Wagub Jihan Nurlela Dorong Mahasiswa Lampung Bangun Mindset Adaptif di Era Digital

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)— Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) bagi para mahasiswa di era digital saat ini. Mahasiswa diimbau untuk tidak sekadar berpuas diri dengan prinsip “be yourself”, melainkan terus berupaya menjadi versi terbaik dari diri sendiri (be the best version of yourself) dalam setiap jenjang kehidupan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat memberikan kuliah umum dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027 di Kampus STKIP PGRI Bandar Lampung, Senin (28/9/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa baru, Wagub menyoroti besarnya durasi penggunaan gawai (screen time) masyarakat Indonesia yang rata-rata mencapai 7 hingga 8 jam per hari. Menurutnya, hal utama yang membedakan individu sukses dengan yang tidak adalah seberapa besar nilai manfaat, karya, atau inovasi yang dihasilkan dari durasi penggunaan teknologi tersebut.

“Kita memegang handphone durasinya 7 hingga 8 jam tidak masalah, asalkan ada produk, karya, atau inovasi yang dihasilkan. Jangan sampai waktu tersebut hanya habis untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai tambah (value),” tegas Wagub.

Wagub juga mengingatkan bahwa keberadaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dimanfaatkan secara bijak untuk efisiensi dan efektivitas belajar. Namun, keahlian teknologi tidak boleh mengikis rasa ingin tahu, empati, serta kemampuan berpikir kritis.

Menyinggung arah pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045, Wagub menekankan pentingnya pemerataan dan pengembangan dari level desa melalui program unggulan “Desa Ku Maju”. Hal ini dimaksudkan agar nilai tambah ekonomi, khususnya sektor pertanian yang menyokong PDRB Lampung, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

“Membangun daerah bukan berarti semua lulusan harus menjadi pegawai pemerintah atau PNS. Mahasiswa punya ruang bergerak yang sangat luas untuk menjadi pengusaha, pencipta konten, hingga inovator pendidikan yang langsung memberikan dampak sosial di masyarakat,” tambahnya.

Mengakhiri kuliah umumnya, Wagub memberikan tantangan “100 Hari Pertama Perkuliahan” bagi mahasiswa baru untuk membentuk kelompok kecil dan mengidentifikasi serta merancang solusi atas persoalan nyata di sekitar lingkungan kampus maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua STKIP PGRI Bandar Lampung, Wayan Satria Jaya, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas perkenan Wakil Gubernur Lampung hadir secara langsung memberikan pencerahan kepada para mahasiswa baru.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wagub yang di tengah padatnya agenda menyempatkan hadir di kampus kami. Motivasi yang disampaikan tentu menjadi dorongan semangat yang luar biasa bagi para mahasiswa,” ujar Wayan.

Wayan juga menyampaikan bahwa mahasiswa saat ini menghadapi tantangan pembelajaran berbasis teknologi digital yang sangat pesat.

Pihaknya terus mendorong agar para mahasiswa mampu memanfaatkan kemajuan teknologi seperti AI dan ChatGPT secara bijak dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas akademik.

“Harapan kami, kehadiran Ibu Wagub memberikan keberkahan serta memicu dorongan belajar mahasiswa untuk menjadi insan pendidik dan pembawa perubahan yang lebih baik di masa depan,” tutupnya. (Red)

Pemprov Lampung Perkuat Pembangunan SDM, Gubernur Mirza: Infrastruktur Harus Diiringi Akhlak dan Iman

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pembangunan Lampung tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung. Menurutnya, pembangunan manusia, terutama pembentukan generasi yang memiliki iman dan akhlak, menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi emas.

Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Perayaan Maulid Nabi sekaligus penutupan Maulid Arbain Lampung 2026 di Masjid Raya Al-Bakrie, Enggal, Bandar Lampung, Sabtu (26/9/2026) malam.

“Saya selalu meyakini membangun Lampung tidak cukup hanya dengan membangun jalan, membangun Lampung tidak hanya cukup membangun jembatan dan gedung. Membangun Lampung yang paling penting adalah membangun manusianya,” ucap Gubernur.

Maulid Arbain Lampung 2026 merupakan kegiatan keagamaan rutin berupa pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW selama 40 malam berturut-turut di Provinsi Lampung. Kegiatan yang mengusung tema “Lampung Bersinar” atau Bersih Narkoba tersebut ditujukan antara lain untuk mengajak generasi muda menjauhi narkoba dan berbagai kegiatan negatif.

Rangkaian Maulid Arbain diisi dengan pembacaan salawat, termasuk Maulid Simthudduror, serta tausiyah oleh para habaib, kiai, dan asatidz. Kegiatan tersebut juga terbuka bagi masyarakat dan ditutup pada Sabtu malam di Masjid Raya Al-Bakrie.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Mirza mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak semestinya hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurut Gubernur, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dapat diwujudkan dengan meneladani kejujuran, kelembutan terhadap keluarga, kesantunan kepada sesama, serta sikap penuh kasih sayang.

“Karena itu, peringatan maulid nabi hendaknya kita jadikan selalu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki akhlak, memperbaiki cara kita bekerja, memperbaiki cara kita bertetangga, dan memperbaiki bagaimana kita harus ikut membangun kehidupan kita secara bersama-sama,” ujarnya.

Gubernur mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Lampung. Salah satu upaya yang disebutkannya adalah program satu desa satu sarjana dan satu desa satu hafiz Al-Qur’an setiap tahun.

