Gubernur Mirza: Masjid Harus Menjadi Jantung Peradaban dan Pusat Pelayanan Sosial Masyarakat

LAMTENG -(deklarasinews.com)- Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi harus dihidupkan sebagai jantung peradaban kampung, ruang pendidikan akhlak generasi muda, sekaligus pusat pelayanan sosial yang memastikan kesejahteraan warga di sekitarnya.

Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat meresmikan selesainya renovasi Masjid Jami’ Al-Falah di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Senin (16/11/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa peristiwa ambruknya bangunan Masjid Jami’ Al-Falah sekitar dua tahun lalu merupakan bentuk tarbiyah atau ujian yang justru membangkitkan kesadaran kolektif, kepedulian, serta semangat gotong royong masyarakat hingga masjid tersebut dapat berdiri kembali dengan megah.

“Segala sesuatu yang datang adalah ujian dan tarbiyah bagi kita. Kalau tidak ada peristiwa ambruknya masjid ini, mungkin tidak lahir semangat gotong royong, musyawarah, dan kepedulian luar biasa seperti sekarang. Setiap batu dan tenaga yang disumbangkan masyarakat insyaallah menjadi amal jariyah hingga hari kiamat,” ujar Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menitipkan tiga fungsi utama Masjid kepada jajaran pengurus takmir dan jemaah agar kemegahan fisik Masjid Jami’ Al-Falah berbanding lurus dengan kemakmuran aktivitas di dalamnya.

Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat dakwah dan memakmurkan salat berjamaah lima waktu, khususnya salat Subuh. Menurutnya, masjid yang makmur oleh kehadiran warga akan mendatangkan rahmat, ketenangan, dan keberkahan bagi seluruh rumah tangga di kampung tersebut.

Kedua, mengoptimalkan masjid sebagai pusat ta’lim dan pendidikan karakter bagi anak-anak serta generasi muda. Gubernur menekankan bahwa pembinaan agama dan adab tidak bisa hanya mengandalkan jam pelajaran di sekolah formal yang terbatas, melainkan harus diperkuat melalui lingkungan masjid agar kelak lahir pemimpin-pemimpin masa depan Provinsi Lampung dari Kampung Buyut Udik.

Ketiga, mengembalikan peran masjid sebagai pusat pelayanan sosial umat sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Gubernur mendorong pengurus Masjid Jami’ Al-Falah membuka layanan masjid ramah musafir (masjid transit) sekaligus mengelola lumbung pangan atau cadangan sembako bagi warga sekitar.

“Pastikan tidak ada satu pun warga di sekitar masjid yang kelaparan. Jika ada ratusan kepala keluarga di lingkungan ini, masjid harus hadir menjadi solusi sosial. Pemerintah Provinsi Lampung insya Allah siap mendukung penuh upaya pembinaan dan pemberdayaan umat berbasis masjid,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri mengapresiasi kekompakan panitia, tokoh masyarakat, dan para donatur yang telah bergotong royong menyelesaikan renovasi Masjid Jami’ Al-Falah hingga layak menjadi percontohan di Kabupaten Lampung Tengah. Ia juga menilai bahwa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan hablum minannas yang digaungkan Gubernur sejalan dengan semangat kebersamaan masyarakat Lampung Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, I Komang Koheri menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya, termasuk alokasi anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Kampung Buyut Udik, Ibnu Hajar, menuturkan bahwa proses kebangkitan pembangunan kembali Masjid Jami’ Al-Falah dimulai pasca-peristiwa ambruknya bangunan pada 1 April 2024.

Bermodalkan dana awal Rp14 juta dari hasil penjualan besi bekas reruntuhan, pembangunan terus bergulir berkat swadaya warga Kampung Buyut Udik, Kampung Buyut Ilir, Bandar Buyut, serta dukungan para donatur.

“Masjid Jami’ Al-Falah berada di perbatasan Buyut Udik dan Buyut Ilir. Masjid ini dibangun oleh seluruh umat dan diperuntukkan bagi kemaslahatan kita semua tanpa sekat wilayah,” ungkap Ibnu Hajar.

Selain melaporkan selesainya renovasi masjid, Ibnu Hajar juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Tengah terkait peningkatan infrastruktur jalan penghubung ruas Gunung Sugih Kota Gajah yang menjadi akses vital layanan kesehatan dan ambulans warga, serta perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan di Kampung Buyut Udik.

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mencanangkan Kelurahan TAPIS (Kelurahan Binaan TP PKK Provinsi Lampung) di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Senin (16/11/2026).

Pencanangan ini menjadi bagian dari komitmen TP PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat peran keluarga melalui pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK secara berkelanjutan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menyampaikan bahwa keberhasilan program PKK membutuhkan keterlibatan seluruh kader dan dukungan masyarakat, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan hingga kelompok dasawisma.

Menurutnya, kader PKK dan Posyandu harus menjadi penggerak aktif di tengah masyarakat, tidak hanya menjalankan kegiatan administratif, tetapi juga melakukan pendekatan langsung atau jemput bola untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar.

“Gerak PKK ini luas, tidak hanya menyangkut sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak bersama-sama dan bergotong royong,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih ditemukan di Kelurahan Kota Karang, di antaranya anak-anak yang mengalami stunting serta anak yang tidak melanjutkan atau enggan bersekolah. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan bersama yang membutuhkan perhatian kader PKK, Posyandu, pemerintah, dan keluarga.

Batin Wulan menegaskan pentingnya peran kader dalam mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan pemerintah, seperti pemeriksaan kesehatan di Posyandu dan Puskesmas serta program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Selain itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas kader PKK juga menjadi perhatian melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar kader mampu menjadi penggerak, pendamping, sekaligus teladan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Pokja I dan Pokja III TP PKK Provinsi Lampung turut memberikan edukasi dan pembinaan kepada kader PKK serta masyarakat. Materi pembinaan diarahkan pada penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi keluarga, pencegahan stunting dan kecacingan, penurunan risiko penyakit tuberkulosis (TBC), serta peningkatan kesadaran terhadap kesehatan ibu dan anak.

Sebagai bentuk dukungan konkret, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyaluran sejumlah bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya bantuan kebutuhan pokok melalui kolaborasi dengan Baznas, bantuan susu, pelayanan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung bersama Puskesmas, serta bantuan sembako, kursi roda, dan alat bantu dengar bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

Dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga juga diberikan melalui penyerahan empat unit mesin jahit dan oven untuk kelompok usaha ekonomi produktif. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan, produktivitas, serta kemandirian ekonomi perempuan di Kelurahan Kota Karang.

