dalam menangani persoalan sampah, Zainal menegaskan keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.

Ia mengingatkan, fasilitas pengolahan sampah berteknologi tinggi tidak akan bekerja secara optimal apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus terjadi.

“Alangkah baiknya sampah dibuang di tempatnya. Kita ingin melatih masyarakat supaya tetap disiplin,” tegas Zainal.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Palembang bersama DPRD telah memiliki regulasi mengenai retribusi pelayanan persampahan. Masyarakat yang membuang sampah di lokasi yang tidak diperbolehkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Produksi Sampah Capai 1.260 Ton Per Hari

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang, Dr. H. Akhmad Mustain, S.H., M.Si., mengungkapkan kondisi terkini produksi sampah di Kota Palembang.

Menurut Akhmad, produksi sampah di Kota Palembang saat ini mencapai sekitar 1.260 ton per hari. Sementara kapasitas PSEL diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 800 hingga 1.000 ton sampah per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengoperasian PSEL saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah secara keseluruhan. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya atau source reduction menjadi langkah yang dinilai tidak kalah penting.

Akhmad pun mengajak masyarakat mengubah pola konsumsi dan menerapkan gaya hidup minim sampah dalam aktivitas sehari-hari.

Langkah sederhana tersebut antara lain mengurangi penggunaan produk sekali pakai, membawa tumbler atau botol minum sendiri, serta menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali.

“Membawa kantong sendiri apabila berbelanja. Itu hal yang paling sederhana. Jika digunakan berkali-kali, tentu semakin mengurangi sampah,” jelasnya.

Menurut Akhmad, pengurangan sampah dari sumber juga dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan persampahan. Semakin sedikit sampah yang harus diangkut, maka kebutuhan operasional, termasuk penggunaan bahan bakar kendaraan pengangkut sampah, juga dapat ditekan.

Dengan sinergi antara kesiapan operasional PSEL, kebijakan pemerintah, pengawasan DPRD, serta perubahan perilaku masyarakat, sistem pengelolaan sampah di Kota Palembang diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Persoalan sampah, pada akhirnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas kebersihan. Partisipasi masyarakat sejak dari sumber sampah menjadi salah satu kunci agar berbagai fasilitas dan kebijakan pengelolaan sampah dapat memberikan hasil maksimal bagi Kota Palembang. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) 1 tak sekadar menjadi momentum menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini, perhatian juga diarahkan pada kondisi nyata dunia usaha, termasuk berbagai kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha agar kegiatan operasional berjalan tertib dan sesuai aturan.

Hal tersebut mengemuka saat kegiatan reses digelar di Euforia Cafe & Resto, Selasa (1/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspek operasional usaha menjadi bahan pembahasan, mulai dari ketenagakerjaan, administrasi, standar keselamatan, hingga kewajiban yang berkaitan dengan regulasi usaha.

Bagi pengelola Euforia Cafe & Resto, pertemuan tersebut justru menjadi kesempatan penting untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai sejumlah hal yang masih perlu dilengkapi.

Manajer Operasional Euforia Cafe & Resto, Midji, mengatakan pihaknya menyambut baik berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan dalam kegiatan reses tersebut.

Menurutnya, hasil evaluasi membuat manajemen lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pembenahan ke depan.

“Jadi kita lebih jelas untuk dapat rekomendasi, lebih jelas apa yang harus kami lakukan ke depan. Ada beberapa rekomendasi dan beberapa kewajiban yang harus kami penuhi, belum lengkap di seluruh area,” ujar Midji kepada awak media.

Salah satu poin yang cukup menarik perhatian dalam evaluasi tersebut adalah aspek ketenagakerjaan.

Midji mengungkapkan, Euforia Cafe & Resto saat ini mempekerjakan sekitar 13 orang karyawan. Dari jumlah tersebut, pihaknya kemudian mengetahui adanya ketentuan administratif yang perlu dipenuhi karena jumlah tenaga kerja telah melewati batas tertentu.

“Kalau untuk ketenagakerjaan, kami kan hanya 13 orang. Ternyata melebihi 10 orang, itu harus ada perjanjian kerja yang diketahui oleh pihak terkait,” jelasnya.

Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk segera melakukan pembenahan administrasi ketenagakerjaan.

Meski demikian, Midji memastikan persoalan jam kerja karyawan tidak menjadi kendala. Ia menyebut jam kerja yang diterapkan di Euforia Cafe & Resto masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku.

“Kalau jam kerja kami nggak ada masalah karena memang tidak melebihi batas ketentuan,” tegasnya.

Berbeda dengan aspek ketenagakerjaan yang masih membutuhkan sejumlah pembenahan, dari sisi perizinan usaha dan perpajakan, manajemen Euforia Cafe & Resto memastikan seluruh kewajiban telah dipenuhi.

