Kategori: PemProv

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperluas akses pendidikan internasional sekaligus membuka peluang kerja global bagi putra-putri daerah. Hal ini diwujudkan melalui uji penjajakan kerja sama strategis program pendidikan (Study and Work) ke Korea Selatan untuk lulusan SMA/SMK asal Lampung.

​Rencana kolaborasi berskala internasional tersebut dimatangkan dalam Rapat Pembahasan Kelas Migran Vokasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (30/6/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kelas Migran Vokasi yang telah berjalan sekaligus membahas peluang pengembangan kerja sama pendidikan dan vokasi ke Republik Korea bersama Asparindo Institute dan KOLA Korea Eduwork.

Dalam Rapat tersebut dijelaskan bahwa Republik Korea saat ini menghadapi tantangan penurunan jumlah penduduk usia produktif sehingga membutuhkan tenaga kerja terbaik dan mahasiswa internasional untuk menempuh pendidikan tinggi sekaligus memperoleh pengalaman bekerja secara legal.

​Dalam arahannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa program kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah tantangan pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya terkait ketenagakerjaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Melalui kerja sama ini, Provinsi Lampung memiliki kesempatan untuk mempersiapkan lulusan SMA/SMK/MA sederajat agar memperoleh pendidikan bertaraf internasional, kompetensi global, serta peluang karier profesional di Korea Selatan.

​”PR kita adalah yang pertama pengangguran terbuka, kemudian yang kedua IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM itu menjadi salah satu PR besar Lampung, itu dua PR tersebut barangkali bisa diurai dari program Study and Work,” ujar Wakil Gubernur.

Wagub Jihan berharap kerja sama dengan pihak Korea Selatan ini dapat terus dirawat dan tidak berhenti pada sektor pendidikan semata. Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung membidik perluasan kemitraan pada sektor-sektor produktif lainnya seperti pengembangan industri daerah.(Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung  tetus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan menghormati hak setiap warga negara melalui penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, sekaligus membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang berlangsung di Gedung Balai Keratun, Selasa (30/6/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kementerian HAM ke Provinsi Lampung sebagai wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Kementerian HAM. Salam hangat juga dari Bapak Gubernur Lampung yang saat ini sedang menjalankan tugas di luar daerah,” ujar Jihan.

Menurut Jihan, keberagaman suku, budaya, dan agama yang dimiliki Lampung merupakan modal sosial yang kuat dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Nilai-nilai seperti sambayan, gotong royong, toleransi, dan saling menghormati telah lama menjadi budaya yang hidup di tengah masyarakat Lampung.

“Lampung adalah etalase yang baik dalam isu HAM. Walaupun masyarakatnya terdiri dari berbagai latar belakang, kita masih menjaga nilai sambayan, gotong royong, ramah-tamah, dan nilai budaya yang diwariskan para leluhur,” katanya.

Jihan menegaskan bahwa pembangunan tidak semata diukur dari pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung atau meningkatkan angka ekonomi, tetapi bagaimana pemerintah hadir memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, aman, adil, dan memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap warga negara berhak memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

“Selama mereka adalah manusia, maka mereka memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga mengingatkan bahwa ASN merupakan wajah pemerintah yang dinilai langsung oleh masyarakat melalui kualitas pelayanan yang diberikan.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa ASN adalah wajah pemerintah. Bagaimana ASN melayani masyarakat dan menyelesaikan tugas, itulah gambaran pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, serta menyelesaikan berbagai persoalan HAM, termasuk isu agraria dan berbagai persoalan sosial lainnya.

“Kami ingin setiap kebijakan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, paparan Wakil Gubernur Jihan menunjukkan bahwa HAM bukan sekadar konsep normatif, tetapi telah diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan Ibu Wakil Gubernur. Bagaimana menerjemahkan HAM menjadi kebijakan nyata sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Mugiyanto.

Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan ASN akan menentukan cara masyarakat memandang pemerintah.

“Kalau pelayanan tidak ramah, masyarakat akan melihat pemerintah tidak ramah. Kalau pelayanan berbelit-belit, masyarakat akan merasa negara ini sulit. Karena itu ASN adalah wajah pemerintah,” jelasnya.

Mugiyanto juga mengingatkan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai garda terdepan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kabupaten, kota, dan provinsi adalah garda terdepan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan HAM. Karena itu pemahaman HAM harus menjadi pegangan ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari,” katanya.

