Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan pentingnya membuka ruang serta akses seluas-luasnya bagi anak-anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh berdaya dan mengembangkan potensinya secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Wagub Jihan Nurlela saat menghadiri Nonton Bareng (Nobar) Film “Istimewa” bersama keluarga besar anak-anak disabilitas serta dihadiri oleh produser film Abdullah Mansuri, di Cinema XXI Mal Kartini, Rabu (23/9/2026).

​Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran tim produksi atas lahirnya karya layar lebar yang dinilainya sangat bernilai edukatif dan menyentuh sisi humanis.

​”Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh tim yang hari ini memproduksi film yang luar biasa, film yang sangat bernilai bagi saya dan juga keluarga besar PKDL,” ujar Wagub Jihan.

​Wagub menilai film ini membawa pesan penting mengenai inklusivitas sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, meski kesadaran sosial mulai tumbuh, masih diperlukan dorongan masif agar masyarakat memandang para penyandang disabilitas secara utuh dan setara.

​”Kita melihat hari ini sebetulnya ruang sudah mulai terbuka untuk kita semua, tetapi masih ada, masih ditemukan, teman-teman atau masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melihat secara utuh bahwa anak-anak kita, anak-anak disabilitas ini juga punya kesempatan, potensi yang sama dengan semuanya. Jadi tidak bisa dibatas-batasi, dikotak-kotaki. Yang perlu bisa dilakukan adalah dibersamai, diberikan kesempatan, dan juga diberikan akses tentunya,” tegas Wagub.

​Wagub Jihan selanjutnya mengajak para penonton merefleksikan makna kesempurnaan ciptaan Tuhan. Keberanian dan ketangguhan anak-anak disabilitas dalam menghadapi keterbatasan menjadi inspirasi moral yang berharga bagi seluruh kalangan.

​”Semoga kita semua bisa memaknai film Istimewa ini dengan baik dan juga bisa membuka mata lebih luas lagi terhadap bagaimana Tuhan mengkaruniakan manusia itu dengan karunia yang spesial,” tuturnya.

“Kita lihat anak-anak kita yang kita bersamai, anak-anak kita yang kita dampingi, bisa mengeksplorasi potensi mereka dengan keterbatasannya itu sudah sangat luar biasa,” tambahnya lagi.

​Wagub berharap, film ini dapat diterima dan dinikmati seluruh masyarakat. Wagub juga berharap, pesan mendalam dalam film ini dapat tersampaikan ke seluruh penjuru tanah air.

“Saya harap film ini tidak hanya ditonton oleh keluarga besar PKDL dan teman-teman komunitas disabilitas, tetapi ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga bisa membuka mata, hati kita lebih luas lagi terhadap teman-teman spesial kita,” pungkasnya.

​Sebagai informasi, film bergenre drama keluarga besutan sutradara Ruben Adrian dan produser Abdullah Mansuri ini telah resmi tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film “Istimewa” mengisahkan perjuangan hidup lima karakter anak penyandang disabilitas, Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul, yang tetap berdaya di tengah keterbatasan mereka di sebuah panti asuhan bernama Rumah Istimewa.

​Keseharian kelima anak tersebut bertumpu pada sosok Ayah Mahendra (diperankan oleh aktor kawakan Mathias Muchus), figur pengasuh penuh kasih yang memberikan rasa aman dan penerimaan utuh. Cerita bergulir emosional saat vonis penyakit serius menimpa Ayah Mahendra hingga membuatnya terpisah dari mereka.

Mengatasi rasa takut kehilangan tempat bersandar, kelima anak istimewa ini memberanikan diri memulai perjalanan melintasi dunia luar demi mencari sosok ayah tercinta, sebuah perjalanan yang menguji ketangguhan, keberanian, dan ikatan persaudaraan mereka.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Persiapan dan Pendataan Atlet Cabang Olahraga untuk Kegiatan Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI) ke- XVIII Tahun 2027 bertempat di Ruang Rapat Alimudin Umar Lt III, Bappeda Provinsi Lampung, Rabu (23/09/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah awal Pemerintah Provinsi Lampung dalam mematangkan kesiapan penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII Tahun 2027 yang akan digelar di Provinsi Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dalam arahannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII harus dipersiapkan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan dan prestasi, tetapi juga administrasi serta dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kesuksesan PORNAS ini ada empat, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya pertumbuhan ekonomi. Empat hal ini menjadi tantangan bagi kita,” ujar Marindo.

Marindo menjelaskan, pada pelaksanaan PORNAS KORPRI sebelumnya di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan tersebut diikuti sedikitnya ratusan kontingen.

Menurutnya, dengan jumlah kontingen yang besar serta adanya kemungkinan keterlibatan kontingen dari perguruan tinggi negeri, jumlah peserta yang hadir di Provinsi Lampung pada PORNAS KORPRI 2027 diperkirakan akan mencapai lebih dari 15.000 orang.

Selain peserta, kegiatan tersebut juga berpotensi dihadiri pejabat kementerian/lembaga, termasuk pejabat pimpinan tinggi hingga menteri dan wakil menteri.

“Artinya, kita harus memastikan bahwa Lampung mampu menjadi tuan rumah yang baik dan menghadirkan citra positif Lampung,” katanya.

Dalam aspek prestasi, Marindo menyampaikan bahwa kontingen Lampung pada PORNAS KORPRI XVII di Sumatera Selatan berhasil masuk delapan besar dengan perolehan dua medali emas, lima medali perak, dan tujuh medali perunggu.

Capaian tersebut menjadi modal untuk meningkatkan prestasi pada PORNAS KORPRI XVIII di Lampung.

Ia meminta perangkat daerah terkait, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku Sekretariat Korpri bersama pihak terkait, untuk memetakan potensi perolehan medali dari setiap cabang olahraga yang akan dipertandingkan.