Midji mengatakan seluruh izin usaha yang diperlukan telah dimiliki. Begitu pula dengan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara rutin berdasarkan realisasi pendapatan usaha.

“Dari sisi izin kita lengkap, termasuk pajak juga kita sudah setor sesuai dengan pendapatan. Tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Meski demikian, manajemen tidak ingin berhenti pada pemenuhan perizinan dan pajak saja. Seluruh rekomendasi yang muncul dalam kegiatan reses akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki operasional secara menyeluruh.

Midji menjelaskan, penerapan sejumlah ketentuan ternyata dapat berbeda menyesuaikan lokasi atau titik tertentu di area usaha. Karena itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap seluruh bagian usaha agar tidak ada kewajiban yang terlewat.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap aspek operasional Euforia Cafe & Resto berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan tertib.

Manajemen pun menyatakan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan dalam kegiatan reses.

Bagi pihak Euforia Cafe & Resto, masukan tersebut dinilai bukan sebagai bentuk pembatasan terhadap aktivitas usaha, melainkan sebagai panduan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai regulasi.

Kegiatan reses yang mempertemukan anggota legislatif dengan pelaku usaha tersebut juga memperlihatkan pentingnya komunikasi langsung antara pembuat kebijakan dan dunia usaha.

Melalui dialog secara langsung, persoalan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan dapat diketahui secara lebih konkret. Di sisi lain, pelaku usaha juga memperoleh kesempatan untuk memahami berbagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Sinergi semacam ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Regulasi tetap dapat ditegakkan, sementara pelaku usaha memperoleh pendampingan dan pemahaman yang memadai dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Dengan adanya komunikasi dua arah, diharapkan dunia usaha di Kota Palembang dapat terus berkembang, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Pengurus Provinsi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Sumatera Selatan akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) PERBASI Sumatera Selatan Masa Bakti 2026–2030 pada 11–12 September 2026.

Pelaksanaan Musprov tersebut merupakan rangkaian tahapan pergantian kepengurusan sekaligus menjadi forum untuk menentukan Ketua Umum Pengprov PERBASI Sumatera Selatan masa bakti 2026–2030.

Ketua Steering Committee/Organizing Committee (SC/OC) Musprov PERBASI Sumatera Selatan, Rubi Indiarta, S.H., M.H., mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Musprov berjalan tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan organisasi.

“Musprov PERBASI Sumatera Selatan merupakan momentum penting untuk menentukan kepengurusan periode 2026–2030. Karena itu, seluruh tahapan kami persiapkan dengan baik, mulai dari penjaringan bakal calon hingga pelaksanaan Musprov,” ujar Rubi.

Berdasarkan hasil rapat persiapan panitia, tahapan pengambilan syarat formulir pendaftaran dan pengembalian berkas bakal calon Ketua Umum dijadwalkan pada 1–4 September 2026, pukul 09.00–16.00 WIB, bertempat di Sekretariat PERBASI Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Rajawali No. 440, 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.

Selanjutnya, verifikasi berkas bakal calon dilaksanakan pada 5 September 2026, kemudian penyampaian hasil verifikasi pada 6 September 2026.

Panitia juga membuka masa sanggah pada 7–8 September 2026 bagi bakal calon yang keberatan terhadap hasil verifikasi. Setelah itu, penetapan calon Ketua Umum PERBASI Sumatera Selatan dijadwalkan pada 9 September 2026.

Pada tanggal yang sama, panitia juga akan menyampaikan undangan pelaksanaan Musprov kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian 10 September 2026 menjadi masa tenang sebelum pelaksanaan Musprov.

Rubi menjelaskan, puncak kegiatan akan berlangsung pada 11–12 September 2026 di Hotel Maxone Palembang yang melalui Musyawarah Provinsi PERBASI Sumatera Selatan.

“Kami berharap seluruh Pengkab dan Pengkot PERBASI serta peserta Musprov dapat mengikuti seluruh tahapan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kami ingin proses ini berjalan secara demokratis, tertib dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa PERBASI Sumsel semakin maju,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat persiapan pada 22 Agustus 2026, panitia telah membahas sejumlah agenda, antara lain jadwal Musprov, tempat pelaksanaan, penetapan kriteria bakal calon serta penyusunan rundown acara.

Sementara pada rapat pemantapan 27 Agustus 2026, panitia menetapkan tata tertib pelaksanaan Musprov, penyusunan RAB, penerimaan berkas, serta tahapan penjaringan bakal calon Ketua Umum PERBASI Sumatera Selatan masa bakti 2026–2030.

