Kategori: PemProv

JAKARTA -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pelaksanaan Survei Seismik 2D Gerbera sebagai bagian dari upaya menggali potensi cadangan minyak dan gas bumi di wilayah Lampung.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melakukan kunjungan dan rapat koordinasi bersama Direksi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta, Kamis (14/8/2026).

Gubernur menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan survei tersebut dan memastikan koordinasi lintas perangkat daerah serta pemerintah kabupaten akan diperkuat, khususnya pada wilayah yang menjadi lokasi kegiatan.

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai aspek yang berkaitan dengan administrasi, sosial, lingkungan, keamanan, hingga komunikasi dengan masyarakat dapat dipersiapkan sejak awal sehingga kegiatan survei di lapangan berjalan lancar.

Dalam pertemuan tersebut, Direksi PHR menyampaikan bahwa proses lelang kegiatan seismik ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Setelah itu, tahapan persiapan dan mobilisasi peralatan ke wilayah kerja diharapkan dapat dimulai pada awal September 2026.

Survei Seismik 2D Gerbera diperkirakan berlangsung selama 6–8 bulan, mencakup tahapan persiapan, mobilisasi, pelaksanaan survei hingga penyelesaian kegiatan lapangan.

Survei tersebut menjadi tahapan penting untuk memperbarui data kondisi bawah permukaan (subsurface) dan mengetahui lebih jauh potensi cadangan migas di Lampung. Berdasarkan hasil survei, kegiatan selanjutnya dapat diarahkan pada pemboran eksplorasi yang diperkirakan dapat dilakukan dalam 1–2 tahun mendatang.

Pertamina menyampaikan bahwa Lampung memiliki peluang potensi cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Namun, keberadaan dan keekonomian cadangan tersebut masih perlu dibuktikan melalui data bawah permukaan yang lebih lengkap serta pemboran eksplorasi.

Gubernur menilai kegiatan eksplorasi tersebut memiliki arti penting bagi Lampung. Selain berpotensi membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru, penemuan cadangan migas juga dapat memberikan kontribusi terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung, kata Gubernur, siap mendukung tahapan eksplorasi dengan memperkuat koordinasi bersama Pertamina, pemerintah kabupaten, dan masyarakat di wilayah kegiatan.

 

PRINGSEWU -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kolaborasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat menghadiri peresmian pembangunan jembatan dan sumber air bersih yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di lokasi pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih, Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Jihan hadir bersama Pangdam XXI/Raden Intan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Timur, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan yang dibangun melalui pengabdian TNI dan Polri serta ribuan sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat untuk masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perdesaan.

“Saya bangga dengan saudara sekalian. Saudara telah menjalankan misi bakti kepada rakyat. TNI bukan tentara biasa, tetapi tentara yang berjuang bersama rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya akan kembali kepada rakyat,” ujar Presiden.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap prajurit TNI dan anggota Polri yang bekerja di lapangan dengan menghadapi berbagai tantangan untuk menghadirkan fasilitas dasar yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih merupakan bentuk konkret dari semangat gotong royong dan kemampuan bangsa untuk mengoptimalkan kekuatan sendiri demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan proyek-proyek besar dan strategis, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil, rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar, agar menikmati kualitas hidup yang baik,” tegasnya.

Presiden mencontohkan, pembangunan jembatan dapat memangkas waktu tempuh masyarakat yang sebelumnya harus berjalan berjam-jam. Demikian pula dengan pembangunan sumber air bersih yang membantu masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar tersebut.

Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan secara virtual dari Istana Merdeka pembangunan 3.365 jembatan TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalan kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Kecamatan Way Bungur merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.

Jihan mengapresiasi peran Pangdam XXI/Raden Intan beserta jajaran yang merespons kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan jembatan tersebut.

“Yang kita saksikan bersama hari ini adalah jembatan yang sudah terbangun atas pondasi kolaborasi yang luar biasa,” ujar Jihan.