“Kita harus pertajam persiapan prestasi. Dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan, kita harus memastikan potensi prestasi dan medali yang dapat kita raih,” jelasnya.

Marindo juga menyebut penyelenggaraan PORNAS KORPRI dapat menjadi momentum pemanasan bagi Provinsi Lampung menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2032, saat Lampung dipercaya menjadi salah satu tuan rumah.

Dari sisi administrasi, Marindo menekankan pentingnya digitalisasi dan integrasi data atlet. Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh atlet yang didaftarkan memenuhi ketentuan sebagai peserta PORNAS KORPRI.

“Kita belajar dari pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Jangan sampai terjadi kendala pada saat registrasi atlet dan database atlet. Karena yang dapat menjadi atlet harus memenuhi ketentuan, termasuk memiliki NIP dan terdata dalam database ASN,” terangnya.

Selain atlet dari Pemerintah Provinsi Lampung, pendataan juga akan melibatkan ASN dari 15 kabupaten/kota serta instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung penyelenggaraan, Marindo mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2027 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Provinsi Lampung.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang secara langsung menerima pataka tuan rumah PORNAS KORPRI dari Provinsi Sumatera Selatan pada penutupan PORNAS sebelumnya.

Selain penyelenggaraan dan prestasi, Marindo menegaskan bahwa PORNAS KORPRI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.

Menurutnya, kehadiran ribuan ASN dari berbagai daerah merupakan peluang untuk menggerakkan sektor UMKM, industri kecil dan menengah, perhotelan, kuliner, pariwisata, seni, dan budaya.

“Jangan sampai kegiatan ini hanya dirasakan oleh ASN yang mengikuti kegiatan. Masyarakat juga harus mendapatkan dampaknya. Karena ini menggunakan anggaran negara dan uang masyarakat, maka harus ada manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Marindo menyebut sebagian besar kontingen diperkirakan akan berada di Kota Bandar Lampung. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi penting untuk memastikan sektor ekonomi masyarakat dapat menangkap peluang dari kegiatan tersebut.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pemanfaatan kawasan PKOR Way Halim dengan 15 anjungan kabupaten/kota sebagai salah satu ruang untuk memperkenalkan seni, budaya, produk unggulan, dan potensi pariwisata Lampung kepada para peserta.

“Bagaimana nantinya kontingen yang datang ke Lampung dapat melihat seni dan budaya dari 15 kabupaten/kota dalam satu tempat. Ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Lampung secara lebih luas,” ujarnya.

Marindo juga mendorong agar berbagai agenda pariwisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung dapat disinergikan dengan pelaksanaan PORNAS KORPRI yang direncanakan akan berlangsung pada November 2027.

Sejumlah kegiatan daerah diharapkan dapat dikemas dalam rangkaian agenda pada periode Oktober hingga November sehingga memberikan pengalaman yang lebih luas bagi para kontingen selama berada di Lampung.

“Event-event wisata dan budaya yang ada di kabupaten/kota dapat kita arahkan untuk berada dalam rentang Oktober sampai November. Dengan demikian, para kontingen tidak hanya datang untuk berolahraga, tetapi juga dapat mengenal pariwisata, seni, dan budaya Lampung,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Reswandi mengatakan bahwa PORNAS KORPRI XVIII akan menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi Lampung kepada para peserta dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, daya tarik wisata, kuliner, serta aksesibilitas Lampung menjadi faktor yang dapat mendorong semakin banyak peserta hadir dalam kegiatan tersebut.

“Yang harus kita pikirkan bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga bagaimana prestasi kita dapat meningkat. Karena peserta akan lebih banyak, kita juga perlu melibatkan aparatur kabupaten/kota, baik dari sisi prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, maupun pariwisata,” ujar Rendi.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap mendukung penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII sebagai bagian dari tuan rumah.

Menurutnya, Kota Bandar Lampung akan berperan dalam mendukung aspek hospitality dan pelayanan bagi para kontingen yang hadir.

“Kota Bandar Lampung sebagai wajahnya Provinsi Lampung pasti akan mendukung untuk harumnya nama Provinsi Lampung,” kata Sukarma.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga tengah menyiapkan berbagai langkah agar penyelenggaraan PORNAS KORPRI memberikan dampak terhadap sektor UMKM dan perekonomian masyarakat.

Salah satunya dengan memberikan ruang bagi produk UMKM untuk diperkenalkan kepada para peserta, termasuk melalui sektor perhotelan yang menjadi salah satu tempat menginap para kontingen.

“Kita akan mendorong dari sektor UMKM agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atas kunjungan selama PORNAS KORPRI. Termasuk melalui hotel-hotel, kita akan bicarakan agar produk UMKM dapat disediakan sehingga bisa menjadi oleh-oleh yang dibawa pulang peserta,” jelasnya.

Sukarma berharap penyelenggaraan event nasional tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Pada prinsipnya, Kota Bandar Lampung akan mendukung sepenuhnya sebagai tuan rumah dengan memberikan layanan di bidang hospitality dalam penyelenggaraan PORNAS KORPRI XVIII,” pungkasnya.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Universitas Lampung (Unila) menjadi motor transformasi ekonomi daerah dengan mengembangkan inovasi dan hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi penting untuk mengubah kekayaan sumber daya alam daerah menjadi produk bernilai tambah.

“Unila ke depan setelah 61 tahun ini harus bisa menjadi kampus, menjadi motor transformasi. Bagaimana ekonomi yang diputar ini, yang diubah ini, motor transformasinya adalah Unila,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rapat Luar Biasa Senat Unila dalam rangka Dies Natalis ke-61 di Gedung Serba Guna (GSG) Unila, Rabu (23/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung ingin memperkuat keterhubungan antara potensi pangan, industri, sumber daya manusia, dan perguruan tinggi. Ia menilai Unila dapat mengambil peran melalui riset dan inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Gubernur mengatakan Lampung memiliki kekuatan utama pada sektor pangan dan pertanian. Provinsi ini memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, kelapa, kakao, dan kelapa sawit.

Menurut Gubernur Mirza, sekitar 70 persen penduduk Lampung bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena itu, perubahan harga komoditas secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, termasuk daya beli dan tingkat kesejahteraan petani.

Gubernur menilai peningkatan harga komoditas telah memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat Lampung. Ia menyebut pembelian sepeda motor secara tahunan meningkat 20 persen, sedangkan pembelian mobil meningkat 40 persen pada 2026.

Namun, peningkatan harga komoditas dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung secara maksimal. Gubernur menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini berada di angka 5,5 persen, sementara target yang ingin dicapai untuk mendukung Indonesia Emas adalah pertumbuhan 8 persen.

Salah satu persoalan yang disebutnya masih dihadapi Lampung adalah rendahnya tingkat hilirisasi. Dari sekitar Rp165 triliun nilai sektor primer, menurut Gubernur, baru sekitar 40 persen yang telah dihilirisasi, sedangkan sekitar 65 persen lainnya masih dijual dalam bentuk bahan mentah.

Karena itu, Pemprov Lampung ingin mendorong hilirisasi dengan pendekatan yang menyesuaikan kebutuhan dan sumber daya daerah. Gubernur menilai pengembangan industri tidak harus selalu mengandalkan teknologi dari luar, tetapi dapat dikembangkan bersama sumber daya manusia dan perguruan tinggi di Lampung.

“Enggak banyak anak Unila yang terlibat hilirisasi tebu menjadi gula. Enggak banyak anak-anak Unila yang terlibat hilirisasi jagung jadi pakan. Enggak banyak anak-anak Unila yang terlibat hilirisasi dari singkong jadi tapioka, jadi glukosa, jadi sorbitol dan lain-lain,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan hilirisasi diarahkan untuk memberikan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk turunan komoditas yang masih diimpor. Gubernur mencontohkan tapioka yang dikirim ke luar negeri, sementara sejumlah produk turunannya seperti glukosa masih didatangkan dari luar.

Dalam konteks itu, Gubernur Mirza meminta Unila memperkuat peran sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan karakter Lampung. Pemprov Lampung juga berharap kerja sama dengan Unila dapat menghasilkan teknologi industri, tenaga kerja, dan model hilirisasi yang dapat diterapkan pada komoditas daerah.

Salah satu kerja sama yang didorong adalah pengembangan National Cassava Center. Gubernur menyebut produktivitas sejumlah komoditas Lampung masih memiliki ruang peningkatan, termasuk padi yang saat ini sekitar 6 ton per hektare dari potensi 10 ton, jagung sekitar 5 ton dari potensi 10 ton, dan singkong sekitar 25 ton dari potensi 40 hingga 60 ton.

Khusus singkong, Gubernur mengatakan Lampung memiliki posisi strategis karena sekitar 70 persen produksi tapioka Indonesia berasal dari daerah ini. Namun, produktivitas singkong Lampung masih di bawah 25 ton, sedangkan negara lain telah mencapai lebih dari 40 ton.

Pemprov Lampung bersama Unila menargetkan pengembangan bibit unggul singkong pada tahun depan. Selanjutnya, pada 2027 produktivitas singkong ditargetkan meningkat dua kali lipat, dengan sasaran produksi tapioka Indonesia dapat menjadi yang terbesar di dunia.

Gubernur mengatakan peningkatan produktivitas singkong akan berdampak langsung kepada masyarakat karena hampir 500.000 penduduk Lampung menggantungkan aktivitas ekonominya pada komoditas tersebut. Peningkatan produksi juga diharapkan membuka peluang pengembangan produk turunan seperti glukosa dan maltosa sekaligus mengurangi impor.

Selain hilirisasi, Gubernur Mirza menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia. Ia menyebut generasi Z dan post-Gen Z mencapai 42,77 persen atau hampir 5 juta orang di Lampung, sehingga kelompok tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembangunan ekonomi daerah ke depan.

Karena itu, transformasi ekonomi yang melibatkan Unila diharapkan tidak berhenti pada pengembangan teknologi dan produk. Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, menciptakan lapangan kerja formal, serta memastikan potensi pangan Lampung memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pada Dies Natalis ke-61, Unila sendiri mengusung semangat “Be Strong” yang diarahkan dari kampus yang kuat menuju kampus yang berdampak. Rektor Unila Lusmeilia Afriani menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya dilihat dari program dan capaian kelembagaan, tetapi juga dari manfaat riset, inovasi, kebijakan, dan pengabdian yang dirasakan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat posisi Unila sebagai penghubung antara pengetahuan, inovasi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan hilirisasi yang berbasis komoditas lokal serta peningkatan produktivitas pertanian, kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat perekonomian Lampung secara berkelanjutan.

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Dari menanam pohon, membantu warga yang membutuhkan, hingga membentuk generasi muda yang disiplin dan mandiri, Gerakan Pramuka didorong untuk semakin hadir dalam kehidupan masyarakat dan mengambil bagian dalam pembangunan Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal pada Apel Besar Hari Pramuka ke-65 Tahun 2026 Tingkat Daerah Lampung di Bumi Perkemahan Daerah (Buperda) Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa (22/09/2026).

Peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun ini mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Gubernur mengatakan, semangat menuju Indonesia Emas 2045 tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Menurutnya, pembangunan generasi unggul justru dapat tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari mencintai lingkungan, menanam pohon, membantu sesama, menjaga kedisiplinan hingga berani mengambil peran ketika masyarakat membutuhkan.