Ia turut menyoroti sejumlah isu yang masih menjadi perhatian di Lampung, mulai dari persoalan agraria, kehutanan, pertanian, perlindungan perempuan dan anak, hingga penyelesaian berbagai persoalan masa lalu yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin terbangun aparatur yang memahami perspektif HAM dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik, sehingga hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) serta memberikan data yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

“Jangan ragu menerima petugas BPS dan berikan jawaban yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Ingat TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data Bapak Ibu dijamin aman. Saya sudah didata, sekarang giliran masyarakat sekalian untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela usai menjadi responden Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Selasa (30/6/2026).

Wagub Jihan menjadi responden dalam Pendataan Kehormatan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh petugas BPS Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution beserta jajaran sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus.

Dalam proses pendataan, Wagub Jihan juga berdialog dengan Kepala BPS mengenai pelaksanaan sensus di lapangan. Ia menanyakan berbagai kendala yang dihadapi petugas, termasuk respons masyarakat terhadap pendataan yang kini sepenuhnya menggunakan aplikasi digital.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi petugas masih bersifat teknis, terutama pada penggunaan aplikasi yang serentak diterapkan secara nasional. Meski demikian, tingkat penolakan masyarakat dinilai relatif kecil dan lebih banyak terjadi pada kelompok masyarakat menengah ke atas.

Menurut Ahmadriswan, BPS telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan cakupan pendataan, salah satunya dengan memprioritaskan pendataan masyarakat menengah ke bawah terlebih dahulu. Sementara bagi kelompok masyarakat maupun pelaku usaha yang sulit ditemui, BPS akan memberikan pilihan pengisian data secara mandiri atau didampingi petugas.

Wagub Jihan pada kesempatan tersebut turut memberikan masukan agar percepatan pendataan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah. Ia mengusulkan pengumpulan aparatur dalam waktu tertentu sehingga proses pendataan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Masukan tersebut mendapat respons positif dari BPS. Ahmadriswan mengatakan pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk melalui surat yang akan ditandatangani Sekretaris Daerah kepada sekitar 900 pelaku usaha skala besar yang belum mengikuti pendataan.

Selain itu, BPS juga akan melakukan penguatan pendataan di pusat-pusat perbelanjaan pada pertengahan Juli serta mengoptimalkan peran Dasawisma untuk mempercepat pendataan keluarga. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memastikan kualitas data yang dihimpun.

Hingga akhir Juni 2026, capaian pendataan Sensus Ekonomi di Lampung telah mencapai 21,16 persen, melampaui target nasional sementara sebesar 10 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung di peringkat keempat nasional dalam pelaksanaan pendataan, setelah Bali, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan sektor ekonomi daerah. Data yang akurat juga diharapkan mampu membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat maupun dunia usaha di Lampung.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok.

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik  Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah  dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI membahas Langkah konkret kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino (fenomena pemanasan suhu muka laut SML di atas kondisi normalnya) minggu ke empat Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah terus waspada dan tetap memastikan Masyarakat tetap aman, terpenuhi kebutuhan air dan pangan,  serta aktivitas sosial ekonomi tetap berjalan . Hal ini sangat penting dikarenkan fenomena el nino memicu musim kemarau yang lebih kering dan sangat Panjang.

Kepala BMKG, memprediksi puncak kemarau ekstrem di perkirakan terjadi pada bulan juli – September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi berada di bawah kondisi normal sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor melalui penyusunan rencana aksi daerah, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta pemanfaatan informasi iklim dari BMKG sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai penghematan penggunaan air, pencegahan kebakaran lahan, dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., memaparkan terkait akan terjadinya kekeringan, sehingga diminta kepada kepala daerah untuk segera memetakan Sumber air baku yang bisa dimanfaatkan di daerah pada saat terjadi kekeringan.

Fenomena El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan, sehingga diperlukan langkah konkret dalam upaya antisipasi.

Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan kesiapsiagaan yang dilakukan sejak dini, risiko terhadap sektor pertanian, lingkungan, kesehatan, dan perekonomian dapat ditekan melalui berbagai langkah strategis agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak perubahan iklim . (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan  seluruh tahapan teknis persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan laporan teknis yang disampaikan, proses transisi dan pemindahan data siswa Sekolah Rakyat Permanen sejauh ini berjalan dengan baik. Angka penonaktifan data tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 4,2%.  Angka tersebut masih berada dalam status aman karena di bawah titik kritis toleransi 5%. Meski demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap harus dilakukan selama masa transisi awal pasca-pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Guna mengawal masa transisi ini, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi, dan pendamping PKH akan melaksanakan monitoring harian di awal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai rencana (on track).

