Kategori: Politik

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Pesawaran mengadakan rapat Perdana pengurus organisasi dan pembentukan panitia Musyawarah Kecamatan Periode 2026-2031.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Pesawaran, Mustika Bahrum, SE., MM mengatakan bahwa Rapat bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi pasca pelantikan untuk memantapkan kerja kerja politik dan agenda agenda organisasi.

“Rapat perdana ini digelar setelah pelantikan kami DPD Golkar Pesawaran yang telah dilaksanakan pada 12 April lalu,” Ujar Mustika. Sabtu, (25/4/2026).

“Dalam rapat ini juga kami DPD Golkar Pesawaran sekaligus membentuk panitia Musyawarah Kecamatan dan konsolidasi organisasi guna memantapkan kerja politik dan agenda agenda organisasi kedepannya,” Tambah Mustika Bahrum yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung.

Mustika juga menargetkan jika Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah tingkat Desa selesai secepatnya.

Rapat Perdana tersebut dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua, Wakil Sekretaris dan jajaran pengurus DPD Golkar Kabupaten Pesawaran.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD kota Palembang Dapil I ( Kecamatan IB I, IB II, Bukit Kecil , Gandus ) kota Palembang menggelar reses masa persidangan II tahun 2026 di kantor PDAM Tirta Musi, Palembang di Jalan Rambutan, Jum’at (24/04/26).

Ketua Dapil I, M Hibbani (PKS), Wakil Ketua Dapil I, Yustin Kurniawan Zendrato (Golkar), Sekretaris Dapil I, RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), dengan anggota, Hari Apriansyah (Gerindra), M Imam Fahrozi (Gerindra), M Aris Alkautsar (NasDem), Sabia Afriyana (NasDem), Yuriana (Demokrat), Jumaidi Wiratama (PAN), Ahmad Nawawi (PKB).

Dalam kunjungan reses ke PDAM Tirta Musi, H.Yustin Kurniawan Zendrato, SE., MM Sekretaris Komisi IV, menitikberatkan beberapa hal kepada Direksi PDAM Tirta Musi yang baru, diantaranya: peningkatan pelayanan, pemerataan air bersih bagi warga kota Palembang, sumbangan PDAM Tirta Musi ke PAD kota Palembang, penyaluran serta sebaran CSR dan penanganan keluhan pelanggan, ujarnya.

Selanjutnya, H.Yustin Kurniawan Zendrato (F.PG) yang juga anggota Pansus II DPRD kota Palembang, Terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Air Limbah Domestik, menyampaikan bahwa saat ini masih dilakukan pembahasan di Pansus Limbah IPAL yang belum selesai, dimana agenda ini bertujuan memperkuat regulasi pengelolaan limbah untuk kesehatan lingkungan yang berkelanjutan, pada kesempatan ini saya mewakili Pansus II, yang berasal dari Dapi I berharap dukungan agar pansus ini bisa segera menyelesaikan pembahasan Raperda Limbah IPAL, tentunya dengan dukungan Direksi PDAM Tirta Musi yang baru sekarang ini, berdasarkan data saat ini ada ± 700 IPAL yang sudah tersambung dan masih ada ribuan yang masih menjadi PR untuk segera diselesaikan, penyelesaian Limbah IPAL ini selain perlunya dukungan dari PDAM Tirta Musi, kami juga berharap Dinas PUPR dapat membantu menyelesaikan IPAL yang ada di kota Palembang, tambahnya.

Menjawab atas pertanyaan dari H.Yustin Kurniawan, wakil ketua Dapil I, Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang Ir. Teddy Andrian, ST, IPM, ASEAN Eng, Dirut PDAM, mengatakan memang Perda IPAL ini menjadi pekerjaan rumah (PR) saya yang ditugaskan langsung oleh Walikota untuk segera dilakukan penyelesaian nya, dan kami siap untuk dijadwalkan untuk melakukan pembahasan bersama Pansus II Limbah IPAL DPRD kota Palembang, dan ini menjadi prioritas untuk segera diselesaikan, jelasnya.