Dengan tahapan tersebut, seluruh proses menuju Musprov PERBASI Sumsel 2026 telah disusun secara berjenjang, mulai dari penjaringan bakal calon hingga pemilihan dan penetapan kepengurusan baru periode 2026–2030. (Rls/Ags).

KOTA SERANG -(deklarasinews.com)- Sarana pengangkutan sampah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kota Serang dan Kabupaten Serang. Menjawab kebutuhan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Mahesa menyalurkan bantuan motor pengangkut sampah atau becak motor pada Jumat (07/08) yang kemudian dapat digunakan masyarakat untuk menunjang kegiatan kebersihan di wilayah masing-masing.

Kehadiran sarana tersebut diharapkan mempermudah proses pengumpulan dan pengangkutan sampah, khususnya dari lingkungan permukiman. Dengan fasilitas yang lebih memadai, masyarakat juga memiliki dukungan untuk menjaga kebersihan secara lebih rutin dan terorganisir.

Bantuan itu mendapat sambutan positif dari masyarakat penerima. Warga mengaku terbantu karena selama ini keterbatasan sarana menjadi salah satu kendala dalam mengangkut sampah dari lingkungan tempat tinggal.

“Alhamdulillah, kami senang sekali mendapat bantuan ini. Motor sampahnya bisa langsung kami gunakan untuk mengangkut sampah warga. Terima kasih untuk Ibu Annisa Mahesa atas perhatian dan bantuannya, semoga ke depannya lingkungan kami bisa semakin bersih,” ujar salah satu warga penerima bantuan.

Bagi warga, bantuan tersebut tidak hanya menjadi tambahan fasilitas, tetapi juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mereka berharap kendaraan dapat digunakan secara bersama dan dirawat sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang panjang.

Annisa Mahesa mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya menjawab kebutuhan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ia berharap keberadaan motor pengangkut sampah dapat membuat kegiatan kebersihan di lingkungan warga menjadi lebih mudah dan efektif.

“Bantuan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tetapi manfaatnya luar biasa dan bisa langsung dirasakan masyarakat. Ketika sarana pengangkutan tersedia, pekerjaan warga dalam menjaga kebersihan tentu menjadi lebih ringan,” ujar Annisa.

Annisa juga mengingatkan bahwa fasilitas yang diberikan akan memberikan manfaat lebih besar apabila dibarengi dengan pengelolaan dan penggunaan yang baik oleh masyarakat. Karena itu, ia berharap kendaraan tersebut dapat dijaga dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan lingkungan.

“Semoga motor ini bisa terus digunakan untuk kepentingan warga dan dirawat bersama. Mudah-mudahan dari hal sederhana seperti pengelolaan sampah, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman untuk keluarga,” kata Annisa.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kebersihan lingkungan. Annisa berharap manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan mendorong semakin banyak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan di wilayahnya.

KOTA SERANG -(deklarasinews.com)- Keterbatasan sarana belajar menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Anggota Komisi XI DPR RI, Annisa Mahesa, di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Kegiatan mengaji di wilayah tersebut diikuti lebih dari 80 anak dan harus berlangsung secara bergantian pada pagi, siang, hingga malam hari karena keterbatasan fasilitas.

Annisa kemudian meninjau langsung tempat pengajian untuk melihat kondisi kegiatan belajar anak-anak sekaligus memastikan kebutuhan yang disampaikan warga. Dari peninjauan tersebut, kebutuhan tambahan sarana pembelajaran menjadi salah satu hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan, tentu kami ingin melihat langsung kondisinya. Dari peninjauan ini, kami melihat bahwa sarana belajar memang perlu ditambah agar anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman,” ujar Annisa.

Sebagai tindak lanjut, Annisa menyalurkan sekitar 20 Al-Qur’an dan 35 meja lipat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di TPA. Bantuan tersebut disambut baik oleh guru ngaji dan pengelola TPA yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas untuk menampung puluhan santri.

“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Meja dan Al-Qur’an ini sangat membantu kegiatan belajar anak-anak, apalagi jumlah santri yang mengaji cukup banyak,” ujar salah satu guru ngaji.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga bisa digunakan dalam kegiatan mengaji untuk waktu yang panjang. Menurutnya, perhatian terhadap fasilitas belajar juga menjadi tambahan semangat bagi guru dan anak-anak untuk terus menjalankan kegiatan pendidikan Al-Qur’an.

Annisa mengatakan dukungan terhadap sarana TPA merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan bagi anak-anak di tingkat masyarakat. Baginya, aspirasi yang diterima saat reses perlu dilihat langsung di lapangan agar kebutuhan warga dapat dipahami secara utuh dan ditindaklanjuti sesuai kemampuan yang ada.