Batin Wulan juga mendorong pengembangan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat, khususnya produk olahan hasil perikanan, melalui peningkatan kualitas produk dan pemenuhan sertifikasi halal agar semakin memiliki daya saing dan kepercayaan konsumen.

Di bidang pendidikan, masyarakat turut menerima bantuan buku cerita, beasiswa tahfiz Al-Qur’an untuk siswa selama tiga tahun melalui kolaborasi dengan Baznas, serta bantuan Al-Qur’an bagi masjid, musala, dan rumah ibadah.

Sementara itu, dalam upaya mendukung ketahanan pangan keluarga dan pengendalian inflasi, Batin Wulan mengajak kader PKK memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam cabai dan berbagai komoditas pangan kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, pemanfaatan pekarangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengelolaan kebun PKK dan kelompok wanita tani.

“Saya ingin keberhasilan pembinaan di Kelurahan Kota Karang ini terus dimonitor dan dievaluasi. Jadi, tidak hanya berhenti pada pencanangan dan kegiatan seremonial hari ini, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap Kelurahan Kota Karang dapat berkembang menjadi kelurahan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Keberhasilan program PKK adalah keberhasilan kita bersama. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera menuju Lampung Maju Indonesia Emas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza secara resmi mencanangkan Kelurahan Kota Karang sebagai Kelurahan TAPIS Binaan TP PKK Provinsi Lampung.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Wilson Faisol menyampaikan apresiasi atas pencanangan dan pembinaan yang dilaksanakan TP PKK Provinsi Lampung.

Ia berharap kehadiran Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta jajaran dapat menjadi motivasi bagi TP PKK Kota Bandar Lampung untuk terus meningkatkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK melalui pembinaan dan sinergi lintas sektor.

Wali Kota Bandar Lampung juga menyampaikan terima kasih atas berbagai bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kelurahan Kota Karang. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.

Dalam laporannya, Ketua TP PKK Kota Bandar Lampung Sri Asiyah menyampaikan bahwa Kelurahan Kota Karang memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.391 jiwa, terdiri atas 5.273 laki-laki dan 5.118 perempuan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, sementara lainnya berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, pedagang, dan buruh.

Ia menjelaskan, Kelurahan Kota Karang memiliki potensi unggulan perikanan, khususnya Pulau Pasaran yang dikenal sebagai sentra produksi ikan teri dengan jangkauan pemasaran hingga berbagai kota di Indonesia.

Sebagai kelurahan binaan, Kota Karang telah mendapatkan pembinaan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program PKK melalui Pokja I hingga Pokja IV juga telah berjalan dengan sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada Pokja I, terdapat Pos Curhat sebagai wadah pengaduan masyarakat terkait persoalan perempuan dan anak, pengajian rutin, senam lansia, gerakan tetangga, serta kegiatan kerja bakti.

Pokja II mengembangkan kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai produk, seperti pepes ikan, sambal teri kecombrang, dan aneka keripik yang telah dipasarkan di dalam maupun luar Kota Bandar Lampung.

Sementara itu, Pokja III mengembangkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui penanaman aneka sayuran dan kegiatan budi daya ikan dalam ember (budikdamber) bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi. Kelurahan Kota Karang juga telah melaksanakan penanaman lebih dari 1.600 bibit mangrove melalui kolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung serta organisasi nonpemerintah setempat. Ke depan, kawasan tersebut direncanakan untuk dikembangkan menjadi ekowisata mangrove yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi kreatif keluarga nelayan.

Adapun Pokja IV menjalankan pelayanan Posyandu yang mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Posyandu Melati secara rutin melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penimbangan bagi balita maupun lansia.

Selain itu, telah terbentuk Bank Sampah Kelurahan Kota Karang (Baskara) yang dikelola kelompok ibu rumah tangga dengan pendampingan organisasi lingkungan Mitra Bentala. Kegiatannya meliputi pemilahan sampah organik dan anorganik, penyetoran sampah kering yang memiliki nilai ekonomi, serta pengolahan sampah plastik menjadi berbagai produk kerajinan.

Sri Asiyah berharap pencanangan dan pembinaan Kelurahan TAPIS oleh TP PKK Provinsi Lampung dapat semakin memperkuat program pemberdayaan keluarga yang telah berjalan serta mendorong pengembangan potensi lokal Kelurahan Kota Karang secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza juga meninjau berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan TAPIS, mulai dari pelayanan Posyandu, kegiatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), produk UMKM, pemanfaatan pekarangan melalui kebun PKK, hingga kegiatan kelompok wanita tani.

Pada kesempatan yang sama, Batin Wulan turut menyerahkan berbagai bantuan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan pokok, susu, buku cerita, Al-Qur’an, beasiswa tahfiz Al-Qur’an, mesin jahit, oven untuk usaha produktif, bibit cabai, serta bantuan kursi roda dan alat bantu dengar bagi lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan pelayanan Posyandu dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Imam Ghozali, Sp.An., M.Kes., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (16/11/2026).

Rakor tersebut membahas tiga agenda utama, yakni persiapan penetapan upah minimum tahun 2027, percepatan registrasi ulang dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, serta evaluasi perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan iklim investasi.

Salah satu perhatian utama adalah proses penetapan upah minimum tahun 2027 yang diharapkan berlangsung kondusif melalui komunikasi dan dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Mendagri meminta pemerintah daerah, khususnya gubernur, untuk mengedepankan pendekatan dialog sosial dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha sehingga menghasilkan keputusan yang proporsional, menjaga kesejahteraan pekerja, serta tetap mendukung keberlangsungan industri dan investasi.

Ia juga meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawal proses penetapan tersebut melalui koordinasi dan pemantauan bersama pemerintah daerah agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yassierli dalam paparannya menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun 2027 akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden pada 28 Oktober 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan sesuai kebijakan masing-masing daerah.

Yassierli menjelaskan, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.

Dalam penghitungan kenaikan upah minimum, pemerintah juga mempertimbangkan formula yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0 sebagaimana diatur dalam regulasi baru.