Gubernur Mirza menargetkan dalam tiga hingga lima tahun ke depan tidak ada desa maupun masjid jami di kampung yang tidak memiliki imam yang hafiz Al-Qur’an. Pemerintah juga ingin keberadaan ulama di desa-desa semakin kuat sehingga dapat ikut mendidik dan membimbing generasi muda.

Menurut Gubernur, pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Peran para ulama, habib, dan majelis keagamaan dibutuhkan untuk menjaga akhlak masyarakat sekaligus mengarahkan generasi muda.

“Maka, para habib, para alim, para ulama, pemerintah tidak bisa melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sendiri. Harus dibantu dengan ulama, harus diarahkan dengan ulama,” kata Gubernur.

Lebih jauh, Gubernur Mirza pun menyampaikan apresiasi kepada Majelis Maulid Arbain Lampung, Ketua Majelis Maulid Arbain Lampung 2026 Al Habib Muhammad Syauqi bin Taufiq Al Muhdhor, serta seluruh panitia dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan tersebut.

Gubernur menilai kegiatan seperti Maulid Arbain memiliki peran dalam menjaga akhlak masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia berharap selawat, doa, dan kebersamaan yang terbangun selama kegiatan dapat membawa keberkahan bagi masyarakat Lampung.

Sementara itu, Ketua Umum Majelis Maulid Arbain Lampung 2026 Al Habib Muhammad Syauqi Al Muhdhor mengatakan penutupan tersebut menjadi bagian dari perjalanan Maulid Arbain yang telah berlangsung selama sembilan tahun. Ia menyebut perjalanan tersebut diwarnai berbagai pertemuan, perpisahan, serta kontribusi banyak pihak yang menjadi bagian dari keberlanjutan kegiatan.

“Untuk itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia, donatur, dan tuan rumah yang turut andil dalam menyukseskan malam hari ini,” ujar Syauqi.

Penutupan Maulid Arbain juga dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat, antara lain Kapolda Lampung, unsur Korem 043/Gatam, para habaib, ulama, serta masyarakat. Dalam rangkaian acara tersebut digelar pembacaan ratib dan zikir, pembacaan maulid, mahalul qiyam, serta ceramah agama oleh KH Muhammad Idror Maimoen Zubair, Dr Al Habib Hanif bin Abdurrahman Alatas, dan Dr Al Habib Ali Zainal Abidin Al Kaff.

Selain kegiatan keagamaan, penutupan Maulid Arbain Lampung 2026 juga dirangkaikan dengan ijab kabul pernikahan Muhammad Renaldo Aldriawan dan Siti Fatonah. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang mempertemukan unsur keagamaan, masyarakat, dan pemerintah dalam satu momentum.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Penguatan pendidikan, keberadaan ulama dan hafiz di desa, serta pembinaan akhlak diharapkan ikut membentuk generasi muda yang memiliki iman, karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Bagi masyarakat Lampung, pendekatan tersebut diarahkan agar pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga manusia yang mampu memanfaatkan dan menjaga hasil pembangunan. Dengan generasi yang berpendidikan, berakhlak, dan menjauhi narkoba serta kegiatan negatif, pemerintah berharap pembangunan Lampung dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. (Red)

Gubernur Cup 2026 Dibuka, Gubernur Mirza: Kompetisi Adalah Jalan Meningkatkan Kualitas Generasi Muda

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan generasi muda tidak hanya melalui pendidikan akademik, tetapi juga melalui penguatan karakter, kesehatan fisik, kedisiplinan dan budaya olahraga.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Gubernur Lampung Badminton Open 2026 di Ryuga Badminton Hall, Lampung Selatan, Minggu (27/09/2026).

Kompetisi yang berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober 2026 tersebut diikuti 665 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dan mempertandingkan 15 kategori.

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya membangun budaya olahraga sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi muda Lampung yang sehat, disiplin, sportif, dan berprestasi.

Menurutnya, lahirnya atlet berprestasi tidak terlepas dari proses pembinaan dan pengaderan yang dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, olahraga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembentukan sumber daya manusia.

“Atlet badminton nasional, atlet olahraga nasional, merupakan perwujudan dari sebuah sistem, sebuah program, dan sebuah gerakan. Salah satu gerakan itu adalah bagaimana membentuk generasi sumber daya manusia yang baik untuk menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan, Provinsi Lampung saat ini memiliki perhatian terhadap pembentukan generasi muda yang berkualitas. Selain kemampuan akademik, generasi muda juga perlu memiliki kondisi fisik yang sehat, budaya olahraga, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi sportivitas.

“Generasi harus sehat, harus punya budaya olahraga, harus cinta dengan olahraga, harus punya disiplin seperti disiplin dalam berolahraga, dan harus punya sifat fair atau sportivitas seperti dalam olahraga,” katanya.

Gubernur juga mendorong agar olahraga, khususnya badminton, dapat menjadi budaya di kalangan anak-anak dan pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah.

Ia meminta agar pembinaan olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadikan olahraga sebagai ruang bermain, bersosialisasi, membangun kedisiplinan, dan mengembangkan karakter.

“Bagaimana menjadikan bukan hanya akademis, tetapi olahraga, terutama badminton, menjadi budaya anak-anak SD, SMP, dan SMA,” ujar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa kompetisi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas atlet. Semakin banyak kompetisi yang diselenggarakan dengan kualitas pertandingan dan lawan yang baik, semakin besar pula kesempatan atlet untuk meningkatkan kemampuan.

“Saya percaya tidak akan ada peningkatan kualitas tanpa ada kompetisi. Semakin banyak kompetisi, akan semakin semangat orang untuk meningkatkan kualitas,” katanya.

Untuk memperluas ruang kompetisi, Gubernur mendorong agar kegiatan serupa dapat dikembangkan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Ia mengusulkan agar kompetisi badminton dapat digelar dalam berbagai tingkatan, seperti Bupati Cup, Camat Cup, hingga Kades Cup, sehingga pembinaan atlet dapat dimulai dari tingkat paling bawah.

“Maka saya harapkan dorongan dari Pak Asri selaku ketua penyelenggara untuk membuat Gubernur Cup ini juga menjadi inspirasi. Di sini banyak klub-klub badminton, banyak PBSI di setiap kabupaten/kota. Dibuatlah Badminton Open, Bupati Cup, Camat Cup, Kades Cup. Jadi ada kompetisi mulai dari bawah,” ujarnya.

Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan Gubernur Lampung Badminton Open 2026 yang dinilai dapat menjadi inspirasi sekaligus mendorong tumbuhnya semangat olahraga di Provinsi Lampung.

Ia berharap potensi sumber daya manusia Lampung yang besar dapat diarahkan menjadi kekuatan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.

“Kita punya SDM yang banyak. Ini yang harus kita padukan menjadi satu keunggulan dan ini adalah salah satu cara kita membentuk generasi-generasi terbaik,” katanya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa fasilitas olahraga yang tersedia di Ryuga Badminton Hall diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga, termasuk pertandingan berskala nasional di masa mendatang.

Kepada seluruh peserta, Gubernur berpesan agar mengikuti pertandingan dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, dan menunjukkan semangat juang.

“Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, junjung tinggi sportivitas dan tunjukkanlah semangat juara. Mari kita kobarkan semangat olahraga Lampung, kita lahirkan lebih banyak juara, kita harumkan nama Lampung, kita bawa prestasi Lampung semakin tinggi,” ujar Gubernur.

Ia berharap pembinaan olahraga yang dilakukan sejak saat ini dapat memberikan hasil dalam jangka panjang dan membawa nama Lampung berprestasi di tingkat dunia.

“Dari lapangan Ryuga kita akan mulai dan dari Lampung ini kita akan berjuang untuk Indonesia. Lima tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan Lampung harus bisa berprestasi di tingkatan dunia,” pungkasnya.

Pembukaan Gubernur Lampung Badminton Open 2026 berlangsung semakin meriah dengan penampilan penyanyi Anggi Marito yang turut menghibur seluruh peserta yang hadir.(Red)

Pamerkan Kriya Lampung di Kriyanusa 2026, Batin Wulan Dorong Produk Lokal Tembus Pasar Global

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza atau yang akrab disapa Batin Wulan terus mendorong penguatan dan peningkatan daya saing produk kriya Lampung agar semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan membawa dan memamerkan beragam produk hasil karya perajin dan pelaku UMKM Lampung dalam ajang Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Sabtu (26/9/2026).

Bagi Batin Wulan, keikutsertaan Lampung dalam Kriyanusa bukan sekadar menjadi ajang memamerkan produk daerah. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi kriya Lampung, membuka jejaring, sekaligus memperluas peluang pasar bagi para perajin dan pelaku UMKM.

“Kegiatan ini bukan hanya sebuah pameran, tetapi menjadi momentum untuk membawa karya kriya dari para perajin dan UMKM Provinsi Lampung agar dapat diperkenalkan lebih luas. Harapannya, melalui pameran ini kriya Lampung semakin dikenal dan mampu menembus kancah nasional maupun internasional,” ujar Batin Wulan.

Menurut Batin Wulan, Lampung memiliki kekayaan kriya yang tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung identitas, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Karena itu, sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, ia menilai pengembangan kriya perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan karakter daerah sekaligus mendorong inovasi agar mampu mengikuti perkembangan pasar.

“Kita ingin karya-karya perajin Lampung tidak hanya bagus secara produk, tetapi juga memiliki nilai dan cerita tentang Lampung. Identitas budaya ini harus tetap kita jaga, sambil terus mendorong inovasi dan peningkatan kualitas,” katanya.

Batin Wulan mengatakan, semakin luasnya akses pasar menjadi salah satu kunci agar sektor kriya dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Ketika produk perajin mampu menembus pasar yang lebih luas, peluang peningkatan produksi, pendapatan, dan keberlanjutan usaha juga semakin terbuka.

Untuk itu, Dekranasda Lampung akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memperkuat ekosistem kriya daerah, mulai dari peningkatan kualitas produk, kreativitas dan desain, hingga promosi dan perluasan akses pemasaran.

“Harapan kita tentu bukan hanya produk kita tampil di pameran. Setelah pameran ini, harus ada peluang yang lebih luas bagi para perajin untuk berkembang, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Batin Wulan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap karya perajin lokal dengan mengenal, menggunakan, dan membeli produk-produk kriya dalam negeri.

Menurutnya, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha para perajin sekaligus mempertahankan warisan budaya daerah.

Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2026 berlangsung pada 26–30 September 2026 dan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming menghadirkan 410 stan yang berada di Hall A dan Hall B JICC dengan menampilkan beragam karya kriya dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut, Selvi mengajak masyarakat untuk memperkuat keberlanjutan usaha para perajin dengan membeli dan menggunakan produk kriya lokal. Menurutnya, dukungan terhadap produk dalam negeri juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga dan daerah.