“Semoga bantuan ini bermanfaat untuk anak-anak dan guru yang mengajar. Mudah-mudahan kegiatan mengajinya terus berjalan dan semakin banyak anak yang mendapatkan kesempatan untuk belajar Al-Qur’an dengan baik,” tutup Annisa.

‎PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang, H. Yustin Kurniawan Zendrato, SE., MM., melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan (MP) III Tahun 2026 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I, dan Ilir Barat II pada Senin (31/8).

Kegiatan reses ini mengikutsertakan sejumlah mitra kerja terkait, mulai dari DPM PTSP Kota Palembang, Badan Pendapatan Daerah, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, hingga Camat, Lurah, serta jajaran RW dan RT setempat.

Rangkaian reses diawali dengan pertemuan tatap muka di Kantor Pertanahan Kota Palembang (ATR/BPN) untuk menyinkronkan program penataan aset dan pelayanan pertanahan bagi masyarakat. Setelah itu, rombongan langsung bergerak melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah titik sekolah, yaitu SMP Negeri 18 Palembang, SMP Negeri 32 Palembang, dan SD Negeri 149 Palembang.

Kunjungan lapangan ini fokus meninjau langsung kelayakan infrastruktur sekolah, fasilitas sanitasi, serta memastikan lingkungan belajar yang sehat bagi para siswa. Yustin juga menyerap aspirasi terkait usulan pembangunan ruang belajar baru (RKB) dan fasilitas pendukung lainnya.

Solusi Kuota Dapodik dan Dorongan BOS Daerah

Saat berdialog di SMP Negeri 32 Palembang, isu kuota Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu bahasan utama. Yustin membagikan hasil koordinasi resminya dengan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Selatan terkait regulasi kuota siswa.

“Kepala BPMP menegaskan bahwa mereka hanya menjalankan aturan yang berlaku. Jika permintaan penambahan kuota diajukan setelah pendaftaran sekolah selesai, pihak BPMP memohon maaf karena sistem sudah tidak bisa membantu,” ujar Yustin.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pihak sekolah lebih proaktif melakukan komunikasi dan mengajukan usulan kuota ke BPMP jauh-jauh hari sebelum masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimulai.

Selain masalah Dapodik, legislator Golkar ini menegaskan komitmen Komisi IV DPRD Palembang untuk terus memperjuangkan kesejahteraan sekolah formal. “Kami di Komisi IV akan terus mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk mengupayakan dana BOS Daerah (BOSDA). Namun, realisasinya tentu akan kembali disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah,” tambahnya.

Di akhir tinjauannya, Yustin juga menyoroti masih adanya sekolah yang terpaksa menerapkan sistem pembagian waktu belajar hingga siang hari (shift siang). Kondisi ini terjadi akibat keterbatasan ruang kelas yang belum mampu menampung seluruh siswa dalam satu waktu.

“Kami berharap keterbatasan ruang belajar yang memicu adanya shift siang ini bisa menjadi atensi dan prioritas bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang, agar ke depan seluruh anak bisa belajar di waktu yang optimal,” pungkasnya. (Rls/Ags).

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dari Partai Golkar, Amad Hijar, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil 4, Minggu (30/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di kediaman Bapak Sukamto, Sumber Agung, tersebut menjadi momentum untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Kegiatan dihadiri Kapolsubsektor Ambarawa IPDA Yasir Tri Sugiantoro, S.E., Bhabinkamtibmas Aipda Bambang Deswanto, S.H., Carik Sumber Agung Fajar, tokoh masyarakat, ibu-ibu, serta tamu undangan.

Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya pemasangan lampu penerangan jalan, pembangunan jalan cor penghubung Margodadi–Jati Agung, pemasangan CCTV di Pasar Sumber Agung, serta peningkatan jalan lingkungan.

Amad Hijar mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD dengan mempertimbangkan kewenangan, skala prioritas, dan kemampuan anggaran daerah.

“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami catat. Kami akan berupaya memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai aturan dan kemampuan anggaran,” ujar Amad Hijar.

Sementara itu, Kapolsubsektor Ambarawa IPDA Yasir Tri Sugiantoro, S.E., mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Ia meminta warga tidak lengah menjaga kendaraan dan barang berharga, serta memastikan kendaraan diparkir di tempat aman dan dikunci dengan baik. Menurutnya, menjaga keamanan lingkungan membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat.

Selain menyerap aspirasi dan menyampaikan pesan kamtibmas, kegiatan reses juga berlangsung dalam suasana akrab. Warga bersama-sama mengikuti senam sebagai sarana mempererat silaturahmi.

Amad Hijar berharap komunikasi dan sinergi antara masyarakat, pemerintah pekon, aparat keamanan, dan DPRD terus terjalin dalam upaya mendorong pembangunan serta menjaga keamanan lingkungan.Pungkasnya.[ MM,KW-RI ]