Terkait kebutuhan hidup layak, pemerintah menyiapkan estimasi berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dengan menggunakan pendekatan metodologi International Labour Organization (ILO).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta perumahan. Selain estimasi tingkat provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi KHL tingkat kabupaten/kota melalui pendekatan klaster berdasarkan karakteristik daerah.

Yassierli menegaskan bahwa data estimasi KHL tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi dewan pengupahan daerah dan kepala daerah, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi, karakteristik industri, serta kemampuan dunia usaha di masing-masing wilayah.

Ia juga mendorong agar proses penetapan upah minimum dilakukan melalui dialog sosial dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan unsur pengusaha sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Berdasarkan jadwal yang disampaikan, penetapan UMP tahun 2027 ditargetkan paling lambat 21 November 2026, diikuti penetapan UMSP lima hari setelahnya. Sementara itu, penetapan UMK ditargetkan paling lambat 25 November 2026 dan UMSK lima hari setelah penetapan UMK.

Agenda berikutnya membahas percepatan registrasi ulang dan verifikasi data penerima bantuan sosial melalui sistem digital yang dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional.

Perwakilan Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diwajibkan melakukan pendaftaran ulang melalui platform Perlinsos untuk periode bantuan tahun 2027.

Proses pendaftaran dirancang lebih mudah dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik wajah tanpa harus mengunggah dokumen tambahan. Sistem tersebut telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah dan lembaga terkait.

Untuk memperluas akses masyarakat, saat ini telah tersedia lebih dari 1,2 juta agen di seluruh Indonesia yang dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran melalui perangkat digital.

Rahmat menjelaskan, berdasarkan pembaruan data terakhir, jumlah pendaftar secara nasional telah mencapai sekitar 22 juta keluarga atau hampir 80 juta jiwa.

Ia juga memperkenalkan dashboard publik yang dapat diakses melalui laman dasbor Perlinsos untuk memantau perkembangan pendaftaran di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Menurutnya, capaian pendaftaran sekitar 50 persen dari populasi dapat menjadi indikator awal bahwa sosialisasi dan akses pendaftaran telah berjalan cukup baik.

Namun, angka tersebut bukan target pendaftaran seluruh penduduk karena bantuan sosial memang diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama kelompok desil 1 sampai 4.

Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pendaftaran sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan penguatan sosialisasi dan pendampingan.

Mendagri mengharapkan seluruh pemerintah daerah berperan aktif memastikan masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial tidak terlewat dalam proses registrasi ulang, sehingga penyaluran bantuan pada 2027 semakin tepat sasaran.

Pada sesi pemaparan perkembangan inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan bergejolak menjelang akhir tahun 2026.

Berdasarkan data inflasi Oktober 2026, inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 3,23 persen. Jika dilihat berdasarkan komponennya, inflasi harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,81 persen, inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 3,24 persen, dan inflasi inti sebesar 2,56 persen.

Amalia menjelaskan, sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian adalah cabai merah, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau. Selain itu, perkembangan harga beras, minyak goreng, serta daging sapi juga perlu terus dipantau.

Menurutnya, cabai merah dan cabai rawit masih menjadi komoditas yang memberikan tekanan terhadap perkembangan harga di berbagai daerah. Sementara itu, beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena meskipun pergerakan harganya relatif stabil, tingkat harganya masih tergolong tinggi.

BPS juga mencatat bahwa pada Minggu Kedua November 2026 masih terdapat 124 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan secara berkelanjutan.

Khusus Provinsi Lampung, berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dengan pencatatan hingga 13 November 2026, IPH pada Minggu Kedua November 2026 tercatat sebesar 0,13 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan harga di Provinsi Lampung yang perlu terus dicermati melalui pemantauan komoditas strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta upaya menjaga kelancaran pasokan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat, baik dalam menjaga stabilitas harga, mendorong kesejahteraan pekerja, maupun memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hadiri Krakatoa Heritage Carnival 2026, Gubernur Mirza Apresiasi Kekayaan Budaya Lampung Selatan

LAMSEL -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi kekayaan budaya dan potensi pariwisata Kabupaten Lampung Selatan yang ditampilkan melalui Krakatoa Heritage Carnival 2026.

Kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus menjadikan Lampung Selatan sebagai tujuan pariwisata yang semakin dikenal masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Krakatoa Heritage Carnival dalam rangkaian Lamsel Fest 2026, memperingati Hari Jadi ke-70 Kabupaten Lampung Selatan, di Lapangan Korpri Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (14/11/2026).

Turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, dan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pariwisata Zita Anjani.

Gubernur Mirza mengatakan, Lampung Selatan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera.

Ia mengapresiasi semangat masyarakat Lampung Selatan yang terus berkontribusi membangun daerah melalui sektor pertanian, peternakan, dan berbagai bidang lainnya dengan mengedepankan kebersamaan serta gotong royong.

Menurut Gubernur Mirza, kemajuan pembangunan Lampung Selatan juga terlihat dari capaian pertumbuhan ekonominya. Berdasarkan data tahun 2025, Lampung Selatan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Lampung. Capaian tersebut masih berlanjut hingga 2026.

“Terima kasih Bapak Bupati telah memimpin Lampung Selatan dengan baik,” ujar Gubernur Mirza.

Lebih lanjut, Gubernur Mirza mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mempersiapkan daerah dan masyarakatnya untuk menyambut wisatawan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara.

Ia berharap potensi pariwisata yang dimiliki Lampung Selatan dapat terus dikembangkan sehingga keindahan daerah tersebut semakin dikenal masyarakat Indonesia.

Selain pengembangan pariwisata, Gubernur Mirza menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai modal utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama menjaga dan mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu membawa kemajuan bagi daerah dan bangsa.

“Saya sebagai gubernur menitipkan seluruh masyarakat Lampung Selatan, mari kita sama-sama menjaga dan mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak terbaik dari Provinsi Lampung,” katanya.

Gubernur Mirza berharap ke depan akan lahir generasi-generasi unggul dari Lampung Selatan yang mampu berkontribusi di tingkat nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Radityo Egi Pratama yang telah menjadi mitra yang baik bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi penyelenggaraan Krakatoa Heritage Carnival 2026.

Zulhas mengatakan, keberagaman atraksi, pakaian adat, dan tarian yang ditampilkan dalam festival tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia.

Ia juga mengapresiasi karakter masyarakat Lampung yang terbuka, ramah, dan menjunjung tinggi persaudaraan.