Dirut Perumda Tirta Musi Palembang Ir. Teddy Andrian, ST, IPM, ASEAN Eng, juga menyampaikan VISI PDAM Tirta Musi untuk menjadi perusahaan smart happy yang unggul dalam penyediaan air minum dan pengelola air limbah di Indonesia pada tahun 2028, dimana total pelanggan pada triwulan pertama 2026 saat ini 371.439 pelanggan yang di distribusikan melalui 9 Booster yang tersebar di kota Palembang, pungkasnya. (Ags).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)– Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Jawa Barat, Verrel Bramasta, menegaskan bahwa generasi muda harus tampil sebagai penggerak bangsa. Mengusung tema “Saatnya yang Muda Bicara dan Bekerja untuk Bangsa”, ia menepis stigma bahwa anak muda minim kontribusi dalam politik dan pembangunan.

Menurut Verrel, sering terdengar anggapan “anak muda bisa apa”. Padahal, jawabannya bukan “bisa apa”, melainkan “justru karena”. Karena anak muda justru bisa menjadi agen perubahan. “Anak muda sekarang bisa menjadi kekuatan dalam menentukan dan penggerak bangsa ke depan,” tegasnya saat memberikan materi di Lantai 3 Gedung Alfian Husin IIB Darmajaya, Jumat (24/4/2026).

Verrel juga menyoroti peran media sosial yang kini menjadi kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Selain itu, Verrel menekankan pentingnya memahami Empat Pilar Kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menjawab pertanyaan Verrel mengenai pilar Pancasila, Aisyah, mahasiswi Prodi Manajemen semester empat IIB Darmajaya, menegaskan bahwa anak muda harus bicara dan bekerja untuk bangsa dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. “Apa-apa serba AI, gunakan dengan bijak,” katanya.

Pertanyaan lain tentang digital skill, digital culture, bhinneka digital, dan digital safety dijawab Aris, mahasiswa dari Sistem Informasi IIB Darmajaya. Ia menekankan bahwa anak muda harus mampu memilah dan memilih dalam menggunakan media sosial. “Jika dulu Mulutmu Harimaumu, saat ini Jarimu Harimaumu, jangan sampai salah bertindak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung Dr. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc. menambahkan, anak muda tidak boleh hanya mengomentari politik dari luar. “Hasil survei menunjukkan golput bisa mencapai 40 persen. Anak muda harus ikut andil menentukan arah masa depan Indonesia,” kata Firmansyah.

Sesi diskusi ditutup oleh pertanyaan dari ayahanda Verrel Bramasta, Ivan Fadillah yang menegaskan kebanggaannya terhadap BM-PAN sebagai organisasi yang lahir bersama PAN. Ia mendorong sinergi dengan PUAN agar tidak terjebak dalam persaingan. “Kita harus bersatu membesarkan suara, turun ke bawah, dan melibatkan ibu-ibu sebagai target market,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan Ivan Fadillah siapa nama Ketua DPP PUAN, di jawab ibu Eka dari Bapilu DPD PAN Bandar Lampung, bahwa ketua PUAN saat ini Farah Putri Natali. Semua pertanyaan dari Verrel Bramasta maupun Ivan Fadillah diganjar masing-masing uang sebesar Rp500 ribu.

Hadir dalam kesempatan itu, selain Ketua DPD PAN Kota Bandar Lampung Dr. Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., M.Sc. hadir pula Ketua Yayasan Alfian Husin yang juga Wakil Ketua MPP PAN Bandar Lampung Ary Meizari, S.E., MBA. dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Alfian Husin Dr. Andi Desfiandi, S.E., M.A.

Hadir pula, Athala Naufal, adik kandung Verrel Bramasta, pengurus BM PAN Kota Bandar Lampung, pengurus PUAN Bandar Lampung, dan sejumlah kader PAN Kota Bandar Lampung, mahasiswa, dan kaum muda dari masyarakat umum. (**)

SERAMBI YAPEN -(deklarasinews.com)- Dalam langkah konstitusional yang matang, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen menutup Rapat Paripurna I terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2026-2046.