Ia mengungkapkan, pembangunan jembatan tersebut bermula dari komunikasi antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI terkait kebutuhan infrastruktur penghubung masyarakat di wilayah Way Bungur.

Menurut Jihan, jembatan memiliki posisi strategis karena menjadi critical link atau penghubung penting dalam jaringan transportasi masyarakat.

“Jembatan ini lebih vital daripada jalan. Jembatan sering menjadi critical link dari jalan yang mungkin terbentang berkilo-kilometer. Kalau critical link-nya rusak atau jembatannya tidak berfungsi, percuma jalan bagus, pertanian melimpah, dan sumber kekayaan yang ada di desa,” katanya.

Karena itu, keberadaan Jembatan Garuda Merah Putih dinilai tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga membuka akses terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial, dan aktivitas masyarakat lainnya.

Jembatan tersebut diharapkan menjadi penghubung antara permukiman masyarakat dengan pusat pelayanan serta sentra-sentra ekonomi, sehingga potensi yang dimiliki desa dapat berkembang lebih optimal.

Jihan menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Lampung.

Menurutnya, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Lampung sangat besar dan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Keterbatasan anggaran dan kewenangan pemerintah daerah membuat pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri.

“Kolaborasi seperti inilah yang membuat kita semuanya optimistis, karena pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang dikerjakan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

Karena itu, Jihan mengajak pemerintah kabupaten, TNI, Polri, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur secara bertahap.

“Semua pihak boleh berswadaya. Saya menghargai dan menghormati setinggi-tingginya masyarakat yang ikut membangun infrastruktur. Pemerintah tidak menutup mata dan tidak menutup telinga terhadap keluhan masyarakat. Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk membereskan persoalan yang ada,” katanya.

Jihan menegaskan, pembangunan infrastruktur membutuhkan sinergi karena luasnya wilayah dan besarnya kebutuhan masyarakat tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah jika dikerjakan sendiri.

“Kalau kita bergandengan tangan, persoalan demi persoalan dapat kita selesaikan satu per satu demi kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Timur,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menyampaikan salam dan apresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang tidak dapat hadir secara langsung karena sedang menjalankan tugas di Batam untuk menghadiri agenda penerimaan penghargaan di bidang pendidikan.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut juga merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Jihan, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih di Way Bungur menjadi salah satu contoh bahwa kolaborasi dapat menghadirkan solusi konkret terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan.

BATAM -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung M. Firsada mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Kehadirannya menjadi bagian komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kekompakan unsur Forkopimda menjadi salah satu kunci agar berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara cepat dan efektif.

Mendagri menekankan bahwa masing-masing unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan kekuatan yang berbeda. Apabila kekuatan tersebut disatukan melalui koordinasi yang baik, pemerintah daerah (Pemda) akan lebih mampu merespons berbagai persoalan, mulai dari politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.

“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujarnya.

Ia mengakui, membangun kekompakan Forkopimda tidak selalu mudah karena setiap unsur memiliki tugas, kewenangan, dan kepentingan masing-masing. Karena itu, komunikasi dan koordinasi perlu dibangun secara rutin, tidak hanya ketika muncul persoalan.

Menurutnya, kekompakan Forkopimda akan berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Daerah yang memiliki hubungan harmonis antarpimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan, sedangkan ketidakharmonisan dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Ia menyadari bahwa setiap daerah memiliki persoalan lokal yang berbeda. Karena itu, koordinasi Forkopimda perlu diarahkan pada identifikasi masalah secara spesifik dan pencarian solusi bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, Mendagri meminta seluruh kepala daerah di Sumatera bersama unsur Forkopimda menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,29 persen dan menilai capaian tersebut perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan.

“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan bahwa capaian ekonomi antardaerah masih beragam. Di wilayah Sumatera, ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional.

Karena itu, ia meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program dan belanja pemerintah berjalan efektif. “Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.

Di sisi lain, Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Menurutnya, inflasi, terutama pada komoditas pangan, dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta politik apabila tidak ditangani secara tepat.