“Lampung Selatan Festival ini hadiah ulang tahun untuk seluruh rakyat Lampung Selatan, Lampung, Indonesia, dan dunia. Saya sungguh bahagia. Festivalnya luar biasa, begitu kaya kita akan budaya. Berbagai atraksi, berbagai pakaian, berbagai tarian, itulah Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap penyelenggaraan festival tersebut dapat terus menjadi bagian dari upaya mendorong kemajuan Kabupaten Lampung Selatan serta membawa keberkahan bagi masyarakat Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dan Indonesia.

Krakatoa Heritage Carnival 2026 dimeriahkan dengan Parade Budaya 7 Marga, Parade Delegasi Empat Negara dari Rusia, Polandia, Bulgaria, dan Korea Selatan, Parade Budaya dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, Parade Tuping, serta penampilan teatrikal.

Kegiatan tersebut juga mencatatkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui penyalaan 2.470 lentera.(red)

Sekda Palembang Resmi Buka MSC IV 2026, IDCA Sumsel Dorong Kemajuan Marching Band

PALEMBANG -(deklarasinews.com)- Musi Soundsport Competition (MSC) IV Tahun 2026 resmi digelar pada 14–15 November 2026 di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Kota Palembang. Ajang kompetisi marching band dan soundsport ini diikuti sebanyak 48 tim dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta 96 peserta individual.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong perkembangan olahraga rekreasi dan seni musik marching band, sekaligus mempererat silaturahmi antarkontingen dari berbagai daerah.

Ketua Indonesia Drum Corps Association (IDCA) Provinsi Sumatera Selatan, H. Yustin Kurniawan Zendrato, SE., MM, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam MSC IV Tahun 2026.

Ia mengungkapkan, peserta yang hadir tidak hanya berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, tetapi juga dari sejumlah daerah di wilayah Sumbagsel, di antaranya Provinsi Lampung, Jambi dan Pangkal Pinang Bangka Belitung.

“Pada penyelenggaraan tahun ini, Musi Soundsport Competition IV diikuti sebanyak 48 tim yang berkompetisi dalam berbagai divisi, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga Umum, serta 96 peserta individual. Jumlah dan keberagaman peserta ini menjadi bukti nyata antusiasme serta perkembangan kegiatan marching band dan soundsport di wilayah Sumatera Bagian Selatan,” ungkapnya.

Menurut Yustin, MSC bukan sekadar ajang perlombaan untuk memperebutkan gelar juara, melainkan juga menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan, membangun kedisiplinan, serta mempererat tali persaudaraan antarpeserta, pelatih, dan organisasi marching band dari berbagai daerah.

Ia menegaskan bahwa marching band bukan hanya tentang musik dan penampilan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kerja sama, tanggung jawab, kekompakan, sportivitas, serta proses panjang dalam membangun sebuah prestasi.

Karena itu, ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kompetisi tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik, memperoleh pengalaman berharga, dan menjadikan setiap penampilan sebagai bagian dari perjalanan menuju prestasi yang lebih tinggi.

“Kepada seluruh peserta, bertandinglah dengan penuh semangat dan junjung tinggi sportivitas. Menang dan kalah merupakan bagian dari sebuah kompetisi, tetapi persahabatan, pengalaman, dan semangat untuk terus berkembang adalah nilai yang jauh lebih besar,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Yustin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelatih dan official atas dedikasi serta kerja keras dalam membimbing para peserta. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada panitia, sponsor, mitra, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga MSC IV Tahun 2026 dapat terselenggara.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, H. Aprizal Hasyim, S.Sos., MM, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya Musi Soundsport Competition IV Tahun 2026.

Atas nama Pemerintah Kota Palembang, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sekda Kota Palembang secara resmi membuka Musi Soundsport Competition IV Tahun 2026.

Pembukaan kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera Selatan, Dr.H.M.Alfajri Zabidi, S.Pd.,M.Pd.i.,MM, Asisten II Pemerintah Kota Palembang Dr. Ir. H. KM. Isnaini Madani, MT., M.Si., Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang H. Adrianus Amri, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang diwakili Erwinsyah Putra, S.STP., Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang M. Imam, S.STP., M.Si., Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Palembang M. Asywat, S.Kom., MM., serta Ketua IDCA Kota Palembang Fahrie Adianto, SE.

Melalui penyelenggaraan MSC IV Tahun 2026, diharapkan semakin banyak generasi muda yang tertarik mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang marching band dan soundsport.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat persaudaraan, memperluas jaringan silaturahmi antardaerah, serta menjadi salah satu upaya bersama dalam memajukan dunia marching band dan soundsport, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Selatan. (Ags)

Gubernur Lampung Dorong Pembangunan Pabrik Pakan Mandiri, Tekan Harga Protein Hewani

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan sekaligus membuat harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengatasi tingginya biaya pakan yang selama ini berpengaruh terhadap harga daging ayam, telur, ikan, hingga produk peternakan lainnya.

“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” ucap Gubernur Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha peternakan, akademisi, dan organisasi profesi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga meninjau sejumlah fasilitas yang diresmikan, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Peresmian fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur.

Keduanya juga meninjau berbagai stan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pojok baca kesehatan hewan, bazar produk peternakan, pasar murah, kegiatan donor darah, serta berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan lainnya.

Menurut Gubernur Mirza, kebijakan pembangunan pabrik pakan mandiri dilatarbelakangi kondisi paradoks sektor peternakan Lampung. Meskipun daerah ini memiliki produksi dan populasi ternak yang besar, konsumsi protein masyarakatnya masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.

Gubernut menyebut, Lampung memiliki ketersediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari jagung, padi, singkong, hingga hasil peternakan dan perikanan. Bahkan, sejumlah komoditas peternakan disebut mengalami surplus sehingga dapat dipasok ke daerah lain di Indonesia.

Namun, melimpahnya produksi belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan bergizi. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung sekitar 15,6 gram per kapita dan menilai keterjangkauan harga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan.

“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, mahalnya harga pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Dalam perhitungannya, biaya pakan dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari biaya produksi, sehingga kenaikan harga pakan berpengaruh langsung terhadap harga produk ternak yang dibeli masyarakat.