“Setiap kali kita membeli karya lokal, kita tidak sekadar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari nenek moyang kita, untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah,” kata Selvi.

Dalam penyelenggaraan tahun ini, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Provinsi Ikon Kriyanusa 2026.

Turut hadir dalam pembukaan Kriyanusa 2026, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Ketua Panitia Kriyanusa 2026 Ayu Heni Rosan, serta jajaran Pengurus Pusat Dekranas dan jajaran pengurus Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia.(Red)

Pemprov Lampung Dorong Ekonomi Berbasis Teknologi dan Komunitas

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur  Jihan saat memberikan motivasi dalam kegiatan Gerakan Ekonomi Kebersamaan Komunitas Megapro Affiliate PT Garuda Mas Anugerah (GMA) di Auditorium Politeknik Kesehatan Bandar Lampung, Sabtu (26/9/2026).

Jihan mengatakan, perkembangan teknologi telah membuat peluang ekonomi semakin terbuka. Masyarakat tidak lagi harus memiliki tempat usaha besar atau modal yang besar untuk memulai kegiatan ekonomi.

“Dunia saat ini ada dalam genggaman kita melalui teknologi. Siapa pun bisa menjadi apa pun dan dari mana pun bisa menuju ke mana pun melalui teknologi informasi,” ujar Jihan.

Menurutnya, ruang-ruang sederhana seperti rumah, kamar, maupun ruang keluarga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi selama masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dengan baik.

Karena itu, Jihan mengajak masyarakat untuk tidak hanya melihat peluang dari ruang-ruang besar, tetapi juga berani memanfaatkan kesempatan yang tersedia di lingkungan sekitar, termasuk melalui platform digital dan media sosial.

“Jangan menunggu panggung besar untuk membuktikan bahwa kita mampu. Mulailah dari ruang sederhana dan dari instrumen yang kita miliki. Kesempatan tidak selalu datang setiap hari, tetapi peluang akan terus berkembang bagi mereka yang berani memulai dan tidak berhenti belajar,” katanya.

Jihan juga menekankan pentingnya mengenali potensi diri. Menurutnya, setiap orang memiliki kelebihan yang dapat dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, termasuk dalam memasarkan produk melalui media sosial.

Selain keberanian memulai, Jihan mengingatkan pentingnya kreativitas dan konsistensi. Dalam menjalankan usaha, masyarakat harus siap menghadapi kondisi yang naik turun serta terus mencari cara untuk mengembangkan pemasaran dan menjangkau konsumen.

Ia berharap kegiatan yang melibatkan komunitas dan dunia usaha tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Peluang itu tetap ada dan akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita berani mengeksekusi dan pandai melihat peluang tersebut,” ujar Jihan.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar PT GMA yang telah mengajak masyarakat Lampung bergabung dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan komunitas masyarakat dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi perlu diimbangi dengan kolaborasi.

Menurut Reza Pahlevi, teknologi memang memungkinkan seseorang menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri, bahkan dari rumah. Namun, penguatan ekonomi tetap membutuhkan kerja sama dan keterlibatan berbagai pihak.

“Di era teknologi informasi dan komunikasi saat ini, kita bisa bekerja dari rumah bahkan dari kamar. Tetapi kita tetap membutuhkan kolaborasi dan kerja bersama dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan yang digagas komunitas GMA dapat menjadi salah satu ruang untuk mendorong masyarakat memanfaatkan teknologi sekaligus membangun jejaring ekonomi.

Dirinya berharap gerakan ekonomi berbasis komunitas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu memperkuat aktivitas ekonomi rumah tangga. (Red)

Bukan Sekadar Akses, Gubernur Mirza Tekankan Penghormatan terhadap Martabat Kaum Tuli

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli, merupakan esensi utama dari penghargaan terhadap martabat kaum Tuli sebagai manusia.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam amanat tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo  saat membuka kegiatan Seminar Pekan Tuli Internasional Tahun 2026 yang mengusung tema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CPRD Pasal 20)”, bertempat di Gedung Theater Taman Budaya Provinsi Lampung, Sabtu (26/09/2026).

Gubernur menggarisbawahi bahwa yang ingin dibangun bukan sekadar fasilitas yang terjangkau atau aksesibel, tetapi cara pandang yang menghargai martabat dari seluruh kaum disabilitas.

Gubernur menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Lampung yang inklusif sesuai amanat UU 1945. Pemprov Lampung mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk memperluas aksesibilitas ekonomi serta kewirausahaan bagi kawan Tuli.

Gubernur mendorong agar kaum Tuli tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan hadir sebagai pelaku, aktor, sekaligus mitra strategis pemerintah.

Sesi seminar menghadirkan tiga orang narasumber, yang pertama, Kepala Penelitian dan Pengembangan Bahasa Isyarat, Laura Lesmana Wijaya yang memaparkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Ia menyoroti Pasal 30 mengenai partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, dan olahraga, serta menegaskan hak penyandang disabilitas atas pengakuan identitas budaya dan bahasa khusus mereka, termasuk bahasa isyarat.

Narasumber kedua, akademisi FISIP Universitas Lampung, Gita Paramitha Djausal, memaparkan pentingnya membangun komunikasi yang setara antara kawan Dengar dan kawan Tuli melalui pemahaman budaya Tuli serta penguatan akses visual. Gita juga mengulas regulasi penyiaran seperti UU No. 32 Tahun 2002 yang mewajibkan penyediaan Juru Bahasa Isyarat (JBI) pada siaran berita dan kebencanaan, serta mendorong pengakuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) secara resmi dalam dokumen pemerintah.

Sesi seminar ditutup oleh narasumber ketiga, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo  yang menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan hak Tuli dan akses informasi publik yang inklusif. Ganjar menekankan perlunya pendekatan keilmuan akademis dalam menyusun struktur serta kaidah bahasa isyarat yang terstandardisasi agar bahasa isyarat sebagai alat menyatakan kesadaran dapat terus berkembang dan berkelanjutan.(Red)

Gubernur Lampung: Rasa Aman Jadi Fondasi Pembangunan, Satlinmas Diminta Perkuat Kesiapsiagaan

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan rasa aman merupakan salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat masih hidup dalam kekhawatiran.

“Tidak ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak ada investasi tanpa ketertiban. Tidak ada desa, kampung, kelurahan yang berkembang kalau masyarakatnya hidup dalam rasa khawatir,” ucap Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Kemah Bhakti Satya Linmas di Lapangan Kepayang, Bumi Perkemahan Pramuka, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).

Gubernur Mirza mengatakan Satlinmas memiliki posisi penting karena berada dekat dengan masyarakat. Anggota Satlinmas, menurutnya, menjadi pihak yang kerap pertama mengetahui persoalan di lingkungan sekaligus hadir ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

“Saudara-saudara yang ada di hadapan saya ini ialah yang pertama mengetahui ketika ada persoalan, yang pertama hadir ketika ada bencana, yang pertama hadir agar kehidupan desa tetap berjalan baik,” ujar Gubernur.

Ia mengatakan peran Satlinmas kini tidak hanya berkaitan dengan keamanan lingkungan. Mengacu pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2023, Satlinmas juga menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanis.

Gubernur Mirza menyebut anggota Satlinmas diharapkan mampu menenangkan masyarakat ketika terjadi persoalan, memberikan perlindungan saat terdapat ancaman, serta membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan bersama.

Karena itu, Gubernur menilai kegiatan Kemah Bhakti Satya Linmas tidak sekadar menjadi kegiatan berkumpul. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk membangun disiplin, meningkatkan kapasitas, memperkuat solidaritas, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan.

“Di sinilah kita akan membangun disiplin, membangun kapasitas, membangun solidaritas, dan memperkuat kesiapsiagaan. Sebab tantangan ke depan tidak semakin ringan, maka kita harus terus bersiap dan memantapkan diri,” ujar Gubernur

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga mengukuhkan kepengurusan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Kota Bandar Lampung, DPC Aslinmas se-Provinsi Lampung, serta DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kota Bandar Lampung. Pengukuhan ditandai dengan penyematan pin dan penyerahan bendera pataka kepada Ketua Aslinmas Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.

Gubernur Mirza menekankan pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi. Menurutnya, pengukuhan harus menjadi momentum untuk memperbarui komitmen dalam melayani masyarakat serta membantu desa dan kelurahan berkembang.

“Bukan sekadar seremoni, bukan hanya memasang pin atau menyerahkan pataka, tapi hari ini kita memperbarui komitmen bahwa setelah pulang dari tempat ini, ada amanah yang harus dijaga, ada masyarakat yang harus kita layani,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, terus mendorong pembangunan yang dimulai dari desa dan kelurahan. Ia menilai penguatan masyarakat di tingkat paling bawah akan menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan daerah secara keseluruhan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembangunan dari desa, karena kami sadar, kami yakin desa atau kelurahan yang kuat akan menjadikan Lampung yang kuat,” ucap Gubernur

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Farid Ahmad mengatakan penguatan masyarakat dari tingkat desa sejalan dengan arah pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut pembangunan dimulai dari desa dan tingkat paling bawah untuk memperkuat pemerataan ekonomi serta mempercepat pemberantasan kemiskinan.

“Salam hormat dari Bapak Presiden, dari Bapak Prabowo, karena ini selaras dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan dimulai dari desa, dari bawah, untuk memperkuat pemerataan ekonomi serta mempercepat pemberantasan kemiskinan,” kata Raffi.

Menurut Raffi, Satlinmas merupakan kekuatan masyarakat sipil yang memiliki kedekatan langsung dengan warga. Karena itu, keberadaan Satlinmas dinilai dapat menjadi bagian penting dalam menjaga ketenteraman sekaligus mendukung berbagai upaya pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Raffi juga mengajak generasi muda untuk ikut mengambil bagian dalam tugas-tugas kemasyarakatan. Keterlibatan tersebut antara lain melalui deteksi dini, pencegahan, penyuluhan, patroli, pengamanan, penanganan bencana, hingga kegiatan sosial.

Ia menyebut Aslinmas dapat menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas dan kesejahteraan anggota. Raffi juga menyampaikan bahwa jaringan Aslinmas secara nasional telah mencapai lebih dari 1,2 juta anggota yang dinilainya memiliki potensi besar untuk ikut menjaga ketenteraman masyarakat.

Selain Satlinmas, Raffi menyoroti pentingnya peran BPD dan Abpednas dalam mengawal pembangunan desa. Ia meminta aspirasi masyarakat diserap dan pengawasan terhadap pembangunan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, termasuk dalam penggunaan anggaran desa.