“Indonesia Emas tidak dibangun dalam satu malam, melainkan tumbuh dari kebiasaan harian yang dipraktikkan secara konsisten hingga menjadi budaya dan karakter. Gerakan Pramuka mengajarkan disiplin, kemandirian, kerja sama, dan kepedulian yang menjadi tempat terbaik dalam menempa SDM unggul berdaya saing,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Karena itu, Gubernur menginstruksikan jajaran Gerakan Pramuka di Lampung untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dan menghadirkan program maupun kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pramuka, kata Gubernur, diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan generasi muda, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang hadir dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, lingkungan, hingga mendukung ketahanan pangan.

Selain penguatan peran Pramuka di tengah masyarakat, Gubernur juga mendorong kawasan Buperda Kota Baru untuk dipersiapkan sebagai pusat kegiatan kepramukaan berskala nasional.

Hal tersebut berkaitan dengan rencana pelaksanaan Karang Pamitran Nasional 2028 yang akan menghadirkan sekitar 8.000 peserta dari seluruh Indonesia ke Provinsi Lampung.

“Meskipun saat ini sarana di Buperda Kota Baru masih sederhana, kehadiran kita semua menjadi cikal bakal persiapan menuju Karang Pamitran Nasional 2028. Kita harus siap menjadi tuan rumah yang baik bagi sekitar 8.000 peserta orang dewasa dari seluruh Indonesia yang akan hadir di Lampung,” ujar Gubernur.

Menurutnya, persiapan sejak dini diperlukan agar Lampung mampu memberikan pelayanan dan penyelenggaraan yang baik ketika menjadi tuan rumah kegiatan kepramukaan berskala nasional tersebut.

Di hadapan para anggota Pramuka, khususnya generasi muda, Gubernur juga menyampaikan pesan agar nilai-nilai kepramukaan tidak berhenti ketika seragam dilepas.

Ia meminta para anggota Pramuka untuk terus belajar, berani mencoba hal baru, menjaga kejujuran, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Untuk adik-adik Pramuka, jangan pernah berhenti belajar dan jangan takut mencoba hal baru. Teruslah menjadi pribadi yang jujur, tangguh, peduli, dan mau hadir ketika masyarakat membutuhkan. Jaga semangat Tri Satya dan Dasa Darma bukan hanya saat mengenakan seragam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Gubernur.

Rangkaian Apel Besar Hari Pramuka ke-65 juga diisi dengan berbagai kegiatan yang menunjukkan kepedulian Pramuka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyerahkan Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka secara simbolis kepada para penerima sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam membina generasi muda.

Kegiatan sosial turut mewarnai peringatan tersebut melalui aksi Bakti Sosial Pramuka Peduli berupa penyerahan bantuan tali asih, paket sembako, serta bantuan kursi roda bagi masyarakat yang membutuhkan.

Di penghujung acara, Gubernur Lampung selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Gerakan Pramuka Lampung, bersama Wakil Gubernur dan jajaran Forkopimda, melakukan penanaman pohon.

Penanaman tersebut menjadi simbol bahwa semangat Pramuka tidak hanya diwujudkan melalui pembinaan karakter, tetapi juga melalui aksi nyata menjaga lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, Gerakan Pramuka Lampung diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga berkarakter, mandiri, peduli, dan siap mengambil bagian dalam mewujudkan swasembada pangan serta Indonesia Emas 2045.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Masyarakat menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Pelayanan yang lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian diharapkan membuat masyarakat semakin nyaman memenuhi kewajiban pajak kendaraan sekaligus memperkuat dukungan terhadap pembangunan daerah.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).

Rakorda Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 mengusung tema ‘Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan’.

Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Samsat sebagai bagian dari upaya membangun kembali dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Gubernur, pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut menjadi semakin penting karena Samsat memiliki titik layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar setiap harinya.

Ia menjelaskan, dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, setiap titik pelayanan Samsat memiliki peran strategis dalam membentuk pengalaman masyarakat ketika berinteraksi dengan pemerintah.

Gubernur menyebutkan bahwa pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan akan turut memengaruhi persepsi yang berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat. Karena itu, pelayanan yang diberikan oleh petugas Samsat harus dilakukan secara profesional, ramah, mudah, dan memberikan kepastian.

“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak harus diawali dengan pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.

“Kalau kita nggak bicara ke kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, mudah, dan transparan sebelum mengharapkan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Gubernur juga menempatkan peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik sebagai bagian penting dari agenda perbaikan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Pemerintahan, saya sendiri, kepemimpinan saya sendiri, pelayanan publik saya sendiri harus saya perbaiki. Fokus bantu saya teman-teman sekalian,” kata Gubernur.

Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, budaya melayani harus menjadi bagian dari keseharian aparatur dalam menjalankan tugas.

“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.

Gubernur juga mengaitkan kualitas pelayanan dengan pembangunan ekosistem ekonomi di daerah. Menurutnya, apabila budaya pelayanan telah terbentuk dengan baik, maka berbagai sektor, termasuk pariwisata, UMKM, dan perhotelan, dapat ikut berkembang.

“Kalau kita sudah punya budaya melayani, maka pekerjaan ekosistemnya akan jalan sendiri. Karena pekerjaan kita memang berkaitan dengan pelayanan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi pembangunan Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan, sebagai provinsi yang memiliki karakteristik ekonomi pertanian dan jaringan jalan yang luas, Lampung membutuhkan dukungan pendapatan yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, khususnya jalan.

“Provinsi Lampung ini pendapatannya, kita bukan provinsi yang PAD-nya itu dari tambang. Kita adalah provinsi pertanian yang tidak ada pajak apa pun yang kita bisa dapat dari pertanian itu. Secara kita hanya didukung dengan pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Gubernur menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran untuk penanganan dan pemeliharaannya. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai sekitar Rp43 triliun, sementara kemampuan anggaran pemerintah kabupaten/kota secara keseluruhan jauh lebih terbatas.

Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.

“Jadi teman-teman Samsat, Bapenda, kalau malas, kalau nggak mau kerja, korbannya rakyat banyak Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dapat menjadi sumber ketidakpuasan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan pelayanan pemerintah yang baik.

“Strateginya ya balikkan rasa percaya, pelayanan yang baik, jelaskan secara baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur mendorong Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk tidak bekerja secara eksklusif, tetapi memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ia juga mendorong penguatan inovasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, evaluasi secara berkala, serta percepatan digitalisasi layanan.

Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Polda Lampung dan Jasa Raharja yang selama ini turut mendukung berbagai inovasi dalam pelayanan Samsat.

“Ke depan pelayanan di 2027, kalau kita nggak dorong tingkatan pendapatan ya agak susah. Tingkatkan pelayanan, tingkatkan kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” tegasnya.

Diakhir, Gubernur menegaskan bahwa penerimaan dari PKB dan penerimaan terkait kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

“PKB dan STNK adalah pendapatan utama Provinsi Lampung, dan di pembangunan kita itu adalah PKB dan STNK. Kita harus melayani masyarakat, kesehatan harus dilayani, pendidikan harus dilayani, jalan harus dilayani, dan dilayani itu harus dengan anggaran. Anggaran itu dengan bayar pajak. Pajak dengan pelayanan dan kemudahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi Lampung sekaligus Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan bahwa Rakorda Samsat Tahun 2026 tidak semata-mata menjadi forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung.

“Rakorda pada hari ini kami tempatkan bukan semata-mata sebagai forum administratif dan evaluasi rutin, tetapi sebagai strategic forum dari Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam pembangunan pelayanan Samsat yang semakin profesional,” ujar Saipul.

Ia berharap Rakorda tersebut menghasilkan kesamaan langkah dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP melalui sinergi dan kolaborasi seluruh unsur Samsat di Provinsi Lampung.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda menunjukkan kecenderungan menurun. Seiring perkembangan tersebut, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan status tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada), terhitung mulai Senin, 21 September 2026 pukul 18.30 WIB.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung Aswarodi menyampaikan bahwa penurunan status tersebut merupakan hasil analisis dan evaluasi Badan Geologi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

“Penurunan status ini menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami kecenderungan menurun. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga dan masyarakat diminta mengikuti setiap perkembangan informasi dari pihak yang berwenang,” ujar Aswarodi dalam keterangan pers di Ruang Command Center BPBD Provinsi Lampung, Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan Laporan Khusus Badan Geologi Nomor 1604.Lap/GL.03/BGL/2026, kecenderungan penurunan aktivitas Gunung Anak Krakatau didukung oleh hasil pemantauan visual, kegempaan, dan deformasi. Data deformasi menunjukkan adanya deflasi yang mengindikasikan penurunan tekanan di dalam tubuh gunungapi.

Pada 20 September 2026, aktivitas kegempaan yang tercatat berupa satu kali Gempa Low Frequency dan tremor menerus dengan amplitudo rata-rata sekitar 2 milimeter. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator yang turut dipertimbangkan dalam evaluasi tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Sebelumnya, status Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) pada 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB menyusul peningkatan aktivitas kegempaan dan deformasi.

Selama periode peningkatan aktivitas tersebut, Gunung Anak Krakatau mengalami serangkaian erupsi dan erupsi menerus pada awal September 2026. Badan Geologi kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara intensif terhadap perkembangan aktivitas gunungapi tersebut.

Aswarodi menegaskan, penurunan status menjadi Level II (Waspada) memberikan ruang bagi masyarakat di wilayah Lampung untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal, termasuk kegiatan pendidikan, perkantoran, perekonomian, dan aktivitas sosial kemasyarakatan.

Meski demikian, normalitas aktivitas masyarakat harus tetap disertai kewaspadaan dan kepatuhan terhadap rekomendasi resmi. Masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau, termasuk pengunjung, wisatawan, dan pendaki, tidak diperbolehkan memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau.

“Masyarakat sudah dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Namun, kami mengingatkan agar tetap memperhatikan perkembangan informasi resmi dan mematuhi arahan dari pemerintah serta instansi yang berwenang,” kata Aswarodi.

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya vulkanik, termasuk lontaran material vulkanik dan hujan abu lebat. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah berbahaya.

Sejalan dengan penurunan status tersebut, BPBD Provinsi Lampung terus memperkuat langkah mitigasi dan pemantauan perkembangan Gunung Anak Krakatau.

Pemerintah daerah juga memastikan informasi kebencanaan disampaikan secara terbuka dan melalui kanal resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

Aswarodi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya isu yang beredar di media sosial mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut-sebut dapat memicu tsunami.

“Masyarakat kami imbau tidak mudah terpengaruh informasi atau isu yang belum jelas sumbernya. Ikuti informasi resmi dari BPBD, BMKG, PVMBG atau Badan Geologi, serta pemerintah daerah,” tegasnya.

Badan Geologi sebelumnya juga mengimbau masyarakat di wilayah pantai Lampung dan Banten untuk tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang tidak bersumber dari pihak berwenang, dan tetap mengikuti arahan BPBD setempat.

Masyarakat dapat memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Magma Indonesia, serta kanal informasi kebencanaan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPBD akan terus berkoordinasi dengan Badan Geologi, PVMBG, BMKG, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait untuk memastikan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dapat dipantau secara berkelanjutan.