Karena itu, Pemprov Lampung akan mendorong pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku pakan. Jagung yang dihasilkan petani desa, misalnya, dapat diolah melalui proses pengeringan atau dryer sebelum diproduksi menjadi pakan ayam maupun ikan.

Gubernur mengatakan, program pabrik pakan mandiri tersebut telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025. Dari hasil percontohan itu, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000 dapat ditekan menjadi sekitar Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.

Penurunan biaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban peternak, terutama peternak skala kecil di perdesaan. Pemerintah juga menargetkan keberadaan fasilitas produksi pakan di desa mampu memangkas biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, gubernur meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak. Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan juga disiapkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih ekonomis.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, fasilitas laboratorium yang diresmikan telah memperoleh sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017. Ruang lingkup pengujiannya mencakup pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.

Dengan tersedianya laboratorium terakreditasi, perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung dapat menguji sampel pakan maupun bahan baku pakan di dalam provinsi tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium di luar daerah. Fasilitas tersebut juga diharapkan menjamin keamanan produk peternakan sebelum dikonsumsi masyarakat.

Lili menambahkan, berdasarkan capaian per 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan telah mencapai Rp 281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp 170 juta. Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp 419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Rp 326 juta dari Laboratorium Pakan.

Dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan Lampung juga disampaikan Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia menyebut Lampung memiliki populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor, sehingga menjadi salah satu daerah penting penopang pasokan ternak nasional.

Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju serta penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai 4, penguatan sektor peternakan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari ketersediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, hingga keamanan produk asal hewan melalui konsep One Health yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap biaya produksi peternakan semakin efisien, peternak memperoleh keuntungan yang lebih baik, dan harga pangan sumber protein hewani menjadi lebih terjangkau. Pada akhirnya, peningkatan akses masyarakat terhadap daging, telur, susu, dan ikan diharapkan dapat memperbaiki pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Jalan Simpang Kiluan–Umbar Ditingkatkan, Gubernur Mirza Dorong Teluk Kiluan Jadi Penggerak Ekonomi Pesisir

TANGGAMUS -(deklarasinews.com)- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal meresmikan pembangunan ruas jalan Simpang Kiluan – Umbar di Pekon Negeri Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Kamis (12/11/2026).

Peresmian ditandai dengan kegiatan touring mengendarai sepeda motor bersama Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Anggota DPRD Provinsi Lampung Mukhlis Basri, serta masyarakat menuju kawasan wisata Teluk Kiluan.

​Peningkatan infrastruktur jalan ini membawa dampak signifikan bagi konektivitas wilayah pesisir selatan Lampung, dengan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kota Bandar Lampung menuju Teluk Kiluan dari sebelumnya lima jam menjadi hanya dua jam.

​Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ruas jalan di wilayah Kelumbayan merupakan buah dari kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, DPRD, serta dukungan Pemerintah Pusat melalui Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani.

​”Ini jalan provinsi tanggung jawabnya Gubernur. Tapi ada masalah, Pemerintah Provinsi Lampung duitnya enggak cukup untuk ngebagusin jalan. Maka minta sama pemerintah pusat. Bekerjasama lewat Pak Ahmad Muzani mendorong pemerintah pusat ikut pemerintah provinsi membantu Gubernur untuk memperbaiki jalan-jalan,” ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur menargetkan pada tahun 2028 seluruh akses jalan penghubung dari Bandar Lampung hingga Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sudah dalam kondisi mantap melalui skema pembagian tugas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

​Gubernur Mirza selanjutnya mengingatkan masyarakat agar momentum membaiknya akses transportasi ini dimanfaatkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga lokal. Ia berpesan agar masyarakat tidak tergiur menjual lahan perkebunan maupun pertanian mereka kepada pihak luar meskipun nilai jual tanah diprediksi akan melonjak.

​”Saya berharap jalan yang bagus ini mendorong ekonomi untuk masyarakat lokal sini dulu. Jangan sampai orang yang tumbuh, kita yang kesingkir,” tegasnya.

​Selain menjaga aset lahan, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar generasi muda Kelumbayan mampu melakukan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti kopi dan kakao. Di samping itu, ia menginstruksikan para camat dan kepala pekon untuk menggerakkan budaya gotong royong membersihkan saluran air dan rumput di bahu jalan guna mencegah genangan air yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan.

​”Yang membayar pajak untuk membangun jalan di sini 9.500.000 orang Lampung. Jalan di sini bagus, maka Bapak Camat, Pak Pekon bertanggung jawab bukan hanya kepada saya, kepada yang membayar pajak yang 9.500.000 di Lampung. Maka jalan di sini harus dijaga demi sama-sama kita menghargai orang-orang yang bayar pajak,” pesan Gubernur.

​Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, memaparkan bahwa ruas jalan Simpang Kiluan – Simpang Umbar memiliki total panjang 25 kilometer. Pada tahun anggaran ini, Pemprov Lampung telah menyelesaikan konstruksi jalan beton (rigid) sepanjang 2.682 meter dengan lebar 6 meter serta rabat beton 1 meter yang telah melalui proses serah terima awal (PHO) pada 28 Oktober lalu.

​”Alhamdulillah kemarin sudah PHO Pak Gub, sehingga insyaallah nanti di Desember ini asumsi kondisi kemantapan kita di angka 63,33%,” jelas Taufiqullah.

​Ia menambahkan, aksesibilitas menuju Teluk Kiluan juga ditopang oleh penyelesaian paket pengerjaan jalan rigid sepanjang 6,8 kilometer oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dari Padang Cermin menuju Teluk Kiluan senilai Rp48 miliar. Adapun untuk ruas lanjutan Simpang Umbar – Putih Doh sepanjang 23 kilometer, telah ditangani sepanjang 2.700 meter dan kembali mendapatkan alokasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp26 miliar dengan skema multi-years yang ditargetkan rampung pada awal 2027.

​Di kesempatan yang sama, Tokoh Adat sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus, Romzi Edy, menyampaikan apresiasi mendalam mewakili masyarakat Kecamatan Kelumbayan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini membuka lembaran baru bagi kemajuan peradaban, pariwisata, serta sektor pertanian dan perikanan masyarakat pesisir.

​”Berkat adanya pembangunan yang hari ini kita lalui, kita lintasi, ini sungguh karunia yang luar biasa. Ini ada peradaban yang siap orang Kelumbayan berubah, Yai. Kita akan melihat ada peradaban, ada destinasi wisata, perkebunan, pertanian, nelayan semua insyaallah akan bergerak cepat karena adanya pembangunan jalan yang hari ini insya Allah dan akan kita resmikan bersama,” ungkap Romzi.