Fokus utama persiapan saat ini diarahkan pada pemetaan kuota riil di wilayah prioritas, khususnya Kabupaten Lampung Timur dan wilayah Kota Baru. Untuk wilayah Lampung Timur, Sekolah Rakyat siap menampung total 337 siswa, yang terdiri atas 270 siswa hasil penjangkauan lapangan dan 60 siswa dari sekolah rintisan SKB 35.

Sementara, SR 32 Kota Baru Lampung Selatan mengalokasikan kuota sebanyak 270 peserta didik dengan komposisi berimbang, masing-masing membuka 3 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 30 siswa per rombel.

Menjelang pembukaan resmi (open house) yang dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2026 mendatang, Pemprov Lampung juga mengagendakan kegiatan kunjungan rumah (home visit). Wakil Gubernur bersama tim teknis dijadwalkan meninjau langsung tiga rumah siswa dengan kondisi desil terendah  yang telah dipetakan oleh tim lapangan. Agenda home visit ini dirancang sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah untuk melihat kesiapan riil siswa sebelum memulai hari pertama bersekolah.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung optimistis transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen ini akan berjalan lancar dan menjadi tonggak penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. (Red).

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan transformasi birokrasi digital melalui optimalisasi aplikasi Lampung In sebagai platform layanan publik terintegrasi.

“Seluruh capaian ini merupakan cerminan dari arah transformasi birokrasi digital kita yang berjalan di jalur yang tepat,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura saat Apel Mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung atas capaian krusial pada empat sasaran strategis yang berhasil melampaui target indikator kinerja utama (IKU).

Berdasarkan data indikator kinerja terbaru, empat sektor utama yang dikawal oleh Diskominfotik Lampung mencatatkan hasil yang signifikan :

1. Implementasi E-Government: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung menyentuh angka 4,15 dari target awal 4,10, atau berhasil melampaui 100% dari target yang ditetapkan.
2. Keterbukaan Informasi Publik: Nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik mencapai 88,74%, memenuhi lebih dari 92% dari target sebesar 95,30%.
3. Kematangan Statistik Sektoral: Diukur melalui Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang berada di angka 2,62 dari target 2,7 (mencapai lebih dari 97%).
4. Keamanan Informasi Daerah: Mencatatkan lonjakan paling signifikan, di mana Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) meraih skor 473 dari target 300, atau setara dengan 157% ketercapaian target.

Guna menjaga keberlanjutan roda transformasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi aplikasi Lampung In. Sebagai platform super apps terpadu, Lampung In diandalkan menjadi pintu gerbang utama untuk pelaporan, pengaduan, sekaligus integrasi berbagai layanan publik bagi warga Lampung secara responsif, transparan, dan akuntabel.

Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung diinstruksikan untuk proaktif mendukung dan menyukseskan ekosistem digital ini di instansi masing-masing demi modernisasi pelayanan publik yang prima.

Momen apel mingguan juga dirangkai dengan pemberian tali asih dan  penghargaan  kepada 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) per 1 Juli 2026.

Gubernur Lampung menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, serta kerja keras yang telah ditunjukkan para pegawai selama masa pengabdiannya.

“Masa purnabakti bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari fase baru untuk terus menebar keteladanan dan kontribusi positif di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela memastikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung akan mulai beroperasi secara penuh dalam dua pekan ke depan setelah seluruh proses administrasi dan persyaratan operasional rampung. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperkuat layanan kesehatan hewan sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health.

“Insya Allah dalam dua minggu rumah sakit hewan ini sudah bisa melayani masyarakat secara penuh. Tentu administrasi harus berjalan 100 persen sebagaimana mestinya. Kami juga berharap rumah sakit hewan ini menjadi salah satu sumber PAD yang dapat menunjang pembangunan Provinsi Lampung sekaligus menjaga kesehatan hewan dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia,” ucap Wakil Gubernur Jihan Nurlela saat meninjau pembangunan calon Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung, Senin (29/6/2026).

Peninjauan dilakukan di calon Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berdekatan dengan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dan Laboratorium Pakan Provinsi Lampung. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jihan didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Ir. Lili Mawarti, M.Si., untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta pelayanan sebelum rumah sakit mulai beroperasi secara penuh.

Wagub Jihan mengatakan, pembangunan rumah sakit hewan tidak hanya bertujuan memberikan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, kesehatan hewan memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan manusia karena potensi penyebaran penyakit zoonosis.

Konsep One Health, lanjut Wagub Jihan, menjadi landasan pengembangan rumah sakit tersebut. Melalui pendekatan itu, pemerintah ingin memastikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan berjalan secara beriringan sehingga mampu menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan keberadaan Rumah Sakit Hewan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Potensi tersebut akan semakin besar seiring pengembangan berbagai layanan kesehatan hewan dan laboratorium yang tengah dipersiapkan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti menjelaskan, rumah sakit hewan merupakan pengembangan layanan dari UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Pakan. Saat ini pihaknya tengah mengusulkan pemisahan kelembagaan menjadi dua UPTD agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Lili, usulan tersebut meliputi pembentukan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan serta UPTD Pengujian dan Pemeriksaan Pakan. Langkah itu dinilai penting mengingat Lampung memiliki lima pabrik pakan yang selama ini masih melakukan pengujian laboratorium di luar daerah.

Ia mengatakan, apabila laboratorium pengujian pakan berhasil memperoleh sertifikasi ISO, maka seluruh pengujian dapat dilakukan di Lampung. Kondisi tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi layanan sekaligus membuka peluang tambahan PAD bagi pemerintah daerah.

Lili juga menyebut antusiasme masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit Hewan terus meningkat. Hal itu terlihat dari tingginya jumlah kunjungan masyarakat yang membawa hewan peliharaan untuk mendapatkan pemeriksaan maupun tindakan medis.

Saat ini rumah sakit telah melayani pemeriksaan rawat jalan, vaksinasi, sterilisasi, pemeriksaan USG, hingga tindakan operasi. Namun, fasilitas rawat inap masih belum tersedia sehingga pasien hewan harus dibawa pulang setelah menjalani tindakan medis dan dipantau secara daring oleh tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan turut menyapa sejumlah warga yang membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan pelayanan. Salah satunya Gery, warga Kali Balok, yang datang membawa kucing peliharaannya untuk menjalani vaksinasi.

Warga lainnya, Eni, mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Rumah Sakit Hewan setelah kucing peliharaannya menjalani operasi beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia berharap pemerintah segera menghadirkan layanan rawat inap agar proses pemulihan hewan dapat dipantau secara intensif oleh tenaga medis.

Harapan serupa disampaikan Adisti, pemilik Mimo Cat House di Sukarame. Ia mengaku kerap merekomendasikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung kepada para pelanggan pet shop miliknya karena pelayanan yang dinilai baik, namun menurutnya keberadaan fasilitas rawat inap akan semakin menyempurnakan kualitas layanan.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelesaian pembangunan dan pengoperasian penuh Rumah Sakit Hewan akan memperluas akses layanan kesehatan hewan bagi masyarakat, meningkatkan perlindungan terhadap penyakit zoonosis, sekaligus membuka peluang peningkatan PAD. Keberadaan fasilitas ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Lampung melalui layanan kesehatan hewan yang lebih lengkap, profesional, dan mudah dijangkau.

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada Perkumpulan Paguyuban Pelestari Tosan Aji Panji Sewu atas komitmennya menjaga dan melestarikan tradisi Suran serta Jamasan Pusaka Nusantara sebagai warisan budaya yang memperkuat identitas bangsa di tengah arus modernisasi.

Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Achmad Saefullah, SH., MH., saat menghadiri rangkaian persiapan kegiatan tahunan bertema “Generasi Muda Lestarikan Budaya Bangsa” di Sukoharjo III, RT/RW 004/004, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (28/6/2026).

“Saya menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Panji Sewu dan seluruh pihak yang dengan penuh ketulusan terus merawat tradisi ini. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, ikhtiar seperti inilah yang membuat warisan budaya tetap hidup, terus dikenal, dan memiliki tempat di hati masyarakat,” ucapnya.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyelenggaraan acara atau dokumentasi di media sosial, tetapi harus mampu menghadirkan pemahaman atas nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

“Sebuah tradisi akan tetap hidup bukan karena sering ditampilkan, melainkan karena nilai yang dikandungnya terus dipahami dan diwariskan. Ketika maknanya hilang, yang tersisa hanyalah sebuah seremoni. Tetapi ketika maknanya tetap dijaga, tradisi akan selalu menemukan tempatnya di setiap generasi,” katanya.