“Harus transparan, harus tegas, solutif, paling terpenting agar setiap rupiah terjaga dan benar-benar berguna untuk masyarakat,” ujar Raffi.

Raffi juga mendorong pekerja seni, influencer, dan komunitas kreatif untuk ikut memperkuat edukasi masyarakat melalui konten positif. Menurut dia, pesan mengenai kesadaran hukum dan kesiapsiagaan bencana dapat dikemas melalui video pendek, musik, mural, pertunjukan, maupun konten digital yang mudah dipahami masyarakat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan yang dimulai dari desa dan kelurahan. Gubernur Mirza mengatakan desa dan kelurahan yang kuat akan menjadi fondasi bagi kekuatan Lampung secara keseluruhan.

“Kalau desa aman, ekonomi bergerak, masyarakat merasa terlindungi, usaha akan tumbuh, pelayanan semakin dekat, kepercayaan masyarakat juga akan semakin kuat,” pungkas Gubernur.

Kemah Bhakti Satya Linmas diikuti 1.260 anggota Linmas dari 126 kelurahan. Penguatan kapasitas dan sinergi antara Satlinmas, pemerintah desa dan kelurahan, aparat keamanan, serta masyarakat sipil diharapkan membuat pelayanan dan perlindungan masyarakat semakin dekat, sekaligus mendukung pembangunan desa yang lebih aman, partisipatif, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Lampung.(Red)

Ribuan Massa DRL Peringati Hari Tani Nasional, Desak Gubernur Lampung Pimpin Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ribuan massa yang tergabung dalam Dewan Rakyat Lampung (DRL) menggelar aksi peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2026, Kamis (24/9/2026). Aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur dan Tugu Adipura ini melibatkan petani, buruh, mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen serta organisasi masyarakat ini mengusung tema besar “Tanah untuk Kehidupan: Gubernur Memimpin, Konflik Diselesaikan.”

Dalam aksi tersebut, DRL menyampaikan Deklarasi Agraria Lampung 2026 yang memuat tujuh tuntutan utama untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung. Deklarasi ini sekaligus menjadi seruan kepada pemerintah daerah agar menghadirkan langkah konkret, terukur, dan berkeadilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Sekretaris Jenderal DRL, M. Syahrul, menegaskan bahwa peringatan Hari Tani Nasional tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupannya mendapatkan perlindungan.

“Tanah adalah kehidupan, tanah adalah rumah, tanah adalah pangan, tanah adalah pekerjaan, tanah adalah sejarah, dan tanah adalah masa depan anak-anak kita. Karena itu, konflik agraria tidak boleh diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya,” tegas M. Syahrul dalam pernyataan deklarasi tersebut.

Menurutnya, 66 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960, amanat konstitusi mengenai penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata. Dengan disahkannya UU Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, lanjutnya, dapat menjadi harapan untuk menyelesaikan persoalan sekaligus mewujudkan reforma agraria sejati.

Salah satu tuntutan utama dalam Deklarasi Agraria Lampung 2026 adalah mendesak Gubernur Lampung untuk memimpin koordinasi dan pengendalian percepatan penyelesaian konflik agraria di tingkat provinsi sesuai kewenangannya.

DRL menilai bahwa penanganan konflik agraria membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), instansi kehutanan, hingga pemerintah pusat.

Syahrul menyampaikan bahwa perbedaan kewenangan antarlembaga tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk membiarkan konflik agraria berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

“Apabila kewenangannya berada di kabupaten/kota, koordinasikan. Apabila kewenangannya berada di ATR/BPN atau instansi kehutanan, fasilitasi dan kawal. Apabila kewenangannya berada di Pemerintah Pusat, bawa dan perjuangkan penyelesaiannya ke Pemerintah Pusat. Tidak boleh ada konflik yang kehilangan meja penyelesaian,” ujar Syahrul.

Ia menekankan bahwa Gubernur Lampung perlu memastikan setiap kasus memiliki penanggung jawab, kejelasan instansi yang berwenang, identifikasi hambatan, serta jadwal tindak lanjut yang dapat dievaluasi.

Tujuh Tuntutan Deklarasi Agraria Lampung 2026

Dalam deklarasi yang disampaikan pada aksi tersebut, DRL mengajukan tujuh agenda utama sebagai landasan percepatan penyelesaian konflik agraria di Lampung.

Pertama, Gubernur Lampung diminta memimpin koordinasi dan pengendalian percepatan penyelesaian konflik agraria dengan melibatkan seluruh instansi terkait sesuai kewenangannya.

Kedua, DRL mendesak terwujudnya satu data, satu peta masalah, dan satu sistem penyelesaian melalui inventarisasi seluruh konflik agraria di Lampung. Inventarisasi tersebut harus mencakup pemeriksaan peta, dokumen, status hak, sejarah penguasaan tanah, serta keterangan masyarakat yang terdampak.

Ketiga, DRL mendorong pembentukan meja penyelesaian konflik agraria Lampung dengan mengoptimalkan dan mengintegrasikan kelembagaan yang telah tersedia. Setiap kasus harus memiliki satu penanggung jawab, satu peta jalan penyelesaian, dan target tindak lanjut yang jelas.

Keempat, pemerintah diminta menetapkan kasus prioritas beserta batas waktu penanganannya. Dalam 120 hari pertama, setiap kasus prioritas sekurang-kurangnya harus memiliki data terverifikasi, status permasalahan yang jelas, instansi berwenang, penanggung jawab, pilihan penyelesaian, serta jadwal tindak lanjut.