Penurunan status dari Siaga menjadi Waspada menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian risiko bencana di wilayah Lampung. Namun, kondisi tersebut bukan berarti ancaman sepenuhnya hilang. Karena itu, kesiapsiagaan, disiplin mengikuti rekomendasi, dan ketepatan memperoleh informasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat Lampung yang tangguh menghadapi bencana.

 

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Tomsi Tohir, secara daring dari Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).

​Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, didampingi jajaran perangkat daerah terkait.

​Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan bahwa Rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang krusial dan telah dilaksanakan secara konsisten hampir 200 kali pertemuan setiap minggunya.

​”Kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi Tohir.

​Tomsi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga semangat dalam mengawal kestabilan harga komoditas strategis bagi masyarakat luas.

​”Kami berharap kita tetap semangat karena ini adalah hal yang utama, berkaitan dengan harga-harga khususnya barang-barang pokok yang penting yang setiap hari seluruh bangsa kita, masyarakat kita, membutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan adanya tren peningkatan jumlah kabupaten dan kota yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga September 2026. Komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit dan cabai merah, serta komoditas pangan pokok seperti beras dan daging ayam ras, menjadi faktor dominan pemicu fluktuasi harga di berbagai daerah.

​Dalam paparannya, Ateng menyampaikan bahwa tren kenaikan harga pangan meluas secara bertahap dari pekan ke pekan.

​”Untuk yang minggu ketiga September 2026 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami kenaikan, yaitu menjadi 319 kabupaten/kota yang IPH-nya mengalami peningkatan. Di minggu yang lalu 314. Bahkan Bapak, Ibu semuanya, pada minggu keempat Agustus hanya 242 kabupaten/kota,” ungkap Ateng.

​Terkait komoditas cabai rawit, BPS menyoroti lonjakan harga yang konsisten naik menyerupai anak tangga selama empat pekan berturut-turut.

​”Kenaikannya mohon maaf seperti anak tangga, yaitu naik terus mulai dari mulai minggu keempat di bulan yang lalu sampai dengan minggu ketiga di bulan ini. Dilihat dari jumlah kabupaten/kotanya sekarang mencapai 265 kabupaten/kota yang cabai rawitnya mengalami peningkatan,” jelasnya.

​Secara nasional, harga cabai rawit melonjak 29,85 persen menjadi Rp77.596 per kilogram, jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp57.000 per kilogram. Kenaikan serupa juga terjadi pada cabai merah yang naik 15,83 persen dan telah menyentuh batas atas HAP di 248 kabupaten/kota.

​Selain cabai, komoditas beras turut menjadi perhatian serius menyusul kenaikan harga beras medium (0,76 persen) dan premium (0,69 persen) pada pekan ketiga. Tercatat sebanyak 152 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras, dengan lonjakan IPH beras tertinggi berada di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mencapai 47,94 persen. Di samping itu, komoditas daging ayam ras juga tercatat bertahan di atas HAP dengan rata-rata harga Rp41.900 per kilogram (HAP Rp40.000) setelah mengalami kenaikan 3,04 persen di 221 daerah.

​Sebaliknya, pergerakan terkendali terlihat pada komoditas bawang merah yang mengalami deflasi sebesar 2,99 persen ke posisi Rp36.262 per kilogram atau mendekati batas bawah HAP. Untuk minyak goreng pasar rakyat mengalami kenaikan tipis 0,13 persen, sedangkan minyak goreng program pemerintah (Minyakita) turun 0,06 persen.

​Ateng mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus mencermati dua indikator utama, yaitu perubahan IPH dan level harga aktual terhadap acuan resmi. Langkah mitigasi, pengawasan rantai pasok, dan operasi pasar diharapkan terus diperkuat guna menahan laju inflasi pangan agar tidak membebani daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan berbasis desa melalui Program Desaku Maju. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa, mengingat sebagian besar penduduk Lampung bermukim di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Gubernur.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan. Komoditas tersebut antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, kelapa sawit, sapi potong, kambing, ayam pedaging dan petelur, serta perikanan tangkap dan budi daya.

Potensi tersebut, kata Gubernur, perlu dikelola secara lebih optimal agar kekayaan sumber daya alam Lampung tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

“Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dengan kekayaan tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional dan regional Sumatra. Karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Lampung adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi melalui pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Gubernur mencontohkan komoditas jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat diperluas melalui kegiatan pengolahan dan industri turunan.

“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif, pengelolaan potensi sumber daya desa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga ekonomi dan pelaku usaha. Penguatan peran BUMDes juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai prinsip penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Desaku Maju sebagai Penggerak Kemandirian Ekonomi

Program Desaku Maju dirancang dengan sejumlah fokus implementasi, meliputi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produksi, penguatan kemandirian desa, serta pengembangan kerja sama antarlembaga ekonomi di desa.

Gubernur berharap implementasi program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga mampu melahirkan model usaha desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelola BUMDes dituntut memiliki kemampuan manajerial, inovasi usaha, serta orientasi terhadap hasil dan keberlanjutan ekonomi desa.

“Bapak dan Ibu manajer BUMDes harus menjadi role model atau contoh bagi masyarakat. Saya berharap manajer BUMDes yang mengikuti bimtek ini dapat menjadi pengelola BUMDes yang termaju,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi desa perlu diukur melalui peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, daya beli, dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, indikator perubahan daya beli masyarakat dapat terlihat dari berbagai perkembangan aktivitas konsumsi dan mobilitas ekonomi, meskipun diperlukan data yang terukur untuk memastikan kontribusi masing-masing faktor terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi Program Desaku Maju dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan bahwa MBG memiliki potensi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, terutama melalui penyediaan asupan protein dan gizi bagi generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran melalui penyediaan bahan pangan lokal, penguatan rantai pasok, serta pengembangan usaha pendukung program sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan program prioritas dapat dihubungkan dengan potensi produksi masyarakat desa.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan Program Desaku Maju membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, pengelola BUMDes, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan kapasitas pengelola menjadi langkah penting untuk memastikan BUMDes mampu mengelola potensi ekonomi desa secara profesional, transparan, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, BUMDes diharapkan dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha, memperkuat rantai produksi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga perputaran nilai ekonomi agar lebih banyak dinikmati oleh warga desa.

“Kalau desa bergerak, maka ekonomi akan tumbuh. Jika ekonomi tumbuh, maka Lampung akan menjadi provinsi yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Muhammad Azis Satriya Jaya, selaku ketua pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan Program Desaku Maju diikuti oleh 168 peserta yang terbagi dalam dua angkatan.

Angkatan pertama dilaksanakan pada 21–23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan pada 24–26 September 2026.

Peserta kegiatan merupakan direktur BUMDes yang diharapkan dapat memperkuat kompetensi pengelolaan usaha dan mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran BUMDes sebagai mitra strategis pembangunan perdesaan, sehingga potensi ekonomi lokal dapat diolah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung secara berkelanjutan.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan berbasis desa melalui Program Desaku Maju. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memperluas pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pelaksanaan Program Desaku Maju di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung, Senin (21/9/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa, mengingat sebagian besar penduduk Lampung bermukim di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

“Kami percaya pembangunan Provinsi Lampung harus dimulai dari desa. Apabila desa tumbuh, maka ekonominya akan tumbuh. Perekonomian harus inklusif, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Gubernur.

Menurutnya, Lampung memiliki kekayaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang sangat beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga perikanan. Komoditas tersebut antara lain padi, jagung, ubi kayu, nanas, pisang, lada, tebu, kopi, karet, kelapa, kakao, kelapa sawit, sapi potong, kambing, ayam pedaging dan petelur, serta perikanan tangkap dan budi daya.

Potensi tersebut, kata Gubernur, perlu dikelola secara lebih optimal agar kekayaan sumber daya alam Lampung tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

“Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Namun, dengan kekayaan tersebut, Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan angka kemiskinan yang relatif tinggi di tingkat nasional dan regional Sumatra. Karena itu, kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Gubernur menjelaskan, salah satu tantangan pembangunan ekonomi Lampung adalah masih terbatasnya proses hilirisasi komoditas di tingkat daerah, termasuk desa. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sementara tingkat hilirisasi baru mencapai 45,6 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan ekonomi melalui pengolahan komoditas menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Gubernur mencontohkan komoditas jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada penjualan hasil panen, tetapi dapat diperluas melalui kegiatan pengolahan dan industri turunan.

“Tantangannya adalah bagaimana nilai tambah itu tidak terus keluar dari desa. Kita berharap melalui BUMDes dapat tercipta arah baru, di mana komoditas desa diolah di desa, nilai tambahnya bertahan di desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa,” ungkapnya.

Dalam konteks tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif, pengelolaan potensi sumber daya desa, serta kerja sama dengan berbagai lembaga ekonomi dan pelaku usaha. Penguatan peran BUMDes juga diarahkan untuk mendukung terciptanya ekosistem ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan, arah pembangunan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai prinsip penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Desaku Maju sebagai Penggerak Kemandirian Ekonomi

Program Desaku Maju dirancang dengan sejumlah fokus implementasi, meliputi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya manusia, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produksi, penguatan kemandirian desa, serta pengembangan kerja sama antarlembaga ekonomi di desa.

Gubernur berharap implementasi program tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes, tetapi juga mampu melahirkan model usaha desa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pengelola BUMDes dituntut memiliki kemampuan manajerial, inovasi usaha, serta orientasi terhadap hasil dan keberlanjutan ekonomi desa.

“Bapak dan Ibu manajer BUMDes harus menjadi role model atau contoh bagi masyarakat. Saya berharap manajer BUMDes yang mengikuti bimtek ini dapat menjadi pengelola BUMDes yang termaju,” kata Gubernur.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi desa perlu diukur melalui peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, daya beli, dan berkembangnya aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, indikator perubahan daya beli masyarakat dapat terlihat dari berbagai perkembangan aktivitas konsumsi dan mobilitas ekonomi, meskipun diperlukan data yang terukur untuk memastikan kontribusi masing-masing faktor terhadap kesejahteraan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi Program Desaku Maju dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan bahwa MBG memiliki potensi mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, terutama melalui penyediaan asupan protein dan gizi bagi generasi mendatang.

Dalam pelaksanaannya, BUMDes dinilai memiliki peluang untuk mengambil peran melalui penyediaan bahan pangan lokal, penguatan rantai pasok, serta pengembangan usaha pendukung program sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, kebutuhan program prioritas dapat dihubungkan dengan potensi produksi masyarakat desa.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan Program Desaku Maju membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, pengelola BUMDes, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan kapasitas pengelola menjadi langkah penting untuk memastikan BUMDes mampu mengelola potensi ekonomi desa secara profesional, transparan, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.

Melalui peningkatan kapasitas tersebut, BUMDes diharapkan dapat berkembang sebagai lembaga ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha, memperkuat rantai produksi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga perputaran nilai ekonomi agar lebih banyak dinikmati oleh warga desa.

“Kalau desa bergerak, maka ekonomi akan tumbuh. Jika ekonomi tumbuh, maka Lampung akan menjadi provinsi yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Muhammad Azis Satriya Jaya, selaku ketua pelaksana, melaporkan bahwa kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan Program Desaku Maju diikuti oleh 168 peserta yang terbagi dalam dua angkatan.

Angkatan pertama dilaksanakan pada 21–23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan pada 24–26 September 2026.

Peserta kegiatan merupakan direktur BUMDes yang diharapkan dapat memperkuat kompetensi pengelolaan usaha dan mendukung pelaksanaan Program Desaku Maju di wilayah masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan peran BUMDes sebagai mitra strategis pembangunan perdesaan, sehingga potensi ekonomi lokal dapat diolah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung secara berkelanjutan.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menutup gelaran Lampung Begawi x SigerFest 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, bertempat di Lampung City Mall, Minggu (20/09/2026) malam.

Lampung Begawi x SigerFest 2026 mengusung tema Sai Bumi, Sejuta Nilai: Hilirisasi Komoditas Unggulan Lampung untuk Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berdaya Saing, telah berlangsung selama tiga hari dan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam mendorong penguatan ekonomi Lampung melalui hilirisasi dan digitalisasi.

Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan Lampung Begawi x SigerFest 2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bank Indonesia beserta seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari ikhtiar ini,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Lampung memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, potensi yang dimiliki Lampung perlu terus didorong agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tiga hari Lampung Begawi x SigerFest 2026 memberikan satu pesan yang sangat jelas kepada kita. Lampung tidak kekurangan potensi. Tantangan kita adalah bagaimana semakin banyak nilai dari potensi itu tinggal di Lampung dan dinikmati oleh masyarakat Lampung,” katanya.

Ia menegaskan, Lampung memiliki beragam komoditas unggulan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan, kopi, pangan, wastra, produk UMKM, hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut perlu dikembangkan dari sekadar menghasilkan komoditas menjadi produk bernilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

“Lampung tidak boleh berhenti sebagai daerah penghasil. Lampung harus menjadi daerah pencipta nilai tambah. Kopi Lampung jangan berhenti sebagai biji kopi. Hasil pertanian kita jangan berhenti sebagai bahan mentah. Produk UMKM jangan berhenti pada produksi skala kecil,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, penguatan nilai tambah dapat dilakukan melalui proses yang berkelanjutan, mulai dari produksi menuju pengolahan, kemudian menjadi produk, membangun merek, hingga memperluas akses pasar.

Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

“Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, digitalisasi bukan lagi pilihan. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi perluasan penggunaan QRIS, penguatan sistem pembayaran digital, serta berbagai inovasi yang dikembangkan Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan.

Menurutnya, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, membangun kepercayaan, serta membuka peluang ekonomi baru. Semangat tersebut juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelayanan publik yang semakin cepat dan penerimaan daerah yang semakin transparan.

“Teknologi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat, bukan untuk mempersulit masyarakat. Itulah semangat yang harus kita bawa pulang dari Lampung Begawi x SigerFest 2026,” katanya.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan semangat ‘Sai Bumi Sejuta Nilai’ bukan sekadar tema festival, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun perekonomian Lampung.

“Kita ingin Lampung menjadi tempat yang nyaman untuk berusaha, tempat yang menarik untuk berinvestasi, dan tempat yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung penyelenggaraan Lampung Begawi x SigerFest 2026.

Ia mengatakan, kegiatan tahun ini mengusung semangat memperkuat hilirisasi dan digitalisasi sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berdaya saing.

“Lampung Begawi x SigerFest 2026 dirancang bukan sekadar sebagai sebuah festival atau pameran produk, khususnya UMKM, tetapi merupakan sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan UMKM, dunia usaha, perbankan, pemerintah, komunitas dan masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian Lampung,” jelasnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia, jumlah pengunjung mencapai sekitar 28.000 orang.

Dari sisi transaksi, realisasi penjualan makanan, minuman, dan wastra tercatat sedikit di atas Rp500 juta. Sementara transaksi wakaf yang berlangsung di Lamban Kupi mencapai 1.248 transaksi.

Selain capaian selama pelaksanaan festival, Bimo juga menyampaikan sejumlah perkembangan penguatan UMKM yang telah dilakukan sejak awal 2026. Realisasi pembiayaan bagi UMKM telah mencapai sekitar Rp10 miliar melalui dukungan dan kolaborasi dengan mitra strategis, termasuk Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dan lembaga keuangan.

Dari sisi perluasan pasar, nilai ekspor yang berasal dari pelaku UMKM Lampung sejak awal tahun tercatat mencapai sekitar Rp1,92 miliar. Komoditas kopi Lampung telah menjangkau pasar Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan Taiwan.

Sementara itu, produk olahan makanan dan minuman Lampung telah menembus pasar Taiwan, Malaysia, Mesir, Turki, dan Kanada.

Menurut Bimo, capaian tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas usaha, hilirisasi, dan perluasan akses pasar dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangkaian Lampung Begawi x SigerFest 2026, berbagai kegiatan juga digelar untuk memperkuat ekosistem komoditas unggulan Lampung. Salah satunya melalui kegiatan yang mempertemukan petani, pelaku usaha, barista, komunitas, hingga calon investor dalam pengembangan industri kopi Lampung.

Kegiatan Bar Takeover di Lamban Kupi turut menjadi salah satu agenda yang memperkenalkan kopi Lampung kepada masyarakat dengan menghadirkan standar penyajian dan pengalaman kopi berkelas internasional.

Sementara Lamban Wastra menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus potensi ekonomi kreatif Lampung melalui berbagai kegiatan, seperti workshop, talkshow, pameran, dan fashion show.

Bimo menegaskan, penguatan hilirisasi dan digitalisasi membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan agar potensi daerah dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai dan kompetitif.

“Yang berakhir hari ini adalah rangkaian acaranya, bukan semangat kolaborasinya,” katanya.

Ia berharap seluruh rangkaian Lampung Begawi x SigerFest 2026 dapat memberikan inspirasi untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya dan produk Lampung sekaligus memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi daerah.

Closing Ceremony Lampung Begawi x SigerFest 2026 semakin meriah dengan penampilan penyanyi Yura Yunita yang menghibur masyarakat dan para pengunjung yang hadir.