“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.

Ia meminta Forkopimda ikut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui langkah konkret sesuai kondisi masing-masing daerah. Pengendalian tersebut, lanjutnya, tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.(*)

BATAM -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung bersama sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Lampung menorehkan prestasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).

Dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kompas TV tersebut, Lampung berhasil meraih empat penghargaan pada sejumlah kategori yang menilai kinerja, inovasi, serta dampak pembangunan terhadap masyarakat.

Empat penghargaan tersebut masing-masing diraih Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Terbaik II kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan tingkat provinsi, Kabupaten Way Kanan sebagai Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten, Kota Bandar Lampung sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota, serta Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten.

Penghargaan tersebut menjadi gambaran atas berbagai upaya pemerintah daerah di Lampung dalam memperluas akses pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan, menyediakan hunian layak, serta membangun tata kelola lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Pada kategori Akses Penduduk terhadap Pelayanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung menempati posisi Terbaik II tingkat provinsi, di bawah Provinsi Aceh sebagai Terbaik I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Kategori ini menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Aspek penilaian mencakup pemerataan guru, sarana pendidikan, capaian literasi dan numerasi, serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Kabupaten Way Kanan berhasil meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten. Penghargaan ini menempatkan Way Kanan di jajaran pemerintah daerah regional Sumatera yang dinilai memiliki komitmen dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Prestasi serupa diraih Kota Bandar Lampung yang keluar sebagai Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kota. Bandar Lampung mengungguli Pekanbaru sebagai Terbaik II dan Batam sebagai Terbaik III.

Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah menilai dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan hunian yang layak, melalui kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, serta tata kelola pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Inovasi dan kolaborasi daerah dalam menghadirkan solusi penyediaan hunian juga menjadi bagian dari penilaian.

Penghargaan berikutnya diraih Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat kabupaten. Posisi Terbaik I diraih Kabupaten Samosir, sedangkan Terbaik III diraih Kabupaten Bintan.

Kategori tersebut menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi daerah yang memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan motivasi sekaligus penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pembangunan.

Menurutnya, penyelenggaraan apresiasi dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah Indonesia. Batch II diawali dari Regional Sumatera yang dipusatkan di Kota Batam.

Tito menjelaskan, sejumlah kategori yang diberikan pada putaran kedua ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta implementasi Program 3 Juta Rumah.

Ia menegaskan, penghargaan bukan ditujukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan dapat menjadi pemicu bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Acara ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Menurut Tito, apresiasi tersebut juga menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa di tengah adanya sejumlah persoalan yang menimpa sebagian kepala daerah, masih banyak pemerintah daerah yang bekerja baik dan menghasilkan berbagai capaian positif.

“Dibalik itu, melalui acara seperti ini kita bisa menunjukkan banyak daerah juga yang baik-baik,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Sementara bagi daerah yang belum memperoleh penghargaan, Tito meminta agar terus berbenah dan meningkatkan inovasi karena masih tersedia kesempatan pada putaran apresiasi berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan.

Ia menilai, capaian daerah tidak lahir dari kerja satu atau dua orang semata, melainkan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, aparatur, pemangku kepentingan, serta masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada kepala daerah atau daerah-daerah yang berprestasi. Kabar baik prestasi yang sudah dicapai oleh daerah adalah juga kabar baik bagi kita semua,” ujar Djamari.

Menurutnya, kategori yang diberikan dalam apresiasi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan nasional dan program unggulan pemerintah pusat. Karena itu, capaian pemerintah daerah diharapkan turut mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

Djamari juga menegaskan bahwa pemerintah pusat terus menunggu lahirnya berbagai prestasi baru dari pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatera.

“Prestasi yang tercapai ini adalah hasil kerja sama di lingkungan daerah masing-masing. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja, tetapi seluruh masyarakat juga terlibat,” katanya.

Ia berharap capaian yang diraih pemerintah daerah di Sumatera menjadi pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Empat penghargaan yang diraih Lampung dalam ajang regional tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Capaian Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pendidikan, Kabupaten Way Kanan dan Kota Bandar Lampung dalam implementasi Program 3 Juta Rumah, serta Kabupaten Lampung Selatan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa kinerja daerah di Lampung mendapat pengakuan dalam forum apresiasi pemerintah daerah tingkat regional Sumatera.

Prestasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi pemerintah daerah di Lampung untuk terus memperkuat inovasi, kolaborasi, dan kualitas pelayanan publik sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat.(Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mematangkan persiapan penyelenggaraan event tahunan pariwisata bergengsi, Festival Krakatau XXXV Tahun 2026. Perhelatan ke-35 yang mengusung tema “Nengah Nyappur”. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada 25 hingga 30 Agustus 2026 di Bandar Lampung.

​Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, menyampaikan hal tersebut saat Press Conference Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 di El’s Coffee Roastery, Rabu (12/10/2026).

​Kadis Parekraf Tony Ferdinansyah menegaskan bahwa Festival Krakatau bukan sekadar panggung hiburan, melainkan etalase utama yang memamerkan keanekaragaman budaya, potensi alam, serta kreativitas masyarakat Lampung ke kancah nasional maupun internasional.

​”Hari ini kita ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Lampung memiliki kekayaan alam, budaya, kreativitas, dan potensi pariwisata yang sangat besar untuk terus kita angkat ke tingkat nasional bahkan internasional. Dan salah satu ruang untuk memperkenalkan seluruh potensi tersebut adalah melalui Festival Krakatau, yang tahun ini telah memasuki usia ke-35,” ujar Tony.

​Ia menambahkan, pemilihan tema “Nengah Nyappur” merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan kearifan lokal Lampung dalam membangun daerah. Menurutnya, pembangunan sektor pariwisata memerlukan keterlibatan aktif seluruh lini pemangku kepentingan.

​”Pariwisata tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah. Pariwisata harus dibangun bersama oleh pemerintah, pelaku usaha, komunitas, seniman, budayawan, UMKM, generasi muda, masyarakat, dan tentu saja rekan-rekan media serta insan pers,” tegasnya.

​Rangkaian Kegiatan dan Kolaborasi Lintas Sektor

​Festival Krakatau XXXV menyajikan beragam agenda unggulan, di antaranya Festival Kuliner Krakatau yang menghadirkan lebih dari 50 tenant, Krakatau Coffee Expo, kompetisi barista, ajang perlombaan seni budaya, Seruit Battle (Serbet), Krakatau Run berkapasitas 1.500 peserta, hingga puncak pawai budaya Lampung Tapis Karnaval yang diproyeksikan melibatkan sekitar 6.000 peserta.

​Adapun Malam Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 29 Agustus 2026 di Lapangan Saburai Enggal, dilanjutkan dengan Malam Pesona Kemilau Krakatau pada 30 Agustus 2026.

​Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menggalang kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Di sektor pelayanan hospitality, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyiapkan program diskon khusus (Great Sale) hingga 15% bagi wisatawan pada kurun waktu 20–30 Agustus 2026. Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) turut menyusun paket tur perjalanan khusus Festival Krakatau.

​Efisiensi APBD dan Komitmen Lingkungan

​Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Lampung mengedepankan efisiensi anggaran daerah melalui pola kemitraan strategis (pentahelix). Tony mengungkapkan bahwa mayoritas pendanaan kegiatan ditopang oleh dukungan sponsor.

​”Pelaksanaan kegiatan Festival Krakatau 2026 ini bekerja sama dengan pihak sponsor, di mana lebih kurang 90% sampai dengan 95% itu adalah dana dari sponsor,” jelas Tony.

​Guna mendukung keberlanjutan lingkungan, panitia pelaksana menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk menerapkan konsep Zero Waste Festival melalui gerakan kebersihan dan pengelolaan sampah terpadu di seluruh area kegiatan.