Kelima, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek reforma agraria dan dilibatkan secara langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut tanah dan sumber penghidupan mereka.

Keenam, seluruh konflik agraria harus diselesaikan melalui dialog, pemeriksaan fakta, penegakan hukum, dan pendekatan yang berkeadilan tanpa menggunakan kekerasan terhadap masyarakat.

Dan ketujuh, pemerintah diminta membuka perkembangan dan hasil penyelesaian konflik agraria secara berkala agar masyarakat dapat mengetahui jumlah konflik yang terdaftar, diverifikasi, dimediasi, memperoleh keputusan, hingga benar-benar selesai.

  1. Syahrul menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan prinsip mendasar yang tidak dapat diabaikan dalam proses penyelesaian konflik agraria.

“Jangan membicarakan tanah rakyat tanpa rakyat. Jangan mengambil keputusan tentang kehidupan masyarakat tanpa mendengar masyarakat. Rakyat harus hadir di meja penyelesaian,” tegasnya.

DRL juga menyoroti pentingnya penanganan terhadap konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.

Melalui deklarasi tersebut, DRL meminta pemerintah menetapkan kasus-kasus prioritas dengan tahapan penyelesaian yang terukur, sehingga masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian.

Selain itu, DRL menekankan perlunya transparansi dalam proses penyelesaian agar masyarakat dapat mengawasi perkembangan setiap kasus dan menilai pelaksanaan komitmen pemerintah.

“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari berapa kali konflik dibicarakan, tetapi dari berapa konflik yang memperoleh jalan penyelesaian yang sah dan dapat dilaksanakan,” kata M. Syahrul, mengutip pernyataan dalam Deklarasi Agraria Lampung 2026.

Hari Tani Nasional sebagai Momentum Penyelesaian Konflik

Melalui aksi peringatan Hari Tani Nasional 2026, DRL menyerukan agar 24 September menjadi titik awal percepatan penyelesaian konflik agraria di Lampung.

  1. Syahrul menegaskan bahwa gerakan yang dibangun DRL tidak hanya bertujuan menyampaikan tuntutan, tetapi juga mendorong penyelesaian konflik berdasarkan data, dokumen, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Hari ini kami tidak datang hanya membawa tuntutan. Kami membawa data. Kami membawa kasus. Kami membawa dokumen. Kami membawa jalan penyelesaian,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap perbedaan klaim atas tanah harus diselesaikan melalui mekanisme yang mengedepankan dialog, pemeriksaan dokumen, dan keadilan, bukan dengan tindakan kekerasan.

Melalui Deklarasi Agraria Lampung 2026, DRL menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian konflik agraria agar menghasilkan keputusan yang sah, dapat dilaksanakan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Gubernur memimpin! Pemerintah bekerja! Rakyat dilibatkan! Konflik diselesaikan!” seru M. Syahrul.

Aksi tersebut ditutup dengan seruan solidaritas perjuangan agraria: “Tanah untuk Kehidupan! Petani Ada, Bangsa Berdiri! Hidup Rakyat! Hidup Petani! Hidup Keadilan Agraria!”

HUT ke-81 PMI, Purnama Wulan Sari Mirza Perkuat Gerakan Kemanusiaan di Lampung

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT ke-81 PMI yang berlangsung di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (24/9/2026).

Upacara dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo, unsur Forkopimda Provinsi Lampung, jajaran pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, perbankan, BUMN dan BUMD, PMI kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, media massa, serta para relawan PMI.

Dalam amanatnya, Purnama Wulan Sari Mirza menegaskan bahwa perjalanan 81 tahun PMI bukan sekadar catatan usia organisasi, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian kemanusiaan di tengah masyarakat.

“81 tahun bukan sekadar angka. Ada kepedulian yang terus bertambah dan ada langkah yang terus bergerak. Selama 81 tahun, PMI hadir ketika kemanusiaan membutuhkan, mulai dari penanganan bencana, pelayanan donor darah, hingga respons terhadap berbagai krisis kemanusiaan dan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan HUT ke-81 PMI harus menjadi momentum untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama agar pelayanan kemanusiaan semakin nyata dan dirasakan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 PMI Tahun 2026, “Peduli, Bergerak, Bersama.”

Purnama menjelaskan, kepedulian tidak boleh berhenti pada rasa simpati. Kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.

“Peduli berarti memiliki kepekaan terhadap sesama dan tidak membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan seorang diri,” jelasnya

Menuutnya, bergerak berarti tidak berhenti pada rasa simpati, tetapi diwujudkan dalam pertolongan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Sementara bersama berarti membangun kekuatan kemanusiaan melalui kolaborasi dan kerja sama.

Ia menambahkan, persoalan kemanusiaan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Karena itu, PMI Provinsi Lampung terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, perguruan tinggi, sekolah, media massa, perbankan, serta masyarakat.

Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa relawan merupakan kekuatan utama PMI. Oleh sebab itu, pembinaan relawan dan generasi muda menjadi salah satu perhatian penting PMI Provinsi Lampung. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah, Korps Sukarela (KSR) di perguruan tinggi, serta penguatan kapasitas relawan di tengah masyarakat akan terus ditingkatkan.

Generasi muda, menurutnya, perlu dibekali nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian sosial, kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta kepemimpinan.

“Generasi muda Lampung harus kita bekali dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan jiwa kepemimpinan. Mereka adalah bagian penting dari keberlanjutan gerakan kemanusiaan di masa depan,” katanya.

PMI Provinsi Lampung juga akan terus meningkatkan kualitas pelayanan darah melalui Unit Donor Darah (UDD) di berbagai wilayah.

Peningkatan standar pelayanan, profesionalisme, kenyamanan pendonor, serta ketersediaan darah yang aman dan berkualitas menjadi bagian penting dari upaya PMI dalam mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wulan Sari Mirza menyampaikan apresiasi kepada para pendonor darah sukarela yang secara rutin menyumbangkan darah.

“Para pendonor darah adalah pahlawan kemanusiaan karena melalui setetes darah yang disumbangkan, mereka turut membantu menyelamatkan kehidupan orang lain,” ungkapnya.

Wulan Sari Mirza menekankan bahwa karakter geografis dan dinamika sosial Provinsi Lampung menuntut kesiapsiagaan bencana yang kuat dan berkelanjutan. Karena itu, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dibangun pada tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan, sekolah, kampus, perkantoran, serta lingkungan masyarakat.

“Dengan kesiapsiagaan yang dibangun sejak dari tingkat masyarakat, kita berharap dampak bencana dapat diminimalkan sedini dan secepat mungkin,” ujarnya.

PMI Provinsi Lampung akan terus memperkuat sinergi penanganan bencana bersama pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa, dan masyarakat.

Memasuki era transformasi digital, PMI Provinsi Lampung juga terus mendorong inovasi dalam pelayanan kemanusiaan. Salah satunya melalui rencana peluncuran aplikasi “SAI DONOR” yang akan menyediakan berbagai informasi dan layanan terkait donor darah.

Aplikasi tersebut dirancang untuk menghadirkan fitur edukasi, berita dan agenda kegiatan PMI, informasi ketersediaan stok darah, profil pendonor, serta kartu donor digital.

“PMI Provinsi Lampung harus adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi demi memberikan kemudahan akses informasi, memperkuat pelayanan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam kerja-kerja kemanusiaan,” katanya.

Pada momentum HUT ke-81 tersebut, Purnama juga mengajak seluruh jajaran PMI, pegawai, relawan, PMR, dan KSR untuk terus menjaga integritas organisasi dengan berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

Ketujuh prinsip tersebut meliputi kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.

“Jangan pernah lelah untuk peduli. Jangan pernah berhenti bergerak. Dan jangan pernah berjalan sendiri. Mari kita terus peduli, bergerak, dan bersama dalam kemanusiaan,” ajaknya.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh pengurus, pegawai, dan relawan PMI se-Provinsi Lampung yang selama ini menjalankan tugas kemanusiaan tanpa mengenal waktu dan tempat.

Apresiasi turut disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Polri, dunia usaha, dunia pendidikan, media massa, serta seluruh masyarakat yang telah menjadi bagian dari berbagai kerja kemanusiaan PMI di Bumi Ruwa Jurai.

Rangkaian peringatan HUT ke-81 PMI Provinsi Lampung ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Ketua PMI Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan Sponsorship Company Blood Donor Award yang diberikan kepada instansi penyelenggara donor darah, baik pemerintah maupun swasta.

Penghargaan tersebut diberikan dalam beberapa kategori, yakni Platinum, Gold, dan Silver, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi berbagai pihak dalam mendukung gerakan donor darah.

Selain itu, turut digelar lomba peragaan tandu darurat sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan, kesiapsiagaan, dan kemampuan relawan dalam memberikan pertolongan pada kondisi darurat.

Penghargaan juga diberikan kepada Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RS Urip Soemoharjo dan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) RSUD Dr. H. Abdul Moeloek atas kontribusinya dalam mendukung pelayanan darah di Provinsi Lampung.

Dengan memperkuat relawan, meningkatkan pelayanan darah, memperluas kesiapsiagaan bencana, memanfaatkan teknologi, serta membangun kolaborasi lintas sektor, PMI diharapkan semakin mampu hadir cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Perubahan APBD 2026 Disepakati, Pemprov Lampung Perkuat Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Provinsi Lampung, Rabu (23/9/2026).

Melalui penyesuaian anggaran ini, postur Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Perubahan APBD TA 2026 mengalami penyesuaian untuk mempercepat program-program prioritas pembangunan, penguatan pelayanan publik, penyelesaian kewajiban daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa penyesuaian juga dilakukan pada target Pendapatan Daerah. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

“Selisih antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran. Defisit ini ditutup secara seimbang melalui pembiayaan daerah yang sah, yakni penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 berbasis LHP BPK serta penerimaan pinjaman daerah. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh rekomendasi dan catatan strategis dari Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi di DPRD akan menjadi perhatian utama perangkat daerah agar pelaksanaan anggaran di sisa waktu TA 2026 berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam laporan Banggar DPRD Provinsi Lampung yang dibacakan oleh Budi Yohanda, DPRD menekankan agar setiap penambahan anggaran didukung kesiapan teknis dan administrasi yang matang guna menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

Salah satu poin rekomendasi dan catatan prioritas antar-sektor yang disepakati yaitu Percepatan Realisasi & Efektivitas Belanja dimana OPD diminta segera mengakselerasi program yang tingkat penyerapannya masih rendah serta memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan bahwa rapat paripurna telah memenuhi kuorum. Seluruh tahapan pembahasan tingkat komisi hingga Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah dirampungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen Raperda Perubahan APBD TA 2026 ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah.(Red)