Achmad Saefullah menjelaskan, tradisi Suran memiliki makna yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk melakukan refleksi diri, memperbaiki niat, sekaligus menyusun langkah yang lebih baik dalam menjalani kehidupan ke depan.

Sementara itu, prosesi Jamasan Pusaka bukan sekadar membersihkan benda-benda pusaka, tetapi merupakan simbol penghormatan terhadap sejarah, jasa para pendahulu, serta nilai-nilai perjuangan yang diwariskan kepada generasi penerus.

“Pusaka menjadi berharga karena mengingatkan kita tentang keteguhan, kebijaksanaan, persatuan, dan semangat gotong royong yang telah diwariskan oleh para leluhur,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlangsungan budaya. Menurutnya, pelestarian budaya harus diiringi dengan upaya mengenalkan sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar tumbuh rasa bangga untuk melestarikannya.

Gubernur juga mengapresiasi semakin banyaknya anak muda yang mempromosikan budaya melalui berbagai karya kreatif, seperti media digital, film pendek, hingga komunitas seni, sehingga budaya lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

“Saya berharap Suran dan Jamasan Pusaka Nusantara terus menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, serta mengingatkan kita bahwa kemajuan akan selalu lebih kokoh apabila dibangun di atas akar budaya yang kuat,” pungkasnya.

BANDARLAMPUNG -(deklarasinws.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima silaturahmi lima tokoh adat Sai Batin Way Handak, Lampung Selatan, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (27/6/2026). Pertemuan tersebut membahas arah pembangunan Provinsi Lampung, khususnya penguatan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat adat.

Kelima tokoh adat yang hadir yaitu Pangeran Cahya Marga (Sai Batin Marga Ratu Keratun Menangsi), Pangeran Tihang Marga (Sai Batin Marga Legun), Pangeran Naga Beringsang V (Sai Batin Marga Dantaran), Pangeran Penyimbang Agung (Sai Batin Marga Pesisir Rajabasa), dan Pangeran Sesuhunan Sampurna Jaya (Sai Batin Marga Katibung).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas terkait pembangunan daerah, terutama penguatan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.

“Alhamdulillah kami berdiskusi banyak hal, terutama terkait arah pembangunan Provinsi Lampung ke depan. Bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan kebudayaan, SDM, dan lainnya,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menegaskan pentingnya pelestarian budaya Lampung yang dinilai sangat kaya, beragam, dan memiliki nilai filosofi yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, pelestarian tersebut perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat.

“Kebudayaan Lampung sangat kaya, sangat beragam, dan luar biasa, terutama dalam karakter, filosofi, serta prinsip-prinsip hidup. Ini harus kita lestarikan ke depan. Pemerintah harus bergandengan dan berkolaborasi dengan masyarakat adat,” ujarnya.

Terkait pengembangan desa wisata di Lampung Selatan, Gubernur Mirza menyatakan bahwa program pengembangan desa wisata juga akan dilakukan di wilayah tersebut, termasuk di beberapa marga adat.

“Ada. Di Lampung Selatan ada satu yang spesifik, tetapi pada prinsipnya ada lima marga yang akan kita sentuh,” ujarnya.

Sementara itu, Pangeran Sesuhunan Sampurna Jaya dari Marga Katibung mengapresiasi kunjungan dan dialog yang dilakukan bersama Gubernur Lampung. Ia menilai pertemuan tersebut membawa gagasan positif untuk pengembangan adat dan pembangunan daerah.

“Kami lima Sai Batin Way Handak berterima kasih kepada Bapak Gubernur Mirza yang telah menerima kami di Mahan Agung. Apa yang dibicarakan tadi menjadi masukan yang sangat berpotensi untuk memajukan adat agar lebih dikenal,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah daerah yang dinilai tidak hanya berfokus pada aspek kebudayaan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat.

“Banyak gagasan yang disampaikan Pak Gubernur Mirza sangat membangun, tidak hanya dari sisi adat tetapi juga perekonomian. Kami mendukung program-program beliau dan berharap dapat membawa perubahan bagi masyarakat Lampung Selatan dan Provinsi Lampung secara umum,” jelasnya.