​Usai meresmikan dan menjajal langsung kemantapan ruas jalan menggunakan sepeda motor, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal beserta rombongan melanjutkan agenda kerja dengan meninjau pelaksanaan pasar tebus murah di KDKMP Pekon Kiluan Negeri guna memastikan stabilitas harga dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat setempat.

Perkuat Kepercayaan Publik, Pemprov Lampung Tekankan Pentingnya Verifikasi Informasi di Era AI

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung siap menjadi mitra Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dalam memperkuat pelatihan jurnalistik, literasi digital, dan verifikasi fakta bersama insan pers dan perguruan tinggi. Langkah ini dinilai perlu karena maraknya foto dan suara rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang kian sulit dikenali dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, saat membuka Seminar Internasional Hibrida dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPWI di Emersia Hotel and Resort Bandar Lampung, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan bertema “International Hybrid Seminar 19 Years of PPWI: Strengthening the Role of Citizen Journalists for Peace, Justice, and Humanity” ini sekaligus memperingati HUT ke-19 PPWI.

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Lampung, menyebutkan pewarta warga berperan mengisi titik-titik yang belum terjangkau wartawan profesional di wilayah Lampung yang luas. Laporan warga dengan lokasi jelas dan fakta lengkap, membantu pemerintah daerah bertindak cepat, mulai dari pemantauan harga bahan pokok hingga potensi bencana.

“Kecepatan tanpa ketelitian akan menjadi masalah,” ujarnya.

Karena itu, pewarta warga dituntut naik kelas menjadi insan yang cepat, akurat, berimbang, dan taat etika. Ia menilai peran tersebut sejalan dengan cita-cita bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, karena informasi yang benar ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gubernur juga mengaitkan tema seminar dengan falsafah Piil Pesenggiri masyarakat Lampung:

  1. Juluk Adok: menjaga nama baik, yang bagi pewarta warga berarti menjaga kejujuran.
  2. Nemui Nyimah: keramahan dan keterbukaan, termasuk kerendahan hati menerima koreksi.
  3. Nengah Nyappur: pandai bergaul dan hadir secara bersahabat bagi semua kalangan.
  4. Sakai Sambayan: gotong royong, saling membantu, dan memeriksa fakta bersama.

Ia berharap rakernas menghasilkan rencana aksi konkret untuk program 2027 yang dapat langsung dijalankan di daerah.

Ketua Panitia Gunawan Kesuma Yuda melaporkan, kegiatan digelar secara hybrid dan diikuti ratusan jurnalis PPWI, baik langsung maupun daring. Hadir pula secara daring Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta perwakilan Forkopimda Lampung dan sejumlah duta besar negara sahabat.

Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan bahwa ini kali pertama kegiatan PPWI diselenggarakan di luar Jakarta. Ia menyoroti hilangnya puluhan ribu nyawa warga sipil akibat peperangan, mengajak jurnalis dan masyarakat menyuarakan penolakan terhadap warga sipil sebagai korban konflik bersenjata, serta mendorong peninjauan ulang doktrin peperangan agar tidak lagi mengorbankan warga sipil.

Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi, ruang informasi global dipenuhi laporan menyesatkan dan berita palsu yang sering menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Menurutnya, tanggung jawab jurnalis menjaga objektivitas, integritas, dan kebenaran kini semakin penting.

Sementara itu, Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Indonesia Abdulmonem Annan menyatakan dukungan terhadap komitmen PPWI mendorong dialog terbuka dan transparansi, serta menekankan peran pers dalam membangun saling pengertian di masyarakat.

Pemprov Lampung Dorong Pelajar SMA/SMK Manfaatkan Beasiswa Rusia, Perluas Akses Pendidikan Internasional

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pelajar SMA/SMK di daerah untuk memanfaatkan program beasiswa Pemerintah Federasi Rusia sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bertaraf internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kerja sama pendidikan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian beasiswa, tetapi berkembang menjadi kemitraan akademik, penelitian, dan transfer teknologi antara Lampung dan Rusia.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, peluang beasiswa Rusia menjadi kesempatan penting bagi generasi muda Lampung untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman internasional. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Program dan Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik SMA/SMK di Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Wagub Jihan menjelaskan, Lampung memiliki modal demografi dan potensi ekonomi yang besar untuk mendukung pembangunan daerah. Provinsi ini dihuni sekitar 9,5 juta jiwa, dengan lebih dari 68 persen penduduk berada pada usia produktif.

Menurut Wagub, potensi tersebut harus diimbangi dengan pembangunan kualitas manusia. Bonus demografi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung ekosistem pendidikan yang baik, peningkatan keterampilan, serta kemampuan masyarakat menghadapi perkembangan teknologi.

Sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama Lampung yang berpotensi dikembangkan melalui kerja sama pendidikan dengan Rusia. Jihan menyebut Lampung memiliki komoditas unggulan seperti kopi, beras, jagung, dan singkong. Bahkan, kopi robusta Lampung, khususnya dari Lampung Barat, telah menembus pasar internasional, termasuk Rusia.

Selain potensi sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi Lampung juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Lampung pada 2025 tumbuh 5,28 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2024 sebesar 4,57 persen. BPS Lampung +1

Namun, Wagub Jihan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kekayaan sumber daya alam harus diikuti peningkatan kualitas SDM. Karena itu, pemerintah provinsi terus memperkuat ekosistem pembangunan manusia melalui pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, antara lain penghapusan uang komite bagi peserta didik SMA, SMK, dan SLB negeri. Pemprov Lampung juga mendukung pengembangan Sekolah Rakyat, program Satu Desa Satu Sarjana dan Satu Hafiz yang direncanakan mulai berlaku pada 2027, serta penguatan pendidikan vokasi melalui Kelas Migran Vokasi.

Menurut Wagub Jihan, berbagai program tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengurangi hambatan ekonomi dan geografis yang selama ini membatasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Meski demikian, peningkatan kualitas pendidikan juga membutuhkan dukungan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan internasional.