​Terkait aspek teknis dan perizinan, pihak penyelenggara telah mengantongi izin penggunaan ruang publik dari Pemerintah Kota Bandar Lampung serta berkoordinasi intensif dengan jajaran Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Kesehatan guna menjamin kelancaran lalu lintas, keamanan, serta kesiapsiagaan medis.

​Pemerintah Provinsi Lampung berharap perhelatan Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah, memberdayakan produk UMKM lokal, serta memberikan impresi mendalam bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Berikut Rangkaian Kegiatan Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 :

– ​25 Agustus: Perlombaan Solo Song dan Fun Battle Coffee.

– ​26 Agustus: Perlombaan Modern Dance, Zumba Session, Coffee Pairing Competition, serta Workshop Coffee.

– ​27 Agustus: Perlombaan Festival Band, Final Fun Battle Coffee, dan Workshop Coffee.

– ​28 Agustus: Perlombaan Seruit Battle, Mengan Balak, Lomba Mewarnai, Lomba Fashion Show, Final Coffee Pairing, dan Workshop Coffee.

– ​29 Agustus: Krakatau Run, Grand Final Perlombaan, dan Malam Pembukaan Festival Krakatau.

– ​30 Agustus: Lampung Tapis Carnaval dan Malam Pesona Kemilau Krakatau. (Red)

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Saat acara Press Conference Festival Krakatau XXXV Tahun 2026, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi daerah melalui model pembiayaan berbasis kolaborasi.

Wagub mengungkapkan bahwa hampir seluruh pembiayaan penyelenggaraan festival tahun ini terwujud atas sinergi lintas sektor.

​”Festival Krakatau ini salah satu bentuk event yang memang diselenggarakan dengan modal kolaborasi. Hampir 95 persen modal anggaran untuk mensukseskan Festival Krakatau ini dari modal kolaborasi, terhimpun dari berbagai sektor swasta, BUMD, BUMN, dan mitra terkait,” ujar Wagub Jihan, di El’s Coffee Roastery, Rabu (12/10/2026).

​Wagub menjelaskan bahwa Gubernur Lampung telah memberikan arahan tegas agar seluruh jajaran fokus menghadirkan festival berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional. Sektor pariwisata diposisikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi daerah di luar sektor pertanian.

​”Pak Gubernur memberikan intervensinya jelas, bahwa infrastruktur menuju ke arah pariwisata diperbaiki, kemudian ekosistem pariwisata diintegrasikan melalui pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menjadikan Lampung, selain sektor pertaniannya yang unggul, pariwisatanya juga kita ingin menjadi yang terbaik di Indonesia,” tegasnya.

​Mengambil analogi penguatan ekosistem pariwisata mancanegara seperti di Thailand serta pusat budaya nasional seperti Solo dan Bali, Wagub berharap Lampung mampu mengawinkan potensi wisata alam, ragam kuliner lokal, dan kekayaan seni budaya secara utuh dan terpadu.

​Rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 juga dirangkaikan dengan program Krakatau Great Sale yang dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus 2026. Program ini melibatkan jajaran perhotelan, restoran, hingga pusat perbelanjaan guna memberikan potongan harga khusus bagi wisatawan.

​Wagub secara khusus menginstruksikan agar dilakukan pencatatan dan evaluasi secara akurat terhadap seluruh dampak ekonomi penyelenggaraan event ini.

​”Target kita jelas, wisatawan bertambah, lama tinggal meningkat, UMKM bertumbuh, dan transaksi bisnis meningkat. Semua dampak, mulai dari nilai transaksi UMKM, jangkauan media sosial, hingga data jumlah pengunjung, harus terarsip dengan baik sebagai data evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” instruksinya.

​Menutup arahannya, Wagub Jihan Nurlela mengapresiasi peran insan pers, media massa, serta para influencer yang terus konsisten mempromosikan destinasi wisata dan keunggulan kuliner Lampung secara jujur dan organik. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bersama-sama menyukseskan agenda tahunan tersebut (Red)

BANDARLAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan dan optimalisasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di seluruh kabupaten/kota.

Upaya tersebut diperkuat melalui sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus sosialisasi regulasi terbaru yang mengatur pelaksanaan program bedah rumah.

Hal tersebut mengemuka saat Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Riadi Arief Aladin beserta jajaran di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (12/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan BSPS, khususnya setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah.

Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik regulasi tersebut dalam mempermudah dan mempercepat peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Pemprov Lampung juga menyatakan kesiapan untuk mendukung sekaligus memaksimalkan penyerapan alokasi BSPS sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

Untuk Provinsi Lampung, pemerintah pusat mengalokasikan program BSPS sebanyak 11.000 unit. Dari jumlah tersebut, melalui aplikasi myPKP, sebanyak 5.144 Calon Penerima Bantuan (CPB) telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.

Jumlah tersebut menjadi bagian penting yang perlu segera dikawal melalui koordinasi lintas sektor agar proses verifikasi, penetapan penerima, hingga pelaksanaan bantuan dapat berjalan secara efektif.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi sehingga program benar-benar menyasar masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan.

Melalui koordinasi yang semakin solid, Pemprov Lampung berharap seluruh alokasi BSPS yang telah diberikan dapat dioptimalkan dan direalisasikan secara tepat waktu.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan aman.

Pemprov Lampung akan terus membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, program bedah rumah diharapkan semakin mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

PESAWARAN -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meminta Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara tidak hanya membawa nama besar tokoh yang diabadikan, tetapi juga menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.

“Nama Alamsyah Ratu Perwiranegara tidak hanya terlihat di depan gedung, tapi juga terasa dalam pelayanan yang diberikan,” ucap Gubernur Mirza saat meresmikan perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menjadi Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara, Rabu (12/8/2026).

Peresmian perubahan nama tersebut berlangsung di Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung juga menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian nama baru rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza mengatakan, pemberian nama Alamsyah Ratu Perwiranegara merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Provinsi Lampung kepada salah satu putra terbaik daerah yang dinilai telah memberikan pengabdian besar bagi bangsa dan negara.

Menurut Gubernur, sebuah nama tidak sekadar menjadi identitas. Di dalamnya terdapat sejarah, keteladanan, sekaligus tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai yang melekat pada tokoh tersebut.

“Pak Alamsyah dikenal dengan pribadi yang menjunjung tinggi integritas, disiplin, loyalitas, dan pengabdian. Nilai-nilai inilah yang ingin kami hadirkan dan lekatkan kepada rumah sakit ini,” ujar Gubernur.

Ia meminta seluruh jajaran rumah sakit, mulai dari dokter, perawat, tenaga kesehatan hingga pegawai, menjadikan nilai tersebut sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, penghormatan kepada Alamsyah tidak berhenti pada penggunaan nama, tetapi diwujudkan melalui kualitas pelayanan.

Gubernur juga meminta profil Letnan Jenderal TNI Purnawirawan H. Alamsyah Ratu Perwiranegara ditampilkan di lingkungan rumah sakit agar masyarakat dapat mengenal sosok dan kiprah tokoh tersebut.

“Penghormatan terhadap seorang tokoh, terhadap seorang pejuang, bukan hanya memberikan nama, tapi juga memberikan nilai-nilai yang beliau tinggalkan,” katanya.

Perubahan nama rumah sakit ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pelayanan kesehatan. Gubernur menargetkan Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara berkembang menjadi rumah sakit unggul dan profesional serta mampu menjadi salah satu rujukan pelayanan kesehatan di Sumatera Bagian Selatan.

“Target kita jelas, kita ingin Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara berkembang menjadi rumah sakit yang unggul, yang profesional, dan mampu menjadi salah satu rujukan pelayanan kesehatan di Sumatera Bagian Selatan,” ujar Gubernur.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah tidak hanya akan mengandalkan pembangunan fisik rumah sakit. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi kesehatan menjadi bagian penting dalam pengembangan rumah sakit.