Proses ini mencerminkan sikap Ketua DPRK Ebzon Sembai yang visioner,  menegaskan fungsi pengawasan legislatif melalui pembahasan pansus, pandangan fraksi, dan rekomendasi strategis, sejalan dengan Pasal 76 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rapat berlangsung di Gedung Rapat Utama DPRK, Jumat (24/4/2026).

Rapat penutupan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Wakil Ketua III DPRK Bernad Worumi, Forkopimda, Asisten Sekretaris Daerah (Setda), para pimpinan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRK Ebzon Sembai, S.Pi., M.H., menegaskan wujud nyata komitmen DPRK dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang kita cintai.

“Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, pandangan akhir fraksi-fraksi, dan Pokja Khusus DPRK, kami menyepakati beberapa rekomendasi strategis. Kami menyoroti perlunya peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APAD) guna memperkuat pendanaan daerah, pembangunan pelayanan publik, infrastruktur jalan, serta penanganan isu sosial,” ujar Sembai.

Lebih lanjut, terkait Raperda RTRW Tahun 2026-2046, Sembai menjelaskan bahwa DPRK melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah melakukan pembahasan intensif dengan OPD terkait, instansi vertikal, dan kelompok masyarakat adat.

“Proses ini memastikan Raperda disempurnakan secara partisipatif dan dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sesuai amanat UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Perpres No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan RTRW,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Sembai menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRK, Pansus, serta Bapemperda yang telah membahas dan menyepakati laporan secara komprehensif pada sidang paripurna ini. Rapat pun ditutup secara resmi oleh Ketua DPRK Ebzon Sembai.

Pandangan umum menunjukkan bahwa sikap Ketua DPRK ini tidak hanya prosedural, tapi juga strategis: dengan menekankan rekomendasi berbasis data anggaran dan partisipasi masyarakat, Sembai memperkuat legitimasi DPRK sebagai pengawas eksekutif.

Langkah ini menjadi preseden positif bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Yapen, di mana realisasi APAD dan RTRW krusial menghadapi tantangan geografis kepulauan.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- ‎Kegiatan reses masa persidangan II anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) I digelar di Kantor Perumda Tirta Musi, Jalan Rambutan, Jumat (24/4/2026). Agenda ini dimanfaatkan sebagai forum strategis untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, terutama terkait layanan air bersih yang selama ini masih menjadi sorotan.

‎‎Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang, Ir. Teddy Andrian, ST, IPM, ASEAN Eng., mengungkapkan bahwa sejumlah masukan dari anggota dewan, khususnya dari wilayah Ilir Barat, menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat mencerminkan perlunya pembenahan menyeluruh pada aspek pelayanan.

‎‎“Banyak sekali masukan yang kami terima. Mayoritas berkaitan dengan kualitas layanan, seperti tekanan air yang rendah, jam distribusi yang tidak stabil, hingga gangguan suplai akibat kendala teknis di lapangan,” ujarnya.

‎‎Menanggapi hal tersebut, pihak Tirta Musi telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sistematis agar setiap laporan pelanggan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. Setiap aduan nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

‎‎“Keluhan ringan akan kami prioritaskan untuk ditangani dalam waktu singkat, tanpa harus menunggu lama. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk lebih transparan kepada pelanggan terkait kendala yang terjadi di lapangan,” jelasnya.

‎‎Sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan, Perumda Tirta Musi juga tengah mengembangkan aplikasi pengaduan berbasis digital. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam menyampaikan keluhan secara langsung melalui ponsel, lengkap dengan fitur unggah foto serta penentuan titik koordinat lokasi kejadian.

‎‎“Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung untuk melapor. Cukup kirimkan foto dan lokasi, laporan akan langsung masuk ke sistem dan bisa dipantau secara real time selama 24 jam, mulai dari tahap survei hingga proses perbaikan,” terang Teddy.

‎‎Peluncuran aplikasi tersebut ditargetkan dapat terealisasi pada Mei 2026. Namun, untuk penamaan aplikasi, saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Palembang dan pihak terkait lainnya.