Ia menilai Rusia memiliki perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan SDM Lampung. Beberapa bidang yang dinilai potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama tersebut meliputi teknologi pertanian, ketahanan pangan, teknik, pengembangan industri, pengolahan pangan, dan penelitian ilmiah.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang paling menjanjikan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Rusia. Pada 2026, kedua negara memperingati 76 tahun hubungan diplomatik yang telah dimulai sejak 1950.

Tolchenov menjelaskan, Pemerintah Rusia setiap tahun menyediakan sekitar 30.000 beasiswa bagi mahasiswa dari 177 negara. Khusus Indonesia, kuota beasiswa yang tersedia pada tahun sebelumnya mencapai 300 penerima, dengan lebih dari 4.000 pendaftar pada tahap seleksi awal.

Ia berharap kuota untuk mahasiswa Indonesia dapat meningkat menjadi 350 pada 2027. Namun, Tolchenov menegaskan bahwa kuota tersebut berlaku secara nasional, bukan berdasarkan pembagian khusus untuk setiap provinsi. Artinya, pelajar asal Lampung tetap memiliki peluang memperoleh seluruh kuota apabila mampu menempati peringkat terbaik dalam proses seleksi nasional.

Proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil akademik dan nilai dalam dokumen pendidikan yang diajukan peserta. Karena itu, Tolchenov mendorong pelajar Indonesia, termasuk dari Lampung, untuk mempersiapkan diri dan menunjukkan prestasi terbaik agar dapat bersaing memperoleh kesempatan belajar di Rusia.

Terkait fasilitas, Tolchenov menjelaskan bahwa beasiswa reguler mencakup biaya pendidikan, tetapi tidak otomatis menanggung seluruh kebutuhan hidup mahasiswa. Biaya perjalanan, tempat tinggal, dan sejumlah kebutuhan lainnya masih menjadi tanggungan mahasiswa atau keluarga, sedangkan pemenang Olimpiade Open Doors berpeluang memperoleh pembiayaan lebih lengkap, termasuk tiket pesawat, tempat tinggal, tunjangan bulanan tambahan, dan asuransi kesehatan.

Selain itu, terdapat peluang dukungan pembiayaan melalui kerja sama Rumah Rusia dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Tolchenov menyebut dukungan tersebut berkaitan dengan rencana perjanjian bilateral yang dapat mencakup tiket pesawat dan sejumlah biaya tambahan setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

Untuk memperluas akses informasi, Kedutaan Besar Rusia melalui Rumah Rusia menyatakan kesiapannya memfasilitasi konsultasi, webinar, serta komunikasi langsung dengan sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Pendaftaran program beasiswa tahun akademik 2027/2028, menurut Tolchenov, direncanakan mulai dibuka pada akhir November 2026 melalui kanal resmi Kedutaan Besar Rusia.

Tolchenov juga menyatakan keinginannya memperluas kerja sama pendidikan dengan Lampung. Salah satu tindak lanjut yang direncanakan adalah pertemuan dengan Rektor UIN di Bandar Lampung untuk membahas peluang kerja sama akademik dan akses pendidikan di Rusia.

Wagub Jihan berharap kunjungan delegasi Rusia menjadi awal kemitraan pendidikan yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan sosialisasi. Ia juga meminta pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah meneruskan informasi beasiswa kepada peserta didik agar semakin banyak generasi muda Lampung yang mengetahui dan memanfaatkan peluang tersebut.

Melalui perluasan akses beasiswa dan kerja sama pendidikan internasional, Pemprov Lampung berharap semakin banyak putra-putri daerah yang memiliki kompetensi, wawasan global, serta kemampuan menguasai teknologi. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh di luar negeri diharapkan dapat dibawa kembali untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat sektor unggulan, meningkatkan daya saing ekonomi, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.

Pemprov Lampung Dorong Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting

BANDAR LAMPUNG -(deklarasinews.com)- Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat dan membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI Ahmad Riza Patria, di Ruang Abung, Balai Keratun Lantai I, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan  bahwa penanganan stunting bukan sekadar persoalan pertumbuhan fisik atau tinggi badan anak, melainkan menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang dapat berdampak terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar, kesehatan, hingga produktivitas seseorang ketika dewasa.

“Periode paling menentukan adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari masa kehamilan dan 730 hari sejak bayi lahir hingga usia dua tahun. Oleh karena itu, intervensi perlu sangat difokuskan pada ibu hamil dan juga anak balita,” ujar Jihan.

Menurutnya, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Hal tersebut sejalan dengan target nasional dalam RPJMN, yakni menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan target melalui RPJMD, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 10,83 persen pada 2029.

Wagub optimis target tersebut dapat dicapai melalui penguatan intervensi yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Untuk mencapai target itu, Lampung perlu menurunkan prevalensi stunting sekitar lima poin persentase dalam beberapa tahun ke depan.

Ia juga menegaskan bahwa target tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam lima besar provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia.

Secara nasional, prevalensi stunting pada 2024 tercatat sebesar 19,8 persen, turun dibandingkan 24,4 persen pada 2021.  Sementara itu, prevalensi stunting di Lampung menunjukkan tren penurunan dari 18,5 persen pada 2021 menjadi 15,2 persen pada 2022 dan 14,9 persen pada 2023, sebelum tercatat sebesar 15,9 persen pada 2024.

Wagub Jihan menjelaskan, meskipun terdapat kenaikan pada 2024, kondisi tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem kolaborasi dan meningkatkan efektivitas intervensi.

Adapun berdasarkan data analisis situasi melalui Web Aksi Bangda Kemendagri tahun 2025, dari 451.843 balita yang telah diinput datanya, tercatat 14.711 balita mengalami stunting atau sekitar 3,26 persen.

Ia mengingatkan bahwa data tersebut merupakan data layanan dan tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil survei SSGI karena menggunakan metode pengukuran yang berbeda.

Dalam pemetaan kabupaten/kota, Jihan juga menyoroti sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih intensif, yakni Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, dan Pringsewu.

“Untuk itu, perlu kita kuatkan langkah-langkah dan tindak lanjut, yaitu validasi cakupan input data serta pendampingan yang lebih intensif pada kelima daerah tersebut,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung telah menjalankan enam kegiatan unggulan yang menyasar pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Pertama, kampanye gizi melalui pemanfaatan produk peternakan, khususnya telur, sebagai sumber protein hewani. Selain itu, melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 2 Tahun 2025, masyarakat didorong membiasakan konsumsi dua butir telur setiap hari sebagai salah satu upaya meningkatkan pemenuhan protein hewani keluarga.