Gubernur menilai keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan. Menurut dia, peralatan kesehatan yang modern harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan dan memanfaatkannya secara optimal.

“Kita bukan hanya menghadirkan peralatan modern, tapi juga manusia-manusianya yang kompeten, pelayan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta pemanfaatan teknologi kesehatan yang terus berkembang,” katanya.

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung drg. Hellen Veranica mengatakan rumah sakit tersebut telah melalui perjalanan panjang sebelum memasuki babak baru dengan nama Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara.

Rumah sakit tersebut awalnya didirikan dengan nama Rumah Sakit Jiwa Pusat Bandar Lampung pada 1 Maret 1990. Pada 2001, rumah sakit diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan kemudian ditetapkan sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pada 2019, rumah sakit ditetapkan sebagai instansi Pemerintah Provinsi Lampung yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini rumah sakit berdiri di atas lahan sekitar 6 hektar dengan kapasitas 162 tempat tidur dan berstatus rumah sakit khusus tipe B.

Rumah sakit tersebut didukung 325 pegawai, termasuk 15 dokter spesialis dan subspesialis. Di antaranya terdapat subspesialis kedokteran jiwa konsultan anak dan remaja serta subspesialis kedokteran jiwa geriatri.

Selain itu, rumah sakit memiliki tujuh psikiater, dokter spesialis saraf, penyakit dalam, radiologi, anak, patologi klinik, anestesi dan terapi intensif, 12 dokter umum, dua dokter gigi, serta lima psikolog. Rumah sakit juga memiliki sejumlah peralatan kesehatan khusus, di antaranya Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) dan quantitative Electroencephalography (qEEG).

Hellen Veranica mengatakan pengembangan rumah sakit ke depan diarahkan pada perluasan akses dan cakupan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan unggulan kesehatan jiwa, serta penguatan sistem rujukan dan jejaring pelayanan.

Transformasi digital dan tata kelola pelayanan juga menjadi bagian dari pengembangan tersebut. Rumah sakit telah mengembangkan sejumlah inovasi layanan, antara lain Hello Care, Curhat Yuk, Lentera Nabza, Sobat Jiwa, Rojana, dan Genzi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dari sisi tata kelola, rumah sakit tersebut meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025. Capaian itu menjadi modal untuk terus membangun pelayanan yang transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kinerja pengelolaan BLUD juga menunjukkan peningkatan. Pendapatan BLUD rumah sakit disebut telah mencapai sekitar Rp26 miliar, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang sekitar Rp13 miliar ketika Gubernur Mirza masih menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung.

Bagi keluarga besar Alamsyah Ratu Perwiranegara, penggunaan nama tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengabdian yang diteruskan melalui pelayanan kesehatan. H. Yusuf Heri Utama Alamsyah, putra tertua Alamsyah, meminta rumah sakit menjaga nama tersebut dengan memberikan pelayanan yang prima, humanis, dan berdedikasi tinggi.

“Bagi kami dan kita semua, almarhum adalah sosok teladan yang selalu berpegang agar hidup bermanfaat bagi kita semua. Penamaan RSUD ini sangat sejalan dengan napas perjuangan beliau untuk melayani, menyejahterakan masyarakat. Kami menitipkan Pak, nama almarhum, agar rumah sakit ini dapat menjadi pusat pelayanan kesehatan prima, humanis, dan berdedikasi tinggi. Insyaallah setiap pelayanan medis di sini bernilai ibadah, menjadi amal jariah bagi almarhum dan bagi kita semua. Amin allahumma amin.,” ujar Yusuf.

Peresmian nama baru ini menjadi awal tanggung jawab baru bagi pengelola rumah sakit. Pemerintah Provinsi Lampung berharap Rumah Sakit Alamsyah Ratu Perwiranegara dikenal bukan semata karena nama tokoh yang disandang, melainkan karena mutu pelayanan, profesionalisme, kepedulian, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan penguatan sumber daya manusia, sarana kesehatan, tata kelola, teknologi, serta layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi, rumah sakit ini diharapkan mampu memperluas akses pelayanan bagi masyarakat Lampung. Dalam jangka panjang, pengembangan tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Lampung sebagai daerah dengan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan menjadi salah satu rujukan di Sumatera Bagian Selatan.

KOTABUMI -(deklarasinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi untuk terus memperkuat perannya sebagai wadah perkaderan, mitra strategis pemerintah, sekaligus kontrol sosial dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo pada pelantikan Pengurus HMI Cabang Kotabumi periode 2026–2027, Selasa (11/8/2026).

Pelantikan yang mengusung tema “Reposisi Kepengurusan HMI Cabang Kotabumi sebagai Kawah Candradimuka Perkaderan dan Perjuangan” tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen HMI dalam melahirkan kader yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang hari ini menerima amanah. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen perjuangan HMI agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah,” ujar Gubernur.

Menurutnya, tema yang diangkat mencerminkan harapan agar HMI tetap menjadi ruang pembentukan kader dengan kedalaman intelektual, kematangan kepemimpinan, keteguhan moral, serta keberanian untuk mengambil peran di tengah masyarakat.

Dalam konteks pembangunan Lampung Utara, keberadaan HMI Cabang Kotabumi dinilai memiliki posisi strategis. Daerah membutuhkan generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan solusi.

“Lampung Utara membutuhkan generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga hadir membawa solusi. Kami membutuhkan mitra yang mampu memberikan masukan secara objektif, sementara masyarakat membutuhkan kelompok intelektual muda yang dapat menyuarakan kepentingan mereka secara bertanggung jawab,” katanya.

Karena itu, HMI Cabang Kotabumi diharapkan mampu menjalankan dua peran secara beriringan, yakni sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung juga berharap kepengurusan HMI periode 2026–2027 dapat menyusun program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan literasi dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan kepemudaan, serta pemanfaatan teknologi dan ruang digital secara produktif.

Gubernur menegaskan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kekuatan utama dalam pembangunan daerah. Karena itu, kontribusi organisasi mahasiswa seperti HMI sangat dibutuhkan.

“Pembangunan akan menjadi lebih kuat apabila dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat. Kita tidak mungkin bekerja sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Utara dalam sambutannya mengingatkan, bahwa menjadi kader bukan sekadar mengenakan atribut organisasi, menghadiri forum, atau menduduki posisi kepengurusan. Lebih dari itu, kaderisasi merupakan proses panjang untuk membentuk karakter dan kepemimpinan.

“Menjadi kader adalah tentang proses. Proses membaca keadaan, mengasah pikiran, membersihkan hati, memperkuat keberanian, dan pada akhirnya menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia meyakini kader HMI Cabang Kotabumi merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi besar untuk menjadi intelektual, pemimpin, sekaligus penggerak perubahan di Kabupaten Lampung Utara.

Menurutnya, kepemimpinan tidak semata-mata lahir dari jabatan, tetapi dari keteladanan dan proses panjang. Seorang pemimpin juga tidak diukur dari seberapa banyak perintah yang diberikan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang mampu diberikan kepada orang lain.

Karena itu, HMI Cabang Kotabumi diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi kader untuk berdiskusi, bertukar gagasan, berbeda pendapat secara sehat, mengasah kepemimpinan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat.

“Kita boleh berbeda dalam cara memandang persoalan, tetapi jangan pernah berbeda dalam semangat membangun daerah. Kita boleh kritis, tetapi akan jauh lebih bermakna apabila kritik itu disertai data, gagasan, solusi, dan ketulusan untuk membangun,” katanya.

Bupati juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya bagi HMI untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Lampung Utara melalui gagasan, kritik, masukan, maupun inovasi yang konstruktif.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Dengan semangat kolaborasi tersebut, HMI Cabang Kotabumi diharapkan tidak hanya menjadi tempat lahirnya kader-kader intelektual, tetapi juga menjadi kekuatan muda yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi aksi dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Utara.(Red)