‎‎Selain peningkatan layanan, Tirta Musi juga terus melakukan penertiban terhadap praktik pencurian air yang masih ditemukan di sejumlah titik. Penanganan dilakukan dengan pendekatan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak lain guna menindak pelanggaran yang terjadi.

‎“Kami menemukan bahwa praktik pencurian air tidak selalu terjadi di meter pelanggan, tetapi juga di jaringan pipa. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan strategi yang tepat serta kolaborasi lintas pihak,” tambahnya.

‎‎Di akhir keterangannya, Teddy mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar terhadap berbagai kendala layanan yang masih terjadi. Ia menegaskan bahwa keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk diatasi secara bertahap.

‎‎Sementara itu, anggota DPRD Kota Palembang yang hadir dalam kegiatan reses tersebut belum memberikan pernyataan resmi kepada awak media. (Ning)

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Wakil Ketua DPRD Kota Palembang M. Hidayat, SE.,M.Si menyoroti persoalan banjir yang terus menjadi permasalahan yang belum teratasi. Ia meminta Pemerintah Kota Palembang agar segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat kota palembang.

Menurutnya, anggaran yang tidak penting dan kegiatan bersifat seremonial seharusnya dialihkan untuk penanganan banjir, seperti normalisasi drainase, perbaikan saluran air, serta penataan kawasan rawan genangan.

Ia mengatakan, masyarakat saat ini membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar pencitraan tanpa hasil yang jelas. “Banjir ini persoalan serius yang harus ditangani bersama. Jangan hanya sibuk pencitraan, tetapi tidak ada dampak nyata yang dirasakan warga,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menegaskan para camat se-Kota Palembang harus menjadi garda terdepan dalam penanganan banjir, karena paling memahami kondisi wilayah masing-masing, termasuk titik rawan banjir dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Palembang belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan masalah banjir di Palembang. Pernyataan tersebut sebelumnya meminta agar anggaran yang dinilai tidak prioritas dialihkan untuk penanggulangan banjir. Publik kini masih menunggu respons serta langkah nyata dari pemerintah kota terkait solusi atas persoalan banjir yang terus terjadi.

Hidayat berharap seluruh jajaran pemerintah dapat bekerja serius dan terkoordinasi agar persoalan banjir di Palembang tidak terus berulang setiap musim hujan.

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Anggota DPRD kota Palembang Dapil I yang meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I, dan Ilir Barat II, H.Yustin Kurniawan Zendrato, SE.,MM, melaksanakan kunjungan reses masa persidangan II Tahun 2026, dihari pertama digelar di Puskesmas Kampus Palembang, adapun fokus reses mencakup peningkatan layanan, sarana prasarana serta optimalisasi program kesehatan sekaligus menyerap aspirasi. Kamis, (23/04/26).

Dalam kunjungan reses tersebut, Yustin Kurniawan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Palembang sekaligus Sekretaris Fraksi Golkar, mengapresiasi pencapaian kinerja puskesmas kampus, meski demikian, ia menyoroti keluhan warga terkait sarana maupun layanan kesehatan puskesmas kampus Palembang, pentingnya edukasi terhadap pasien puskesmas, karena kunci keberhasilan suatu organisasi adalah pelayanan dengan sepenuh hati, jelasnya.

Menanggapi apa yang disampaikan anggota DPRD kota palembang dalam giat reses hari ini, Kepala Puskesmas Kampus Palembang dr. Hj. Fitrianti, M.Kes, menyampaikan ucapan terimakasih atas saran dan masukkan yang disampaikan, tentunya ini akan menjadi catatan dan perbaikan kedepannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, ia juga menyampaikan hasil survei kepuasaan masyarakat terkait pelayanan dan rencana pengembangan sarana fisik puskesmas kampus kedepan serta prestasi yang telah didapatkan oleh puskesmas kampus, ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan reses di puskesmas kampus, seluruh anggota DPRD kota palembang dari dapil 1, dr. Fauziah Sekretaris Dinas Kesehatan kota Palembang, Sekretaris Camat Ilir Barat Satu, Sekretaris Lurah Lorok Pakjo, dan undangan lainnya. (Ags).