Kedua, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah berupa kudapan berbahan dasar ikan. Program ini telah dilaksanakan bagi 100 anak di UPTD SDN 4 Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Ketiga, penguatan layanan bagi ibu hamil, bayi, dan balita melalui intervensi pada periode 1.000 HPK. Program ini dilaksanakan melalui tiga layanan utama, yaitu pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia, pemberian makanan tambahan bergizi berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta konseling gizi dan edukasi pola makan sehat bagi ibu, bayi, dan balita.

Keempat, pengembangan Desa Tapis sebagai desa binaan Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2025. Program ini menjadi model kolaborasi multisektor untuk memperkuat Posyandu, kesehatan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima, penguatan dukungan melalui kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyaluran paket sembako bagi ibu hamil yang berpotensi mengalami stunting, termasuk di Kota Metro dan sejumlah daerah lainnya.

Keenam, pengembangan dukungan ketahanan pangan melalui bantuan Baznas RI senilai Rp479 juta untuk program lumbung pangan dan balai ternak di tiga kabupaten. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pemenuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Lebih lanjut, Jihan menjelaskan bahwa seluruh program tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pelaksanaan intervensi secara konvergen melalui 31 indikator layanan bagi enam kelompok sasaran.

Keenam kelompok sasaran tersebut meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0–23 bulan, serta balita dan keluarga atau rumah tangga. Kelompok anak usia 0–23 bulan menjadi perhatian utama karena berada dalam periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Untuk memastikan seluruh intervensi berjalan optimal, Pemerintah Provinsi Lampung mengedepankan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, filantropi, dan akademisi.

Pemerintah berperan menyediakan layanan dasar, data, logistik, serta dukungan anggaran. Organisasi profesi menghadirkan layanan klinis dan edukasi, dunia usaha berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi mendukung bantuan pangan dan paket gizi, sedangkan akademisi berperan melalui riset, inovasi, dan pendampingan.

Jihan menilai kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan setiap kelompok sasaran mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan lima langkah strategis yang perlu diperkuat bersama dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Pertama, memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi di seluruh daerah. Kedua, memastikan perencanaan dan penyelenggaraan program berbasis data. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan dalam pemanfaatan Web Aksi Bangda sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengambilan kebijakan, dengan memastikan data yang diinput lengkap, akurat, dan tepat waktu. Keempat, memperkuat pembinaan, supervisi, dan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, bimbingan teknis, coaching clinic, serta monitoring dan evaluasi. Kelima, memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan saling melengkapi dan memberikan dampak nyata.

“Semua strategi tersebut tentu saja kita jalankan dengan lima prinsip, yaitu konvergen, berbasis data, kolaboratif, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Jihan menegaskan bahwa anak-anak yang saat ini berada pada usia balita merupakan generasi yang akan memimpin Indonesia pada 2045. Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak Lampung tumbuh sehat, cerdas, dan produktif.

Ia juga berharap dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat semakin memperkuat upaya konvergensi di tingkat desa, termasuk dalam penanganan persoalan kesehatan lain seperti tuberkulosis (TBC) yang juga membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Ahmad Riza Patria dalam arahannya menegaskan bahwa membangun desa berarti membangun manusia. Upaya tersebut harus dimulai sejak dalam kandungan, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Menurutnya, persoalan stunting bukan semata-mata berkaitan dengan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut perkembangan otak, kecerdasan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas generasi penerus bangsa.

Ia menyebutkan bahwa berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen, sedangkan Provinsi Lampung berada pada angka 15,9 persen. Capaian tersebut patut diapresiasi, tetapi masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama.

Ahmad Riza Patria menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa. Pertama, memperkuat kepemimpinan dan komitmen pemerintah desa. Kepala desa harus mengetahui kondisi masyarakatnya, termasuk keluarga yang berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus.

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Ia meminta pemerintah desa memastikan perencanaan dan penganggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, mulai dari pendampingan ibu hamil, pemenuhan gizi balita, penguatan Posyandu, hingga peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan sehat.

Ketiga, memperkuat kapasitas kader dan pendamping desa, khususnya Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional. Mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memastikan intervensi menjangkau keluarga sasaran.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan terpadu dan platform HDW Learning, menurutnya, harus terus diperkuat agar para kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian yang semakin baik.

Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi capaian konvergensi desa di Lampung. Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 desa atau sekitar 62 persen dari total 2.446 desa di Lampung telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen. Meski demikian, masih terdapat sekitar 38 persen desa yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.

Ia berharap rakor tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi angka dan indikator, tetapi juga menghasilkan langkah konkret melalui penguatan tujuh indikator kinerja desa, mulai dari pelaporan kartu skor konvergensi, alokasi Dana Desa, evaluasi berkala, pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan kapasitas kader, hingga keberadaan Posyandu aktif.

“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik, anak-anak tumbuh sehat, keluarga semakin sejahtera, dan generasi muda memiliki masa depan yang lebih cerah.

Ahmad Riza Patria turut mengapresiasi paparan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Ia optimistis Lampung dapat terus meningkatkan capaian penurunan stunting dan bahkan menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi terendah di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, ia secara resmi membuka Rakor Monev Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT untuk mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Upaya tersebut turut didukung melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.

Berdasarkan data referensi stunting yang disampaikan dalam laporan pelaksana, prevalensi stunting Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, dengan angka tertinggi di Kabupaten Tanggamus sebesar 24,9 persen dan terendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen.

Sementara itu, berdasarkan data skor konvergensi e-HDW per 1 November 2026, dari 2.446 desa di Provinsi Lampung, sebanyak 1.505 desa atau 61,5 persen telah mencapai skor konvergensi di atas 40 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.

Andrey menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa, mengidentifikasi kendala serta merumuskan solusi peningkatan capaian konvergensi, dan menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disepakati bersama.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan narasumber mengenai kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting, serta diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) antara pemerintah pusat dan daerah.

FGD tersebut membahas pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, berbagai kendala pelaksanaan, peningkatan skor konvergensi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Hasil pembahasan selanjutnya dituangkan dalam RKTL yang memuat langkah penyelesaian, penanggung jawab, dan target waktu pelaksanaan untuk disepakati bersama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa dalam memastikan setiap intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan demi mewujudkan generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas.